LAPORAN KIN ERJA KBRI BEIJING TAHUN 2015

LAPORAN KIN ERJA KBRI BEIJING TAHUN 2015

"MENJADI UJUNG TOMBAK DALAM MEWUJUDKAN WIBAWA DIPLOMASI INDONESIA DI WILAYAH KERJA KBRI BEIJING UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA INDONESIA"

BEIJING, JAN UARI 2016

Laporan Kinerja KBRI Beijing. 2015

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja KBRI Beijing Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja mi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada KBRI Beijing atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja KBRI Beijing Tahun 2015 mengacu 1 pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KBRI Beijing Tahun 2015 memuat capaian, evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan Iangkah perbaikan ke depan. Laporan ml juga menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ml dengan tahun-tahun sebelumnya (periode 2010-2015). Dengan data perbandingan tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau pen ingkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dan Iangkah-Iangkah ke depan. Secara umum berbagai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis KBRI Beijing Tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja 2015 telah berhasil diwujudkan sepanjang tahun 2015. Laporan Kinerja KBRI Beijing Tahun 2015 mi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sekaligus mencerminkan perwujudan tanggung jawab kinerja pencapaian visi dan misi KBRI Beijing pada Tahun Anggaran 2015. Semoga Laporan Kinerja mi menjadi bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja KBRI Beijing di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga, waktu dan pikirannya sehingga Laporan mi dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Beijing, 27 Januari 2016 (t BP

Soegeng Rahardjo

Laporan Kinerja KBRI Beijing. 2015

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Indikator Kinerja Utama

iii VI

BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Aspek Strategis Organisasi E. Isu-isu Strategis

I I I 2 9 9

BABII PERENCANAANKINERJA A. Renstra KBRI Beijing 2015-2019 B. Penetapan Kinerja

11 11 14

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA A. Gambaran Umum B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Analisa Pencapaian Sasaran D. Realisasi Anggaran

15 15 18 20 137

BABIVPENUTUP

139

DAFTAR TABEL 1.Capaian Indikator Kinerja Utama KBRI Beijing 2. Perbandingan Capaian Sasaran KBRI Beijing Tahun 2014-2015 3. Capaian IKU I KBRI Beijing 4. Capaian IKU 2 KBRI Beijing 5. Capaian IKU 3 KBRI Beijing 6. Capaian IKU 4 KBRI Beijing 7. Capaian IKU 5 KBRI Beijing 8. Capaian IKU 6 KBRI Beijing 9. Realisasi Anggaran KBRI Beijing Tahun 2013-2015 LAM PIRAN 1. Rencana Strategis (Renstra) KBRI Beijing Tahun 2015-2019 2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 3. Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2015 4. Matriks Informasi Kinerja IKU

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Sasaran strategis KBRI Beijing yaitu 1. Menguatnya dukungan Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia terhadap kedaulatan NKRI/d iplomasi maritim dan perbatasan/pengem bangan infrastruktur poros maritim/kerjasama bilateral dan isu-isu global; 2. Peningkatan peran KBRI Beijing dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi; 3. Peningkatan peran KBRI Beijing dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia; 4. Menguatnya peran soft power diplomacy yang dilakukan oleh KBRI di RRT dan Mongolia; 5. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan dispora di RRT dan Mongolia; dicapal melalui IKU, yaitu: 1. Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindaklanjuti stakeholders; 2. Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan; 3. Persentase peningkatan Trade, Tourism and Investment (TT/); 4. Persentase publik di wilayah kerja yang berpandangan positif terhadap Indonesia; 5. Persentase permasalahan WNI dan BHI di wilayah kerja KBRI/KJRI yang diselesaikan; 6. Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran; Dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif, pertemuan Presiden RI dan Presiden RRT sebanyak tiga kali dalam tahun 2015, pertama dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015, kedua pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping menghadiri peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afnika di Jakarta dan Bandung tanggal 22 April 2015, dan ketiga pada saat menghadiri KU G-20 di Antalya, Turki tanggal 15 - 16 November 2015 memiliki arti yang sangat strategis bagi Indonesia. Sebanyak sepuluh dokumen kerjasama bilateral antar pemerintah dan sedikitnya 30 dokumen kerjasama antar pengusaha kedua negara dengan nilai trnsaksi sebesar US$56 milyar telah ditandatangani/disepakati dalam kedua pertemuan dimaksud. Capaian KBRI Beijing di tahun 2015 berdasarkan IKU adalah sebagai berikut: IKU I "Persentase rekomendasi hasH kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindak lanjuti stakeholders"

Laporan Kinerfa KBRI Beijing 2015 KBRI Beijing telah menyampaikan laporan-laporan dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian/Instansi terkait khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Panglinma TNI, Kepala BIN menyangkut isu-isu Laut Tiongkok Selatan, masalah klaim Kepulauan Natuna oleh RRT, dan tekait dengan kebijakan tata kelola bidang perikanan Pemri dan dampaknya terhadap industri perikanan di RRT. Sebagian besar laporan dan rekomendasi tersebut mendapat perhatian, tanggapan dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sepanjang tahun 2015 KBRI Beijing mengirimkan tidak kurang darl 6 Iaporan disertai dengan pengamatan/rekomendasi posisi RI terkait sengketa sejumlah negara pantai di Laut Tiongkok Selatan, terkait ketegangan RRT-Vietnam maupun upaya Filipina untuk menempuh jalur Permanent Court of Arbitrase (PCA) di Den Haag yang ditolak oleh RRT. IKU 2 "Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dan perjanjian/kesepakatan" KBRI Beijing telah mengirimkan laporan/rekomendasi berkaitan dengan rencana aksi untuk melaksanakan perjanjian atau kesepakatan sebanyak sepuluh kali. Capaian terkait realisasi implementasi perjanjian/kesepakatan tersebut terkait dengan berbagai bidang kerjasama, khususnya dalam rangka kemitraan strategis komprehensif RI-RRT sesuai kesepakatan kedua kepala negara saat kunjungan presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015, dan implementasi sejumlah nota kesepahaman yang ditandatangani di hadapan kedua Kepala Negara di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015. Selain itu, realisasi rencana aksi juga terkait dengan hasil-hasil pertemuan pertama High Level Economic Dialogue antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan State Councilor RRT di Beijing tanggal 25 - 26 Januari 2015; rencana aksi dalam rangka implementasi hasil-hasil pertemuan pertama High Level Dialogue on Culture and People-toPeople Exchange antara Wakil Perdana Menteri RRT dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta tanggal 27 Juli 2015. IKU 3 "Persentase Peningkatan Trade, Tourism, and Investment" Hubungan Indonesia dan Tiongkok dijalin dalam suatu hubungan kemitraan strategis komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama segala bidang yang sangat terbuka lebar. Tahun 2015 mi memiliki arti penting tersendiri dalam hubungan kedua negara karena bertepatan dengan 65 hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dan 60 tahun KM. Diharapkan kedua hal tersebut dapat dijadikan pendorong bagi peningkatan kerja sama ekonomi bilateral yang pragmatis dan strategis. Indonesia membutuhkan dukungan dari Pemenintah RRT bagi keberhasilan rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti yang tercantum dalam RPJMP 2015-2019 dan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,9 persen melalui kerjasama perdagangan, investasi, infrastruktur dan energi. Dukungan tersebut diperlukan mengingat besarnya dana investasi yang dibutuhkan, baik bersumber dari pendanaan dalam negeri maupun investasi asing. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jalan raya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, membangun jalan tol sepanjang 2.600 iv

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 f km, membangun dan memperbaiki 24 pelabuhan, membangun 39 waduk baru, membangun dan memperbaiki 15 pelabuhan udara, membangun 6 Mass Rapid Transit di 6 kota metropolitan. Perbaikan iklim investasi terus dilakukan oleh pihak Indonesia, terdapat berbagai fasilitas pemberian insentif dan proses perijinan. Indonesia sat mi baru saja meresmikan one stop service yang memberikan kemudahan kepada calon investor untuk mengurus perinan di bawah satu atap. Pembentukan one stop service mi disambut baik dan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang pragmatis dan membuka pintu lebar-lebar bagi calon investor RRT. IKU 4 "Persentase Publik di RRT dan Mongolia yang berpadangan positif terhadap Indonesia" Sebagai upaya untuk mengukur pandangan positif terhadap Indonesia, KBRI Beijing telah melakukan survei sebanyak 2 kali. Survei tersebut dilakukan pada kesempatan partisipasi pada pameran pariwisata di Van dan Chengdu, dan para pengisi survei terdiri dari masyarakat yang mengunjungi pameran. Selain itu, KBRI Beijing juga menggunakan sebuah survei tambahan yang dilakukan oleh Sdri. Huang Mengjiao, seorang mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University (BFSU), yang tertarik untuk mengetahui perspesi mahasiswa-mahasiswa Tiongkok terhadap Indonesia. Survei di Van diisi oleh 212 peserta, dan 200 diantaranya menanggapi "yes" ketika ditanyakan apakah bermaksud merekomendasikan kepada teman-temannya untuk berkunjung ke Indonesia. IN menunjukkan bahwa 94% mempunyai pandangan yang positif mengenai Indonesia. Di Chengdu, survei diisi oleh 266 peserta, dimana 255 menanggapi pertanyaan yang serupa di atas dengan "yes". Hal in menunjukkan bahwa 96% mempunyai pandangan yang positif mengenai Indonesia. Sementara itu, hasil dari survei yang dilakukan terhadap 116 mahasiswa BFSU menghasilkan tanggapan positif atas pertanyaan "Bagaimana status hubungan RI-RRT?" Hasil mi menunjukkan bahwa 87% mempunyai pandangan yang positif mengenai Indonesia. IKU 5 "Persentase permasalahan WNI/BHI di RRT dan Mongolia yang diselesaikan" Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI, Fungsi Protokol dan Konsuler bekerjasama dengan Atase Imigrasi melakukan sosialisasi dan pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, dimana terdapat sejumlah besar WNI di kotakota Nanchang, Wuhan, Qingdao, Anhui dan Changchun. Dari sisi perlindungan, Fungsi Protokol dan Konsuler melakukan kunjungan ke LP di Yancheng, Hebei bulan Oktober 2015 dan Qingdao bulan November 2015. Selama tahun 2015 jumlah WNI overstayer yang KBRI telah difasilitasi, didampingi saat di Public Security Bureau kota Beijing, Tianjin dan propinsi Hebei, serta ditampung di penampungan sementara KBRI Beijing sesuai tanggal pemulangan adalah 88 Orang. IKU 6 " persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran"

V

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Secara umum, responden atau pengguna jasa menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh Fungsi Protkons KBRI Beijing. Disamping responden langsung, pihak keluarga responden yang terkait di Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Responden dan keluarga menyadari bahwa masalah yang dihadapi oleh responden berawal dan ketidakpahaman atas hukum dan ketentuan negara setempat, dan bagi yang berpengaaman bekerja di luar negeri, dengan sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku, dengan dalih ingin memperoleh penghasilan tanpa ijin tinggal. RRT tidak memberikan ijin tinggal bagi unskilled worker dari negara lain, termasuk WNI yang bekerja gelap di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, dan pelayan tempat hiburan malam. Pada tahun 2015, capalan kinerja KBRI Beijing adalah sebesar 105,44%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 101,78%. Capaian sasaran KBRI Beijing tahun 2015 sebesar 105,27% dapat dijelaskan seperti di bawah mi:

Sasaran Strategis

IKU

isu-isu global Peningkatan peran KBRI Beijing dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi 80%

46,64%

Tourism and Investment (TT!)

ekonomi, dan kesejahteraanrakyat Indonesia Menguatnya peran soft power diplomacy yang dilakukan oleh KBRI di RRT dan Mongolia Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan dispora di RRT dan Mongolia

Persentase publik di wilayah kerja 80% positif berpandangan yang terhadap Indonesia Persentase permasalahan WNI 100% dan BHI di wilayah kerja KBRI/KJRI yang diselesaikan

115%

Persentase responden atau 80% pengguna jasa yang menyatakan pelayanan atas puas kekonsuleran

120%

1 UU'7o

Faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran KBRI Beijing adalah sebagai berikut: 1. Pejabat RRT yang secara protokoler selalu menggunakan Bahasa Mandarin dalam pertemuan-pertemuan resmi, dalam beberapa kesempatan menjadi kendala dalam komunikasi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan tenaga penterjemah yang dimiliki KBRI Beijing. Vi

Laporan Kinerja KBRI Beijing ( 2015 2. Adanya rencana kunjungan delegasi yang disampaikan secara mendadak kepada KBRI Beijing, sehingga mengalami kesulitan dalam koordinasi dengan pihak RRT. 3. Adanya pertemuan-pertemuan internasional di luar kota Beijing, sehingga seringkali KBRI tidak dapat memberikan bantuan staf sebagai naggota Delegasi atau sebagai pendam ping karena keterbatasan anggaran. 4. RRT terdiri dari 31 Provinsi, 2 Daerah Otonomi, dan 2 Daerah Administrasi Khusus. Di setiap provinsi dan kabupaten terdapat Kantor Untuk Kerjasama Luar Negeri (Foreign Affairs Office/FAO). Seharusnya pengembangan jejaring juga dilakukan terhadap lem baga-lembaga d imaksud. Namu n karena keterbatasan anggaran kerjasama politik dengan pemerintah daerah di RRT dimaksud tidak berkembang dengan maksimal. Selama tahun 2015, pejabat fungsi politik KBRI Beijing tidak berkesempatan menjalin interaksi dengan kantor-kantor FAO di RRT. 5. Belum adanya kebijakan Pemerintah RI yang jelas dan tegas di bidang kemaritiman, bahka Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman juga baru dibentuk oleh Presiden. Tindakan-tindakan pemberantasan IUU fishing di Indoneia terkesan 'hostile' terhadap negara asal nelayan (RRT), bukan terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran. Sulitnya koordinasi di tingkat implementasi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai oleh Pemimpin kedua negara. 6. Tidak jelasnya instansi pelaksanan dan focal point yang ditunjuk untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dimaksud. 7. Kesepakatan-kesepakatan antara pejabat tinggi kedua negara pada umumnya masih mengalami hambatan pada tataran implementasi hasil kunjungannya, karena tidak adanya focal point yang diberi tanggung jawab mindakianjuti hasil kunjungan. 8. Kurangnya koordinasi dan keterbatasan waktu pemberitahuan mengenai kegiatan yang direncanakan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia, yang akan diselenggarakan di wilayah kerja KBRI Beijing 9. RRT pada tahun 2015 telah menyelesaikan rencana pembangunan 5 tahun ke-12 nya, dengan mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 6,9%, setelah memperoleh pertumbuhan sebesar 6,8% pada triwulan keempat tahun 2015. Penurunan mi merupakan yang terendah sepanjang 25 tahun terakhir. 10. Selama periode 30 tahun terakhir semenjak dimulainya kebijakan reformasi dan opening-up, RRT telah 'menjelma' menjadi kekuatan ekonomi besar dunia yang sangat diperhitungkan di perekonomian internasional. Lebih lanjut, dengan didukung oleh cadangan devisanya yang mencapai US$ 3,3 trilyun dan GDP sebesar US$ 10,32 trilyun (data tahun 2015), RRT menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, sesudah Amerika Serikat (AS). 11. Pertumbuhan RRT yang terus melambat selalu dikaitkan dengan masih Iambatnya pemulihan ekonomi global (eksternal) dan secara internal adalah kelebihan kapasitas produksi dan mulai mengalihkan model pertumbuhan dari state-driven economy, yang ditunjang oleh investasi yang massif di infrastruktur dan industrialisasi yang pesat ke peningkatan konsumsi dan industri jasa. 12. Penurunan ekspor Indonesia antara lain dikarenakan berkurangnya volume ekspor Indonesia sebagai akibat dari penurunan permintaan produk karena pelemahan ekonomi RRT yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini, serta pelarangan ekspor mineral mentah Indonesia mulai awal Januari 2014 sebagai implementasi dari UU No. 4/2009. Selama mi, mineral mentah seperti nickel, bauksit, zircon dli merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Tiongkok. Sehingga tahun 2015 mi, volume ekspor Indonesia diprediksi akan kembali turun karena situasi ekonomi Tiongkok yang masih belum pulih dan juga impor mereka mengalami pertumbuhan yang minus. 13. RRT mulai menerapkan kebijakan ekonomi new normal, iebih mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan dibandingkan dengan pertumbuhan VII

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 yang cepat seperti dialami selama i. untuk itu Pemerintah sangat gencar mengeluarkan kebijakan reformasi di segala bidang, termasuk pada usaha BUMN. 14.Pada tahun 2016, RRT akan memasuki masa pembangunan 5 tahun yang ke-13 (20162020) dimana pada tahun 2020 Tiongkok akan menargetkan diri sebagai negara maju dan sejahtera yang moderat dengan memusatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasionalnya pada hasil industri yang high value added dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi. 15.Upaya memaksimalkan promosi KBRI Beijing melalui laman dan media sosial menghabiskan waktu cukup banyak. Proses pembuatan, penterjemahan, dan pengunggahan berita, pem ilihan dokumentasi, serta penyesuaian format masing-masing media sosial sulit dilakukan apabila terdapat pekerjaan lainnya yang lebih menjadi prioritas pada waktu yang bersamaan. Hal mi berdampak pada keterlambatan publikasi berita KBRI, sedangkan kecepatan informasi sangat diperhatikan oleh masyarakat Tiongkok yang cenderung aktif menggunakan internet dan media sosial. 16.Semakin banyaknya organisasi mahasiswa Indonesia yang bermunculan di berbagai kota di wilayah kerja KBRI Beijing. Saat mi terdapat 14 PPIT Cabang, yang semuanya mengharapkan dukungan KBRI dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, maupun promosi budaya Indonesia. Secara prinsip kegiatan dimaksud mendukung sasaran strategis KBRI, namun demikian sejauh mi dukungan KBRI masih terkonsentrasi pada kegiatan mahasiswa di Beijing. Hal IN dikarenakan keterbatasan KBRI dalam segi peralatan maupun dukungan finansial. 17.Anggaran untuk pembinaan masyarakat tidak mencukupi, dimana porsi terbesar digunakan untuk kegiatan peringatan HUT RI. Hal mi menjadi hambatan KBRI untuk Iebih melaksanakan pembinaan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang berada di luar Beijing. 18.Pembinaan KBRI terhadap WNI non mahasiswa tidak optimal dikarenakan kurangnya kerja sama dengan ormas seperti Diaspora Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan Diaspora Indonesia saat mi tidak diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya, terutama yang berdomisili di Beijing. Oleh karena itu, kegiatan yang diselenggarakan Diaspora Indonesia belum dapat merefleksikan kegiatan bersama layaknya kegiatan organisasi masyarakat lainnya. 19.Upaya memfasilitasi proses pengajuan visa kunjungan jurnalistik sering mendapatkan kendala karena terlambatnya pengajuan dari pihak jurnalis. Hal tersebut menyebabkan waktu terkuras untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak di Indonesia. Sepanjang tahun 2015 mi telah banyak dilakukan Iangkah perbaikan guna peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KBRI Beijing Sebagai langkah perbaikan ke depan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlunya perencanaan dari berbagai instansi di Indonesia yang akan berkunjung ke RRT sehingga koordinasi dengan pihak RRT dapat dilakukan paling singkat dua bulan sebelumnya. 2. Perlunya perencanaan kegiatan-kegiatan fungsi politik untuk tahun mendatang sehingga pejabat fungsi politik KBRI Beijing dapat Iebih banyak berinteraksi dengan FAQ di provinsi maupun kota-kota di RRT. 3. Diperlukan kebijakan kemanitiman yang Iebih jelas dan tegas, dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman RI.

Laporan Kinerja KBRI Beijing

f

2015

4. Diperlukan penanganan pemberantasan IUU fishing yang lebih berwibawa bagi Indonesia dengan mengambil tindakan hukum, bukan menonjolkan kekuatan. 5. Diperlukan pertemuan para pejabat tinggi kedua negara secara lebih intensif guna menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan masih mengalami hambatan bagi kerjasama bilateral. 6. Diperlukan instansi penanggung jawab/focal point untuk setiap kesepakatan yang dicapai oleh pemimpin kedua negara. 7. Mengharapkan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota untuk menyampaikan rencana kegiatan mereka di wilayah kerja Beijing di awal tahun. Dengan ini, KBRI dapat melakukan penyesuaian, agar baik sasaran strategis KBRI maupun pihak-pihak terkait dapat tercapai dengan terselenggaranya kegiatan dimaksud. Koordinasi/pemberitahuan yang lebih awal juga dapat mengoptimalisasi anggaran yang dikeluarkan oleh KBRI ataupun pihak-pihak terkait di tanah air. Solusi: Sebagai contoh, di tahun 2015, penyelenggaraan festival kuliner di Kempinski mendapatkan dukungan tidak hanya dari Garuda Indonesia, tetapi juga Kementerian Pariwisata. Pada tahun 2016, KBRI Beijing meng-highllght beberapa kegiatan seperti resepsi diplomatik di Beijing dan Mongolia, peringatan 25 tahun Hubungan ASEAN-Tiongkok, yang akan lebih meniah dan berdampak lebih signifikan apabila didukung oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di tanah air. 8. Perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada media setempat agar lebih terdorong menghadiri acara KBRI. Dengan mi, kegiatan KBRI Beijing dapat terpublikasikan dengan cepat. Selain itu, dapat dipertimbangkan penambahan staf lokal yang tugas utamanya terkait dengan publikasi, dokumentasi, pembuatan dan penterjemahan, serta pengunggahan berita di media online dan media sosial. Staf lokal tersebut tidak hanya bertugas mempublikasikan berita dari Fungsi Sosial dan Budaya, tetapi juga Fungsi-Fungsi lainnya di KBRI Beijing. Yang bersangkutan juga akan menjalankan tugas-tugas lainnya sebagai staf lokal KBRI Beijing. 9. KBRI Beijing perlu terus meningkatkan koordinasi dengan PPIT Pusat, agar setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PPIT Cabang merupakan bagian dari kegiatan PPIT Pusat. Selain itu, perlu adanya peremajaan aset dan properti kebudayaan yang dimiliki KBRI. Dalam kaitan ini, KBRI mengharapkan dukungan dari Pemda dan Pemkot untuk peremajaan aset dan properti kebudayaan KBRI guna dapat dipinjamkan kepada PPIT Cabang manapun. KBRI Beijing juga perlu melakukan rapat koordinasi dengan PPIT Pusat di bulan September 2016, agar kegiatan kemahasiswaan di Tiongkok lebih terkoordinir dengan baik. 10. Menimbang bahwa kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan merupakan sebuah program wajib diselenggarakan (walaupun dengan menerapkan pengetatan anggaran semaksimal mungkin), maka perlu dipertimbangkan penambahan anggaran untuk pembinaan yang tidak mengganggu program-program KBRI lainnya. Kiranya hal tersebut tidak memungkinkan, diperlukan sinergi yang lebih erat dengan Atase Pendidikan untuk kemungkinan program-program pembinaan dapat didukung oleh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Diperlukan pendekatan kepada Diaspora Indonesia agar lebih memperhatikan pandangan masyarakat Indonesia lainnya di Tiongkok. Pada saat yang sama, KBRI ix

Laporan Kinerfa KBRI Beijing 2015 Beijing juga perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia melalui mekanisme yang !ebih kreatif, seperti penggunaan media sosial. 12. KBRI Beijing perlu melakukan pendekatan yang Iebih komprehensif kepada media setempat clan media internasional yang berkedudukan di Beijing guna menjelaskan mekanisme permohonan pengajuan bisa kunjungan jurnalistik. KBRI juga perlu menginformasikan secara jelas mengenai mekanisme dimaksud di laman dan media sosial KBRI. Terkait dengan anggaran KBRI Beijing, Pagu DIPA KBRI Beijing TA 2015 dialokasikan sebesar Rp. 48.053.097.000,- (empat puluh delapan miliar lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Setelah mengalami revisi 4 (empat) kali revisi karena adanya penambahan anggaran untuk BBNO clan adanya penambahan anggaran untuk selisih kurs, maka pagu KBRI Beijing menjadi Rp. 56.710.184.000,- (lima puluh enam miUar tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 51.107.217.820,- (90,12%). Realisasi tahun 2014 adalah 90,81%, sehingga realisasi anggaran tahun mi mengalami sedikit penurunan. Untuk tahun 2014 capalan kinerja yang diperoleh dari realisasi anggaran adalah 101,78% dari target realisasi KBRI Beijing sebesar 100%.

x

Laporan Kinerja KBRI Beffing 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja berisikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan Iengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. KBRI Beijing sebagal salah satu Perwakilan RI diwajibkan menyusun Laporan Kinerja ni sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga dilakukan untuk menyampaikan capaian, evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan Iangkah perbaikan ke depan. Penyusunan Laporan Kinerja KBRI Beijing Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mengingat bahwa Laporan Kinerja mi meliputi Kinerja Fungsi yang memperoleh pembiayaan dari DIPA Kementerian Luar Negeri maka Laporan Kinerja ml tidak memuat pelaksanaan kegiatan clarl Atase Pertahanan dan Atase Teknis Iainnya.

B. TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, KBRI Beijing mempunyai tugas melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, sesuai kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-u ndangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KBRI Beijing menyelenggarakan fungsi: 1. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan RRT dan Republik Mongolia; 2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama WNI di luar negeri; 3. Menjadi pengayom dan memberikan pelayanan, perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI/BHI, bilamana terjadi ancaman dan/atau maslaah hukum di RRT dan Republik 1

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Mongolia, sesuai dengan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; 4. Melakukan penilaian dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara akreditasi/wilayah kerja; 5. Melakukan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamana internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; 6. Melaksanakan fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional

C. STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi KBRI Beijing terdiri dan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kepala Perwakilan RI; Wakil Kepala Perwakilan RI; Fungsi Politik; Fungsi Ekonomi; Fungsi Sosial Budaya; Fungsi Protokol dan Konsuler; Atase Pertahanan; Atase Teknis (Atase Perdagangan, Atase Imigrasi, dan Atase Pendidikan) Unsur Penunjang : Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) dan Unit Komunikasi

1. Kepala Perwakilan RI mempunyai tugas pokok mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah, dan Warga Negara Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional di Wilayah Kerjanya. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Perwakilan RI menyelenggarakan fungsi: a. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional; b. perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja; c. perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; d. pelaporan tentang hasil pengamatan, analiasis dan rekomendasi; e. peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja; f. pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan; g. pengawasan fungsional dan administrastif di Perwakilan. 2.

Wakil Kepala Perwakilan RI mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Perwakilan RI menyelenggarakan fungsi: a. mewakili Kepala Perwakilan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan; 2

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 b. melakukan koordinasi, memberikan bimbingan dan pengarahan, pengendalian dan pengawasan tugas semua unsur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan; c. melaksanakan fungsi Kepala Operasional Perwakilan dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. 3.

Fungsi Politik mempunyai tugas menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama politik, kemanan, hukum dan hak asasi manusia antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional serta embaga-Iembaga resm i Iainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fungsi Politik menyelenggarakan fungsi: a. peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral; b. perjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; c. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintahan, parlemen, akademisi, media massa, dan Organ isasi/Lem baga Non Pemerintah, mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan kepemerintahab, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum dengan Organ isasi/Lem baga Non Pemerinta, kelompok masyarakat dan/atau kelompok berkepentingan di bidang politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia; e. peningkatan kerjasama dan penanganan masalah di bidang politik keamanan, hukum dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, kepemerintahan yang balk, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba dan imigran gelap; f. penjajagan dan peningkatan kerjasama mengenai penganan isu-isu spesifik di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia; g. pemantapan dukungan seluas-Iuasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia, baik di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; h. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional; L pengamatan, analisis dan pelaporan perkembangan politik di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan Penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat; j. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan politik Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan; k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka kajian wilayah dan peningkatan kerjasama dengan negara penerima; I. menyiapkan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima m. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi Atase Pertahanan dan Atase Teknis terkait; n. pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia.

4.

Fungsi Ekonomi mempunyai tugas pokok meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional

3

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 serta lembaga-lembaga resmi lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fungsi Ekonom i menyelenggarakan fungsi: a. peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral; b. perjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral; d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi , media massa, pengusaha, Kamar Dagangdan Industri, Asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan Organ isasi/Lembaga Non Pemerintah mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; e. peningkatan kerjasama perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan , industri, kehutanan, jasa ekonomi dan sektor-sektor ekonomi lainnya; f. promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata dan Tenaga Kerja Indonesia di Negara Penerima; g. promosi dan peningkatan kerjasama keuangan dan pembangunan, kerjasama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; h. penylapan dan pembuatan perjanjian internasional; i. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan; j. pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai sentra industri dan perdagangan, baik di Negara Penerima maupun di Indonesia dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi; k. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan Komisi Bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima; I. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk negara pesaing untuk penerobosan dan penetrasi pasar di Negara Penerima; m. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di Negara Penerima; n. pengupayaan penghapusan hambatan non-tarif terhadap produk-produk ekspor Indonesia di Negara Penerima; o. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata dan investasi; p. pengidentifikasian jumlah mata dagangkomoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir di Negara Penerima; q. pembinaan hubungan dengan para investor dan importir dari Negara Penerima; r. pengamatan, pengumpulan data dan perkembangan ekonomi di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat; fasilitasi dan penyelenggaraanberbagai program dan kegiatan ekonomi di berbagai s. forum untuk menjelaskan dan menyebarluaskan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia;

4

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 t. penyebarluasan informasi dan data mengenai indikator -indikator ekonomi, peluang potensi bisnis Indonesia di berbagai forum, melalui media cetak, elektronik dan website; u. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis Terkait; v. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi peningkatan kerjasama bilateral di Bidang ekonomi antara Indonesia dengan Negara Penerima; w. pelakasanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia. 5.

Fungsi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok meningkatkan hubungan, kerjasama, dan promosi sosial dan budaya antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fungsi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi: a. peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral; b. perjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral; d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi , media massa, pengusaha, Kamar Dagangdan Industri, Asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; e. pengembangan rencana dan taktik pembentukan opini publik dan dukungan media massa di Negara Penerima untuk mendukung diplomasi Indonesia,terutama berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia; f. pelayanan multimedia pada saat kunjungan para pejabat tinggi Indonesia di Negara Penerima g. penjelasan dan pengamanan kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah pengetian di kalangan pemerintah, pers dan masyarakat di Negara Penerima; h. pelaksanaan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian dan budaya antara Indonesia dengan Negera Penerima; i. penafsiran dan penegasan posisi Indonesia untuk membangun pemahaman dan dukungan publik di Negara Penerima terhadap kebijakan politik Indonesia; j. pendekatan kepada kelom pok-kelpompok masyarakat, lem baga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa di Negara Penerima; k. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerjasama sosial, budaya, pendidikan anatara Indonesia dengan Negara Penerima melalui penyelenggaraan program-program pendidikan , kebudayaan dan misi-misi kesenian Indonesia; I. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia di negara di Negara Penerima baik melalui media cetak maupun elektronik; m. pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai kantor media massa di Negara Penerima untuk menjelaskan berbagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia;; n. pengelolaan dan pengembangan situs dan intranet di Perwakilan; 5

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 o. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa di Negara Penerima; p. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman dan penulis perjalanan wisata (travel writers) dari Negara Penerima ke Indonesia dan sebaliknya; q. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional; r. pengamatan, analisi, dan pelaporan perkembangansosial budaya di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berdampak Iangsung terhadap kepentingan nasional dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat; s. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan; t. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial budaya dengan Negara Penerima; u. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima; v. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait w. pelakasanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia. 6.

Fungsi Protokol dan Konsuler mempunyai tugas pokok pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima. Dalam melaksanakan tugas konsuler , Fungsi Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peratuaran perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan hukum setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional; b. penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapai oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan majikan, pengguna, dan/atau dengan Pemerintah setempat; c. pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dan pelayanan konsultasi dan informasi masalah-masalah kekonsuleran; d. Pemberian konsultasi dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara pengguna jasa dengan Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Asing, pemerintah setempat, maupun sesama Tenaga Kerja Indonesia; e. Pendataan secara komprehensif terhadap Warga Negara Indonesia yang ada di Negara Penerima; f. Penerimaan, pencatatan, penelitian lapor din, pengurusan ketenagakerjaan, dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakejaan, termasuk kontrak kerjasama dan kontrak kerja; g. Pelaksanaan fungsi notariat dan pencatatan sipil yang meliputi: legalisasi dokumendokumen nasional yang akan dipakai di Negara Penerima dan sebaliknya, pencatatan pernikahan dan penerbitan Surat Keterangan Nikah, pencatatan perceraian, penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, mengetahui keabsahan dokumen pengangkatan anak, Surat Keterangan Pengangkatan Kematian, dan penyampaian dokumen-dokumen pengadilankepada pihak-pihak yang berkepentingan; 6

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 h. Pengurusan masalah pewarganegaraan (natural isasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalahpelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, Warga Negara Indonesia terlantar, dan evakuasi; I. Pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa dan keimigrasian lainnya; j. Pengurusan perijinan (clearance) melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut; k. Bertindak sebagai wakil Perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan; I. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan Warga Negara Indonesia di Negara Penerima; m. Pengamanatan, analisis dan pelaporan sistem dan perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi yang cepat dan akurat bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima; n. Pelaksanaan kunjungan kerja untuk mmeberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada Warga Negara Indonesia, Asosiasi Masyarakat Indonesia, Perkumpulan Pelajar/Mahasiswa Indonesia dan perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Indonesia di Negara Penerima; o. Penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional; p. Pengkoordinasian pelaksannaan fungsi-fungsi Atase Teknis Terkait; q. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kekonsuleran; r. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas kekonsuleran, Fungsi Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi: a. Pengaturan kunjungan kenegaraan resmi; b. Pengaturan tata urutan (preseance) dalm acara-acara resmi dan acara Perwakilan; c. Pengaturan penyerahan surat-surat kepercayaan (credentials) Kepala Perwakilan; d. pengaturan teknis pertemuan kepala Perwakilan/Pejabat Tinggi Republik Indonesia dengan pejabat pemerintah Negara Penerima; e. Penyampaian nota-nota diplomatik mengenai kedatangan dan kepulangan Home Staff kepada pemerintah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; f. Pengaturan courtessy call Kepala Perwakilan; g. Pengaturan pemberian fasilitas bagi staf dan misi diplomatoik berupa hak-hak istimewa/kekebalan/asas timbal balik; h. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan pejabat protokol di berbagai lembaga pemerintah di Negara Penerima; I. Pengaturan upacara bendera dan resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari-hari nasional lainnya; j. Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan lainnya. 7

Laporan Kinerfa KBRI Beijing 2015 f 7.

Atase Pertahanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama militer, pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan Negara Penerima. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Atase Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. Pemberian dukungan teknis di bidang pertahanan dan keamanan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan; b. Pengaturan pengamanan kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi; c. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan Depertenien Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Negara Penerima; d. Penelitian dan penilaian dalam pengadaan peralatan militer yang dibutuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; e. Pelaskanaan teknis pengamanan internal Perwakilan; f. Pengamatan, analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah pertahanan di Negara Penerima; g. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

8.

Atase Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama teknis antara Indonesia dengan Negara Penerima. Atase Teknis dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: a. Pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima; b. Koordinasi dengan instansi teknis terkait di Negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu; c. Peningkatan kerjasama teknis dengan Departemen/Instansi terkait di Negara Penerima; d. Pengamatan, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah teknis di Negara Penerima; e. Pelaksanaan tugas-tugas teknis secara proaktif sesuai dengan misi Perwakilan; f. Pelaksanaan promosi terpadu bersama dengan Pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait; Pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen/Lembaga g. Pemerintah Non Departemen dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

9.

Unsur Penunjang: BPKRT dan Unit Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Unsur penunjang menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan ketatausahaan; b. pengelolaan kepegawaian; c. pengelolaan keuangan; d. pengelolaan perlengkapan; e. pemberian dukungan umum dan logistik bagi pelaksanaan tugas Perwakilan; 8

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 f. pengelolaan dan pemeliharaan barang miliklkekayaan negara; g. pengelolaan dan pelaksanaan persandian dan komunikasi. D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 1. Dengan jumlah penduduk mencpai sekitar 1.36 milyar orang dandengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan serta ditopang dengan cadangan devisa sebesar USD 3.3 trilyun, Republik Rakyat Tiongkok telah menjadi mitra komprehensif strategis Republik Indonesia. 2. Untuk mengelola kerjasama dengan RRT, selain KBRI Beijing yang diakreditasi untuk RRT dan Mongolia, saat mi Pemerintah RI mempunyai tiga perwakilan selain KBRI di Beijing, yaitu KJRI Hong Kong dengan wilayah kerja meliputi Hong Kong SAR dan Macau SAR; KJRI Guangzhou dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Guangdong, Provinsi Guangxi, Provinsi Fujian dan Provinsi Hainan; dan KJRI Shanghai dengan wilayah kerja meliputi Kota Shanghai, Provinsi Jiangsu dan Provinsi Zhejiang, serta Konsul Kehormatan di Ulaanbaatar, Mongolia untuk memfasilitasi kerjasama RIMongolia. 3. Jumlah home staff KBRI Beijing yang ada hingga akhir tahun 2015 terdiri dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Wakil Kepala Perwakilan RI (kosong), dua Minister Counsellor, tiga Counsellor; satu Sekretaris I, satu Sekretaris II, tiga Sekretaris Ill, satu Atase Pertahanan, satu Atase Udara, satu Asisten Athan, satu Atase Perdagangan, satu I Atase Imigrasi dan satu Asisten Atase Imigrasi, satu Atase Pendidikan. satu Pejabat Komunikasi, dua BPKRT, dan 31 pegawai setempat (termasuk pegawai bawaan Duta Besar dan Wakepri). 4. Sesuai bobot indeksasi perwakilan, KBRI Beijing memiliki bobot kepentingan politik yang tinggi (3,45), kepentingan ekonomi (3,08), dan kepentingan sosal budaya (3,29) serta konsuler (3,22). Namun RRT telah berkembang pesat menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan dan pada tingkat global baik secara politik dan pertahanan dengan belanja militer sebesar US$145 milyar pada tahun 2015, terbesar kedua di dunia setelah AS, dan memiliki kemampuan sebagai blue water navy. 5. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, di atas 9 % pertahun selama dasa warsa terakhir, telah menjadikan RRT sebagai negara pemilik cadangan devisa terbesar di dunia, sebesar US$3,86 trilyun pada akhir tahun 2014. RRT juga merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan volume dagang mencapai US$44.94 milyar untuk periode Januari-Oktober 2015 E. ISU-ISU STRATEGIS Dalam rangka mewujudkan visi 'Memajukan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Total', salah satu misi Kementerian Luar Negeri adalah meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk itu, diplomasi Indonesia dimaksudkan untuk mendukung perwujudan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui kontribusi aktif dalam pembahasan berbagai isu yang mengemuka di kawasan.

Laporan Kinerja KBRI Beijing ( 2015 2. Indonesia dan Tiongkok merupakan negara kunci dalam penangangan berbagai isu strategis yang berkembang di kawasan seperti upaya memperkuat sentralitas ASEAN dalam perkembangan arsitektur regional, memperkuat kerjasama di Asia Pasifik baik melalui APEC maupun East Asia Summit (EAS), mengelola potensi kerjasama di kawasan Laut Tiongkok Selatan. 3. Dalam dua dasawarsa terkahir, Tiongkok menunjukkan hard power dan soft power yang semakin kuat. Meskipun terjadi rasionalisasi jumlah personil PLA (People's Liberation Army), namun belanja militer RRT tahun 2015 masih mencapai diatas US$145 milyar, rneningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal mi menunjukkan pengurangan jumlah pasukan tersebut tetap dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan alutsista. 4. Bertalian dengan 'soft power', RRT terus memperkuat kerjasama dengan berbagai kawasan termasuk Amerika Selatan, Negara-Negara Arab, Afrika, bahkan Eropa Tengah dan Eropa Timur. RRT memberikan perhatian yang besar pada diplomasi energy untuk mengamankan pasokan energy bagi 1,36 milyar penduduknya. RRT juga membuka berbagai akses kerjasama ekonomi melalui 'one belt, one road' dengan gagasan '21st Century Maritime Silk Road' untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara ditepian Laut Tiongkok Selatan kearah Nusantara dan Samudera Hindia. Pengembangan kerjasama ekonomi dalam kerangka jalur sutera tersebut akan mengalami pertemuan yang saling menguntungkan dengan gagasan Poros Maritim Dunia' yang saat mi dibangun Indonesia. 5. Isu kedaulatan di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan pengelolaan potensi kerjasama di kawasan tersebut serta isu Laut Tiongkok Timur masih menjadi agenda penting bidang keamanan RRT sepanjang tahun 2015 dan masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Hal itu juga akan menjadi perhatian negara-negara di kawasan yang terlibat dalam sengketa (claimant states), dan menjadi perhatian Indonesia, bukan hanya sebagai non claimant, namun juga sebagai troubleshooter dan peacemaker di kawasan. 6. Dalam konteks bilateral RI-RRT, tahun 2015 menandai 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara dan mendeklarasi tahun 2015 sebagai "Kemiteraan untuk Perdamaian dan Kemakmuran" ("partnership for peace and prosperity') sebagai tema dari peringatan hubungan diplomatik RI-RRT. 7. Target volume perdagangan bilateral RI-RRT sebesar US$.80 miliyar pada tahun 2015, seperti yang diharapkan oleh kedua pemimpin negara pada tahun 2012, tidak akan tercapai, hal mi disebabkan oleh masing-masing ekspor dan impor mengalami penurunan sejak tahun 2014. Volume perdagangan pada tahun 2013 sebesar US$68,41 milyar, tahun 2014 sebesar US$63,58) milyar dan 2015 (sampal dengan bulan Oktober 2015) masih sebesar US$44,94 milyar. Posisinya adalah defisit bagi Indonesia. 8. Kerjasama RI-RRT masih perlu terus dibenahi, khususnya untuk sektor perdagangan dan investasi yang selama mi kurang mencerminkan kekuatan nil RRT. Masih banyak potensi dan peluang lain yang dapat terus dikembangkan oleh kedua negara pada masa-masa yang akan datang agar lebih memaksimalkan Deklarasi Kemitraan Strategis Komprehensif di tiga pilar utama, yakni politik, ekonomi dan sosial-budaya.

10

Laporan Kinerfa KBRI Beijing 2015

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANASTRATEGIS 2015-2019 KBRI BEIJING VlSi KEMLU

Memajukan Kepentingan Nasional Melalul Diplomasi Total

MIS[ KEMLU

• •

• • • •

• • •

Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagal bidang untuk mencapal kepentingan nasional. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasiKomunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera. Meningkatkan diplomasi multilateral untuk mencapal Indonesia yang Iebih aman, damal, mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera. Meningkatkan citra Indonesia melalul diplomasi publik. Mengoptimalkan diplomasi melalul pemantapan istrumen Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Meningkatkan pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang cepat, ramah, mudah, transparan dan akuntabel. Merumuskan kebijakan luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan nasional. Meningkatkan pengawasan intern untuk mendorong terciptanya aparatur Kemeterian Luar Negeri yang bersih dan tertib. Meningkatkan manajemen Kementerian Luar Negeri yang transparan, akuntabel dan profesional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.

VlSi KBRI BEIJING

Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomas! Indonesia di wilayah kerja KBRI Beijing untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia

MISI KBRI BEIJING

• Memperkuat peran KBRI Beijing dalam memajukan kepentingan nasional di wilayah kerja. • Memantapkan peran KBRI Beijing sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional. • Meningkatkan kapasitas KBRI Beijing yang mumpuni dalam mendukung misi diplomasi di wilayah kerja. ia dukungan Republik Rakyat Ti i NKRI/diplomasi maritim dan poros maritim/kerja sama bilater 3n peran KBRI Beijing',dalam mel di negara akreditasi. nya peran KBRI Beijing dalar an pembangunan bagi kesejahter la peran soft power diplomacy ya )Iia.

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015

na aksi tindak k an rencana aksi akan dukungan stakeholders d il NKRI dan/atau pernyataan tith penggatangan terhadap pencal tisasi internasional

yakan peningkatan kunjungan mis didatancikan perwakilan RI

12

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 • • • • • • • • • • • • • • ANGGARAN BEIJING

KBRI

Membina dan memberdayakan masyarakat di negara akreditasi Meningkatkan kualitas pengelolaan website atau portal perwakilan untuk inn, 7 menarik minat pengunjung mengakses informasi tentang Indonesia Memberdayakan keberadaan para peserta programbeasiswa/pelatihan di negara akreditasi dalam medukung kegiatan perwakilan RI Mengupayakan/memfasflitasi untuk kunjungan jurnalis/famtrip meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi Membangun networking untuk mendukung penguatan soft power diplomacy di negara akreditasi Men tindak kespakat kerjasama di b dan penerangan, sosial dab budaya Menyelenggarakan Misi Kesenian/ Kebudayaan Memfasilitasi aktivitas/ Prakarsa/ Program diaspora Indonesia Menyelesaikan permasalahan WNI dan BHI di Luar Negeri Mengupayakan ketersediaan pengacara untuk penyelesaian kasus hukum WNI/BHI Mengoptimalkan penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah Memfasilitasi pembentukan perjanjian/ kesepakatan/ MoU AL bidang perlindungan WNI/BHI dengan negara akreditasi Memberdayakan masyarakat Indonesia di luar negeri bagi penanganan WNI bermasalah, termasuk pembentukan satgas Melakukan survei kepuasan pelayanan kekonsuleran

Rp. 56.710.184.000

13

/ B. PENETAPAN KINERJA KBRI BEIJING

PER,JANJIAN KINERJA Perwakilan RI: KBRI Beijing TahunAnggaran 2015 No 1.

2.

3.

4

Sasaran

Indikator Klnerja

Target

(2) Menirigkatnya dukungan Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia terhadap kedaulatan NKRII pombarigunan infrastruktur kemaritiman/ kerjasama bilateral dan isu-isu global. Peningkatan peran KBRI Beijing dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Negara akreditasi. Peningkatan peran KBRI Beijing dalam menoiptakan nilal manfaat ekonomi, dan pernbangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menguatnya peran soft power ciiplomasi yang dilakukan oleh KBRI di RRT dan Mongolia

(3). Persentase rekomendasi hash kajian kofliprohensif KSRI Beijing yang ditindak tanjuti &akeholders

(4)

5.

rd

-

Persentase reaøsasl renoana aRsI sebagäi implementasi dan penjanjianikesepakatn Persentase peningkatan trade, tourism, and investmen (TTI)

Persentase publik di RRT den Mongolia yang berpandangac positif terhadap Indonesia Meningkatnya pelayarian den Persentase serta Permasalahan WNI dan perhindungan WNWBHI pemberdayaan diaspora di RRT dan BHI di RRT dan Mongolia yang diselesaikan Mongolia Persentase responden atau pengguna jasa yang menyataken puas atas pelaysnan_kokonsuleran.

°

person

person

80 person

80 persen

person

80 person

Anggaran

Kegiatan 1. Peniyelenggaraan Diplomas! dan Kejasama Internasional Perwakilan RI 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI

Rp. 47.527.120.000,Rp. 5.629.325.000,Beijing, 30 Maret 2015

Menteri

U

geri

(Soegeng'ahardjo) Duta Besar LBBP

(Re o L.P Marsudi)

14

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. GAMBARANUMUM Secara kesuluruhan tingkat capaian kinerja KBRI Beijing pada tahun 2015 sebesar 105,44% Capaian mi diraih di tengah kondisi perdamaian dan keamanan dunia dan kawasan yang cukup stabil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang menunjang pencapaian kinerja KBRI Beijing pada tahun 2015 mi telah mengalami peningkatan dan perbaikan yang cukup signifikan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut tidak dapat dielakkan mengingat adanya penyesuaian terhadap perkembangan yang ada seperti perubahan kebijakan di tahun berjalan dan inisiatif kegiatan dari pihak luar di luar perencanaan yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti. Dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif, pertemuan Presiden RI dan Presiden RRT sebanyak tiga kali dalam tahun 2015, pertama dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015, kedua pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping menghadiri peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung tanggal 22 April 2015, dan ketiga pada saat menghadiri KTT G-20 di Antalya, Turki tanggal 15 - 16 November 2015 memiliki arti yang sangat strategis bagi Indonesia. Sebanyak sepuluh dokumen kerjasama bilateral antar pemerintah dan sedikitnya 30 dokumen kerjasama antar pengusaha kedua negara dengan n(Iai trnsaksi sebesar US$56 milyar telah ditandatangani/disepakati dalam kedua pertemuan dimaksud. Capaian KBRI Beijing di bidang kerjasama politik keamanan RI-RRT juga tercermin dan meningkatnya kerjasama antar parlemen kedua negara selama tahun 2015, pengaturan saling dukung bagi pencalonan RI dan RRT maupun RI dengan Mongolia di sejumlah organisasi internasional, interaksi antara KBRI dengan instansi/lembaga di RRT terkait isu garis batas kedaulatan, dan peiaksanaan kegiatan-kegiatan terkait peringatan 65 tahun hubungan diplomatic RI-RRT pada tahun 2015 Sepanjang tahun 2015, KBRI Beijing telah berupaya keras untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis yang menangani isu di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertemuan-pertemuan koordinasi dengan pihak terkait dan pembahasan agenda mengenai implementasi kesepakatan telah diperbanyak. Namun, masalah koordinasi terutama untuk implementasi kesepakatan masih membutuhkan upaya yang lebih keras dan anggaran yang memadai. Selain faktor banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, tingginya dinamika pertemuan/sidang yang menghasilkan banyak kesepakatan juga menjadi salah satu kendala sekaligus tantangan bagi KBRI Beijing untuk dapat meyakinkan terimplementasikannya seluruh kesepakatan hasil sidang dimaksud.

15

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 IKU I "Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindak lanjuti stakeholders" Berkaitan dengan capaian/kegiatan yang signifikan untuk mencapai IKU I 'Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindak lanjuti stakeholders', KBRI Beijing telah menyampaikan laporan-laporan dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian/Instansi terkait khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Panglinma TNI, Kepala BIN menyangkut isu-isu Laut Tiongkok Selatan, masalah klaim Kepulauan Natuna oleh RRT, dan tekait dengan kebijakan tata kelola bidang perikanan Pemri dan dampaknya terhadap industri perikanan di RRT. Sebagian besar laporan dan rekomendasi tersebut mendapat perhatian, tanggapan dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sepanjang tahun 2015 KBRI Beijing mengirimkan tidak kurang dari 6 laporan disertai dengan pengamatan/rekomendasi posisi RI terkait sengketa sejumlah negara pantai di Laut Tiongkok Selatan, terkait ketegangan RRT-Vietnam maupun upaya Filipina untuk menempuh jalur Permanent Court of Arbitrase (PCA) di Den Haag yang ditolak oleh RRT. Terkait isu kedaulatan di Kepulauan Natuna, Kementerian Luar Negeri RRT telah menegaskan kembali bahwa Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki masalah kedaulatan wilayah, dan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Apabila terdapat persoalan dalam menentukan batas kelautan, pada tahun 1996 Menteri Luar Negeri RI dan RRT telah sepakat untuk menyelesaikan melalui perundingan. KBRI Beijing telah mengirimkan 6 laporan terkait masalah tersebut, dan penghalauan kapal-kapal nelayan RRT di sekitar Kepulauan Natuna. IKU 2 "Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dan perjanjian/kesepakatan" Berkaitan dengan capaian/kegiatan yang signifikan untuk mencapai IKU 2 'Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan', KBRI Beijing telah mengirimkan laporan/rekomendasi berkaitan dengan rencana aksi untuk melaksanakan perjanjian atau kesepakatan sebanyak sepuluh kali. Capaian terkait realisasi implementasi perjanjian/kesepakatan tersebut terkait dengan berbagai bidang kerjasama, khususnya dalam rangka kemitraan strategis komprehensif RIRRT sesuai kesepakatan kedua kepala negara saat kunjungan presiden RI ke RRT tanggal 25 28 Maret 2015, dan implementasi sejumlah nota kesepahaman yang ditandatangani di hadapan kedua Kepala Negara di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015. Selain itu, realisasi rencana aksi juga terkait dengan hasil-hasil pertemuan pertama High Level Economic Dialogue antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan State Councilor RRT di Beijing tanggal 25 - 26 Januari 2015; rencana aksi dalam rangka implementasi hasil-hasil pertemuan pertama High Level Dialogue on Culture and People-toPeople Exchange antara Wakil Perdana Menteri RRT dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta tanggal 27 Juli 2015. 16

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Laporan/rekomendasi rencana aksi diatas akan menjadi prioritas perhatian KBRI Beijing dalam tahun 2016 untuk ditindaklanjuti oleh para stakeholder terkait, baik di Indonesia maupun di Tiongkok. IKU 3 "Persentase Peningkatan Trade, Tourism, and Investment" Hubungan Indonesia dan Tiongkok dijalin dalam suatu hubungan kemitraan strategis komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama segala bidang yang sangat terbuka lebar. Tahun 2015 mi memiliki arti penting tersendiri dalam hubungan kedua negara karena bertepatan dengan 65 hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dan 60 tahun KAA. Diharapkan kedua hal tersebut dapat dijadikan pendorong bagi peningkatan kerja sama ekonomi bilateral yang pragmatis dan strategis. Indonesia membutuhkan dukungan dari Pemenintah RRT bagi keberhasilan rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti yang tercantum dalam RPJMP 2015-2019 dan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,9 persen melalui kerjasama perdagangan, investasi, infrastruktur dan energi. Dukungan tersebut diperlukan mengingat besarnya dana investasi yang dibutuhkan, baik bersumber dari pendanaan dalam negeri maupun investasi asing. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jalan raya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, membangun jalan tol sepanjang 2.600 km, membangun dan memperbaiki 24 pelabuhan, membangun 39 waduk baru, membangun dan memperbaiki 15 pelabuhan udara, membangun 6 Mass Rapid Transit di 6 kota metropolitan. Perbaikan iklim investasi terus dilakukan oleh pihak Indonesia, terdapat berbagai fasilitas pemberian insentif dan proses perijinan. Indonesia sat mi baru saja meresmikan one stop service yang memberikan kemudahan kepada calon investor untuk mengurus perijinan di bawah satu atap. Pembentukan one stop service mi disambut baik dan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang pragmatis dan membuka pintu lebar-lebar bagi calon investor RRT. IKU 4 "Persentase Publik di RRT dan Mongolia yang berpadangan positif terhadap Indonesia" Sebagai upaya untuk mengukur pandangan positif terhadap Indonesia, KBRI Beijing telah melakukan survei sebanyak 2 kali. Survei tersebut dilakukan pada kesempatan partisipasi pada pameran pariwisata di Van dan Chengdu, dan para pengisi survei terdini dari masyarakat yang mengunjungi pameran. Selain itu, KBRI Beijing juga menggunakan sebuah survei tambahan yang dilakukan oleh Sdri. Huang Mengjiao, seorang mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University (BFSU), yang tertarik untuk mengetahui perspesi mahasiswa-mahasiswa Tiongkok terhadap Indonesia. Survei di Van diisi oleh 212 peserta, dan 200 diantaranya menanggapi "yes" ketika ditanyakan apakah bermaksud merekomendasikan kepada teman-temannya untuk berkunjung ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa 94% mempunyai pandangan yang positif mengenai Indonesia. Di Chengdu, survei diisi oleh 266 peserta, dimana 255 menanggapi pertanyaan yang serupa di atas dengan "yes". Hal in menunjukkan bahwa 96% mempunyai pandangan yang positif mengenai Indonesia.

