LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)

TAHUN

:

2012

PENGADILAN NEGERI WONOSARI Jalan Taman Bhakti 01 Wonosari, Gunungkidul

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2012, yang intinya memuat

laporan

pencapaian

kinerja

Kepaniteraan/

Kesekretariatn

Pengadilan Negeri Wonosari selama kurun waktu 1(satu) tahun 2012 dari Pengadilan Negeri Wonosari. Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat

dari

Panitera/Sekretaris

Pengadilan

Tinggi

Yogyakarta

Nomor:

W13.U/02361/HK.01/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. LAKIP Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2012 ini merupakan hasil dari pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2012, yang dilaksanakan semaksimal mungkin namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan

dalam

penyusunan,

meskipun

demikian

kami

berharap

masukan dan usulan yang positif demi sempurnanya Laporan ini. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2012 ini kami susun, semoga dengan tersusunnya LAKIP ini akan dapat bermanfaat dan dapat memacu kinerja Pengadilan Negeri Wonosari . Wonosari,

Februari 2013

Pengadilan Negeri Wonosari Panitera/Sekretaris

Subroto Slamet Riyadi, SH NIP. 19590612 198103 1 007 ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan kewajiban, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan

sebagai

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggung

jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi

organisasi

dalam

mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2012 ini telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Tahun 2012 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2012. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Wonosari dapat

diselenggarakan

penyelenggaraan

secara

organisasi

akan

optimal. menjadi

Masalah motivasi

dan

tantangan

Pengadilan

Negeri

Wonosari untuk terus berupaya melakukan segala kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan , terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Pengadilan Negeri Wonosari adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas. iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................

iii

DAFTAR ISI ....................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................

1

B. Tugas dan Fungsi............................................................

2

C. Sistematika Penyajian .....................................................

5

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................

6

A. Rencana Strategis 2010 – 2014 .......................................

6

1. Visi dan Misi ...............................................................

6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....................................

7

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ...........................

7

BAB II

B. Indikator Kinerja Utama ................................................

9

C. Rencana Kinerja Tahun 2012 .........................................

10

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 .......................................

11

AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................

13

A. Pengukuran Kinerja .........................................................

13

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...........................................

15

C. Akuntabilitas Keuangan ...................................................

27

BAB III

BAB IV

PENUTUP .........................................................................

30

A. Kesimpulan ......................................................................

30

B. Saran-Saran .....................................................................

30

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah iv

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Amamdemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan

kehakiman

adalah

kekuasaan

Negara

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan Negara tertinggi. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Wonosari, ibukota Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I. Yogyakarta, merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul. Untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga peradilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan hukum harus mempergunakan peran yang sedemikian sentral untuk menyelesaikannya, karenanya lembaga peradilan harus mempunyai kemampuan

yang

memadai.

Kemampuan

lembaga

peradilan

untuk

menyelenggarakan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan elemen-elemen dalam sistem peradilan, karena lemahnya salah satu elemen dalam sistem peradilan sangat menentukan keberhasilan menyelenggarakan fungsinya untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan,

dan organisasi

mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Wonosari membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012. B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan mempunyai peranan strategis didalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Apabila tugas pokok itu dilaksanakan dengan baik, dalam arti selalu menjaga

integritas pribadi pejabat-pejabatnya,

persidangan diselenggarakan

dengan adil dan berpedoman kepada Hukum Formil dan Hukum Materiil yang berlaku, maka Institusi Pengadilan itu akan memperoleh kepercayaan dari para Pencari Keadilan pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Pada Pengadilan Negeri Wonosari terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, yang mana Panitera merangkap sebagai Sekretaris atau dikenal dengan sebutan Panitera/Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2

1. Kepaniteraan Sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA/004/SK/II/1999 Pengadilan Negeri

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

RI No.

Kepaniteraan

dan Pengadilan Tinggi dan Surat Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu: 1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. 2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. 3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana. 4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi. 5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub/urusan yaitu: 1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata. 2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.

