LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA PRAYA KLAS I B TAHUN 2010
JL. JENDERAL A. YANI NO. 3 PRAYA TELP. (0370) 654146 FAX. 654146 Website: www.pa-praya.net e-mail :
[email protected]
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR SISTEMATIKA LAPORAN DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN .......................................................... 1 A. KEDUDUKAN
........................................................ 1
B. TUGAS POKOK ....................................................... 1 C. FUNGSI .................................................................. 1
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIK TAHUN ............................ 4 A. VISI DAN MISI ....................................................... 4 B. TUJUAN DAN SASARAN .......................................... 5 C. UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN .......... 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................... 17 A. INDIKATOR KINERJA............................................. 17 B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ......................... 19 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .................................. 20
BAB IV PENUTUP ................................................................... 20 A. KESIMPULAN ......................................................... 20 B. REKOMENDASI ..................................................... 20
LAMPIRAN I
Struktur Organisasi PA. Praya
LAMPIRAN II
Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2010
LAMPIRAN III
Penetapan Kinerja PA Praya 2011
LAMPIRAN IV
RKT PA. Praya tahun 2012
SISTEMATIKA LAPORAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
Agama
Praya
Tahun
2010
ini,
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (kinerja) yang diemban Pengadilan Agama Praya selama kurun waktu satu tahun berjalan, sekaligus untuk memenuhi amanah yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada intinya, pelaporan dalam LAKIP ini akan memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja (performace result) Pengadilan Agama Praya yang didasarkan pada rencana kinerja (performace plan) tahun 2010 dengan mengacu pada rencana strategik (strategic plan) Pengadilan Agama Praya. Untuk mempermudah hal tersebut, sistematika laporan disusun sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
: Bab ini memberikan gambaran umum
tentang
Pengadilan
Agama
Kedudukan (khususnya
Pengadilan Agama Praya) dalam sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, berikut Tugas Pokok dan Fungsi yang diembannya. BAB II
PERENCANAAN
: Bab ini memberikan gambaran
STRATEGIK TAHUN
tentang
2010
Pengadilan Tujuan
Visi
dan
Agama,
dan
Misi
dari
penetapan
Sasaran
Kinerja
serta upaya pencapaian Tujuan dan
Sasaran dimaksud melalui
Kebijakan, Program Kerja dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
: Bab
ini
memuat
gambaran
tentang Indikator Kinerja secara menyeluruh
yang
terdiri
dari
Pelaksanaan Tugas Pokok Teknis Yustisial, Administrasi Peradilan, Pembinaan serta
Aparatur
Pengelolaan
Peradilan
Administrasi
Kesekretariatan yang mencakup Administrasi
Kepegawaian,
Keuangan, Umum Perlengkapan dan
Pembangunan,
dilanjutkan tentang Kerja
dengan
Capaian
secara
dilengkapi Kinerja
yang uraian
dan
Analisis
menyeluruh dengan
serta
dan
Evaluasi
Akuntabilitas
Keuangan. BAB IV
PENUTUP
: Bab
ini
memuat
beberapa
dari
uraian
kesimpulan
sebelumnya yang diakhiri dengan saran
tindak
lanjut
yang
dibutuhkan ke depannya terkait dengan adanya kewajiban untuk memenuhi tentang LAKIP ini.
KETUA PENGADILAN AGAMA PRAYA
H. Anang Setio Budi, SH., MH. NIP. 19620106 199203 1 001
BAB I PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN Kedudukan Pengadilan Agama Praya Kelas I B sebagai pengadilan agama tingkat pertama yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, secara organisatoris, administratif, finansial dan teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009
Tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang Peradilan Agama.
B. TUGAS POKOK Tugas pokok Pengadilan Agama Praya sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama Tingkat Pertama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan lingkup kewenangan yang telah ditentukan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dalam perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
C. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban, maka Pengadilan Agama Praya memiliki fungsi-fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yaitu Perkawinan, waris, Hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perubahan pertama undang-undnag Nomor 3 tahun 2006 dan perubahn kedua undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Praya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keuda UU No. 50 Tahun 2009) 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Wakil Sekretaris,Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukum Pengadilan Agama Praya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat
Peradilan
Agama agar peradilan
diselenggarakan
dengan
seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 50 Tahun 2009). 4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Praya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009). 5. fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk
mendukung
pelaksanaan
tugas pokok
teknis peradilan dan
administrasi peradilan. 6. Fungsi Lainnya : a. Pelayanaan penyuluhan hukum,pelayanana riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2010
D. VISI DAN MISI Visi
Badan
Peradilan
yang dirumuskan
pada tanggal
10 September
2009
adalah:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru MA, akan dituangkan usaha-usaha perbaikan mewujudkan badan peradilan yang agung dengan gambaran ideal sebuah Badan Peradilan yang: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Misi lembaga peradilan
sebagaimana
Mahkamah Agung telah rumuskan dalam rangka
mencapai visinya, atau dengan kata lain, mewujudkan badan peradilan yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan
fungsi
kekuasaan
kehakiman
yang
efektif,
yaitu
memutus
suatu
sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun misi-misi tersebut ialah: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
E. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN i.
