LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI V DPR RI KE BANDARA HANG NADIM BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 1-2 APRIL 2015

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI V DPR RI KE BANDARA HANG NADIM BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 1-2 APRIL 2015

KOMISI V DPR RI JAKARTA 2015

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1

A. Dasar Hukum

1

B. Maksud dan Tujuan

1

C. Lokasi dan Waktu

2

D. Agenda Kunjungan

2

E. Tim Komisi V DPR RI

2

II. GAMBARAN SINGKAT OBYEK YANG DITINJAU

3

A. Bandara Udara

3

B. Pemaparan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

5

C. Pemaparan AirNav (Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indoensia/ LPPNPI)

6

D. Pemaparan BMKG

7

E. Pemaparan Basarnas

7

F. Batam Aero Technic (Lion Maintenance Facility)

8

III. BEBERAPA CATATAN PENDALAMAN A. Bandara Udara

8 8

B. Pemaparan AirNav (Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indoensia/ LPPNPI) 9 D. Pemaparan BMKG 9 E. Pemaparan Basarnas

9

F. Batam Aero Technic (Lion Maintenance Facility)

10

VI. BEBERAPA TEMUAN

11

VII. REKOMENDASI

11

VIII. PENUTUP

13

Draft Rekomendasi Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan 2015

Hal 2

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN KUALITAS PENERBANGAN NASIONAL KOMISI V DPR RI KE BANDARA HANG NADIM - BATAM TGL. 1 s.d. 2 APRIL 2015

I.

PENDAHULUAN

A.

Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang BMKG Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 6. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. B.

Maksud dan Tujuan Maksud pembentukan Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Komisi V DPR RI yaitu: a. Untuk merespon berbagai musibah kecelakaan di penyelenggaraan penerbangan, termasuk kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501; b. Untuk menggali akar permasalahan penyebab banyaknya kejadian kecelakaan moda transportasi udara di Indonesia selama 10 tahun terakhir; c. Untuk menganalisis sejauh mana pengutamaan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan di Indonesia; d. Sebagai salah satu bahan untuk mereview aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan di Indonesia dalam upaya pencapaian Road Map to Zero Accident di sektor penerbangan. Sedangkan Tujuan dibentuknya Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Komisi V DPR RI adalah memberikan rekomendasi berupa langkah-


Hal 3

langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pihak Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam: a. Memperbaiki manajemen penerbangan di Indonesia; b. Meningkatkan faktor keselamatan, keamanan dan kualitas penerbangan guna meminimalisir terulangnya kejadian kecelakaan penerbangan di masa datang. c. Meningkatkan faktor keselamatan dengan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya; d. Meningkatkan faktor keamanan dengan terpenuhinya seluruh aktifitas penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur; e. Meningkatkan faktor kualitas dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan penerbangan, baik di regulator maupun operator. f. Memberikan prioritas bagi pengembangan moda transportasi udara sebagai bagian dari Sistem Transportasi Nasional yang terintegrasi. C.

Lokasi dan Waktu 1. Lokasi Bandara Hang Nadim Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 2. Pelaksanaan Kunjungan diadakan pada Tanggal 1-2 April 2015.

D.

Agenda Kunjungan 1. Pertemuan dengan pihak BP Batam, Otoritas Bandara, Kepala Bandara, Basarnas, BMKG, Airnav (LPPNPI), dan pihak Lion Air Maintenance Facility (Batam Aero Technic). 2. Peninjauan Bandar Udara Hang Nadim; 3. Simulasi Bandara Rescue di Bandara Hang Nadim 4. Peninjauan ke Lion Air Maintenance Facility (Batam Aero Tehnic).

E.

Tim Komisi V DPR RI Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Panja ini adalah: NO. NO. NAMA FRAKSI ANGG. 1. IR. FARY DJEMI FRANCIS, MMA A-381 F-GERINDRA/ KETUA TIM 2.

Ir. H. YUDI WIDIANA, M.Si

F-PKS/PIMPINAN KOM-V

A-101

3.