3

3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi badan hukum dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Kesekretariatan Tugas pokok kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi kesekretariatan mencakup 3 (tiga) hal yaitu: a) Melakukan urusan kepegawaian b) Melakukan

urusan

keuangan

kecuali

mengenai

pengelolaan

biaya

perkara/uang titipan pihak ketiga. c) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga. Bidang Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) urusan, yaitu: 1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. 2) Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/titipan pihak ketiga. 3) Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan

surat menyurat,

perlengkapan, rumah tangga, dan perpustakaan. Masing-masing urusan ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas tingkat

menengah

untuk

selanjutnya

melaporkan

hasil

kerja

dan

pengawasannya kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan ke dalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Wonosari. 4

C.

Sistematika Penyajian Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

kami susun dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Sistematika Penyajian

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) C. Rencana Kinerja Tahunan 2012 D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-Saran

LAMPIRAN- LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 4. SK Tim Penyusunan LAKIP 5. Lampiran-lampiran lainnya.

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 – 2014 Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2010-2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 20102014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Wonosari, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, efektif, dan efisien; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wonosari; 4. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi; 6. Meningkatkan pengawasan intern.

6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk mewujudkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Tujuan yang ditetapkan ini adalah : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan. 3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan

Sasaran : Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Penyelesaian Tertib Administrasi Perkara 4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan. 7. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Program Utama: Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2012 Pengadilan Negeri Wonosari menerima 3 (tiga) program utama yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 7

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Pokok Dari 3 (tiga) program utama tersebut, dijabarkan dalam kegiatan pokok yaitu: 1. Menyajikan Kualitas Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Tanggapan atas Temuan Pemeriksa Internal dan Eksternal, Rencana Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa Melakukan Bimbingan dan supervisi, evaluasi, dan Laporan Kegiatan 2. Persentasi

Penyerapan

Anggaran

Meningkat,

Tersusunnya

Standart

Pelaksanaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 3. Menyelesaikan Kerugian Negara, Tersusunnya Pedoman dan Laporan TGR, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi 4. Meningkatkan PNBP Mahkamah Agung, Menyusun Perencanaan, Pemantauan dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali PNBP Yang Tepat Sasaran 5. Menyelenggarakan Pembayaran Gaji, Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Tertib Administrasi Persuratan dan Kearsipan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi 6. Tersedianya Operasional/Pemeliharaan Perkantoran 7. Pelayanan Perkantoran yang mendukung Penegakan Hukum 8. Menyelesaikan Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama 9. Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 6 (enam) Bulan 10. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang Lengkap dan Tepat Waktu 11. Penyediaan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

8

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan

Surat

Keputusan

Panitera/Sekretaris

Nomor:

W13-

U4/292/OT.01.2/SK/II/2012 tanggal 1 Februari 2012, dapat dilihat sebagai berikut: Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Penjelasan

Utama

Penanggung

Sumber Data

Jawab

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase Perkara Perdata Yang diselesaikan Melalui Mediasi

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang tidak disepakati dan menjadi perkara

Pan/Sek

Lap. Bulanan Lap. Tahunan

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. Prosentase Perkara Pidana Yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara pidana yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister

Pan/Sek


b. Prosentase Perkara Perdata Yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara perdata yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang deregister

Pan/Sek


c. Prosentase Sisa Perkara Pidana Yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara pidana yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang diregister

Pan/Sek


d. Prosentase Sisa Perkara Perdata Yangdiselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara perdata yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara yang deregister (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)

Pan/Sek


Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Wonosari dengan berkas perkara yang disidangkan

Pan/Sek


Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK lengkap (terdiri dari Bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung

Pan/Sek


Perbandingan antara berkas perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Wonosari dengan berkas perkara yang disidangkan

Juru Sita

Lap. Bulanan

Juru Sita

Lap. Bulanan

Juru Sita

Lap. Bulanan

Peningkatan Tertib a. Prosentase berkas Administrasi Perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang tepat Waktu

d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

9

Peningkatan Pelayanan & Bantuan Hukum

Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu yang mendapat bantuan hukum di lingkungan peradilan umum

Perbandingan antara perkara yang mendapat bantuan hukum dengan perkara yang diterima

Pan/Sek


Peningkatan Kuallitas SDM

a. Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM yang telah mengikuti diklat teknis dengan jumlah SDM di Pengadilan Negeri Wonosari