Mewujudkan peradilan modern yang professional, berkualitas, efektif dan efisien.
ii.
Memantapkan penerapan dan pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Praya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin).
iii.
Meningkatkan penerapan dan pelaksanaan administrasi umum dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Praya sesuai dengan manajemen peradilan modern.
iv.
Memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7
Tahun
1989
tentang
Peradilan
Agama
serta
perubahan
dan
penambahannya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Praya. v.
Agar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah memiliki kesadaran hukum, beragama dan bernegara.
vi.
Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Praya.
2. SASARAN 1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelayanan hukum bagi masyarakat
pencari
keadilan
dan
terwujudnya
peningkatan
profesionalisme pejabat struktural dan fungsional serta semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Praya. 2. Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan Pola Bindalmin di Pengadilan Agama Praya. 3. Terwujudnya
penyelenggaraan
administrasi
kesekretariatan
sesuai
dengan manajemen perkantoran modern di Pengadilan Agama Praya. 4. Terbinanya koordinasi efektif antara aparatur penegak hukum dan institusi agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya. 5. Terciptanya masyarakat madani yang sadar hukum di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Praya. 6. Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Praya.
F. UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. Menetapkan Program Kerja 1. Bidang Kepaniteraan
Program kerja bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : a. Memaksimalkan penanganan tugas teknis yustisial. b. Menyempurnakan penyelenggaraan administrasi perkara. c. Menyempurnakan pelaporan dan pengarsipan perkara. d. Menyempurnakan pengelolaan statistik dan dokumentasi perkara. e. Memaksimalkan
penanganan
berkas
Banding,
Kasasi
dan
Peninjauan Kembali. f. Meningkatkan usaha kesadaran hukum masyarakat. 2. Bidang Kesekretariatan Program kerja bidang kesekretariatan Pengadilan Agama Praya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : a. Kepegawaian. i.
Menyempurnakan penataan administrasi kepegawaian.
ii.
Meningkatkan disiplin pegawai.
iii.
Meningkatkan kualitas SDM pegawai.
b. Keuangan. i.
Meningkatkan sistem pengelolaan dan manajemen keuangan.
ii.
Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan.
c. Umum. i.
Memantapkan pola kearsipan dinamis.
ii.
Menata ruangan dan halaman kantor.
iii.
Mengakurasi data inventaris kantor.
iv.
Mengadakan barang dan peralatan kantor secara proporsional.
v.
Mengelola buku perpustakaan.
2. Kegiatan Program kerja yang telah dicanangkan di atas direalisasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 1. Bidang Kepaniteraan. a. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara sesuai ketentuan. b. Pembayaran biaya perkara oleh Penggugat/Pemohon melalui bank. c. Menertibkan registrasi perkara. d. Melengkapi instrumen persidangan. e. Meningkatkan frekuensi persidangan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang ada. f. Membuat salinan putusan atau penetapan.
g. Membuat daftar perkara yang diterima, diputus, banding, kasasi dan peninjauan kembali. h. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali. i. Menyampaikan hak-hak para pihak dalam pekara banding, kasasi dan peninjauan kembali. j.
Menyelesaiakan proses penyitaan dan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
k.
Membuat laporan perkara bulanan, empat bulanan, semesteran dan tahunan.
l.
Mengarsipkan perkara secara rutin.
m. Membuat data-data perkara yang diterima dan diputus serta menyusun statistik perkara. n.
Mempublikasikan prosedur dan proses berperkara.
o.
Melaksanakan penyuluhan hukum dan penyebaran informasi bekerja sama dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan.
p.
Meningkatkan frekuensi kegiatan pendalaman materi-materi yang terkait dengan tugas dan wewenang Peradilan agama.
