LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2010

2010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2010

TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM (005 01.2300.099862.000.KD) JL. LANGKO MATARAM NO. 68 A TELP (0370) 631142 JANUARI 2011

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

1


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI Klas IA MATARAM TAHUN 2010

PENGADILAN NEGERI Klas IA MATARAM Jl. Langko No.68 A Mataram Website : http//www.pn-mataram.info e-mail : [email protected]


2


Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

(Men

PAN)

Nomor:

SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2010 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu: 1.

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

2.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.

3.

Program Penegakan Hukum dan HAM Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2010 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1.

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

2.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.

3.

Program Penegakan Hukum dan HAM Demikian LAKIP Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Negeri

Klas IA Mataram disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Mahkamah Agung RI.

Mataram, Januari 2011 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM

H.ALI MAKKI, SH.MH. NIP. 19590410 198512 1 001


3


Daftar Isi Halaman Kata Pengantar ........................................................................................................ 3 Daftar Isi ......... ........................................................................................................

4

Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................................

5

Bab I

Pendahuluan.................................................................................................

8

A. Latar Belakang..........................................................................................

8

B. Struktur Organisasi ...................................................................................

8

C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ........................................................

12

Bab II Pernyataan Visi dan Misi ................................................................................

16

Bab III Analisis Lingkungan, Faktor Kunci Keberhasilan, dan Nilai-Nilai Organisasi ........

17

A. Lingkungan Internal. .................................................................................

17

B. Lingkungan Eksternal ................................................................................

22

C. Faktor Kunci Keberhasilan..........................................................................

26

Bab IV Akuntabilitas Kinerja......................................................................................

28

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2008 ...................................................

28

B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................

29

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................

33

Pengukuran Kinerja ....................................................................................

37

A. Indikator Kinerja ......................................................................................

37

B. Target Kinerja .........................................................................................

38

C. Perhitungan Capaian Kinerja .....................................................................

39

D. Sklala Penilaian ........................................................................................

40

Bab VI Penutup........................................................................................................

41

A. Kesimpulan ..............................................................................................

41

B. Saran Tindak Lanjut .................................................................................

41

Bab V

LAMPIRAN ...... ........................................................................................................ Penetapan Kinerja Tahun 2010 .................................................................................. Rencana Kinerja Tahun 2011 ....................................................................................


4


Ikhtisar Eksekutif Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Lokal, Nasional dan Global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Klas IA Mataram ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Akhirnya, Lakip Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1. Penyusunan rencana kinerja 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 3. Menyusun penetapan kinerja 4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Dengan adanya remunerasi berbasis kinerja yang telah berjalan sejak akhir tahun 2007 yang lalu telah mendorong Pengadilan Negeri Klas IA Mataram untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tupoksi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan 5 Pengadilan Negeri Klas IA Mataram


manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Tugas Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram menyusun Lakip dengan upaya dan langkah sebagai berikut 1. Penataan kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakan pembinaan, pelatihan, studi banding dan lain-lain. 2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan tupoksi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (Job Discription), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan. 3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai sehingga dapat ditentukan kebijakan strategis kedepan. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efektif.


6


5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat). 6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se-wilayah Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi sewilayah Pengadilan Negeri Klas IA Mataram


7


Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good gavernance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

B. Struktur Organisasi 1.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 adalah


8


1. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Klas IA Mataram menurut keadaan 31 Desember 2011 seluruhnya berjumlah 72 (Tujuh Puluh Dua) Orang terdiri dari : a.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim Panitera / Sekretaris Wakil Panitera Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti c.