Ketua dan Pan/Sek


b. Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial

Perbandingan antara SDM yang telah mengikuti diklat non teknis dengan jumlah SDM di Pengadilan Negeri Wonosari

Ketua dan Pan/Sek

Laporan Bulanan

Ketua dan Pan/Sek

Register Pengaduan

Ketua dan Pan/Sek

Register Pengaduan

Peningkatan Kualitas a. Prosentase pengaduan pengawasan yang ditindaklanjuti

b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Negeri dan Badan Pengawas) dan eksternal (BPK) dengan temuan yang dilaporkan

Peningkatan Prosentase proses aksebilitas penyelesaian perkara yang masyarakat terhadap dapat dipublikasikan peradilan (acces to justice)

Perbandingan jumlah perkara yang masuk dengan perkara yang dipublikasikan melalui Website, TV Media, SMS Gateway, Kios Touchscreen. (Jadwal Persidangan, Data Perkara, Statistik dan Keuangan Perkara)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang menarik perhatian atau yang melakukan upaya hukum yang dapat dipublikasikan

Perbandingan Prosentase putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Negeri Wonosari (sesuai SK KMA no. 144 th. 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus

Pan/Sek

Pan/Sek

Lap. Bulanan Lap. Tahunan Web-site PN Wonosari

Lap. Bulanan Lap. Tahunan Web-Site PN Wonosari

C. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2012 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi

30


1. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan. 2. Prosentase perkara perdata yang diselesaikan.

100 100

10

3. Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 4. Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

100

1. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis 2. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 3. Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang tepat Waktu 4. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 5. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum


100

Peningkatan kualitas SDM

1. Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis yudisial 2. Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial

50

1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

90

1. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan 2. Prosentase proses penyelesaian perkara yang menarik perhatian atau yang melakukan upaya hukum yang dapat dipublikasikan

50

Peningkatan tertib administrasi perkara

Peningkatan Kualitas pengawasan

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100

90

100

100

75

50

90

90

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata 11

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Wonosari, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Wonosari , sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



30


1. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan. 2. Prosentase perkara perdata yang diselesaikan. 3. Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 4. Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

100


100



100



50



90 90



50


100 100 100

90

100 100

75

50

90

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari 7(tujuh) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 17(tujuh belas) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan Penyelesaian Perkara



30

9,1

30

1. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan. 2. Prosentase perkara perdata yang diselesaikan. 3. Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 4. Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

100

99,9

99,9

100

96,6

96,6

100

100

100

100

100

100

1. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis 2. Prosentase berkas yang diajukan

100

100

100

90

90

100

13

banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 3. Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang tepat Waktu 4. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 5. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100

100

100

100

100

100

75

44,4

59,2



100

76

76



50

31

62

50

23,6

47


90

0

0

90

100

111


50

6,9

13,8

90

100

111



14

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : 1. Sasaran Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)


30

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu Prosentase perkara perdata yang diselesaikan melalui Mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase perkara perdata yang diselesaikan melalui Mediasi

30 %

9,1 %

30

1. Indikator Kinerja Prosentase perkara perdata yang diselesaikan melalui Mediasi yang ditargetkan 30% telah tercapai 30% artinya dari jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 34 perkara, yang melakukan upaya mediasi sebesar 11 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berjumlah 1 perkara, jadi pencapaiannya: : 9,1 X 100% = 30%. 30 Perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 34 perkara, karena 23 perkara tergugatnya tidak hadir maka perkara dilanjutkan pemeriksaan biasa, sisanya 11 perkara

telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, tetapi hanya 1

perkara berhasil melalui mediasi, lainnya sejumlah 10 perkara tidak berhasil dan dilanjutkan pemeriksaan. Sehingga pencapaian target telah terpenuhi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.

Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA 1. Prosentase perkara pidana

CAPAIAN (%) 99,9

yang diselesaikan

2. Prosentase perkara perdata

96,6

yang diselesaikan

15

3. Prosentase sisa perkara

100

pidana yang diselesaikan

4. Prosentase sisa perkara

100

perdata yang diselesaikan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (EMPAT) indikator kinerja yaitu Prosentase perkara pidana yang diselesaikan, Prosentase perkara perdata yang diselesaikan, Prosentase sisa perkara Prosentase sisa perkara

pidana yang diselesaikan, dan

perdata yang diselesaikan.