2. Bidang Kesekretariatan. a. Kepegawaian -
Menata file-file kepegawaian
-
Membuat DUK, Bezetting Formasi, KP4, Surat Masih Menduduki Jabatan, DP-3
-
Menyusun/menata arsip kepegawaian sesuai dengan klasifikasi arsip
-
Mengurus kelengkapan kartu pegawai seperti Karpeg, Karsu, Karis, Askes, Kartu Cuti Pegawai, dan Kartu Hukuman.
-
Mengurus Cuti Pegawai.
-
Mengurus mutasi kenaikan pangkat pilihan maupun regular.
-
Mengusulkan jabatan struktural dan fungsional bila ada jabatan yang kosong.
-
Mengurus surat pemberitahuan KGB dan lain-lain.
-
Pembinaan Disiplin Pegawai, melalui Upacara/Apel, Apel Kerja, Mengaktifkan absensi, Rapat/pertemuan.
-
Mengikutsertakan pegawai pada berbagai diklat atau pelatihan.
-
Memberikan dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikan S1 dan S2.
-
Mengikutsertakan
pegawai
yang
memenuhi
syarat
untuk
mengikuti testing Panti dan Cakim. -
Pembinaan Pegawai melalui rapat berkala, bimbingan teknis, diskusi dan lain sebagainya
b. Keuangan -
Mengikutsertakan tenaga keuangan dalam berbagai pelatihan keuangan.
-
Membuat pembukuan dan laporan keuangan sesuai ketentuan juklak/juknis. .
-
Membuat RKA-KL tiap awal tahun.
-
Membuat surat penetapan bendaharawan, atasan langsungnya PDG.
-
Menertibkan administrasi bendaharawan.
-
Membuat berita acara pemeriksaan buku kas triwulan
-
Menyempurnakan administrasi keuangan.
-
Melaksanakan usulan gaji dan tunjangan pegawai.
-
Menyelesaikan realisasi anggaran rutin.
-
Menyimpan dan memelihara arsip-arsip dan dokumen keuangan.
c. Umum -
Mencatat surat masuk dan surat keluar
-
Menata ruang/halaman kesekretariatan dan ruang kepaniteraan
-
Menginventarisir ulang seluruh inventaris kantor
-
Pengadaan barang dan ATK sesuai dengan ketentuan DIPA
-
Membuat tata tertib peminjaman buku perpustakaan
-
Menata buku-buku perpustakaan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Praya dalam bab ini akan memaparkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam menganalisa capaian atau hasil kerja yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya kondisi akuntabilitas keuangan Pengadilan Agama Praya pada tahun 2010. G. INDIKATOR KINERJA 1. Tugas Pokok Teknis Yudisial Pelaksanaan tugas pokok teknis yudisial di Pengadilan Agama Praya tahun 2010 telah dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari indikator keadaan perkara pada awal tahun 2010 hingga akhir Desember 2010. Sisa perkara pada akhir tahun 2009 berjumlah 121 perkara. Sementara jumlah perkara yang diterima dari awal Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 berjumlah 522 perkara. Dari total jumlah perkara yang ada pada tahun 2010 sebanyak 643 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan (diputus) Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 535 perkara, dengan ini jumlah sisa perkara sampai dengan Desember 2010 adalah sebanyak 108 pekara. 2. Administrasi Peradilan Pelaksanaan administrasi peradilan di Pengadilan Agama Praya tahun 2010 dilaksanakan untuk menciptakan tertib administrasi perkara yang
seragam
dan
tertib
berdasarkan
pola-pola
pembinaan
dan
pengendalian administrasi perkara (Pola Bindalmin).sesuai amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/001/SK/I/1991, tertanggal 24 Januari 1991. Kegiatan
pengelolaan
administrasi
(manajemen)
perkara
di
Pengadilan Agama Praya diterapkan secara menyeluruh. Indikator ini dapat dilihat mulai dari tahapan penerimaan perkara sampai dengan tahapan penyelesaian
dan
pelaksanaan
putusannya
diterapkan
melalui