Jumlah Pejabat Struktural Wakil Sekretaris Kasubag Umum Kasubag Kepegawaian Kasubag Keuangan

= = = = =

16 15 44 13

Orang Orang Orang Orang Orang

= = = = = = =

14 1 1 1 1 1 15

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

= = = =

1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang

(Pegawai Pengadilan Negeri Klas IA Mataram saat mendengarkan pengarahan dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram


9


Susunan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1992 sebagai berikut ini: 1. Ketua

: H. ALI MAKKI, SH.MH

2. WakilKetua

: EFENDI PASARIBU, SH

3. Hakim

: 1. MION GINTING, SH 2. M. CH. SJAMTRI ENDI, SH 3. WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.,MH 4. HERA KARTININGSIH, SH.,MH 5. SOEGIARTI, SH.,MH 6. SARI SUDARMI, SH 7. NURUL HIDAYAH, SH.,MH 8. WIDIARSO , SH.,MH 9. JON SARMAN SARAGIH, SH.,M.Hum 10. KAYAT, SH.,MH 11. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH 12. ERRY IRIAWAN, SH

Hakim Adhoc PHI

: 1. I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SH

2. IRIAWAN,SH 3. Ir. SAIPUL BAHRI Hakim Adhoc Tipikor

: 1. FATHUR RAUZI, SH

2. EDWARD SAMOSIR, SH 3. MUHAMMAD IDRIS MOH. AMIN,SH 4. Panitera/Sekretaris

: SULAIMAN, SH., MH.

5. Wakil Panitera

: LALU IHSAN, SH

6. Panmud Perdatan (Plt)

: WIWIK HARYANI, SH

- Staf

: 1. NURDIANA (PP) 2. ABDURRAHIM, SH. (JURUSITA) 3. HARY SUPRIANTO, SH (JURUSITA PENGGANTI) 4. I KOMANG SUTEJA (JURUSITA) 5. NASUTION, SH (CAKIM) 6. IRFANULLAH, SH (STAFF)


10


7. MEGA DIANA NINGSIH, SH (STAFF) 8. SRI BUDI DARMAWATI (STAFF) 9. SAHRIMAN JAYADI, SH (CAKIM/CPNS) 7. Panmud Pidana - Staf

: KEMIN, SH. : 1. DEWA KETUT WIDHANA, SH. (PP) 2. ABDUL WAHAB, SH. (JURUSITA) 3. MASYKUR, S.Ip. (JURUSITA PENGGANTI) 4.BAIQ

DEWI

ANGGRAINI,

SE

(JURUSITA

PENGGANTI) 5. ABDI RAHMANSYAH, SH (CAKIM) 6. YOMI NORA MAYA ARIDA, SH (STAFF) 7. DESI MULIANTI UTAMI (STAFF) 8. TOHARUDIN (STAFF) 8. Panmud Hukum - Staf

: Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH 1. AZHAR, SH (CAKIM) 2. SUPARDI (JURUSITA PENGGANTI) 3. RAHMIATI SATIMAH (STAFF) 4. LAELA MULIANI, SH (STAFF/CPNS)

9. Panmud PHI

: I.G.A.NYOMAN SUWARNINGSIH,SH

10. Panmud Tipikor (Plt)

: M. SUBARI, SH.

- Staf 11. Panitera Pengganti

1. SRI INDRAWATI (JURUSITA PENGGANTI) : 1. AMIR SULIHTO, SH

2. HUSEIN 3. Dra. YULITA MURSITAWATI, SH 4. I PUTU SURYAWAN, SH 5. SIRAJUDIN, SH 6. I MADE RENA 7. I MADE SADIA, SH. 8. SUGENG IRFANDI, SH 9. YULINA ADRIANTY, SH 10. TAUFIKURRAHMAN, SH 11. FAQIHNA FIDDIN, SH (CAKIM) Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

11


12. Wakil Sekretaris

: IDA WAYAN JELANTIK, SH

13. Kasubag Umum

: BAMBANG IRFANDI

- Staf

: 1. SURIP PRIATMOJO (JURUSITA PENGGANTI) 2. YUYUD WAHYUDI (JURUSITA PENGGANTI) 3. HARIANTO (JURUSITA PENGGANTI) 4. SRI RAEHAN, SE (STAFF) 5. HARDIAN SAKTI, SE (STAFF) 6. WIRA FOURRAHMAN (STAFF)