17

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Sementara itu, hasil dari survei yang dilakukan terhadap 116 mahasiswa BFSU menghasilkan tanggapan positif atas pertanyaan "Bagaimana status hubungan RI-RRT?" Hashl mi menunjukkan bahwa 87% mempunyai pandangan yang positif mengenal Indonesia. IKU 5 "Persentase permasalahan WNI/131-11 di RRT dan Mongolia yang diselesaikan" Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlmndungan kepada WNI, Fungsi Protokol dan Konsuler bekerjasama dengan Atase Imigrasi melakukan sosialisasi dan pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, dimana terdapat sejumlah besar WNI di kota-kota Nanchang, Wuhan, Qingdao, Anhui dan Changchun. Dari sisi perlindungan, Fungsi Protokol dan Konsuler melakukan kunjungan ke LP di Yancheng, Hebei bulan Oktober 2015 dan Qingdao bulan November 2015. Selama tahun 2015 jumlah WNI overstayer yang KBRI telah difasilitasi, didampingi saat di Public Security Bureau kota Beijing, Tianjin dan propinsi Hebei, serta ditampung di penampungan sementara KBRI Beijing sesuai tanggal pemulangan adalah 88 Orang. IKU 6 " persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran" Secara umum, responden atau pengguna jasa menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh Fungsi Protkons KBRI Beijing. Disamping responden Iangsung, pihak keluarga responden yang terkait di Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Responden dan keluarga menyadari bahwa masalah yang dihadapi o!eh responden berawal dan ketidakpahaman atas hukum dan ketentuan negara setempat, dan bagi yang berpengalaman bekerja di luar negeri, dengan sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku, dengan dalih ingin memperoleh penghasilan tanpa ijin tinggal. RRT tidak memberikan hjin tinggal bagi unskilled worker dari negara lain, termasuk WNI yang bekerja gelap di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, dan pelayan tempat hiburan malam. B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Capaian kinerja KBRI Beijing diperoleh dari hashl pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Tabel I Capaian Indikator Kinerja Utama KBRI Beijing

18

Laporan Kinerf a KBRI Beijing 2015

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

T. Target

C. Capalan

J: Jumlah

R. Realisasi

C. ANALISA PENCAPAIAN SASARAN Narasi capaian kinerja KBRI Beijing secara umum. Capaian kinerja KBRI Beijing tahun 2015 sebesar 105,27%. Capaian tersebut mengalami penurunan/kenaikan sebesar 3,49% dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 101,78%. Capaian tahun 2015 tersebut terkategori sangat baik dan di atas target kinerja yang direncanakan. Sebagaimana tahun 2014, pada tahun 2015 KBRI Beijing menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pengukuran kinerja yang Iebih berorientasi hash (the highest quality output). IKU tersebut dilengkapi dengan penjelasan dan sumber data yang dapat dihandalkan dan dipertanggungjawabkan serta dapat ditelusuri (trackable), sebagaimana di bawah mi: 1. IKU 1: Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindakianjuti stakeholders. Penciukuran kineria: IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran: (Jumlah Rekomendasi yang ditindakianjuti stakeholders / Jumlah Rekomendasi yang disampaikan selama satu tahun) x 100%. Yang dimaksud dengan Rekomendasi adalah usulan atau saran strategis mengenai isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan Nasional dan sejalan dengan sasaran strategis Kemlu. 20

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Sedangkan Kajian Komprehensif adalah analisa mendalam mengenai isu-isu tertentu terkait kepentingan Nasional dengan disertai dukungan data/informasi yang telah ditelaah dengan baik. Yang dimaksud 'Ditindaklanjuti' adalah diproses lebih lanjut rekomendasi yang disampaikan agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, baik dalam bentuk surat, rencana aksi atau hasil/proyek konkrit. Yang dimaksud 'stakeholders' adalah Kementerian Luar Negeri clan luar Kementerian Luar Negeri (Kadin, K/L terkait).

2. IKU 2: Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dan perjanjian/kesepakatan Pencukuran kinerja: IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran: (jumlah rencana aksi yang direalisasikan sebagai implementasi perjanjian atau kesepakatan/ jumlah rencana aksi yang disusun) x 100%. Yang dimaksud 'rencana aksi' adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari perjanjian/kesepakatan. Yang dimaksud 'implementasi' adalah langkah nyata sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Yang dimaskud 'perjanjian/kesepakatan' adalah naskah tertulis yang memuat persetujuan diantara para pihak dari Indonesia clan negara mitra/akreditasi. 3. IKU 3: Persentase peningkatan trade, tourism, and investment. Penqukuran kineria: IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran: (persentase peningkatan perdagangan + persentase peningkatan tourism + persentase peningkatan investasi) I 3 Yang dimaksud 'Peningkatan' adalah nilai tambahan/kenaikan dibandingkan baseline Yang dimaksud 'Baseline' adalah tahun dasar yang dijadikan acuan perhitungan dalam satu periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), misal tahun 2014 untuk perencanaan 2015-2019 dengan sumsi kondisi tahun 2014 tidak terdapat fluktuasi data yang signifikasri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Catatan: sekiranya pada tahun 2014 terdapat fluktuasi data yang signifikan maka dapat menggunakan pertumbuhan ratarata 5 tahun terakhir 2009-2014 Yang dimaksud 'Trade' adalah transaksi ekspor-impor produk komersial antara Indonesia dengan negara mitra.

21

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Yang dimaksud Tourism' adalah jumlah wisatawan negara setempat yang berkunjung ke Indonesia. Yang dimaksud 'Investment' adalah nilai investasi asing dalam bentuk penanaman modal langsung di Indonesia dan atau sebaliknya nilai investasi dari Indonesia ke Negara Setempat. 4. IKU 4: Persentase Publik di RRT dan Mongolia yang berpandangan positif terhadap Indonesia. Penciukuran kineria: IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran: (Jumlah pandangan positif/jumlah kuisioner yang diterima) x 100% Yang dimaksud 'Publik' adalah masyarakat (WNI dan WNA) di negara akreditasi baik yang bersifat perorangan maupun organisasi. Yang dimaksud 'Pandangan positif' adalah pandangan masyarakat yang meberikan nilai baik/mendukung terhadap Indonesia. 5. IKU 5: Persentase permasalahan WNI dan BHI di RRT dan Mongolia yang diselesaikan. Penqukuran kineria: IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran: (jumlah permasalahan atau kasus atau bantuan hukum WNI dan BHI yang diselesaikan / jumlah permasalahan atau kasus atau bantuan hukum WNI dan BHI yang terjadi selama satu tahun ) x 100%. Yang dimaksud 'Permasalahan' adalah kasus-kasus WNI BHI yang terjadi di Perwakilan yang mencakup kasus pidana, kasus perdata, kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, dan kasus-kasus khusus (high profile cases). Yang dimaksud 'Diselesaikan' adalah menindaklanjuti kasus yang terjadi hingga hak hukumnya terpenuhi atau ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 6. IKU 6: Persentase Responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran. Penqukuran kinenja: IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran: (jumlah pernyataan puas/junilah kuisioner yang diterima) x 100% Dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, KBRI Beijing menghadapi beberapa kendala.

22

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Faktor-faktor penghambat: RRT terdiri dari 23 Provinsi, 5 Daerah Otonomi Khusus (Xinjiang, Tibet, Inner Mongolia, Guangxi Zhuang, dan Ningxia), 4 Municipality setingkat Provinsi (Beijing, Shanghai, Tianjin, dan Chongqing), dan 2 Daerah Administrasi Khusus (Hong Kong dan Makau). Di setiap provinsi dan kabupaten terdapat Kantor Untuk Kerjasama Luar Negeri (Foreign Affairs Office/FAO). Seharusnya pengem bangan jejaring juga dilakukan secara efektif terhadap lembaga-lembaga dimaksud. Namun karena keterbatasan anggaran kerjasama politik dengan pemerintah daerah di RRT dimaksud tidak berkembang dengan maksimal. Selama tahun 2015, pejabat fungsi politik KBRI Beijing tidak berkesempatan menjalin interaksi dengan kantor-kantor FAO di RRT. Belum adanya kebijakan Pemerintah RI yang jelas dan tegas di bidang kemaritiman, bahkan Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman juga baru dibentuk oleh Presiden. Isu-isu seperti belum dijabarkannya kebijakan terkait 'Poros Maritim Dunia' membuat perwakilan RI 'merabaraba' dalam membahas gagasan tersebut dengan negara akreditasi, dan menafsirkan kepentingan Indonesia berdasarkan doktrin atau pedoman yang telah digunakan sebelum gagasan 'Poros maritime Dunia' diluncurkan. Tindakan-tindakan pemberantasan IUU fishing di Indoneia terkesan 'hostile' terhadap negara asal nelayan (RRT), bukan terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran. Dalam kaitan mi, pihak RRT ingin segera mendapatkan sinyal positif dari Pemri untuk menormalisasi kerjasama bidang perikanan kedua negara. Salah satu hambatan dalam mengembangkan kerjasama bidang politik RI-RRT adalah kondisi dimana pejabat RRT secara protokoler selalu menggunakan Bahasa Mandari dalam pertemuan-pertemuan resmi, dalam beberapa kesempatan menjadi kendala dalam komunikasi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan tenaga penterjemah yang dimiliki KBRI Beijing. Selain itu, hambatan juga terkait dengan system perencanaan kegiatan instansi/lembaga terkait di Indonesia maupun RRT. Adanya rencana kunjungan delegasi yang disampaikan secara mendadak kepada KBRI Beijing, sehingga mengalami kesulitan dalam koordinasi dengan pihak RRT. Hambatan Iainnya terkait dengan pertemuan-pertemuan internasional yang diselenggarakan di luar kota Beijing, sehingga seringkali KBRI tidak dapat memberikan bantuan staf sebagai naggota Delegasi atau sebagai pendamping karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Perlunya perencanaan dari berbagai instansi di Indonesia yang akan berkunjung ke RRT sehingga koordinasi dengan pihak RRT dapat dilakukan paling singkat dua bulan sebelumnya. Untuk meningkatkan kerjasama RI-RRT, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan tahun mendatang sehingga pejabat KBRI Beijing dapat lebih banyak berinteraksi dengan FAQ di provinsi maupun kota-kota di RRT. Diperlukan kebijakan kemaritman yang lebih jelas dan tegas, dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman RI dan menjangkau perwakilan-perwakilan RI terkait. 23

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Perbandingan Capaian sasaran tahun 2014-2015 berdasarkan hasil perhitungan dan IKU sebagaimana tabel di bawah mi: Tabel 2 Perbandingan Capaian Sasaran KBRI Beijing 2014-2015 No Indikator Kinerja Utama Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (IKU) 2014 (%) 2015

21 Terdaftarnya WNI di RAT

dan Mongolia sebagai calon pemilih dalam pemilu 2014

96,6%

Persenta aksi seba perjanjian

24

Capaian (%)

Laporan Kinerja KBRIBefflng 2015 7

8

9

10

11

12

13

Persentase Jum?ah kesepakatan-kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan RRT

100%

Persentase peningkatan kerjasarna ekonomi RIRRT di fora internasional

1006%

Persentase dukungan KBRI dalam rangka partisipasi Indonesia di negara akreditasi d',: berbagai kegiatan/promosi dalam memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan Indonesia.

100%

Jumlahkegiatan kunjungan/ pertemuan/ sosialisai/ diseminasi dalam rangka pembinaan/pembimbingan/ pengarahan/ penggalangan masyarakat WNI-BHI dan kalangan diaspora, serta pecinta Indonesia

100%

Persentasi pelayanan kepada masyarakat Indonesia dan negara akreditasi

100%

Jumlah kerja sama di bidang pendidikan termasuk upaya meningkatkan bea siswa dan kedua negara

100%

Jumlah kerja sama sosial dan budaya RI dan negara akreditasi, termasuk penandatanganan kesepakatan kerja sama RI dan negara akreditasi di bidang sosial dan budaya

1006/0

25

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015

Capaian IKU I yaitu Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindakianjuti stakeholders. adalah sebesar 125% KBRI Beijing mencatat bahwa dari 20 rekomendasi dan prakarsa yang diusulkan Indonesia terdapat 20 yang diterima dalam 26 pertemuan/sidang sepanjang tahun 2015. Capaian untuk IKU tersebut dijelaskan sebagaimana tabel di bawah mi: Tabel 3 Capaian IKU 1 KBRI Beijing

Fungsi Persentase rekomendasi hasil Politik kajian komprehensif KBRI yang Beijing ditindakianjuti stakeholders.

20

20

2011

20

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan:

20

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima:

20

Realism IKU I (%): Capaian (%) darl target 80%:

100

9.1

125

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015 Di bidang kerjasama politik dan keamanan dari 80 % target capaian IKU I, berhasil direalisasikan sebesar 125 % dengan perincian sebagai berikut: dari 20 target Iaporan/hasil kajian komprehensif/rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat selama tahun 2015, terealisasi 20 laporan/kajian/rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh instansi terkait di Pusat. Laporan-laporan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut: Dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif, pertemuan Presiden RI dan Presiden RRT sebanyak tiga kali dalam tahun 2015, pertama dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015, kedua pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping menghadiri peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung tanggal 22 April 2015, dan ketiga pada saat menghadiri KTT G-20 di Antalya, Turki tanggal 15 - 16 November 2015 memiliki arti yang sangat strategis bagi Indonesia. Sebanyak sepuluh dokumen kerjasama bilateral antar pemerintah dan sedikitnya 30 dokumen kerjasama antar pengusaha kedua negara dengan nilai trnsaksi sebesar US$56 milyar telah ditandatangani/disepakati dalam kedua pertemuan dimaksud. Capaian KBRI Beijing di bidang kerjasama politik keamanan RI-RRT juga tercermin dan meningkatnya kerjasama antar parlemen kedua negara selama tahun 2015. KBRI Beijing memfasilitasi 6 kunjungan delegasi DPR-RI, MPR-RI dan DPD-RI ke RRT. Selain itu, KBRI juga memfasilitasi 3 kali kunjungan delegasi National Peoples' Congress (NPC) dan Chinese People' Political Consultative Conference (CPPCC) RRT ke Indoneisa. KBRI Beijing juga memfasilitasi 4 kali kunjungan delegasi dari partai politik di Indonesia ke RRT, termasuk kunjungan delegasi PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Megawati Soekarnoputri ke Beijing dalam bulan Oktober 2015, dan delegasi partai-partai politik lain di Indonesia termasuk Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PKS, PKB. KBRI Beijing juga memfasilitasi kunjungan BKSAP DPR-RI ke Mongolia, meskipun pada akhirnya dibatalkan. Dalam tahun 2015, KBRI Beijing telah meminta dukungan pencalonan Indonesia kepada RRT sebanyak 10 kali, dan kepada Mongolia sebanyak 8 kali. Dalam tahun 2015, Indonesia mencalonkan keanggotaan pada IMO, UNESCO, ICAO, ILC, ECOSOC, CAC, IPCC, ITLOS, UPU, dan Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. Bertalian dengan upaya penegakan kedaulatan wilayah, sepanjang tahun 2015 KBRI telah melakukan 4 kali pertemuan dengan pimpinan Kementerian Luar Negeri RRT untuk mengklarifikasi batas kedaulatan teritorial dan zona ekonomi eksklusif RI di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya terkait dengan kasus pelanggaran wilayah oleh nelayan-nelayan dari RRT. Dalam kerangka peringatan 65 tahun hubungan diplomatik RI-RRT dengan tema 'Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan' (Partnership for Peace and Prosperity) sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Bersama (Joint Statement) yang disepakati kedua Kepala Negara saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015, KBRI Beijing telah menerbitkan buku tentang '65 Tahun Hubungan Diplomatik antara RI dan RRT yang merupakan koleksi pemikiran dan pengalaman dari 17 tokoh-tokoh tentang hubungan RI-RRT di Indonesia dan Tiongkok. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas ditindaklanjuti KBRI Beijing melalui pengiriman laporan kepada Pemerintah Pusat dan disertai pengamatan dan rekomendasi. 27

Laporan Kinerja KERI Beijing 2015

Capaian selengkapnya atas rekomendasi dan prakarsa dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: Lobby kepada Kemenlu RRT dilakukan untukpersiapan kunjungan-kunjungan sebagai berikut: pertama, kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015; kedua, kunjungan Presiden RRT Xi Jinping ke Indonesia dalam rangka peringatan 60 Tahun KAA di Bandung dan Jakarta; dan, ketiga, pertemuan antara presiden RI dengan Presiden RRT di selasela KTT G-20 di Antalya, Turki tanggal 16 November 2015. KBRI Beijing juga melakukan lobby terkait penyelenggaraan Pertenivan ke-1 High Level Economic Dialogue antara Menko Perekonomian RI dengan State Councilor Yang Jiechi tanggal 25 - 27 Januari 2015, dan terkait penyelenggaraan High Level Dialogue on Culture and People to People Exchange antara Menko Kebudayaan dan Pembangunan Manusia RI dengan Wakil Perdana Menteri RRT, Liu Yandong di Jakarta tanggal 27 Juli 2015. Lobby kepada NPC dan CPPCC RRT dilakukan dalam rangka 6 kali kunjungan delegasi DPRRI ke RRT sepanjang tahun 2015, dan 3 kali kunjungan para wakil NPC, CPPCC ke Indonesia. KBRI juga melakukan lobby dalam rangka menyusun rekomendasi penguatan kerjasama antara partai politik di Indonesia dengan PKT. Sedikitanya, terdapat 4 kali kunjungan delegasi Parpol dari Indonesia ke RRT selama taun 2015. Duta Besar RI juga melakukan lobby kepada Ketua Parlemen Mongolia pada tanggal 7 Oktober 2015 untuk menyusun rekomendasi pengutan kerjasama antara DPR-RI dengan Parlemen Mongolia. Lobby juga dilakukan KBRI kepada Chinese Academy of Social Science (CASS) RRT untuk penguatan kerjasama maritime kedua negara, khususnya terkait gagasan Poros Maritim Dunia dan 21st Century Maritime Silkroad, dimana tim CASS melakukan kunjungan ke Jakarta dan pertemuan dengan Deputi Penegakan Kedaulatan Maritim, Kemenko Kemaritiman RI pada tanggal 4 November 2015. Kegiatan lobby juga dilakukan sebanyak dua (2) kali melalui pendekatan kepada People's Bank of China (Bank Sentral RRT) dalam upaya memperoleh dukungan RRT untuk mengeleluarkan Indonesia dari daftar hitam negara-negara terkait pendanaan terorisme (FATF). KBRI Beijing juga melakukan lobby sebanyak 4 kali kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri RRT untuk mengklarifikasi batas kedaulatan teritorial dan zona ekonomi eksklusif RI di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya terkait dengan kasus pelanggaran wilayah oleh nelayan-nelayan dari RRT. Beberapa rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang bernilai strategis antara lain adalah: KAJ IAN KOMPREHENSIF (*selama tahun 2015) Kajian komprehensif terkait penyusunan draft pernyataan bersama yang akan diadopsi sebagai hasil kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT pada tanggal 25 —28 Maret 2015. Presiden RI dan Presiden RRT telah menyepakati Pernyataan Bersama tentang 28

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif RI-RRT (Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia). Kesepakatan tersebut akan menjadi salah satu landasan kerjasama RI-RRT. 2

Kajian komprehensif terkait pertemuan pertama High Level hasil Economic Dialogue RI-RRT di Beijing tanggal 25-26 Januari 2015. Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan State r Councilor RRT telah menyepakati hasil- I Presiden Joko Wldodo dan Presiden Xi Jinping do/am hasil pertemuan pertama High Level I Kunfungan Kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 26 Maret Economic Dialogue RI - RRT di Beijing L2015. tanggal 25 - 26 Januari 2015. Dengan kesepakatan tersebut Pemerintah RRT setuju untuk menyelesaikan pembangunan proyek infrastruktur energy listrik sebesar 10.000 MW yang terbengkalai di Indoenesia dengan system 'lease back'. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa RI dan Wakil Perdana Menteri RRT telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama kebudayaan dan pendidikan RIRRT pada pertemuan pertama High Level Dialogue on Culture and People-to-People Exchange di Jakarta tanggal 27 Juli 2015. Dengan kesepakatan itu, kerjasama di bidang pertukaran kebudayaan dan pendidikan antara Indonesia dengan Tiongkok akan semakin .. ditingkatkan. ________

M

Dalam rangka kerjasama teknologi ruang angkasa Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani rencana aksi antara LAPAN dan China National Space Administration yang ditandatangani di Beijing tanggal 26 Maret 2015. Dengan nota kesepahaman itu, Indonesia dan Tiongkok sepakat unutk meningkatkan kerjasama di bidang sebagai berikut: teknologi peluncuran satelit (launch service), observasi bumi menggunakan teknologi satelit (earth observation), pengembangan dan pengoperasian satelit untuk pengumpulan ,.data kerjasama system satelit navigasi I Pertemuan Bilateral dipim pin bersama (navigation satellite system), telemetri trekking oleh Presiden RI dan Presiden RRT di dan kontrol (TT&C) dan fasilitas-fasilitas I Beijing, 26 Maret 2015 Iainnya Kajian terkait permasalahan Xinjiang dan terorisme di Tiongkok. Dalam kaan KBRI yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat selama tahun 2015, pada intinya menyoroti ancaman separatisme di daerah otomoni khusus Uygur (Xinjiang) yang digerakkan oleh kelompokkelompok militant dari East Turkestan Independence Movement atau East Turkestan Islamic Movement (ETIM) yang kerap melakukan aksi teror sejak 1990-an. Selama tahun 2015, serangan terror di Xinjiang relative menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2014, ETIM telah melakukan serangan teror di berbagai kota lain seperti Beijing, Kunming, dan Guangzhou. Gerakan separatisme dan terorisme di Xinjiang ditengarai terkait dengan gerakan kelompok Taliban, meskipun sebagian kerusuhan seperti yang terjadi di Xinjiang 29

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 pada tanggal 5 Juli 2009 dan menelan korban sebanyak 197 orang meninggal dan 1.700 orang terluka lebih berlatarbelakang sentimen etnis, yaitu etnis Han dan etnis Uigur Muslim. 5. Kajian terkait perrnasalahan Tibet. Tibet Autonomous Region ( TAR) juga dikenal sebagai Tibet atau Xizang, dan disebut juga sebagai Xizang Autonomous Region merupakan wilayah otonomi setingkat provinsi di RRT yang dibentuk pada tahun 1965. Dengan wilayah setuas lebih dari 1.200.000 km2, Tibet merupakan provinsi terluas kedua, setelah Xinjiang, di RRT dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sekitar 3 juta. Tibet secara resmi menjadi protektorat Tiongkok sejak 1644 pada masa Dinasti Qing, namun karena revolusi 1911 dan pendudukan Jepang terhadap Tiongkok selama perang Dunia II, protektorat terhadap Tibet berjalan tidak efektif hingga tahun 1950. Pada tahun 1950, pasukan RRT, People's Liberation Army (PLA) mengalahkan pasukan Tibet dalam pertempuran di kota Chamdo, dan pada tahun 1951 para Wakil Rakyat Tibet dipaksa menandatangani 'Persetujuan 17 Butir' (a seventeen-point agreement) yang menegaskan kedaulatan RRT atas Tibet. Meskipun 'Persetujuan 17 Butir' menyatakan Tibet sebagai autonomous administration dipimpin Dalai Lama, Pemerintah RRT juga membentuk sebuah Preparatory Committee for the Autonomous Region of Tibet (PCART) pada tahun 1955 untuk menciptakan sistem administrasi berhaluan Partai Komunis Tiongkok. Dalai Lama menolak 'Persetujuan 17 Butir' dan melarikan diri ke India pada tahun 1959. Selanutnya, Pemerintah RRT membentuk TibetAutonomous Region pada tahun 1965.

6. Kajian terkait One China Policy' dan masalah Taiwan. Dalam laporan hasil pertemuan Dubes RI Beijing dengan Dirjen Asia Kemlu RRT tanggal 8 Juni 2015, pada intinya ditekankan bahwa sampai saat ml masalah Taiwan dan cross-strait relations tetap menjadi masalah sensitif dan menjadi 'core interests' RRT. Dalam Konstitusi RRT, Taiwan masih berstatus sebagai salah satu provinsi dari Republik Rakyat Tiongkok. Untuk itu, dalam menjalin hubungan dan kerjasama antara RI dengan RRT, Pemri sepatutnya tetap peka terhadap masalah tersebut. Indonesia perlu menempatkan hubungan kerjasama dengan Taiwan dalam kerangka yang lebih besar dan strategis, serta menempatkannya sebagai bagian dari hubungan jangka panjang antara RI dengan RRT. Sehingga kegiatan-kegiatan yang pragmatis dan jangka pendek perlu disesuaikan dengan strategi yang lebih besar dan berjangka panjang, termasuk untuk mencegah du kungan Tiongkok terhadap gerakan-gerakan separatisme yang mungkin muncul di Indonesia di kemudian han. Pernyataan strong opposition masalah kunjungan pejabat tinggi Taiwan ke Indonesia tersebut juga disampaikan oleh Deputi Direktur Jenderal Departemen Urusan Hongkong, Makau dan Taiwan Kemlu RRT, Ms. He Lanjing kepada Tim Kajian Mandini dari BPPK Kemlu RI sewaktu melakukan tukar pendapat mengenai Taiwan dan cross-strait relations di Beijing tanggal 4 Juni 2015. 7. Kajian terkait sengketa di Laut Tingkok Selatan. Dalam kajian tersebut KBRI mencatat bahwa RRT mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan yang berada di dalam nine-dotted line sebagai laut wilayahnya dengan berdasarkan alasan sejarah. Pemenintah RRT secara resmi telah menyampaikan peta tersebut pada tahun 2010 sebagai lampiran dalam protesnya kepada PBB atas penyampaian bersama dokumen landas kontinen Malaysia dan Vietnam. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri RRT telah tiga kali menekankan bahwa Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki masalah kedaulatan wilayah, dan Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Apabila terdapat persoalan dalam menentukan batas kelautan, pada tahun 1996 Menteri Luar Negeri RI dan RRT telah sepakat untuk menyelesaikan melalui perundingan; 30

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 RRT menilai penting peran Indonesia dalam memainkan peran positif dan konstruktif di kawasan serta tidak memberikan ruang bagi intervensi kekuatan asing; 8. Kajian terkait 'One Belt, One Road', 21st Century Maritime Silk Road dan Poros Maritim Dunia. Dalam briefing di Kemlu RRT tanggal 5 Januari 2015, dicatat hal-hal sebagai berikut: pertama, dalam rangka mengelaborasi konsep 'Silk Road Economic Belt' dan 21st Century Maritime Silk Road', Pemerintah RRT tengah menyiapkan draft 'Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road'; kedua, lnisiatif tersebut d imaksud kan untuk memperkuat konektivitas antara negara-negara Asia, Eropa dan Afrika yang memungkinkan RRT mengembangkan lebih lanjut kebijakan opening-up dan penguatan kerjasama saling menguntungkan dengan negara-negara dimaksud; ketipa, pengembangan konsep dimaksud sejalan dengan Piagam PBB dan tetap berpegangan pada prinsip keterbukaan (openess) dan inclusiveness, praktik-praktik hubungan internasional, termasuk lima prinsip hidup berdampingan secara damai; keempat, konsep tersebut pada intinya terkait dengan koordinasi kebijakan, koneksitas antar fasilitas, perdagangan yang bebas hambatan, (unempeded trade), integrasi sistem keuangan, penguatan hubungan people-to-people; kelima, dalam kerangka itu, RRT mengharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan semua negara terkait, khususnya melalui peningkatan program-program kerjasama dan membentuk pilots projects yang diperlukan; Sampal menjelang akhir tahun 2015, Kemlu RRT masih menyampaikan kepada Indonesia bahwa iinisiatif 21st century maritime silk road dapat dipertemukan dengan kebijakan 'poros maritim dunia' yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. 9. Kajian terkait tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping telah menyepakati pengembangan kerjasama bilateral RIRRT, namun kesepakatan antar kedua pemimpin tersebut dirasakan mengalami hambatan pada tataran implementasi pada tingkat kementerian. RRT menyayangkan bahwa kerjasama perikanan RI-RRT masih mengalami hambatan dalam beberapa waktu terakhir dalam tahun 2015. MOU kerjasama perikanan RI-RRT belum berjalan efektif sebagaimana disepakati dan mengakibatkan kerugian bagi Industri perikanan RRT yang sebagaian telah berhenti berproduksi. RRT mendukung kebijakan tata kelola bidang perikanan oleh Pemerintah RI, termasuk pemberantasan IUU fishing, namun juga mengharapkan Pemerintah RI dapat memperhatikan perusahaan-perusahaan perikanan yang beroperasi secara legal di Indonesia. Pemerintah RRT juga mengharapkan dapat menormalisasi kerjasama di bidang perikanan antara RI-RRT dan mengharapkan Pemri dapat memberikan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan perikanan RRT supaya dapat mematuhi hukum dan peraturan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah RRT juga mengharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI atau pejabat tinggi KKP dapat berkunjung ke RRT. REKOMENDASI (*selama tahun 2015) Rekomendasi terkait kerjasama pemberantasan terorisme RI-RRT. Dalam laporan hasil the 3rd Bilateral Consultation on Counter Terrorism RI - RRT di Beijing tanggal 12 - 17 Januari 2015, disepakati penguatan kerjasama, tukar informasi men genai perkembangan pemberantasan terorisme di Indonesia dan RRT. Dalam kaitan mi, Ketua Delri menyatakan bahwa sejak 1999 sampai 2014 BNPT telah menangani 650 kasus teror, menangkap 991 orang pelaku teror. Dari jumlah tersebut, 260 orang diantaranya masih dalam proses persidangan dan penyidikan, 207 orang sedang menjalani hukuman di 16 rumah tahanan, 31

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 f 390 orang telah selesai menjalani hukurnan dan kembali ke masyarakat, serta 86 orang tertembak dan meninggal di tempat kejadian perkara, dan 14 orang rneninggal sebagai pelaku born bunuh din (suicide bombers). Dari jurnlah tersebut, 25 orang rnasih dinilai radikal dan rnasih mernerlukan pengawasan. RRT menilai perkembangan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) telah rnernpengaruhi kondisi keamanan di kawasan, terrnasuk RRT dan Indonesia. Dalarn tahun 2014, teroris tersebut telah melakukan serangan sedikitnya tujuh kali di berbagai kota di Tiongkok. Sebagai catatan, meskipun rnasih terjadi serangan teror serentak di tujuh titik di Provinsi Guangxi pada tanggal 30 September 2015 yang rnenewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai Iebih dari 50 orang, narnun secara keseluruhan serangan teror di RRT untuk tahun 2015 tergolong menurun intensitasnya. Untuk itu, sebagai mitra komprehensif strategis, Indonesia dan Tiongkok perlu terus rnernperkuat kerjasarna dalam rnernbongkar jaringan teroris tersebut yang telah menjalar ke Indonesia dan RRT. 2. Rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai Kerjasama Infrastruktur antara Meneg BUMN RI dan National Development and Reform Commission (NDRC) RRT yang ditandatangani di Beijing tanggal 26 Maret 2015; 3. Rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai Kerjasarna Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani oleh Meneg BUMN RI dan National Development and Reform Commission (NDRC) RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015; 4. Rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Protokolnya yang ditandatangani oleh Duta Besar RI Beijing dengan Commissioner of the State Administration of Taxation of the People's Republic of China di Beijing tanggal 26 Maret 2015; 5. Rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman antara Menko Perekonomian RI dengan Ketua NDRC RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015; 6. Rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai kerjasarna Maritime SAR RI-RRT yang ditandatangani oleh Kepala Basarnas RI dan Menteri Transportasi RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015; Rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai Bantuan Bersama sehubungan dengan Kerjasama antara Perusahaan-Perusahaan Tiongkok yang memenuhi syarat dan Badan Usaha Milik Negara RI yang ditandatangani oleh Meneg BUMN RI dan China Development Bank Corporation RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015 Capaian kinerja IKU-1 Persentase rekomendasi hasit kaflan komprehonsif KBRI Bej/ing yang ditindaklanjuti stakeholders tersebut terkategori sangat baik.

Dalam hal capaian I KU-2 yaitu Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanflan/kesepakatan, KBRI Beijing rnernperoleh capaian kinerja sebesar 125 %. Dan total 10 jumlah rencana aksi yang disusun sebanyak 10 rencana aksi yang direalisasikan 32

Laporan Kinerja KBRI Beijing

f

2015

sebagai implementasi perjanjian atau kesepakatan. Dengan demikian, capalan untuk IKU tersebut sebagairnana tabel di bawah mi: Tabel 4 Capaian IKU 2 KBRI Beijing

Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan

10

10 Realisasi IKU 2 Capaian IKU 2 (%) darl target 80%:

125

Berkaitan dengan capaian/kegiatan yang signifikan untuk mencapai IKU 2 'Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan', KBRI Beijing telah rnengirimkan laporan/rekomendasi berkaitan dengan rencana aksi untuk rnelaksanakan perjanjian atau kesepakatan sebanyak sepuluh kali yaitu: Laporan/rekornendasi untuk rnenyelesaikan rencana aksi dalarn rangka kern itraan strategis komprehensif RI-RRT sesuai kesepakatan kedua kepala negara saat kunjungan presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015. ii. Laporan/rekornendasi rencana aksi dalarn rangka implementasi hasil-hasil perternuan pertarna High Level Economic Dialogue antara Menteri Koordinator Bidang Perekonornian RI dengan State Councilor RRT di Beijing tanggal 25 - 26 Januari 2015; iii. Laporan/rekornendasi rencana aksi dalarn rangka implementasi hasil-hasil perternuan pertarna High Level Dialogue on Culture and People-to-People Exchange antara Wakil Perdana Menteri RRT dengan Menteri Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta tanggal 27 Juli 2015. iv. Laporan/rekornendasi untuk mengirnplementasikan rencana aksi dalarn rangka kerjasarna ruang angkasa antara LAPAN dan China National Space Administration yang ditandatangani di Beijing tanggal 26 Maret 2015; Laporan/rekornendasi rencana aksi dalarn rangka implementasi Nota Kesepahaman v. rnengenai Kerjasarna Infrastruktur antara Meneg BUMN RI dan National Development and Reform Commission (NDRC) RRT yang ditandatangani di Beijing tanggal 26 Maret 2015; A. Laporan/rekornendasi rencana aksi dalarn rangka implementasi Nota Kesepaharnan rnengenai Kerjasama Pernbangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani oleh Meneg BUMN RI dan National Development and Reform Commission (NDRC) RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015; vii. Laporan/rekornendasi rencana aksi dalarn rangka implementasi Nota Kesepahaman rnengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Protokolnya yang ditandatangani oleh Duta Besar RI Beijing dengan Commissioner of the State Administration of Taxation of the People's Republic of China di Beijing tanggal 26 Maret 2015;

33

LaporanKinerja KBRI Beijing 12015 viii.

ix.

x.

Laporan/rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman antara Menko Perekonomian RI dengan Ketua NDRC RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015; Laporan/rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai kerjasama Maritime SAR RI-RRT yang ditandatangani oleh Kepala Basarnas RI dan Menteri Transportasi RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015; Laporan/rekomendasi rencana aksi dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman mengenai Bantuan Bersama sehubungan dengan Kerjasama antara PerusahaanPerusahaan Tiongkok yang memenuhi syarat dan Badan Usaha Milik Negara RI yang ditandatangani oleh Meneg BUMN RI dan China Development Bank Corporation RRT di Beijing tanggal 26 Maret 2015.

Laporan/rekomendasi rencana aksi diatas akan menjadi prioritas perhatian KBRI Beijing dalam tahun 2016 untuk ditindaklanjuti oleh para stakeholder terkait, balk di Indonesia maupun di Tiongkok. Dalam tahun 2015 KBRI Beijing menyampaikan 10 rencana aksi di bidang politik, hukum dan keamanan untuk posisi Indonesia dalam negosiasi/perundingan bilateral, regional dan multilateral. Pada tanggal 30 Juni 2015, Salah satunya adalah KBRI Beijing pada tanggal 30 Juni mengirimkan usulan draft Rencana Aksi Kerjasama RI - RRT 2016 - 2020. Dalam tahun 2015 KBRI Beijing juga berhasil mendapatkan pernyataan dukungan terhadap NKRI sebanyak 2 kali dari Pemerintah RRT. Pernyataan tersebut tersurat dalam Joint Statement hasil kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT tanggal 25 - 28 Maret 2015; dan, pernyataan dari Juru Bicara Kementrian Luar Negeri RRT terkait Kepulauan Natuna. Pernyataan tertulis tersebut diperkuat dengan pernyataan lisan dari Wakil Menteni Luar Negeri RRT dan Direktur Jenderal Asia yang disampaikan kepada Duta Besar RI Beijing dan juga disampaikan kepada Ketua Komisi I DPR-RI sewaktu melakukan kunjungan ke Beijiing tanggal 21 Desember 2015 dan bertemu dengan Wamenlu Liu Zhenmin. Dalam rangka pencalonan Indonesia di sejumlah organisasi dan badan internasional, pada tanggal 2 Juli 2015, KBRI Beijing telah menyampaikan permintaan dukungan bagi pencalonan Indoneisa di sejumlah badan/organisasi internasional kepada RRT (10 kali) dan kepada Mongolia (8 kali). KBRI juga melakukan lobby dalam rangka meminta dukungan pencalonan Indonesia kepada RRT sebanyak 10 kali, dan kepada Mongolia sebanyak 8 kali, terkait dengan pencalonan keanggotaan Indonesia pada IMO, UNESCO, ICAO, ILC, ECOSOC, CAC, IPCC, ITLOS, dan UPU serta Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019 - 2020. Faktor-faktor penphambat: Proses koordinasi antar instansi di Pusat yang lambat sehingga draft Rencana Aksi yang seharusnya sudah mulai berlaku sejak 2016 sampai saat ini belum terfinalisasi dengan pihak RRT.

34

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Capaian IKU 3 yaltu Persentase pen!ngkatan trade, tourism, and investment adalah sebesar 47,64%. Capaian untuk IKU tersebut dijelaskan sebagaimana tabel di bawah mi: Tabel 5 Capaian IKU 3 KBR Beijing Tahun 2015

Selama tahun 2015, Fungsi Ekonomi telah melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Progran dan Kegiatan KBRI Beijing dengan uraian sebagai berikut:

Bidang Ekonomi

1.

Memfasilitasi kunjungan Menteri/ Pejabat tinggi yang terkait dengan isu ekonomi

A. First High Level Economic Dialogue (HLED) Indonesia-China Pada tanggal 26 Januari 2015 di Beijing diselenggarakan pertemuan First High Level Economic Dialogue (HLED) Indonesia-China yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian RI Sofyan A. Djalil dan State Councilor RRT Yang Jiezhi. Delegasi RI beranggotakan Menteri Perindustrian, Duta Besar RI untuk RRT dan Mongolia, Gubernur Sulawesi Utara, Deputi Menko Perekonomian, Deputi Menteri PPN/Bappenas, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sesditjen Aspasaf Kemenlu, Direktur Bilateral Kemendag, Wakil PLN, dan staf KBRI Beijing. Sedangkan Delegasi RRT antara lain beranggotakan Wamen Perdagangan, Wamen NDRC, pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeni, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Energi Nasional, dan Bank Sentral RRT. 2.

Penyelenggaraan First HLED sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden Xi Jinping dengan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada Nopember 2014, saat menghadini KTT APEC di Beijing. Melalui pertemuan mi Indonesia dan Tiongkok dapat lebih meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur dan energi. 35

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 3. Pernerintah RRT menyambut balk kebijakan Indonesia terkait poros maritim karena kebijakan tersebut sangat cocok dengan program pembangunan Jalur Sutera Maritim Abad ke-21 yang dikemukakan Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2013. Kedua belah pihak dapat menindaklanjutinya antara lain dengan menyelaraskan program-program kerja sama yang diusulkan. Pemerintah RRT mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) 2015-2019 di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pembangunan infrastruktur jalan raya dan jalan kereta api, pembangunan dan perluasan pelabuhan udara dan laut. Adapun hasil kesepakatan yang dicapai adalah: a.

Pemerintah RRT akan mendorong investornya yang memiliki kapabilitas, balk dari segi pendanaan maupun teknologi, untuk ikut mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesiasepanjang terdapat proposal proyek-proyek yang matang dan konkrit.

b.

Kedua negara akan mulai membentuk mekanisme kerja sama ekonomi bilateral secara Iebih sistematis dan pragmatis. Sesuai dengan usulan Indonesia, mekanisme kerja di bawah HLED adalah dengan membentuk setidaknya 4 Working Group sesuai kebutuhan yang dipimpin pejabat setingkat wakil menteri. Dari pihak Indonesia yang akan menjadi focal point adalah para Deputi Menteri Koordinator Perekonomian. adalah Wakil Menteri Sedangkan dari pihak RRT yang bertindak sebagai Perdagangan.

c.

Rencana proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang akan disiapkan oleh pihak Indonesia adalah: pembangunan jalan tol sepanjang 2.600 km, pembangkit listrik 35.000 MW, membangun dan memperbaiki 24 pelabuhan, membangun 39 waduk baru, membangun dan memperbaiki 15 pelabuhan udara, membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), membangun 6 Mass Rapid Transit di 6 kota metropolitan.

d.

Dalam hal proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk belajar dari kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang disebabkan rendahnya capacity factor, bahkan hingga di bawah 50 persen. Indonesia menegaskan bahwa jika masalah mi tidak dituntaskan segera maka akan menjadi batu sandungan dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Untuk itu, Indonesia mengusulkan adanya restrukturisasi proyek-proyek kelistrikan 10.000 MW dan akan menyampaikan proposal teknis terkait restrukturisasi serta meminta Tiongkok untuk menunjuk perusahaan yang berkualitas dengan supervisi yang dilakukan China Electrical Company (CEC). Kehendak baik ml ditindaklanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LOl) antara Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RRT mengenai optimasisasi asetaset pembangkit listrik batu bara - fast track progam 1, diharapkan akan diperoleh model kerja sama baru yang dapat menjadi dasar kerja sama di bidang kelistrikan dimana asosiasi dan perusahaan kelistrikan Indonesia dan Tiongkok dapat melakukan pembahasan teknis yang terkait dengan kapasitas dan lokasi pembangkit listrik yang akan dibangun atau direstrukturisasi. Dalam kaitan mi pula Pemerintah RRT mengusulkan perusahaan BUMN RRT, State Grid, untuk mewakili RRT dalam menjajaki kerja sama di bidang kelistrikan dan berharap agar Indonesia dapat memfasilitasi nya.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 e.

Pemerintah Indonesia menyatakan minatnya untuk memanfaatkan bantuan kredit sebesar US$ 10 milyar yang ditawarkan Pemerintah RRT kepada negara-negara ASEAN. Pemerintah RRT berharap Indonesia dapat memanfaatkan secara maksimal dana kredit sebesar US$ 10 milyar bagi ASEAN, karenaPemerintah RRT tidak dapat lagi memberikan kredit khusus kepada suatu negara.Diharapkan Indonesia dapat segera menindaklanjutinya melalui penyampaian proposal proyek-proyek yang matang dalam waktu tidak terlalu lama.

f.

Pemerintah RRT menyambut baik keputusan Indonesia untuk menjadi salah satu negara inisiator pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank(AIIB), yang memperlihatkan efektivitas pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.Terkait keinginan Pemerintah Indonesia untuk membangun regional officeAliB di Indonesia dan mengisi jabatan Wakil Presiden AIIB, Pemerintah RRT sangat memahami keinginan tersebut. Kira nyaperm ohonan Indonesia tersebut dapat dibahas setelah selesainya pembahasanAnggaran DasarAliB dan disahkannya kantorAliB.

g.

Pemerintah RRT menyambut baik tawaran peluang kerja sama pembangunan kawasan industri terpadu dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Sulawesi Utara yang direncanakan akan dijadikan pusat industri perikanan dan logistik di Indonesia timur. Pemerintah RRT menyatakan kesed iaannya untuk berpartisipasi sepanjang terdapat usulan yang konkrit. Untuk itu pula Pemerintah RRT menyambut baik adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dengan perusahaan Tiongkok yang ditandatangani di sela-sela pertemuan First HLED. Melalui MOU tersebut diharapkan dapat dibahas hal-hal terkait seperti masalah kapasitas pelabuhan dan pendanaan.

h.

Terkait dengan defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengharapkan agar defisit yang terjadi di pihak Indonesia dapat dikurangi dengan antara lain membuka lebih besar lagi akses pasar ke Tiongkok bagi produk-produk Indonesia, memperkuat Mutual Recognition Agreement (MRA), memfasilitasi penggunaan mata uang local masing-masing. Menanggapi hal mi Pemerintah RRT menyatakan akan menyelesaikan permasalahan mi secara bersama, antara lain dengan mendorong masuknya produk-produk pertanian Indonesia ke Tiongkok dan membuka akses pasar bagi produk-produk pertanian seperti sarang burung wallet, kelapa sawit dan buah-buahan. Di bidang perikanan, RRT mendukung kebijakan penangkapan kapal-kapal ikan illegal dan akan mendorong perusahaan perikanannya untuk bekerjasama dengan Pemerintah dan perusahaan Indonesia atas prinsip saling menguntungkan serta mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat menjaga kebijakan perikanan secara berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan kerja sama di bidang perikanan, pihak RRT merigusulkan untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang perikanan, melakukan perundingan konkrit dan menghindari terjadinya konflik, mempercepat pembangunan basis kerja sama perikanan RI-RRT dan membuat framework kerja sama perikanan. Pihak Indonesia berjanji bahwa dengan sudah tertatanya pengelolaan penangkapan ikan, akan didapat praktik penangkapan ikan yang baik dan akan menguntungkan industri dan masyarakat perikanan. Usulan penandatanganan MOU akan diteruskan kepada pihak terkait di Indonesia.

37

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 j.

Di bidang perdagangan, defisit yang dialami Indonesia semakin besar. Pihak RRT menekankan keseimbangan dalam perdagangan luar negerinya,oleh karenanya akanmembuka Iebih besar lagi akses pasar bagi untukmendorong masuknya produkproduk Indonesia ke pasar Tiongkok dan mendorong investasi dua arah.Demikian juga di bidang investasi, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Tiongkok, Pemerintah RRT akan Iebih mendorong para investor dan pengusahanya untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga ke depan, bukan hanya meningkatkan nilal investasi tetapi juga meningkatkan volume perdagangan hingga mencapai target US$ 80 milyar pada tahun 2015.

k.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan industri, Indonesia menawarkan pembangunan kawasan industridiwilayah Indonesia. Gubernur Sulawesi menawarkan pembangunan di kawasan Bitung karena letak geografisnya yang dekat dengan negara-negara Asia Pasifik dan Asia Timur yang dapat dijadikan pusat perikanan di Indonesia Timur. Di Bitung akan dibangun antara lain tempat pengolahan industri maritim, economic exclusive area dan fishing ground. Selain itu akan dibangun pula pembangkit listrik, pengolahan air bersih, tempat logistic, pengolahan kelapa sawit dan kawasan pariwisata. Pemerintah RRT melalui NDRC menyambut baik tawaran kerja sama di Bitung dan akan mengkoordinasikannya dengan perusahaan-perusahaan RRT.

1. Komitmen bersama untuk gunakan mata uang setempat bagi perdagangan dan investasi seperti tercermin dalam Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) yang ditandatangani tahun 2009 dan 2013. BCSA diharapkan dapat mendukung perdagangan dan investasi antar kedua negara. Bank Sentral RRT menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan kerja sama dan keinginan untuk Iebih banyak menggunakan mata uang setempat dalam perdagangan dan investasi. Sejauh mi hubungan dan keja sama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral telah dilakukan secara baik. m. Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama dan menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui mekanisme dialog guna melangkah ke tahap yang baru.Diakhir pertemuan, wakil-wakil dari Kemenko Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RRT melakukanpenandatanganan Agreed Minutes dan Letter of Intent on Optimization of Coal Power Plants Assets Fast Track Program I antara Deputi Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI dan Wakil Menteri Perdagangan RRT. 4. Untuk mempererat hubungan kemitraan strategis dan mendorong kerja sama bilateral dan regional, Pemerintah Tiongkok mengundang Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan ke Beijing pada bulan Maret 2015 dan menghadiri Boao Forum forAsia Annual Conference 2015 di Boao pada akhir Maret 2015. Demikian pula State Councilor menerima dengan baik surat undangan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Presiden RRT Xi Jinping untuk menghadiri Peringatan 60 tahun Konperensi Asia Afrika (KAA) pada bulan April 2015. Pemerintah RRT memandang KAA sebagai rnomen bersejarah yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Penyelenggaraan peringatan 60 tahun KAA akan mengingatkan kembali semangat Bandung yang dicetuskan dalam KAA.

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 5.

Pada saat pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Chairman National Development and Reform Committee (NDRC) Mr. Xu Shaoshi, dibahas langkah-langkah peningkatan hubungan kerja sama Ind ones ia-Tiongkok yang selama mi telah berjalan dengan baik dan dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama di sektor perdagangan, investasi dan infrastruktur.

6.

Terkait kegagalan pembangunan listrik 10.000 MW, NDRC akan menugaskan Biro Energi Nasional sebagai focal point untuk menjalin kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan RRT dalam masalah kelistrikan. Indonesia mengusulkan proposairestru kturisasi dengan membuat daftar, pihak RRTmeningkatkan capacity factor dan 30-50 persen menjadi 90 persen dan Indonesia akan membeli selama 20 tahun. Jika masalah mi disekapati untuk ditindaklanjuti maka akan dibicarakan pada tingkat teknis.

7.

NDRC menyampaikan 5 usulan kerja sama yang menghubungkan kebijakan poros maritim Indonesia dan jalur sutera maritime abad ke-21 RRT yaitu: industri dan keuangan, kelistrikan, infrastruktur, kelautan dan KEK Bitung. NDRC juga menyambut baik kelanjutan dialog dan rencana kerja sama strategis kedua negara serta berharap dapat melaksanakan rencana kerja sama yang ada secara sungguh-sungguh. Untuk itu NDRC mengusulkan untuk menyusun daftar program konkrit di 5 bidang yang menyebutkan antara lain mengenai kebutuhan, lokasi, standar dan kebijakan. Dari daftar program yang dibuat Indonesia, RRT nantinya akan membuat program untuk menangapi program yang disampaikan Indonesia.

8.

Diusulkan pula agar daftar program tersebut dibahas bersama melalui video conference pada tanggal 15 Februari 2015 dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah, kalangan industri dan pengusaha. Dari hasil video conference tersebut nantinya akan ditentukan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi program jangka pendek dan panjang, termasuk menentukan metode kerja sama yang sesuai. Selanjutnya pada tanggal 10-15 Maret 2015 NDRC dapat berkunjung ke Indonesia untuk membahas penetapan programprogram jangka panjang dan pendek serta metode yang sesuai. Pencapaian mi diharapkan bisa menjadi deliverable kunjungan Presiden RI ke Beijing Maret 2015.

Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Beijing dan tindak lanjut 9.

Pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Beijing tanggal 26 Maret 2015, Kerjasama di bidang proyek-proyek pembangunan antara RI-RRT semakin dipertegas dengan penandatanganan MoU atas Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi antara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan NDRC. Mou ml mengatur koordinasi kebijakan kerjasama ekonomi dan implementasi kerjasama industri, investasi, keuangan, pertanian, energi, teknologi, pembangunan kawasan ekonomi dan infrastruktur serta menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kerjasama dalam bidang-bidang terkait. MoU tersebut juga memuat penunjukan National Energy Administration (NEA) RRT untuk meiaksanakan kerjasama energi termasuk industri pembangkit tenaga listrik, industri batu bara, industri migas, industri energi terbarukan dan energi nuklir. Kedua pihak juga sepakat untuk menghidupkan kembali Forum Energi Ind ones ia-Tiongkok pada tahun 2015 guna membahas kerjasama di sektor energi tersebut.

10. Pada tanggal 10 April 2015, pihak National Development Reform Commission (NDRC) telah mengirim surat mengenai usulan Paket Pertama List of Early Harvest Projects of Indonesia-China Cooperation on Infrastructure and Energy Sector. Usulan proyek mi 39

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Ketua NDRC di Beijing, tanggal 26 Januari 2015, yang menyepakati peningkatan kerjasama bidang infrastruktur dan energi. Daftar proyek early harvest yang disampaikan oleh NDRC tersebut merupakan tanggapan dari daftar proyek yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. 11. Wakil Menteri Perdagangan RRT, Ms. Gao Yan telah mengirim surat kepada Bapak Rizal Affandi Lukman, Deputi Kerjasama Luar Negeri Kemenko Perekonomian yang merujuk pada pelaksanaan High Level Economic Dialogue RI-RRT yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2015 di Beijing yang membahas kerjasama di sektor perdagangan dan investasi, keuangan, energi, perikanan, kawasan industri, tenaga listrik, dan infrastruktur. Wamendag Gao Yan menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Deputi Kerjasama Luar Negeri Kemenko Perekonomian untuk mengimplementasikan konsensus dan proyek kerjasama kedua negara. Kementerian Perdagangan RRT telah menyusun daftar prioritas kerjasama dan juga mengusulkan agar Indonesia dan RRT dapat membentuk mekanisme komunikasi regular untuk berkoordinasi dan membahas isu yang relevan. Disamping itu, juga menggagas untuk melaksanakan pertemuan dengan Deputi Kerjasama Luar Negeri Kemenko Perekonomian . Hal mi mengindikasikan adanya keinginan kuat dari RRT untuk segera mengimplementasikan hasil dari High Level Economic Dialogue. Demikian juga halnya dengan keinginan National Development Reform Commission (NDRC) sebagaimana disampaikan dalam surat mereka kepada KBRI Beijing. 12. Sampai dengan saat mi belum ada instansi terkait di Indonesia yang memulai Iangkahlangkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil HLED ataupun MoU atas Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi dimaksud. Pernahsekali pihak Indonesia telah menggagas pertemuan di bidang infrastruktur dan energi dengan NDRC dan National Energy Administration (NEA). Pihak NDRC dan NEA telah menyusun jadwal dan agenda pertemuan, namun hingga saat mi masih belum terlaksana. NDRC mengusulkan untuk dapat melakukan komunikasi melalui video conference dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk membahas tindak lanjut kesepakatan tersebut. 13. Pihak NDRC sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan harapannya untuk mendapatkan daftar proyek infrastruktur dan energi yang ditawarkan oleh Indonesia untuk dapat dimasukkan dalam daftar proyek bersama kedua negara. Komitmen Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya disampaikan oleh pejabat setingkat menteri, tetapi juga oleh pimpinan tertinggi Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Kegiang. Untuk itu, momentum baik mi kiranya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merealisasikan komitmen Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di tanah air termasuk keikutsertaan dalam lease back FTP I. Lebih lanjut, sebagaimana disepakati oleh kedua negara, the 2nd HLED tahun 2016 akan dilaksanakan di Indonesia, dan untuk itu, implementasi nyata dari pertemuan pertama HLED akan menjadi milestone penting dalam hubungan ekonomi RI-RRT.

40

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 B. Pertemuan Menteri BUMN dengan pihak terkait di Tiongkok Pertemuan antara Menteri BUMN dengan SASAC Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri BUMN RI telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC), Zhang Xiwu dan Chairman National Development and Reform Commission (NDRC), Xu Shaoshi. Delegasi Indonesia tersebut terdiri atas Sekretaris Menteri, Deputi Pembiayaan Kementerian BUMN, Staf AhIi Menteri BUMN, Direktur Utama (Dirut) PLN, Pelindo 1, Garuda Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, Bukit Asam, PTPN Nusantara III, dan Direktur BRI, Direktur Bulog, Direktur Perencanaan dan Direktur Keuangan PLN serta Danareksa. 2.

Dalam pertemuan dengan SASAC, Menteri BUMN RI menekankan mengenal keinginan Indonesia untuk belajar dari Tiongkok dalam meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi RRT yang pesat tidak dapat dilepaskan dari peran BUMN yang besar. Disampaikan pula mengenai perubahan paradigma di Indonesia tentang peran BUMN, yang sebelumnya BUMN diposisikan sama seperti perusahaan swasta besar, saat mi BUMN ditugaskan untuk menjadi agen pembangunan. Hal mi antara lain terkait dengan ketertinggalan Indonesia di sektor infrastruktur, pembangkit listrik, bandara, jalan tol, pabrik gula, dan pelabuhan. Untuk mi diharapkan SASAC dapat memberikan panduan dan masukan dalam kerjasama antar BUMN khususnya di bidang-bidang dimaksud. Menteri BUMN juga mengundang BUMN RRT untuk terlibat dalam proyek-proyek di Indonesia. Untuk BUMN yang telah berhasil, akan mendapatkan prioritas pertama dalam eksekusi proyek dimaksud.

3.

Wakil Menteri SASAC menyambut baik keinginan Menteri BUMN dimaksud dan menggarisbawahi kerjasama dan hubungan baik kedua negara selama ini. Berdasarkan data mereka, ada 30 BUMN RRT yang terlibat proyek di Indonesia. BUMN RRT berperan besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Saat mi BUMN RRT memiliki keunggulan di sektor infrastruktur, pembangkit listrik, kereta cepat, pertanian, dan pelabuhan dIl. RRT memiliki teknologi tinggi, harga kompetitif dan kemampuan untut menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Pembuatan pembangkit tenaga listrik merupakan salah satu contoh kekuatan RRT, dan Shenhua Group merupakan salah satu contoh BUMN sektor mi yang kuat dan terpercaya.