Pencapaian target

indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100 %

99,9 %

99,9

100 %

96,6 %

96,6

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

Prosentase perkara pidana yang diselesaikan Prosentase perkara perdata yang diselesaikan Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

1) Indikator Kinerja Prosentase perkara pidana yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 7.306 perkara pidana dan perkara yang diputus selama tahun 2012 sebanyak 7.298 perkara pidana jadi pencapaiannya: 99,9 X 100% = 99,9 %. 100 Perkara pidana yang masuk sebanyak 7.306 perkara terdiri dari perkara pidana biasa sejumlah 169 perkara, 33 perkara pidana cepat, dan 7.104 perkara lalu lintas/tilang, diputus dan diselesaikan sejumlah 161 perkara pidana biasa, 33 perkara pidana cepat, dan 7.104 perkara lalu lintas/tilang sehingga sisanya 8 perkara pidana biasa. Sehingga indikator kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2012 dan masih proses persidangan. No. Perkara 2010 2011 2012 masuk putus masuk putus masuk putus 1. Pidana: Biasa

188

169

186

173

169

161

Singkat

1

1

2

2

-

-

Cepat

41

41

39

39

33

33

5.298

5.298

12.704

12.704

7.104

7.104

5.528

5.509

12.931

12.918

7.306

7.298

Lalu Lintas / Tilang

Jumlah

16

2) Indikator Kinerja Prosentase perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 1.191 perkara dan perkara yang diputus selama tahun 2012 sebanyak 1.150 perkara jadi pencapaiannya: 96,6 X 100% = 96,6 %. 100 Perkara perdata yang masuk sebanyak 1.191 perkara terdiri dari perkara perdata gugatan sejumlah 34 perkara dan 1.157 perkara perdata permohonan, diputus dan diselesaikan sejumlah 27 perkara perdata gugatan dan 1.123 perkara perdata permohonan, jadi sisanya ada 8 perkara perdata gugatan dan 34 perkara perdata permohonan. Sehingga indikator kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2012 dan masih proses persidangan. No. Perkara 2010 2011 2012 masuk putus masuk putus masuk putus 1. Perdata: Gugatan

34

28

43

34

34

27

Permohonan

62

55

249

244

1.157

1.123

Jumlah

96

83

292

278

1.191

1.150

3) Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya perkara yang tersisa pada tahun 2011 telah diselesaikan pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No.

Perkara

2010 Sisa 2009

1.

2011

Putus 2010

Sisa 2010

2012

Putus 2011

Sisa 2011

Putus 2012

Pidana: Biasa

16

16

19

19

13

13

Singkat

-

-

-

-

-

-

Cepat

-

-

-

-

-

-

Lalu Lintas /

-

-

-

-

-

-

16

16

19

19

13

13

Tilang

Jumlah

Sisa Perkara dari tahun ke tahun sudah ditargetkan 100% selesai pada tahun berikutnya karena berdasar standar operasional prosedur penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi Prosentase penyelesaian sisa perkara mencapai target 100% didukung oleh sdm hakim berjumlah 10 dan PP berjumlah 16 orang. 17

4) Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya perkara yang tersisa pada tahun 2011 telah diselesaikan pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No.

Perkara

2010 Sisa 2009

1.

2011

Putus 2010

Sisa 2010

2012

Putus 2011

Sisa 2011

Putus 2012

Perdata: Gugatan

6

6

6

6

9

9

Permohonan

2

2

7

7

5

5

8

8

13

13

14

14

Jumlah

Sisa Perkara dari tahun ke tahun sudah ditargetkan 100% selesai pada tahun berikutnya karena berdasar standar operasional prosedur penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi Prosentase penyelesaian sisa perkara mencapai target 100% didukung oleh sdm hakim berjumlah 10 dan PP berjumlah 16 orang. 3. Sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara SASARAN STRATEGIS Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)


100

100

100

100

59,2

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 5 (LIMA) indikator kinerja yaitu Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis, Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan siding tepat waktu, dan Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Pencapaian target

indikator

kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : 18

No. 1. 2. 3. 4.