LASARUS, S.SOS, M.Si

F-PDIP/PIMPINAN KOM-V

A-217

4.

DRS. YOSEPH UMARHADI

F-PDIP/ANGGOTA

A-162


Hal 4

5.

SUKUR H. NABABAN, ST

F-PDIP/ANGGOTA

A-158

6.

IR. H. AZHAR ROMLI, M.Si

F-PG/ANGGOTA

A-249

7.

ADE REZKI PRATAMA, SE

F-P.GERINDRA /ANGGOTA

A-331

8.

H. A. BAKRI HM., SE

F-PAN/ANGGOTA

A-464

9.

DRS. H. MUSA ZAINUDDIN

F-PKB/ANGGOTA

A-42

10.

IR. KH. ABDUL HAKIM, MM

F-PKS/ANGGOTA

A-94

11.

Hj. NURHAYATI

F-PPP/ANGGOTA

A-521

12.

FAUZIH H. AMROH, M.Si

F-HANURA/ANGGOTA

A-548

II. GAMBARAN SINGKAT OBYEK YANG DITINJAU A. Bandar Udara Bandara Hang Nadim Batam di Provinsi Kepulauan Riau awalnya dikelola oleh Otorita Batam, yang sekarang menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam). BP Batam adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007. Sebagai Bandar Udara Nasional dibuka secara resmi pada tanggal 1 Februari 1985 dengan melayani penerbangan domestik; Sebagai Bandar Udara Internasional dibuka secara resmi pada tanggal 5 Januari1990 dengan melayani penerbangan internasional. Salah satu misi BP Batam adalah menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia untuk memfasilitasi kegiatan alih kapal (transhipment) dan transportasi. Misi tersebut diwujudkan dengan menata sistem yaitu fungsi, peranan, dan hirarki masing-masing pelabuhan baik laut dan udara, maupun sarana perhubungan darat di Batam dalam satu kesatuan terintegrasi. Dasar Pengelolaannya: • UU No. 15 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui dgn UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. • Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim menegaskan bahwa bandara Hang Nadim diselenggarakan oleh Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Bekerja sama dengan Departemen Perhubungan. Menteri Perhubungan melaksanakan pembinaan teknis operasional. • PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan • MoU Dephub dengan Otorita Batam (SPA.21/2001 dan 07/PERJ-KA/IV/2001. Kesepakatan bersama antara Otorita Batam dan Departemen Perhubungan dimaksudkan untuk mendapatkan Bantuan Teknis dan personil di bidang Draft Rekomendasi Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan 2015

Hal 5

• •

perencanaan, pelaksanaan, pembangunan serta pengelolaan/pengusahaan sarana dan prasarana pada sub sektor perhubungan laut dan udara dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (pasal 2) MoU Dephub dengan BP Batam (KM 3 TAHUN 2007 dan 004/PERJ-KA/I/2007) Pada tanggal 5 Agustus 2014, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang mengukuhkan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pengelola Bandara Internasional Hang Nadim. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam: 1) BP Batam menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di Bandara Udara Hang Nadim (Pasal 2 ayat [1]). 2) BP Batam membentuk Badan Usaha Bandar Udara Kawasan Batam untuk melakukan kegiatan pengusahaan di Bandar Udara Hang Nadim (Pasal 2 ayat [2]). 3) Pembentukan Badan Usaha Bandar Udara Kawasan Batam dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 4) Selama belum terbentuknya Badan Usaha Udara Kawasan Batam, UPT (Ditjen Perhubud) tetap bertugas di Bandara Hang Nadim. 5) Semenjak berlakunya PP/65/2014 ini, Ditjen Perhubungan Udara Departamen Perhubungan hanya diperbantukan di Bandara Hang Nadim. Prasarana Bandara Hang Nadim Batam SATUAN UNIT

DATA

SUDAH TERLAKSANA (Existing)

RENCANA PENGEMBANGAN ( Ultimate Design)