Pertemuan antara Menteri BUMN dengan SASAC dan NDRC tanggal 9 Maret 2015 Pada pertemuan di NDRC, Menteri BUMN menyampaikan bahwa Indonesia sangat terkesan dengan pembangunan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat yang antara lain berkat dukungan dari BUMN. OIeh karena itu, BUMN Indonesia akan mendapatkan dana tambahan senilai US$ 4 milyar untuk pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan dan diharapkan pembangunan sektor mi dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN RRT. Beberapa sektor kerjasama di antaranya pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW beserta transmisi, pembangunan 24 pelabuhan laut, kerjasama pangan (penyimpanan beras dan penggiling padi), pembangunan kawasan industri, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan Bandar udara. 2. Proyek-proyek dimaksud diharapkan dapat dibangun melalul kerjasama dengan BUMN RRT. Menteri BUMN juga merujuk pada hasil pertemuan dengan China Development Bank 41

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 (CDB) yang mana CDB menyatakan kesiapannya untuk mendanai proyek-proyek Indonesia tersebut dan kedua pihak akan menandatangani MOU pada kunjungan Presiden RI, Maret 2015. Menteri BUMN juga mengharapkan Tiongkok dapat membantu Indonesia untuk mengembangkan program kemaritiman terutama melalui pembangunan galangan kapal di berbagai pulau besar Indonesia. 3. Xu Shaoshi menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati oleh dua negara pada pertemuan antar Presiden, November 2014 dan 1 High Level Economic Dialogue, Januari 2015. Terdapat sejumlah kesepahaman yang dicapai khususnya di sektor infrastruktur dan industri dan dapat ditindaklanjuti pada pertemuan Presiden bulan Maret 2015. Dalam hal ml NDRC mengusulkan kerjasama kedua negara dapat dilakukan dalam beberapa bidang yaitu: a. Infrastruktur; pembangunan kereta api cepat, jalan raya, pelabuhan, dan bandara. b. Industri: industri besi baja, industri logam bukan besi (alumina), bahan bangunan, pembuatan kapal, dan listrik (uap, nuklir, angin, dan surya). c. Kerjasama bidang lain; dialog strategis untuk menyusun program pembangunan 5 tahun, kawasan ekonomi khusus, pertanian (teknologi dan bahan pertanian), pariwisata, dan kerjasama keuangan. Dalam hal kerjasama keuangan mi disampaikan harapan agar Indonesia dapat menggunakan dana pembangunan infrastruktur untuk ASEAN senilai US$ 10 milyar. Indonesia diminta untuk dapat segera menyampaikan proyek-proyek infrastruktur guna mendapatkan bantuan pembiayaan dari dana dimaksud. 4.

Chairman NDRC menggarisbawahi mengenai pentingnya Indonesia dan Tiongkok untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai antara pemimpin kedua negara. Kerjasama yang terjalin hendaknya bersifat saling menguntungkan dan berkesinambungan. Dalam hal mi diusulkan agar Kementerian BUMN dan NDRC membuat MOU Pembangunan Infrastruktur dan Industri dan juga menetapkan proyek yang dapat dikerjakan oleh kedua negara. Kedua hal mi diharapkan dapat direalisasikan pada saat kunjungan Presiden RI ke Beijing, Maret 2015. Untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dan efisien, diusulkan pula agar kedua pihak dapat melakukan video conference.

5. Dalam tanggapannya, Menteri BUMN menyambut baik masukan dari NDRC untuk mendetailkan proyek-proyek dimaksud. Indonesia akan fokus pada proyek-proyek yang dibangun dalam periode 5 tahun mendatang dan dilakukan oleh BUMN. Dalam merealisasikan proyek infrastruktur mi dirasakan adanya kebutuhan tinggi untuk melibatkan BUMN. Terkait dengan pembangunan kereta api cepat, Menteri BUMN menyampaikan keinginannya agar kedua belah pihak dapat melakukan pembuatan studi pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. 6. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, Staf Ahli Menteri BUMN ditugaskan untuk mendiskusikan pembuatan MoU Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Industri. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, pihak NDRC juga menyampaikan daftar proyek dan Indonesia diharapkan dapat segera pula menyampaikan daftar proyek Indonesia. Pertemuan dengan NDRC dihadiri pula oleh Chairman/Vice Chairman BUMN besar Tiongkok seperti SDIC, Huadian, CCCC, Huaneng, Shenhua Group, COFCO, COSCO, China Railway Corporation, dan CDB.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Pertemuan dengan State Administration of Grain Pihak Indonesia ingin melakukan kerjasama di bidang pertanian khususnya di bidang pangan termasuk penyimpanan pangan atau gabah dan pengolahan beras. Tiongkok memiliki pengalaman dan teknologi dalam penyimpanan beras dimana beras atau gabah yang disimpan dapat bertahan selama 5 tahun, sedangkan Indonesia hanya dapat menyimpan beras atau gabah sekitar 6 bulan. Selain itu, ingin bekerjasama juga di bidang pembangunan pabrik gula karena di Indonesia banyak kebun tebu, pengembangan produksi kedelai dan jagung dengan membangun food estate, dan pengolahan Iimbah dan gula menjadi ethanol. 2.

Pihak Tiongkok ingin membantu Indonesia dalam meningkatkan teknologi penyimpanan beras dan pengolahan beras. State Administration of Grain slap merekomendasikan perusahaan Tiongkok yang tertarik kerjasama dengan Indonesia di bidang tersebut di atas, dan mengundang delegasi pertanian Indonesia berkunjung ke daerah pertanian di RRT.

3.

Menteri BUMN meminta agar Bulog Indonesia belajar pengalaman sukses dari State Administration of Grain dan melakukan kerjasama yang erat untuk meningkatkan penyimpanan pangan, kualitas pangan di Indonesia, sehingga Indonesia dapat segera mewujudkan swasembada pangan, tidak tergantung dengan ekspor pangan dari luar negeni.

Pertemuan dengan China Development Bank ( CDB) Indonesia akan melakukan pembangunan prasarana besar-besaran dalam lima tahun ke depan, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, rel kereta api, pembangkit listrik dan pelabuhan. Indonesia mengharapkan perusahaan BUMN RRT dapat investasi di Indonesia dan CDB dapat membantu dalam pendanaan pembangunan proyek tersebut di atas. Presiden Joko Widodo merencanakan untuk membangun 24 pelabuhan di bagian Timur Indonesia, dan membangun pembangkit listrik 35.000 MW serta transmisinya. 2.

CDB merupakan bank pendanaan terbesar di Tiongkok dan telah bersepakat untuk membenikan pinjaman khusus sebesar 10 milyar USD untuk pembangunan prasarana khususnya rel kereta api kepada negara ASEAN pada tahun IaIu. CDB sangat memperhatikan kerjasama dengan Indonesia dan sudah membidik pasar Indonesia yang sangat potensial dan slap memberikan pendanaan untuk proyek pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam hal mi, kedua belah pihak dapat memperkuat tim kerja, membentuk kerjasama dan cara pendanaan. CDB mengharapkan dapat menandatangani suatu MOU kerjasama dalam mendukung pembangunan proyek pembangunan perusahaan BUMN dengan Kementerian BUMN Indonesia, saat kunjungan Presiden RI ke RRT akhir bulan mi.

3.

Selama beberapa tahun terakhir mi, CDB dengan PLN dan BRI telah menjalin hubungan kerjasama yang baik. 0D6 akan mendorong perusahaan BUMN maupun swasta Tiongkok untuk membantu pembangunan prasarana di Indonesia. Menteri BUMN menekankan kerjasama antana perusahaan BUMN antara kedua negara, karena dalam pembangunan nasional, perusahaan BUMN telah benperan sangat penting, maka Presiden RI meminta agar BUMN dapat menjadi agent dalam pembangunan nasional. Bahkan Presiden RI telah mengusulkan kepada DPR untuk menambahkan dana sebesar US$ 4 milyar untuk Kementerian BUMN, dan hal mi belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. 43

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 f Pertemuan dengan Wakil Walikota Tianjin

Menteri BUMN fokus pada pembangunan kereta api cepat, karena Presiden RI Joko Widodo sangat terkesan dengan pembangunan kereta api cepat di Tiongkok ketika berkunjung ke Tianjin dengan kereta api cepat pada November 2014. Rel kereta api cepat yang akan segera dibangun adalah untuk rute Jakarta-Bandung yang sepanjang 144 km, hanipir sama dengan jarak Being-Tianjin. Untuk itu, diharapkan agar pihak Tianjin dapat mengirim desainer dan teknisi dari Institut Desain Rel Kereta Api Nomor 3 Tianjin untuk melakukan inspeksi ke Jakarta. Apabila diperlukan, Pemerintah Indonesia dapat mengirim Walikota Bandung untuk berkunjung ke Tianjin. Menteri BUMN mengharapkan agar proyek pembangunan kereta api cepat mi dapat segera dimatangkan, sehingga pada saat kunjungan Presiden RI ke RRT sudah ada hasil yang konkret. Selain itu, Tianjin berminat juga untuk mengimpor buah-buahan dari Indonesia. Pertemuan dengan State Grid Corporation of China

State Grid dan PLN akan menandatangani MOU kerjasama untuk membangun PLTN dan transmisi yang senilai US$ 3 milyar di Sumatera dan Sulawesi untuk line sepanjang 1300 km dari Selatan sampai Utara saat kunjungan Presiden RI ke RRT akhir bulan Maret mi. 2. Diharapkan pelaksanaan pembangunan PLTN mi sudah bisa dimulai pada bulan Mei mi. Untuk melancarkan proyek pembangunan mi, State Grid akan mendirikan perusahaan joint venture dengan perusahaan yang dibawah naungan PLN. Apabila proyek kerjasama antara kedua belah pihak bertambah terus, State Grid akan membangun pabrik listrik di Indonesia, menggunakan perlengkapan dari Tiongkok, mentransfer teknologi dan merekrut tenaga kerja setempat. Pada prinsipnya, State Grid sangat optimis dengan peluang kerjasama dengan Indonesia dengan mengharapkan agar kerjasama antara kedua perusahaan dapat dimasukan dalam program kerjasama antara pemerintah kedua negara. Pertemuan dengan China Huadian Corporation (CHD)

Menteri BUMN mengharakan CHID yang selama mi telah sukses membangun pelistrikan di RRT dapat ikut dalam pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, karena kondisi pemasok listrik di Indonesia masih terbelakang, hampir sama dengan kondisi listrik di Tiongkok pada 12 tahun yang laIu. Maka Presiden RI Joko Widodo merencanakan membangun pembangkit listrik 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Indonesia tidak hanya ingin membangun pembangkit listrik tetapi juga membangun transmisinya. Diharapkan CHID dapat mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan BUMN di Indonesia dan membangun pabrik komponen pembangkit listrik serta melakukan transfer teknologi. Pada prinsipnya, Indonesia ingin membangun tenaga listrik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan ramah Iingkungan. Diharapkan kerjasama antara CHID dengan perusahaan PLN dan Perusahaan Bukit Asam di Indonesia dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi. 2. CHID menyampaikan bahwa selama mi CHID telah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Indonesia dengan melakukan beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia seperti proyek pembangkit listrik di Bali, di Boya, di Sumatera Utara, Batam dan di Sulawesi Selatan serta perbaikan pembangkit listrik 10.000 MW. Untuk mempererat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, CHID bersedia ikut dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan perbaikan pembangkit listrik 10.000 MW, serta berharap menandatangani MOU kerjasama proyek pembangkit listrik Boya dan EVA

Laporan Kinerja KBRI Beijing) 2015 pembangkit listrik di Sulawesi Selatan, saat kunjungan Presiden RI Jokowi ke RRT pada akhir bulan Maret mi. Pertemuan dengan ICBC 1. Menteri BUMN mengatakan bahwa dalam lima tahun mendatang Presiden RI Joko Widodo berencana melakukan pembangunan prasarana besar-besaran di Indonesia yang mencakup pembangunan tenaga listrik, jalan tol, rel kereta api, perlengkapan pangan, bandara dan pelabuhan. Pembangunan mi tentunya membutuhkan biaya yang besar, apabila tergantung pada pembiayaan dari Indonesia tidak cukup. Dalam hal in diharapkan terjalin hubungan kerjasama antara ICBC dengan BRI. 2.

ICBC mengatakan bahwa ICBC bersedia untuk membantu pembiayaan proyek pembangunan di Indonesia. ICBC memiliki pinjaman dana sebanyak US$ 24,5 juta yang diperuntukan di bidang pembangunan jalan tol, pelabuhan, listrik dan kereta api. Untuk proyek pembiayaan, disarankan agar kedua belah pihak dapat membangun suatu mekanism tim kerja bersama. Selain itu, dalam pertemuan antara pimpinan kedua negara pada saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke RRT, dapat diajukan usulan pendirian clearing Bank di Indonesia, sehingga pembiayaan dan clearing dapat dilakukan dengan mata uang RMB. Kedua, membuka bank leasing business untuk memudahkan masuknya dana dari Iuar ke Indonesia, mengingat selama mi leasing business di Indonesia belum terbuka. Dengan memanfaatkan bank leasing business akan sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang membutuhkan dana besar.

Pertemuan dengan China Road and Bridge Corporation 1. China Road and Bridge Corporation sudah melakukan beberapa proyek di Indonesia seperti pembangunan Jembatan Suramadu. China Road and Bridge Corporation berminat juga mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan Indonesia di Indonesia dan mengajak Indonesia untuk mendirikan perusahaan patungan dengan negara ketiga. Kereta Api Cepat Pada tanggal 17 April 2015 di kantor National Development Reform Commission (NDRC) telah dilakukan pembahasan draft Framework Agreement on Cooperation on the JakartaBandung High Speed Rail antara NDRCdengan Kementerian BUMN melalui video conference. Team NDRC pada pembahasan tersebut dipimpin oleh Deputi Dirjen Kerjasama Internasional, Li Xuedong, sementara dari Kementerian BUMN dipimpin oleh Staf AhIi Menteri, Sahala Lumban Gaol dan atas undangan dari NDRC, KBRI Beijing turut dalam video conference dimaksud. 2.

Framework Agreement tersebut merupakan tindak Ianjut dari MoU Kementerian BUM dengan NDRC mengenai kerjasama dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi yang ditandatangani oleh Menteri BUMN dan Ketua NDRC pada kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Beijing tanggal 26 Maret 2015. Melalui perjanjian ini, kedua pihak sepakat bahwa RRT akan melakukan Feasibility Study pembangunan high speed rail JakartaBandung.

3.

Framework Agreement dimaksud sudah dmtandangani oleh kedua pihak pada tanggal 22 April 2015, dalam kesempatan kehadiran Presiden Xi Jinping di Indonesia untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. sedangkan rencana realisasi pembangunan mi sudah disepakati oleh pihak RI dan dilaksanakan melalui pola Business to Business tanpa melibatkan Pemerintah RI, baik pendanaan maupun jamnan. 45

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 C. Pertemuan antara Kemenko Perekonomian dengan NDRC tanggal 16 Maret 2015

1. Pada tanggal 16 Maret 2015 di kantor National Development and Reform Commission (NDRC) telah dilaksanakan pertemuan antara wakil dari Kemenko Perekonomian, Sdr. Steven Sit dengan Xuedong Li, Wakil Dinjen Kerjasama Internasional NDRC. Pertemuan membahas hasH dari High Level Economic Dialogue RI-RRT dan kerjasama antara Kemenko Perekonomian dengan NDRC. 2.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil dari Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa saat ml Indonesia masih mempersiapkan daftar proyek untuk disampaikan kepada NDRC. Proyek-proyek yang akan disampaikan kepada NDRC antara lain adalah proyek jalan tol, pembangkit listrik, bandara dan pelabuhan. Di samping itu, diusulkan pula mengenai pembentukan Framework Agreement antara Kemenko Perekonomian dengan NDRC berupa rancangan kerjasama ekonomi dalam lima tahun mendatang. Agreement mi akan bersifat lebih umum dan terfokus pada economic cooperation antara kedua negara. Disampaikan harapan pula agar Kemenko Perekonomian dapat bekerjasama secara langsung dengan NDRC dalam berbagai bidang.

3.

Wakil dari Kemenko Perekonomian menyampaikan pula mengenai kegagalan proyek pembangkit listrik 10 ribu MW yang dikerjakan oleh perusahaan Tiongkok. Dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Wen Jiabao disampaikan bahwa PM Wen Jiabao menyatakan perusahaan Tiongkok akan bertanggungjawab terhadap investasi atau proyek mereka di Indonesia. Diharapkan kegagalan ml tidak akan terjadi kembali di masa mendatang, dan proyek di Indonesia dikerjakan oleh perusahaan Tiongkok yang besar dan berkualitas. Dalam hal mi disampaikan pula saran agar satu proyek di Indonesia dikerjakan oleh satu paket perusahaan yang dikoordinir oleh NDRC. Berdasarkan pengalaman, proyek di Indonesia dikerjakan oleh beberapa perusahaan Tiongkok yang berbeda-beda, dan hal ml menimbulkan ketidakiancaran pelaksanaan proyek.

4.

Menanggapi hal mi, NDRC menyatakan bahwa mereka akan memastikan setiap perusahaan yang mengerjakan proyek di Indonesia adalah perusahaan besar dan berkualitas. Untuk mi, NDRC akan merekomendasikan lima perusahaan papan atas Tiongkok untuk melakukan investasi dimaksud. Perusahaan-perusahaan dimaksud adalah perusahaan kelas dunia yang telah teruji kualitasnya. NDRC dapat membenikan jaminan terhadap kinerja perusahaan dimaksud.

5.

Terkait permintaan kerjasama langsung, disampaikan bahwa Ministry of Commerce (Mofcom) merupakan mitra Kemenko Perekonomian dalam High Level Economic Dialogue kedua negara. Telah diputuskan bahwa Mofcom menjadi Sekretariat HLED RRT. NDRC tidak dapat mengambil alih penan Mofcom dimaksud. Namun demikian, NDRC dapat bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh NDRC. NDRC menyambut balk usulan pembentukan framework agreement.

6.

NDRC menyampaikan concern mereka tentang proses tender di Indonesia yang juga terbuka untuk investor internasional lainnya. NDRC ingin menghindani public tender dan untuk itu berkeinginan membentuk mekanisme kerjasama khusus antara RI-RRT, misalnya pembentukan perusahaan joint venture Indonesia-Tiongkok dengan kepem ilikan masingmasing 50%.

46

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 7.

Wakil Kemenko Perekonomian juga menyampaikan harapan agar dalam pertemuan antara Kepala Negara akhir Maret 2015, Presiden Xi Jinping dapat menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai keinginan RRT untuk melakukan investasi di satu proyek khusus di Indonesia, seperti pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung. NDRC menyatakan bahwa pihaknya ingin mempunyai suatu landmark project di Indonesia. Tiongkok tidak mempunyai kendala pendanaan, yang diinginkan adanya proyek yang bisa dilakukan.

8.

Selanjutnya, Wakil Kemenko Perekonomian menyampaikan mengenai usulan penandatanganan MoU Kerjasama antara NDRC dengan Kementerian BUMN. Mengingat NDRC dan Kemenko Perekonomian akan memiliki Framework Agreement, kiranya MoU tersebut dapat ditandatangani oleh pejabat di bawah menteri. Menanggapi hal i, NDRC menyatakan agar MoU tersebut tetap ditandatangani oleh pejabat setingkat menteri.

9.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama secara konkret dan tidak terbatas pada penandatanganan MoU semata. Diharapkan kedua pihak dapat kembali melakukan pertemuan pada tanggal 25 Maret 2015 dimana pada kesempatan tersebut, Indonesia dapat menyampaikan daftar proyek tentatif.

Pertemuan antara Wakil dari Kemenko Perekonomian dengan Deputi Dirjen Kerjasama Internasional National Energy Administration (NEA) 1. Pada tanggal 3 Juni 2015 di Beijing telah dilaksanakan pertemuan antara Sdr. Steven Sit dari Kemenko Perekonomian dengan Ms. Gu Jun, Deputi Dirjen Kerjasama Internasional National Energy Administration (NEA). Pertemuan membahas mengenai rencana kunjungan Deputi Energi Kemenko Perekonomian dan Staf AhIl Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Beijing pada tanggal 29 Juni 2015 dan penyelenggaraan kembali Energy Forum RI-RRT di bulan Agustus 2015. 2.

Kunjungan Deputi Energi Kemenko Perekonomian pada bulan Juni 2015 dimaksudkan untuk membahas kerjasama sektor energi Indonesia-RRT, termasuk perbaikan FTP I 10 ribu MW dan proyek 35 ribu MW dan mempersiapkan pelaksanaan Energy Forum. Dalam hal mi, Wakil dari Kemenko Perekonomian mengusulkan agar pertemuan bulan Juni 2015 dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 28 Juni 2015 untuk pertemuan pejabat tingkat eselon 2 dan tanggal 29 Juni 2015 untuk pertemuan tingkat eselon 1.

3.

Terkait Energy Forum disampaikan mengenai kemungkinan kehadiran Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI dan Menteri ESDM RI. Diharapkan dalam Energy Forum dapat ditandatangani Technical Agreement antara Kementerian Koordi nator bidang Perekonomian dengan NEA. Perjanjian mi akan memuat secara detail tentang kerjasama energi listrik kedua negara, termasuk kerjasama antara PLN dengan State Grid dan juga kenjasama energi terbarukan seperti solar power, wind power, dan hydro power.

4.

Terkait perbaikan FTP I 10 ribu MW dan proyek 35 ribu MW, Deputi Dirjen NEA menyatakan bahwa mulai saat ini, NEA akan memonitor proyek-proyek listrik yang akan dilakukan di Indonesia untuk menghindari pengalaman kurang baik di masa lalu. Menutup pertemuan, NEA menekankan mengenai pentingnya pihak Indonesia untuk segera mungkmn menginimkan sunat resmi mengenai kunjungan pejabat tingkat menteri pada Energy Forum bulan Agustus 2015.

5.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Wakil Ketua NEA melalui suratnya yang ditujukan kepada Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Perekonomian RI menyatakan 47

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 1 bahwa pihaknya menyambut balk rencana pembahasan lease back 10 ribu MW dan pembangunan proyek 35 ribu MW antara RI-RRT. Wakil Ketua NEA mengundang Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Perekonomian RI untuk berkunjung ke Beijing pada akhir Juni atau awal Juli 2015 guna melakukan pembahasan terkait dua proyek di atas dan rencana pelaksanaan Energy Forum ke-5 RI-RRT. Namun sampai dengan akhir tahun 2015, pertemuan tersebut belum terlaksana tanpa alasan yang jelas. 6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya instansi terkait di Indonesia dapat memulai Iangkah-Iangkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil HLED ataupun MoU atas Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi. Pihak NDRC sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan harapannya untuk mendapatkan daftar proyek infrastruktur dan energi yang ditawarkan oleh Indonesia untuk dapat dimasukkan dalam daftar proyek bersama kedua negara. Komitmen Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya disampaikan oleh pejabat setingkat menteri, tetapi juga oleh pimpinan tertinggi Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Kegiang. Untuk itu, momentum balk ml kiranya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merealisasikan komitmen Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di tanah air termasuk keikutsertaan dalam lease back FTP I. Lebih Ianjut, sebagaimana disepakati oleh kedua negara, the 2id HLED tahun 2016 akan dilaksanakan di Indonesia, dan untuk itu, implementasi nyata dari pertemuan pertama HLED akan menjadi milestone penting dalam hubungan ekonomi RI-RRT. D.

PenandatangananArticles of Agreement (AoA) of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Special Ministerial Meeting. Padatanggal 29 Juni 2015 di Beijing telahdilaksanakan Signing Ceremonyof theArticles of Agreement (AoA) of the Asian Infrastructure Investment Bank (Al/B) dan Special Ministerial Meeting (SMM). Pertemuan dihadiri oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang mewakilid ari 57 Prospective Founding Members ( PFMs) AIIB. Delegasi RI pada pertemuan mi dipimpin oleh Menteri Keuangan RI dan beranggotakan Duta Besar LBBP RI Beijing, Staf AhIi Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kabid Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negara, Kasubid EvaluasiKerjasama Keuangan, dan Sekretaris I Ekonomi KBRI Beijing.

2.

Penandatanganan AoA dilakukan di Great Hail of the People oleh Ketua Delegasidari 50 negara yaitu Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Brunel Darussalam, Cambodia, RRT, Mesir, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, India, Indonesia, Iran, Italia, Israel, Yordan, Kazakhstan, Korea Selatan, Kirgiztan, Lao PDR, Luxemburg, Maldives, Malta, Mongolia, Myanmar, Nepal, Belanda, SelandiaBaru, Norwegia, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, Russia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Srilanka, Swedia, Swiss, Tajikistan, Turki, UniEmirat Arab, Inggris, Uzbekistan, dan Vietnam. Terdapat 7 PFMs yang belum menandatangani AoA dimaksud yaitu Denmark, Thailand, Malaysia, Kuwait, Polandia, Afrika Selatan, dan Filipina. AoA tetap terbuka untuk penandatanganan oleh ketujuh negara dimaksud sampai tanggal 31 Desember 2015,

3.

Menteri Keuangan RRT, Lou Jiwei menggaris bawahi inisiatif pendirian AIIB yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang dalam Iawatannya ke Asia Tenggara tahun 2013. Inisiatif mi didasarkan pada prinsip kerja sama saling menguntungkan untuk mendorong pembangunan di kawasan Asia. Untukitu, dalam tahap awal, dengan prinsip open regionalism, RRT melakukan pendekatan dengan mengedepankan regional members dan selanjutnya non regional members. Kesepakatan 48

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 57 PFMs atas AoA ml dilakukanmelalul proses efektif selama 21 bulan sejak inisiatif mi diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping di Indonesia padaOktober 2013. AoAakanmenjadihukum fundamental dalam operasional AIIB. Diharapkan kerja sama dan seiuruh negara anggota agar proses startup AIIB berjalan dengan lancar dan memenuhi target operasionalisasi tahun 2016. Ditekankan bahwa AllB akan menjadi Multilateral Development Bank yang profesional dan efisien dengan berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan, win-win cooperation, dan common development. Sesudah penandatanganan AoA, Ketua Delegasi melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. 4.

SMM bertempat di Diaoyutai State Guest Housedan Lou Jiwei sebagai Chair pertemuan. SMM membahas empat agenda yaitu: a. Preparation for AIIB startup b. President-designate selection process c. Financing Arrangements d. New Members

5. Pada agenda preparation for Al/B startup, disampaikan progress report yang dilakukan oleh Sekretariat selama mi dalam mempersiapkan pembentukan AIIB. Mayoritas PFMs menyatakan dukungannya untuk bekerjasama dengan Sekretariat dalam mempersiapkan operasionalisasi AIIB. PFMs juga menekankan mengenai pentingnya AIIB menjadi MDB yang green, clean, and lean. Russia menekankan pentingnya PFMs untuk segera mempercepat proses ratifikasi AoA di dalam negeri masing-masing. Indonesia menawarkan menjadi tuan rumah CNM ke-8, yang akan menjadi CNM terakhir. 6. Pada agenda President-designate selection process, Chair menyampaikan mengenai peran penting Presiden dalam pembentukan institusi dan operasional AIIB. Dalam kaitan mi, Chief Counsel menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan umum, pemilihan president designate akan dilakukan di CNM ke-7, dengan Chief Negotiators mendapatkan otorisasi dari Menteri. Tenggat waktu pemilihan President-designate adalah 31 Juli 2015, dan nominasi disampaikan kepada Chief Counsel AIIB dan Chair SMM. Terkait mi, PFMs menekankan pentingnya pemilihan dilakukan secara transparan, terbuka dan merit based. Apabila terdapat lebih dari satu calon dan tidak mencapai konsensus, akan dilakukan pemungutan suara (voting). 7. Pada agenda Financing Arrangements disampaikan bahwa untuk pembiayaan operasional AIIB, start-up budget akan disirkulasikan pada CNM ke-6 bulan Agustus. RRT akan mempersiapkan dana untuk keperluan tersebut dengan penggantian dari negara anggota. Sedangkan pembiayaan operasional Sekretariat sampal akhir 2015 yang mencapai 10-12 juta dollar disepakati merupakan donasi dari Tiongkok. Demikian juga dengan pengeluaran yang dilakukan oleh Singapura, India, Kazakhstan ketika menjadi tuan rumah pertemuan dan juga Indonesia, Korea, Mongolia, NZ, Oman, Pakistan, Inggris yang menempatkan stafnya di Sekretariat. 8. Dalam agenda terakhir, New Members, pembahasan mengenai prosedur untuk anggota baru termasuk kontribusi akan dilakukan pada awal 2016, sesudah batas waktu penandatanganan AoA AIIB. Termasuk juga pembahasan mengenai capital increase dan capital allocation.

49

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 9.

AIIB merupakan bank internasional pertama dengan mayoritas pendiri dari Asia. AIIB dapat berdiri dengan dukungan dari ASEAN sebagal salah satu pondasi utama.Pengikutsertaan negara-negara Eropa sebagai non-regional members tidak sekadar untuk mendukung pemenuhan modal AIIB namun juga untuk membawa pengalaman Eropa mengenal standar perbankan, tata kelola pemerintahan yang balk, kepatutan terkait isu lingkungan, dan lainlain. Eropa diyakini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni terkait isu-isu tersebut.Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah melakukan pendekatan dan menyampaikan keinginan agar proyek pertama yang disetujui AIIB menjadi proyek kerja sama dengan mereka. Untuk itu, AIIB kemungkinan besar akan mengumumkan proyek pertama dalam kelompok (batch) sehingga balk Bank Dunia maupun ADB dapat menjadi mitra di batch pertama. Under Secretary of the Treasury for International Affairs AS, Ms. Lael Brainard mengindikasikan bahwa AS kemungkinan besar ingin bergabung dalam AIIB. Mengingat rasio modal untuk non-regional members telah terisi penuh maka terdapat kemungkinan AS akan memberikan modal tambahan di luar jumlah yang disepakati di MoU AIIB.

10. Penandatanganan AoA mi merupakan penistiwa bersejarahbagi kawasan Asia, karena untuk pertama kalinya kawasan mi memiliki bank yang menyediakan pendanaan jangka panjang untuk pembangunan sektor infrastruktur di kawasan. Kantor pusat AIIB akan berlokasikan di Beijing dan bank mi akan mempunyai modal senilai US$ 100 milyar, dengan regional members memegang 75% saham dan non regional members sebesar 25%. AIIB akan mulai beroperasi pada awal tahun 2016, sesudah terpenuhinya persyaratan penyampaian dokumen ratifikasi oleh setidaknya 10 negara dengan total modal yang disetor (subscription) minimal 50%. Perkembangan lanjutan AIIB 11. Pada tangal 25 Desember 2015, Ministry of Finance (MoF)/Departemen Keuangan RRT mengumumkan bahwa Asian Infrastructure Investment Bank(AIIB) secara sah telah terbentuk, setelah memperoleh persetujuan dari 17 negara, yang niewakili 50,1% dan subscribed capital. Piagam bank (Articles of Agrement-AoA) menetapkan bahwa AIIB adalah sah menurut ketentuanya sepanjang lebih dari 10 negara telah menyelesaikan ratifikasi Piagam oleh badan legislatif di negaranya masing-masing dan menyerahkannya ke Beijing, serta jumlahnya telah mewakili subscribed capital tidak kurang dan 50% dan total modal. 12. Indonesia menyentakan modalnya sebesar US$3.434,78 juta dengan paid in capital sebesar US$68696 juta. Dalam kesempatan pentemuan dengan Pnesiden RRT Xi Jinping, Pnesiden RI Joko Widodo mengemukakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk dapat menempati salah satu kedudukan sebagal vice president AIIB dan Jakarta dapat menjadi kantor regional AIB.AIIB dinilai akan dapat membantu mempromosikan intenkonektivitas dan menciptakan integnasi ekonomi di kawasan Asia. Dalam openasionalisasinya, AIIB akan bekenjasama dengan Multilateral Development Banks ( MDBs) yang sudah ada seperti ADB dan World Bank.

50

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 II. Mengupayakan peningkatan kunjungan misi dagang/pengusaha yang berhasil didatangkan perwakilan RI A. Kunjungan Executive President China-ASEAN Business Council (CABC) ke Indonesia, 13 Maret 2015 1. Executive PresidentChina-A SEAN Business Council (CABC), Mr. Xu Ningning melakukan kunjungan ke Indonesia dari tanggal 9-13 Maret 2015. Selama berada di Indonesia, melakukan pertemuan dengan Sekretaris Ditjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri untuk membahas mengenai potensi kerjasama yang dapat dilakukan antara CABC dengan Kementerian Luar Negeri RI. 2.

CABC merupakan salah satu mekanisme dialog dan kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. CABC terdini dari China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), ASEAN Chambers of Commerce and Industry (A CCI), dan kalangan pebisnis ASEAN-Tiongkok. CABC cukup aktif dalam melakukan kerjasama dengan KBRI Beijing dalam melakukan promosi investasi dan perdagangan Indonesia di berbagai wilayah Tiongkok.

B.

Pendirian kantor perwakilan China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) di Indonesia

1. China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) menginformasikan kepada KBRI Beijing rencananya untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta, Indonesia. Kantor perwakilan mi didirikan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara CCPIT dengan mitranya seperti KADIN dan juga untuk memfasilitasi kerjasama antara pengusaha Indonesia dan Tiongkok, seiring dengan peningkatan hubungan dan kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi RI-RRT. 2.

CCPIT merupakan organisasi semi pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah RRT pada tahun 1952 untuk mempromosikan perdagangan dan investasi antara Tiongkok dengan negara asing lain di dunia. CCPIT mempunyai struktur organisasi yang baik dan solid serta memiliki cabang di setiap provinsi dan kota di Tiongkok. CCPIT juga merupakan organisasi promosi perdagangan dan investasi terbesar di Tiongkok, dan memiliki hubungan dan kerjasama dengan mitra mereka di seluruh dunia. CCPIT seringkali ditunjuk oleh Pemerintah RRT untuk melaksanakan berbagai kegiatan forum bisnis tingkat internasional, terniasuk sebagai penyelenggara APEC CEO Summit di RRT, November 2014. Di samping itu, CCPIT juga dipercaya oleh pemerintah pusat RRT untuk melaksanakan forum bisnis dalam kunjungan Kepala Negara/Pemerintah asing ke Tiongkok, sepenti yang dilakukan pada saat kunjungan Presiden ke-enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing, Maret 2012 dan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing, Maret 2015.

3.

KBRI telah menghubungi pihak-pihak terkait di Indonesia untuk dapat memfasilitasi proses pembukaan kantor perwakilan CCPIT di Jakarta, yang antara lain membantu utusan CCPIT untuk bertemu dengan Direktur Fasilitas Diplomatil Kementerian Luar Negeri dan Kantor BKPM.

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 C. Maritime Silk Road China-Indonesia Forum di Jakarta, 5 Juni 2015 China ASEAN Business Council (CABC) dan China ASEAN Business Association (CABA) telah menyelenggarakanMaritime Silk Road China-Indonesia Forum di Hotel Borobudur Jakarta, pada tangga! 5 Juni 2015. Forum ini diselenggarakan oleh CABC dan CABA untuk memperkenalkan dan mengeksplorasi peluang bisnis yang ditawarkan oleh Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road kepada publik Indonesia. 2.

CABC merupakan salah satu dari lima mekanisme dialog kerjasama yang ada antara ASEAN dan Tiongkok yang dibentuk untuk mempromosikan kerjasama perdagangan dan investasi kedua pihak. Sementara itu, CABA merupakan organisasi pengusaha non-profit yang didirikan di Singapura. CABA dikepalai secara bersama oleh mantan deputi Sekjen ASEAN, S. Pushpanathan dan Xu Ningning yang merupakan Presiden Eksekutif CABC.

3.

Maritime Silk Road China-Indonesia Forum dihadiri oleh sekitar 200 peserta, termasuk pejabat pemerintah Indonesia, pengusaha Indonesia, wakil dari ASEAN Secretariat, wakil dari Kementerian Perdagangan RRT, dan pengusaha serta jurnalis Tiongkok.

4.

Seusai penyelenggaraan forum, Presiden CABC, Presiden Eksekutif CABC dan beberapa perusahaan besar RRT melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

D. Kerjasama Perhubungan Udara 1. AdministratoriKepala Civil Aviation Administration of China (CAAC), mengundang Menteri Perhubungan RI untuk menjadi pembicara dalam "2015 China Civil Aviation Development Forum" di Beijing tanggal 24-25 Juni 2015. Forum mi dilaksanakan oleh CAAC untuk membahas pembentukan mekanisme dan sarana dalam melakukan kerjasama penerbangan sipil terkait dengan inisiatif SilkRoad Economic Belt and 21s' Century Maritime Silk Road. 2. SilkRoad Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Roadmerupakan dua inisiatif yang digagas oleh Presiden Xi Jinping, dan konektivitas udara merupakan salah satu prioritas penting dalam implementasinya. Dengan mempertimbangkan hubungan baik yang telah terjalin dengan Kementerian Perhubungan RI, CAAC mengharapkan agar Menteri Perhubungan RI dapat menyampaikan sambutan sesuai tema forum 'Strategic Cooperation of Silk Road Economies through Improved Air Connectivity'. 3.

Namun karena kesibukan Menteri Perhubungan RI di dalam negeri Menteri Perhubungan RI tidak dapat menghadiri acara tersebut dan akan merencanakan untuk diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI. Namun pada saat penyelenggaraannya juga tidak dapat dapat hadir.

E. Penambahan jumlah point/rute penerbangan di RRT 4.

Dalam upaya mencapai target kunjungan turis Tiongkok ke Indonesia sebanyak 2 juta orang pertahun hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak dapat bekerjasama. Permintaanpasar Tiongkok sangat besar, dan tersebar di berbagai kota-kota besar, sehingga perlu suatu strategi yang komprehensif untuk memfasilitasi travelers Tiongkok.

5.

Kerjasama Perhubungan Udara antar RI dan RRT mengalami kemajuan yang sangat pesat. Semakin bertambahdesignated airlines yang ditunjuk oleh Kementerian Pcrhi,hiinrin Inrnnji iintiik mIkiikn nnrhnaan beriadwal ke dan dari Tionckok.

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015 Hal mi menunjukkan adanya peningkatan permintaan dari pasar Tiongkok akan perjalanan ke Indonesia. 6.

Selama mi, penerbangan regular dari Indonesia-Tiongkok pp untuk maskapai dalam negeri dilayani oleh Garuda Indonesia dengan rute penerbangan Jakarta-Beijing (pp), JakartaShanghai (pp), dan Jakarta-Guangzhou (pp). Sementara untuk charter flight antara lain dilayani oleh beberapa maskapai dalam negeri seperti Citilink dengan rute antara lain Wuhan dan Changsa. Berdasarkan informasi dari Citilink, bisnis charter flight mereka ke Tiongkok berkembang dengan pesat dan bahkan untuk periode April-November 2014, telah mengangkut 12 ribu pelancong. Umumnya charter flight berlangsung saat musim liburan hari-hari di Tiongkok seperti Hari Raya Imlek pada awal bulan Februari dan Han Peringatan Kemerdekaan RRT pada awal bulan Oktober.

7.

Kerjasama hubungan udara antara RI dan RRT diatur dalam Air Transport Agreement tahun 1991 dan MoU Hubungan Udara tahun 2004. Dalam MoU tersebut diatur mengenai frekuensi penerbangan regular dari Indonesia ke Tiongkok sebanyak 42/minggu dan enam point yaitu Beijing, Guangzhou, Shanghai, Changsha, Chengdu, dan Hangzhou. Garuda Indonesia telah melakukan penerbangan regular 19-21 kali/minggu darl Beijing, Shanghai, dan Guangzhou.

8.

Beberapa maskapai Indonesia seperti Citilink,Sriwijaya Air, Lion Air, Airasia Indonesia telah disetujul oleh Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan penerbangan charter dan regular ke RRT. KBRI sudah meneruskannya ke otoritas perhubungan di Beijing. Menurut KBRI, yang perlu segera dilakukan adalah membicarakan penambahan point yang dapat diterbangi oleh maskapai Indonesia dan jumlah frekuensi penerbangan. PihakCivll Aviation Administration of China (CAAC) menyatakan perlunya instansi terkait di Indonesia melakukan pembahasan dengan mereka terkait penambahan point dimaksud. Dan hal mi sudah disampaikan oleh KBRI ke Pusat. Sebaiknya Kementenian Perhubungan dapat mengkaji MoU Hubungan Udara tahun 2004 tersebut bersama CAAC.

F.

Kunjungan delegasi kota Chengdu, Provinsi Sichuan ke Indonesia KBRI Beijing telah menerima surat dari Kantor Urusan Luar Negeri Chengdu mengenai rencana kunjungan delegasi pemerintah kota Chengdu ke Indonesia tanggal 12-15 Mei 2015. Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Wakil Walikota Pertama Chengdu, Zhu Zhijong dan beranggotakan antara lain Direktur Jenderal Urusan Luar Negeri Chengdu dan Wakil Walikota Pertama kota Dujiangyan.

2. Kunjungan mi dimaksudkan untuk memperluas kerjasama antara Chengdu dengan kota lain di Indonesia. Dalam kaitan tersebut, selama berada di Jakarta, delegasi berharap dapat melakukan pertemuan/makan malam dengan Bapak Basuki T. Purnama, Gubernur Jakarta pada malam tanggal 14 Mei 2015. Disamping itu, delegasi juga mengharapkan dapat melakukan pertemuan dengan pejabat dari Dinektorat Jendenal Asia Pasifik dan Afnika pada tanggal 15 Mei 2015. G. Rencana Kunjungan Wakil Ketua State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) ke Indonesia 1. KBRI Beijing telah rnenerima informasi dari Biro Kerjasama Luar Negeri State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) mengenai rencana kunjungan delegasi SASAC ke Indonesia pada awal September 2015. Delegasi SASAC A—:

AIt,I Vnfiin Q A (Z Ar,

Iii PimNin

Kiiniijnin

Laporan Kinerja KBRI Beijing 1 2015 tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuan antara SASAC dengan Menteri BUMN RI di Beijing, bulan Maret 2015. 2. Disamping itu, delegasi SASAC juga berkeinginan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Reformasi BUMN Indonesia, termasuk kebijakan remunerasi untuk anggota dewan direktur dan manajemen, b. Tukar menukar pandangan mengenai kecenderungan global dan tata kelola BUMN, c. Identifikasi peluang bisnis antara BUMN RI dan BUMN RRT untuk melengkapi mekanisme kerja sama antara Kementerian BUMN RI dengan National Development and Reform Commission (NDRC) RRT, d. Membahas kemungkinan untuk mengembangkan kemitraan mengenai reformasi BUMN, dan kerja sama antara Kementerian BUMN dan SASAC, termasuk penandatanganan MoU di masa mendatang. 3. Disamping melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN RI, delegasi SASAC juga berkeinginan untuk melakukan kunjungan ke Kadin Komite Tiongkok dan proyek yang dilakukan oleh BUMN RRT di Indonesia. H. Rencana kunjungan Wakil Menteri Pertanian RRT ke Indonesia, Maret 2015 KBRI Beijing telah menerima surat dari Kementerian Pertanian RRT yang menginformasikan mengenai rencana kunjungan Wakil Menteri Pertanian RRT, Zhang Taolin ke Jakarta pada tanggal 25-29 Maret 2015. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama pertanian antara Indonesia-RRT, dan untuk itu, Wakil Menteri Zhang Taolin berkeinginan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian RI guna membicarakan mengenai kerja sama dan program di masa depan. Disamping itu, selama berada di Indonesia, Wakil Menteri Zhang Taolin berkeinginan pula untuk melakukan kunjungan lapangan kesawah dan perusahaan pemrosesan produk pertanian tropis. 2. KBRI Beijing memandang kunjungan tersebut mempunyai arti penting dalam meningkatkan kerja sama sektor pertanian kedua negara, utamanya kerjasama di sektor ketahanan pangan. Sebagaimana diketahui, RRT merupakan salah satu negara yang memiliki ketahanan pangan yang kuat sebagai hasil dar iimplementasi kebijakan dan teknologi pertanian. Disamping itu, dalam kunjungan dimaksud Indonesia juga dapat menyampaikan mengenai potensi ekspor produk pertanian tropis ke Tiongkok, termasuk dalam hal ini meminta perhatian Tiongkok akan masih belum dibukanya pasar Tiongkok terhadap manggis Indonesia. III. Menindakianjuti kesepakatan ekonomi yang dihasilkan A. Sarang Burung walet 1. Realisasi ekspor sarang burung walet pada bulan Januari 2015 merupakan buah dari perjuangan panjang Indonesia sejak tahun 2010. Izin ekspor ini diperoleh setelah Indonesia melewati proses persyaratan sanitary dan pithosanitary Tiongkok yang ketat. Kombinasi potensi Indonesia sebagai produsen sarang burung walet dan Tiongkok sebagai pasar terbesar di dunia akan menjadi faktor pendorong kesuksesan perdagangan sarang burung walet ini di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar RI pada Konferensi Pens Ekspor Sarang Burung Walet di KBRI Beijing pada tanggal 12 Maret 2015.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 2.

Kesinambungan ekspor komoditi ini sangat diharapkan untuk dapat meminimalisir neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap Tiongkok. Realisasi ml diharapkan dapat juga membantu pencapaian volume perdagangan bilateral RI-RRT sebesar 80 milyar dolar AS pada tahun 2015, sebagaimana keinginan dan target pernimpin kedua negara. Keberhasilan yang diraih menjelang peringatan 65 Tahun Hubungan Diplomatik RI-RRT tahun 2015 mi tentunya juga memiliki makna penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

3.

Mr. Gu Shaoping, Director General of the Registration Department, Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) dan Mrs. Li Li, Vice President, Chinese Academy of Inspection and Quarantine (CAIQ)yang mendukung kesuksesan ekspor sarang burung walet, juga turut hadir pada acara tersebut. Keduanya menyampaikan harapan agar pengusaha sarang burung walet Indonesia dapat menjamin dan mempertahankan kualitas produk demi keberlangsungan ekspor dan kepercayaan konsumen di Tiongkok. Dibukanya akses ekspor dan meningkatnya jumlah konsumen tidak menutup kemungkinan munculnya masalah pemalsuan dan produk ilegal, yang akan berdampak pada perdagangan sarang walet antara kedua negara. Di sinilah Ietak peran kedua otoritas di Tiongkok mi untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka.

4.

Sementara itu, Dr. Budi Mranata, Ketua bidang Perdagangan Asosiasi Peternak dan Pedagang Sarang Burung Walet Indonesia (APPSWI) dalam presentasinya menjelaskan bahwa enam perusahaan sarang burung walet Indonesia yang telah mendapatkan ijin ekspor ke Tiongkok merupakan perusahaan sarang burung walet terbaik di antara ratusan perusahaan sejenis di Indonesia. Melalui seleksi ketat, PT. Adipurna Mranata Jaya (Jakarta), PT Esta Indonesia (Semarang), PT Surya Aviesta (Surabaya), CV. Sumber Alam (Surabaya), CV. Mutiara Alam (Jakarta), dan PT. Walet Kembar Lestari (Pekalongan) akhirnya berhasil menembus pasar Tiongkok.

5.

Konferensi Pers mi terselenggara atas kerja sama antara KBRI Beijing dengan Asosiasi Pedagang dan Peternak Sarang Walet Indonesia(APPSWI) untuk menyebarluaskan informasi mengenai pembukaan kembali ekspor sarang walet Indonesia kepada stakeholders terkait di RRT. Keberhasilan Indonesia dalam menembus pasar Tiongkok ml dirasakan perlu dan penting untuk disebarluaskan ke khalayak luas, terutama para stakeholders di Tiongkok. Di sam ping dihadiri oleh pejabat dari Tiongkok, acara mi juga diikuti oleh perwakilan dari enam perusahaan dimaksud dan media cetak serta elektronik RI-RRT. Pembukaan ekspor sarang walet ke Tiongkok diharapkan akan membuka peluang bagi peningkatan ekspor produk Indonesia lamnnya seperti produk pertanian dan perikanan.

B. Penandatanganan Protokol Amandemen Peraturan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (P3B) Padatanggal 26 Maret 2015 dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Beijing, Duta Besar RI Beijing dan Commissioner of the State Administration of Taxation telah menandatangani Protokol Amandemen Peraturan Penghmndaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (P313). Penandatanganan protokol tersebut dilakukan setelah dicapainya kesepakatan antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan State Administration of Taxation RRT di Beijing

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 tanggal 10 Oktober 2014. Protokol tersebut memuat mengenai penghapusan Value Added Tax (VAT) dan similar taxes terhadap international air transportation di negara pihak Iainnya.Protokol dimaksud belum dapat diberlakukan sampai kedua pihak menyelesaikan prosedur hukum internal masing-masing. 2.

KBRI telah terlibat secara aktif memfasilitasi negosiasi penghapusan pajak VAT Garuda Indonesia Tiongkok melalui Protokol terhadap Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dengan berlakunya Protokol tersebut, Garuda Indonesia Tiongkok akan terbebaskan dari kewajiban membayar VAT senilai US$ 6 juta pertahun. disamping itu, pembebasan mi akan dapat mendorong daya saing BUMN Indonesia di RRT. Selanjutnya Indonesia perlu untuk segera menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk pernberlakuan Protokol dimaksud, karena Protokol ini baru akan benlaku apabila kedua pihak mengirimkan notifikasi penyelesaian prosedur internal.

3.

Kementerian Luar Negeni RRT melalui Nota Diplomatiknya memberitahukan bahwa Pihak Tiongkok telah menyelesaikan prosedur hukum internalnya tentang Protokol Amandemen Peraturan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan (P3B). Sesuai dengan ketentuan pada Protokol tersebut, Protokol ini akan mulai dapat diberlakukan dalam 30 harl setelah pihak Tiongkok menerima nota dari pihak Indonesia yang memberitahukan selesainya pengurusan prosedur hukum internal Indonesia. Sampai saat mi KBRI Beijing belum mendapat informasi apakah prosedur hukum internal dari pihak Indonesia sudah diselesaikan, untuk dapat dibenitahukan kepada pihak Tiongkok.

C.

International Network for Bamboo and Rattan (INBAR)

1.

INBAR merupakan organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan penghidupan produsen dan pengguna bambu dan rotan sejalan dengan prinsip Iingkungan hidup yang berkelanjutan. Lembaga mi menghubungkan jaringan mitra global yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan non profit di Iebih dari 50 negara dengan misi mempromosikan pengembangan bambu dan rotan dengan mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan mendukung research and development yang strategis dan adaptif.

2.

INBAR didirikan pada bulan November 1997, dan sampai Juli 2015, INBAR beranggotakan 41 negara anggota yaitu Argentina, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burundi, Cameroon, Canada, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Eritrea, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Liberia, Jamaica, Kenya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, Panama, Peru, Rwanda, The Philippines, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Togo, Tonga, Uganda, Venezuela, dan Viet Nam.

3.

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri INBAR. Sebelumnya, Focal point INBAR di Indonesia adalah Kementerian Kehutanan (Direktorat Kehutanan Sosial). Kementerian Kehutanan cukup aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh INBAR seperti workshop ataupun training yang mayoritas diadakan di RRT. Seining dengan perubahan struktur kabinet Indonesia, saat mi focal point INBAR adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan nomenklatur mi pada awalnya menyebabkan sedikit permasalahan, karena Direktonat Kehutanan Sosial harus menjelaskan kembali mengenai manfaat keanggotaan Indonesia di INBAR kepada unit terkait di KLH dan Kehutanan.

4.

Pada tahun 2015 berbagai kegiatan yang dilakukan oleh INBAR dengan mengikutsertakan negara-negara anggota yaltu:

Laporan Kinerja KBRI Beijing f 2015 a. Pertemuan Council Working Group Meeting of International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) di Beijing. 1) Pada tanggal 16 Maret 2015 di Sekretariat INBAR Beijing telah dilaksanakan pertemuan the First Council Working Group (WG) Meeting of the I 0th INBAR Council. Pertemuan dipimpin secara bersama oleh H.E. Ralph Thomas, Duta Besar Jamaika di Beijing sebagai chairperson INBAR dan Dr. Hans Friederich, Direktur Jenderal Sekretariat INBAR. Pertemuan dihadiri oleh wakil dari 27 Kedutaan Besar negara anggota INBAR di Beijing. Pertemuan mi merupakan pertemuan WG pertama yang dilaksanakan sesudah INBAR Council Meeting ke-9 di Addis Ababa, Ethiopia, November 2014. 2) Pertemuan membahas beberapa agenda yaitu; i) brief report on the result of Board and Council Meeting and INBAR Summit in 2014 ii) Key Event Agenda Planned for year 2015; iii) Support for ISO Technical Committee on Bamboo and Rattan; iv) Support for INBAR's application to UNFF CPF, UN ECOSOC, and UNCCD; v) any other business". 3)

Untuk agenda 1, Dirjen INBAR menyampaikan mengenai hasil pertemuan INBAR Board of Trustees yang dilaksanakan di Beijing tanggal 27-28 Oktober 2014. Pertemuan tersebut memutuskan beberapa hal yaitu persetujuan atas INBAR Financial Statement 2013 dan Annual Report 2013, Laporan Program Kerja INBAR 2014, Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran 2015, reorganisasi Sekretariat INBAR, memperpanjang masa kerja Board Chair selama satu tahun, dan menyetujui Price Waterhouse Coopers sebagai auditor INBAR.

4)

Dirjen INBAR juga memberikan briefing mengenai hasH dari Council Meeting ke-9 yang telah mengesahkan beberapa dokumen seperti Laporan Board of Trustees tahun 2013 dan 2014, Laporan Tahunan INBAR 2012 dan 2013, Rencana Program Kerja tahun 2014 dan 2015, Rules of Procedures of the INBAR Council, Establishment of Technical Advisory Committee on Bamboo and Rattan Standards, kontribusi INBAR terhadap Bonn Challenge dan Proposal on World Bamboo Day ke UN General Assembly (UNGA) serta terpilihnya Jamaika sebagai Ketua INBAR Council dan Ghana sebagai Wakil Ketua.

5)

Pada agenda 2, disampaikan mengenai beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh INBAR pada tahun 2015 yaitu partisipasi INBAR pada beberapa forum dan pertemuan seperti Bonn Challenge Ministerial Meeting (Maret 2015), UN Forum on Forests (UNFF) di New York (Mei 2015), Eco Forum Global di Guizhou (Juli 2015), Durban Word Forestry Congress (September 2015), dan Paris COP21 Desember 2015. Di samping itu, INBAR juga merencanakan akan melakukan beberapa kegiatan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah RRT seperti Bamboo SME Workshop (10 April 2015), Rattan Seminar (akhir Mei), dan 5 kursus pelatihan di bidang industri bambu, pengelolaan bambu, standarisasi bambu dan rotan. Semua pelatihan tersebut akan dilaksanakan di RRT dan tanggal kegiatan akan disampaikan segera.

6)

Untuk tahun 2015, INBAR juga akan melaksanakan Global Assessment in Bamboo and Rattan dan mengeluarkan Plan of Action. Kegiatan mi dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pemanfaatan kedua tumbuhan mi dalam pembangunan dan perubahan iklim. Untuk itu, INBAR akan melaksanakan riset mengenai tempat tumbuh dan jenis bambu rotan yang ada di dunia. Diharapkan masing-masing negara anggota INBAR dapat memberikan masukan dan bantuan data statistik.

7) Pada agenda ke-3, Dirjen INBAR mengingatkan kembali semua perwakilan negara anggota INBAR mengenai pembentukan ISO Technical Committee yang baru untuk bambu dan rotan yang diusulkan oleh RRT. Diharapkan anggota INBAR

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 dapat memberikan dukungannya terhadap pembentukan komite mi dan voting oleh anggota ISO akan berakhir pada tanggal 24 April 2015. 8)

Untuk agenda ke-4, Dirjen INBAR memintakan dukungan negara anggota terhadap aplikasi yang disampaikan oleh INBAR kepada United Nations Forum on Forests (UNFF), United Nations Economics and Social Committee (UN ECOSOC), and United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). INBAR telah meminta status sebagai observer kepada UN ECOSOC, dan dengan pemberian status mi memungkinkan INBAR untuk hadir pada UNGA. INBAR juga telah memintakan status sebagai observer kepada UNCCD, dan secara prinsip UNCCD telah memberikan persetujuannya. INBAR juga telah meminta untuk menjadi Collaborative Partnership on Forest (CPF). Voting akan dilakukan tanggal 4-15 Mel 2015 dan diharapkan negara anggota INBAR dapat memberikan dukungannya.