5.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang tepat Waktu Prosentase Penyampaian Pemberitahuan relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

75 %

44,4 %

59,2

1) Indikator Kinerja Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perdata yang masuk pada tahun 2012 telah diregister dan siap disidangkan oleh Majelis pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No. Berkas Perkara

2010

2011

Masuk Diregister masuk dan siap disidangk an

2012

Diregister masuk Diregister dan siap dan siap disidang disidang kan kan

1.

Pidana

5.528

5.528

12.931

12.931

7.306

7.306

2.

Perdata

96

96

292

292

1.191

1.191

5.624

5.624

13.223

12.223

8.497

8.497

Jumlah

Perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perdata yang masuk telah diregister dan siap disidangkan oleh majelis dari perkara pidana sejumlah 200 terdiri dari perkara pidana biasa, singkat dan lalulintas/tilang dan dari perkara perdata sejumlah 2000 perkara terdiri dari perkara perdata gugatan dan permohonan, yang semuanya telah ditargetkan 100% tercapai target 100%. Jadi Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis mencapai target 100% didukung oleh sdm hakim berjumlah 10 dan PP berjumlah 16 orang serta tenaga kepaniteraan 8 orang. 2) Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK pada tahun 2012, telah disampaikan/dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung secara lengkap pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 19

No.

1.

2.

Berkas Perkara

2010

2011

2012

Masuk Dikirim secara lengkap



Perdata: Banding

4

4

5

5

2

2

Kasasi

2

2

1

1

4

4

PK

-

-

-

-

1

1

Banding

4

4

12

12

4

4

Kasasi

4

4

5

5

2

2

PK

-

-

-

-

-

-

14

14

23

23

13

13

Pidana:

Jumlah

Perkara banding, Kasasi dan PK yang masuk tahun 2012, pemberkasan baik perkara pidana dan perdata yang mengajukan upaya hukum berkasnya telah disampaikan ke Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung secara lengkap yang terdiri dari banding sejumlah 4 perkara, kasasi sejumlah 5 perkara dan PK sejumlah 6 perkara. Jadi Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap mencapai target 100% didukung oleh sdm hakim berjumlah 10 dan PP berjumlah 16 orang serta tenaga kepaniteraan 8 orang. 3) Indikator Kinerja Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang tepat Waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya perkara perdata baik gugatan dan permohonan yang masuk pada tahun 2012 telah disampaikan pemberitahuan sidang kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No.

Perkara

2010

2011

Masuk Pemberitahuan Sidang

1.

2012



Perdata: Gugatan

34

34

43

43

34

34

Permohonan

62

62

249

249

1.157

1.157

96

96

292

292

1.191

1.191

Jumlah

Perkara perkara perkara perkara

perdata yang masuk pada tahun 2012 sejumlah 1.191 yang terdiri dari perdata gugatan 34 perkara dan perkara perdata permohonan 1.157 telah disampaikan pemberitahuan pemanggilan sidang sejumlah 1.191 secara tepat waktu. Jadi Prosentase penyampaian pemberitahuan 20

Pemanggilan Sidang tepat Waktu mencapai target 100% didukung oleh tenaga jurusita 1 orang dan jurusita pengganti 16 orang. 4) Indikator Kinerja Prosentase Penyampaian Pemberitahuan relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 100% telah tercapai 100% artinya Perkara perdata yang putus pada tahun 2012, Penyampaian pemberitahuan relaas putusan perkara perdata yang telah putus telah disampaikan kepada para pihak yang berkaitan pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No.

Perkara Putus

1.

2010

2011

2012

PemberiPutus tahuan relas putusan

PemberiPutus tahuan relas putusan

Pemberitahuan relas putusan

Perdata: Gugatan

34

34

43

43

34

34

Permohonan

62

62

249

249

1.157

1.157

96

96

292

292

1.191

1.191

Jumlah

Perkara perdata yang masuk pada tahun 2012 sejumlah 1.191 yang terdiri dari perkara perdata gugatan 34 perkara dan perkara perdata permohonan 1.157 perkara telah disampaikan pemberitahuan relas putusan sejumlah 1.191 perkara secara tepat waktu. Jadi Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat Waktu

mencapai target 100% didukung oleh tenaga

jurusita 1 orang dan jurusita pengganti 16 orang.