Landasan Pacu Landasan Pacu Baru

M

4,025 x 45

4,025 x 60 3,500 x 60

Apron

M2

110,541

170,000

Terminal

M2

165,840 6 Garbarata

165,840 12 Garbarata

Pesawat

Type

B 747

B747

Daya Tampung Terminal

Per Tahun

5,000,000

8,300,000

Kapasitas Penyimpanan Barang

Ton

16,230

700,000

Kapasitas Bakar

Kilo liter

52,000

52,000

Penyimpanan

Bahan


Hal 6

Fasilitas yang dimiliki oleh Bandara Hang Nadim adalah sebagai berikut: • Bangunan & Terminal • 24 Check-in counter, • 3 Baggage Conv. Domestic + 1 Conveyor International • 9 boarding room. • 6 Garbarata • Runway, Taxiway, Apron • Strength 85 F/X/C/T, 4 taxiway ( including 2 rapid exit ) • Apron : (1) 7 wide body+3 narrow body+3 light aircraft or (2) 16 Medium + 3 light aircraft • Listrik • Runway edge light, Approach light, PAPI, Threshold light • PLN = 4,3 MWatt • Generator Set : 2x 750 KVA, 3x 450 KVA = 2.85 MW Sampai dengan saat ini jumlah pesawat penerbangan di Bandara Hang Nadim ada 7 yaitu: Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air, Malindo Air, Wings Air, dan Firefly. Bandara tujuan terdiri dari 17 bandara domestik dan 1 bandara internasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, rata-rata pergerakan pesawat udara meningkat dari tahun ke tahun: 2012 (31.657), 2013 (36.770), dan 2014 (39.797); Rata-rata pertumbuhan jumlah penumpang per tahun: 2012 (3.762.352), 2013 (4.212.496), 2014 (4.772.873); dan, rata-rata pertumbuhan kargo udara terjadi penurunan; 2012 (35.529.318), 2013 (35.433.467), dan 2014 (33.116.238). B. Pemaparan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan  Pengawasan Keselamatan Penerbangan Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 ayat (48) berbunyi: “Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan: wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Program Prioritasnya: 1. Menyelesaikan International Issue: ICAO USOAP, Kategori FAA, dan Larangan terbang Uni Eropa. 2. Program Peningkatan Keselamatan Penerbangan • Peningkatan implementasi SSP dan SMS secara menyeluruh, • Menerapkan pengawasan keselamatan (safety oversight) berdasarkan risk based, bukan compliance based. • Penerapan risk based di operator penerbangan (Hazard Identification and Risk Analysis/HIRA. 3. Standarisasi Kualifikasi Inspektor. 4. Pendelegasian Wewenang Penyempurnaan Sistem Penegakan Hukum. 5. Kerjasama dengan Asosiasi Penerbangan (INACA, IAMSA, Asuransi, Leasing company, dll)