9) Pada agenda terakhir, Dirjen INBAR menyampaikan mengenai penyelenggaraan Eco Forum Global di Gulyang, RRT tanggal 26-28 Juni 2015. Kegiatan mi dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah RRT, UNEP, International Red Cross, dan Kedubes Swiss di Beijing. Kegiatan mi akan terfokus pada pembahasan mengenai manfaat bambu terhadap para pengungsi dan displaced persons. 10) Dalam pertemuan tersebut, Dirjen INBAR beberapa kali menyampaikan permohonan agar negara anggota INBAR termasuk Indonesia dapat mendukung proposal INBAR, khususnya pencalonan INBAR sebagai observer di beberapa organisasi internasional seperti UN ECOSOC dan UNFF CPF. Pemberian status observer oleh UN ECOSOC dan UNCCD akan memberikan peran yang Iebih luas kepada INBAR untuk mengembangkan dan mempromosikan peran bambu dan rotan dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Dalam kaitan tersebut di atas, apabila tidak terdapat pertimbangan lain, kiranya Indonesia, sebagai negara anggota INBAR, dapat memberikan dukungan atas pencalonan INBAR di organisasi tersebut. 11) Demikian pula halnya dengan rencana pembentukan Technical Committee on Bamboo and Rattan di ISO. Diharapkan Indonesia dapat memberikan dukungan terhadap pembentukan komite ini. Apabila terbentuk komite mi akan menangani terminologi, klasifikasi, mengembangkan dan mengintegrasikan metode tes untuk bambu dan rotan serta menyediakan standar untuk perdagangan internasional bagi produk-produk yang berasal dari kedua tanaman tersebut. 12) Indonesia kiranya dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan INBAR, khususnya kegiatan pelatihan dan seminar yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kapasitas instansi terkait khususnya dalam mengembangkan industri rotan di tanah air. Informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dimaksud selalu disampaikan oleh INBAR kepada focal point Indonesia di Direktorat Perhutanan Sosial dan KBRI Beijing melalui email pada kesempatan pertama. b. Pembentukan ISO Technical Committee yang baru untuk bambu dan rotan yang diusulkan oleh RRT. Pembentukan Komite untuk bambu dan rotan dalam ISO mi akan sangat membantu untuk mengisi gap dalam perdagangan bambu dan rotan mengingat saat mi tidak tercakup dalam standar internasional yang sudah ada. Komite mi akan menangani terminologi, klasifikasi, mengembangkan dan mengintegrasikan metode tes untuk bambu dan rotan serta menyediakan standar untuk perdagangan internasional bagi produk-produk yang berasal dari kedua tanaman tersebut. Standar ISO yang baru dimaksud akan menguntungkan negara-negara produsen bambu dan rotan, termasuk Indonesia. Dalam kaitan tersebut, Dirjen INBAR, Dr. Hans Friederich mengharapkan agar Indonesia sebagai anggota INBAR dapat mendukung proposal

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 RRT atas pembentukan komite tersebut di ISO. Proses mi telah dimulai pada tanggal 22 Januari 2015 dan voting oleh anggota ISO akan berakhir pada April 2015. c. Sekretariat International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) menawarkan Aid Program on Capacity Building for Bamboo and Rattan Sustainable Development untuk Indonesia. Program mi disponsori oleh State Forestry Administration (SAF) Tiongkok serta dilaksanakan secara bersama oleh International Center for Bamboo and Rattan

(ICBR) dan INBAR. Indonesia diminta untuk menominasikan tiga atau empat kandidat, dan hanya dua peserta yang akan dipilih oleh panitia untuk mengikuti program dimaksud. Aid Program mi terdiri dan in-house framing dan kunjungan lapangan yang dilaksanakan selama dua minggu. Untuk tahun 2015, program diharapkan dapat dilkuti oleh 20 peserta dari berbagai negara dan setiap peserta akan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi perusahaan bambu serta mempelajari mengenai status pengembangan UKM bambu di Tiongkok. d. Sekretariat INBAR menyampaikan hal mengenai penyelenggaraan side event INBAR 'A Global Assessment of Bamboo and Rattan - case studies from three continents' yang akan dilaksanakan sela-sela pelaksanaan UN Forum on Forests (UNFF11) di

New York, tanggal 14 Mei 2015 pukul 13.30 - 15.00. Sekretariat INBAR mengharapkan agar negara-negara anggota INBAR, termasuk Indonesia dapat menginimkan wakilnya guna menghadini kegiatan dimaksud. Diharapkan delegasi Indonesia yang menghadini UNFFII dapat mengikuti side event dimaksud, guna memberikan dukungan kepada INBAR dalam mempromosikan peran bambu dan rotan dalam pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. e. Pada tanggal 6 Juli 2015 di Sekretariat INBAR Beijing telah dilaksanakan pertemuan the Second Council Working Group (WG) Meeting of the 10th INBAR Council. Pertemuan mi merupakan pertemuan WG kedua yang dilaksanakan setelah INBAR Council Meeting ke-9 di Addis Ababa, Ethiopia, November 2014. Pertemuan membahas beberapa agenda yaitu; i) Report on INBAR's work progress from March to June 2015; ii) Introduction to key events planned for July to September 2015; iii) Introduction to World Forestry Congress in South Africa; iv) Call for member countries' support to GA BAR and Bonn Challenge; v) any other business".

f. Beberapa kegiatan lain yang diikuti dan dilakukan oleh INBAR ada!ah World Bamboo Congress yang diselenggarakan oleh World Bamboo Organization di Korea, rencana kehadiran Dirjen INBAR pada SME Ministerial Meeting pada APEC 2015, 3 kursus pelatihan di bidang industri bambu, FAO World Forestry Congress, di Afrika Selatan. Global Forum for Agriculture Research (GFAR) di Bangkok, Regional Bamboo Conference di Buenos Aires, APEC Meeting for SMEs di Iloilo City, UNCCD COP 12 di Ankara, dan kursus pelatihan di bidang industri bambu, pengelolaan bambu, standanisasi bambu dan rotan di Afrika. Di samping itu, INBAR juga telah menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Bambu Sedunia namun masih dalam proses pengakuan oleh PBB. g. Pada tanggal 5 November 2015 di Sanya telah dilaksanakan pertemuan the Third 10th INBAR Council. Pertemuan Council Working Group (WG) Meeting of the membahas beberapa agenda yaitu; i) Report on INBAR's work progress from July to October 2015; ii) Launch of GABAR; iii) Call for member countries' to participate in UNFCCC COP 21 Paris; iv) Introduction to key events planned for 2016; v) any other business".

D. Pembukaan Pelatihan (Vocational Education) Tianjin Sino-Germany Vocational Technical College 1. Pada tanggal 21 Desember 2015, Duta Besar RI menghadiri dan membuka pelatihan (vocational education) bagi 43 peserta (33 munid dan 10 guru) yang berasal dari berbagai

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 11 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Tianjin Municipal Education Committee dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam kerangka kerjasama Sister Province antara Tianjin dan Jawa Timur. 2.

Dalam sambutannya Duta Besar RI mengatakan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas merupakan kegiatan yang sangat utama dalam suatu kerjasama dimanapun dan oleh siapapun. Kegiatan ml mengandung arti adanya kehendak dari para pihak untuk sating memberi satu sama lain dengan tujuan yang saling menguntungkan. Sehingga perlu didukung sepenuhnya.

3.

Kegiatan mi juga merupakan solusi bagi permasalahan yang selalu muncul dalam suatu proses investasi di Indonesia, yaitu kurangnya tenaga kerja terampil di Indonesia, sehingga dapat menghambat proses produksi dari jadwal yang sudah direncanakan dan bisa juga menjadi polemik yang tidak berkesudahan di masyarakat dan akhirnya membawa kerugian bagi investor.

4.

Kerjasama Sister Province/City antara Kota Tianjin dengan Jawa Timur merupakan kerjasama yang paling kreatif dalam menciptakan pola untuk mengisi kerjasama sehingga dapat meningkatkan hasil yang saling menguntungkan. Dengan rnelibatkan sektor privat yaitu investor dalam kegiatan ml merupakan jawaban bagi pemenuhan kebutuhan industri manufaktur yang akan dibangun di Jawa Timur. Kerjasama seperti mi, merupakan wujud nyata kerjasama Pemerintah, Pengusaha dan masyarakat luas. Hal inilah yang diharapkan dari kerjasama Sister Province tidak saja antara Kota Tianjin dengan Jawa Timur, tetapi juga sekiranya dapat dilaksanakan dengan provinsi lainnya yang telah menjalin kerjasama.

5.

Diharapkan ke 43 peserta memanfaatkan kesempatan mi sebaik-baiknya, dengan mengikuti dengan serius segala modul dan kurikulum pelatihan. Sebagai kegiatan yang pertama sekali dilaksanakan, keberhasilan peserta dan keberhasilan lernbaga penyelenggara akan menjadi tolok ukur kelanjutan kegiatan pelatihan mi selanjutnya pada masa mendatang.

IV. Menyelesaikan sengketa/kasus bisnis yang terjadi A. Kendala implementasi MoU antara State Grid dengan PLN 1. Jia Zhiqiang, Presiden (Direktur Eksekutif) China Electric Power Equipment and Technology (CET), subsidiary dari State Grid Corporation of China (SGCC), dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI melaporkan mengenai hambatan/kesulitan yang dialami oleh SGCC dalam menindakianjuti MoU on Transmission Development dengan PLN yang ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Beijing, tanggai 27 Maret 2015. 2.

Investasi SGCC yang direncanakan sebesar US$ 3,6 milyar metalui kerjasama dengan PLN berjalan dengan lambat dan tidak terdapat kemajuan sejak penandatanganan MoU pada bulan Maret 2015. MoU mi dihasilkan setelah melakukan pembahasan beberapa kali antara SGCC dan PLN pada bulan Januari 2015 di Jakarta dan Beijing serta pertemuan langsung antara Jia Zhiqiang dengan Dewan Direksi PLN bulan Februari 2015 yang menyepakati proyek kerjasama. Pada tanggal 10 Maret 2015, Menteri BUMN dan delegasi fkih mAncltInitlncli SGCC dan National Power Disoatchina and Control Center di Beijing.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 3.

SGCC merupakan perusahaan BUMN Tiongkok, dan merupakan perusahaan utilitas terbesar di dunia, dan dalam periode empat tahun terakhir menempati peringkat ke-tujuh dalam Fortune 500 Global. Lambatnya kemajuan tindak lanjut MoU ini sangat disayangkan oleh SGCC karena mereka telah siap melakukan investasi di Indonesia atas dasar pertimbangan hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik.

4.

lnvestasi ml rencananya akan dilaksanakan di Sulawesi dan Sumatera, dan telah mendapatkan persetujuan dari National Development and Reform Commission (NDRC) dan Ministry of Commerce RRT. Lambatnya kemajuan investasi mi mengakibatkan SGCC menghadapi tekanan dari Pemerintah RRT yang mengharapkan agar investasi dimaksud dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

5.

Investasi SGCC di Indonesia merupakan bagian dari investasi luar negeri mereka yang sebesar US$ 10 milyar, sehingga tidak berjalannya investasi di Indonesia tersebut sangat mempengaruhi performance perusahaan mi. Selama i, investasi SGCC di luar negeri seperti di Pakistan sebesar US$ 2 milyar berjalan dengan lancar dan cepat. Namun baru investasi di Indonesia yang berjalan lam bat dan minim kemajuan.

6.

SGCC telah berkomunikasi dengan PLN dan mendapatkan informasi bahwa PLN masih menunggu keputusan darl Kejaksaan Agung. Terkait hal mi, SGCC menanyakan legalitas MoU yang ditandatangan oleh kedua pihak pada Maret 2015 lalu, yang masih membutuhkan keputusan dari Kejaksaan Agung Indonesia. Sebagai informasi disampaikan bahwa di Tiongkok, MoU yang ditandatangan oleh BUMN dengan mitra asing selalu telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sehingga sah dan legal. Dalam hal mi, SGCC menanyakan apakah MoU yang ditandatangan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari instansi terkait di Pemerintah RI. SGCC mengharapkan dapat segera merealisasikan investasi mereka di Indonesia dan meminta agar PLN dapat menindakianjuti MoU dimaksud dalam waktu singkat.

7.

Diharapkan kiranya PLN dan instansi terkait lainnya dapat segera rnembantu tindak lanjut MoU kerjasama dimaksud secepatnya. Lambannya realisasi investasi mi akan berdampak pada image Indonesia di kalangan pebisnis Tiongkok dan tidak sejalan dengan semangat Pemerintah RI dalam menarik investor Tiongkok ke tanah air. Sebagaimana diketahui, Pemerintah RRT telah berkomitmen untuk mendorong BUMN berkualitas mereka untuk melakukan investasi di Indonesia, terutama dalam pembangunan proyek infrastruktur, energi, dan kelistrikan. OIeh karena itu, persetujuan yang diberikan oleh NDRC dan Ministry of Commerce kepada SGCC merefleksikan komitmen tersebut dan kiranya mendapatkan tanggapan positif dari Indonesia.

8.

Di samping itu, permintaan persetujuan dari Kejagung dalam tindak lanjut MoU ini juga menimbulkan pertanyaan dari SGCC mengenai keabsahan MoU yang ditandatangan tersebut. Untuk menghindari terjadinya kasus serupa, ke depan kiranya permasalahan legalitas dan keabsahan dari MoU yang akan ditandatangan oleh mitra asing dapat dipastikan terlebih dahulu agar implementasinya dapat dilakukan sesegera setelah penandatanganan perjanjian.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 B. Pembatalan Implementasi MOU Kerjasama Perikanan RI-RRT Kerjasama perikanan antara RI-RRT telah dilaksanakan selama hampir 20 tahun. Pelaku bisnis perikanan RRT mulai berinvestasi di sektor perikanan RI sejak tahun 2007 dan dilakukan antara lain dalam bentuk joint venture senilal US$ 620 juta. Investasi tersebut digunakan untuk membangun 11 basis perikanan dan kapal penangkap ikan yang mayoritas merupakan kapal pukat hela dan kapal pukat tank. 2.

RI-RRT telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama Perikanan RI-RRT pada tanggal 2 Oktober 2013 di Jakarta, pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut clari Memorandum tersebut, kedua negara telah melakukan penandatanganan Pengaturan Implementasi MOU Kerjasama Perikanan RI-RRT di Beijing pada tangga 14 Oktober 2014.

3.

Kerjasama perikanan ini kemudian mengalami kendala karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tanggal 3 November 2014 dan Nomor 57/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012.

4.

Pada tahun 2015 dikeluarkan beberapa peraturan baru yaitu: Penmen No. 1 tanggal 16 Januari 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ketiga jenis hasil laut tersebut dalam kondisi bertelur; Permen No. 2 tanggal 8 Januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls), pukat tank (seine trawls) di wilayah pengelolaan perikanan RI; Penmen No. 4 tanggal 15 Januari 2015 tentang larangan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI 714. Wilayah perikanan 714 merupakan daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bentelur (spawning ground). Wilayah 714 terletak di koordinat 126-132 derajat BT dan 4-6 derajat LS.

5.

Dengan diberlakukannya Permen-Permen baru tersebut maka MOU dan Pengaturan Implementasi MOU Kerjasama Perikanan RI-RRT telah dinyatakan batal demi hukum. Pengaturan implementasi akan disusun kembali setelah moratorium penerbitan izin usaha perikanan bagi kapal asing berakhir masa berlakunya.

6.

Peraturan ini mengakibatkan penahanan enam kapal dan 73 ABK Tiongkok yang terafiliasi dalam joint venture RI-RRT dan Peraturan Menteri Nomor 2/2015 mengenai pelarangan penggunaan alat pukat hela dan pukat tank. pihak RRT menilai bahwa hal mi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar pada pengusaha Tiongkok yaitu sebesar US$ 130 juta. Kerugian tersebut bertambah dengan masih ditahannya 24 ribu ton ikan senilai US$ 50 juta yang tidak dapat dikirim ke Tiongkok.

7.

Untuk itu, pihak Tiongkok meminta agar Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan dan hukum nasional mengenal investasi asing dan hukum internasional yang berlaku melindungi kepentingan dan hak hukum investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia, serta memberikan kompensasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut atas kerugian yang mereka derita sebagai akibat dari penerapan peraturan-peraturan dimaksud.

8.

Demikian pula halnya dengan penahanan 6 kapal dan 73 ABK Tiongkok di Indonesia, agar Dgrnrinfh Indrinpzin dnt mmstikn: 1 2danva keadilan vudisial: 2) meniamin hak

Laporan Kinerja KBRJ Beijing 2015 hukum dan keamanan ABK Tiongkok; 3) secara tepat menyelesaikan kasus penahanan kapal dan ABK dan; 4) menahan dirl untuk tidak melakukan tindakan ekstrim seperti menghancurkan kapal dimaksud. Tindakan seperti ini secara nyata akan mengganggu hubungan bilateral RI-RRT. Di samping itu, Tiongkok juga meminta agar Indonesia segera melepaskan ikan tangkap tersebut untuk mengurangi kerugian ekonomi yang diderita oleh para pengusaha Tiongkok. 9.

KKP dan Kementerian Pertanian RRT telah bertukar data kapal perikanan yang dibangun/berasal dari RRT. RRT menyampaikan data 343 kapal perikanan buatan RRT yang terdaftar di Kementerian Pertanian RRT untuk beninvestasi di wilayah RI. Setelah melakukan venifikasi dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap RI, ternyata hanya 143 kapal perikanan RRT yang mendapat izin beroperasi melalui skema Penanaman Modal Asing/Joint Venture. Ditjen Perikanan akan melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap kapal-kapal buatan RRT lainnya yang terdaftar sebagai non fasilitas milik perusahaan perikanan swasta nasional Indonesia.

10. Pada pertemuan Technical Committee on Maritime RI-RRT di Beijing tanggal 15-16 Januari 2015, KKP menyarankan untuk menunda pembahasan proposal Natuna Comprehensive Fisheries Base sampai dengan pemberlakuan upaya-upaya tata kelola perikanan baru yang lebih bertanggungjawab dan kredibel. Proposal ini pertama disampaikan oleh RRT pada pertemuan Joint Committee of Fisheries Cooperation antara KKP dengan Kementerian Pertanian RRT tahun 2014. Joint Committee mi dilaksanakan di bawah MOU Kerjasama Perikanan RI-RRT. 11. Banyak keluhan yang telah disampaikan oleh pihak RRT terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemenintah RI di bidang kelautan dan perikanan, yang dinyatakan telah mengakibatkan kerugian di pihak RRT. Keluhan yang disampaikan merupakan suara dan asosiasi perikanan Tiongkok yang disalurkan melalui Biro Perikanan - Kementerian Pertanian RRT. Para pengusaha perikanan Tiongkok merasakan langsung akibat dan pemberlakuan peraturan menteri tersebut,sehingga meminta perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan di Indonesia. Namun KBRI menyatakan bahwa kebijakan mi bertujuan untuk menata kembali pengelolaan laut dan perikanan, sehingga dapat lebih menguntungkan semua pihak dan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomis maupun lingkungan. 12. Dalam pertemuan antara Presiden RI dan Presiden RRT tanggal 26 Maret 2015, Presiden RI menyampaikan bahwa dengan berakhirnya moratorium akhir April 2015, Pemenintah RI akan mengeluarkan skema baru yang membuka kembali peluang investasi bagi semua pihak. Namun KKP memperpanjang moratorium sampai Oktober 2015. KKP masih melakukan pembahasan internal terkait skema investasi asing di sektor ml. Dari data yang ada jumlah ekspor seafood dari Indonesia ke RRT untuk periode Januari-Oktober 2014 sebesar US$ 83 juta. Sampai saat mi, belum terlihat akan dimulainya pembicaraan kelanjutan kerjasama perikanan tersebut 13. Sampai dengan saat mi Pemerintah RRT menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia untuk membicarakan kerja sama perikanan, khususnya setelah niasa moratorium berakhir.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 C. Pemberitahuan ditemukannya produk ekspor sarang walet Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan di pelabuhan Qingdao. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) melalui suratnya kepada KBRI Beijing nomor (2015) 297 tanggal 27 April 2015 menginformasikan mengenai ditemukannya produk ekspor sarang walet Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan RRT. Penemuan mi dilakukan oleh Custom Inspection Quarantine (CIQ) RRT terhadap satu paket produk sarang walet Indonesia yang masuk di pelabuhan Qingdao. Produk sarang walet tersebut mengandung nitrit melebih 40 mg/kg, di atas syarat yang ditetapkan oleh AQSIQ. Setiap produk ekspor sarang walet Indonesia ke Tiongkok dapat dipastikan memenuhi persyaratan yang diminta oleh AQSIQ sesuai Protokol yang ditandatangan kedua negara tahun 2012 guna menjamin kelancaran dan kesinambungan ekspor produk dimaksud ke Tiongkok. AQSIQ meminta agar Indonesia dapat memeriksa penyebab terjadinya kasus ini dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada AQSIQ, serta melakukan Iangkah efektif untuk mengendalikan kasus ml. 2.

Untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan proses ekspor sarang walet Indonesia ke Tiongkok yang baru dimulai pada Januari 2015, KBRI Beijing segera menyampaikan masalah mi kepada Badan karantina Kementerian Pertanian RI.

3.

Pihak Badan Karantina melaporkan hasil investigasinya, bahwa PT ESTA Indonesia sebagal pihak eksportir telah melengkapi ekspornya dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian/BBUSKP sesuai dengan yang dipersyaratkan. Menurut BBUSKP bahwa kandungan nitrit menunjukkan kadar dibawah standard maksimum. Pihak AQSIQ dapat menerima keterangan Badan Karantina beserta hasil laboratorium tersebut.

D. Kewajiban pembayaran social insurance untuk para pekerja asing pemegang visa kerja di RRT 1. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Social Security RRT telah mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban pembayaran social insurance untuk para pekerja asing pemegang visa kerja di RRT. Kebijakan tersebut termuat dalam Social Insurance Law yang dikeluarkan oleh Pemerintah RRT pada bulan Oktober 2010 dan mulai berlaku pada Oktober 2011. 2.

Dalam UU tersebut diatur kewajiban pekerja asing (ekspatriat) untuk mengikuti program jaminan sosial (social security) di RRT. Ekspatriat wajib membayar social security sebesar 10% dari gaji mereka, sementara perusahaan tempat bekerja membayarkan 33-40 % dan premi bulanan. Kontribusi social security yang dibayarkan oleh para pekerja asing dan perusahaan tersebut berbeda-beda di setiap kota. Sebagai contoh untuk Beijing dan Shanghai, jumlah kontribusi yang dibayarkan pegawai asing adalah sebesar RMB 1,289 (Rp. 2,57 juta) dan RMB 1,286 (Rp. 2,57 juta) tiap bulan. Sementara perusahaan membayarkan premi sebesar RMB 4,386,- (Rp. 8,77 juta) dan RMB 4,360,- (Rp. 8,72 juta) tiap bulan. Beberapa manfaat yang didapatkan oleh para ekspatriat yang mengikuti program mi meliputi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, tunjangan penganngguran, asuransi kehamilan, dan dana pensiun

3.

Meskipun demikian, belum terdapat kejelasan bagaimana pegawai asing dapat menikmati manfaat tersebut. Karenanya, banyak perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat merasa

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 keberatan terhadap pemberlakuan UU mi, termasuk New Victory (Shenyang Group) Real Estate Development Co., Ltd, anak perusahaan Ciputra Group. Keberatan tersebut antara lain dikarenakan dana pensiun yang dibayarkan oleh pegawai asing hanya dapat dinikmati setelah masa kerja mereka di RRT mencapai lebih dari 15 tahun. Apabila masa kerja mereka kurang dari 15 tahun, para pegawai asing tersebut tidak dapat menarik dana pensiun. Asuransi kehamilan hanya meng-cover satu kehamilan sejalan dengan kebijakan one child policy, sementara ekspatniat tidak terikat dengan kebijakan tersebut. Asuransi kesehatan yang diberikanpun hanya meliputi pemeriksaan kesehatan umum di rumahrumah sakit umum yang rata-rata tidak memiliki staf berbahasa Inggnis. 4.

Di samping itu, besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga menjadi beban tersendiri karena menambah pengeluaran perusahaan, terutama perusahaan asing. Perusahaan asing tersebut juga telah membayarkan jaminan sosial pegawai mereka di negara asal. Sehingga dalam hal mi, terjadi double pembayaran jaminan keamanan sosial pegawai asing.

5.

Sampai saat mi New Victory (Shenyang Group) Real Estate Development Co., Ltd belum membayarkan social security untuk pegawai Indonesia karena keberatan dengan besarnya jumlah yang dibayarkan dan skema asuransi yang dipandang tidak menguntungkan. Kelompok usaha Ciputra telah membayarkan asuransi untuk para pegawai Indonesia di Indonesia (Jamsostek). Namun demikian, pihak pemenintah daerah sudah berulangkali mengingatkan kelompok usaha Ciputra untuk membayar kewajiban tersebut. UU tersebut juga mengatur penerapan penalti bagi perusahaan yang tidak membayarkan social insurance pegawainya berupa denda sampai 3 kali dari jumlah kontribusi yang dibayarkan.

6.

Menurut pandangan KBRI, besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan yakni sebesar 33-40% sangat memberatkan perusahaan karena menambah biaya untuk pegawai. Di samping itu, tidak bisanya penanikan dana pensiun untuk pegawai asing yang bekerja di bawah 15 tahun menambah kesulitan tersendiri bagi perusahaan. Hal mi antara lain mengingat bahwa mayoritas masa kerja pegawai Indonesia di RRT kurang dari 15 tahun.

7.

Dalam kaitan tersebut, seining dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi dan investasi Indonesia-RRT, ke depan akan semakin banyak perusahaan Indonesia dan ekspatriat Indonesia di RRT. Kebijakan mi memberatkan perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Tiongkok. Dalam hal i, Indonesia mengharapkan agar RRT dapat mengecualikan pembayaran social insurance tersebut kepada perusahaan Indonesia. Apabila hal mi tidak dapat dilakukan, Indonesia mengharapkan dapat membuat persetujuan bilateral dengan RRT yang mengatur pembayaran social insurance ini. Alternatif penyelesaian melalui pembuatan perjanjian bilateral antar pemenintah mi cukup efektif dalam menghindari terjadinya pembayaran ganda social insurance ini, seperti yang dilakukan oleh Jerman, Korea Selatan, dan Denmark.

8.

KBRI Beijing telah menyampaikan keberatan atas pembenlakuan social insurance mi melalui surat kepada Kementerian SDM RRT dan brafaks kepada Kementenian Tenaga Kerja RI bulan Mei 2014. Pemerintah RRT melalui Kementenian SDM dan Social Security terbuka untuk membuat bilateral social insurance agreement dengan negara-negara asing. Kiranya posisi Pemenintah RRT mi dapat disikapi positif oleh Pemenintah RI untuk melindungi perusahaan Indonesia yang beninvestasi di RRT. Terlebih pada saat mi,

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Pemerintah RI sudah menghentikan pemberlakuan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) dengan RRT. E. Pertemuan dengan AQSIQ untuk Kiarifikasi Masalah Beras Plastik di Indonesia. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China ( AQSIQ) mempertanyakan isu beras pelastik yang merebak di tanah air, dan dikaitkan dengan kutipan "pernyataan" Menteri Perdagangan dalam media Jakarta Globe pada tanggal 20 Mei 2015, dengan judul Trade Minister Declares War on 'Plastic Rice'. Merebaknya kasus beras plastik di Indonesia, telah menyeret nama Tiongkok yang dimuat oleh salah satu media massa nasional yaitu Jakarta Globe, tanggal 20 Mei 2015, dengan judul Trade Minister Declares War on 'Plastic Rice'. Dalam tulisan tersebut disebutkan antara lain, pada alinea pertama: Indonesian authorities have vowed to crack down on the reported distribution of synthetic rice, said to be made with potato starch and toxic resin and imported from China. "I've asked my subordinates to look into any information regarding this 'plastic rice' from China," Trade Minister Rachmat Gobel said in Jakarta on Tuesday. 2.

Terhadap pernyataan tersebut, pihak Tiongkok irigin mengklarifikasi: - Apakah memang benar Bapak Menteri Perdagangan yang menyampaikan hal tersebut? - Apakah sudah ada bukti yang menjadi dasar pernyataan bahwa beras tersebut diimpor dari Tiongkok. - Kalau memang benar sudah ada bukti yang diperoleh, seyogyanya pihak otoritas Indonesia melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Tiongkok, sehingga bisa dilakukan penanganan secara bersama. - Kalau memang Bapak Menteri Perdagangan tidak mengeluarkan pernyataan tersebut, apa motif media tersebut mengeluarkan pernyataan seperti itu.

3.

Juga ditambahkan, bahwa sangat diharapkan agar seluruh stakeholders menggali fakta dalam rangka mencari kebenaran, sehingga masyarakat dan media mengetahui informasi yang sesungguhnya. Pemerintah Tiongkok sangat menyayangkan adanya aksi dari media yang menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta.

4.

AQSIQ mengemukakan bahwa hubungan perdagangan RRT dengan Indonesia sampai saat mi telah berjalan dengan baik, khususnya perdagangan produk pertanian pada tahun 2014 mencatat nilai lebih dan US$.3,88 milyar, diantaranya sebesar US$.2,85 milyar merupakan impor RRT dari Indonesia. Pernyataan tersebut di atas dapat mengganggu hubungan balk kedua negara, karena dapat merugikan nama balk RRT di lingkungan global. Pemerintah Tiongkok berharap agar otoritas Indonesia dan media mendorong kelancaran hubungan kerjasama kedua negara dan mengharapkan informasi selanjutnya dari pihak Indonesia terhadap penyelesaian masalah mi.

5.

Pada saat pertemuan KBRI Beijing dengan pihak AQSIQ, tanggal 25 Mei 2015, dijelaskan kronologis kasus beras plastik, mulai dari pembelian beras oleh seorang Ibu pedagang bubur di Bekasi - tindakan polisi yang telah menutup toko penjual beras plastik dan melakukan pemerikasaan terhadap pemilik dan pekerja - membawa sample beras untuk diuji di laboratorium BPOM dan PT Sucofindo. Disamping itu juga telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementenian Pertanian, Markas

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Besar Kepolisian dan Bea Cukai. Pada prinsipnya bahwa pihak otoritas Indonesia sangat serius untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah mi secara hukum. 6.

Memang hampir seluruh media massa baik di pusat maupun di daerah memuat masalah isu beras plastik mi. Namun sepanjang yang diketahui dari media massa besar yang terbit di Jakarta, tidak ada yang menyebutkan bahwa Menteri Perdagangan mengeluarkan pernyataan seperti yang dimuat oleh media Jakarta Globe. Beberapa berita yang dimuat oleh Kompas.com telah disampaikan, yaitu: - Tanggal 20 Mei 2015, 17.07, Rachmat Gobel menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan tidak pernah sekali pun mengeluarkan izin impor beras, sehingga perlu dilakukan pengusutan terkait asal muasal beras sintetis tersebut. "Kami enggak tahu beras sintesis itu asalnya dari mana, sumbernya juga belum jelas karena pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin impor beras.Kasus ml sedang kita pelajari dulu apakah beras itu betul ada unsur plastiknya atau tidak. Saat mi masih dalam tahap uji laboratorium,". - Tanggal 22 Mei 2015, 16.38, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum pernah mengeluarkan izin impor beras dari China. Hal mi terkait dengan beredarnya beras yang diduga mengandung plastik di Bekasi, Jawa Barat, yang diduga berasal dari impor. "Kami sendiri tidak mengetahui dan kami sedang menelusuri beras itu dari mana. - Tanggal 22 Mei 2015, 18.54,"Selama mi Kemendag tidak pernah mengeluarkan izin impor apalagi dari China. Kita tidak punya, tidak ada hubungan komunikasi untuk itu. Kita sedang pelajari apakah barang mi impor ilegal atau dalam negeri sendiri,". Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Menteri Perdagangan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat mengganggu hubungan baik kedua negara dan tidak tergesagesa menarik kesimpulan tanpa berdasarkan bukti hasil laboratorium dan penyidikan yang seksama.

7.

Sesuai dengan pemberitaan di media, juga telah disampaikan hasil sementara dan pengujian Laboratorium PT Sucofindo, bahwa dalam beras terbukti mengandung polyvinyl chloride, plastiser plastik seperti benzyl butyl phthalate (BBT), Bis 2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dan dilsononyl phthalate (DNIP). Dugaan sementara adalah kernungkinan besar beras palsu tersebut telah dicampur dengan beras ash. Ada beras yang bahan lain dan ada juga beras asli karena masih ada kandungan proteinnya.

8.

Pada akhir tanggapan, KBRI menyampaikan informasi bahwa disela pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade Meeting) APEC 2015 di Pulau Boracay, Fihipina, pada tanggal 24 Mei 2015, Menteri Perdagangan RI telah melakukan pertemuan secara bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Shouwen. Salah satu isu yang dibicarakan adalah masalah beras plastik. Kedua belah pihak sepakat untuk sahing membantu dalam mengatasi masalah beras plastikdi Indonesia.

9.

Mendengarkan penjelasan KBRI, pihak AQSIQ sangat mengapreslasi informasi dan penjelasan yang telah disampaikan dan mempunyai pandangan yang sama untuk terus secara bersama menjaga dan meningkatkan hubungan kerjasama ke depan. Pihak Tiongkok mengharapkan disampaikannya klarifikasi dari pihak Jakarta Globe tentang berita dengan judul Trade Minister Declares War on 'Plastic Rice'. Pihak RRT slap untuk membantu apabila terdapat hal-hal atau informasi yang dibutuhkan oleh pihak Indonesia

Laporan Kinerja KBRIBei7ing 2015 dari pihak Tiongkok. Juga diharapkan tetap menjalin komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan perdagangan kedua negara. Apabila ada sesuatu isu terkait dengan produk pertanianyang perlu mendapat perhatian atau kiarifikasi, agar segera sating memberitahukan. 10. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China(AQSIQ), adalah lembaga pemerintah setingkat Kementerian dibawah Dewan Negara yang bertugas untuk memeriksa keluar-masuknya komoditas, karantina kesehatan, karantina tanaman dan hewan, food safety-sertifikasi-akreditasi dan standarisasi ekspor-impor, demikian juga untuk administrasi pegakan hukumnya.Sebagai perlindungan konsumen, isu food safety semakinsangat sensitif bagi Tiongkok, khususnyasejak timbulnya skandal susu dan produk turunannya yang bermelamin yang merusak citra kualitas dan keamanan produk-produk RRT pada tahun 2008. Sehingga timbulnya tuduhan bahwa beras plastik yang diduga berasat dari Tiongkok merupakan suatu isu yang dapat mengganggu nama baik RRT. 11. Untuk memelihara dan meningkatkan hubungan baik kedua negara, kedua pihak harus tetap menjaga komunikasi yang baik, yang berimplikasi pada meningkatnya rasa sating percaya diantara para pejabat kedua negara. Untuk mendukung hat ini, sudah seharusnya segera dilakukan upaya menindaktanjuti kesepakatan yang dicapai pada pertemuan High Level Economy Dialogue pada bulan Januari 2015 talu yaitu dengan membentuk Working Group di bidang perdagangan. 12. Masalah mi juga menjadi petajaran bagi seluruh otoritas Indonesia untuk masa mendatang dalam menghadapi kasus domestik yang bersinggungan dengan negara lain, khususnya menyampaikan informasi secara terukur kepada media. Informasi yang disampaikan didukung oleh fakta atau hasil penyelidikan yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam hubungan antar negara. Hal mi terutama mengingat bahwa Tiongkok merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk pangan Indonesia, dan saat mi Indonesia masih berupaya untuk dapat memasukkan Iebih banyak lagi produk pangan dan pertanian ke Tiongkok seperti manggis, palm kernel expeller, dan pakan ternak. Kesemua produk tersebut masih dalam proses pemberian ijin di AQSIQ. V. Memfasilitasi business matchmaking A. Indonesia-China Chamber of Commerce (INACHAM) Untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di Tiongkok dipandang perlu melakukan sinergi dengan pengusaha Indonesia di RRT. KBRI tetah memfasilitasi pembentukan Indonesia-China Chamber of Commerce (INACHAM) di RRT yang akan beranggotakan pengusaha Indonesia. INACHAM akan bersifat terbuka dan inklusif, dan dapat menampung pengusaha kedua negara untuk memberikan kontribusi yang positif dalam hubungan RI-RRT. Proses administrasi pembentukan INACHAM masih bertangsung di Ministry of Civil Affairs (MCA) RRT. 2. Dengan pembentukan macham, pertemuan antara pengusaha RI dengan pengusaha RRT akan semakin intensif dilaksanakan, seperti melalui pemanfaatan kegiatan pameran baik di Tiongkok maupun di Indonesia.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 B. Industri Produk Halal di RRT Populasi umat muslim di RRT sebesar 23 juta, atau hanya 2 persen dari total populasi RRT.Mereka tersebar di berbagai wilayah, utamanya di Xinjiang, Ningxia, Gansu, Henan, Qinghai, Yunnan, Hebei, dan Shandong. Penyebaran mi mengakibatkan terbentuknya model distribusi produk halal yang tradisional dan juga menyebabkan industri makanan halal RRT sulit berkembang. Berdasarkan data State Ethnic Affairs Commission, sebanyak 97,3 persen dari 2400 kota dan kabupaten di RRT memiliki industri makanan halal, namun struktur industrinya sangat kecil. Salah satu wilayah yang sangat aktif dalam memasarkan produk halal adalah provinsi Ningxia. Pemerintah Ningxia mendorong para manufaktur makanan halal untuk ekspansi bisnisnya ke pasar halal dunia yang berkembang pesat. 2.

Pemerintah pusat Tiongkok memberikan perlakuan khusus dan mengalokasikan dana jutaan yuan untuk mengembangkan dan mengelola industri halal, guna menjadikan Ningxia sebagai pusat industri halal di Tiongkok. Namun demikian, produk makanan halal Tiongkok masih sangat sulit untuk ditenima oleh negara-negara muslim mengingat manufaktur produk halal Tiongkok sebagian besar adalah perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM). Di samping itu, di Tiongkok belum terdapat badan khusus nasional yang dapat mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh daerah masing-masing, sehingga terdapat beberapa jenis model sertifikat dan logo halal yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah dan komisi etnik.

3.

Pusat sertifikasi makanan halal pertama di RRT didinikan di Ningxia yaitu Ningxia Ha/al Food International Trade Certification Center. Hingga akhir tahun 2014, pusat sertifikasi ini telah mengeluarkan sertifikat untuk 100 perusahaan dan juga telah membentuk mutual recognition atas standarisasi makanan halal dengan 7 negara asing, termasuk Malaysia, Arab Saudi dan Mesir. Di samping masalah sertifikasi halal tingkat nasional, industri makanan halal RRT juga menghadapi kendala food safety mengingat negara mi belum memiliki standar keamanan produk halal taraf nasional.

4.

Pertumbuhan produk halal di RRT selama ini setiap tahunnya sekitar 10 persen. Perusahaan lokal yang bergerak di bidang produk halal tercatat sebesar 120.000 unit. Meski demikian, untuk ekspor impor produk halal jumlahnya sangat kecil, yakni hanya 0,1 persen dari total perdagangan produk halal dunia. Untuk ekspor produk halal hanya tercatat kurang dan US$100 juta.Diharapkan Pemerintah RRT dapat segera melakukan unifikasi standar produk halal pada tingkat nasional, agar terdapat keseragaman dan standard yang sama di setiap daerah.

5.

Meskipun penduduk muslim Tiongkok hanya 2%, namun mereka menawarkan pasar yang cukup besar yaitu 23 juta jiwa dan juga penduduk non-muslim Iainnya. Di Tiongkok, makanan halal dianggap sebagai makanan yang berkualitas dan sesuai untuk gaya hidup sehat. Oleh karena mi, tidak mengherankan apabila pertumbuhan industri makanan halal di RRT setiap tahunnya mencapai 10%, dan perdagangan makanan halal di Tiongkok mencapai lebih dan US$ 3 milyar.

6.

Pertumbuhan industri makanan halal dan masih kurang berkembangnya industri mi di Tiongkok merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat mengininikan produk makanan halal yang berkualitas dan memenuhi standar keamanan tinggi. Dalam upaya untuk mengenalkan produk halal Indonesia, kiranya instansi pemerintah dan pengusaha produk halal dapat aktif berpartisipasi setidaknya dalam dua pameran besar produk halal yang ................. .!....... ,....L......._.:4. . rIr' c'i-.;.-..-.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 and Trade Forum dan China (Qinghai) Internationa/Ha/al Food and Products Fair (CIHFPF). Pameran mi dilaksanakan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi dan produksi makanan halal di RRT. Sementara, publik Tiongkok belum mempunyal informasi yang cukup tentang produsen produk halal internasional. Untuk itu, pameran mi memberikan peluang bagi produsen makanan halal Indonesia untuk dapat menggarap pasar sektor i. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia dan Thailand telah ikut berpartisipasi dalam pameran dimaksud dengan menampilkan produk halal mereka. 7.

KBRI Beijing secara rutin menyampaikan informasi penyelenggaraan pameran ml kepada instansi terkait di Indonesia dan mendorong pengusaha Indonesia untuk menampilkan produk halal. Pemerintah Ningxia bahkan pernah menawarkan booth gratis untuk pengusaha Indonesia. Namun demikian, sayangnya tawaran tersebut belum dimanfaatkan dengan balk oleh instansi dan pengusaha dalam negeri. Untuk tahun mi, Kementerian Perdagangan diharapkan lebih aktif lagi mendatangkan para produsen makanan halal untuk berpartisipasi di setiap pameran yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh Pemerintah Daerah tersebut seperti China International Ha/al Food Expo di Yinchuan International Convention Center, Ningxia.

8.

Kerjasama di bidang sertifikasi halal yang sudah dijalin oleh Majelis Ulama Indonesia (yang telah memiliki sistem sertifikasi halal yang terstruktur dan terlembagakan secara nasional) dengan Ningxia Ha/al Food International Trade Certification Center ataupun China Islamic Association/CIA, (sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal) dapat segera ditindaklanjuti. Malaysia telah memiliki mekanisme kerjasama sertifikasi makanan halal dengan RRT melalui kesepakatan yang dicapai antara Department of Islamic Development of Malaysia dan SM International Wholesale (China) Center.

VI. Menyusun data economic intelegence untuk kepentingan stakeholders 1. KBRI telah memperbaharui data economic intelegence wilayah kerja dengan uraian sebagai berikut: Gambaran Umum 1.

NamaResmi

Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

2.

Hari Nasional

1 Oktober 1949

3.

Pembagian Administratif

23 provinsi, 5 daerah otonomi (Xinjiang, Tibet atau Xizang, Mongolia Dalam, Guangxi Zhuang, Ningxia), 4 kotamadya setingkat provinsi (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing), dan 2 Daerah Administrasi Khusus (Hong Kong, Macao)

4. Luas Wilayah

9.564.500 km2 atau 3.692.000 miI2 (ke-3 setelah Rusia dan Kanada)

5. Jumlah penduduk

1,376 miliarjiwa (est. 2015)

Laporan Kinerja KBRI Beijing 6. Perekonom Ian Daya : Batubara, minyak bumi, gas alam, tungsten, fosfat, bijih besi, tembaga, aluminium, emas, perak, uranium, mangan, timah, seng, graphit, fosfor, belerang, potasium, kalium

6.1.

Sumber Alam

6.2.

Ekspor

: US$ 2,15 triliun (2015)

6.3.

Komoditas Ekspor

industri, mesin-mesin : Elektronik, pakaian, mainan anak-anak, barangbarang alat rumah tangga, mobil, keramik, peralatan militer, teknologi informasi.

6.4.

Impor

US$ 1,59 triliun (2015)

6.5.

Komoditas Impor

Minyak bumi, LNG, minyak batubara, nikel, biji besi, pertanian.

6.6.

Volume Perdagangan

: US$ 3,74 triliun (2015)

6.7.

Surplus Perdagangan

:

6.8.

Mata Uang

: Renminbi/Yuan (RMB/CNY)

6.9.

GDP (Nominal)

: US$ 11,38 triliun (2015)

6.10.

GDP (PPP)

: US$ 19,51 triliun (2015)

6.11.

Pertumbuhan GDP (Nominal)

6.12.

GDP per Kapita (Nominal)

6.13.

GDP per Kapita (PPP)

6.13.

lnflasi

6.14.

Cadangan Devisa

US$ 560 miliar (2015)

6,9%(2015)

: US$ 8.016 (2015)

US$ 11,384 (2015)

: 1,85% (2015) US$ 3,33 triliun (2015)

nabati, produk

2015

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 6.15.

FDI

: US$ 126,27 miliar (2015)

6.16.

ODI

US$ 118 miliar (2015)

6.17.

ODI M&A

6.18.

Penerimaan Pajak

: US$ 111,9 miliar (2015) US$ 1,69 triliun (2015)

2.

Selama periode 35 tahun terakhir semenjak dimulainya kebijakan reformasi clan openingup, RRT telah 'menjelma' menjadi kekuatan ekonomi besar dunia yang sangat diperhitungkan di perekonomian internasional. Lebih lanjut, dengan didukung oleh cadangan devisanya yang mencapai US$ 3,3 trilyun clan GDP sebesar US$ 11,38 trilyun (data tahun 2014), RRT telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, sesudah Amerika Serikat (AS). Banyak pihak meramalkan bahwa pada tahun 2020, RRT akan mampu menyalip AS sebagai perekonomian terbesar di dunia.

3.

Menurut data Biro Statistik Nasional RRT, pertumbuhan ekomoni RRT tahun 2015 adalah sebesar 6,9%, turun dari 7,3% pada tahun 2014. Pertumbuhan mi merupakan yang terendah selama 25 tahun terakhir. Namun pertumbuhan mi masih dalam kisaran yang wajar, dari target Pemerintah sebesar 7%. Untuk pertama sekali, kontribusi sektor jasa sebesar 50,5% dari pertumbuhan GDP, ditambah industri manufaktur sebesar 40,5% clan industri pertanian sebesar 9%.

4.

Ekspor clan industri, khususnya industri berat tidak lagi menjadi penggerak utama pertumbuhan nasional, sekarang sudah beralih kepada investasi infrastruktur publik, industri dengan nilai tambah yang tinggi, sistem elektronik, e-commerce, yang menggerakkan pertumbuhan.

5.

Menurut data Bea Cukai, total volume ekspor clan impor Tiongkok pada tahun 2015 adalah sebesar 24.59 trilyun yuan (US$ 3.74 triliun) turun 7% dari periode yang sama di tahun 2014. Ekspor sebesar 14,14 triliun yuan (US$ 2.15 triliun), turun 1,8% dari akhir tahun 2014, penurunan pertama sejak 2010. Impor turun 13,2% menjadi 10,45 triliun yuan (US$ 1.59 triliun). Kenaikan perdagangan mencapai 56.7% dari akhir tahun 2014 menjadi 3.96 trilyun Yuan.

6.

Perdagangan Tiongkok melalul masa yang sulit clan rumit pada tahun 2015. Penurunan ganda pada ekspor clan impor dikarenakan melambatnya ekonomi di seluruh dunia. Pelemahan impor ml sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga komoditas clan juga melemahnya permintaan. Knisis keuangan pada tahun 2008 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Tiongkok masih menghadapi tantangan dalam hal perdagangan. Ekspor akan menghadapi tekanan luar biasa di kwartal pertama tahun mi. Volume perdagangan Tiongkok tahun 2016 akan tetap pada tingkat yang sama seperti tahun lalu. Tiongkok akan masih tetap nomor satu di perdagangan bilateral. Sumber perdagangan baru seperti e-commerce akan tumbuh di tahun 2016.

7.

Terkait dengan perdagangan bilateral antara RI-RRT, dalam kurun waktu tahun 2012-2014, neraca perdagangan RI-RRT mencatat defisit untuk Indonesia yang nhlamnya semakin naik dari tahun ke tahun, seperti tertera dalam tabel dibawah ini. M ilyar Neraca Total Import Tahun Export Perdagangan US$ 66,32 - US$ 2,26 US$ 34,29 2012 US$ 32,03 US$ 68,41 - US$ 5,47 US$ 36,94 US$ 31,47 2013 -US$ 14,54 US$ 63,58 US$ 36,09 US$ 24,52 2014 Sumber: General Administration of Custom of China

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Kenaikan defisit mi antara lain dikarenakan berkurangnya volume ekspor Indonesia sebagai akibat dari penurunan permintaan produk karena pelemahan ekonomi RRT yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini, serta pelarangan ekspor mineral mentah Indonesia mulai awal Januari 2014 sebagai implementasi dari UU No. 4/2009. Selama mi, mineral mentah seperti nickel, bauksit, zircon dli merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Tiongkok. 9. Total perdagangan RI-RRT sampai dengan bulan Oktober 2015 (data s.d. akhir Desember 2015 belum tersedia) dan dibandingkan dengan bulan Oktober 2014 adalah: Oktober

Export

Import

Total

2014 2015

US$ 20,78 US$ 16,20 (-22,03%)

US$ 31,86 US$ 28,73 (-9,8%)

US$ 52,64 US$ 44,94 (-14,6%)

M ilyar Neraca Perdagangan - US$ 11,08 - US$ 12,53

10. Menurut data Bank Sentral, cadangan devisa Tiongkok turun US$ 107.9 milyar pada bulan Desember 2015 (penurunan bulanan yang tertajam), sehingga menjadi US$ 3,33 triliun pada akhir tahun 2015. mi merupakan level terendah dalam lebih dari tiga tahun. Penurunan selama tahun 2015 lebih dan US$ 512 milyar. 11. Departemen Perdagangan pada tanggal 14 Januari 2016 mengatakan investasi Asing Langsung (FDI) ke Tiongkok senilai US$126.27 milyar tahun pada tahun 2015, naik 6.4% dari tahun sebelumnya. Investasi asing dalam industri jasa naik 17.3. 12. Investasi langsung luar negeri (ODI) RRT non-keuangan semua tercatat sebesar US$118 milyar tinggi pada tahun 2015. Lima tahun yang lalu hanya berjumlah US$59 milyar. Laporan terbaru Dealogic, sebuah penyedia informasi investasi internasional mengatakan outbound M&A Tiongkok berturut turut meningkat untuk yang ke-6 kalinya mencapai rekor US$1 11 .9 milyar pada tahun 2015, untuk pertama kaiinya melewati US$100 milyar. 13. Eropa merupakan wiiayah yang paling ditargetkan untuk akuisisi dan hampir sepertiga dan total outbound M&A, senilai US$ 31.3 milyar meialui 136 penawaran pada tahun 2015 dan rekor level tertinggi dalam volume dan aktifitas. Teknologi merupakan sektor yang paling ditargetkan outbound M&A Tiongkok dengan rekor tertinggi US$1 8,8 miliar di tahun 2015, naik 87% dari tahun 2014 (US$10.1 milyar). Baidu Inc, Alibaba Group dan Tencent Holdings yang dikenal sebagai BAT, trio koiektif internet Tiongkok, bersama-sama telah mencapai aset senilai US$ 34.9 milyar meialui 96 perjanjian M&A pada tahun 2015, baik di dalam maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang listed di AS teiah mengumumkan perjanjian privat senilai US$ 33.5 miliar pada tahun 2015, melebihi dan semua rekor tahun-tahun sebelumnya. 14. Menurut data dari kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah rencana/komitmen investasi RRT di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar US$ 22,2 milyar. Karakter investasi RRT dibagi atas RRT dan RRT bergabung dengan negara lain. Adapun realisasi investasi RRT sampai dengan akhir Desember 2015 dan dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: J uta % Jan - Des 2015 Jan - Des 2014 Realisasi Investasi No. - 21,46% US$ 628,337 US$ 800,029 RRT 1 +129,14% US$ 1.535.837 US$ 670.242 RRT + Negara lain 2 +47,19% US$ 2.164.174 US$ 1.470,271 Total 15. Pendapatan pajak RRT yang dikumpuIkan pada tahun 2015 adalah sebesar 11,06trufl

Laporan Kinerja KBRI Beijing

f

2015

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun terakhir. Pajak dan industri tersier sebesar 54,8% dari total, naik 1.3 poin persentase dari tahun sebelumnya dan 9,7 poin persentase lebih tinggi dari sektor sekunder. Angka pertumbuhan dari pajak sektor tersier adalah 7.6%, 5.5 persentase poin lebih tinggi dari sektor sekunder. Sektor perdagangan jasa modern berkembang dengan baik tahun lalu, khususnya perangkat lunak dan jasa teknologi informasi. 16. Konsumsi dalam negeri telah menjadi sebuah kekuatan besar yang mengendalikan pertumbuhan ekonomi, berkat upaya pemerintah melakukani restrukturisasi ekonomi. Menunut data dari Biro Statistik Nasional RRT, konsumsi memberikan kontribusi 66.4% pada GDP pada tahun 2015, naik 15.4 poin persen dari tahun 2014. Konsumsi telah panau titik terang bagi ekonomi RRT, yang sedang menurun disebabkan oleh melambatnya investasi dan ekspor yang jatuh. 17. RRT merupakan negara yang mempunyai jaringan kereta api berkecepatan tinggi terbesar di dunia, dengan panjang jalur operasi sepanjang 19.000 km pada akhir tahun 2015, yang merupakan 60% dari total dunia. Pada tahun 2010, panjangnya masih sekitar 8,358 km. VII. Menindakianjuti inquiry bisnis (perdagangan) Selama tahun 2015, KBRI telah menerima kunjungan dari beberapa perusahaan setempat yang ingin membangun hubungan perdagangan dengan pengusaha Indonesia dalam berbagai komoditi. 2.

Seperti Kunlun Energy Investment Shandong Co. Ltd, merupakan perusahaan yang tendaftan di bursa Hong Kong dengan nilai pasar lebih dan HK$ 100 milyan dengan bisnis utama di sektor gas alam, membutuhkan pasokan LNG dan untuk itu berkeinginan mengimpon LNG dari Indonesia. Pembelian gas mi akan dilakukan oleh anak perusahaan mereka, Kunlun Energy Investment Shandong Co. Ltd yang bergerak di bidang perdagangan LNG internasional, penyimpanan dan transportasi LNG. Saat mi mereka memiliki tiga kilang gas yang terletak di Jiangsu, Hebei, dan Liaoning. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KBRI Beijing telah meminta bantuan instansi/BUMN terkait untuk dapat membenikan infonmasi mengenai prosedur pembelian LNG dari Indonesia kepada perusahaan dimaksud.

3.

Berikut daftar beberapa perusahaan yang ingin mempunyai hubungan usaha perdagangan dengan pengusaha Indonesia: No.

Company name

Discussion Content

1.

Yuxin Machinery Co. Ltd

Pasar mesin di Indonesia.

2.

China National Building Material Group

Kerjasama bahan bangunan dan perumahan menggunakan teknik baru.

3.

Techtone

Pasar solar energi di Indonesia.

4.

SGMW

Pasar mobil di Indonesia

5.

Xin Fadi Wholesale Market

Kerjasama untuk berkembang usaha wholesale market di Indonesia.

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 6.

Zheng Zhou Yu Tong Heavy Industries

Memperkenakan perusahaan YuTong dan mencari kesempatan untuk masuk pasar Indonesia.

7.

Hareon solar

Mencari informasi tentang pasar energi solar.

8.

Dagong Overseas Investment Rating Company and Financial service. Co. Ltd

9.

Zhongmin Group

Peluang pasar di sektor high-tech, produkproduk pertanian.

10.

TBEA

Peluang pasar dibidang Power transformation dan distribution.

11.

Citilink

Minta bantuan KBRI untuk merealisasikan rencana berkunjung ke CAAC Beijing dalam hal perizinan penerbangan.

12.

CIDFE (Beijing International Import Food Expo)

Memperkenalkan Expo ini dan melakukan kerjasama antara kedua pihak.

13.

China Agricultural Wholesale Market Association (CAWA)

Kerja sama di bidang pemasaran produk-produk pertanian.

VIII. Menindakianjuti minat investasi pengusaha di negara akreditasi dan sebaliknya 1. RRT dengan kemampuan ekonomi terbesar kedua dunia saat mi setelah AS terus mendorong para pengusahanya untuk memperluas kegiatan usahanya ke luar negeri dengan kebijakan go global. Beberapa kemudahan diberikan kepada para pengusaha, seperti ijmn untuk melakukan investasi di luar negeri, pendanaan murah dari perbankan. Kebijakan mi tidak terlepas dari upaya untuk mengatasi kelebihan produksi dalam negeri. Tiongkok akan mengejar proyek infrastruktur di berbagai negara dengan menawarkan dana murah (bunga 2% dengan jangka waktu 40-50 tahun) dengan syarat memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi tersebut. 2.

Berikut daftar beberapa perusahaan yang ingin melakukan investasi dan bermitra dengan pengusaha Indonesia: 1.

China Fortune Land Development

Kesempatan untuk investasi di Indonesia.