5) Indikator Kinerja Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 75% dari jumlah perkara perdata Penyitaan/eksekusi pada tahun 2012 berjumlah 9 perkara dan telah dilaksanakan Penyitaan/eksekusi selama tahun 2012 sebanyak 3 perkara jadi pencapaiannya: 44,4 X 100% = 59,2 %. 75 No.

Perkara

2010

2011

Sisa+ DilaksanaMasuk kan

1.

2012



Eksekusi

6

4

3

-

9

4

Jumlah

6

4

3

-

9

4

21

Jumlah Perkara perdata penyitaan/Eksekusi pada tahun 2012 adalah 9 perkara yang terdiri dari perkara sisa tahun 2011 sejumlah 3 perkara dan masuk tahun 2012 sejumlah 6 perkara. Dapat dilaksanakan penyitaan/eksekusi pada tahun 2012 sejumlah 3 perkara, Capaian target indikator ini mencapai 44,4 % . Jadi indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75% dikarenakan setelah dilakukan anmaning para pihak mohon untuk bermusyawarah sendiri untuk mencapai mufakat diluar pengadilan, namun ternyata lama tidak memberitahukan hasil dari musyawarah tersebut.

4. Sasaran Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)



76

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu yang mendapat bantuan hukum di lingkungan peradilan umum. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu yang mendapat bantuan hukum di lingkungan peradilan umum

Target

Realisasi

%

100 %

76 %

76

1. Indikator Kinerja Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu yang mendapat bantuan hukum di lingkungan peradilan umum yang ditargetkan 100% telah tercapai 76% artinya dari target perkara sejumlah 17 perkara yang mendapat bantuan hukum pada tahun 2012, yang telah mendapatkan bantuan hukum pada tahun 2012 sebesar 13 perkara, jadi pencapaiannya: : 76 X 100% = 76%. 100

22

Dari 169 perkara pidana yang masuk pada tahun 2012 yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum ada 13 perkara. Jika dibandingkan dengan target perkara sebesar 17 perkara maka capaian targetnya sebesar 76 %. Indikator ini tidak mencapai target 100% yang telah ditetapkan dikarenakan adanya peraturan/UU baru tentang Bantuan Hukum, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan di Pengadilan Negeri Wonosari, Perkara Pidana yang mendapat bantuan hukum juga masih terbatas pada biaya untuk penasehat hukum/advokad, yang lainnya untuk saksi ahli, penterjemah tidak ada. Perkara perdata juga belum bisa dilaksanakan untuk bantuan hukumnya karena masih beranggapan pada biaya yang digunakan pada DIPA terfokus pada biaya pengacara, saksi ahli, dan penterjemah.

5.

Sasaran Peningkatan Kualitas SDM SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)


62

47

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis yudisial dan pegawai yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial.

Prosentase

Pencapaian target

indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.

Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat teknis yudisial Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial

Target

Realisasi

%

50 %

31 %

62

50 %

23,6 %

47

1) Indikator Kinerja pegawai yang telah mengikuti diklat teknis yudisial ditargetkan 50% dari jumlah pegawai pada tahun 2012 berjumlah 55 pegawai dan yang mengikuti diklat teknis selama tahun 2012 sebanyak 17 pegawai jadi pencapaiannya: : 31 X 100% = 62 %. 50 Dari jumlah pegawai sejumlah 55 orang pada tahun 2012, yang telah mengikuti diklat teknis yudisial sebanyak 17 orang, sehingga tercapai realisasi 31%, sehingga pencapaiannya sebesar 62%. Jika dibandingkan target yang telah ditentukan sebesar 50%, maka capaian target telah 23

terpenuhi, karena adanya panggilan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung.

2) Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial ditargetkan 50% dari jumlah pegawai pada tahun 2012 berjumlah 55 pegawai dan yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial selama tahun 2012 sebanyak 13 pegawai, jadi pencapaiannya: 23,6 X 100% = 47 %. 50 Dari jumlah pegawai sejumlah 55 orang pada tahun 2012, yang telah mengikuti diklat non teknis yudisial sebanyak 13 orang, sehingga tercapai realisasi 23,6%, sehingga pencapaiannya sebesar 47%. Jika dibandingkan target yang telah ditentukan sebesar 50%, maka capaian target tidak terpenuhi, karena jumlah panggilan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung hanya sebesar itu. 6.

Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)


0 111

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan

Prosentase temuan yang

ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.

Indikator Kinerja Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

90 %

0 %

0

90 %

100 %

111

1) Indikator Kinerja prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 90% dari jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 0 pengaduan dan pengaduan yang ditindaklanjuti selama tahun 2012 sebanyak 0 pengaduan jadi pencapaiannya: 0 X 100% = 0 %. 90 Pada tahun 2012 pengaduan yang masuk pada Pengadilan Negeri Wonosari nihil atau tidak ada pengaduan sehingga tidak ada pengaduan yang 24

ditindaklanjuti, sehingga target tidak terpenuhi, karena memang tidak ada pengaduan.

2) Indikator Kinerja prosentase temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan 90% dari jumlah temuan yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 3 temuan dan temuan telah ditindaklanjuti selama tahun 2012 sebanyak 3 temuan, jadi pencapaiannya: 100 X 100% = 111 %. 90 Dari temuan yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 3 temuan yaitu tentang pencatatan barang milik negara, laporan keuangan dan tentang area perubahan, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan pencatatan barang milik negara, pembetulan laporan keuangan dan menerbitkan surat keputusan tentang tim reformasi birokrasi, role model, dsb dan sosialisasi 8 area perubahan. Sehingga target yang telah ditetapkan telah terpenuhi, karena didukung oleh semua pejabat dan pegawai.

7.

Sasaran Peningkatan Aksebilitas Masayarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) SASARAN STRATEGIS Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)


0

111

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dan Prosentase proses penyelesaian perkara yang menarik perhatian atau yang melakukan upaya hokum yang dapat dipublikasikan.

Pencapaian target

indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase proses penyelesaian perkara yang menarik perhatian atau yang melakukan upaya hukum yang dapat dipublikasikan

50 %

6,9 %

13,8

90 %

100 %

111

25

1) Indikator Kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan ditargetkan 50% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 8.497 perkara dan telah dipublikasikan selama tahun 2012 sebanyak 586 perkara jadi pencapaiannya: 6,9 X 100% = 13,8 %. 50 Pada tahun 2012 perkara yang masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata sejumlah 8.497 perkara, terdiri dari Perkara pidana yang masuk sebanyak 7.306 perkara terdiri dari perkara pidana biasa sejumlah 169 perkara, 33 perkara pidana cepat, dan 7.104 perkara lalu lintas/tilang, telah dipublikasikan sejumlah 169 perkara pidana biasa, 33 perkara pidana cepat, dan untuk 7.104 perkara lalu lintas/tilang belum bisa dipublikasikan. Perkara perdata yang masuk sebanyak 1.191 perkara terdiri dari perkara perdata gugatan sejumlah 34 perkara dan 1.157 perkara perdata permohonan, telah dipublikasikan sejumlah 34 perkara perdata gugatan dan 350 perkara perdata permohonan, jadi untuk perkara perdata permohonan sejumlah 807 perkara belum bisa dipublikasikan. Sehingga indikator kinerja prosentase perkara yang dapat dipublikasikan yang ditargetkan 50% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Wonosari pada akhir tahun 2012 beralih aplikasi dari SIAP PN ke Aplikasi CTS , dan untuk perkara lalu lintas/tilang belum tersedia aplikasi khusus sehingga masih kesulitan dalam pemasukan data.

2) Indikator Kinerja prosentase proses penyelesaian perkara yang menarik perhatian atau yang melakukan upaya hukum yang dapat dipublikasikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang melakukan upaya hukum yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 13 perkara dan telah dipublikasikan selama tahun 2012 sebanyak 13 perkara, jadi pencapaiannya: 100 X 100% = 111 %. 90 Dari perkara pidana maupun perdata yang melakukan upaya hukum yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 13 perkara baik berupa upaya hukum banding, kasasi, dan PK telah dipublikasikan sejumlah 13 perkara, sehingga target yang telah ditetapkan telah terpenuhi, karena didukung oleh aplikasi web site dan tenaga it yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari.