Hal 7

Stakeholder keamanan penerbangan adalah airlines, airport, air navigation provider, aircraft maintenance facility, training center, dan lain-lain termasuk kerja sama internasional.  Pengawasan Approved Maintenance Organization (AMO). Kelengkapan AMO: 1) Memiliki atau menguasai fasilitas dan peralatan pendukung perawatan secara berkelanjutan; 2) Memiliki atau menguasai personel yang telah mempunyai lisensi ahli perawatan pesawat udara sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 3) Memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaaan; 4) Memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaan (maintenance manuals) terkini yang dikeluarkan oleh pabrikan sesuai dengan jenis pesawat udara yang dioperasikan; 5) Memiliki pedoman jaminan mutu (quality assurance manuals) untuk menjamin dan mempertahan kinerja perawatan pesawat udara, mesin, baling-baling, dan komponen secara berkelanjutan; 6) Memiliki atau menguasai suku cadang untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan berkelanjutan; dan 7) Memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan.  Program Pengamanan Bandara Materi program keamanan bandara: 1) Pengamanan Kargo: Penjelasan tentang prosedur penanganan pengamanan semua barang kargo yang dimuat dan diangkut dengan pesawat udara; 2) Pengamanan katering dan barang persediaan/perbekalan: Penjelasan tentang prosedur penanganan pengamanan katering yang akan dimuat dan diangkut ke dalam pesawat udara 3) Peralatan pengamanan: Penjelasan dari jenis peralatan sekuriti yang digunakan, pengoperasian, kalibrasi dan perawatan 4) Petugas pengamanan bandara: Penjelasan tentang kriteria personil, diklat dan sertifikasi 5) Response to acts of unlawful interference: Penjelasan tentang Airport Contingency Plan (Program Kondisi Tidak Terduga) 6) Evaluasi efektifitas ASP (quality control): Penjelasan tentang pelaksanaan audit, inspeksi, survey dan test C. Pemaparan AirNav (Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indoensia/ LPPNPI) Sejarah, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) berdiri berdasarkan amanah UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah no. 77 tahun 2012. Pelayanan Airnav mencakup: Pelayanan Pemanduan lalu lintas udara, Pelayanan Telekomunikasi penerbangan, Pelayanan informasi aeronautika, Pelayanan Informasi Draft Rekomendasi Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan 2015

Hal 8

SAR penerbangan, Pelayanan informasi Meteorologi penerbangan. Prinsip Bisnis Airnav adalah Cost Recovery Basis. Stakeholder utamanya: Kementerian Perhubungan, Kemeneg BUMN, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI-AU. Pelanggan: Bandar Udara, Airlines, Ground Handling. Sumber pendapatan: Biaya Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP), dan Terminal Navigational Charge (TNC). Jumlah Sumber Daya Manusia LPPNPI di BATAM: 58 Orang (manajemen 4, ATC 16, AIS 8, COMM 8, Teknisi 13, Supporting 9). D. Pemaparan BMKG Telah Memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2008, Sejak 7 Februari 2013 s.d 6 Februari 2016. Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam sebagai Stasiun Koordinator dan Koordinator Pos Hujan di Provinsi Kepulauan Riau. Sumber Daya Mansia BMKG Batam ada 31 orang: Pejabat Struktural 4 orang, Prakirawan 4 orang, Pengamat 5 orang, Teknisi 7 orang, Tata Usaha 3 orang, dan Tugas Belajar 8 orang. Peralatan Operasional (terkalibrasi):  Taman Alat Meteorologi: Thermometer BB, BK, Maks, Min, Thermohigrograph, Micro Barograph; Wind Anemometer; Penakar Hujan Obs; Penakar Hujan Otomatis (Hillman); Sun Shine Recorder/ Campbell Stock (Lama Bersinar Matahari); Actinograph (Intensitas Radiasi Matahari); Panci Penguapan lengkap; dan, Barometer (Digital dan Air Raksa)  Peralatan pendukung; Ground Reciever Sattelite, Weather Radar, Aero. Meteorolgical Web, Lightning Detector, Automatic Weather System, Accelerograph, Sinergy, Auto Weather Observation System, BMKG Soft/ Mega Entry System. Pelayanan Informasi dan Jasa MKKuG: laporan cuaca lokal (setiap ½ jam); Pelayanan Flight Document (Setiap hari: +/- 65 bh); Setelah Tragedi Air Asia: Pengambilan flight document: 100%. Jam Operasioanal: 24 Jam. Kegiatan klimatologi yang dilaksanakan di Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam 2015: Layanan Prakiraan Musim dan Prakiraan Hujan Bulanan dan Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengguna Informasi Iklim E. Pemaparan Basarnas Tugas pokok: melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR, tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya. Kondisi saat ini: minimnya jumlah pegawai, minimnya sarana dan peralatan SAR yg dimiliki oleh pos SAR khususnya sarana dan pal sar laut, belum adanya lahan, sarana dan prasarana serta pal SAR pos SAR Anambas, dan belum adanya pos SAR di Kab. Lingga. Draft Rekomendasi Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan 2015