2.

China Geo - Engineering Corporation International

Membicarakan mengenai kerjasama potensial untuk investasi di Indonesia

3.

Guo Du Construction Group

Peluang membangun bangunan tradisional yang memiliki ciri khas China

4.

Pacific Construction Group

Membutuhkan informasi tentang iklim dan peluang investasi di Indonesia, khususnya proyek-proyek EPC.

yang

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 5.

Investment in a Beijing Co., Membutuhkan informasi tentangiklim dan Ltd peluang investasi di Indonesia di sektor infrastruktur.

6.

New Hope Group

Sudah investasi di Indonesia di bidang Pakan ternak. Ingin mengembangkan pertanian.

usaha

di

bidang

7.

JZEG

Kerjasama di bidang energi dan migas.

8.

CSIC

Peluang kerjasama di bidang Minyak dan Gas

9.

Sinopec Petroleum Enginneering & Construction Shengli Corporation

Eksplorasi sumber daya rninyak di laut.

10.

Zhongmin Group

Kerjasama Investasi infrastruktur.

II.

Wujiang Weihua Textile Co., Ltd

Rencana investasi di Indonesia.

12.

TBEA

Keinginan untuk investasi di Indonesia di sektor energi terbarukan (solar).

13.

China International Cooperation and exchange Group

Investasi lahan di bidang perhotelan pariwisata di Indonesia pulau Bintan.

14.

Council for Promoting SouthSouth Cooperation

Rencana akan mimimpn satu tim investor datang ke Indonesia pada bulan April 2016.

15.

National Development and Reform Commission (NDRC)

Mengumpulkan data-data kebijakan, proyek, statistic Indonesia untuk menulis buku laporan investasi 2015.

16.

SEPCO Ill Electric Power Construction Cooperation

Melakukan kerjasama di Power plants, thermal, new energy di Indonesia.

17.

Liaoning People's Association Partisipasi dalam acara "2015 ASEAN Countries Ambassdor Lecture Tour" in ShenYang. for Friendship with Foreign Countries

18.

FAQ Chong Qing

peningkatan Membicarakan Chongqing dan Indonesia

19.

International Green Economy Association

Meminta KBRI untuk mengecek kebenaran sertifikat proyek dari perusahaan AMJ.

20.

China Export & Credit Insurance Corporation

Potensi dan kesempatan untuk investasi di Indonesia.

RI-RRT

di

kerja

sektor

sama

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 21.

China Mining

Mendengar saran dan masukan dari KBRI untuk mengadakan congress pada tgl. 201h -23rd oktober 2015.

22.

Sinosure

Mencari kesempatan untuk melakukan kerjasama di bidang asuransi dan pendanaan.

23.

Aivi Investment Consultant (Beijing ) Co., Ltd

Meminta bantuan dari KBRI, 1. Mendapat informasi di bidang power, Infrastrutur, pertanian dan lain-lain.2. Dari Perusahaan mi bisa membantu untuk mengurnpulkan perusahaan China.

24.

Junlun Petroleum

Membuka pasar bisnis di bidang minyak tradisional, meningkatkan efisien di oilfields yield tradisional.

25.

Shan Dong Mingyuan International Information Development Group

Training tenaga kerja di bidang listrik, energy, telekomunikasi dan pendidikan lain-lain.

26.

CIMC Enric Holding Limited

Investasi langsung di bidang equipment energi, mendengar kebijakan investasi Indonesia.

27.

XJ Group Corporation

Mendengar saran dan mencari dukungan dan KBRI kususnya di bidang membangun power plant.

28.

Sany Heavy Industry

1. Kesempatan investasi di Indonesia 2. Undangan untuk Pak Dubes berkunjung ke Sany Industrial Park.

29.

FAO Chengdu

Menjalinan hubungan sister city, budaya, perdagangan dan olahraga antara Chengdu dengan Indonesia.

30.

Kunlun Energi Investment ShanDong

Kesempatan kerjasama dalam ekspor LNG.

31.

FAO Yunnan

32.

UNIQ Brand Management

Rencana akan membuka Rep-Office di Jakarta.

33.

China EXIM Bank

1. Men perdalam kerjasama dengan National Development Planning Agency dan perbankan Indonesia

Keikutsertaan Indonesia pada The 3rd ChinaSouth Asia Expo and the 23rd Kunming Import & Export Commodities Fair.

2. Membuat Draft Three to Five Year Finance Cooperation Plan 3. List Proyek

LaporanKinerjaKBRlBeijing 12015 34.

Fu Hai Group

Rencana pengembangan usaha melakukan investasi di Provinsi Jambi.

35.

CGGC (China Gezhouba Group)

Membicarakan potensi kerjasama antara RIRRT

35.

Farlim Holding SDN. BHD.

Membicarakan rencana proyek yang akan dikembangkan oleh Indonesia di RRT.

36.

Global Business Development

Survei dan mencari kesempatan untuk bekerjasama di bidang ekonomi dan finansial.

37.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

Peluang pendanaan proyek-proyek di Indonesia.

38.

China International Marine Container (CIMC)

Kerja sama Indonesia.

39.

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering.

Sudah investasi di Indonesia.

dengan pengusaha

Peluang pengembangan usaha konstruksi, property dan finansial.

dengan

terkait di

di

bidang

IX. Mengembangkan jejaring kerja dalam rangka mendukung peningkatan perdagangan dan investasi A. Promosi Proyek Infrastruktur di Kantor Pusat Perusahaan SANY Group. Duta Besar LBBP RI Beijing telah melakukan paparan mengenai proyek infrastruktur Indonesia tahun 2015-2019, pada tanggal 8 April 2015, di kantor perusahaan SAN'( Heavy Industry Group dihadapan jajaran pimpinan perusahaan yang dikepalai oleh Chief Financial Officer (CFO), Mr. David Duan. Duta Besar RI menyampaikan mengenai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk periode 2015-2019 di berbagai daerah di tanah air. Proyek infrastruktur tersebut antara lain meliputi pembangunan pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, bandara, tol laut, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pembangkit listrik. 2. Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan proyek infrastruktur dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7%-8% pada periode 20172019, Indonesia harus melaksanakan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Untuk itulah, Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan sejumlah proyek dan secara giat mengundang investor asing untuk terlibat dalam pembangunan proyek-proyek dimaksud. 3. Duta Besar RI menegaskan mengenai pentingnya keterlibatan investor dalam pembangunan sejumlah proyek dimaksud. Hal mi antara lain dikarenakan Pemerintah Indonesia hanya dapat mendanai 25% dan US$ 460 milyar kebutuhan pembangunan proyek dimaksud. Untuk sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari investor asing maupun lembaga keuangan regional dan multilateral seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan lainnya. 4. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan iklim investasi di tanah air antara lain mfIlIIi nnvAderhanaan roses Deriiinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

5.

6.

B.

Penyederhanaan ini sangat signifkan dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus ijin investasi di Indonesia. Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus memperbaikiiklim investasi secara berkesinambungan untuk menciptakan rasa nyaman bagi investor asing dalam melakukan bisnis di Indonesia. Mr. David Duan menyatakan bahwa SANY memandang penting Indonesia sebagai salah satu ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara. Sebagal perusahaan swasta penghasil alat berat terbesar di RRT dan nomor 5 lima dunia, SANY telah terlibat dalam pembangunan jembatan Suramadu dan saat mi juga mempunyal kantor cabang di Jakarta dengan jumlah pegawai sebanyak 300 orang. Dalam bidang alat berat, SANY berencana membangun pabrik di Karawang untuk memproduksi alat dimaksud. Ke depan, seiring dengan perluasan sektor bisnis SANY dalam bidang energi dan pertambangan, perusahaan mi juga berencana melakukan investasi di Indonesia di kedua sektor tersebut. SANY memiliki kemampuan dan teknologi untuk terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia balk sebagai investor, constructor, maupun operator. Untuk ml, Presiden SANY Group, Tang Xiuguo akan berkunjung ke Indonesia pada akhir Mel atau awal Juni 2015 untuk melakukan penjajakan investasi dimaksud. Informasi mengenai kunjungan Presiden SANY dimaksud akan kami sampaikan kemudian dan mohon kiranya selama berada di Jakarta, Kepala BKPM dapat menemui delegasi dimaksud. Menghadiri International Workshop Companies' Sustainable Development in the Context of One Belt and One Road Initiative

1. KBRI Beijing telah berpartisipasi pada International Workshop Companies' Sustainable Development in the Context of One Belt and One Road Initiative yang dilaksanakan di Beijing, tanggal 17 April 2015. Kegiatan mi dilaksanakan oleh China International Contractors Association (C H INCA) untuk membantu perusahaan konstruksi Tiongkok dalam memahami inisiatif One Belt One Road yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping dan tukar menukar pengalaman serta informasi mengenai pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya balk di dalam maupun di luar negeri. 2.

Workshop dimaksud dihadiri oleh sekitar90 perusahaan konstruksi Tiongkok. Beberapa perusahaan merupakan perwakilan dari perusahaan konstruksi besar BUMN seperti China Harbour Engineering Corporation (CHEC), China Road and Bridge Corporation (CRBC), China Railway Construction Corporation (CRCC), China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), China Communication Construction Company Ltd (CCCC) serta perwakilan dari United Nations Development Program (UNDP) dan World Wildlife Fund (WWF).

3.

One Belt One Road merupakan konsep kerjasama yang inklusif dan melibatkan banyak negara. Semua negara ingin menggunakan jalur mi untuk mengembangkan ekonomi dalam negeri masing-masing, dan untuk itu RRT bersikap terbuka terhadap semua masukan dan tanggapan dari negara yang masuk dalam jalur dimaksud. Wakil dari UNDP dan WWF menegaskan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok ke luar negeri harus berlandaskan pada upaya untuk mejaga dan memelihara Iingkungan di negara tersebut. Apabila prinsip mi tidak dijalankan, tidak hanya mengganggu bisnis mereka, tetapi juga dapat merusak citra perusahaan konstruksi Tiongkok.

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015 4.

KBRI Beijing menyampaikan harapan agar kontraktor Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia dapat ikut berkontribusi pada penciptaan green economy dan perlindungan Iingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Keterlibatan perusahaan tersebut dapat dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility.

5.

Disampaikan pula bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip ramah Iingkungan. Strategi pembangunan nasional Indonesia diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Hal mi harus dilaksanakan oleh seluruh aktor ekonomi dan kalangan masyarakat lain dan untuk ini diperlukan kemitraan yang kuat antara swasta dan pemerintah melalui public private partnership.

6. Inisiatif One Belt One Road yang merupakan perpaduan dari Silk Economic Road dan 21stCentury Maritime Silk Road akan menciptakan peluang besar bagi perusahaan konstruksi RRT dalam melakukan investasi di luar negeri. OIeh karena itu, perusahaan RRT yang berinvestasi keluar negeri harus melakukan usahanya dengan memperhatikan regulasi dan hukum di negara setempat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengikuti budaya lokal. C. Menghadiri Zhejiang Belt and Road Projects Matchmaking Symposium, 1. KBRI Beijing telah berpartisipasi pada Zhejiang Belt and Road Projects Matchmaking Symposium yang dilaksanakan di Beijing, tanggal 28 April 2015. Kegiatan mi dilaksanakan oleh Department of Commerce Provinsi Zhejiang untuk mempromosikan inisiatif One Belt One Road Presiden Xi Jinping kepada pengusaha Zheijiang dan mendorong pengusaha provinsi mi untuk terlibat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan di sepanjang jalur One Belt One Road tersebut. Kegiatan mi dihadiri oleh sekitar 100 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, namun utamanya adalah perusahaan konstruksi dan energi, serta perwakilan dari beberapa Kedubes asing di Beijing, Kementerian Perdagangan RRT, Sinosure, China Development Bank ( CDB), Exim Bank, dan Sinosure. 2.

Inisitiaf One Belt One Road oleh Presiden Xi Jinping mi mempunyai arti signifkan dalam menghubungkan Asia dan Eropa yang didiami oleh 4,4 milyar penduduk dan dengan kemampuan GDP nominal mencapai USD 35 trilyun (2013). One Belt One Road akan menciptakan peluang pembangunan infrastruktur di sepanjang jalur yang dilalui, dan pada gilirannya akan mendorong Iancarnya pergerakan orang, barang, modal, dan jasa serta meningkatkan kerjasama di kawasan.

3.

Inisiatif One Belt One Road akan memprioritaskan beberapa sektor seperti: a) infrastruktur dan kawasan industri untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, b) energi dan sumber daya alam untuk memproses mineral mentah, c) kerjasama keuangan diantaranya melalui pendirian institusi keuangan di negara-negara yang dilalui oleh jalur tersebut, d) konservasi energi, dan e) pertukaran budaya melalui kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan, seni. Pembiayaan untuk kerjasama dan proyek mi dapat dilakukan dengan memanfaatkan pinjaman yang tersedia melalui Preferential Buyers' Credit (PBC), ASEAN Maritime Fund, dan Silk Road Fund Corp (SRFC).

4.

Presiden China-ASEAN Fund memaparkan mengenai bantuan pendanaan yang dapat diberikan oleh lembaga mi kepada BUMN dan swasta Tiongkok untuk melaksanakan Drovek di Iuar necieri. CAF yang didirikan pada tahun 2009 memilliki modal offshore dalam

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 bentuk private equity loans sebesar US$ 10 milyar, dan pendanaannya dikelola oleh China Exim Bank. Sejak tahun 2010, CAF telah mendanai 10 proyek di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pendanaan CAF tidak terbatas pada sektor infrastruktur, tetapi juga ke banyak sektor lain seperti energi dan pertambangan. 5.

Untuk memanfaatkan kesempatan ini, KBRI Beijing telah memaparkan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk periode 2015-2019. Proyek tersebut meliputi pembangunan pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, bandara, tol laut, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pembangkit listrik. Pembangunan proyek infrastruktur tersebut dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%-8% pada tahun 2017-2019.

6. Untuk mendorong investor asing menanamkan modal di Indonesia, Pemerintah RI telah melakukan perbaikan iklim investasi diantaranya melalui pembentukan One Stop Services (OSS). Melalui sistem mi, investor akan mendapatkan Iayanan ijin yang cepat, transparan, dan sederhana. Penyederhanaan mi sangat signifkan dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus ijin investasi di Indonesia. Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus memperbaiki iklim investasi secara berkesinambungan untuk menciptakan rasa nyaman bagi investor asing dalam melakukan bisnis di Indonesia. 7. Penyelenggaraan kegiatan serupa merupakan kesempatan yang baik bagi KBRI Beijing untuk dapat mempromosikan proyek infrastruktur prioritas Indonesia kepada para perusahaan BUMN ataupun swasta Tiongkok. Hal ml, terutama mengingat Indonesia merupakan salah satu jalur yang dilalui dalam inisiatif One Belt One Road dan komitmen tinggi Pemerintah RRT untuk dapat membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia. D.

Pelaksanaan Market Sounding of Indonesia's PPP Infrastructure Projects dan Business Forum di Beijing tanggal 13-14 Mei 2015 Pada tanggal 13-14 Mei 2015, di Beijing telah dilaksanakan rangkaian kegiatan promosi investasi di Indonesia yaitu Market Sounding of Indonesia's PPP Infrastructure Projects dan Business Forum. Market Sounding dilaksanakan atas kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan KBRI Beijing untuk mempromosikan (market sounding) proyek-proyek infrastruktur dengan status ready to offer. Sedangkan Business Forum dilaksanakan melalul kerjasama antara BKPM, KBRI Beijing, dengan Bank of China untuk mempromosikan proyek infrastruktur di Indonesia serta potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah.

Market Sounding 2.

Kegiatan Market Sounding dihadiri oleh sekitar 100 pengusaha infrastruktur dan kelistrikan Tiongkok. Dalam kegiatan mi dipromosikan 4 proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Independent Power Producer (IPP) di tiga sektor yaitu jalan tol, pelabuhan, dan listrik. Promosi tersebut dilakukan Iangsung oleh para pemilik proyek yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan PT PLN.

3.

Kegiatan mi dibuka oleh Duta Besar LBBP RI di Beijing yang dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat tergantung nneln krniiinn c.ktrr infrsfriiktiir vnci mruoakan roda oenaaerak utama pertumbuhan

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Wldodo memprioritaskan pembangunan sektor ml untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7-8% untuk tahun 2017-2019. 4.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk pembangunan sektor i, Indonesia memerlukan dukungan dan bantuan dari investor Tiongkok. Pemerintah RRT sendiri melalui Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang telah menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan hal mi harus ditindaklanjuti oleh para investor Tiongkok. Untuk menarik investasi di proyek ini, Pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik dan juga terus memperbaiki iklim usaha di tanah air. Dalam hal mi, ditegaskan mengenai pentingnya investor RRT memanfaatkan peluang mi agar tidak ketinggalan dibandingkan investor negara lamnnya.

5.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintahan baru Indonesia menawarkan harapan baru bagi investor asing melalui perbaikan iklim investasi yang berkesinambungan. Sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, investasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. lnvestasi Tiongkok di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada triwulan I 2015, investasi Tiongkok menempati urutan ke-10 terbesar. Diharapkan realisasi investasi mi akan semakin meningkat seiring dengan peluncuran proyek-proyek infrastruktur yang menjadi keunggulan investor RRT, dimana dalam waktu lima tahun akan dibangun 1.000 km jalan tol, 3.200 km jalur kereta api, 15 bandara, 24 pelabuhan, 8 kawasan ekonomi khusus, 14 kawasan industri, dan proyek listrik 35 GW.

6.

Dalam paparannya, Direktur Perencanaan lnfrastruktur BKPM meriyampaikan mengenai prosedur dan mekanisme investasi dengan skema KIPS. Disampaikan pula beberapa proyek infrastruktur dengan model KPS yang akan dilakukan dalam tahun 2015-2016 antara lain jalan tol Bali kpapan-Samarmnda, Manado-Bitung, dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Jaminan investasi diberikan oleh Pemerintah melalui PT Perijaminan Infrastruktur Indonesia (PT P11) dan dukungan pemerintah dalam bentuk akuisisi lahan, viability gap fund, dan perijinan.

7.

Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman Iebih tentang proyek infrastruktur tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan secara Iangsung dari para pemiliki proyek yaitu proyek jalan tol Pandaan-Malang, pelabuhan Kuala Tanjung, dan pelabuhan Makassar baru, serta proyek listrik IPP. Proyek tol Pandaan-Malang menghubungkan kota PandaanMalang sepanjang 37,62 km dan diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$ 228,45 juta. Proyek mi ditawarkan melalui skema KIPS dengan akuisisi lahan menjadi tanggungjawab Pemerintah RI, sedangkan konstruksi dan operasional menjadi kewajiban investor.

8.

Proyek pelabuhan Kuala Tanjung merupakan proyek pengembangan pelabuhan yang sudah ada untuk menjadikannya sebagai pelabuhan hub internasional di barat Indonesia dengan estimasi investasi sebesar US$ 641 juta. Dengan total area pengembangan 1400 ha, pelabuhan mi akan terhubung dengan kawasan industri Sei Mangkei. Pelabuhan Makassar baru juga merupakan proyek pengembangan pelabuhan untuk menjadi pintu gerbang utama wilayah Timur Indonesia. Total area sebesar 140 ha dan dana investasi yang dibutuhkan sebesar US$ 431 juta. Kedua proyek mi ditawarkan melalui skema KIPS

9.

Wakil dari PLN memaparkan mengenai peluang investasi sektor kelistrikan dengan skerna IPP. Saat ml Indonesia memiliki proyek listrik 35 GW, dengan 25 GW proyek IPP dan 10 GW proyek PLN. Disampaikan bahwa model investasi IPP di sektor listrik telah dilakukan oleh banyak perusahaan asing dan mempunyai return of investment yang menjanjikan. Pada kesempatan tersebut, PLN menawarkan 16 proyek IPP yang pengadaannya akan dimulal bulan Mel! Juni 2015 dan Semester 11 2015.

10. Pembahasan proyek secara detil dengan calon investor yang berminat dilakukan dalam one-on-one project consultation yang dibagi per-sektor. Para investor umumnya menyatakan ketertarikannya untuk melakukan investasi di Indonesia dalam sektor-sektor yang merupakan sektor keahlian investor Tiongkok tersebut. Namun demikian, mereka menyampaikan concerns atas tiga hal utama yaitu jaminan pemerintah, akuisisi lahan, dan insentif perpajakan. Dalam hal mi diharapkan agar pemenintah RI dapat membenikan perhatian lebih terhadap ketiga hal mi untuk lebih menarik minat mereka dalam berinvestasi di Indonesia. Business Forum 11. Business Forum dihadini oleh sekitar 80 pengusaha Tiongkok dari berbagai sektor dan dibuka dengan sambutan dari Executive Vice President BOC yang menekankan komitmennya untuk mempromosikan peningkatan kerjasama antara RI-RRT. Dalam hal mi, BOC dapat menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek yang dilakukan di Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ditekankan pula mengenai kemitraan komprehensif strategis RI-RRT yang menjadi landasan kerjasama kedua negara. 12. Duta Besar LBBP RI di Beijing ketika membuka acara mi mengganisbawahi hubungan dan kerjasama yang erat antara RI dan RRT, terutarna dalam bidang perdagangan dan investasi. RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dan saat mi juga merupakan salah satu negara asal investasi utama di Indonesia. Peningkatan hubungan baik kedua negara mi tidak lepas dari adanya saling pengertian dan pemahaman bahwa RI dan RRT saling memerlukan satu sama lain untuk mencapal kepentingan bersama. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh stakeholders kedua negara, termasuk kalangan swasta untuk berkontribusi terhadap tercapainya peningkatan hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan, terutama di bidang ekonomi. 13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani dalam sambutan kuncinya di Business Forum yang dilaksanakan di Beijing tanggal 14 Mei 2015 mengundang pengusaha Tiongkok untuk beninvestasi di sektor infrastruktur di tanah air. Menurut Kepala BKPM, investasi di sektor infrastruktur sangat diperlukan seiring dengan target percepatan dan perluasan pembangunan pembangkit listrik, infrastraktun pendukung konektivitas, dan pusat ekonomi di Indonesia. Pembangunan sektor ml tidak lepas dan upaya pemerintah RI untuk mengejan target pertumbuhan GDP rata-rata 7% selama lima tahun mendatang. 14. Kepala BKPM menjelaskan mengenai bidang-bidang pnioritas yang ditawarkan oleh pemenintah RI di antaranya adalah pembangunan 24 pelabuhan laut, 35 GW pembangkit listrik, 15 bandara baru, kawasan ekonomi khusus, dan 4 kawasan perdagangan bebas. Dalam upaya mendorong masuknya investasi di sektor dimaksud, BKPM melakukan tiga upaya prioritas yaitu memperbaiki proses perizinan, pendampingan kepada investor untuk __:I..

_J_...

fç

II-h

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 menarik. Untuk ini, telah diluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat, provinsi, dan daerah guna memudahkan investor untuk mendapatkan semua jenis perizinan. 15. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam paparannya menyampaikan mengenal potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah dalam berbagal sektor. Dalam hal mi dijelaskan keunggulan Jawa Tengah sebagai provinsi yang memiliki lokasi strategis dan didukung oleh beberapa pelabuhan, jalur kereta, dan jalur darat dan sumber daya alam serta tenaga kerja terampil serta UMR yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain. 16. Lebih lanjut dipaparkan beberapa proyek-proyek unggulan yang akan dilaksanakan di berbagai kota di Jawa Tengah seperti proyek industri pengolahan, pembangkit listrik, jalur trans Jawa, dan kawasan industri serta pelabuhan. Keterlibatan investor sangatlah diperlukan karena pemerintah tidak dapat menanggung biaya pembangunan dari dana APBD. RRT saat mi bukan merupakan salah satu dari empat besar negara investor utama di provinsi mi. Diharapkan dalam waktu mendatang, Tiongkok dapat masuk dalam daftar tersebut melalui keterlibatannya dalam beberapa proyek pembangunan yang ditawarkan tersebut. 17. Dalam kegiatan mi juga dilakukan one-on-one meeting untuk membahas lebih lengkap tentang proyek-proyek yang ditawarkan. Business Forum mi juga dihadiri oleh AKR Corporindo TBK yang memaparkan proyek Java Integrated Industrial and Ports Estate. Pengusaha Tiongkok yang hadir terlihat antusias terhadap proyek-proyek yang ditawarkan dan berkomitmen untuk melakukan kunjungan ke Indonesia guna melihat secara langsung potensi proyek tersebut. 18. Program Market Sounding Indonesian's PPP Infrastructure Projects dan Business Forum mi merupakan kegiatan yang menampilkan proyek-proyek yang matang dan siap ditawarkan kepada investor RRT. Kegiatan Market Sounding merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan di Tiongkok untuk menjaring investor RRT. Penyelenggaraan kegiatan mi semacam ml dirasakan tepat karena memberikan informasi yang detil terkait skema PPP serta jadwal tender, dan informasi lainnya. 19. Untuk lebih memaksimalkan hasil kegiatan mi, kiranya instansi pemilik proyek beserta dengan BKPM dapat 'mengawal' calon investor RRT yang tertarik untuk mengikuti tender sampai dengan proses tender tersebut. Penawaran proyek-proyek infrastruktur kepada investor Tiongkok sangatlah sesuai karena sektor mi merupakan sektor yang menarik dan pengusaha RRT memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang mi. Di samping itu, infrastruktur juga merupakan salah satu sektor prioritas dalam hubungan luar negeri dan kerjasama RRT dengan negara sekitar, khususnya Indonesia. gth Central China Expo and International Forum of One Belt and One E. Menghadiri Road Cooperation, Wuhan 9th Central China Expo and 1. KBRI Beijing telah menghadiri upacara pembukaan International Forum of One Belt and One Road Cooperation yang dilaksanakan di Wuhan, Hubei pada tanggal 19 Mei 2015. Partisipasi KBRI Beijing pada kegiatan mi diorganisir oleh ASEAN China Center melalui,kerjasamanya dengan Pemerintah Provinsi Hubei melalui program kunjungan diplomat ASEAN ke Provinsi Hubei.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 2.

Central China Expo merupakan kegiatan pameran rutin yang diselenggarakan oleh enam provinsi yang terletak di tengah Tiongkok yaitu Anhui, Hubei, Hunan, Henan, Shanxi, dan Jiangxi untuk mempromosikan potensi perdagangan, investasi, dan kemajuan pembangunan wilayah dimaksud. Kegiatan mi merupakan kegiatan berskala internasional yang didukung oleh pemerintah pusat Tiongkok antara lain Kementerian Perdagangan, State Administration of Taxation, State Administration for Industry and Commerce, dan State Administration of Press.

3.

Acara pembukaan yang dilaksanakan di Wuhan International Trade Center dan dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri RRT, Wang Yang, Wakil Presiden Tanzania, Sekretaris Partai Komunis Tiongkok komite Hubei, Gubernur enam provinsi tersebut, Wakil Menteri Perdagangan RRT, Duta Besar asing, dan sekitar 600 peserta.

4.

Sesudah acara pembukaan pameran tersebut, juga telah dilaksanakan International Forum on the Cooperation of the Six Provinces in Central China on the One Belt and One Road Initiatives. Kegiatan mi dilakukan di Wuhan East Lake International Conference Center atas kerjasama pemerintah enam provinsi dan ASEAN China Center. Kegiatan mi dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari berbagai kalangan seperti pejabat pemerintah, pengusaha, akademisi, dan kalangan diplomatik di Tiongkok serta undangan dari berbagai negara.

5.

Wilayah tengah RRT yang terdiri dari Anhui, Hunan, Hubei, Jiangxi, Shanxi, dan Henan secara ekonomi masih tertinggal dibandingkan wilayah di timur dan selatan Tiongkok. Untuk mendorong pembangunan ekonomi di kawasan mi, pemerintah pusat RRT sejak tahun 2006 memberikan strategi kebijakan khusus agar kawasan ini dapat berkembang lebih cepat dan mampu sejajar dengan kawasan lain, khususnya timur dan selatan Tiongkok.

6.

Pelaksanaan pameran dan forum internasional yang melibatkan enam provinsi mi merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan wilayah mi lebih lanjut, dan kegiatan mi mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pusat Tiongkok. Kebijakan dan strategi yang dibenikan pemenintah pusat melalui Dewan Negara (State Council) sangatlah signifikan dan dipenlukan dalam mendorong pembangunan di kawasan mi lebih lanjut. 3rd1 China-South Asia Expo dan the 23,d Kunming Import and Export Menghadiri the Fair di Kunming, 12 Juni 2015

F.

1. KBRI Beijing telah berpartisipasi pada acara pembukaan the 3'' China-South Asia Expo dan the 23" Kunming Import and Export Fair yang dilaksanakan di Kunming tanggal 12 Juni 2015. Pameran inimerupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Provinsi Yunnan untuk mempromosikan potensi perdagangan dan investasi serta menjalin kerjasama dengan negara Asia Tenggara dan Asia Selatan dan mendapatkan dukungan penuh dari State Council RRT dan Kementenian Perdagangan RRT. 2.

Wakil Presiden RRT, Li Yuanchao, dalam sambutan pembukaan acara mi rnenyatakan bahwa sejak dilaksanakan tahun 2013, pameran mi telah menjadi sarana penting dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara RRT, khususnya Provinsi Yunnan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dalam hal mi digarisbawahi peran penting jalur sutra dalam memajukan hubungan ekonomi kedua pihak sejak jaman dahulu. Diharapkan hubungan baik mi akan terus meningkat dan kedua pihak saling melengkapi untuk membentuk shared community of shared destiny. RRT

LaporanKinerjaKBRlBeijing 12015 menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan, dan dalam hubungan di kawasan, RRT berkomitmen pada prinsip Peaceful Development. 3.

Pameran mi diikuti oleh 3179 perusahaan dari 75 negara dan 30 provinsi domestik Tiongkok dan dilaksanakan dari tanggal 12-16 Juni 2015. Partisipasi dari peserta asing mencapai 50% dari 6150 booths yang disediakan oleh panitia. India merupakan tamu kehormatan the Id China-South Asia Expo, dan India menampilkan sekitar 100 perusahaannya, termasuk perusahaan otomotif terbesar mereka, Tata.

4.

Indonesia dalam pameran mi diwakili oleh 20 pengusaha UKM yang menampilkan produk furniture, handicraft, batik, perhiasan, produk spa, dan kopi luwak. Booth pameran disediakan secara gratis oleh Pemerintah Provinsi Yunnan dan terletak dalam ASEAN Pavilion. Partisipasi negara-negara ASEAN lain dalam pameran mi cukup besar, khususnya Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Laos, yang masing-masing secara apik menampilkan perusahaan mereka dalam satu pavilion khusus.

5.

Kiranya China-South Asia Expo dapat menjadi salah satu prioritas pameran produk Indonesia di kawasan RRT melalui partisipasi perusahaan Indonesia yang dikoordinir dengan baik oleh pusat. Untuk lebih memperkenalkan produk Indonesia dan juga image Indonesia sebagai negara besar, keterwakilan Indonesia dalam pameran tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengusaha sektor UKM tetapi juga pengusaha sektor industri unggulan Indonesia antara lain sepatu, tekstil, otomotif, spare parts, dan elektronik

G. Pelaksanaan Business Forum di Hangzhou dan Fuzhou oleh BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, bekerjasama dengan Bank of China(BoC) telah melaksanakan acara "China - Indonesia Shipbuilding and Textile Industry Business Forum", pada tanggal 8 Juli 2015 di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang dan tanggal 10 Juli 2015 di Kota Fuzhou, Provinsi Fujian. Pada tanggal 9 Juli 2015, rombongan berkesempatan untuk meninjau galangan kapal Sinopacific Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd., di kota Ningbo, Provinsi Zhejiang dan Fujian Mawei Shipbuilding Ltd., di kota Fuzhou, Provinsi Fujian. Seluruh rangkaian acara ml dihadiri oleh KBRI Beijing dan acara di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang juga dihadiri oleh Konsul Jenderal RI di Shanghai beserta pejabat Fungsi Ekonominya. 2.

Business Forum mi merupakan kegiatan yang kedua kalinya dilakukan oleh BKPM dalam tahun 2015 melalui kerjasama dengan B0C yang mengundang para nasabahnya yang bergerak di sektor terkait. Kegiatan kali mi menghadirkan nasabah BoC yang bergerak di sektor perkapalan dan tekstil. Di samping itu, kegiatan mi juga didampingi oleh perusahaan China Classification Society (CCS) yang khusus menangani masalah klasifikasi dengan ruang lingkup kegiatan membenikan layanan bagi industri perkapalan, galangan kapal, eksplorasi lepas pantai dan industri manufatur lainnya yang terkait.

3.

Selamn dihadiri oleh para pengusaha dan Genera! Manager Bank of China setempat, business forum juga diikuti oleh pejabat Pemerintah Daerah setempat. Dalam sambutannya, pejabat pemenintah kedua wilayah sangat mendukung acara promosi investasi mi dan mendorong agar para pengusahanya melakukan investasi di Indonesia, mengingat bahwa hubungan kedua negara yang telah berlangsung lama. Seperti diketahui, wilayah bagman selatan Tiongkok merupakan daerah pertama yang melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia melalui jalur sutra. Dibandingkan wilayah lain, Fujian mempunyai keunggulan karena memiliki sejarah yang mendalam, letaknya strategis dan

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 banyak masyarakatnya yang tersebar di negara-negara sepanjang jalur sutera, termasuk Indonesia. Hal mi membuat investasi timbal balik antara Fujian dengan negara-negara di sepanjang jalur sutera sangat tinggi dibandingkan dengan daerah Iainnya. 4.

Business forum di kedua kota tersebut rata-rata dihadiri oleh 100 orang, yang merupakan perwakilan perusahaan perkapalan dan tekstil. BKPM yang diwakili oleh Deputi Kepala BKPM Bidang Perencanaan Penanaman Modal memaparkan iklim investasi di Indonesia yang semakin kondusif dengan mulai berlangsungnya one stop serviced i tingkat nasional maupun daerah, dan insentif yang diberikan kepada investor terkait dengan kepemilikan, pajak pendapatan dan fasilitas pembebasan pajak impor. Disamping itu, juga disampaikan peningkatan perkembangan investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia. Dari tujuh sektor yang diprioritaskan untuk investasi, sektor perkapalan dan tekstil merupakan sektor yang dipromosikan di kedua kota mi.

5.

Lebih lanjut disampaikan pula bahwa untuk mendukung kelancaran transportasi logistik baik kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, Indonesia membutuhkan pembangunan pelabuhan laut dan pengadaan kapal dengan berbagai tipe dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Diperkirakan Indonesia membutuhkan 1574 unit kapal dalam berbagai tipe. Kebijakan pemenuhan kebutuhan kapal melalui pengadaan di dalam negeri harus didukung oleh pembangunan galangan kapal di dalam negeri. Tiongkok merupakan salah satu negara yang mempunyal teknologi yang sudah maju yang produksi kapalnya telah memenuhi pasar dunia. Namun beberapa tahun terakhir, produksinya mulai menurun seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan domestik, sehingga banyak galangan kapal yang mulai merugi. Sehubungan dengan hal tersebut, promosi ml diharapkan dapat menarik minat perusahaan galangan kapal Tiongkok untuk mengalihkan kegiatannya di Indonesia.

6.

Dalam pertemuan one on one di Hangzhou dan Fuzhou, beberapa perusahaan galangan kapal telah melakukan penjajagan dan survey dalam rencana pemindahan kegiatan galangan kapalnya ke Indonesia. Untuk membangun galangan kapal baru dibutuhkan lahan setidaknya 10 sampai 15 hektar. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan akuisisi perusahaan galangan kapal Indonesia yang sudah kurang aktif atau membangun kemitraan baru (join venture) dengan perusahaan Indonesia yang sudah ada. BKPM menyatakan akan membantu langkahyang dipilih oleh perusahaan Tiongkok dalam mewujudkan investasinya di Indonesia.

7.

Industri tekstil merupakan sektor investasi yang juga menjadi prioritas bagi Indoesia karena sifatnya padat karya, yang dapat membuka kesempatan kerja bagi banyak orang. Fokus kesempatan investasinya adalah produk tekstil, synthetic fiber dan non-woven. Disarankan agar para investor lebih memilih lokasi investasi di beberapa daerah yang mempunyai tingkat upah minimum yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain, seperti Provinsi Jawa Tengah atau Jogyakarta, agar harga jual produksi menjadi lebih kompetitif.

8.

Dalam pertemuan one on one di Hangzhou dan Fuzhou, beberapa perusahaan teksil menyatakan minatnya untuk melakukan investasi di Indonesia. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, masih banyak masyarakat pengusaha Tiongkok yang belum mengetahui tentang informasi investasi di Indonesia. Kekurangtahuan mi menimbulkan keraguan untuk melakukan penjajagan investasi. Sektor industri tekstil di Tiongkok saat mi juga mengalami kelesuan, terlebih sebagai akibat naiknya tingkat upah buruh.Kondisi mi membuat para nriniih mmikirkn rcInksi seb2aai sa!ah satu alternatif ialan keluar. Pembukaan

LaporanKinerja KBRI Beijing 12015 pabrik di Indonesia selain untuk memenuhi pasar lokal, juga untuk memenuhi kebutuhan kawasan, khususnya Asia Tenggara. Disamping itu, melihat pasar Indonesia yang cukup besar, ada juga yang ingin memulal dengan mencari mitra untuk rnemasarkan produknya terlebih dahulu di Indonesia dan selanjutnya memindahkan industrinya di Indonesia dengan membentuk usaha bersama. 9.

Sektor perkapalan dan tekstil di Tiongkok mulai mengalami kelesuan dan penurunan produksi, diantaranya disebabkan oleh kelebihan produksi, menurunnya permintaan dan naiknya tingkat upah buruh. Situasi mi dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan melakukan promosi investasi yang Iebih intensif dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian berbagai fasUitas kemudahan agar pengusaha Tiongkok terdorong untuk mengalihkan usahanya ke Indonesia.

10. Beberapa pengusaha yang telah melakukan penjajakan ke Indonesia menemukan masalah pengadaan lahan menjadi hambatan utama. Harga tanah yang tidak terkendali menyebabkan perhitungan biaya investasi dapat berubah seketika dan mengakibatkan perhitungan biaya-biaya lainnya juga berubah. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam membantu mengatasi masalah pengadaan lahan ml. Sedangkan masalah perijinan, diyakini akan semakin balk dengan diberlakukannya sistem one stop service. H. Promosi Trade and Investment di Hefei, Provinsi Anhui, RRT 1.

Pada tanggal 6 Agustus 2015 KBRI Beijing bekerjasama dengan Foreign Affairs Office of Anhui Provincial People's Government, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Anhui, Kementerian Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melaksanakan Trade, and Investment (TI) Promotion Forum di Hefei, Provinsi Anhui. Kegiatan TTI mi merupakan program kerja KBRI Beijing dengan tujuan untuk mempromosikan potensi perdagangan, dan investasi Indonesia bagi kalangan pengusaha Anhui.

2.

Kegiatan mi dihadiri oleh Iebih kurang 100 pengusaha (60 perusahaan) dari Anhui, beberapa Pejabat Pemerintah Provinsi Anhui, dan media massa setempat, serta anggota Indonesian Chamber of Commerce in China (INACHAM). Disamping pelaksanaan TI, Dubes RI beserta rombongan juga berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan ke Kantor Gubernur Anhui dan Kantor Walikota Hefei, serta meninjau pabrik ban GITI dan Kawasan Industri HETDA, Hefei.

3.

Duta Besar RI menyampaikan perkembangan hubungan bilateral RI-RRT yang sangat balk, sejalan dengan semangat "Comprehensive Strategic Partnership" yang telah disepakati oleh kedua pemimpin pemerintah pada bulan Oktober 2013 yang lalu. Dalam perkembangannya Presiden Xi Jinping, dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Oktober 2013, telah meluncurkan gagasan "The 21" Century Maritime Silk Road", yang merupakan inisiatif "One Belt One Road", dalam rangka mewujudkan "Chinese Dream", dimana terciptanya kawasan damai, stabil, sejahtera, serta hidup berdampingan dalam persahabatan. Demikian pula Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya telah menetapkan kebijakan Indonesia sebagai " Poros Maritim Dunia", yang akan dapat menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Sehingga kedua gagasan mi saling mengisi satu sama lain.

4.

Dinamika kerjasama Indonesia dan RRT akhir-akhir mi semakin soilid dengan ditopang - . - --------- -------., .i._........: .4 I I.. L—Atin r,rIr Inr1 minrI-

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 masing mempunyai mekanisme pertemuan tingkat tinggi. Momentum kebersamaan dan kerjasama mi harus dipertahankan guna mewujudkan inisiatif dan gagasan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo. 5.

Dalam rangka mewujudkan semangat inilah, KBRI Beijing melaksanakan promosi perdagangan, dan investasi di Hefei, Anhui, yang dikenal kemajuannya dalam bidang energi, otomotif, tekstil dan kawasan industri. Sehingga pengalaman yang telah dimiliki oleh para pengusaha Anhui dapat dimanfaatkan dalam kesempatan berinvestasi di Indonesia.

6.

Wakil Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Anhui, Mr. Zhang Wuyang, juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Anhui sangat menyambut balk penyelenggaraan TI di Hefei, Anhui, karena mi merupakan salah satu wujud hubungan balk kedua negara. Interaksi pengusaha RRT dengan RI sudah lama berlangsung. Pengusaha RI sudah banyak yang berinvestasi di Anhui, demikian pula para pengusaha Anhui sudah melakukan investasinya di Indonesia. Masyarakat Anhui juga sudah banyak yang berwisata ke Bali. Melalui forum promosi mi diharapkan akan semakin memajukan hubungan kedua negara dalam bidang perdagangan, dan investasi.

7.

KBRI menghadirkan Staf AN bidang infrastruktur Kementerian Perekonomian, Bapak Wahyu Utomo, sebagai pembicara, memberikan gambaran tentang proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 479 milyar dolas AS untuk periode tahun 2015 - 2019. Dengan pemanfaatan dana sebesar itu, diharapkan Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 - 7%. Adapun jenis proyek transportasi yang ditawarkan antara lain adalah pembangunan dan perbaikan jalan raya (3.650 km); pembangunan rel kereta api baru di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan (3.258 km); pembangunan 24 pelabuhan laut baru; pembangunan 15 pelabuhan udara baru; pembangunan Bus Rapit Transit (BRT) di 29 kota. Sedangkan proyek yang terkait dengan energi adalah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 MW; pembangunan 33 bendungan irigasi dan 30 pembangkit listrik tenaga air; pembangunan pengilangan minya dengan kapasitas 2 x 300.000 barrels. Untuk mengerjakan proyek mi, pemerintah membutuhkan partisipasi pihak swasta sebesar 36,52 persen, dengan nilai 175,14 milyar dolar AS.

8.

BKPM, yang diwakili oleh Koordinator Eksekutif Marketing Investasi untuk RRT, Bapak Harry Santoso, memberikan penjelasan tentang perkembangan realisasi investasi RRT di Indonesia yang sejak tahun 2010 hingga 2015 (semester I) telah mencapai 1,7 milyar dolar AS (tidak termasuk Hong Kong, dan diluar sektor keuangan, minyak dan gas). Seluruh investasi mi tersebar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Realisasi ini hanya sebesar 7 persen dari yang direncanakan (komitmen). Untuk lima tahun ke depan, Indonesia mentargetkan investasi Tiongkok sebesar 80 milyar dolar AS. Pada kesempatan promosi mi, diharapkan pengusaha Anhui dapat masuk ke sektor industri Tekstil, otomotif, dan kawasan industri. Namun demikian, sektor lainnya juga sangat terbuka.

9.

Terkait dengan ketiga sektor industri yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa: - Industri tekstil merupakan industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk membangun produksi garmen, yarn, textile products as well as other man-made fibers. Sejauh mi, industri tekstil Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dan didominasi oleh penanam modal asing(70

LaporanKinerjaKBRlBeijing 2015 Tengah. insentif yang diberikan adalah fasilitas pajak impor dan tax allowance. Disamping itu, upah buruh sangat kompetitif dan social security juga sudah sangat ringan dengan adanya kebijakan Kartu Indonesia Sehat. - Membangun Industri otomotif adalah membangun industri komponen. Suatu industri otomotif sedikitnya harus didukung oleh 35 industri komponen. Industri mi dapat merupakan FDI dengan kepemilikan 100 persen. Beberapa industri komponen tertentu harus bermitra dengan perusahaan lokal. Insentif lainnya yang diberikan adalah fasilitas pajak impor dan tax allowance. Dari sejak awal, industri ini harus dapat menciptakan otomotif yang ramah lingkungan (green car depvelopment policy). Pasar otomotif domestik Indonesia masih sangat terbuka, demikian juga ekspor ke negara-negara sekitarnya. Salah satu bidang infrastruktur yang juga dalam program pembangunan pemerintah adalah pembangunan 8 Kawasan Ekonomi Khusus (Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh), dan 14 Kawasan Industri Baru (Sei Mangkei-Sumatera Utara, Kuala Tanjung-Sumatera Utara, Tanggamus-Lampung, Ketapang-Kalimantan Barat, Landak-Kalimantan Barat, JorongKalimantan Selatan, Batulicin-Kalimantan Selatan, Bitung-Sulawesi Utara, PaluSulawesi Tengah, Morowali-Sulawesi Tengah, Bantaeng-Sulawesi Selatan, KonaweSulawesi Tenggara, Bull Halmahera Timur-Maluku Utara, Teluk Bintuni-Papua Barat). 10. Kemudian BKPM juga menjelaskan tentang upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mempercepat proses perijinan investasi melaui sistim one stop service, balk di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya. Disamping itu juga menghilangkan hambatan-hambatan invesatasi yang selama mi terjadi, dan membangun di iklim investasi yang Iebih mendukung. 11. Setelah acara presentasi, kemudian BKPM melakukan pertemuan one on one, untuk memberi penjelasan lebih rinci tentang investasi di Indonesia kepada: - SANY Group, perusahaan yang bergerak di bidang industri alat-alat berat, bermaksud untuk membangun kawasan industri. Perusahaan mi telah melakukan persiapanpersiapan untuk segera membuka industrinya di Indonesia. Lokasi yang sudah ditemukan adalah di sebelah timur dari kota Jakarta. Perusahaan ini akan bekerjasama dengan perusahaan Minsheng Investment Group. - TBEA, perusahaan yang bergerak di bidang industri transformator dan peralatan energi listrik lainnya. Perusahaan mi berencana akan membuka representative office di Jakarta, untuk dapat mengikuti dari dekat peluang bisnis yang tersedia di bidang energi. - Anhui Gisong Machinery & Vehicle Co. Ltd., perusahaan mi bermaksud untuk membangun pabrik perakitan traktor dengan mendatangkan suku cadangnya dan Tiongkok. Traktor tersebut selanjutnya akan dipasarkan di Indonesia. - Perusahaan Pengolanan Makanan, yang ingin membangun pabrik pengolahan singkong menjadi alkohol di Indonesia, untuk dipasarkan ke Tiongkok, mengingat Indonesia memiliki produksi singkong yang besar. Untuk itu perusahaan mi ingin melakukan survey terlebih dahulu untuk dapat menyusun biaya investasmnya. 12. Pada acara promosi mi, Perusahaan Anhui Conch Cement Co. Ltd, diberi kesempatan untuk menceritakan keberhasilan bisnisnya di Indonesia. Perusahaan ml adalah perusahaan semen terbesar di Tiongkok, berstatus BUMN yang sudah terdaftar di stock - --

.

:A

.: D..

i

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Indonesia pada tahun 2011, dengan membangun pabrik semen di Tabalong, Kalimantan Selatan. Hingga saat mi, perusahaan mi mentargetkan akan memiliki 6 pabrik semen di Indonesia. Kisah sukses perusahaan ml menjadi daya tank bagi perusahaan asal Anhui untuk melakukan investasinya di Indonesia. Peninjauan ke perusahaan Pabrik Ban GITI dan Kawasan Industri Hefei. 13. Dubes RI dan rombongan kemudian berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Pabrik Ban GIll. Saham perusahaan mi sebagian dimiliki oleh perusahaan Indonesia PT. Gajah Tunggal. Pabrik mi terletak di Kawasan Industri Hefei, dengan luas area pabrik 13 ha. Produksi ban dalam sehari adalah 56.000, dalam segala jenis dan mempekerjakan 6.000 orang pekerja. 65 persen hasil produksinya adalah untuk memenuhi kebutuhan Tiongkok dan selebihnya untuk ekspor. 14. Selanjutnya rombongan mengunjungi National Hefei Economic & Technological Development Area (HETDA). Kawasan Industri ml dibentuk pada tahun 1993, terletak 7 Km dari tengah kota, dengan luas 83 Km2. HETDA dirancang dengan fasilitas yang sangat Iengkap yang dibutuhkan oleh industri-industri baru dan berbasis high-tech. Industri utamanya adalah otomotif, komponen otomotif, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik dan barang-barang konsumen Iainnya. 15. TTI ini telah terselenggara dengan baik dan sesuai dengan perkiraan jumlah perusahaan peserta. Kerjasama dan dukungan pihak setempat yaitu Foreign Affairs Office of Anhui Provincial People's Government, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Anhui sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan ml. Khususnya dalam mengundang pejabat pemerintah, perusahaan dan media massa setempat untuk menghadiri acara promosi ini. 16. Kapasitas Tiongkok dalam pendanaan, teknologi dan sumberdaya manusia yang berpengalaman merupakan sumber yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapal target investasi yang dibutuhkan. Hal mi sudah terbukti salah satunya dengan keberhasilan dan perkembangan investasi pabrik semen Conch di Indonesia. 1.

Penyelenggaraan Forum Investasi Industri Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi KBRI Beijing bekerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), telah menyelenggarakan acara Forum Pengenalan Industri Hulu Migas Indonesia dan Peluang Investasi Bagi Industri Penunjang Hulu Migas, di Beijing, pada tanggal 8 September 2015. Pertemuan dihadiri oleh Bapak Achsanul Qosasi - Anggota AKN 7 BPK RI, Bapak Parulian Sihotang - Deputi Pengendalian Keuangan, Fungsi Ekonomi mewakili KBRI, dan 23 perwakilan dari 13 perusahaan yang bergerak di bidang industri EPCI, EPC Automation Control, Drilling Completion Tools and Services, Oil and Gas Solution, OCTG, Oil Chemical dan IPM Services.

2.

Forum ml dilakasanakan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan asing khususnya di RRT guna bekerja sama membagun industri penunjang di Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas nasional dibidang minyak dan gas bumi. Sangat disadari bahwa indutri hulu migas mengarah ke Iautan dalam (deep water) yang memiliki karakter "high technology, high investment dan high risk' dan penunjang kegiatan ini masih minim. Disamping itu industri migas Indonesia merupakan non-renewable resources, khususnya minyak saat mi masuk tahapan penurunan cadangan, sehingga terjadi pergeseran n.rUrim nrt cdahohimm/n irw1ritri minnq mriinikn "clenerAte revenue" bad

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Pemerintah menjadi "generate multiplier effect' untuk ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu upaya-upaya nyata dan konkrit untuk dapat mengatasi tantangan dimaksud. 3.

Pada kesempatan mi KBRI menyampaikan bahwa dalam diplomasi ekonomi, promosi di bidang perdagangan, investasi, pariswisata dan kerjasama keuangan terus dilakukan, balk oleh KBRI maupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kebijakan perekonomian RRT saat mi memprioritaskan kebijakan ekspansi perusahaannya berinvestasi di luar negeri dengan mencanangkan go global policy. Bentuk dukungannya adalah berupa kemudahan dalam perijinan dan akses ke sumber pendanaan. Disamping itu perusahaan-perusahan tersebut mempunyai pengalaman dan menguasai teknologi yang tinggi dalam bidangnya masing-masing. Dalam pertemuan mi diharapkan para pengusaha dan calon investor RRT dapat memperoleh informasi dan memahami kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang hulu minyak dan gas bumi.

4.

Bapak Achsanul Qosasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan mi. Pada prinsipnya BPK mendukung perbaikanperbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia, seperti mempersingkat prosedur perijinan dan penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam proses procurement secara konsisten.

5.

Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas memulai paparannya dengan memperkenalkan industri minyak dan gas bumi modern Indonesia yang sudah dimulai dari tahun 1885. Mulai tahun 1966 diselenggarakan aktifitas bisnis hulu minyak dan gas bumi melalui Production Sharing Contract (PSC). Bagi Indonesia, minyak dan gas bumi masih memegang peranan penting, terutama sebagai sumber penerimaan negara dan supply utama energi dalam negeri. Namun sejak tahun 2004 Indonesia menjadi net oil importer.

6.

Untuk menjaga kelangsungan supply migasnya, Indonesia terus membuka peluang bagi investor untuk proyek eksplorasi dan pengolahan migas. Salah satu yang prospektif adalah 109 lapangan enhanced oil recovery (EOR) yang masih mempunyai sisa cadangan sebesar 2.490 juta satuan barrel (MMSTB). Disamping itu terdapat beberapa proyek hulu besar yang akan ditenderkan yaitu IDD di Kalimantan Timur, Tangguh Train-3 di Papua, Abadi di Pulau Masela - Maluku.

7.

Juga diberikan gambaran tentang pengadaan barang dan jasa penunjang hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kategori, yang dilakukan selama tahun 2015. Total pengadaan barang bernilai 2,5 milyar dolar AS (seperti Fuel, Machinery, OCTGwellhead dan X-mas, Mud & Chemical, Lmnepipe, Electrical Submersible, Pumping Unit, Lubricant, dan barang lainnya) dan pengadaan jasa bernilai 9,7 milyar dolar AS (seperti Drilling Service, EPCI, Ship, Seismic, G&G, Aviation, Feed dan jasa lainnya). Jumlah belanja mi cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

8.

Mengingat bahwa cadangan semakin terbatas, perlu dilakukan optimalisasi eksploitasi melalui maksimalisasi nilai tambah. Bagaimana agar kegiatan eksptoitasi dan eksplorasi mi mempunyai multiplier effect bagi ekonomi nasional dan dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas nasional. Hal mi dapat dicapai melalui konsep Production Sharing Contract antara Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor yang mencakup investment, operation, supervision, control dan cost recovey, serta pada akhirnya seluruh peralatan yang diadakan oleh kontraktor menjadi milik Pemerintah. Sedangkan strategi untuk meningkatkan kapasitas dan multiplier effect adalah melalui peningkatan kornponen lokal,

Laporan Kinerja KBRI Beijing f 2015 9. Dalam sesi tanya jawab beberapa pertanyaan telah diajukan oleh para peserta yaitu: a. Investasi yang memiliki karakter "high technology, high investment dan high risk" diyakini tidak memberikan profit yang cukup menarik bagi investor, sementara itu harga minyak juga cenderung terus menurun. Insentif apa yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menarik investor asing? Nara sumber menyampaikan bahwa tentunya Pemerintah akan memberikan insentif seperti halnya investasi di bidang Iainnya. Walaupun harga minyak menurun, namun saat inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan investasi, karena ke depan kenaikan harga minyak juga sangat mungkin. b. Perusahaan (bergerak di bidang Ship Yard) tertarik untuk berinvestasi atau berkerjasama dengan perusahaan lokal di Indonesia, namun memiliki kesulitan untuk memperoleh informasi tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dapat menjadi partner atau dapat diajak berkerjasama. Akan sangat membantu apabila dapat disediakan daftar dan profil perusahaan lokal termasuk kemampuannya. Nara sumber memerikan jawaban, bahwa banyak perusahaan lokal dengan kualifikasi baik. SKK Migas akan menyediakan daftar perusahaan lokal yang bergerak di bidang Ship Yard, dan akan mengirimkannya via email. c. Saat mi untuk OCTG terjadi overcapacity dari kemampuan terpasang seluruh pabrikan OCTG lokal di Indonesia. Peluang apa yang masih ada? Nara sumber menjelaskan bahwa untuk industri hilir migas memang mencukupi, tetapi mengingat bahwa pasar ASEAN akan semain terbuka, maka peluang juga akan tetap terbuka untuk ekspansi. Disamping itu, untuk industri hulu masih terjadi kelangkaan, yang dapat diisi oleh para investor. 10. Pertemuan mi telah memberikan informasi kepada para pengusaha Tiongkok yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, khususnya peluang investasi pada industri penunjang hulu minyak dan gas bumi. Minat perusahaan Tiongkok untuk menggali informasi yang lebih jauh memberi kesan tingginya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam bisnis migas di Indonesia. 11. Perlu adanya peran pemerintah dalam menarik investor dengan pemberian insentif yang nyata bagi para pelaku usaha demi keberlangsungan usahanya di Indonesia, seperti kemudahan dalam perizinan dan prasarana pendukung yang kompetitif seperti alat transportasi baik laut, darat maupun udara yang saat mi belum ekonomis. Keterlibatan Kementerian/Instansi pemerintah terkait sebagai regulator sangat dibutuhkan agar upaya yang dilakukan oleh SKK Migas dapat didukung oleh regulasi serta insentif yang menarik bagi investor. 12. Dalam mencari partner lokal, diperlukan penyediaan informasi bagi investor terkait tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki reputasi baik yang dapat diajak bekerjasama. 13. Pasar Indonesia akan menjadi semakin menarik, apabila disertai dengan starategi akses ke pasar regional/ internasional, sehingga perlu adanya kemudahan dalam kegiatan eksportasi atas produk serta prasarana pendukungnya.