pemberdayaan fungsi administrasi meja I, Meja II dan Meja III yang telah dilaksanakan dengan maksimal oleh petugas terkait. Indikator lain juga dapat dilihat dari pelaksanaan penerapan Pola Register Perkara yang telah dikelola melalui
instrumen Register Induk
Gugatan, Register Induk Permohonan, Register Permohonan Banding, Register Permohonan kasasi, Register Permohonan Peninjauan Kembali,
Register Surat Kuasa, Register Eksekusi dan Register Akta Cerai yang telah tertata dengan rapi berdasarkan Buku Register terkait yang ada. Demikian juga halnya dengan Pola Keuangan Perkara, Pola Laporan Perkara dan Pola Kearsipan Perkara di Pengadilan Agama Praya, telah dilaksanakan secara maksimal dengan melaksanakan tertib laporan bulanan, empat bulanan, semesteran dan tahunan serta penerapan pengarsipan perkara sesuai dengan tuntutan Pola Bindalmin. 3. Administrasi Kesekretariatan Penyelenggaraan
administrasi
kesekretariatan
di
Pengadilan
Agama Praya yang mencakup pengelolaan administrasi kepegawaian oleh Bagian Kepegawaian telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari indikator
terciptanya
lancarnya
urusan
administrasi
mutasi
kepegawaian
pegawai,
terisinya
yang
cukup
jabatan
yang
baik, sesuai
kebutuhan serta adanya peningkatan kualitas SDM di Pengadilan Agama Praya. Untuk administrasi keuangan, selain terciptanya tertib laporan keuangan yang harus dilaksanakan, indikator lain dari terlaksananya program yang telah dicanangkan adalah terealisasinya angaran DIPA sesuai usulan yang tetapkan, pengusulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat pada waktu yang telah ditentukan serta terselenggaranya pola pengarsipan dengan rapi dan teratur. Sedangkan dari bagian umum perlengkapan indikator dari terlaksananya
program
kerja
yang
dicanangkan
dapat
dilihat
dari
terciptanya penataan arsip yang baik sesuai pola pengarsipan dinamis, tertatanya ruang kantor yang bersih dan rapi, terdaftarnya seluruh inventaris
kantor,
kebutuhan
yang
terpenuhinya harus
kebutuhan
disediakan
kantor
serta
sesuai
tertatanya
dengan
pengelolaan
perpustakaan secara rapi.
H. CAPAIAN DAN ANALISIS KERJA 1. Capaian Kerja i.
Bidang Teknis Yudisial. Pelaksanaan bidang kerja teknis yudisial di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2010 capaian kinerja yang dapat dilaksankan sekitar 83.20 %. Untuk lebih jelasnya dilihat pada table berikut : Sisa
Perkara
Total
Yang dapat
Prosentase
ii.
2009
2010
Perkara 2010
diselesaikan
Capaian
1
2
3
4
5
121
522
643
535
83.20 %
Bidang Administrasi Peradilan Pelaksanaan bidang kerja administrasi peradilan di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2010, capaian kinerja yang dapat dilaksankan sekitar 88,9 % untuk program kerja dan sekitar 78,9 % untuk kegiatannya. Untuk lebih jelasnya dilihat pada table berikut : Jumlah
iii.
Realisasi
Prosentase Capaian
Program 2010
Kegiatan 2010
Program 2010
Kegiatan 2010
Program 2010
Kegiatan 2010
1
2
3
4
5
6
9
19
8
15
88,9 %
78,9 %
Bidang Administrasi Kesekretariatan. Pelaksanaan bidang kerja administrasi kesekretariatan di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2010 pada bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum, capaian kinerja yang dapat dilaksankan sekitar 93 % untuk program kerja dan sekitar 88 % untuk kegiatannya. Untuk lebih jelasnya dilihat pada table berikut : Jumlah Program Kegiatan 2010 2010
Realisasi Program Kegiatan 2010 2010
Prosentase Capaian Program Kegiatan 2010 2010
1
2
3
4
5
6
15
33
14
29
93 %
88 %
2. Evaluasi Kinerja Bedasarkan persentase kinerja sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa capaian kinerja pada Pengadilan Agama Praya dalam tahun 2010 adalah cukup baik.
I. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Praya yang berasal dari sumber perolehan DIPA untuk tahun 2010 dan pos-pos penggunaannya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja Pegawai MAK 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
PAGU (Rp) 904.892.000 32.000 249.128.000 76.935.000 20.410.000 391.556.000 157.361.000 112.581.000 352.440.000 11.895.000 18.600.000
SISA ANGGARAN (Rp) 810.343.700 Nihil 76.654.272 20.072.172 Nihil 9.290.000 83.992.808 825.300 19.235.487 Nihil 30.500
2. Anggaran Belanja Barang MAK 521119 521119 521119 521119 521119 523111 521111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 521115 521211 521211 521219 524119 521114 522114 524119 522114 521211 524119
PAGU (Rp) 650.000 16.250.000 1.375.000 5.000.000 1.000.000 27.500.000 3.400.000 10.000.000 10.500.000 4.050.000 17.700.000 4.000.000 112.175.000 28.500.000 2.500.000 7.770.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 6.000.000 3.600.000 6.000.000 35.000.000 7.500.000
SISA ANGGARAN (Rp) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 2.500.000 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
3. Anggaran Belanja Modal MAK 533111 532111 532111 532111 532111
PAGU (Rp) 90.000.000 54.000.000 40.000.000 57.000.000 10.000.000
SISA ANGGARAN (Rp) 2.500.000 Nihil Nihil Nihil Nihil
BAB IV PENUTUP
J. KESIMPULAN 1. Penyelenggaraan tugas pokok, baik teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi kesekretariatan secara umum berjalan dengan baik, kendatipun masih ada kelemahan atau kekurangannya. 2. Masalah dan kendala yang dihadapi dengan kualitas kinerja di Pengadilan Agama Praya pada umumnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, selain keterbatasan dana, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang. 3. Sosialisasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 masih kurang maksimal, dengan ini
pemahaman
tentang
bagaimana
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah dan bagaimana seharusnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum dipahami dengan baik dan benar.
K. REKOMENDASI Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 jo. Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah, maka sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut di atas adalah : 1. Perlu
adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh tentang peraturan
perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud di jajaran empat lingkungan Peradilan yang ada dalam naungan Mahkamah Agung R I. 2. Untuk lebih mengintensifkan pemahaman terhadap peraturan perundangundangan tentang AKIP dan LAKIP tersebut, hendaknya pelaksanaan sosialisasi
dimaksud
untuk
jajaran
Lingkungan
Peradilan
khususnya, lebih baik dilaksanakan di masing-masing daerah. Praya, 6 Januari 2010 Ketua
H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH.
Agama
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRAYA KLAS I B
K KETUA ETUA H. Anang Setio Budi, SH., MH. HAKIM
WA K I L KETUA KETUA WAKIL
1. Dra. Nurkamah 2. Drs. H. Fauzi, SH. 3. Masykur, SH. 4. Khoirul Anwar, S.Ag., MH. 5. Drs. KOMSUN, SH. 6. Dra. Naily Zubaidah 7. Baiq Halkiyah, S.Ag.
PANMUD P. PANMUD
Drs. H. Mudjahidin AR, M.Hum
PANITERA/SEKRETARIS H. Sahpur, SH., MH.
W AWAKIL K I L PPANITERA ANITERA
W A KWAKIL IL SE KRERTARIS SEKRETARIS
R u m a s i h, SH.
L alu Surnarijal, SH.
PANMUD G.
PANMUD Hk.
KAUR Kepeg.
KAUR Umum
KAUR Keu.
H. Rauhun, SH
Amiruddin, SH.
Nuraini, SH.
Sullamulhadi, SH
Murni, SH.
STAF
STAF
Denda Farmawati,SH.
PANITERA PENGGANTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Lalu Budarje, SH. H. Muhammad Yusuf, SH. Lalu Badaruddin, SH. Hj. Aminah, S.Ag. Saraswati, SH. Rahman, SH. Hj. Bq. Murniatun, SH. Supartik, SH. Sahabudin, SH. Warniningsih, SH. Syamsurrijal, SH. Zulfa Asyhuri, SH. Kamaliah, SH. Hannah, BA. Lalu Syaripudin Mar’i, SH. Salman, SH. H. Sahrim, BA. Wacana, SH.
JURUSITA/JURUSITA P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
M. Zaini, SH. Umar, SH. M. Nasir,SH. Rinata Hirjan, SH Siatra, SH. Hasbullah Bq. Nurhayati, SH. Musleh,SH. Rabidan, SH. Nuraini, SH. Amrun Bq. Ayanah, SH. Eni Sumarni, SH. Nuraini, SH. Siti Rahmah, SH. Taufik, SH. Kenaan Muhayan Suyatni, SH. Sholihun Sarjan Saidah Muhamad Asim, SH.
1. Syarif Hidayat 2. Nur Hasanah 3.Adi Irfan J,Lc.,MA. 4.Sukmaning R. SH 5. Yilistina Puspita A.
1. Ketim