Hal 9

Kendala: dgn wilayah kerja yg begitu luas dan sebagian besar adalah wilayah perairan yg terdiri dari gugusan pulau-pulau besar maupun kecil dimana pada saat palaksanaan operasi SAR dengan waktu yang cukup lama kesulitan dalam memperoleh BBM (stock, tempat pengisian) bagi kapal SAR maupun unsur dari instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut. Saran: adanya aturan yang memprioritaskan pengisian BBM bagi kapal SAR maupun kapal instansi lain yang dilibatkan khusus dalam operasi SAR. F. Pemaparan Batam Aero Technic (Lion Maintenance Facility) Batam Aero Tehnic memiliki 3.137 staf yang melayani maskapai Lion Group yang mencakup Lion Air, Lion Thai, Lion Bizjet, Wings Air, Batik Air, Malindo, dan Wings Flight School. System IT BAT berupa TRAX, sebuah software uni yang mengelola kelaikudaraan seluruh penerbangan Group Lion. Manajemen keselamatan Batam Aero Technic memiliki komitmen pada safety management system (SMS) yang menjamin adanya pelaksanaan manajemen pemeliharaan yang tebaik dan kelaiudaraan secara berkelanjutan. Hal-hal yang selalu dilaporkan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan, yaitu: benda asing yang menyebabkan kerusakan maskapai, komponen pesawat yang tidak aman, kecepatan yang mungkin terlalu cepat atau terlalu lamban, perlengkapan yang sudah aus atau yang tidak terkalibrasi, mungkin ada produk atau bagian yang tidak dikenal atau tidak asli, bocornya udara panas yang menyebabkan kerusakan structural, dan berbagai masalah lainnya. Batam Aero Technic, selain memiliki sertifikasi dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian pesawat Udara (DKUPPU) juga sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi dari European Aviation Safety Agency (EASA). III. BEBERAPA CATATAN PENDALAMAN Beberapa catatan pendalaman yang diperoleh dalam diskusi tanya jawab yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI terkait dengan Panja Keamanan, Keselamatan, dan Kualitas Penerbangan nasional di Bandara Hang Nadim Batam, Provinsi Kepualauan Riau, antara lain sebagai berikut: 1. Bandar Udara Dalam kunjungan ke Bandara Hang Nadim Batam, Tim Kunjungan Panja Komisi V DPR RI memperoleh beberapa temuan di antaranya:  Bandara Hang Nadim sudah compliance (ketentuan operasi keamanan dan keselamatan bandara seperti: airport security program, airport emergency plan, SOP yang berkaitan keamananan dan keselamatan sudah lengkap).  Selama tahun 2014 telah dilakukan 13 kali pengawasan oleh Otband Wilayah II terkait Kebandarudaraan. Pada tahun 2015 ini telah dilakukan pengawasan di bidang kelaikudaraan selama 2 kali.  Tenaga inspektur masih minim di Bandara Hang Nadim.