12.Kasubag Kepegawaian (Plt) : IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH - Staf

: 1. HASANUDIN (JURUSITA) 2. L. ARFIAN MAHFIZ (JURUSITA PENGGANTI) 3. LAILAL ASPIYA, S.Kom (STAFF)

11. Kasubag Keuangan - Staf

:

MOCH. SURYADINATA, SH

:

1. TASWIJIYANTI, SH (JURUSITA PENGGANTI) 2. NINING MUSTIHARI, SH (JURUSITA PENGGANTI) 3. HENY RUSDIANTI (JURUSITA PENGGANTI) 4. APRILIYANA HASRI, SE. (STAFF) 5. AHMAD YANI, A.Md (STAFF)

C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kedudukan Kedudukan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang dibangun berdasarkan DIP Tahun Anggaran 1980/1981 Nomor : 56/XIII/3/1980 tertanggal 12 Maret 1980, diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI. Bapak Ali Said, SH. pada tanggal 23 Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

12


Desember 1982. Bangunan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berdiri di atas tanah seluas 8.063 M2, sedangkan luas bangunan sendiri seluas 3000 M2, beralamat di Jalan Majapahit No. 46 Mataram, Telp. (0370) 622372 Fax. (0370) 622372. Gedung Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan gedung permanen berlantai II, dibangun diatas tanah Hak Pakai terletak di Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram.

(Gedung Pengadilan Negeri Klas IA Mataram)

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Mataram meliputi wilayah kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan kabupaten Lombok Utara.

Tugas Pokok Tugas Pokok Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan tentang Peradilan Umum, Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Hubungan Industrial beserta Penjelasannya .

Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Mataram mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama


13


2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) 3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 4. Fungsi Lainnya : a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) b. Pelayanan pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram.

(Rapat bersama Pengacara mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram) Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

14


Bab II Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dapat dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik “. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan 2. 3. 4. 5. 6.

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain; Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan; Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan; Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati; Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan


15


A. TUJUAN DAN SASARAN 1.

Tujuan Sesuai dengan visi dan misi diatas, dimana dituntut agar Pengadilan Negeri

Klas IA Mataram harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuannya sebagai berikut : a.

Terwujudnya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya rendah

b.

Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas-tugas peradilan

c.

Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia yang meningkat

2.

Sasaran Terlaksananya tugas pokok dan fungsi peradilan adalah dalam kapasitasnya

untuk membantu pencapaian kinerja lembaga pelaksanaan tugas secara intensif dituangkan menjadi sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut : a.

Tercapainya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan

b. Tercapainya pelaksanaan administrasi perkara secara tertib dan tepat waktu c.

Tercapainya pelaksanaan administrasi kesekretariatan secara baik dan benar

d. Tercapainya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) No. 1.

Sasaran Tercapainya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan

2.

Tercapainya pelaksanaan administrasi perkara secara tertib dan tepat waktu


Indikator Sasaran

Target

Jumlah Perkara :

-

Gugatan Permohonan Pidana PHI

Tersusunnya dokumen administrasi perkara yang sudah diminutasi - Gugatan - Permohonan - Pidana - PHI

186 99 819 10

138

94

613 6

16


3

Tercapainya kemampuan SDM (Sumber Jumlah sumber daya hakim Daya Manusia

11

3. Program dan Kegiatan tahun 2010 No.

Program

Sasaran

1.

Program Dukungan Manajemen dan Terlayaninya publik atau birokrasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2

Program Peningkatan Sarana dan Tewujudnya pembangunan gedung Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

4. Program dan Kegiatan tahun 2011 Rencana program dan kegiatan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2011 dapat dilihat pada tabel satuan kerja berikut ini : No.

Program

Sasaran

1.