26

Akuntabilitas Keuangan

Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2012 Pengadilan Negeri Wonosari menerima 3 (tiga) program utama yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Capaian Program berkaitan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Sebagai bentuk dari pelayanan perkantoran sebagai unsur pembantu dalam penegakan hukum, peningkatan sumber daya manusia telah terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan antara lain mengenai pembayaran gaji dan tunjangan , honor, biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran baik gedung, peralatan kantor, kendaraan dinas, sarana dan prasarana kantor, Pembinaan/koordinasi

dan konsultasi pengawasan berserta Laporan baik

Laporan Keuangan, Laporan Inventarisasi telah terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja yang berkaitan dengan program ini adalah sebagai berikut: NO.

Program

Capaian

Sasaran

program 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

97,4 % 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Penyelesaian Tertib Administrasi Perkara 4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan.

Capaian kinerja 30 % 99,1 % 91,8 % 76 % 54,5 % 55,5 % 27

Agung

Tingkat capaian

7. Peningkatan

Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice).

97,4 %

62,4 % 67,1 %

Jumlah Anggaran Program Tahun 2012

: Rp. 3.662.114.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2012

: Rp. 3.568.253.858,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia serta memperlancar proses persidangan maka dalam program ini dilaksanakan rehabilitasi gedung dan pengadaan beberapa peralatan, sarana dan prasarana gedung kantor yang telah selesai sebelum akhir tahun anggaran. Secara keseluruhan capaian kinerja yang berkaitan dengan program ini adalah sebagai berikut: NO.

Program

Capaian

Sasaran

program 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tingkat capaian

kinerja

99,3 % 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Penyelesaian Tertib Administrasi Perkara 4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan. 7. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice). 99,3 %

Capaian

30 % 99,1 % 91,8 % 76 % 54,5 % 55,5 % 62,4 % 67,1 %


: Rp. 187.730.000,-


: Rp. 186.456.000,28

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi yang dimiliki pengadilan, yaitu menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan, serta fungsi mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara, serta Penyedian dana bantuan hukum untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Pemberian bantuan hukum ini dilaksanakan mengacu pada aturan yang berlaku, dan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.. Secara keseluruhan capaian kinerja yang berkaitan dengan program ini adalah sebagai berikut: NO.

Program

Capaian

Sasaran

Capaian

program 1.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tingkat capaian

kinerja

43,3 % 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Penyelesaian Tertib Administrasi Perkara 4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. 5. Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice). 43,3 %

30 % 99,1 % 91,8 % 76 % 62,4 % 71,9 %


: Rp. 229.999.000,-


: Rp.

99.548.525,-

29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wonosari selama kurun waktu 5 tahunan , tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam 7 (tujuh) target sasaran dalam tahun 2012 ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Wonosari ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2012, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2012 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategi Pengadilan Negeri Wonosari. Pada penulisan LAKIP Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2012 ini secara umum dapat disimpulkan bahwa target sasaran Pengadilan Negeri Wonosari mencapai 67,1 %.

B. Saran-saran Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2012 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wonosari sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Pencapaian target yang masih belum maksimal diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, dan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesionalisme yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai visi, misi , tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

30

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2012 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Wonosari secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi pedoman pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun yang akan datang. Wonosari, Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

Fransiskus Arkadeus Ruwe, SH.,MH NIP: 19621025 198603 1 004

Februari 2013

Pengadilan Negeri Wonosari Panitera/Sekretaris

Subroto Slamet Riyadi, SH NIP: 19590612 198103 1 007

31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2010 -2014 4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Lampiran Lainnya.

32

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

KETUA WAKIL KETUA HAKIM PANITERA /SEKKRETARIS

WAKIL PANITERA

KEPANITERAAN PIDANA

KEPANITERAAN PERDATA

WAKIL SEKRETARIS

KEPANITERAAN HUKUM

PANITERA PENGGANTI

URUSAN KEPEGAWAIAN

JURUSITA JURUSITA PENGGANTI

URUSAN KEUANGAN

CALON HAKIM

URUSAN UMUM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)

Recommend Documents