Hal 10

 Otoritas Bandara Wilayah II meminta perlu ada wakil di tiap bandara di wilayah II ini. Tidak hanya terpusat di Medan.  Sertifikat operasi Bandara hang Nadim sudah terpenuhi, sertifikasi sarana prasarananya juga sudah.  Masalah pelayanan navigasi/ lalu lintas di wilayah udara Kepri dan Natuna sejauh ini sudah ada koordinasi yang baik dengan Singapura. Masalah FIR (flight information region) yang masih diatur AirNav Singapura, sesungguhnya sudah ada MOU dengan Singapura pada tahun 1995. Dalam MOU itu, Singapura siap menyerahkan FIR Kepri dan Natuna ke Indonesia hanya karena belum disetujui oleh ICAO (sebagai salah satu syarat), maka sedang terus diusahakan.  Kesigapan (time response) dari Recue Bandara di Hang Nadim belum maksimal saat dilakukan simulasi (demonstrasi) pemadaman kebakaran pesawat.  Dari hasil pengamatan, belum memadainya pengamanan di sekeliling Bandara. Hal ini penting agar tidak terjadi penyusupan oleh orang asing atau binatang. 2. AirNav (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)  Fasilitas radar dan sumber daya manusia sudah siap dan tersertifikasi  Pegawai teknis Airnav nasional sekitar 3000-an orang sudah memiliki sertifikas kompetensi dan sudah memiliki lisensi semua.  Data bandara yang navigasinya dikelola oleh Perum LPPNPI sudah 186 bandara pada tahun 2014.  Di AirNav Hang Nadim belum ada tenaga administrasi. Tugas administrasi dirangkap oleh para pegawai teknis. 3. BMKG  Peralatan BMKG di Hang Nadim dikalibrasi setiap tahun (UU BMKG, pasal 48 ayat [2])  Semua personil BMKG di Hang Nadim sudah bersertifikat kompetensi (UU BMKG, pasal 86)  Flight Document selalu disiapkan setiap penerbangan take off dari Hang Nadim, berupa fisik/hard copy. Setelah ada kejadian Air Asia, pengambilan flght document 100% di Hang Nadim.  Meteorology Report selalu di-update tiap 30 menit ke ATC berkaitan dengan take off dan landing.  Sebagian peralatan BMKG Batam diadakan oleh BP Batam. 4. Basarnas  Selalu ada latihan bersama SAR Indonesia dengan SAR Singapura.  Soal accident dan incident pada tahun 2014-2015 cuma kecelakaan pesawat latih Fly Best Flight Academy yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2015.  Permasalahan yang dihadapi: Minimnya jumlah pegawai; Minimnya sarana dan peralatan SAR yg dimiliki oleh pos SAR khususnya sarana dan pal sar laut, belum Draft Rekomendasi Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan 2015

Hal 11

adanya lahan, sarana dan prasarana serta pal SAR pos SAR Anambas, dan belum adanya pos SAR di Kab. Lingga; Dengan wilayah kerja yg begitu luas dan sebagian besar adalah wilayah perairan yg terdiri dari gugusan pulau-pulau besar maupun kecil dimana pada saat palaksanaan operasi SAR dengan waktu yang cukup lama kesulitan dalam memperoleh BBM (stock, tempat pengisian) bagi kapal SAR maupun unsur dari instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut. 5. Batam Aero Technic/BAT (Lion Maintenance Facility)  Perawatan memiliki peran yang penting dalam memberi jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan. UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan khususnya pasal 46 mensyaratkan setiap maskapai wajib ada program perawatan pesawat.  Akan diusahakan 23 simulator di cengkareng (sekarang pemasangan yang ke-8).  Soal delay, sudah menambah cadangan dan crew cadangan di daerah. Memang ott (on time take-off) di atas 95% pada penerbangan pagi, begitu setelah jam 12 siang ott-nya turun menjadi 75%. Ini akumulasi dari keterlambatan 5 menit dari penerbanganpenerbangan sebelumnya. Target kita 6 bulan ke depan harus di atas 87%. SDM di Lion Air masih muda-muda dan mental belum kuat. Untuk itu sedang ada pembekalan dan pendidikan lanjutan.  Semoga dengan adanya BAT bisa mengatasi masalah delay.  Ada kesepakatan dengan Ditjen Perhubungan Udara bila ada emergency cukup berurusan dengan otband di Bandara tidak perlu harus ke Ditjen Hubud. Bila ada pergantian penerbangan cukup persetujuan Otband.  Sekarang lagi audit semua pilot (secara psikologi), kalau bermasalah akan di-grounded.  Banyak benda asing (FOD) di apron, ada paku, besi atau benda kargo lainnya.  Batam Aero Technic sudah memiliki sertifikasi dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian pesawat Udara (DKUPPU). Lagi mengupayakan sertifikasi European Aviation Safety Agency (EASA) yang berarti dapat melakukan perawatan pesawat dengan standar Eropa.  Operator meminta perlunya extended time, khususnya malam hari. Mengingat kepadatan penerbangan pengelola bandara perlu melakukan extended dan advance time. Juga meminta jam operasi malam dibuka, khususnya di ibu kota Provinsi.  Perihal bea masuk spare part kalau memungkinkan tarifnya 0%. Meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan bea masuk impor untuk seluruh jenis sparepart (suku cadang) pesawat yang dinilai membebani industri penerbangan. Saat ini besaran tarif bea masuk komponen pesawat berkisar rata-rata 7%-10%.Karena penerapan bea masuk itu dampaknya ke daya saing. Komponen perawatan pesawat itu hampir 15% terhadap total biaya maskapai. Belakangan ini para maskapai penerbangan dibebani kenaikan harga avtur dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Avtur mengikuti dolar sedangkan di Indonesia itu harganya rata-rata di atas 10% dibanding negara tetangga. Kita minta harga fuel paling tidak sama apa yang ada di sekitar ASEAN, yaitu tariff 0%.