14. Untuk mendukung program pendalaman industri (industri hulu) guna peningkatan kandungan dalam negeri perlu adanya kajian yang Iebih mendalam/menyeluruh berdasarkan sisi demand dan supply dari Pemerintah agar investor mengetahul kegiatan/industri pendalaman mana yang diperlukan atau dibutuhkan oleh Pemerintah dalam peningkatan kandungan dalam negeri dimaksud, serta perlu adanya peran Pemerintah dalam menghindani terjadiriya overcapacity. J. Promosi Proyek Energi pada acara Clean Energy Forum 1. KBRI diberi kesempatan untuk berbicara tentang investasi di Indonesia pada acara ChinaAsia Power and Clean Energy Cooperation Forum mi. Forum mi merupakan forum yang tepat bagi para pebisnis / investor dari Tiongkok untuk melihat lebih dekat potensi dan peluang investasi di sektor energi di Indonesia. Acara mi diselenggarakan oleh China Overseas Development Association (CODA). Acara mi juga memiliki arti strategis dalam mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 2.

Pada kesempatan itu dikemukakan berbagai pandangan positif dari berbagai lembaga kredibel internasional yang menilai Indonesia berada pada peringkat atas negara yang paling diminati dan prospektif sebagai tujuan investasi. Pandangan positif salah satunya telah diberikanoleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang dalam surveinya menilai Indonesia dan China bersama-sama masuk ke dalam lima besar negara terprospektif tujuan investasi.

3.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran negara Tiongkok sangatlah penting bagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Indonesia sangat mengharapkan dalam 5 tahun ke depan hubungan yang baik dapat terus terjaga melalui kerjasama Indonesia - Tiongkok dalam perbaikan ekonomi terutama dalam hubungan investasi kedua negara. Pada kwartal pertama tahun 2015, Tiongkok termasuk dalam 10 besar peringkat investasi, yaitu dengan USD 75,1 Juta dan 200 Proyek. Sebelumnya di kwartal IV tahun 2014, realisasi investasi dari China cukup cemerlang dan untuk pertama kalinya China masuk ke dalam peringkat 4 besar sebagai negara asal investasi ke Indonesia. Sedangkan, untuk kurun lima tahun terakhir (20102014) Nilai realisasi investasi Tiongkok mencapail,5Milyar USD atau 7% dari total rencanainvestasi RRT di Indonesia yang mencapai 23,3 Milyar USD.

4.

Untuk mencapai target tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) fokus pada 7 (tujuh) bidang usaha prioritas untuk penanaman modal, terdiri dari sektor ketenagalistrikan dan infrastruktur, industri padat kanya, industri subtitusi impor, industri turunan (nilai tambah) pada komoditas pertambangan dan pertanian (agroindustri), industri orientasi ekspor, industri maritim, dan pariwisata. Beberapa bidang usaha prioritas yang menarik perhatian pelaku bisnis/investor China yang berpengalaman dalam industri tersebut adalah mengenai proyek ketenagalistrikan, pelabuhan, dan pembangunan konnstruksi seperti jalan tol.

5.

Terkait ketenagalistrikan, berdasarkan rencana awal dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listnik (RUPTL) 2015-2019, Perusahaan BUMN ketenagalistrikan Indonesia, PT.PLN, hanya merencanakan untuk membangun 7 GW pembangkit listnik. Namun, setelah tenpilihnya Pemerintahan yang baru, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla, memiliki program tambahan 35 GW pembangkit listnik di seluruh Indonesia, sehingga total pembangkit listrik yang akan dibangun dalam 5 (lima) tahun

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 kedepan mencapai 42 GW. Dari target tersebut, PT. PLN hanya mampu membangun 17 GW pembangkit listrik, dan sisanya mencapai 25 GW akan diserahkan kepada pihak swasta untuk membangunnya, balk dengan menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) atau Public Private Partnership (PPP). 6. Disamping ketenagalistrikan, dalam lima tahun kedepan Indonesia memiliki rencana besar dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari tambahan 1.000 km jalan to!, 3.200 km jalur kereta api, 15 pelabuhan udara baru, peningkatan kapasitas pada 24 pelabuhan laut, 8 kawasan ekonomi khusus baru, 14 kawasan industri baru, dan pembentukan bank pembangunan khusus infrastruktur. K. Rencana investasi Perusahaan Beihai Qizhu Group 1. Perusahaan Beihai Qizhu Group, yang dipimpin oleh Mr. Zheng Qi, memiliki kawasan usaha dengan luas kurang Iebih 30 Km2, yang bangunannya akan terdiri dari pelabuhan, kawasan industri, pergudangan untuk produk-produk kayu, pertanian dan perikanan, dan industri pengolahan batubara. Perusahaan mi sangat berkeinginan untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan mendatangkan bahan mentah, setengah jadi dan Indonesia seperti batubara dan mineral Iainnya, perkayuan. Bahan batubara akan diolah menjadi gas dan berbagai turunan mineral lainnya yang akan menjadi bahan baku berbagai produk seperti biji plastik, aspal dan lain-lain. Menurut perhitungannya, setiap tahun akan dibutuhkan batubara sejumlah 50 juta ton, yang salah satu pemasoknya diharapkan dari Indonesia. Dilihat dari letak lokasi Beihai, jalur Iautnya berdekatan dengan wilayah laut bagian timur Indonesia, seperti Kalimantan dan Sulawesi. 2.

Dalam pertemuan, Duta Besar RI menyampaikan bahwa rencana perusahaan ini untuk bekerjasama dengan pihak Indonesia sangat disambut balk. Berbagai bahan baku yang dibutuhkan banyak tersedia di Indonesia. Namun perlu melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu dengan berbagai instansi Pemerintah RI terkait dan pengusaha swasta Indonesia dalam rangka mengetahul berbagai kebijakan yang ada dan juga menjajaki mitra yang bergerak di bidang yang sama atau yang telah memiliki bahan baku yang dikehendaki.

3.

Mr. Zheng Qi bersama Tim-nya telah mengunjungi Indonesia pada akhir awal bulan Nopember 2015 dan bertemu dengan berbagai pihak diantaranya Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian, dan beberapa anggota Tim-nya juga berkesempatan mengunjungi Kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat.

L. Rencana investasi Guangxi Investment Group (GIC) Perusahaan Guangxi Investment Group (GIC), bergerak dibidang industri aluminium, energi, keuangan, turisme. Pada tahun 2015 berada diurutan 199 dalam daftar China Top 500. Perusahaan mi sudah mempunyai representatif office di Indonesia dan merencanakan akan mengembangkan indusri hilir aluminium di Indonesia dengan bekerjasama dengan perusahaan Inalum-Indonesia. Hasil produksinya akan dipasarkan di Indonesia. Pihak GIC sudah melakukan pertemuan dengan pihak Inalum dan membicarakan peluang kerjasama yang akan dibangun pada masa mendatang. Pihak Inalum menyambut balk tentang rencana tersebut. 2. Dalam pertemuan di Nanning, Provinsi Guangxi, Duta Besar RI menyambut balk rencana investasi tersebut, mengingat kebutuhan aluminium di Indonesia akan semakin meningkat

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 di masa mendatang. Berbagal pembangurian infrastruktur yang sedang digerakkan saat mi akan membawa dampak bagi peningkatan permintaan kebutuhan akan aluminium, sementara pasokan yang ada masih sangat terbatas. Pemerintah saat mi sedang giatgiatnya menarik investasi asing di berbagai sektor, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kerjasama dengan Inalum adalah pilihan yang tepat, namun juga perlu berhubungan dengan PT Aneka Tambang, yang mempunyai gambaran tentang usaha di bidang aluminium. M. Penyelenggaraan Forum Investasi Industri di KBRI. Pada bulan September 2015 KBRI memfasilitasi pertemuan promosi investasi antara tim BKPM dengan 10 perusahaan Tiongkok, baik yang sudah mulai maupun yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pertemuan yang dilaksanakan di KBRI tersebut merupakan keinginan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperoleh informasi tentang peluang investasi yang masih terbuka, peraturan-peraturan yang terkait dengan importasi bahan baku dan barang-barang untuk pembangunan pabrik, dan berbagai masalah tenaga kerja asing dan lokal. 2. Perusahaan yang sudah mulai merealisasikan mnvestasinya, menghadapi berbagai masalah, yaitu: a. Perusahaan otomotif Wuling, menyampaikan keluhan atas perlakuan aparat terhadap para pekerja yang mendapat fasilitas visa kerja. Walaupun para pekerjanya mempunyai "visa yang masih berlaku" namun aparat menyatakan bahwa para pekerja tersebut dinilai telah melanggar peraturan bekerja, sehingga dokumennya disita dan diminta datang ke kantor untuk menyelesaikan. Proses penyelesaian dilakukan dengan keharusan membayar uang sebesar Rp.750.000,- untuk setiap pekerja. Masalah mi sudah diketahui oleh pihak BKPM dan akan diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. b. Perusahaan Yuxin Machinery Co., Ltd, yang bergerak dibidang industri belt conveyer, yang sudah mulai membuka usahanya di Sulawesi dan akan segera membangun industri belt conveyer. Pada tahap awal, perusahaan mi sudah mengirimkan calon tanaga kerjanya dari Indonesia ke Tiongkok untuk dilatih merijadi operator di pabrik tersebut. Namun perusahaan mi khawatir apabila setelah selesai menjalani pelatihan di Tiongkok dan kembali ke Indonesia, kemudian menolak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Disarankan agar terhadap para tenaga kerja tersebut dilakukan perikatan kontrak kerja, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian disarankan agar perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan kejuruan yang berada disekitar lokasi pabrik, sehingga dapat memberdayakan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin. c. Perusahaan Sinobitum, yang sudah investasi di Pulau Buton, dalam proses produksinya telah membangun pembangkit tenaga listrik. Saat mi terdapat kelebihan pasokan listrik dan bermaksud untuk menjualnya kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). BKPM bersedia untuk memfasilitasi pertemuan perusahaan mi dengan pihak PLN. d. 3 perusahaan yaitu TBEA Solar Co., Ltd. (bidang energi), China Fortune Land Development Co., Ltd. (bidang kawasan industri, real estate), dan China National P,,ilrliriri AAfcriI (flNRM) (rniin Ccrnoration (bidana bahan banaunan), merupakan

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan penjajakan usaha di Jakarta dan dalam waktu dekat akan segera membentuk cabang perusahaan atau representative office di Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut di atas sudah menghubungi kantor BKPM dan difasilitasi untuk bertemu dengan berbagai pihak sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. e. Dagong Overseas Investment Co. Ltd, merupakan perusahaan jasa pemeringkat Tiongkok yang berminat untuk membangun usahanya di Indonesia. Berhubung karena BKPM tidak berkaitan dengan usaha di bidang jasa keuangan, maka disarankan untuk menghubungi institusi keuangan di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (131). Selanjutnya beberapa perusahaan mengajukan pertanyaan tentang peluang investasi yang terbuka sebagai berikut: a.

Perusahaan Hebei Jizhong Tan genergy Trade Co., Ltd, yang bergerak di industri baja bermaksud untuk membangun pabrik baja di Indonesia, yang akan dimulai di sekitar Jakarta dan akan mengembangkannya ke Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan. Industri yang akan didirikan merupakan industri hilir dengan memanfaatkan bahan baku setengah jadi yang akan didatangkan dari Tiongkok. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan mi ingin mengetahui tentang peraturan perpajakan untuk bea masuk bahan baku dan jenis pajak yang akan dikenakan apabila hasil produksi akan dipasarkan di wilayah Indonesia. Pihak BKPM menjelaskan bahwa impor bahan baku akan memperoleh pembebasan pajak untuk selama 2 tahun dan setelahnya akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Tentang besaran pajak yang akan dikenakan dapat dilihat tarifnya di website bea cukai, demikian juga untuk jenis dan besaran pajak apabila barang hasil produksi dipasarkan di Indonesia.

b.

Perusahaan New Hope bermaksud untuk masuk ke industri diary product, produksi yang berkaitan dengan susu dan turunannya. Pihak BKPM mengemukakan bahwa konsumsi susu perkapita Indonesia masih sangat rendah, karena mengalami kekurangan pasokan. Perusahaan New Hope diharapkan dapat segera menindaklanjuti rencananya dan akan difasilitasi untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait di Indonesia sehingga realisasi investasi dapat segera terwujud.

c.

Perusahaan China Geo-Engineering Corporation International Ltd., yang salah satu usahanya bergerak di bidang water treatment, sangat berminat untuk melakukan kerjasama di bidang pengelolaan air bersih di Indonesia. Pihak BKPM menyatakan bahwa pada acara promosi investasi di acara Cihina-ASEAN Expo di Nanning, Pemerintah Daerah Riau telah rnempunyai sutudi kelayakan pengelolaan air bersih yang akan dilaksanakan di Pekanbaru. Disarankan untuk segera menghubungi BKPM untuk difasilitasi pertemuannya dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

3. Pertemuan telah memberikan informasi kepada para pengusaha Tiongkok yang bergerak di berbagai bidang usaha. Minat perusahaan Tiongkok untuk menggali informasi yang Iebih jauh memberi kesan tingginya ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia. Minat investasi mi juga sejalan dengan himbauan dan dukungan sepenuhnya oleh Pemerintah RRT agar perusahaan Tiongkok go global.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 4.

Peran BKPM untuk memfasilitasi calon investor dengan memperkenalkan calon investor kepada instansi pemerintah terkait dan mitra lokal yang baik, akan sangat membantu calon investor dapat segera mereal isasikan investasi nya.

5.

Keberadaan tenaga kerja asal Tiongkok, khususnya pada masa pembangunan konstruksi pabrik, merupakan suatu paket kegiatan yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan pemberian visa melebihi jangka waktu enam bulan. Karena umumnya membangun pabrik memakan waktu lebih dari enam bulan. Sedangkan pada masa pembangunan konstruksi pabrik tersebut, seyogyanya perusahaan investor dapat mulai melakukan pelatihan bagi calon pekerja asal lokal, sehingga jumlah tenaga kerja lokal dan asing dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

N. China Mining Congress and Expo 2014 KBRI menghadiri "China Mining Congress and Expo 2014", yang salah satu kegiatannya adalah diskusi panel dengan tema One Belt One Road Initiative. Kegiatan mi diselenggarakan oleh Ministry of Land and Resources, dan Tianjin Municipal People's Government, di Tianjin Me(/iang Convention and Exhibition Centre, Tianjin, China. 2.

Tema One Belt One Road, mengulas masalah peluang investasi sektor mineral disepanjang negara-negara 21st maritime silk road yang menyentuh kawasan Asia Tenggara. Hadir beberapa peserta dari negara-negara anggota ASEAN seperti Laos dan Myanmar. Topik bahasan mencakup kebijakan invesatasi dan perlunya melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum melakukan investasi.

3.

Seperti halnya pelaksanaan diskusi panel pada tahun lalu di tempat yang sama, pihak Chairman Cedrus Investment, Rani Jarkas sebagai sponsor kegiatan tersebut mempertimbangkan bahwa kehadiran KBRI akan dapat mendorong investor asing untuk masuk ke Indonesia, khususnya di sektor mineral.

0. Joint Investment Promotion (JIP) to China.Batam Bintan KBRI Beijing memfasilitasi promosi investasi yang digagas oleh kantor Kementerian Perekonomian bekerjasama dengan PIt. Gubernur Kepulauan Riau dan jajarannya dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/ Bintan/Karimun. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Millenium Beijing pada tanggal 24 Nopember 2015. Semula kegiatan mi akan dirangkaikan dengan kegiatan promosi oleh KBRI yang direcanakan diadakan di Shenyang, Provinsi Liaoning, namun karena perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba maka kegiatan hanya dilakukan di Beijing. 2.

Mengingat waktu persiapan yang yang sangat singkat, KBRI hanya mengundang beberapa perusahaan dan asosiasi pengusaha setempat dan yang hadir pada acara tersebut adalah China Top 500 Foreign Trade Enterprises Club, Fuhai Group, China CAMC Engineering Co. Ltd.

3.

Pit. Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Agung Mulyana, sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/ Bintan/Karimun memberikan paparan tentang peluang investasi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam/ Bintan/Karimun yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) pada tahun 2007. Berbagai sektor peluang investasi dipromosikan yaitu perluasan pelabuhan udara, pelabuhan laut, infrastruktur, kawasan industri, pendukung industri maritim, perdagangan, pariwisata (resort hotel). Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh investor yaltu lokasi

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 geografis yang strategis, fasilitas pembebasan pajak, bea cukai, dan pemberian insentif bagi investor serta kemudahan pelayanan investasi. P. Penyelenggaraari Indonesia Business Forum Meeting of Mineral Enterprises Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan KBRI Beijing telah menyelenggarakan Business Forum Meeting of Mineral Enterprises in Indonesia "Potential and Opportunity of Mining, Processing, and Refining Investment in Indonesia", di Crowne Plaza Beijing Sun Palace, Beijing, RRT, 1-2 Desember 2015. 2.

Forum Pengusaha Mineral dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dan mempromosikan para pelaku usaha pertambangan dalam negeri Indonesia untuk menarik investor dan melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalul kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari para pengusaha, produsen, asosiasi pengusaha, kamar dagang dan industri, serta para calon investor RRT dalam bidang industri mineral.

3.

Duta Besar RI Beijing dalam sambutannya antara lain menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi Pemerintah RRT, perkembangan investasi Tiongkok ke luar negeri dan peningkatan kerja sama RI - RRT. Ditekankan juga bahwa Indonesia merupakan salah satu negara emerging market dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat. Sebagai negara penghasil berbagai sumber mineral, Indonesia berkomitmen melakukan reformasi di bidang ekonomi dan keuangan untuk menciptakan peluang bisnis yang progresif. Lebih lanjut, kemajuan pesat hubungan bilateral RI - RRT telah menciptakan peluang untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, termasuk di bidang sumber daya mineral.

4.

Direktur Jenderal Minerba KESDM menyampaikan bahwa pemilihan RRT dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi para calon investor mengembangkan industri logam khususnya baja, alumunium dan nikel di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi penguasaan teknologi, peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan kemandirian mineral di Indonesia.

5.

Pertemuan dibagi dalam tiga sesi yaitu: 1) Government Session sebagai forum bagi Pemri (Badan Kebijakan Fiskal—Kementerian Keuangan, BKPM dan KESDM) menyampaikan kebijakan dan regulasi terbaru bidang industri mineral dan pertambangan Indonesia serta fasilitas yang diberikan bagi investor; 2) Opportunites, Challenges and Experiences sebagai forum berbagi pengalaman dan best practices dari perusahaan smelter asing dan industrial park yang telah beroperasi di Indonesia, serta 3) Enterprises Promotion Session.

6.

Sesi I: Government Session a. Selama periode Januari - September 2015, trend investasi global menunjukkan 45% arus FDI dunia berada di kawasan Asia Pasifik dengan pertumbuhan FDI sebesar 23% per tahun. Lebih lanjut pada kawasan regional Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara penerima FDI terbesar yaitu 29% atau pertumbuhan FDI sebesar 109% dibandingkan tahun sebelurnnya. Berbagai review perbankan dan organisasi pembangunan internasional juga memberikan tinjauan positif bagi iklim investasi Indonesia. Hal tersebut memberikan confidence bagi Indonesia yang didukung oleh 256 juta penduduk dan tingkat konsumsi yang tinggi.

LaporanKinerjaKBRIBeijing 2015 b. Sejak Januari 2015, BKPM menerapkan One Stop Service untuk menarik lebih banyak investasi asing dan mempercepat prosedur perijinan. Dalam kurun waktu 2010-2014, arus investasi asing dari RRT telah meningkat 5 kali lebih besar dari USD 174 juta menjadi USD 800 juta. RRT merupakan negara peringkat ke-1 2 penyumbang investasi asing di Indonesia. c. UU No 11/1967 tentang Pertambangan Umum telah mengatur Peningkatan Nilal Tambah Mineral (PNT) dimana kegiatan usaha Pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, mengangkut, mengolah dan menjual. UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam konteks PNT mengatur lebih tegas bahwa pengolahan dan pemurnian merupakan suatu kewajiban. UU Minerba tersebut memiliki visi bahwa kegiatan usaha pemurnian bukan sekadar mengekstrak logam dan bijih mineral atau meningkatkan mutu mineral bukan logam, tetapi produknya harus menjadi basis kelangsungan usaha industri hilir manufaktur yang berkelanjutan. d. Pemerintah secara konsisten melaksanakan kebijakan PNT melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sehingga sejak bulan Januari 2014 tidak ada lagi penjualan dalam bentuk bijih/raw material ke luar negeri. Pemri terus melakukan supervisi terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas pemurnian yang sedang dibangun serta memberikan dukungan bagi perusahaan dimaksud untuk mendapatkan fasilitas fiskal. e. Paket insentif kebijakan fiskal dalam bidang pertambangan terdiri dan: 1) Tax holiday(PMK No. 159/2015) yaitu pengurangan pajak penghasilan sebesar 10100% dalam periode 5 hingga 15 tahun. 2) Tax allowance (PP No.18/2015) yaitu pemberian investment allowance sebesar 30% nilai investasi dalam jangka waktu 5 tahun, percepatan penyusutan atau amortisasi, perusahaan diijinkan membawa beban kerugian hingga 10 tahun dan wajib pajak 10% (persentase normal 20%). 3) Pembebasan bea masuk (PMK No. 188/2015) berupa pembebasan PPN untuk barang modal dan peralatan pabrik yang digunakan untuk produksi barang kena pajak. f.

7.

Paket insentif fiskal tersebut diberikan kepada industri pionir yaitu industri mineral yang memiliki nilai strategis, jangkauan yang luas, dan penggunaan teknologi baru; memiliki batas minimum investasi I trilyun rupiah, 10% nilai investasi didepositkan pada bank di Indonesia ataupun perusahaan yang beroperasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

Sesi II: Opportunities, Challenges and Experiences a.

Fuhai Group Investment, perusahaan RRT yang bergerak dalam bidang pertambangan di Indonesia menyampaikan kegiatan-kegiatan Fuhai Group serta prospek, hambatan dan tantangan investasi di bidang mineral dan pertambangan. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN dan Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pasar terbesar di ASEAN. Lingkungan investasi di Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan budaya yang ramah. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah terlaksana Iangkah-Iangkah konkret pembangunan infrastruktur, penawaran kebijakan investasi yang kondusif dan efisiensi birokrasi, guna menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan laju perekonomian.

Laporan Kinerja KBRI Beijing f 2015 b.

Kontribusi Fuhai Group bagi pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan taraf hidup komunitas setempat antara lain sejumlah 500 orang atau 90% pegawainya merupakan warga negara negara Indonesia, memiliki perjanjian dengan sekitar 100 supplier lokal dan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan institusi penelitian profesional yang memberikan masukan konstruktif bagi perusahaan. Sementara tantangan yang dihadapi adalah prosedur perijinan, dukungan infrastruktur, stabilitas kebijakan, koordinasi sosial, pembebasan lahan dan dukungan sumber daya, teknologi informasi, ketersediaan talent dan dana.

c.

Fuhai Group menyampaikan harapan pemerintah Indonesia untuk terus melaksanakan program-program reformasi, meningkatkan iklim investasi, serta rnengeluarkan paket stimulus dan regulasi investasi yang menarik. Fuhai Gruoup membuka kerja sama bidang aiih teknologi, pelatihan SDM, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan ekonomi dan persahabatan RI - RRT yang semakin cerah.

d.

PT Indonesia Morowali Industrial Park menyampaikan tantangan investasi industri pertambangan dan pemurnian di Indonesia antara lain ketersediaan infrastruktur, manajemen input dan faktor produksi, ketersediaan SDM secara kuantitas dan kualitas di daerah terpencil, kepastian regulasi pemerintah serta kewajiban perusahaan bagi lingkungan dan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan tiga faktor penting untuk mengatasi tantangan dimaksud yaitu 1) determinasi yang kuat, 2) kepercayaan dan 3) team work dari dunia akademis, bisnis dan pemerintah.

8. Sesi III : Enterprises Promotion Session a.

Indonesian Smelter and Mineral Processing Association (ISPA) mendukung pengolahan mineral untuk peningkatan nilai tambah mineral dan pembentukan lingkungan investasi yang kondusif untuk perkembangan hlirisasi industri mineral. Kesempatan investasi masih sangat terbuka bagi industri nikel, bauksit, besi, emas dan klasifikasi batu bara. Investor RRT memiliki peran penting di sektor pengolahan mineral dan didukung oleh Kedubes RRT di Jakarta untuk bergabung dalam ISPA yang mencakup perkembangan komoditas mineral dan sub sektor terkait.

b.

PT Aneka Tambang, BUMN dengan ijin usaha pertambangan dalam bidang nikel, emas, alumina, bauksit dan batubara telah memiliki track record selama empat dekade dalam bidang eksplorasi, pertambangan, mineral processing dan perdagangan. PT Antam membuka peluang investasi dalam bidang pengolahan bauksit menjadi smelter grade alumina (SGA) pada Minggu Pasir Project, pengolahan nikel menjadi nickel pig iron dan stainless steel di Pomalaa, dan pengolahan emas I anode slime dengan total nilai investasi sebesar USD 4,952 milyar.

9. Sesi IV: Business Matching Forum a.

Hari kedua penyelenggaraan Business Forum dilaksanakan dalam bentuk Business Matching sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara perusahaaan dan calon investor potensial RRT yang hendak menanamkan modal dan membangun usaha di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan industri mineral Indonesia, KADIN dan Pemri (KESDM, BKPM, Kemdag, Kemkeu dan Kemlu).

b.

Tercatat 15 perusahaan Indonesia yang telah memiliki ijin usaha pertambangan turut berpartisipasi dalam Business Matching yaitu PT Bumi Pertiwi Makmur Sejahtera, PT --

., -- "-.-'----- n_.__._

- - - - ----

Mr I_

_. RR..I,...-.,...

rrr

c':L..

rvr

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Mining Investment, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Gebe Industry Nikel, PT Cipta Djaya Surya, PT Antam, PT Century Metalindo, PT Bintang Timur Steel, PT Arosuka Mandiri, PT Teluk Kijing Energi, dan Ratiman Corporation! PT Fusies. Sedangkan dari pihak RRT, tercatat sebanyak 30 perusahaan RRT yang bergerak dalam bidang industri batu bara, nikel, baja, mesin dan alat berat, konstruksi metal, teknologi informasi, perbankan, listrik dan energi. 10. Indonesia Business Forum Meeting of Mineral Enterprises telah berjalan dengan lancar dan produktif sebagai forum untuk memperat kenja sama perusahaan dan investor kedua negara. Partisipasi perusahaan RRT yang sangat antusias dalam kegiatan seminar dan bisnis meeting yang benlangsung dua hari menunjukkan bahwa minat perusahaan RRT untuk menanamkan modal di Indonesia di bidang pertambangan dan mineral termasuk pembangunan smelter masih cukup besar. 11. Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki potensi besar di kawasan Asia Pasifik dan terdapat perhatian khusus dari peserta business forum terhadap langkah-langkah konkret Pemri menyelesaikan tantangan-tantangan investasi, menciptakan paket stimulus investasi serta kebijakan dan mendukung. Diperlukan koordinasi oleh seluruh instansi terkait dalam mewujudkan langkah-Iangkah konkret dalam memberikan fasilitas atau kernudahan bagi para investor untuk beroperasi di Indonesia khususnya dalam bidang pertambangan dan mineral. Q. Promosi Trade and Investment di Shenyang, Provinsi Liaoning, 1. KBRI Beijing bekerjasama dengan Foreign Affairs Office of Liaoning Provincial People's Government, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Liaoning, Kementerian Perekonomian, telah melaksanakan Trade, Tourism, and Investment (TTI) Promotion Forum di Shenyang, Provinsi Liaoning pada tanggal 17-18 Agustus 2015. Kegiatan promosi mi merupakan program kerja KBRI Beijing dengan tujuan untuk mempromosikan potensi perdagangan, dan investasi di Indonesia bagi kalangan pengusaha Liaoning. 2.

Kegiatan mi seyogianya akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2015, namun karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan, maka diundur pada bulan Desember 2015. Menjelang pelaksanaannya, pada tanggal yang sama, ternyata para pimpinan Pemerintah Daerah Liaoning mempunyai kegiatan pertemuan Partai Komunis, sehingga disarankan untuk melakukan pertemuan dengan sebuah perusahaan besar yaitu Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd. Perusahaan mi memiliki cabang usaha utama yaitu: financial investment, international trade, construction industry, high-end manufacturing, precision agriculture, technological environmental protection industry dan technology industry.

3.

Di bidang financial investment, perusahaan mi focus pada mergers & acquisitions, Kerjasama usaha patungan, international leasing, investasi teknologi, property management. Di bidang perdagangan internasional, fokus untuk membangun perdagangan hasil-hasil produksinya, alih teknologi maju yang dimilikinya, agen penjualan, eksport peralatan rekayasa besar secara komplit. Di bidang industri konstruksi, fokus pada pembangunan konstruksi dinding, produksi elevator dan escalator, perencanaan dan desain arsitektur, dekorasi bangunan, industri perumahan dan lapisan dinding rumah. Di hfr,h..nrI rn,n,,fu-f,,rinri fnkrim nPrin nmhnriiinn sisftm transmisi dan aenerator

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 kincir angin canggih. Di bidang precision agriculture,fokus pada mesin-mesin pertanian. Di bidang technological environmental protection industry dan technology industry fokus pada kontrol polusi udara, solid waste utilization, waste water pollution treatment, seawater and bitter water desalination. 4.

2 Perusahaannya sudah menjadi listed company yaitu Yuanda China Holding Co., Ltd, sebagai global curtain wall brand nomor satu dan Shenyang Brilliant Elevator, sebagai merek elevator utama di RRT. Secara internasional, perusahaan mi juga sudah mendapat pengakuan, salah satunya adalah termasuk dalam Top 250 ENR world largest contractor. Di RRT, perusahaan mi mempunyai cabang di 30 kota-kota besar dan membentuk jaringan penjualan dan pelayanannya di Iebih 140 negara di belahan dunia. Kantor cabangnya terdapat di berbagai negara besar, termasuk di Indonesia dengan nama Yuanda Aluminium Industry Engineering Indonesia Co., Ltd.

5.

Perusahaan ini sudah mulai memasuki pasar Indonesia pada tahun 2010 dengan mensuplai barang-barang produksinya seiring dengan maraknya pembangunan gedunggedung tinggi di Indonesia. Pada tahun 2013 perusahaan mi membangun pabrik rakitan aluminium dan kaca di Tangerang. Selama beroperasi 2 tahun di Indonesia telah memperoleh 7 proyek swasta di Jakarta dengan nilai lebih dari 200 juta dolar AS.

6.

Pada saat bertemu dengan berbagai pimpinan perusahaan dari masing-masing unit usahanya, Duta Besar RI dan Koordinator Fungsi Ekonomi menjelaskan iklim dan peluang investasi di Indonesia. Program pemerintah saat mi fokus pada pembangunan infrastruktur, agrikultur, kemaritiman, industri padat karya - berorientasi ekspor - substitusi impor dan down streaming, pariwisata. Banyak proyek pembangunan di Indonesia yang terkait dengan bidang usaha perusahaan ini, sehingga peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan (baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta) sangat terbuka. Inilah saat yang tepat untuk beninvestasi di Indonesia, karena dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun ke depan, Indonesia akan semakin maju dan merupakan pasar yang besar.

7.

Mr Li Guang Yu, Vice President perusahaan Yuanda menyambut balk kedatangan Duta Besar di Shenyang dan dapat memberikan berbagai informasi yang berharga bagi perusahaan mi, sehingga menambah semangat perusahaan Yuanda untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia merupakan prioritas untuk mengembangkan usahanya dengan dua alasan yaltu sejalan dengan inisiatif One Belt One Road dari pemerintah RRT dan akan segera terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga pemilihani Indonesia sebagai tujuan investasi akan sangat strategis. Perusahaan Yuanda di Indonesia saat mi memang masih konsentrasi di bidang aluminium, bidang usaha lainnya akan segera menyusul, seperti elevator, wind power generator, real estate, kawasan industri. Juga dijelaskannya, bahwa beberapa para pejabatnya telah datang ke Jakarta untuk melakukan studi lapangan, menjajaki beberapa peluang investasi yang prospektif khususnya di bidang kawasan industri, pariwisata dan konstruksi. Dalam waktu dekat akan kembali mengirimkan para perjabat terkaitnya untuk menindaklanuti berbagai kajian yang telah dilakukan. Untuk itu, sangat mengharapkan bantuan dari pihak KBRI dan Pemenintah Indonesia di pusat.

8.

Kegiatan promosi yang fokus pada perusahaan-perusahaan besar seperti mi berjalan sangat efektif. Pihak investor dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan baik dan sangat detail. Sehingga dapat membangun kepercayaan yang Iebih positif, khususnya

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 menunjukkan keseriusan Pemerintah RI yang terus melakukan perbaikan iklim investasi agar lebih kondusif lagi. 9. Pihak perusahaan mengemukakan berbagai pengalaman yang positif selama berusaha di Indonesia, namun juga ada beberapa hal yang negatif, dimana masih seringnya perusahaan diganggu oleh kehadiran-kehadiran pihak-pihak yang mengaku sebagai aparat dengan meminta dana untuk berbagai alasan yang tidak jelas. Perusahaan dengan senang hati melaksanakan kewajibannya sepanjang memang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal-hal seperti ini sebaiknya dapat menjadi perhatian pihakpihak berwenang, sehingga tidak mencederai keseriusan pemerintah menciptakan Him invesatsi dan berusaha yang lebih balk.

Bidang Pariwisata Pada tahun 2014, jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 950 ribu orang. Untuk tahun 2015, pada kesempatan kunjungan ke Tiongkok pada bulan Maret 2015, Presiden RI telah menyampaikan target kunjungan wisatawan Tiongkok sebesar 2 juta orang. Namun demikian, sejak awal, pihak Kementerian Pariwisata RI telah menyampaikan bahwa target tersebut sulit untuk dicapai. Beberapa hal yang menjadi alasan termasuk kondisi perekonomian di Tiongkok, yang diprediksi akan berdampak negatif terhadap trend pariwisata ke luar negeri. OIeh karena itu, pihak Kementerian Pariwisata RI secara informal telah menyampaikan kemungkinan diberlakukannya target yang lebih realistis, yaltu peningkatan jumlah wisatwan Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia menjadi 1,2 juta orang. Sampal dengan bulan Oktober 2015, sesual dengan data dari Kementerian Pariwisata RI, wisatawan Tiongkok yang melancong ke Indonesia sejumlah 966.988. Angka ml lebih besar dari total kunjungan yang dilakukan pada tahun 2014. Dan apabila dilakukan perbandingan y-oy, maka terdapat peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok sebesar 18,85%. Sekiranya trend tersebut terus dipertahankan, maka dapat diprediksi jumlah wisatawan Tiongkok sebesar 1,l3juta orang. Guna mendukung program peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok, Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan peraturan, termasuk memberikan fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat kepada para wisatawan Tiongkok, serta mempermudah akses bagi kapal yacht dan kapal pesiar. Namun demikian, KBRI Beijing menyadani bahwa program Pemerintah mi juga memerlukan berbagai dukungan lamnnya, termasuk terkait dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Tiongkok. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KBRI Beijing untuk menunjang program Pemerintah adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerfa KBRI Beijing 2015 a

Memfasilitasi kunjungan Menteri/Pejabat Tinggi yang terkait isu ekonomi I.

Kunjungan Menteri Pariwisata, 12-13 Januari 2015: KBRI Beijing telah memfasilitasi pertemuan Menteri Pariwisata RI clan Ketua China National Tourism Administration pada tanggal 12 Januari 2015. Pertemuan dilakukan di Beijing, sehari sebelum Menteri Pariwisata RI turut serta dalam penerbangan perdana Garuda Indonesia rute Beijing-Bali.

ii. Kunjungan Menko PMK, 1-3 September 2015: Menko PMK berkunjung ke Beijing sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk menghadiri Upacara Peringatan 70 Tahun Kemenangan Perang Melawan Fasisme. b.

Mengupayakan kuniungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia i.

Pameran pariwisata berskala internasional: Dalam rangka menggandeng clan memberikan dukungan terhadap kegiatan promosi Kementerian Pariwisata RI, KBRI Beijing telah berpartisipasi pada China Xi'an Silk Road International Tourism Expo (September 2015) clan Chengdu International Tourism Expo (Desember 2015).

Selain memberikan pengenalan mengenai destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat clan industri pariwisata di kedua kota tersebut, KBRI Beijing juga telah melakukan survei terkait dengan persepsi masyarakat setempat mengenai Indonesia serta potensi wisatanya.

Booth Indonesia di China Van Silk Road International Tourism Expo, Van, September 2015

Booth Indonesia di Chengdu International Tourism Expo, Chengdu, Desember 2015

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Dukungan untuk kegiatan Kementerian Pariwisata: KBRI Beijing telah melakukan koordinasi intensif dan memberikan dukungan bagi berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata di wilayah kerja KBRI Beijing. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk: Media Conference on Garuda Indonesia First Beijing-Bali Direct Flight di Kempinski Hotel, Beijing (Januari 2015); Diving Sales Mission di Xinjiang Hotel, Beijing (September 2015); Asia Diving Expo di Beijing Exhibition Center, Beijing (September 2015); Media Conference on Indonesia Tourism Insight Policy and Strategy di Inner Mongolia Hotel, Beijing (November 2015).

Diving Sales Mission, Beijing, September 2015

Asia Diving Expo, Beijing, September 2015

Media conference Indonesia Tourism Insight Policy and Strategy, Beijing, November 2015

Laporan Kinerja KBRI Beijing

f

2015

iii. Travel Fair di Beijing: KBRI Beijing telah mendukung kegiatan Travel Mart di Mal Shimao Gongsan, Chaoyang District yang dipelopori oleh Garuda Indonesia pada bulan April 2015. Kegiatan tersebutjuga mendapatkan dukungan Kementerian Pariwisata RI.

Acara pembukaan Garuda Indonesia Travel Mart di Mal Shimao Gongsan, Beijing, April 2015

iv. Analisis trend pariwisata: KBRI Beijing telah menyampaikan sejumlah laporan khusus yang menganalisis mengenal perkembangan trend pariwisata di Tiongkok. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan sumber-sumber primer (percakapan dengan masyarakat serta pejabat dan pelaku industri pariwisata) dan sekunder (media, analisis China National Academy of Tourism).

Dalam hal capaian IKU-4 yaitu Persentase publik di RRT dan Mon goia yang berpandangan positif terhadap Indonesia, KBRI Beijing memperoleh capaian kinerja sebesar 92.33%. Dari total 594 jumlah kuisioner yang ditenima sebanyak 548 jumlah pandangan positif. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut sebagaimana tabel di bawah ml Tabel 6 Capaian IKU 4 KBRI Beijing

Dalam rangka mengupayakan pandangan positif mengenai Indonesia di antara masyarakat Tiongkok dan Mongolia, KBRI Beijing telah membagi kegiatannya menjadi 9 program kegiatan beserta berbagai sub-kegiatan turunan masing-masing program kegiatan sebagai berikut:

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015 a.

Membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di negara akreditasi Upacara Bendera dan Pesta Rakyat 17 Agustus 2015: Sebagai salah satu highlight dalam program pembinaan masyarakat KBRI Beijing, tahun mi telah diselenggarakan di KBRI Beijing Upacara Bendera dan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-70. Kegiatan dihadiri oleh sekitar 500 tamu, yang terdiri dari keluarga besar KBRI Beijing, masyarakat Indonesia di Beijing, guiqiao asal Indonesia, dan friends of Indonesia Iainnya.

Suasana Upacara Bendera dan Pesta Rakyat, KBRI Beijing, 17Agustus 2015

Kongres PPI Tiongkok: Pada tanggal B Me! 2015, Dubes RI membuka ii. Simposium dan Kongres ke-IV PPI Tiongkok di Chongqing. Kegiatan dihadiri oleh sekitar 110 mahasiswa Indonesia di Tiongkok, yang terdiri dari para pengurus PPIT, 42 perwakilan dari PPIT Cabang di 21 kota, dan peserta peninjau. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Perhimpunan Alumni Tiongkok di Indonesia (PERHATI) dan KJRI Shanghai.

Suasana Pembukaan Kongres PPI Tiongkok ke-IV, Chongqing, 8 Mei 2015

Laporan Kin erja KBRI Beijing 2015 iii. Forum diskusi mahasiswa: Sebagal upaya pembinaan masyarakat, terutama untuk memperluas wawasan para mahasiswa Indonesia di Beijing dan sekitarnya, telah dilakukan secara rutin kegiatan seminar dengan berbagai topik yang menjadi perhatian bersama. Tahun mi, telah diselenggarakan tiga forum dengan masing-masing topik "Indonesia Dan Sisi Pandang Tiongkok", "Apa Artinya Bela Negara?", dan "Membangun Kembali Negara Maritim Indonesia". Seluruh kegiatan diselenggarakan di KBRI Beijing, dengan jumlah hadirin sekitar 100 orang setiap kalinya.

Seminar Indonesia Dari Sisi Pandang Tiongkok, 17 Oktober 2015 (kin) dan

Seminar Membangun Kembali Negara Maritim Indonesia", 12 Desember 2015

Kegiatan olahraga bersama dan donor darah: Sebagai upaya untuk iv. menggalangkan berkehidupan yang sehat, KBRI Beijing bekerjasama dengan Organisasi Buddhis Manggala dan PPIT Cabang Beijing telah memulai dua kegiatan tahunan rutin, yaitu Jalan Sehat dan Donor Darah. Untuk tahun 2016, akan diupayakan kegiatan Donor Darah dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Kegiatan Jalan Sehat, April 2015 (kin) dan Donor Darah, Oktober 2015 (kanan) di KBRI Beijing

Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kerohanian Iainnya: Dubes RI telah menetapkan kebijakan bahwa KBRI Beijing adalah rumah seluruh warga Indonesia". Dengan in!, KBRI Beijing memberikan dukungan penuh bagi berbagai perhimpunan dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatannya di Aula Serba Guna KBRI Beijing. V.

Tercatat setidaknya Aula Serba Guna Beijing digunakan untuk setidaknya 24 kegiatan, yang mayoritas adalah kegiatan kerohanian. Perhimpunan dan organisasi yang memanfaatkan kebijakan mi termasuk Persekutuan Doa Katolik Beijing (PDKB), Lingkaran Pengajian Beijing (LPB), Organisasi Buddhis Manggala (OBM), Beijing International Christian Fellowship (BICF), Majelis Reformasi Injil Indonesia (MRII), dan Tabloid Cabe Rawit, vi. Kegiatan Upacara Peringatan Hari Nasional: Sebagaimana himbauan dari Pusat, selain menyelenggarakan upacara peringatan HUT RI, KBRI Beijing pada tahun 2015 telah menyelenggarakan 4 (empat) Upacara Peringatan Han Nasional lainnya, yaltu Upacara Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2015, Upacara Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2015, Upacara Peringatan Hari KORPRI tanggal 30 November 2015, dan Upacara Peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2015.

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2015 (kin) dan Upacara Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2015 (kanan)

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Upacara Peringatan Hari KORPRI, 30 November 2015 (kin) dan Upacara Peningatan Hari Ibu, 22 Desember 2015

b.

Meningkatkan kualitas website atau portal perwakilan untuk menarik minat pengunjung mengakses informasi tentang Indonesia Peningkatan kualitas dan exposure website KBRI Beijing: KBRI Beijing secara reguler mengunggah berita mengenai kegiatan KBRI Beijing pada website, baik dalam Bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. KBRI Beijing juga secara aktif mempromosikan alamat website KBRI Beijing dalam setiap publikasi atau bahan promosi yang didesain oleh KBRI Beijing. Hal mi diharapkan dapat menjadikan website KBRI Beijing sebagai sumber terpercaya bagi informasi masyarakat Indonesia dan Tiongkok. ii. Social media engagement: Jumlah pengikut Weibo KBRI Beijing naik dari 377 tahun lalu menjadi 1.096. Peningkatan mi utamanya disebabkan oleh penyelenggaraan famtrip selebritas blogger Tiongkok pada bulan September 2015, di mana pada kesempatan tersebut artikel-artikel yang ditulis para selebritas blogger tersebut dibaca oleh Iebih dari 130 juta akun, ditanggapi oleh 32 ribu akun, dan sempat menempati peringkat kedua trending topic di Tiongkok. Selain Weibo, KBRI Beijing juga tahun lalu membuka akun Wechatnya. Berkat posting yang cukup reguler mengenal berbagai kegiatan KBRI Beijing serta berita-berita terbaru tentang pariwisata di Indonesia, jumlah pengikutWeChat KBRI Beijing naik dari 50 akun tahun lalu menjadi 1.095 akun.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Tampilan laman Facebook dan Wechat KBRI Beijing

Facebook KBRI Beijing juga tetap aktif, walaupun pengoperasiannya sering terkendala akibat adanya pemblokiran terhadap situs Facebook di Tiongkok. Sejak awal tahun sampai dengan pertengahan bulan Desember 2015, Facebook KBRI Beijing mendapatkan 11.766 Likes, yang menjadikannya salah satu fanpage pemerintahan Indonesia paling populer di Facebook. Jumlah member dari laman Facebook KBRI Beijing mencapai 3.500 akun. C.

Memberdayakan keberadaan para peserta program beasiswa/pelatihan di Tiongkok dan Mongolia dalam mendukung kegiatan KBRI Beijing KBRI Beijing senantiasa berupaya untuk melibatkan alumni peserta Beasiswa Seni dan Budaya (BSBI), Beasiswa Dharmasiswa, dan Presidential Friends of Indonesia. Di tahun 2015, sebagai contoh, alumni Dharmasiswa Sdr. Huang Mengjiao dan alumni Presidential Friends of Indonesia Prof. Xu Liping menjadi pembicara untuk seminar mahasiswa yang diselenggarakan di KBRI bertajuk "Indonesia dari Sisi Pandang Tiongkok" pada tanggal 17 Oktober 2015.

d.

jurnalis/famtrip kunjungan Meng upayakanlmemfasilitasi meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok dan Mongolia

untuk

Celebrity Blogger Familiarization Trip: KBRI Beijing, bekerjasama i. dengan harian Huanqiu.com, telah mendesain dan mengkoordinasikan kegiatan famtrip ke Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta pada bulan September 2015, yang diikuti oleh 4 orang blogger ternama Tiongkok dan 2 orang wartawan Huanqiu .com.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Hasil famtrip tersebut termasuk dibacanya posting para blogger di Sina Weibo yang dibaca oleh lebih dari 130 juta akun, ditanggapi oleh 32 ribu akun, dan sempat menempati peringkat kedua trending topic di Tiongkok. Selain itu, jumlah pengikut Weibo KBRI Beijing naik dari 377 tahun Falu menjadi 1.091, yang menjadikan platform mi sebagai channel yang efektif untuk menyebarkan berita mengenai Indonesia. ii. Famtrip Kementerian Pariwisata Iainnya: Selain itu, KBRI Beijing juga telah melakukan seleksi dan memfasilitasi partisipasi Chengdu TV, Lookwe, dan Takungpao.com dalam kegiatan famtnip lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata pada bulan Oktober 2015. e.

Membangun networking untuk mendukung penguatan soft power diplomacy di Tiongkok dan Mongolia i. Resepsi 65 Tahun Hubungan Diplomatik RI-RRT: Resepsi diselenggarakan pada tanggal 13 April 2015 di Kempinski Hotel Lufthansa Center bekerjasama dengan Chinese People's Association of Friendship with Foreign Countries (CPAFFC). Resepsi dihadiri oleh sekitar 300 tamu dan datang sebagai sebagai tamu kehormatan Wakil Ketua CPPCC Qiangba Puncog. Kegiatan dimeriahkan oleh penari-penari yang didatangkan oleh Kementerian Pariwisata RI.

Suasana Resepsi 65 Tahun Hubungan Diplomabk RI-RRT

Resepsi HUT Kemerdekaan RI ke-70: Resepsi diselenggarakan pada ii. tanggal 26 Agustus 2015 di Kempinski Hotel Lufthansa Center. Resepsi dihadiri

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 oleh sekitar 400 tamu dan datang sebagai sebagai tamu kehormatan Wakil Ketua NPC Yan Junqi.

Suasana Resepsi HUT Kemerdekaan RI ke-70

iii. Media engagement: Dalam melakukan pendekatan kepada media, telah dilakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah menyelenggarakan media gathering sesaat setelah Tahun Baru Imlek dengan beberapa pihak media yang cukup dekat dengan KBRI Beijing. Acara diselenggarakan di Conrad Hotel Beijing, di mana Dubes RI secara informal berdiskusi dengan 12 jurnalis dan editor media cetak, tv, radio, dan online setempat. Duta Besar RI juga secara reguler menerima wawancara dari media setempat, baik wawancara langsung maupun tertulis. Pada tahun 2015, Dubes RI telah diwawancarai sebanyak 26 kali oleh media online, televisi, dan tulis. Seluruh wawancara telah dipublikasikan dengan seksama oleh para mitra media, dan cukup berhasil mengangkat exposure Indonesia di media setempat. Selain itu, tulisan Dubes RI juga telah tampil di 4 publikasi, yaitu Boao Forum Magazine, ASEAN-China Panorama, Lookwe, dan Caijing.

Dubes RI menerima wawancara dari media Indonesia dan Tiongkok

Laporan Kinerja KBRJ Beijing 2015

Dubes RI diwawar

Dubes RI dan Counsellor Fungsi Sosbud diwawancaral berbagal media setempat

Sebagai salah satu bentuk apresiasi dari pihak media terhadap peran Dubes RI dalam mengembangkan people-to-people contacts melalui media, pada tanggal 19 Maret 2015, Dubes RI telah menerima penghargaan "News Person of the Year", yang diserahkan oleh media Home and Abroad News Press. Penghargaan diserahkan pada saat peringatan ulang tahun ke-14 Home and Abroad News Press, bertempat di New Sunworld Hotel, Beijing.

Dubes RI merierima penghargaan News Person of the Year dari Home and Abroad News Press

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Kerja sama KBRI Beijing dengan media setempat dan media asing yang berdomisili di Beijing juga dilakukan dalam proses fasilitasi izin kunjungan jurnalis. Dalam kaitan ini, KBRI Beijing memposisikan dirl sebagai garda pertama proses penyaringan untuk izin kunjungan jurnalis. KBRI Beijing juga cukup aktif mengeluarkan rilis media, balk dalam Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Mandarin untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kegiatan KBRI Beijing. Secara total, KBRI Beijing pada tahun 2015 mengeluarkan 39 rilis media, yang kerap menjadi bahan referensi bagi penulisan berita-berita di Indonesia dan Tiongkok. Kuliah umum Dubes RI di universitas-universitas: Dalam rangka iv. melakukan outreach kepada para mahasiswa Tiongkok di berbagai universitas setempat, Dubes RI telah melakukan kunjungan ke Hebei Normal University, Shijiazhuang (12 Mel 2015) dan Jilin University, Changchun (15 November 2015) untuk menyampaikan kuliah umum. Di Hebei Normal University, mahasiswa yang hadir sebanyak 150 mahasiswa, sementara di Jilin University terdapat 200 mahasiswa yang hadir.

Dubes RI di Hebei Normal University (kin) dan Jilin University (kanan)

Engagement di forum-forum pertemuan: Selama tahun 2015, Dubes RI telah hadir pada 9 forum di mana beliau menjadi saah satu pembicara atau panelis. Tema-tema forum berbeda-beda, namun dalam setiap kesempatan, Dubes RI berusaha untuk memberikan perspektif dan opini Indonesia terkait dengan berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. V.

Dubes RI di World Peace Forum, Beijing, Juni 2015 (kin) dan Pembukaan International Youth Summer Camp, Beijing, September 2015 (kanan)

LaporanKinerjaKBRIBeijing 2015

Dubes RI di ASEAN-China Education Cooperation Week, Guiyang, 3Agustus 2015 (kiri)dan

Dubes RI di NDRC Going Global Training Program, Beijing, 29 Agustus 2015 (kin) dan Seminar on China-Indonesia Relations, Juni 2015 (kanan)

Dubes RI di Peringatan Ulang Tahun Home and Abroad News Press, Beijing, Maret 2015 (kin) dan ASEAN Development Forum, Hongkong, 14 Desember 2015 (kanan)

Selain itu, Fungsi-fungsi di KBRI Beijing juga beberapa kali mewakili Dubes RI untuk menyampaikan perspektif Indonesia mengenai berbagai isu.

Counsellor Fungsi Sosial dan Budaya di Seminar Kemaritiman, Jakarta, 10 Februari 2015 (kin) dan Global Times Forum, Beijing, 17 April 2015 (kanan)

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

vi. Kegiatan ASEAN Ladies Circle (ALC): Berbagai kegiatan ALC telah berhasil meningkatkan exposure terhadap Indonesia serta peran Indonesia di kalangan korps diplomatik. Keketuaan Indonesia pada ALC untuk paruh kedua tahun 2015 juga dimanfaatkan untuk semakin memperkuat kerja sama di antara para diplomat wanita dan istri diplomat ASEAN.

ALC Cooking Demo, Kempinski Hotel, Beijing, 9 April 2015

ASEAN Food Bazaar, KBRI Beijing, 9 November 2015

Dua kegiatan secara khusus menjadi highlight dari aktivitas ALC pada tahun 2015, yaitu ALC Cooking Demo pada tanggal 9 April 2015, yang menghadirkan celebrity chef Farah Quinn. Selain itu, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah ASEAN Food Bazaar pada tanggal 9 November 2015, dimana telah terkumpulkan donasi sebanyak RMB 32.500 untuk para korban banjir di Myanmar. f.

Mengupayakan kunjungan menterilpejabat tinggi yang terkait isu pensosbud Kunjungan Presiden RI ke-6, 26-29 Juni 2015: Bapak Susilo Bambang i. Yudhoyono berkunjung ke Beijing dalam rangka memenuhi undangan untuk menjadi pembicara kunci pada World Peace Forum di Tsinghua University. Selain itu, Bapak Yudhoyono juga menyampaikan kuliah umum di Tsinghua University.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Presiden RI ke-6 menyampaikan pidato di World Peace Forum (kin) dan Tsinghua University (kanan)

ii. Kunjungan Presiden RI ke-5, 11-15 Oktober 2015: Ibu Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Tiongkok utamanya dalam rangka menghadiri Konferensi International Partai Politik di Beijing. Namun demikian, sebelum tiba di Beijing, beliau berkunjung ke Shenzhen dan menghadiri upacara peletakan batu pertama Soekarno House di Qianhai Shenzhen-Hongkong Free Trade Area.

Peresmian Soekarno House di Qianhai Shenzhen-Hongkong Free Trade Area (kin) dan Pertemuan Presiden RI ke-5 dengan Ketua CIIDS (kanan)

iii. Kunjungan Presiden RI ke-6, 1-3 November 2015: Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing dalam rangka memenuhi undangan CIIDS untuk berpartisipasi pada 2nd Conference on Understanding China.

Pembukaan 2nd Understanding China Conference (kin) dan Pertemuan para peserta konferensi dengan Presiden RRT (kanan)

g. Mengupayakan tindak lanjut kesepakatan/kerja sama di bidang penerangan, sosial dan budaya

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015 i. Kerja sama Peminjaman Panda: Pada tanggal 26 Mel 2015, KBRI Beijing telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kehutanan RRT dan China Wildlife Conservation Association (CWCA) untuk menindaklanjuti rencana pembangunan konservasi panda di Taman Safari Indonesia. Dalam pertemuan disampaikan bahwa Kementerian Kehutanan Tiongkok dan CWCA menyampaikan bahwa sebelum terlaksananya MoU B to B, diharapkan adanya penandatangan MoU G to G terlebih dahulu. Draft MoU G to G telah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, namun sampal saat ml belum mendapatkan tanggapan lebih lanjut. ii. Kerja sama Kota Kembar Solo-Xi'an: KBRI Beijing telah memfasilitasi rencana kerja sama Kota Kembar Solo-Xi'an, yang terefleksikan dari kegiatan saling kunjung di antara para pejabat kedua Pemkot. Kedua pihak setuju untuk mengmntensifkan kontak dan kerja sama sebelum memasuki tahap pembuatan MoU. Hal ini diharapkan dapat memberi arti lebih dari penandatanganan MoU di masa depan. iii. Kerja sama Kota Kembar Manado-Qingdao: Menindaklanjuti penandatanganan Lol pada tahun 2014, telah ditandatangani Agreement on Establishment of Friendly Cooperative Relationship pada tanggal 30 Oktober 2015.