Program Dukungan Manajemen dan Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tugas Teknis dalam Pelaksanaan Tugas teknis peradilan Mahkamah Agung

2

Program Peningkatan Sarana dan - Persentase (%) Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan berbasis teknologi informasi


17


Bab III Akuntabilitas Kinerja A. INDIKATOR KINERJA 1. Tugas Pokok Teknik Yudisial Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2010 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini. a. Perkara Perdata Sisa perkara Perdata pada akhir tahun 2009 berjumlah 50 perkara. Sementara jumlah perkara yang diterima dari awal januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 berjumlah 136. Dari total jumlah perkara yang ada pada tahun 2010 sebanyak 186 perkara, jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah sebanyak 138 perkara, dengan ini jumlah sisa perkara Perdata sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 48 perkara. b. Perkara Pidana Sisa perkara Pidana pada akhir tahun 2009 berjumlah 109 perkara. Sementara jumlah perkara yang diterima dari awal januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 berjumlah 710. Dari total jumlah perkara yang ada pada tahun 2010 sebanyak 819 perkara, jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah sebanyak 613 perkara, dengan ini jumlah sisa perkara Pidana sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 106 perkara.


18


c. Perkara PHI Sisa perkara PHI pada akhir tahun 2009 berjumlah 3 perkara. Sementara jumlah perkara yang diterima dari awal januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 berjumlah 7. Dari total jumlah perkara yang ada pada tahun 2010 sebanyak 10 perkara, jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah sebanyak 6 perkara, dengan ini jumlah sisa perkara PHI sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 1 perkara. 2. Administrasi Peradilan Pelaksanaan administrasi Peradilan di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 dilaksanakan untuk mencapai tertib administrasi perkara yang seragam dan tertib berdasarkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara (Pola Bindalmin) sesuai amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/012/SK/III/1988. Kegiatan pengelolaan administrasi (manajemen) perkara di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram diterapkan secara menyeluruh. Indikator ini dapat dilihat mulai dari tahapan penerimaan perkara sampai dengan tahapan penyelesaian dan pelaksanaan putusannya diterapkan melalui pemberdayaan fungsi administrasi meja I, meja II, meja III baik pada Kepaniteraan Perdata maupun Pidana yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh petugas terkait. Indikator lain juga dapat dilihat dari pelaksanaan penerapan pola Register Perkara Perdata yang telah dikelola melaui instrumen Register Induk Gugatan, Register Induk Permohonan, Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, Register Permohonan Peninjauan Kembali, Register Surat Kuasa, Register Penyitaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak, Register Somasi (teguran) dan Register Eksekusi/Fiat eksekusi yang telah tertata dengan rapi berdasarkan Buku Register terkait yang ada. Sedangkan pelaksanaan pola Register Perkara Pidana yang telah di kelola melalui instrumen Register Induk Pidana Ringan, Register Pidana Cepat, Register Perkara Lalulintas, Register Penahanan, Register Izin Penggeledahan, Register Izin Penyitaan, Register Barang Bukti, Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, Register Praperadilan, Register Permohonan Peninjauan Kembali dan Register Perkara Grasi/Remisi yang juga telah tertata dengan rapi berdasarkan Buku Register terkait yang ada. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