Hal 12

VI. BEBERAPA TEMUAN Beberapa temuan yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI terkait dengan Panja Keamanan, Keselamatan, dan Kualitas Penerbangan Nasional selama kunjungan ke Bandara Hang Nadim Batam, Provinsi Kepualauan Riau, antara lain sebagai berikut:  FOD (benda asing yang berbahaya) di apron, taxy way dan run way.  Permintaan extended time (berarti mentolerir menajemen waktu yang amburadul, mentolerir delay).  Pengoperasian bandara di malam hari. Perlu disiapkan fasilitasnya di bandara-bandara yang potensial, yang demand-nya tinggi, khususnya di Ibu Kota Provinsi.  Kesigapan di rescue bandara belum maksimal.  Masalah FIR (Flight Informaton Region) di Kepri dan Natuna yang masih dikuasai Navigasi Singapura. Tentu ada kekhawatiran akan kedaulatan negara. Sementara roadmap untuk mengambil alih FIR tampaknya sangat lamban. Ada keteledoran saat menndatangani MOU tahun 1995 antara menteri Perhubungan Indonesia dengan Menteri Perhubungan Singapura di mana Pasal 10 butir (b) tanpa disadari ada kententuan bahwa pengambilalihan FIR harus mendapat persetujuan dari ICAO (International Civil Aviation Organization). Kendala politis pun terjadi karena Malaysia menjadi salah satu Dewan ICAO, sementara Indonesia hanyalah anggota biasa. Soal pengambilalihan membutuhkan waktu dan persiapan. Pesawat di sekitar Batam ada ribuan pesawat. Untuk itu kemampuan teknologi dan SDM Indonesia untuk mengurusi kepadatan penerbangan di atas Kepri dan Natuna harus terus ditingkatkan untuk bisa mengimbangi teknologi dan SDM Singapura.  Impor Spare part pesawat mengalami kesulitan karena harus bayar pajak 10%. Kalau bisa dengan 0% pajak. Kalau harus membayar pajak, otomatis perawatan mahal dan tiket akan lebih mahal.  Belum adanya SOP menghadapi emergency/crisis, seperti delay lion air. VII. REKOMENDASI Beberapa rekomendasi dari Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi V DPR RI terkait Panja Keamanan, Keselamatan, dan Kualitas Penerbangan Nasional ke Bandara Hang Nadim Batam, Provinsi Kepulauan Riau, antara lain sebagai berikut: 1. Ditjen Perhubungan Udara a) Terkait dengan kebutuhan Bandar Udara Hang Nadim akan Sumber Daya Manusia (personel), Tim Kunjungan Kerja Panja Penerbangan Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara:  Sesegera mungkin memenuhi kebutuhan SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi Tenaga Inspektur.