Penandatanganan perjanjian antara kota Manado dan Qingdao di Manado

h.

Menyelenggarakan misi kesenian/kebudayaan Festival kuliner: Selama tahun 2015, KBRI Beijing telah i. menyelenggarakan 2 festival kuliner masing-masing di Kempinski Hotel Lufthansa Center (10-19 April 2015) dan Conrad Hotel Beijing (12-20 September 2015). Pembukaan festival di Kempmnski Hotel diselenggarakan serangkaian dengan kegiatan peningatan 65 Tahun Hubungan Diplomatik RI-RRT dan dihadiri oleh 100 orang tamu. Sernentara itu, festival di Conrad Hotel lebih eksklusif, dan tamu yang hadir pada saat pembukaan sekitar 40 orang.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Kedua pihak hotel menyampaikan bahwa festival kuliner Indonesia berhasil mendatangkan tamu ke restoran hotel lebih banyak dari biasanya. Festivalfestival kuliner mi juga mendapatkan pemberitaan yang positif dari media lokal. Hal-hal mi menunjukkan kemungkinan exposure yang cukup tinggi terhadap kuliner Indonesia di antara masyarakat Tiongkok.

Suasana pembukaan festival kuliner di Conrad Hotel Beijing, 12 September 2015

Pameran lukisan "Cuplikan Elok": KBRI Beijing bekerjasama dengan ii. China Central Academy of Fine Arts (CAFA) dan China International Cooperation Center telah menyelenggarakan pameran lukisan kontemporer IndonesiaTiongkok yang pertama di CAFA Art Museum, Beijing pada tanggal 1-2 Desember 2015. Upacara pembukaan pada tanggal I Desember 2015 dihadini oleh 180 tamu, yang terdiri dari Duta Besar negara-negara ASEAN, pejabat setem pat, dan pihak-pihak Tiongkok terkait di bidang seni dan budaya. Pameran menampilkan 20 karya dari 13 pelukis Indonesia yang berasal dan Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Kegiatan juga mendapatkan dukungan dan Indonesia-China Art Association dan Redbase Art Foundation.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

Suasan pembukaan pameran "Cuplikan Elok", Beijing, I Desember 2015 Pameran lukisan "Beijing International Art Biennale" dan "China Art iii. 2015": Dalam rangka memaksimalkan kehadiran 13 pelukis Indonesia yang berpartisipasi pada Beijing International Art Biennale 2015, KBRI Beijing telah berpartisipasi pada Art China 2015 di Agricultural Exhibition Center, Beijing. Dalam art fair tersebut, para pelukis Indonesia tersebut telah menampilkan karya-karya mereka, yang mayoritas terjual kepada kolektor dari Tiongkok dan Tiongkok.

Pembukaan Beijing Art Biennale 2015 dan Counsellor Fungsi Sosial dan Budaya melakukan diskusi dengan para seniman Indonesia

Suasana Art China 2015 yang menampilkan karya-karya seriiman Indonesia L

Memfasilitasi aktivitas/prakarsalprog ram diaspora Indonesia

LaporanKinerja KBRI Beijing 2015 Pentas Kesenian Indonesia Diaspora Network: KBRI telah mendukung upaya penyelenggaraan "Pentas Kesenian dan Silaturahm i Indonesia-Tiongkok" pada tanggal I Februari 2015, bertempat di Harbin, Provinsi Heilonjiang. Acara tersebut diselenggarakan oleh Indonesia Diaspora Network di Tiongkok (IDNChina) dan dihadiri oleh sekitar 150 penonton, yang mayoritas terdiri dan masyarakat setempat. Acara juga diliput oleh Kantor Berita Antara dan China Radio International.

Suasana Pentas Kesenian Indonesia di Harbin

Dalam hal capaian IKU-5 yaitu Persentase Permasalahan WNI dan BHI di RRT dan Mongolia yang diselesaikan, KBRI Beijing memperoleh capaian kinerja 100%. Dari total 88 jumlah permasalahan atau kasus atau bantuan hukum bantuan hukum WNI dan BHI yang terjadi selama satu tahun, sebanya 88 jumlah permasalahan atau kasus atau bantuan hukum WNI dan BHI yang diselesaikan. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut sebagaimana tabel di bawah mi: Tabel 7 Capaian IKU 5 KBRI Beijing

A. PROTOKOL Kegiatan di bidang protokol sangat tinggi intensitas kegiatannya, seiring dengan meningkatnya hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan konsuler. Kemlu atau instansi teknis lainnya di RRT selalu memberikan bantuan keprotokolan untuk tamu-tamu

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 WIP maupun VIP yang datang ke RRT atas undangan pihak RRT. Namun demikian, bagi pejabat atau delegasi RI yang datang atas inisiatif sendiri, pemberian fasilitas VIP tidak disediakan. Sejak awal tahun 2009, Kemlu RRT tidak dapat Iagi membantu mengupayakan penggunaan fasilitas VIP atas pejabat atau Delegasi RI yang datang atas inisiatif sendiri, meskipun KBRI Beijing siap mendukung permintaan penggunaan ruang VIP di Bandara Capital Beijing. Selama 2015 di KBRI Beijing, kami mencatat terdapat berbagai kunjungan tingkat Kepala Negara, mantan Kepala Negara, Pimpinan Parlemen, Menteri Kabinet Kerja sebagai berikut: 1. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana di Beijing tanggal 25-27 Maret 2015 dilanjutkan menghadiri Boao Forum for Asia di Sanya, Hainan, RRT tanggal 2728 Maret 2015. Presiden RI didampingi Menlu RI, Ibu Retno L.P. Marsudi dan Mendag RI, Rahmat M. Gobel. 2. Kunjungan Presiden RI ke-6, Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono pada World Peace Forum Tsinghua University 26-29 Juni 2015 di Beijing. 3. Kunjungan Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri 12-15 Oktober 2015 menghadiri undangan Partai Komunis Tiongkok "Political Leadership: New Consensus for Political Parties" di Beijing, 4. Kunjungan Presiden RI ke-6, Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu An! Yudhoyono pada acara 2" Understanding China Conference 31 Oktober —3 November 2015 di Beijing. 5. Kunjungan Menteri Pariwisata RI, Bapak Arief Yahya tanggal 11-13 Januari 2015 di Beijing. 1sf High Level 6. Kunjungan Menko Perekonomian RI, Bapak Sofyan DjaIiI dalam the Economic Dialogue tanggal 26-28 Januari 2015 di Beijing. 7. Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasona Laoly dalam Sidang Tahunan ke-54 AALCO, 11-14 April 2015 di Beijing. 8. Kunjungan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bapak Satya Widya Yudha tanggal 27-29 Mei 2015 sebagai narasumber dalam Pacific Energy Summit 2015 di Beijing. 9. Kunjungan Panja RUU Kebudayaan dipimpin oleh Bapak Ridwan Hisyam, 5-7 Agustus 2015 di Beijing. 10.Kunjungan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R, Ibu Puan Maharani menghadiri Parade Militer Berakhirnya Perang Dunia ke-2 di Beijing, tanggal 1-3 September 2015. 11.Kunjungan kerja Menteri Keuangan RI, Bapak Bambang Brodjonegoro tanggal 8-10 September 2015 di Beijing. 12. Kunjungan Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan dan delri ke Beijing dan Shanghai 16-21 September 2015 atas undangan Ketua CPPCC. 13.Kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Bapak Soeharso Monoarfa 22-24 September 2015 di Beijing. 14.Kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Bapak Subagyo Had! Siswoyo tanggal 18-24 Oktober 2015 di Beijing. 15.Kunjungan Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti menghadiri Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN-RRT tanggal 20-22 Oktober 2015 di Beijing. 16.Kunjungan kerja BKSAP DPR dipimpin oleh Ibu Dr. Nurhayati A. Assegaf tanggal 17-20 November 2015 di Beijing. 17. Kunjungan Jaksa Agung RI, Bapak M. Prasetyo menghadiri Konferensi Jaksa Agung ASEAN-RRT tanggal 23-24 November 2015 di Nanning. Kunjungan kerja DPR RI Panja RUU RTRI, dipimpin Mayjen (Purn) Asril Tanjung 6-12 18. Desember 2015 di Beijing.

LaporanKinerjaKBRlBeijing 12015 B. KONSULER Di bidang kekonsuleran, setiap tahun diadakan pertemuan konsultasi bilateral di bidang kekonsuleran antar RI-RRT pada tingkat Direktur. Pertemuan terakhir diadakan di Guangzhou tanggal 2 Desember 2015. Pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan pembahasan notifikasi kekonsuleran, masalah visa bagi keluarga home staff dan bagi local staff Indonesia yang akan bertugas di Tiongkok, penyampaian draft Agreement on Consular Notification and Assistant (ACNA) dari Direktur Konsuler Kemlu RI kepada Deputi Dirjen Konsuler Kemlu RRT. Pokok bahasan Konsultasi Bilateral Kekonsuleran tersebut adalah sebagai berikut: a.

Permasalahan bebas visa Paspor biasa bagi WNI

Pemerintah RRT masih memproses usulan bebas visa bagi paspor biasa Indonesia. Delri RRT mengkaitkan usulan tersebut dengan permasalahan penangkapan 4 orang etnis Uighur dengan paspor Turki oleh aparat keamanan RI dengan dugaan tindak pidana terorisme. Ketua Delri menanggapi bahwa seharusnya hal mi tidak menjadi kendala. Selama mi tidak ada WNI di RRT yang diduga menjadi pelaku terorisme. Pemri berupaya melakukan pencegahan WNI yang pergi ke Syria dan Iran. Di lain pihak, terjadi penyalahgunaan visa kunjungan wisata untuk kunjungan bisnis ke RRT. Hal mi dikarenakan lamanya pengurusan visa bisnis yang dilakukan oleh Kedubes RRT. Sebagai informasi tercatat sejumlah 43 negara telah memberikan fasilitas BVK kepada WN RRT. Permasalahan yang timbul dari Pernberlakuan Bebas Visa Kuniungan singkat (BVK) b. bagi WN RRT Tercatat hingga September 2015, pelanggaran keimigrasian oleh WN RRT di Indonesia ada 3.470 kasus. Kebijakan mi telah memberikan dampak negatif yang perlu dibahas bersama. Pendeportasian 86 orang WN RRT untuk kasus cyber crime dan penipuan menunjukkan penyalahgunaan BVK untuk kejahatan lintas batas. Delegasi RRT menyampaikan bahwa jumlah peianggaran masih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan WN RRT (1 juta orang per tahun). Diharapkan kerja sama penegakan hukum dan pertukaran informasi antar otoritas penegak hukum kedua negara, dapat terus ditingkatkan untuk mengungkap berbagai kejahatan lintas batas warga kedua negara. , Paspor dinas biasa Deiabat RRT Permohonan bebas visa Pernegang RRT mengharapkan Pemri dapat mengikutsertakan pemegang paspor dinas biasa (diberikan untuk PNS RRT Gol. 4 ke bawah dan Kepala BUMN) dalam perjanjian bebas visa paspor diplomatik dan dinas RI-RRT yang selama mi sudah berlaku. RRT menjelaskan bahwa tahun 2014 telah dikeluarkan sebanyak 220.000 paspor dinas biasa (PNS RRT Gol 4 kebawah 28 juta orang) dimana prosedur pengeluarannya sama dengan paspor dinas, memiliki fitur keamanan e-paspor (sidik jar dan facial recognition) seperti paspor dinas. Permasalahan visa keria karyawan perusahaan Tiongkok dan iin tinggal mahasiswa, d. guru I sukarelawan yang mengaiar Bahasa Mandarin Terdapat kesulitan pemrosesan visa kerja bagi karyawan, guru dan sukarelawan Bahasa Mandarin WN RRT. Delri menyampaikan ketentuan Permenakertrans no. 16 tahun 2015 tentang rekomendasi dari Kemnakertrans sebagai syarat otorisasi visa kerja oleh Ditjen Imigrasi.. Bagi

Laporan Kinerja KBRI Beijing

f

2015

mahasiswa dan guru/sukarelawan pengajar Bahasa Mandarin diperlukan surat rekomendasi dari Kemdikbud. Guru dan sukarelawan adalah pemegang paspor hijau yang akan mengajar di 6 Pusat Bahasa Mandarin di Indonesia yang merupakan badan sipil dibawah Kantor Pengajaran Bahasa RRT. Sebaliknya Delri menyampaikan kesulitan visa bagi mahasiswa RI di RRT yang belajar program Bahasa diberikan single entry untuk studi 6 bulan. Bagi siswa Perwira RI diberikan single entry visa untuk I tahun, sedangkan tentara RRT diberikan multiple entry. Kemlu RRT akan menindaklanjuti hal mi dengan Kementerian Pertahanan RRT. e.

ABK RRT vanci ditanakao atau ditahan di Indonesia

Delegasi RRT menginformasikan terdapat 262 kapal ikan dan 726 ABK RRT yang masih ditahan di Indonesia. Delegasi RRT memohon Pemri dapat memfasilitasi ijin pulang ke RRT atau jika pemeriksaan terhadap ABK masih berlangsung dapat diberikan visa untuk mendarat dan pergi ke Kedubes RRT untuk pengurusan dokumen keimigrasian. Lebih lanjut diharapkan Pemri dapat mempercepat pemeriksaan dan proses peraditan para ABK dimaksud. f.

Permasalahan vane dihadaDi WN RRT di temat Demeriksaan imicirasi

Delegasi RRT menyampaikan bahwa masih terdapat laporan pemerasan dari oknum bandara terhadap WN RRT. Delri meminta agar hal mi dilaporkan secara tertulis kepada Ditjen Imigrasi menginformasikan nama petugas, nomor tempat pemeriksaan, nomor dan rute penerbangan agar dapat dilakukan penindakan. Ditjen Imigrasi telah menyebarkan edaran larangan kepada petugas bandara melakukan pemerasan dan pungutan liar, serta melakukan pengawasan dan penindakan. g.

Notifikasi konsuler

Terdapat kendala memenuhi kewajiban notifikasi konsuler di kedua pihak. Delri menyampaikan concernbahwa Kemlu RRT seringkali tidak menanggapi nota Perwakilan menanyakan mengenai kasus yang menimpa WNI di RRT. Delegasi Tiongkokmenekankan bahwa sama seperti di Indonesia, notifikasi konsuler untuk kasus-kasus yang terjadi di kota-kota diiluar Jakarta seringkali menjadi kendala dimana instansi di daerah sering tidak memiliki informasi pentingnya penyampaian notifikasi konsuler. h.

Kasus WNI overstay terkait Tindak Pidana Perdaqancian Manusa (TPPO)

Delri menyampaikan agar WNI dengan kasus overstay dapat segera dipulangkan dan tidak dikenakan denda overstay. Delri juga menyampaikan agar pihak RRT dapat menindak pelaku TPPO untuk mengurangi kasus overstay yang melibatkan agen illegal WN RRT yang merekrut WNI secara langsung kedaerah di Indonesia. Delri mengusulkan kerjasama antar kepolisian kedua negara dan kejaksaan guna penindakan kasus TPPO (Perwakilan RI sering melaporkan kepada Kepolisian RRT tapi seringkali tidak ditindaklanjuti). Delri juga menyampaikan agar kiranya Perwakilan RRT di Indonesia melakukan seleksi ketat dengan persyaratan tertentu dalam pemrosesan visa kunjungan wisata untuk alasan bekerja untuk mencegah terjadinya TPPO.

Luporan Kinerja KBRI Beijing 2015 1 WNI yang rneniaiani hukuman penjara di RRT Deiri menyampaikan mengenal kebutuhan akses konsuler yang Iebih balk bagi WNI yang berada di penjara (izin masuk penjara dan penggunaan Bahasa Inggris saat pembicaraan dengan WNI). Pihak RRT menyampaikan bahwa di beberapa daerah sulit ditemukan penerjernah Bahasa asing untuk memfasilitasi kunjungan. Sementara selama kunjungan diwajibkan didampingi petugas penjara dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petugas penjara. Kemlu RRT akan memfasilitasi permohonan akses konsuler secara Iebih baik.Selain itu, terkait dibukanya kantor penghubung RI di Makau, Kemlu RRT menilai kantor penghubung harus memiliki status diplomatik guna menunjang pelaksanaan fungsi konsuler. Kasus utanci -piutang dan pembatasan ruanci gerak seorang WNI Deiri menyampaikan permohonan agar Kepolisian RRT dapat memberikan jaminan keamanan bagi WNI a.n. Tjiam Mieke Deviana yang memiliki permasalahan utang piutang mencapai 4 juta RMB (sekitar Rp. 8 Milyar). Ybs disandera ruang geraknya dan terancam keselamatannya, dimanahal mi belum dikategorikan tindak pidana setama belum ada kekerasan fisik. k.

ABKWNI bekeria di kapal RRT

Deiri menyampaikan kasus 10 orang ABK WNI yang mengalami penyiksaan di kapal perusahaan Zhejiang Shunxing serta ABK MV Shn Man Yl Hao, Sdr Tan Tan yang diinformasikan jatuh ke taut. Detri mengharapkan diperoleh informasi Iebih lanjut penanganan kedua kasus i, sehubungan dengan tidak diperotehnya keterangan secara resmi dari pihak RRT kepada Perwakilan RI Kasus keiahatan dunia maya Detri menyampaikan 3 kasus terkait cyber-crime yang terjadi di witayah kerja KJRI Shanghai dan meminta otoritas RRT kiranya dapat menyampaikan informasi proses penanganan kasus tersebut. Delegasi Tiongkok menambahkan mengenai proses deportasi WNI dengan tindak pidana yang berada di RRT dinitai tetah memberikan ketidaknyamanan bagi aparat keamanan RRT. Proses deportasi menjadi Iebih lama karena Potri metakukan pemeriksaan tertebih dahulu dan tidak Iangsung mendeportasi. M.

Perianiian Kekonsuleran RI-RRT

Detri menyampaikan draft ACNA kepada RRT sebagai tanggapan atas draft Konvensi Konsuler yang disampaikan RRT pada tahun 2013. Pihak RRT pada dasarnya menitai Konvensi Konsuler tebih detil dan tetah mencakup tupoksi kekonsuleran dibanding ACNA yang bersifat umum. Pihak RRT terbuka untuk membahas draft dimaksud pada pertemuan terpisah. RRT telah memiliki konvensi konsuler dengan tebih dari 40 negara. n.

Perpaniangan izin tinggal bagi staf tokat di perwakilan RI dan keluarga homestaff

Terdapat pemberian ijin tinggat yang berbeda untuk paspor diplomatik dan dinas Indonesia. RRT akan menindakianjuti hat mi dan akan melakukan pengaturan yang sama sesuai dengan yang diberikan Pemri. o.

Pengiriman dokumen pengadilan (KBRI Beiiing)

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 11 Pihak RRT menyarankan agar KBRI dapat menanyakan terlebih dahulu kepada kantor urusan luar negeri provinsi terkait dengan keabsahan alamat surat panggilan sidang. Seringkali surat dikembalikan dengan alasan alamat tidak ditemukan, P.

Tersancika teroris dari Provinsi Xin Jiang (RRT)

Delegasi Tiongkok menekankan bahwa Polisi RRT memiliki bukti-bukti yang cukup banyak terkait kewarganegaraan 4 orang tersangka teroris dimaksud. Kasus mi berdampak pada usulan bebas visa bagi WNI pemegang paspor biasa. Deiri menyampaikan bahwa kasus mi sudah ditetapkan di pengadilan dan keempat orang tersebut harus menjalani hukumannya di Indonesia. RRT dapat menempuh jalur hukum setelah proses hukuman mereka selesai. q.

Pemeriksaan imigrasi di perbatasan Hongkong terlalu lambat

Pemeriksaan imigrasi bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas di bandara di Beijing memakan waktu lama dibanding paspor hijau. Pihak RRT akan menindakianjuti kasus tersebut. r.

Konsultasi kekonsuleran tahun 2016

Pertemuan ke-10 Konsultasi Kekonsuleran RI-RRT akan diselenggarakan di Medan pada bulan September 2016. Secara umum pertemuan berlangsung lancar dan membahas secara detil isu-isu yang menjadi permasalahan terkini. Pihak RRT akan mempersiapkan Record of Discussion yang Iebih detil dibanding tahun sebelumnya untuk menunjukkan komitmen dan Iangkah yang telah disepakati. 2.

Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Beijing menerbitkan 2.317 legalisasi (@ RMB 130,), 202 visa diplomatik dan 74 visa dinas, 22 Surat Keterangan Lahir, 9 Surat Keterangan Pernikahan, dan 6 Surat Keterangan Kematian.

3.

Departemen Konsuler Kemlu RRT dan FAO propinsi berbagai wilayah tempat terjadinya bencana alam memberitahukan dengan segera ke perwakilan asing negara asal korban. Dalam tahun 2015 tidak terdapat WNI yang menjadi korban bencana alam di RRT.

4.

Dalam tahun 2015, WNI yang menghadapi proses hukum di wilayah akreditasi KBRI Beijing berjumlah 8 orang. Sdr. Chen Yi dan Benny Wijaya teiah selesai menjalani hukuman di LP Yancheng. Tercatat tahun 2015 putusan Pengadilan Negeri Beijing Sdri. Suminah menjalani hukuman seumur hidup di LP Wanita Beijing. Putusan Pengadilan Negeri Kunming, Sdr. Yusuf Suhartoyo menjalani hukuman seumur hidup di LP Kunming, propinsi Yunnan, RRT. Keduanya divonis hukuman akibat terbukti menyelundupkan heroin saat transit di bandara di Beijing dan Kunming tahun 2014.

5.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI, Fungsi Protokol dan Konsuler bekerjasama dengan Atase Imigrasi melakukan sosialisasi dan pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, dimana terdapat sejumlah besar WNI di kota-kota Nanchang, Wuhan, Qingdao, Anhui dan Changchun. Dari sisi perlindungan, Fungsi Protokol dan Konsuler melakukan kunjungan ke LP di Yancheng, Hebei bulan Oktober 2015 dan Qingdao bulan November 2015.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 f 6. Pengamatan KBRI Beijing terkait 88 (delapan puluh delapan) WNI Overstayer yang ditangani, ditampung sementara, diproses ke Public Security Bureau Beijing, Tianjin dan Hebei adalah sebagai berikut: a. Dari jumlah 88 (delapan puluh delapan) tersebut, hanya 2 (dua) orang di antaranya yang direkrut dari Singkawang, Kalimantan Barat. Sisanya direkrut dari DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung, dijanjikan bekerja di rumah makan, tetapi setibanya di Tiongkok dipekerjakan sebagai Penatalaksana Rumah Tangga, dan di tempat hiburan malam, yang dilarang oleh pemerintah RRT. b. Paspor umumnya dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Bogor, Kediri, Lam pung. c. Modus dillakukan dengan cara rekruitmen dari desa ke desa, termasuk dengan komunikasi whatsapp, wechat, dilakukan oleh agen illegal WNI yang umumnya bekas TKI yang memiliki jaringan dengan agen illegal WN RRT. d. Paspor, visa, tiket dibuat dan dibiayai oleh agen illegal RRT yang mentransfer biaya kepada agen illegal WNI di Indonesia. e. Terdapat celah kemudahan pembuatan paspor di seluruh kantor imigrasi di Indonesia, permohonan visa kunjungan wisata di Kedutaan Besar RRT atau Konsulat Jenderal RRT di Indonesia yang dimanfaatkan agen illegal Indonesia. f. Setelah memperoleh visa, tiket pesawat langsung diberikan agen illegal menjelang keberangkatan di bandara di Indonesia, bersama paspor, dengan janji akan langsung dijemput di bandara di Beijing, Shanghai, Guangzhou. g. Setibanya di salah satu bandara di Tiongkok tersebut, langsung dijemput dan ditampung oleh agen illegal WN RRT. h. Setelah ditampung dalam hitungan hari dan minggu, disalurkan ke rumah tangga WN RRT. L Paspor ditahan oleh agen illegal RRT, dengan dalih mencegah WNI kabur dan pindah ke tempat lain, atau pulang ke Indonesia. j. Gaji yang dijanjikan berkisar RMB 4.000 (sekitar Rp 8 juta), tetapi dipotong RMB 3.500 selama 6 bulan oleh agen illegal, dengan dalih sebagai ganti biaya pembuatan paspor, visa, dan tiket di Indonesia. k. Setelah bekerja di rumah tangga WN RRT, WNI umumnya tidak betah, mencari tempat kerja lain, atau apabila majikan mengetahui bahwa mereka overstayer, maka akan diterlantarkan di tempat umum. I. Selanjutnya polisi setempat yang menemukan mereka akan mengantarkan ke Perwakilan RI terdekat. m.KBRI Beijing memiliki tempat penampungan terbatas, I (satu) ruangan seluas 3x3 meter yang dapat diisi 6 (enam) orang.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 n. Apabila jumlahnya lebih dan 6 (enam) orang, maka WNI Overstayer akan ditampung di Ruang Serba Guna. o. KBRI Beijing menyiapkan bahan makanan mentah (sembako), kompor listrik, rice cooker, air mineral, toiletteries, untuk keperluan hidup sehari-hari. p. KBRI Beijing telah sepakat bersama Public Security Bureau Beijing, Tianjin dan Hebei untuk memproses hukum WNI Overstayer sebelum dipulangkan. q. Bagi WNI Overstayer yang memiliki paspor dan visanya expired, langsung diantar dan didaftarkan ke PSB setempat. r. Bagi WNI Overstayer yang tidak memegang paspor dan visanya expired, langsung dimohonkan ijin Duta Besar RI Beijing, untuk dibuatkan SPLP Rp 0,-, sesual ketentuan korban TPPO. s. Hingga saat mi tidak dijumpai kendala dalam proses hukum pemulangan WNI Overstayer di wilayah akreditasi KBRI Beijing. t. Akar permasalahan yang harus diselesaikan adalah upaya pencegahan pembuatan paspor dan visa kunjungan wisata yang terlalu mudah dilakukan di Indonesia. Diharapkan seluruh stakeholders dan aparat berwenang terkait dapat mengantisipasi meningkatnya jumlah WNI Overstayer yang datang ke Tiongkok dengan visa kunjungan wisata, namun selanjutnya bekerja di sektor informal yang dilarang di Tiongkok. 7. Saat mi jumlah WNI overstayer yang KBRI telah difasilitasi, didampingi saat di Public Security Bureau kota Beijing, Tianjin dan propinsi Hebei, serta ditampung di penampungan sementara KBRI Beijing sesuai tanggal pemulangan adalah sebagai berikut: Tanqqal 18 Februari 2015: 1. 2. 3. 4. 5.

Sdri. Sulipah Harjo Tugimin, SPLP nomor XC 882297. Sdri. Robaniyah, SPLP nomor XC 882298. Sdri. Dea Marlinda Yani, SPLP nomor XC 882299. Sdr. Stefanus SulistyoWibowo, paspor nomorA 2846470. Sdr. Azmi Syahar Syakrani, paspor nomor V 307471.

Tanqqal 28 Februari 2015: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sdri. Emma Titi Srani, paspor nomor A 2205641, Sdri. Aris Sudiyati, SPLP nomor XD 356001 Sdri. Lilis Sulistiyawati Hasanah, SPLP nomor XD 356002 Sdri. Merl Rohayati, SPLP nomor XD 356003. Sdri. Nur Mahyuni, SPLP nomor XD 356004. Sdri. Nurbetti, SPLP nomor XD 356005. Sdri. Suli, SPLP nomor XD 356006. Sdri. Tri Mulyani, SPLP nomor XD 356007. Sdri. Siti Nuraini, SPLP nomor XD 356008.

Tanqgal 6 Maret 2015: 15. 16.

Sdri. Susiyanti, SPLP nomor XD 356013 Sdri. Nursem Bt Ramin Tayan, SPLP nomor XD 356011

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 17.

Sdri. Sri Widiyawati, SPLP nomor 356012

Tangqal II Maret 2015 18.

Sdri. Nopih, ttl Bogor6 November 1985 nomor paspor B 0001406

Tanqgal 18 Maret 2015: 19. 20. 21. 22. 23.

Sdri. Tarcih, paspor nomor W 946120 Sdri. Linda Damayanti, SPLP nomor XD 356014 Sdri. Winda Oktaviana, paspor nomorA 9227857 Sdri. Siti Khoiriyah, paspor nomorA 8020412 Sdr. Muhardiansyah, SPLP nomor 356015

Tangqal 2 April 2015: 24. 25.

Sdri. Nani Uhen Inun, SPLP nomor XD 356009. Sdri. Yuyun Wahyuningtias, SPLP nomor XD 356010.

Tanqqal 29 April 2015 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Sdri. Patimah Siti, paspor nomorA8552909 Sdri. Monica, paspor nomor A631 0036 Sdri. Sakdiyah Yuli, paspor nomorA8914175 Sdri. Rasmini, paspor nomorA9339232 Sdr. Gunawan Irvan, paspor No. A854416 Sdr. Salim Syukron Lutfi, paspor No. B0087034 Sdri. Endria, paspor No. B0085376 Sdr. Yudianto, paspor No. A9219979 Sdr. Prasetyo Dodik Bagus, paspor No. B0085398 Sdr. Riduan Baitul, paspor No. A9166275 Sdr. Ramlan, paspor no. B0085153 Sdr. Sarino, paspor No. A921997 Sdri. Amelia Hadijah, SPLP No. XD356033 Sdri. Warkonah, SPLP No. XD356032 Sdri. Aisah, SPLP No. XD 356034

Tanqqal 30 April 2015: 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Sdri. Asiyah Siti, SPLP No.XD 356016 Sdr. Tarudin ( Paspor di kantor Polisi) Sdr. Daim A9415832 Sdr. Suwadi, SPLP No. XD 356020 Sdr. Tauhid Imam, SPLP No XD356021. Sdr. Nuryono Joni, SPLP No. XD356031 Sdr. Arifin, SPLP No. XU356019 Sdr. Supendi, SPLP No. XU356026 Sdr. Ariandi David, SPLP No.XU359029 Sdr. Nikmah Fitrotul, Paspor No. A 6610004.

Tanggal 7 Mei 2015 51.

Sdri. Anis Suprapti, nomor paspor B 0263483

Laporan Kinerja KBRI Beijing

f

2015

Tanaaal 21 Mel 2015: 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Sdr. Andrianto, tanggal lahir (tI) 30 Januari 1989. Sdri. Yenik Rulikah (istri Sdr. Andrianto) tI 2 Februari 1993. Sdr. Andik Wahono, tI 21 Juni 1989. Sdri. Ana Yuniarti (istri Sdr. Andik Wahono), tI 10 Juni 1991. Sdr. Choirul Dwi Wahyudi, tI 20 Maret 1983. Sdri. Titik Suryawatiningsih (istri Sdr. Choirul D.W.), tI 8 Mel 1986.

Tang-gal 22 Me! 2015 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Sdr. Sardjono, nomor pasporA 9503412. Sdri. Umayah Warsidi (istri Sdr. Sardjono), nomor pasporA 9500601. Sdr. Suwarno, nomor paspor B 0086795. Sdri. Sunarti Wahyu Lestari (istri Sdr. Suwarno) fotocopy Paspor dipegang ybs. Sdr. Muhammad Shopi, ttl Kediri 7 Maret 1985. Paspor ditahan agen gelap. Sdri. Eva Setyorini (istri Sdr. Muhammad Shopi), Paspor ditahan agen gelap. Sdri. Daryati, lajang, nomor paspor A 8416397. Fotocopy paspor dipegang ybs.

Periode bulan Agustus -30 Desember 2015 65. 66. 67. 68. 69. 70 71. 72 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Sdri. Nurhayati, nomor pasporA 1578698 Sdri. Sayidatul Farida Bt Komari, nomor paspor A40l 3845 Sdri. Siti Murtafiah, nomor paspor A 6387965 Sdri. Suniah, nomor paspor A 6387966 Sdri. Suniah, nomor paspor A 6522620 Sdri. Hartati, nomor paspor B 1146870 Sdri. Cicih Mulyawati, nomor paspor B 1269696 Sdri. Belinda Febriana, nomor paspor B0482774 Sdri. Wiyati Nada, SPLP Sdri. Nasri, SPLP Sdri. Nada Wiyati, nomor paspor B1087830 Sdri. Puaeni binti Mad hani Kandel, nomor paspor B0247649 Sdri. Fefi Herliyanti, nomor paspor B1277889 Sdri. Dewi Yuli Yanita, nomor paspor 131277901 Sdri. Mohamad Rudi Anikurokim, nomor paspor A6890417 Sdr. Aslim Munadi, nomor paspor A9574358 Sdr. Tohir, nomor paspor BI 439544

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Sdri. Liu Siau Ping, nomor paspor A 8528458 Sdri. Ade Lestari, nomor paspor B0419894 Sdri. Rina Guow, SPLP Sdri. Darsini Binti Samin, nomor paspor B 0875608 Sdri. Linda Maryati, nomor paspor B 1884812 Sdri. Wari, nomor paspor SPLP Sdri. Eroh Setiawati, SPLP

7. Disamping itu KBRI Beijing mendampingi kasus hukum pidana sebagai berikut: a. Penahanan, penampungan dan pemulangan oleh Public Security Beijing bulan Januari 2015, atas nama Sdr. Kenny Ardianto, paspor nomorA 1675248, mahasiswa Indonesia yang overstay, tidak melanjutkan kuliah, bermukim illegal di Beijing.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 b. Penahanan, penampungan dan pemulangan oleh Public Security Beijing bulan Februari 2015, atas nama Sdr. Joshua Prabawa, diduga pengguna narkoba jenis hasish. c. Penahanan, penampungan dan pemulangan mahasiswa Indonesia lulusan program S 1 Perguruan Tinggi di Beijing, atas nama Sdr. Tikko Al Munawar oleh Public Security Beijing bulan Juli 2015. d. Penangkapan di bandara Guangzhou, penahanan, penyidikan di Changsa atas nama Sdr. Rusydi Musa diduga terlibat tindak pidana penipuan, tanpa notifikasi kekonsuleran, 20 Oktober 2015. Setelah tidak diketemukan cukup bukti, dilepas dan diantar ke bandara Guangzhou tanggal 22 Oktober 2015, dan ybs kembali ke Indonesia. e. Kasus pembekuan rekening bank (Bank of China) mahasiswa Indonesia di Beijing atas nama Ahmat Molia, yang menerima transfer dari keluarga di Indonesia melalui pihak ketiga (WN RRT di Shandong), sebesar RMB 800.000,- (Sekitar Rp 1,6 miliar), untuk membayar marmer pesanan orangtua ybs. Setelah diproses 3 bulan, rekening dapat digunakan kembali. 8.

Sesuai data MPS tahun 2015, tercatat 5.300 masyarakat WNI tercatat memiliki ijin tinggal tahunan (visa type W dan Xl), disamping itu terdapat sekitar 8.000 mahasiswa/i rnenempuh studi bahasa Mandarin di bawah 6 bulan (visa X2). 8.1 Dalam sosialisasi kekonsuleran, Fungsi Protokol dan Konsuler menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Masyarakat, mahasiswa WNI agar menghormati dan mentaati hukum dan ketentuan setempat, di antaranya mengurus perpanjangan ijin tinggal dan sebagainya. b. Berhati-hati dalam pergaulan khususnya penggunaan narkoba dan zat adiktif terlarang sejenisnya. c. Melaporkan kepada aparat setempat dan KBRI Beijing apabila mengetahui hal-hal terkait pelanggaran hukum yang melibatkan WNI, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dan WNI Overstayer. d. Apabila melakukan transfer, hendaknya melalui jasa perbankan resmi, tidak melalui pihak ketiga. e. Tidak menenima titipan barang yang tidak diketahui isinya saat bepergian, untuk mencegah terlibat penyeluridupan narkoba atau barang terlarang yang dilindungi hukum. 8.2 Fungsi Protokol dan Konsuler memfasilitasi pemulangan mahasiswa/i Indonesia yang sakit dengan detail sebagai berikut: a. Sdri. Sarah Aulia, mahasiswi penerima beasiswa Confusius Institute, stud! bahasa Mandarin 1 tahun September 2014-Agustus 2015 di Universitas di Chongqing. Ybs menderita penyakit TBC, dirawat sebulan dan selanjutnya dipulangkan bulan Februari 2015 atas biaya pemberi beasiswa, kampus dan rekan-rekan mahasiswa di Chongqing melalui PPIT Chongqing. b. Sdr. Poltak Yaser Arafat Lumbantoruan, mahasiswa S2 di Chongqing, menderita gangguan psikis, stress, dirawat sebulan di RSJ Chongqing, dipulangkan ke Indonesia tanggal 28 September 2015 atas biaya kantor Atase Pendidikan KBRI Beijing.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015

c. Terdapat masalah mahasiswa menderita gangguan psikis, stress atas nama Sdr. Arman, studi S 2 di Beijing, ditangani Fungsi Protokol dan Konsuler bersama Atase lmigrasi. Ybs melaporkan masalahnya bulan Juli 2015, hingga saat mi tidak mengganggu pihak manapun di asrama dan kampusnya, namun tetap dalarn pengawasan. Ybs tinggal di asrama dengan mahasiswa asal Russia.

9. .Fungsi Protokol dan Konsuler mernberi pendampingan kasus ekspor biji besi milik perusahaan Indonesia, PT SILO yang ditahan oleh kantor Bea Cukai di Tangshan, Hebei akibat pembeli membatalkan transaksi dan tidak diketahui keberadaannya. Proses penyelesaian telah disepakati, biji besi akan dilepaskan dari pelabuhan Tianjin.

Dalam hal capaian IKU-6 yaitu Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran, KBRI Beijing memperoleh capaian kinerja sebesar 120%. Dari total 250 jumlah kuesioner yang diterima, sebanyak 240 jumlah kuesioner dengan pernyataan puas. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut sebagaimana tabel di bawah mi: Tabel 8 Capaian IKU 6 KBRI Beijing IKU 6

Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

250

240 Realisasi IKU 2 (%)

96

Capajan IKU 2 (%) darl target 80%

120

Secara umum, responden atau pengguna jasa menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh Fungsi Protkons KBRI Beijing. Disamping responden langsung, pihak keluarga responden yang terkait di Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Responden dan keluarga menyadari bahwa masalah yang dihadapi oleh responden berawal dari ketidakpahaman atas hukum dan ketentuan negara setempat, dan bagi yang berpengalaman bekerja di luar negeri, dengan sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku, dengan dalih ingin memperoleh penghasilan tanpa ijin tinggal. RRT tidak memberikan ijin tinggal bagi unskilled worker dari negara lain, termasuk WNI yang bekerja gelap di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, dan pelayan tempat hiburan malam. Bersama mi kami sampaikan latarbelakang terjadinya human trafficking dan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang pelakunya adalah agen illegal WN RRT dan WNI, dan korbannya adalah WNI, sebagai berikut:

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Kasus korban human trafficking dan TPPO tercatat sernakin rneningkat sejak bulan Januari 2015, pelanggaran overstay tercatat rata-rata perorang terhitung mulai 4 bulan, hingga ada yang 3 tahun. Motif para korban tersebut adalah ingin rnernperoleh penghasilan yang layak, tanpa dasar pernaharnan bahwa bekerja di sektor informal dan unskilled di RRT dilarang. Mereka mengabaikan hak dan kewajiban mereka khususnya keberadaan paspor yang umurnnya ditahan oleh agen illegal, serta kontrak kerja yang tidak pernah diperlihatkan dan ditandatangani. 2.

Sesuai peraturan RRT, besaran denda overstay adalah sebagai berikut: 2.1. RMB 500,- (sekitar Rp I juta) per han. 2.2. Denda rnaksirnal adalah RMB 10.000,- (sekitar Rp 20 juta). 2.3. Apabila melebihi 20 han, dikenakan denda rnaksirnal dan proses penahanan dan penyidikan minimal 14 hari hingga I bulan. 2.4. Dasar hukum penahanan atas overstay adalah pasal 61 Undang-undang tentang Administrasi Keirnigrasian RRT.

3.

Ketentuan penahanan WNI di RRT adalah sebagai berikut: 3.1. Apabila dalam perneriksaan di tempat urnum, tidak di dalarn premis KBRI Beijing, ybs tidak dapat menunjukkan paspor dan/ ijin tinggalnya, maka ybs langsung ditahan di tern pat detensi irnigrasi. 3.2. Proses hukum akan dilakukan dengan notifikasi (7 hari setelah ditahan), interogasi, penahanan 14 hingga 30 han, dan dipulangkan dengan biaya agen illegal atau rnajikan WN RRT (apabila diternukan). 3.3. Apabila agen illegal atau rnajikan WN RRT tidak diternukan, maka menjadi beban biaya pernerintah RRT. Narnun dernikian, dalarn surat terakhir bulan Februari 2015, MPS RRT telah merninta KBRI Beijing untuk rnenyiapkan tiket pernulangan.

4.

Apabila WNI datang langsung ke KBRI Beijing, maka: 4.1. KBRI Beijing akan menampung sernentara (tidak terdapat shelter khusus) dan melaporkan kasus overstay WNI tersebut kepada MPS RRT, diternbuskan kepada Departernen Konsuter Kemlu RRT, untuk diproses hukum guna rnenerbitkan ijin (exit permit dan denda) pernulangannya. 4.2. Setelah diproses hukum dan ditetapkan sanksi hukumannya, WNI tersebut akan mendapat ijin dari MPS untuk rneninggalkan wilayah RRT dengan tanggal yang akan ditetapkan, dengan rnernbayar denda overstay, memesan tiket pulang atas biaya pribadi (apabila ada), atau biaya pemerintah RI (Dit. PWNI & BHI).

5.

Melalui interogasi, diperoleh keterangan berdasarkan pengakuan dari para WNI korban trafficking bahwa: 5.1. Kedatangan rnereka ke Tiongkok telah diatur dan direkrut secara terorganisir oleh sejurnlah pihak, balk agen illegal/gelap WNI dan WN RRT yang beroperasi di Indonesia dan Tiongkok. 5.2. Mereka dijanjikan untuk bekerja di sejurnlah kota dengan majikan WN RRT dengan potongan gaji setiap bulannya. 5.3. Para korban umumnya telah rnemiliki pengalarnan bekerja di Arab Saudi, Hong Kong SAR, Macau SAR dan berbagai kota besar lainnya di RRT.

6. Peraturan penundang-undangan Tiongkok rnelarang warga negara asing untuk bekerja di sektor penatalaksana ru rnah tangga/prarnuwisrna/domestic helper.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 7.

2Ol5

KBRI Beijing Memandang perlu untuk melakukan tindakan dengan cara: 7.1. Pencegahan di tempat penerbitan paspor RI, dengan memperketat persyaratan dan wawancara secara mendalam mengenai pengalaman kerja sebelumnya dan sponsor/agen gelap yang merekrut. 7.2. Pemeriksaan di tempat berangkat WNI ke luar negeri (bandara internasional dan pelabuhan laut), dengan menginterogasi, mencatat dan merekam data ybs, khususnya terkait agen/sponsor atau travel biro yang memberangkatkan. 7.3. Pengawasan intensif atas lalu lintas sejumlah WNI ke dan dari Tiongkok, yang patut diduga berpotensi dan berperan sebagai agen gelap, sponsor yang bekerjasama dengan WN RRT dan majikan WN RRT.

8.

Pola yang digunakan dengan merekrutWNl di Indonesia dilakukan: 8.1. Melalui sejumlah agen gelap yang menjaning calon korban di desa tempat tinggal korban, di tempat umum saat para calon korban berkumpul dengan sesama ex Tenaga Kerja WanitaITKW. 8.2. Pada umumnya agen gelap dan calon korban telah saling kenal dan berkomunikasi melalui jaringan telpon genggam, sosial media, e-mail dan sarana lainnya (whatsapp, wechat, dsb). 8.3. Dengan mudah dan cepat secara berkelompok membuat paspor, mengurus visa kunjungan wisata dan berangkat ke Tiongkok dalam waktu berdekatan.

9.

Terdapat kemudahan menerbitkan paspor sejak tahun 2004 ditetapkan bahwa WNI dimanapun berada dapat memohon penerbitan paspor di kantor imigrasi di seluruh Indonesia dan perwakilan RI, dengan hanya menunjukkan Akta Lahir, KTP dan Kartu Keluarga ybs.

10. Hal tersebut kiranya perlu diperketat dengan cara melakukan wawancara intensif terkait motivasi permohonan penerbitan, dan negara tujuan selanjutnya secara lebih terperinci dan perlu diketahui agen atau sponsor di belakangnya. 11. Memiliki paspor merupakan hak WNI, namun demikian pemanfaatan dan penggunaannya perlu diawasi dengan pencegahan, penyelidikan, pengawasan dan penindakan sehingga kasus-kasus human trafficking tidak bermunculan di luar negeri. 12. Pembenian visa kunjungan wisata yang dilakukan perwakilan RRT balk di Jakarta, Medan, Surabaya, Bali hendaknya lebih diperketat, dengan meminta alamat para korban di Tiongkok saat memohon visa kunjungan wisata. 13. Permintaan terkait pengetatan pemberian visa kunjungan wisata kepada WNI tersebut kiranya dapat disampaikan oleh para pejabat Kemlu RI terkait kepada para pejabat kantor perwakilan RRT dengan cara sebagai benikut: 13.1. Para pelamar visa kunjungan wisata wajib menyetorkan sejumlah uang deposit sebesar nominal tiket sekali jalan dan biaya hidup sehari-hari selama sebulan, sebagai jaminan biaya pemulangan apabila mereka overstay. 13.2. Para pelamar wajib menyampaikan secara tertulis nama hotel tempat menginap, alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi. 14. KBRI Beijing akan meminta MPS RRT dan Departemen Konsuler RRT agar melakukan pemeriksaan ketat saat pengecapan paspor WNI di berbagai bandara internasional di Tiongkok, dengan menanyakan lebih detail, mencatat atau merekam dengan kamera video

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 yang terdapat di belakang petugas imigrasi RRT serta mencatat alamat hotel, agen travel biro dan nama WNI atau WN RRT penanggungjawab selama berada di Tiongkok. 15. Kasus-kasus human trafficking yang terjadi telah dirasakan mengganggu hubungan bilateral RI-RRT, mengingat salah satu pasal dalam Comprehensive Strategic Partnership yang ditandatangani 3 Oktober 2013 di Jakarta oleh Presiden RI dan Presiden RRT menyatakan komitmen tentang tekad bersama untuk menghapus human trafficking di antara kedua negara. 16. Notifikasi dari pihak pemerintah RRT mengenai WNI yang ditahan di Tiongkok selama mi memerlukan waktu I hingga 2 minggu sejak penahanan. 17. KBRI Beijing langsung menindakianjuti pengaduan dari keluarga atau rekan WNI yang ditahan tersebut.

18. Nota Diplomatik KBRI Beijing yang disampaikan secara resmi kepada MPS RRT dan ditembuskan kepada Departemen Konsuler Kemlu RRT terkait proses penahanan WNI, umumnya tidak mendapat respons jawaban yang cepat. 19. Permintaan kunjungan KBRI Beijing ke tempat penampungan imigrasi atau tahanan kepolisian untuk mengunjungi WNI yang ditahan memerlukan ijin 1-2 minggu, tanpa alasan jelas. 20. Sebaliknya apabila WN RRT menghadapi masalah atau ditahan karena melanggar hukum di Indonesia, staf perwakilan RRT dengan cepat (1-2 han) dapat segera menemui warga negaranya. 21. Sesuai asas resiprositas, diharapkan kiranya para aparat dan pihak berwajib terkait di Indonesia tidak terlalu mudah dan cepat membenikan notifikasi, ijin dan akses bertemu kepada perwakilan RRT di Indonesia 22. Sehubungan dengan hal tersebut dimohonkan perhatian dan bantuan pihak-pihak terkait di Indonesia kiranya dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan atas kasus WNI yang menjadi korban human trafficking di Tiongkok, dengan mengejar pelaku-pelakunya di Indonesia.

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Sesual dengan Surat Pengesahan DIPA TA 2015 Nomor SF DIPA011.04.1.532612/2015 tanggal 14 November 2014, Pagu DIPA KBRI Beijing TA 2015 dialokasikan sebesar Rp. 48.053.097.000,- (empat puluh delapan miliar lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015, secara umum DIPA TA 2015 KBRI Beijing melakukan 4 kali revisi untuk menyesuaikan dan mengoptimalisasikan anggaran untuk kegiatan yang lebih pnioritas. Adapun pagu DIPA KBRI Beijing sebagai berikut: Rp.53.356.445.000,1. Revisi ke-1 Rp.51 .376.399.000,2. Revisi ke-2 Rp.52.280.450.000,3. Revisi ke-3 Rp.56.71 0.184.000,4. Revisi ke-4

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 Perbandingan pagu anggaran dan realisasi KBRI Beijing tahun 2013-2015 dijabarkan sebagal berikut: Tabel 9 Realisasi Anggaran KBRI Beijing Tahun 2013-2015 (dalam ribuan Rupiah)

Penyerapan anggaran KBRI Beijing tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yaitu 0,69%. Hal mi disebabkan karena anggaran KBRI Beijing mengalami 4 (empat) kali revisi dan adanya tambahan anggaran dari pusat, dari Pagu awal Rp. 48.053.097.000,- menjadi Rp. 56.710.184.000,-. Dalam rangka pelaksananaan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan, KBRI Beijing telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Pemantauan kehadiran Home Staff dan Local Staff telah dilaksanakan dengan menggunakan Absensi Biometrik. b. Pengusulan kenaikan pangkat dan gelar/ tingkat PDLN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Home Staff. c. KBRI Beijing telah membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Home Staff sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Dalam rangka meningkatkan kemampuan, koordinasi antar bidang serta pembinaan dan pengawasan melekat (waskat) oleh Kepala Perwakilan, telah dilaksanakan rapat staf rutin setiap seminggu sekali. e. Membuat DP3 Home Staff secara periodik, dan khusus untuk Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK), untuk kepentingan Jabatan Fungsional Diplomat telah membuat SKI. f.

Membuat Daftar Penilaian Kinerja (DPK) Local Staff.

g. Memberikan Gaji ke-13 kepada selutuh Pegawai Setempat. h. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Perwakilan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan sasaran strategis pendukung 'Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel' dari penjelasan di atas KBRI Beijing telah melakukan perbaikan di segala aspek utamanya dalam hal penyerapan anggaran balk dari segi Operasional kegiatan maupun rutin. Hal mi tercermin dari persentase yang mencapai 90,12% dari anggaran DIPA yang diperoleh.

BAB

Iv

PENUTUP

--

A. KESIMPULAN Pelaksanaan tugas diplomasi oleh KBRI Beijing dalam rangka peningkatan kerjasama Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Mongolia selama tahun 2015 berjalan intensif. Kegiatankegiatan diplomasi tingkat tinggi dapat diselenggarakan dalam tahun tersebut, khususnya kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT pada tanggal 25 - 28 Maret 2015, kunjungan dan pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden RRT di Jakarta tanggal 22 April 2015 dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, dan pertemuan antara Presiden RI dan Presiden RRT di sela-sela KTT G-20 di Antalya, Turki pada tanggal 15-16 November 2015. Selanjutnya, dalam tahun 2015 juga berhasil diselenggarakan dua pertemuan tingkat menteri koordinator dan state councilor, yakni pertemuan pertama High Level Economic Dialogue antara Menko Bidang Perekonomian RI dengan State Councilor RRT di Beijing pada tanggal 25 - 26 Januari 2015, dan High Level Dialogue antara Wakil Perdana Menteri RRT Liu Yandong dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani di Jakarta tanggal 27 Juli 2015. Dalam kaitan mi, Dialog Bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dengan State Councilor RRT yang direncanakan diselenggarakan dalam bulan Desember 2015, ditunda dan akan dilakukan dalam tahun 2016. Penundaan dialog tersebut utamanya berkaitan dengan adanya proses pemilihan para kepala daerah di Indonesia yang memerlukan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Polhukam untuk berada di Indonesia. Kegiatan diplomasi antara Indonesia dengan Tiongkok dan Mongolia juga diselenggarakan secara intensif oleh parlemen kedua negara. Dari Indonesia, intensitas diplomasi antar parlemen itu tercermin dari diselenggarakannya 6 kali kunjungan dari DPR-RI, DPD-RI dan MPR-RI termasuk kunjungan Ketua dan pimpinan MPR-RI ke Beijing dalam bulan September 2015 dan Kunjungan Ketua Komisi I DPR-RI ke Beijing pada tanggal 19 - 24 Desember ke RRT. Dalam kaitan ini, dinamika kerjasama antara RI-RRT dan antara RI-Mongolia selama tahun 2015 juga dilakukan oleh kalangan pengusaha melalui pertemuan berbagai misi dagang dan investasi (TTI), kunjungan para budayawan, seniman dan akademik, para wartawan dan para warga negara yang bertujuan wisata atau pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran capaian berdasarkan 6 IKU KBRI Beijing, capaian kinerja KBRI Beijing tahun 2015 adalah sebesar 105,27% Berbagai kegiatan telah terlaksana sesuai dokumen perencanaan dan telah dapat diselesaikan melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 101,78% capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,49% dengan demikian capaian tahun 2015 masih terkategori sangat baik dan di atas target kinerja yang direncanakan.