Hal 13

 Menempatkan SDM yang mewakili Otoritas Bandara di tiap bandara, tidak hanya terkonsentrasi di Medan untuk wilayah II. b) Terkait dengan masalah Flight Information Region (FIR) di wilayah udara Kepri dan Natuna yang masih dikendalikan oleh Radar Singapura, Tim Kunjungan Kerja Panja Penerbangan Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah:  Melalui kementerian/lembaga terkait membuat roadmap pengambilalihan penguasaan atas FIR di wilayah udara Indonesia yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penerbangan Pasal Pasal 458 melalui lobi-lobi internasional yang menurut hasil lobi sebelumnya belum mendapat persetujuan dari ICAO. Pasal 458 UU nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan: “Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak UndangUndang ini berlaku”. Harus melibatkan Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri/Lembaga terkait lain. Pengaturan ATS Kepri dan Natuna oleh Singapura sudah dimulai sejak tahun 1946. Juga merujuk pada perjanjian pendelegasian “flight information region” (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Keppres No 7/1996. Sudah 69 tahun, setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di wilayah Kepri dikuasai dan dikendalikan Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan telah bertekad untuk segera mengambil-alih pengelolaan wilayah udara di Natuna dan Kepulauan Riau (Kepri) dari Singapura paling lambat 2019 walau UU Penerbangan memandatkan paling lama tahun 2024.  Melalui Otoritas Bandara, BP Batam bersama Perum LPPNPI melakukan pemutakhiran teknologi navigasi dan personil agar bisa bersaing dengan sistem navigasi Negara tetangga, mengingat begitu padatnya lalu lintas udara di wilayah Kepri dan Natuna jangan sampai jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia c) Terkait dengan Keamanan dan Keselamatan serta Kualitas Pelayanan di Bandara, Tim Kunker Panja Penerbangan Komisi V DPR RI mendesak Penyedia Jasa Penerbangan, dalam hal ini Pengelola Bandara untuk secara rutin mensterilkan apron, taxy way, dan run way dari benda asing (FOD) dan juga pagar pengamanan sekeliling Bandara Hang Nadim. 2. AirNav (Perum LPPNPI) Tim Panja Komisi V DPR RI mendesak Perum LPPNPI bersama dengan Pemerintah (Menko dan Menteri terkait) mengupayakan lobi internasional ke Singapura dan ICAO untuk mengambil alih FIR Kepri dan Natuna sebagaimana diamanatkan pada Pasal 458 dalam UU No 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lobi ini harus dikomandoi oleh Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri/Lembaga terkait lain.


Hal 14

3. Basarnas Untuk mendukung efektivitas penyelenggaran operasi SAR, Komisi V DPR RI mendesak Basarnas untuk memaksimalkan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia, teknologi sarana dan prasarana, serta manajemennya, khususnya Basarnas di Batam dan pulau-pulau di sekitarnya. 4. Batam Aero Technic (BAT) sebagai Operator  Sehubungan dengan permintaan pihak Lion Air akan extended time khususnya di malam hari, Panja Penerbangan Komisi V DPR RI mendesak regulator untuk tidak memberi permintaan extended time bila tujuannya untuk mentolerir delay dari suatu penerbangan.  Sehubungan dengan permintaan bea masuk spare part untuk perawatan pesawat agar dikenai taril 0%, Komisi V akan membicarakannya dengan Komisi VI dan XI serta Menteri Keuangan. IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panja Penerbangan Komisi V DPR RI ke Bandar Udara Hang Nadim Batam dalam rangka peninjauan infrastruktur Bandara dan fasilitas perawatan sebagai bahan panja keamanan, keselamatan, dan kualitas penerbangan nasional, yang dilaksanakan tanggal 1- 2 April 2015. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Panja Penerbangan Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai data/informasi dalam penyusunan kesimpulan serta rekomendasi yang akan dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI Jakarta, 20 April 2015 PANJA KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN KUALITAS PENERBANGAN NASIONAL KOMISI V DPR RI Mengetahui

Ir. H. YUDI WIDIANA, M.Si (NO. A-101) KETUA TIM KUNKER KE BANDARA HANG NADIM BATAM WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI


Hal 15

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI V DPR RI KE BANDARA HANG NADIM BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 1-2 APRIL 2015

Recommend Documents