Laporan Kinerja KBRI Beijing 2015 f B. PERMASALAHAN Meskipun capaian kinerja sasaran tersebut terkategori sangat balk, namun dalam upaya pencapaian kinerja, KBRI Beijing menghadapi beberapa kendala, yaltu: 1. Pejabat RRT yang secara protokoler selalu menggunakan Bahasa Mandari dalam pertemuan-pertemuan resmi, dalam beberapa kesempatan menjadi kendala dalam komunikasi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan tenaga penterjemah yang dimiliki KBRI Beijing. 2. Adanya rencana kunjungan delegasi yang disampaikan secara mendadak kepada KBRI Beijing, sehingga mengalami kesulitan dalam koordinasi dengan pihak RRT. 3. Adanya pertemuan-pertemuan internasional di luar kota Beijing, sehingga seringkali KBRI tidak dapat memberikan bantuan staf sebagai naggota Delegasi atau sebagai pendamping karena keterbatasan anggaran. 4. RRT terdiri dari 31 Provinsi, 2 Daerah Otonomi, dan 2 Daerah Administrasi Khusus. Di setiap provinsi dan kabupaten terdapat Kantor Untuk Kerjasama Luar Negeri (Foreign Affairs Office/FAQ). Seharusnya pengembangan jejaring juga dilakukan terhadap lembagalembaga dimaksud. Namun karena keterbatasan anggaran kerjasama politik dengan pemerintah daerah di RRT dimaksud tidak berkembang dengan maksimal. Selama tahun 2015, pejabat fungsi politik KBRI Beijing tidak berkesempatan menjalin interaksi dengan kantor-kantor FAO di RRT. 5. Belum adanya kebijakan Pemerintah RI yang jelas dan tegas di bidang kemaritiman, bahka Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman juga baru dibentuk oleh Presiden. Tindakantindakan pemberantasan IUU fishing di lndoneia terkesan 'hostile' terhadap negara asal nelayan (RRT), bukan terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran. Sulitnya koordinasi di tingkat implementasi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai oleh Pemimpin kedua negara. 6. Tidak jelasnya instansi pelaksanan dan focal point yang ditunjuk untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dimaksud. 7. Kesepakatan-kesepakatan antara pejabat tinggi kedua negara pada umumnya masih mengalami hambatan pada tataran implementasi hasil kunjungannya, karena tidak adanya focal point yang diberi tanggung jawab mindaklanjuti hasil kunjungan. 8. Kurangnya koordinasi dan keterbatasan waktu pemberitahuan mengenai kegiatan yang direncanakan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia, yang akan diselenggarakan di wilayah kerja KBRI Beijing 9. Upaya memaksimalkan promosi KBRI Beijing melalui laman dan media sosial menghabiskan waktu cukup banyak. Proses pembuatan, penterjemahan, dan pengunggahan benita, pemilihan dokumentasi, serta penyesuaian format masing-masing media sosial sulit dilakukan apabila terdapat pekerjaan Iainnya yang lebih menjadi prioritas pada waktu yang bersamaan. Hal mi berdampak pada keterlambatan publikasi berita KBRI, sedangkan kecepatan informasi sangat diperhatikan oleh masyarakat Tiongkok yang cenderung aktif menggunakan internet dan media sosial. 10.Semakin banyaknya organisasi mahasiswa Indonesia yang bermunculan di berbagai kota di wilayah kerja KBRI Beijing. Saat mi terdapat 14 PPIT Cabang, yang semuanya mengharapkan dukungan KBRI dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, maupun promosi budaya Indonesia. Secara prinsip kegiatan dimaksud mendukung sasaran strategis KBRI, namun demikian sejauh mi dukungan KBRI masih terkonsentrasi pada kegiatan

mahasiswa di Beijing. Hal mi dikarenakan keterbatasan KBRI dalam segi peralatan maupun dukungan finansial. 11.Anggaran untuk pembinaan masyarakat tidak mencukupi, dimana porsi terbesar digunakan untuk kegiatan peringatan HUT RI. Hal mi menjadi hambatan KBRI untuk lebih melaksanakan pembinaan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang berada di luar Beijing. 12.Pembinaan KBRI terhadap WNI non mahasiswa tidak optimal dikarenakan kurangnya kerja sama dengan ormas seperti Diaspora Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan Diaspora Indonesia saat ml tidak diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia Iainnya, terutama yang berdomisiti di Beijing. OIeh karena itu, kegiatan yang diselenggarakan Diaspora Indonesia belum dapat merefleksikan kegiatan bersama Iayaknya kegiatan organisasi masyarakat Iainnya. 13. Upaya memfasilitasi proses pengajuan visa kunjungan jurnalistik sering mendapatkan kendala karena terlambatnya pengajuan dari pihak jurnalis. Hal tersebut menyebabkan waktu terkuras untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak di Indonesia. C. LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN Sebagai Iangkah perbaikan untuk tahun mendatang, KBRI Beijing akan melakukan perbaikan seperti berikut: 1. Perlunya perencanaan dari berbagai instansi di Indonesia yang akan berkunjung ke RRT sehingga koordinasi dengan pihak RRT dapat dilakukan paling singkat dua bulan sebelumnya. 2. Perlunya perencanaan kegiatan-kegiatan fungsi politik untuk tahun mendatang sehingga pejabat fungsi politik KBRI Beijing dapat lebih banyak berinteraksu dengan FAQ di provinsi maupun kota-kota di RRT. 3. Diperlukan kebijakan kemaritman yang lebih jelas clan tegas, dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman RI. 4. Diperlukan penanganan pemberantasan IUU fishing yang lebih berwibawa bagi Indonesia dengan mengambil tindakan hokum, bukan menonjolkan kekuatan. 5. Diperlukan pertemuan para pejabat tinggi kedua negara secara lebih intensif guna menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan masih mengalami hambatan bagi kerjasama bilateral. 6. Diperlukan instansi penanggung jawab/focal point untuk setiap kesepakatan yang dicapai oleh pemimpin kedua negara. 7. Mengharapkan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah clan Pemerintah Kota untuk menyampaikan rencana kegiatan mereka di wilayah kerja Beijing di awal tahun. Dengan ini, KBRI dapat melakukan penyesuaian, agar baik sasaran strategis KBRI maupun pihak-pihak terkait dapat tercapai dengan terselenggaranya kegiatan dimaksud. Koordinasi/pemberitahuan yang lebih awal juga dapat mengoptimalisasi anggaran yang dikeluarkan oleh KBRI ataupun pihak-pihak terkait di tanah air. Solusi: Sebagai contoh, di tahun 2015, penyelenggaraan festival kuliner di Kempinski mendapatkan dukungan tidak hanya dari Garuda Indonesia, tetapi juga Kementerian Pariwisata. Pada tahun 2016, KBRI Beijing meng-highlight beberapa kegiatan seperti resepsi diplomatik di Beijing clan Mongolia, peringatan 25 th Hubungan ASEAN-Tiongkok, yang akan lebih meriah

dan berdampak lebih signifikan apabila didukung oleh kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di tanah air. 8. Perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada media setempat agar lebih terdorong menghadiri acara KBRI. Dengan ini, kegiatan KBRI Beijing dapat terpublikasikan dengan cepat. Selain itu, dapat dipertimbangkan penambahan staf lokal yang tugas utamanya terkait dengan publikasi, dokumentasi, pembuatan dan penterjemahan, serta pengunggahan berita di media online dan media sosial. Staf lokal tersebut tidak hanya bertugas mempublikasikan berita dari Fungsi Sosial dan Budaya, tetapi juga Fungsi-Fungsi lainnya di KBRI Beijing. Yang bersangkutan juga akan menjalankan tugas-tugas lainnya sebagai staf lokal KBRI Beijing. 9. KBRI Beijing perlu terus meningkatkan koordinasi dengan PPIT Pusat, agar setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PPIT Cabang merupakan bagian dari kegiatan PPIT Pusat. Selain itu, perlu adanya peremajaan aset dan properti kebudayaan yang dimiliki KBRI. Dalam kaitan ini, KBRI mengharapkan dukungan dari Pemda dan Pemkot untuk peremajaan aset dan properti kebudayaan KBRI guna dapat dipinjamkan kepada PPIT Cabang manapun. KBRI Beijing juga perlu melakukan rapat koordinasi dengan PPIT Pusat di bulan September 2016, agar kegiatan kemahasiswaan di Tiongkok lebih terkoordinir dengan baik. 10.Menimbang bahwa kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan merupakan sebuah program wajib diselenggarakan (walaupun dengan menerapkan pengetatan anggaran semaksimal mungkin), maka perlu dipertimbangkan penambahan anggaran untuk pembinaan yang tidak mengganggu program-program KBRI lainnya. Kiranya hal tersebut tidak memungkinkan, diperlukan sinergi yang lebih erat dengan Atase Pendidikan untuk kemungkinan programprogram pembinaan dapat didukung oleh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11.Diperlukan pendekatan kepada Diaspora Indonesia agar lebih memperhatikan pandangan masyarakat Indonesia lainnya di Tiongkok. Pada saat yang sama, KBRI Beijing juga perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia melalui mekanisme yang lebih kreatif, seperti penggunaan media sosial. 12. KBRI Beijing perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensif kepada media setempat dan media internasional yang berkedudukan di Beijing guna menjelaskan mekanisme permohonan pengajuan bisa kunjungan jurnalistik. KBRI juga perlu menginformasikan secarajelas mengenai mekanisme dimaksud di laman dan media sosial KBRI.

Beijing, 27 Januari 2016

DUTA BESAR RI BEIJING

PRJANJIAN KINERJATAHUN 2016 IDalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hash, kami yang bertarida tangan dl bawah mi: Nama Jabatan

: Soegeng Rahardlo : Duta Besar LBBP RI untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia

selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan

: Retno L.P. Marsudi : Menteri Luar Negeri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dIsebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuah lampirari perjanjian ml, dalam rangka mencapah target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkari dalam dokurrien perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjhan ml dan mengambil tindakan yang dipetiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Being, 29 Januari 2016 Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN RI DI BEIJING

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

-Meningkatnya ____ - iii_ii dukungan Republik

2.

3.

4.

I

•

6.

Rakyat Tiongkok dan Mongolia terhadap kedaulatan NKRI/ pembangunan infrastruktur kemaritimanl kerjasama bilateral dan isu-isuglobal. Peningkatan peran KBRI Beijing dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Negara akreditasi Peningkatan peran KBRI Beijing dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KBRI di RRT dan Mongolia

-

Meningkatnya dan pelayanan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di RRT clan Mongolia

Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

(4

_() Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindak lanjuti Stakeholders

81%

Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dan perjanjian/kesepakatan Persentase peningkatan trade, tourism, and investment (TTI)

81°!

Persentase pubtlk di RRT dan Mongolia yang berpandangan posltif terhadap Indonesia Persentase Permasalahari WNI dan BHI di RRT dan Mongolia jang diselesaikan Persentase responden atau penggunajasa yang menyatakan puas atas pelayanankekonsuleran Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan Itjen dan BPO Persentase Reahisasi Anggaran (SP21D) terhadap I alokasi DIPA Perwakilan

81°!

100%

81%

61(B)

95%

Anggaran

Kegiatan 1. Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen pada Perwakilan RI 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di Luar Negeni 3. Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama internasional Pagu Anggaran Perwakilan RI Beijing 2016

Rp. 56.620.353.000,714.448.000,Rp. Rp. 8.222.807.000,Rp 65.557.608.000,-

Beijing, 29 Januari 2016 K

eQ

Soe en R-ahar6o Duta Besar LBBP

3/3

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BEIJING

2015-2019

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BEIJING

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 061/SK/I/05/15/01 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERWAKILAN RI DI BEIJING TAHUN 2015 - 2019

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

a. bahwa rencana strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri clan pelaksanaan politik luar negeri pada periode 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah KBRI Beijing yang telah menetapkan vlsi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategis, clan program; b. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 01/B/RO/IV/2015/0 1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 mèngamanatkan setiap Perwakilan Republik Indonesia menyusun Rencana Strategis sebagal penjabaran clan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri yang juga merupakan bagian penjabaran darl Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); C.

bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut KBRI Beijing telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Republik Indonesia di Beijing Tahun 2015-2019

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, clan c perlu menetapkan Keputusari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Republik Indonesia di Beijing; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882); 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara 4012);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara 4286);

I

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenclaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

5.

Undang-Urtdang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara 4421);

6.

lindang-Undang Nomor 17 Tahun 20017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara 4405);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2006 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

10.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 12.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13.

lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeria n Luar Negeri;

15.

Peraturan Meriteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Rencana Penelaahan dan Penyusunan Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

16.

Peraturan Menteri Peridayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3

17. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/B/RO/l V/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019,

MEMUTLJSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI BEIJING TAHUN 2015-2019

KESATU

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Republik Indonesia di Beijing Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ml.

KEDUA

Renstra Perwakilan Republik Indonesia di Beijing tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan bagi:

:

a. Rencana Kerja (Renja) Perwakilan Republik Indonesia di Beijing; b. Koordinasi Perencanaan Kegiatan antar Pelaksana Fungsi dan Pelaksana Pendukung di Perwakilan Republik Indonesia di Beijing; c. Pengendalian Kegiatan Pembangunan Perwakilan Republik Indonesia di Beijing.

KETIGA

:

Mengmnstruksikan kepada seluruh Pelaksana Fungsi dan Pelaksana Pendukung di Perwakilan Republik Indonesia di Beijing untuk: 1. Melaksanakan isi Program Kerja clan Rencana Strategis yang telah dftetapkan dalam Keputusan W. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapalan kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

KEEM PAT

:

Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beijing Mei 2015 Padatanggal: AKILAN

DUBESLB&BP

4

KATA PENGANTAR

Pembuatan Rencana Strategis ml dimaksudkan sebagai perwujudari dari kornitmen KBRI Beijing selaku bagian dari instansi pemerintah untuk menjalankan tugas pokok clan fungsi pemerintah Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penerangan, protokol, konsuler, clan perlindungan WNI clan Badan Hukuni Indonesia di Rèpublik Rakyat Tiongkok (RRT) clan Mongolia. Selain itu, dokumen mi juga merupakan bagiart dari upaya menegakkan prinsip-prinsip good governance. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KBRI Beijing tahun 2015-2019, akan merijadi pedoman bagi KBRI Beijing memenuhi kepentingan nasional Indonesia di RRT clan Mongolia yang akan diperjuangkan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2015-2019. Dengan Renstra mi diharapkan akan dapat terlihat dengan jelas vlsi, misi serta tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai oleh KBRI Beijing selama kurun waktu lima tahun kedepan melalui implementasi kebijakan, program clan kegiatan yang terarah clan terfokus serta dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen Renstra kali ml disusun menggunakan format baru yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015 - 2019 serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentarig Pedoman Penyusurian clan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) tahun 2015 -2019. Di dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 mi dijabarkan target kinerja KBRI Beijing yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun, yang dikaitkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk mencapal target tersebut. Berhubung penyusunan Renstra merupakan salah satu komponen dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka penyusunan 2 (dua) komponen SAKIP Iamnnya, yaitu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) clan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermntah (LAKIP), dikaitkan pula dengan alokási anggaran yang terdapat dalm DIPA untuk tahuntahun terkait. Renstra KBRI Beijing tahun 2015-2019 mi menjadi pedoman untuk mencapai tujuan clan sasaran yang ditetapkan, clan digunakan oleh Kementerian Luar Negeri clan instansi terkait sebagai tolak ukur dalam menilal kinerja KBRI Beijing secara transparan clan obyektif sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.

e1jing,

Sugeng Raharcijo Dubes LB&BP

DAFTAR 151

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI.....................................................................................2 KATAPENGANTAR .................................................................................................................................

5

DAFTARIS[ ................................................................................................................................................

6

BAB I - KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI 1.1

Kondisi Umum...........................................................................................................................7

1.2

Analisis SWOT...........................................................................................................................11

BAB II - VlSI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KBRI BEIJING 11.1

Visi KBRI Beijing.........................................................................................................................12

11.2

Misi KBRI Beijing.......................................................................................................................13

11,3

Tujuan KBRI Beijing...................................................................................................................14

11.4

Sasaran KBRI Beijing .................................................................................................................

15

LAMPI RAN LampiranI...................................................................................................................................20 LampiranII ..................................................................................................................................

28

BABI KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI 1.1

Kondisi Umum

REPIJBLIK RAKYAT TIONGKOK Perpaduan antara ideologi, stabilitas politik dan reformasi ekonomi yang dikemas dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran sejak tahun 1978 telah meningkatkan postur Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke peta ekonomi global. Selama 30 tahun sejak reformasi dan keterbukaan, RRT menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar clunia. Laju pertumbuhan ekonomi RRT cukup prudent, didukung cadangan devisanya US$ 3,8 trilyun (Desember 2013, data Bank Sentral RRT) dan GDP nominal sebesar US$ 10,028 trilyun (2014, IMF). Capaiari ekonomi tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan politik RRT. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan PM Li Keqiang yang terpilih dalam Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok (November 2012) semakin memantapkan stabilitas politik RRT dalam rnenghadapi tantangan pembangunan ekonomi akibat krisis di Eropa dan AS. Pada tahun 2013, RRT mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi dengan angka pertumbuhan ekonominya hanya 9,5% dan pada tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4%. Sementara itu, inflasi RRT relatif terkendali, yakni antara 2 sampai 4 persen selama tahun 2010 sampai dengan 2014. Sebagai upaya mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah RRT menyesuaikan model pembangunan ekonominya dan "export and investment driven" menjadi "consumption driven economy". Presiden Xi Jinping juga menerapkan kebijakan "industrial upgrading", yaitu pengembangan produk teknologi tinggi untuk memberikan nilal tambah bagi produkeksporRRT. Dalam mempertahankan target pertumbuhan ekonomi di atas 7%, Pemerintah RRT mengeluarkan kebijakan makro ekonomi secara terukur dan kebijakan mikro fleksibel. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tetap menjadi target dari pembangunan ekonomi RRT dan pnioritas utama pada mempertahankan kebijakan fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter yang prudent, meningkatkan konsumsi publik, mendorong pertumbuhan investasi yang rasional dan memperkuat UKM serta menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Disamping itu, Pemerintah RRT pada tahun 2013 menggagas kebijakan strategi pembangunan yang the Silk Road Economic Belt, yang akan membentuk jalur koridor dari RRT ke Eropa rnelalui Asia Tengah dan Asia Barat, dan the 21st Century Maritime Silk Road,yang membentuk jalur koridor yang terbentang dari RRT bagian selatan Asia Tenggara dan juga ke Afrika. lnisiatif mi lebih dikenal dengan istilah one belt one road. Inisiatif mi merupakan roadmap RRT mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi dunia yang akan mernibawa peluang baru dan masa depan baru bagi RRT dan negaranegara sepanjang jalur koridor tersebut. Kedua jalur ini akan mendorong peluang peningkatan pendagangan dan investasi di kawasan tersebut. Beberapa tahun terakhir mi, Pemeriritah RRT mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan go global polic, yang secara gencar mendorong para pengusahanya baik BUMN maupun swasta untuk rnelakukan investasi keluar negeni. Kebijakan ml menuai hasH yang positif, Jumlah outbound investment Tiongkok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya, outbound investment Tiongkok mencapai lebih dan US$ 102 milyar, dan untuk tahun ini diperkirakan mencapai US$ 113 milyar. Dalam waktu singkat, jumlah outbound investment

Tiongkok akan mendekati jumlah inbound foreign direct investment. Dengan demikian, RRT akan menjadi salah satu net supplier capital ke pasar internasional. Kebijakan luar negeri RRT secara umum berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. RRT terus berupaya menciptakan hubungan kondusif bagi peningkatan kepentingan nasional khususnya kesejahteraan 1,34 milyar rakyatnya. Di lingkaran terdekat, Tiongkok membangun kemitraan dengan negara-negara kunci di kawasan dengan ASEAN (ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF, APEC, dan ASEM). Dengan negara-negara Timur Tengah, RRT membentuk "Sino-A rob Cooperation Forum", sementara dengan negara-negara Afrika dibentuk "Forum on China-Africa Cooperation" (FOCAC). Di pihak lain, Pemerintah RRT juga melakukan forum kerja sama dengan negara-negara Amerika Latin. Dalam kaltannya dengan kerja sama ekonoml internasional, RRTjuga adalah anggota G-20. Melalul G-20, RRT berusaha melakukan Iangkah koordinasi dengan anggota lainnya untuk mengurangi dampak negatif krisis perekonomian. Berkaita:n dengan isu keamanan regional, dalam beberapa tahun terakhir ml, RRT menunjukkan sikap yang asertif dalam isu-isu yang bersinggungan dengan kepentingan nasional RRT yaltu antara lain masalah Xinjiang/Uyghur, Taiwan, Tibet/Dalai Lama, perbatasan dengan India dan Myanmar, rnaupun sengketa wilayah Kepulauan Diaoyu/Senkaku dengan Jepang dan masalah wilayah batas di kawasan Laut China Selatan (LCS) yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga di kawasan. Berkaitan dengan.kerja sama regional, di batik keberhasilan ASEAN dan RRT membangun kerja sama sating menguntungkan, gesekan kepentingan kerap kali mewarnai. Dalam isu LCS, peningkatan kekuatan militer RRT telah menimbulkan rasa tidak nyaman bagi beberapa negara anggota ASEAN. Akibatnya timbul sating curiga yang mempersulit dialog penyelesaian masalah LCS. Sejarah hubungan Indonesia-RRT secara garis besar terbagi dalam tiga periode yakni awal hubungan diplomatik pada periode 1950-1967 dengan puncak pada kehadiran PM Zhou Enlai dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Hubungan bilateral berada pada titik nadir dengan pembekuan hubungan diplomatik pada periode 1967-1990 sebagai dampak peristiwa 30 September. Dengan bergulirnya waktu, hubungan diplomatik kedua negara akhirnya pulih pada 8 Agustus 1990. Seiring dengan perkembangan dinamika regional dan internasional, serta berlangsungnya reformasi politik di masing-masing negara, hubungan kedua bangsa kini mengalami kemajuan yang sangat berarti. Sampal saat ml Indonesia berpandangan bahwa kemajuan pembangunan RRT merupakan peluang, yang perlu dimanfaatkan. Selain itu, Indonesia berkepentingan melihat RRT yang maju, kuat dan bersatu, karena hat tersebut tidak saja bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia, tetapi juga bagi kawasan. Di lain pihak, RRT melihat Indonesia sebagai suatu negara besar yang netral dan memiliki kandungan sumber daya alam mineral yang besar yang dapat mendukung laju pembangunan ekonomi nasional RRT. Perkembangan hubungan kedua negara meningkat secara signifikan pada pendeklarasian Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) RI-RRT pada tahun 2005. Kemitraan Strategis Rl-RRT telah membawa hubungan kedua negara pada tahap yang strategis dan menjanjikan bagi peningkatan kemakmuran dan keharmonisan hubungan kedua bangsa dan negara. Hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat dengan disepakatinya Komunike Bersama (joint Communique) mengenai Future Direction of Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnership pada saat kunjungan Presiden RRT Xi Jinping ke Indonesia pada bulan Oktober 2013.

Di pilar politik, tirigkat kepercayaan kedua negara semakin menguat namun demikian lingering residual issues peristiwa Mel 1998, perlu tetap menjadi perhatian. Di bidang pertahanan, kerja sama dilakukan untuk meningkatkan peran dialog pertahanan terus berjalan untuk meningkatkan saling pengertian dan membangun saling percaya. Bidang investasi masih memerlukan perhatian yang lebih besar mengingat kegiatan investasi RRT di Indonesia masih belum optimal. Di bidang pariwisata, arus wisatawan RRT ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tahun 2009 sekitar 350 rlbu dan tahun 2012 telah mencapal 775 nibu. Melihat peningkatan kemakrnuran rakyat RRT, masih banyak potensi yang belum tergali untuk menambah devisa wisata di Indonesia. Dalam kerja sama maritim, kedua negara sepakat untuk rnembangun kerangka kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan hidup, keamanan maritim, dan penelitian di bidang kelautan. Khusus bidang ketahanan pangan, kerja sama difokuskan untuk memperkuat kerja sama dalam alih teknologi dan usaha pembangunan sektor pertanian. Menyangkut people-to-people contacts, ditandai dengan pendirian Pusat Bahasa Mandarin (PBM) di beberapa universitas di Indonesia. Sedangkan Pusat Studi Indonesia (PSI) baru didirikan di Beijing Foreign Studies University (BFSU). Indonesia secara berkesinambungan memberikan beasiswa melalui skema program Darmasiswa, Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI), dan Kemitraan Negara Berkembang untuk program S1/S2. Sementara itu, Pernerintah RRT juga memberikan beasiswa kepada siswa Indonesia untuk rnengikuti program studi bahasa Mandarin non gelar. Di sisi lain, pemanfaatan orang Tionghoa yang lahir di Indonesia perlu mendapat perhatian, mengingat sebagian besar perantau Tionghoa yang kembali ke RRT masih memelihara "keIndonesia-an" mereka. Sebagian darl keturunan mereka juga telah turut mewarnai kehidupan sosial, politik, dan ekonom'i RRT dewasa mi. MONGOLIA Hubungan bilateral Indonesia-Mongolia dimulal dengan dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1956. Selama mi hubungan bilateral diwarnai dengan saling kunjung para pemirnpin kedua negara dan pemberian dukungan timbal balik bagi pencalonan kedua negara di berbagai fora internasional. Selanjutnya, hubungan balk tetap tenjaga antara kedua negara dan tidak terdapat masalah-masalah menonjol bagi pengembangan hubungan di masa depan. Terkait dengan hubungan bilateral dengan Mongolia, kunjungan kenegaraan Presiden RI ke negara tersebut pada bulan September 2012 telah membuka dimensi baru bagi hubungan ke masa depan. Dalam kaitan mi, telah ditetapkan prmnsip dan panduan dalam mengembangkan hubungan ke depan, yaitu: - pemajuan demokrasi, HAM, good governance, dan rule of law; - pertahanan; - perdagangan dan investasi; - pertambangan dan pertanian; - sosial budaya; - kerja sama di fora internasional/regional. Kerja sama tersebut di atas dilakukan dengan mendorong kerja sama dalam mernajukan demokrasi di kawasan melalul sinergi Bali Democracy Forum (BDF) dan Community of Democracies (CD), bekerja sama dengan pihak terkait untuk memanfaatkan peluang memasok kelengkapan rniliter Mongolia, meningkatkan upaya promosi perdagangan dengan membentuk Indonesia-Mongolia Chamber of Commerce guna meningkatkan ekspor Indonesia ke Mongolia, khususnya consumer goods dan palm oil.

Selain itu, Indonesia memanfaatkan peluang memasok kebutuhan Mongolia untuk proyek-proyek pertarnbangan, seperti alat-alat berat dan kebutuhan lain .terkait industri pertambangan seperti seragam, kelengkapan keselamatan pekerja, akoniodasi hingga catering, mengembangkan peopleto-people contact melalul kerja sama di bidang pariwisata, antar universitas, pertukaran guru dan dosen, serta penelitian bersama yang bertujuan untuk mernperkuat keberadaan Indonesia di Mongolia. Indonesia juga dapat menggalang dukungan Mongolia untuk kepentingan Indonesia balk di ARF, PBB maupun fora regional dan global lainnya, seperti Asia-Pacific Parliamentary Forum (APFF) dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

10

1.2

Analisis SWOT

Internal STRENGTH

WEAKNESS

1. Sarana dan prasarana fisik yang

I. Sumberdaya manusia pegawai lokal

mencukupi 2.

yang masih kurang dari besetting

Kuatnya koordinasi dan kerja sama

2. Kebijakan pengurangan jumlah

antara semua unsur di KBRI Beijing

home staff mulai tahun 2015

3. Transaksi konsuler dan imigrasi yang

3. Semakin terbatasnya anggaran,

cashless 4.

terutama untuk promosi dan

Adanya hotline konsuler yang

peningkatan kerja sama bilateral

tersedia 24 jam

4.

5. Jalur Internet dan media sosial resmi

Penghapusan anggaran perlindungan WNI dan BHI di

KBRI Beijing untuk diseminasi

wilayah akreditasi

informasi

5. Ruang penampungan WNI

6. Posisi Indonesia sebagal pemim pin di

bermasalah yang tidak memadal

ASEAN

OPPORTUNITY

THREAT

1. Telah terciptanya hubungan tingkat

C

1. Masih ada non-tariff barrier di

Kemitraan Strategis Komprehensif

0

peraturan perdagangan RRT

antara RI dan RRT

2. Persepsi umum masyarakat di RRT yang masih negatif terhadap

2. Kerja sama dan hubungan yang balk

Pemerintal-i RI dan masyarakat

dengan pemangku kepentingan

Indonesia

Indonesia di negara akreditasi (Indonesian Diaspora Network, 3.

3.

maCham, PPIT, dan Perhati)

hukum di beberapa sektor

Kerja sama yang balk dengan instansi

perdagangan dan investasi di Indonesia

dan peja bat di negara akreditasi 4.

Kondisi ekonomi dan politik yang

4.

Birokrasi panjang di Pemerintah RRT

bagus serta stabil di RRT dan

yang sering menyulitkan

Mongolia yang berpotensi membawa

pelaksanaan kerja sama S. Kondisi kawasan yang terkadang

hasil positif bagi Indonesia 5.

Kétidakpastian peraturan dan

tidak stabil

Minimnya protes dan interferensi

6. Wilayah akreditasi KBRI Beijing yang

dari organisasi non-pemenintah atas

sangat luas

kegiatan KBRI Beijing dan kebijakan Pemerintah RI secara umum 6. Kondisi dan kebijakan investasi yang terbuka di Indonesia 4

Eksternal

11

10

BAB II VlSi, MISI, TWUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KBRI BEIJING

Dengan latar belakang perkembangan konclisi terkini RRT, capaian yang telah diraih hingga tahun 2014, kondisi hubungan bilateral saat mi, serta prospeknya yang masih dapat diraih di masa depan dan juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan Nawacita dan Trisakti serta vlsi dan misi Kementerian Luar Negeri, maka strategi KBRI Beijing untuk periode 2015-2019 adalah mernacu pelaksanaan diplomasi ekonomi dalam rnemperjuangkan pencapaian tujuan nasional sebagairnana tercantuni dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan lebih menitik beratkan kepada upaya-upaya konkrit dipiomasi ekonorni dalam rangka mengusahakan secara optimal agar terjadi transfer kemakmuran RRT ke Indonesia. OIeh karena itu target yang hendak dicapal oleh KBRI Beijing adalah target yang jelas dan terukur (clear and measurable) dan harus memiliki dampak langsung bagi pemenuhan kebutuhan para pernangku kepentingan di tanah air.

II. 1

Vlsi KBRI Beijing

Guna niewujudkan Visi Pernbangunan Tahun 2015-2019 "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, rnandiri dan berkepribadian beriandaskan gotong royong", dan guna mewujudkan Misi ke-3 "Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Mernperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim" serta Visi Kementerian Luar Negeri "Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri Bangsa Sebagal Negara Maritim Untuk Kepentingan Rakyat", maka ditetapkanlah pernyataan Visi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing tahun 2015-2019 sebagal berikut: "Menjadi Ujung Tombak dalam Mewujudkan Wibawa Diplomasi Indonesia di Wilayah Kerja KBRI Beijing untuk Kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia" Menjadi Ujung Tombak adalah upaya aktif Perwakilan RI sebagai garda terdepan pelaksana

hubungan luar negeni Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di wilayah akreditasi. Mewujudkan Wibawa Diplomasi adalah terselenggaranya hubungan Indonesia dengan negara lain

yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, khususnya kerja sama bilateral. Wilayah Kerja KBRI Beijing adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia adalah pemenuhan kepentingan dan kebutuhan

nasional guna membawa kemakmuran bagi bangsa dan kewibawaan negara. Pernyataan vlsi di atas menggambarkan komitmen yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh KBRI Beijing pada Tahun 2015-2019, terutama melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

12

II. 2

Misi KBRI Beijing

Dalam upaya mencapal vlsi tersebut, KBRI Beijing telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019, sebagai berikut: 1. 2. 3.

Memperkuat peran KBRI Beijing dalam memajukan kepentingan nasional di wilayah kerja Memantapkan peran KBRI Beijing sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia dengan dukungan dan peran aktif seluruh peniangku kepentingan nasional Meningkatkan kapasitas KBRI Beijing yang niumpuni dalam mendukung rnisi dipiomasi di wilayah kerja

MISt 1: Memperkuat peran KBRI Beijing dalam memajukan kepentingan nasional di negara akreditasi Memperkuat adalah menjadikan lebih kuat dari kondisi sebelumnya. Peron adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih balk. Kepentingan Nasional adalah amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2015-2019 difokuskan pada pencapalan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Negara akreditasi adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. MISI 2: Memantapkan peran KBRI Beijing sebagai ujung tombak diplomas! Indonesia dengan dukungan dun peran. aktif 5eluruh pemangku kepentingan nasional Memantapkan adalah meningkatkan; mengukuhkan. Peron adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Ujung Tombak Diplomasi adalah upaya posisi Perwakilan RI sebagai garda terdepan pelaksana hubungan luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di wilayah akreditasi. Dukun gun dan Peron Akt!f adalah sokongan, bantuan, partisipasi positif, dan keikutsertaan secara aktif, Pemangku Kepentingan Nasional adalah segenap pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri. Kepentingan Nasional adalah amanat yang telah tercantu.m dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2015-2019 difokuskan pada pencapaian Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. M151 3: Mewujudkan kapasitas KBRI Beijing yang mum pun! Mewujudkan adalah menjad ikan berwujud, menyatakan, rnela ksania ka n. Kapasitas KBRI Beijing adalah kemampuan KBRI Beijing untuk rnenjalankan tugas dan fungsi sesuai berbagai sumber daya yang dimiliki. 13

Mumptini adalah mampu metaksanakan tugas dengan balk; menguasal keahflan (kecakapan, keterarnpilan) tinggi. II. 3

Tujuan KBRI Beijing

Tujuan KBRI Beijing disusun berdasarkan identifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan vlsi dan melaksanakari misi KBRI Beijing yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Luar Negeri Tahun 201572019. 3 (tiga) tujuan KBRI Beijing adalah sebagai berikut: TUJUAN 1: Peran KBRI Beijing yang kucit Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Kuatadalah mampu dan mempunyai keunggulan atau kecakapan. Tujuan mi diukur melalui indikator yang disertal dengan target sampai dengan 2019. Indikator kinerja yang dijadikan dasar pengukuran indeks peran KBRI Beijing adalah: -

Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindakianjuti para pemangku kepentingan Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan Persentase publik di wilayah kerja yang berpardangan positif terhadap Indonesia Persentase permasalahan WNI dan BHI di negara akreditasi yang diselesaikan

Adapun Target dari tujuan Tujuan Peran KBRI berpengaruh

Beijing

ml sebagaimana tabel di bawah yang

Indikator Kinerja Utama Irideks peran KBRI Beijing

Target 2015 92,5

Target 2019 96,25

TUJUAN 2: Nilai manfaat ekonomi dan pembangunan yang optimal melalui upaya diplomasi KBRI Beijing Mai manfaat ekonomi dan pembangunan adalah jumlah nominal rnanfaat secara ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagal kerjasama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antar negara. Optimal adalah paling balk, tertinggi, dan paling menguntungkan. Upaya diplomas! KBRI Beijing adalah setiap kegiatan dan langkah aktif yang dilakukan oleh KBRI Beijing dalam menjalin, membina dan menirigkatkan hubungan luar negeri Indonesia dengan wilayah kerja melalui koordinasi dan dukungan serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional. Tujuan mi diukur melalui indikator yang disertal dengan target sampai dengan 2019 melalui peningkatan nilai total perdagangan Indonesia dengan wilayah kerja, peningkatan jumlah investasi asing dan wisatawan mancanegara dari wilayah kerja/negara akreditasi. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah. 14

Tujuan Nilal rrianfaat ekonomi, keuangari dan pembangunan yang optimal melalul upaya diplomasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja Utama NiIai total perdagangan Jumlah wisatawan Nilai investasi

Target 2015 USD 80 milyar 2 juta orang USD5 milyar

Target 2019 USD 150 milyar 5 juta orang USD 50 milyar

TUJUAN 3: Menguatnya kapasitas organisasi dan SDM KBRI Beijing yang aridal, modern, don ramah Menguatnya adalah menjadi semakin unggul dan tidak mudah goyah. Kapasitas Organisasi dan 5DM KBRI Beijing adalah kemampuan KBRI Beijing untuk menciptakan nilai dari berbagal jenis sumber daya yang dimiliki. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Ramah adalah bersikap dan berbahasa balk serta menyenangkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan KBRI Beijing. Tujuan ml diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampal dengan 2019 melalul pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik dengan indikator Hasil Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB. Target dari tujuan mi sebagaimana tabel di bawah. Tujuan

Sasaran Antara

kapasitas Menguatnya organisasi dan SDM KBRI yang andal, Beijing modern, dan ramah

Pemenutlan

II. 4 1.

pelayanan dan aspirasi publik

Indikator Klnerja Utama evaluasi HasH pelayanan publik oleh KemenPAN RB

Target 2015

Target 2019

Balk

Amat Baik

Sasaran Strategis KBRI Beijing Menguatnya peran KBRI Beijing dalam mendukung diplomasi maritim don perbatasan/ pen gembangon infrastruktur poros maritim Indonesia/ker] a sama bilateral dun isu-isu global dengan negara akreditasi

Menguatnya adalah menjadi sema kin kokoh Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Mendukung adalah menyokong; membantu; menunjang Perigembangan infrastruktur poros maritim adalah upaya meningkatkan atau mempenluas sarana prasarana dan konektivitas kelautan Indonesia sebagal sebuah negara maritim utama di dunia. Kerjasama bilateral dan isu-isu global adalah hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara akreditasi di berbagal bidang Negara akreditasi adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia

15

Sasaran strategis mi diukur melalul indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Beijing yang ditindaklanjuti para pemangku kepentingan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Target dari sasaran strategis mi sebagaimana tabel di bawah. Sasaran Strategis Menguatnya peran KBRI Beijing dalam mendukung maritim diplomasi perbatasan/ dan pengembangan infrastruktur poros maritim lndonesia/kerja sama bilateral dan isu-isu global 2.

Indikator Kinerja Litama

2015 80%

Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindaklanjuti stakeholders

2016 81%

Target 2017 82%

2018 83%

2019 84%

Peningkatan peran KBRI Beijing dc/am rnendukung pen/n gkatan pen garuh Indonesia di negara akreditasi

Peningkatan adalah proses/cara menjadi bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya. Peron adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Mendukung adalah menyokong atau membantu. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan pihak lain. Negara akreditasi adalah Republik Rakyat Tiongkok. Sasaran strategis mi cliukur melalui indikator kinerja persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan Indonesia dengan wilayah kerja disertai dengan target setiap tahun sarnpai dengan 2019. Target dari sasaran strategis mi sebagaimana tabel di bawah. Sasaran Strategis peran Penmngkatan KBRI Beijing dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi

Indikator Kinerja Utama realisasi Persentase rencana aksi sebagai implementasi dan perjanjian/ kesepekatan

2015

2016

Target 2017

2018

2019

80%

81%

82%

83%

84%

16

3. Meningkatnya peran KBRI Beijing dalam menciptakan n1/at manfaat ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia Meningkatnya adalah bertambah tinggi/kuat dari kondisi sebelumnya. Peron adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Menciptakan adalah membuat atau rnengadakan sesuatu. Ni/al manfaat ekonomi dun pembangunan adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antar negara. Kesejahteraan rakyat Indonesia adalah kemakmuran dan terpenuhinya kebutuhan rakyat Indonesia. Sasaran strategis mi diukur melalui indikator kinerja persentase peningkatan trade, tourism and investment (UI) dengan negara akreditasi/wilayah kerja disertal dengan target setiap tahun sarnpai dengan 2019. Target dari sasaran strategis mi sebagaimana tabel di bawah. Sasaran Strategis Meningkatnya peran KBRI Beijing dalam Mai menciptakan manfaat ekonomi pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia

Indikator Kinerja Utama Persentase kenaikan perdagangan

Persentase kenaikan junilah wisatawan

Persentase investasi

kenaikan

2015 80%

25%

20%

2018

2019

16,7%

7,14% (87,5%

dan 2015) USD 150

100 milyar

USD 120

USD 140

milyar

milyar

milyar

40%

32,1%

21,6%

11% (250%

USD 80

USD

milyar 80%

dan 2juta

2,8Juta

3,7juta

4,5juta

orang

orang

orang

orang

80%

200%

100%

40%

2015) 5juta

orang 19%

(900% dan USD5

milyar 4.

I

Target 2017 2016

I

USD 15

USD 30

milyar

milyar

I

USD 42

2015) USD 50

milyar

milyar

Menguatnya peran soft power diplomacy yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara akreditasi

Menguatnya adalah menjadi semakin kokoh. Peron adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Soft power diplomacy adalah upaya diplomasi untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia rnelalui keunggulan atau ketertarikan atas sesuatu yang khas yang dimiliki oleh Indonesia baik berupa budaya, ide, nilal, kebijakan, capaian positif, dan hal khusus lainnya. 17

Negara akreditasi adalah Republik RakyatTiongkok dan Mongolia. Sasaran strategis ml diukur melalul indikator kinerja persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positifterhadap Indonesia disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Target dari sasaran strategis ml sebagaimana tabel di bawah. Sasaran Strategis Menguatnya peran power soft diplomacy yang oleh dilakukan di Perwakilan RI negara akreditasi

indikator Kinerja Utama Persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia

2015 80%

2016 81%

Target 2017 1 82%

2018 83%

2019 84%

S. Meningkatnya pekiyanari dan perlindungan WNI/BH1 serta serta pemberdayaan diaspora di negara akreditasi Meningkatnya adalah bertambah tinggi/kuat dari kondisi sebelumnya. Pelayanan adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen dan perizinan dalarn hal kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain. Perlindungan adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang terkena kasus di luar negeri. WNI adalah orang yang diakul oleh UU sebagai Warga Negara Republik Indonesia. BK! adalah Badan Hukum yang benkedudukan di Indonesia dan didinikan menunut peraturan perundangan Indonesia. Pemberdayaan proses, cara, perbu atan memberdayakan Diaspora adalah Warga Negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang rnenetap di luar negeni. Negara akreditasi adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia Sasaran strategis mi diukur rnelalui indikator kinerja persentase permasalahan WNI dan BHI di negara akreditasi yang diselesaikan dan persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran disertai dengan target setiap tahun sampal dengan 2019. Target dari sasaran strategis mi sebagaimana tabel di bawah.

18

Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta serta pemberdayaan diaspora di negara akreditasi

Indikator Kinerja Utama Persentase permasalahan WNI dan BHI di negara akreditasi yang diselesaikan Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

2015 100%

80%

Target 2016 2017 100% 100%

81%

82%

2018 100%

2019 100%

83%

84%

6. Sasaran Strategis Pendukung: Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel Meningkatnya adalah bertambah tinggi/kuat dari kondisi sebelumnya. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Manajemen kinerja dan anggaran adalah pengelolaan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran kinerja dan anggaran KBRI Beijing Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesual dengan ketentuari yang berlaku Sasaran strategis pendukung mi diukur melalui indikator kinerja nilal hasH evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .(AKIP) KBRI Beijing yang dilakukan Itjen dan BPO, dan persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA KBRI Beijing disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Target dari sasaran strategis pendukung mi sebagaimana tabel di bawah. Sasaran Strategis Pendukung Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama NiIai hasil evaluasi Akuntabihitas Kinerja Pemerintah Instarisi (AK1P) KBRI Beijing yang dilakukan ltjen dan BPO Reahisasi Persentasi (SP21D) Anggaran terhadap Alokasi DIPA KBR1 Beijing

2015

Target 2017 2016

2018

2019

92%

93%

95%

96%

19

94%

LAMPIRAN Lampiran I No. I.

Matriks Arah Kebilakan dan Strategi

Arah Kebijakan Kemenlu Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedautatan Indonesia

Strategi Kemenlu Mempertahankan wUayah NKRI

Strategi Perwakilan

integritas

Memastikan dukungan negara akreditasi terhadap integritas witayah NKRt

Mendorong kerja sama pengamanan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam hayati non hayati laut.

Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan perlindungan sumber daya alam hayati dan non hayati taut.

Mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan keselamatan taut, serta rescue, search and penanganan bencana di taut, serta perlindungan Iingkungan laut.

-

-

-

Mendorong dan men,fasilitasi pelaksanaan kerja sama keselamatan taut dan search and rescue di taut. Mendorong pelaksanaan peningkatan kerjasama kapasitan pengamanan taut. Mendorong dialog merigenai kerjasama perlindungan Iingkungan taut

Meningkatkan upaya-upaya diptornasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan dan konektivitas maritim mengedepankan jati din negara Indonesia sebagai maritim

Membuka jalur dialog untuk menciptakan kerangka kerja sama maritim yang mendukung konektivitas perwujudan maritim Indonesia,

Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagal poros maritim dunia dalam forum-forum internasionat, termasuk masa keketuaan Indonesia di IRA.

Mendukung dan memfasilitasi dialog dan negosiasi untuk memajukan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia forum berbagai dalam internasional

Memanfaatkan klaim Indonesia PBB berdasarkan Konvenst tentang Hukum Laut 1982 atas hak-hak berdaulat di Landas Kontinen di luar 200 mil taut.

Menyampaikan secara tegas dan Indonesia ktaim konsisten PBB Konvensi berdasarkan tentang Hukum Laut 1982 atas hak-hak berdautat di Landas Kontinen di luar 200 mil taut kepada negara akreditasi dan pitiak lain

i]

No.

Arah Kebijakan

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

Menibantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim melalul diplomasi pertahanan dengan berbagai negara sahabat.

Mendukung dan memfasilitasi dialog pertahanan seperti Navy to Navy Talks

Mernperjuangkan prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan dan target ketiga pilar masyarakat ASEAN

Mendukung dialog dan negosiasi serta ikut rnenyuarakan prakarsa Indonesia di ASEANRRT, ARE, EAS, ADMM+, dan forum terkait ASEAN lainnya

Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan eksternal, serta terlibat aktif dalam penyelesaian masalah regional dan internasional

Mendukung peran kohesivitas dan sentral ASEAN dalam berbagal dialog dan kerangka kerja sama, termasuk dalam ASEAN Committee in Beijing dan ASEAN-China Centre

Memantapkan implementasi Traktat South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) dan Plan of Action 2013-2017 serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh Nuclear-Weapon States (AS, lnggris, RRT, Rusia, Pran cis)

Menyampaikan secara konsisten pesan dan rnisi implementasi, mendukung sekaligus komunikasi terkait SEANWFZ, PoA 2013-2017, dan Protokol Traktat SEANWFZ ke negara akreditasi

Mendorong universalisasi TAC and of Amity (Treaty Cooporation) dan implementasi Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) ke kawasan yang lebih luas.

Menyampaikan secara konsisten misi, sekaligus pesan dan mendukung komunikasi terkait TAC dan Bali Principles ke negara akreditasi

Meningkatkan peran Indonesia konflik dalam pengelolaan kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama rnendorong implementasi

Menyampaikan secara tegas dan konsisten posisi dan pandangan mengenai Indonesia pengelolaan konflik LCS

Kemenlu

2

-

-

-

-

Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN

21

No.

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

secara efektif dan menyeluruh Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (D0C), termasuk penyelesaian code of conduct in the South China Sea, serta melalul upaya-upaya preventive diplomacy.

3.

Peningkatan peran dan Indonesia pengaruh sebagai negara middle di dunia power internasional

Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN serta ASEAN-led mechanisms secara lebih produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan sejalan dengan yang kepentingan nasional.

Mendukung dan memfasilitasi dialog dan negosiasi terkait peningkatan kerja sama ASEANRRT

Memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, antara lain: senjata pemusnah massal, penyakit menular, lingkungan, degradasi perubahan iklim, kelangkaan air, krisis pangan dan energi.

-

-

-

-

22

dan Mendorong komunikasi memfasilitasi serta kerja sama dengan negara akreditasi mengenai penanganan masalah global seperti senjata pemusnah massal, penyakit menular, lingkungan, degradasi perubahan iklim, kelangkaan air, krisis pangan dan energi delegasiMemfasilitasi Indonesia yang delegasi berpartisipasi dalam forum bilateral dan multilateral terkait isu-isu dirnaksud. dalam aktif Berperan yang kegiatan oleh diselenggarakan pemerintah setempat terkait pelestarian upaya lingkungan. laporanMenyampaikan terkait khusus laporan isu-isu perkembangan dirnaksud, terutama terkait upaya dengan oleh penanggulangan pemerintah setempat.

No.

-

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, illegal fishing.

Mendorong dan mendukung kerja sama di berbagal tata ran dengan negara akreditasi untuk rnenanggulangi kejahatan transnasional, seperti; terorisme, korupsi, penyelundupan rnanusia, orang, perdagangan perdagangan gelap narkoba, perdagangan perompakan senjata ilegal, illegal fishing

sama Meningkatkan kerja peningkatkan kapasitas melalui skema Kerja sama SelatanSelatan (KSS) dan triangular untuk mendukung politik luar negeri.

Mendukung dan mernfasilitasi sama peningkatan kerja kapasitas melalui skema Kerja sama SelatanSelatan (KSS) dan triangular

Meningkatkan peran Indonesia global dan tingkat di internasional melalui penguatan kerja sama bilateral, khususnya dengan negara mitra strategis dan organisasi intra dan antar kawasan.

pelaksanaan Mendukung Strategis Kemitraan RRT dengan Komprehensif telah target yang sesuai ditetapkan

sama Meningkatkan kerja konektivitas kawasan melalui IRA, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC.

Mendukung dan memfasilitasi negosiasi dan komunikasi kerja sama kawasan seperti APEC, ASEM, FEALAC

Menggunakan diplomas! publik yang berkarakter soft power Indonesia melalui kerja sama pemberian kebudayaan, beasiswa, people to people jejaring diaspora contacts, Indonesia

-

23

jaringan Mernanfaatkan Internet dan media sosial mempromosikan dalam kebudayaan dan potensi pariwisata di Indonesia. Membangun kerja sama dengan media setempat serta mendukung upaya kerja sama antara media media dan Indonesia setempat. kegiatan Mendukung promosi seni dan budaya kolaborasi Indonesia masyarakat bersarna negara di Indonesia

No.

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan akreditasi, terutama para mahasiswa. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama pendidikan antar universitas dan pusat studi di wilayah akreditasi dan di Indonesia. Melakukan ekspose mengenai Indonesia dalam bentuk kuliah umum, seminar, wawancara ekslusif, dan siaran pers KBRI

-

-

-

Mengelola dan memperkuat jejaring alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa memperkuat asing untuk diplomasi publik

-

-

-

4.

Peningkatari Diplomasi Ekonomi

pemberian Memfasilitasi BSBI, Dharma beasiswa dan beasiswaSiswa, beasiswa lainnya. Mengembangkan kemitraan Perhimpunan dengan Tiongkok di Alumni Indonesia (PERHATI) serta dengan alumni jejaring Indonesia di Tiongkok. Menjalin kerja sama dengan institusi pemberi beasiswa di Indonesia dan di wilayah akreditasl untuk mendorong penguatan jejaring alumni.

Memperkuat diplomasi ekonomi pada forum bilateral, regional, dan global untuk kemandirian menopang ekonomi nasional.

Mendorong dan mendukurig diplomasi upaya berbagai ekonomi antara RI dan RRT melalul jalur bilateral dan regional

Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, meningkatkan arus serta investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil.

-

-

24

Meningkatkan promosi UI melibatkan dengan partisipasi aktif pelaku usaha Indonesia dan wilayah kerja. informasi Memberikan destinasi mengenal pariwisata, kebijakan visa, dan informasi lain-lainnya rrtelalui Internet dan media sosial serta melalui kerja media dengan sama seterripat. Melakukanengagement

No.

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan dengan mitra-rnitra terkait di Indonesia dan di wilayah akreditasi untuk melakukan promosi bersama. Melakukan famtrip dengan melibatkan media setempat, dan pemangku kepentingan Iainnya di wilayah akreditasi.

Memanfaatkan forum regional internasional untuk dan membentuk norma dan arsitektur keuangan, investasi, dan perdagangan internasional yang memberikan rnanfaat bagi pembangunari ekonomi Indonesia.

Mendukung dan niemfasilitasi negosiasi RCEP untuk membentuk norma dan arsitektur keuangan baru guna pembangunan niendukung ekonomi Indonesia

diplomasi Mernperkuat Indonesia pada pasar prospektif

Mengenibangkan jejaring bisnis dan market intelligence produk Indonesia di wilayah kerja.

Mendorong masuknya investasi sektor-sektor asing pada prioritas bagi Indonesia, serta rnernfasilitasi dan mendorong investasi melindungi serta Indonesia di luar negeri. Perhatian khusus diberikan pada dan Perjanjian Promosi Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral serta perundingan kelanjutan

kegiatan Menyelenggarakan di wilayah Business Forum dan akreditasi negara investment mission dari negara akreditasi ke Indonesia

perjanjian investasi.

-

Mendorong irnplementasi kerja sama perdagangan dan investasi yang berirribang dan berkelanjutan. Mendorong perluasan potensi investasi, perdagangan, pariwisata, dan pengembangan serta infrastruktur maritim pengelolaan kekayaan rnaritim.

koordinasi Meningkatkan pemarigku seluruh dengan bidang kepentingan di perdagangan dan investasi.

-

-

25

Melakukan laporan-laporan dengan terkait khusus trend perkembangan wilayah di paniwisata akreditasi untuk keperluan pemangku kepentingan di tanah air. mengdan Memonitor counter berita-berita yang

No.

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kenienlu

Strategi Perwakilan menyudutkan posisi Indonesia yang akan berdampak buruk pada citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata. engagement Melakukan dengan pihak-pihak di Indonesia untuk memberikan masukan terkait dengan preferensi konsumen di wi!ayah akreditasi, termasuk mengadakan seminar dan paparan khusus mengenai perkembangan trend wilaya:h pariwisata di akreditasi. Mendukung kerja sama antara pihak-pihak terkait di Indonesia dan di wilayah akreditasi terkait dengan pengembangan upaya di pariwisata destinasi Indonesia.

-

-

S.

kualitas Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberclayaan diaspora

Memastikan kehadiran negara pelayanan dan dalam perlindungan WNI dan BHI di negeri dengan luar mengedepankan kepedulian dan keberpihakan

Mengoptimalisasikan IangkahIangkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negerl.

- Meningkatkan i -

-

Optimalisasi

pemanfaatan

hotline

Beijing

KBRI

dan

teknologi informasi

-

26

kualitas publik dan pelayanan perlindungan WNI dan BHI di negara akreditasi. pelayanan Meningkatkan dan kekonsuleran keimigrasian bagi WNI di tempat-ternpat konsentrasi domisili WNI, di luar kota Beijing

Menjalin kemitraan dengan lembaga Pemerintah RRT dan Mongolia kemitraan Menciptakan dengan PPIT dan Cabangguna PPIT cabang jeja ring mengembangkari mahasiswa diantara agar Tiongkok Indonesia dapat terdeteksi berbagai yang permasalahan

No.

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

-

Memperkuat sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri dengan Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan diaspora dan masyarakat madani.

6.

-

Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta SDM kompetensi Luar Kementerian Negeri yang berbasis teknologi informasi

-

kemungkinan muncul serta menyerap aspirasi mahasiswa. Melakukan kegiatan rutin dengan masyarakat Indonesia di wilayah akredftasi agar monitoring dan pembinaan terhadap masyarakat Indonesia dilakukan secara berkelanjutan. Melakukan engagement dengan maskapai penerbangan nasional guna memfasilitasi kondisi-kondisi darurat terkait perlindungan WNI. Menggunakan jejaring mahasiswa Indonesia dan untuk Diaspora mengupayakan penanganan permasalahan WNI secara ce pat.

Melakukan penataan organisasi peningkatan yang adaptif, evaluasi kerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kerja dan tata kelola KBRI Beijing

Memperkuat sistern manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT

Memperkuat sistem manajemen kinerja KBRI Beijing RI dengan dukungan IT

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja Kementerian Luar Negeri

Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjarig dan mendorong kinerja KBRI Beijing

Meningkatkan akuntabilitas pengeioiaan anggaran •dan aset serta kepatuhan negara terhadap peraturan perundangan

pengelolaan Melaporkan anggaran dan aset negara di KBRI Beijing secara cepat dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan

27

U)

o N

N 00 0

LM

m

00

-

o

N

2

N 00

N

m

N

CL

(0 4-'

N

-

N

N

!.D

m

00

0

o

N

m 0

in

(.0

UI CD

N

on

0 N Ln

o

'-0 d'. 0

N

00

o

N

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

S

0 0

-

N Oc 0

0

o

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

UI

o

N

-

4

Ca

o

,

'

4CO

°

t%o

t0

3

.2.o CO.-

-

L4

0)

00.

(0

2.w

CO

>.-0.0W

a

CO

.2

m

c co

.S

— 0

u (0

CO

c c CO w -COC... CO :=000) -Ca COCO . E -COOS) a)a)

CO

C 000)

(O. Ca) (

CO

41

2

CO

W b0

0)

CO vi

-le

C

CO

a CO

CU CO

tu (1) a)>' 0'COG) 0) O -oo UJ 000..+.

Mo

•-4-' b0ODU. UD

CO

CO

(0

CO

4J

a

CO(0—

tLo

m

0.

bD
CO

E

-

00(0

CO

ca

W

'co

1

o 1r m

00

o o

(N

0• rn

0

0

m o

o rq

Lfl

Co

L

ct.

0 0

o

c

(N

rn en

00 Lfl

o

0

ei

LD

Im

o

0

C)

Cl

(1

Q

o

o

(N

01

e

o

Cl

C .. C C CO C CCO• C

C CO

00 C C o. cL E

oo

0

00

0 00

0 00

0)COCC

00

CO

0

C

" )

g

a. CO

CO

CO

00

CO

EECE o a. a. tw

(N 00

CO

CO

-

b

CD

en 00

0

0

-.

I-

en 00

0

03 en

00

(N 00

N 01

o o

j. 00

C 0

txa 0)0

0

•

CL Up -- E C co CU 0m C (UCO

Cl) CO CO V) E 0 , C )Gi CO 3) cu) 3) .- 3) 3)

COoCO.

I CO )UCOC E.2

L

°

CU GOCO .!

3)

14 CO

Cl)

3)

CO

i-CO

C COC c 4CUCOCO -14 00 CU CCCO

0000 C

--

CO

CO

G)W CO i— oo- o

CO

CO

C .2 Cl) (U C

.

-

C CO CO 00 u CO COC 0) 3)0) CO

R rJ

00

CO

m

m

0

N.

--

00

00

C m

'-I N

0

(N

Cr)

o

00

0

00

0

CO

0 00

g

0 CO

0

Ln

0

03

0 00

(N

0

0 00

C

CU

C

4-

C U)

(0 w CU

.CU Eu CU 00 00 (1) C CU w CU. (3. cu 'EE CL U) 0) U) U) ECU - - 0. o. o.

CO

u

CU

C

00 ?(3

u oo

00

CCU bU (0 cUt)

-

Cu—

E(0CU

.2

a

O C

c

>CU CU-

C CoCUOQ

(j C U) C E— o C bU.• 'E w 2E 0) 0) (0 0) U) (U 0) (0 cc 0. CL o.. (3. 0. 0. (3.._ 0. 0.t) >..0 CU.

CU CU (U WC' V(CU

- C CC to

CU

j3

C >. E

0

u

0.

w

0.

C

c .)CUC

CO

CU

-

J 0)