19


Demikian juga halnya dengan Pola Keuangan Perkara, Pola Laporan Perkara dan Pola Kearsipan Perkara di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, telah dilaksanakan secara maksimal dengan melaksanakan tertib laporan bulanan, empat bulanan, semesteran dan tahunan serta penerapan pengarsipan perkara sesuai dengan tuntutan Pola Bindalmin. 3. Admistrasi Kesekretariatan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang mencakup pengelolaan administrasi kepegawaian oleh bagian kepegawaian telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator terciptanya administrasi kepegawaian yang cukup baik, lancarnya arus mutasi kepegawaian, terisinya jabatan yang sesuai kebutuhan serta adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. Untuk administrasi Keuangan, selain terciptanya tertib laporan keuangan yang harus dilaksanakan, indikator lain dari terlaksananya program yang telah dicanangkan adalah terealisasinya anggaran DIPA sesuai usulan yang ditetapkan, pengusulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat pada waktu yang telah ditentukan serta terselenggaranya pola pengarsipan dengan rapi dan teratur. Sedangkan dari bagian umum perlengkapan indikator dari terlaksananya program kerja yang dicanangkan dapat dilihat dari terciptanya penataan arsip yang baik sesuai pola pengarsipan dinamis, tertatanya ruang kantor yang bersih dan rapi, terdaftarnya seluruh inventaris kantor, terpenuhinya kebutuhan kantor sesuai dengan kebutuhan yang harus disediakan serta tertatanya pengelolaan perpustakaan dengan rapi. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Capaian Kerja a. Bidang Teknik Yudisial Pelaksanaan bidang kerja teknik yudisial di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram pada tahun 2010 capaian kinerja yang dapat dilaksanakan pada perkara perdata sekitar 74,19 % sedangkan perkara Pidana sekitar 74,84 %, Perkara PHI 60%, Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut :


20


 Perkara Perdata Sisa 2009

Perkara 2010

Total Perkara 2010

Yang telah Diputus

Prosentase Capaian

1

2

3

4

5

50

136

186

138

74,19%

 Perkara Pidana Sisa 2009

Perkara 2010

Total Perkara 2010

Yang telah Diputus

Prosentase Capaian

1

2

3

4

5

109

710

819

613

74,84%

Sisa 2009

Perkara 2010

Total Perkara 2010

Yang telah Diputus

Prosentase Capaian

1

2

3

4

5

3

7

10

6

60%

 Perkara PHI

2.

Evaluasi Kinerja Berdasarkan persentase kinerja sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dalam tahun 2010 adalah cukup baik.

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang

berasal dari sumber perolehan DIPA tahun 2010 dan pos-pos penggunaannya dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai -

Pagu Rincian anggaran untuk belanja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram

Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:


21


Kode

Uraian

1 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147

2 Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur Jumlah

511151 511324 511332 512211

-

Pagu (Rp) 3 Rp 2.697.171.000 38.000 159.452.000 59.643.000 19.760.000 559.420.000 147.093.000 84.252.000 320.200.000 25.000.000 48.545.000 30.000.000 255.000.000 37.440.000 Rp 4.443.014.000

Realisasi Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Kode

Uraian

1 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147

2 Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur Jumlah

511151 511324 511332 512211


Realisasi Tahun 2010 Total % 4 5 Rp 1.992.030.940 73,86% 47.911 126,08% 123.656.668 77,55% 40.411.180 67,76% 25.160.000 127,33% 452.260.000 80,84% 64.656.934 43,96% 115.521.300 137,11% 313.485.000 97,90% 12.536.100

50,14%

56.825.000 11.925.500

117,06% 39,75%

254.800.000

99,92%

37.434.000 Rp 3.500.750.533

99,98% 78,79% 22


-

Sisa Sisa anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Kode 1 511111

2 Belanja Gaji Pokok PNS

511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur Jumlah

511151 511324 511332 512211

2.

Sisa Anggaran Tahun 2010 Total % 4 5 Rp 705.140.060 26,14%

Uraian

(9.911) 35.795.332 19.231.820 (5.400.000) 107.160.000 82.436.066 (31.269.300) 6.715,000

-26,08% 22,45% 32,24% -27,33% 19,16% 56,04% -37,11% 2,10%

12.463.900

49,86%

(8.280.000) 18.074.500

-17,06% 60,25%

200.000

0,08%

6.000 Rp 942.263.467

0,02% 21,21%

Belanja Barang -

Pagu Rincian anggaran untuk belanja barang Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram

Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode

Uraian

1 2 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Terkait dgn Oparasional Satuan 521115 Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522111 Belanja langganan daya dan jasa 522115 Belanja Jasa Profesi 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

Pagu (Rp) 3 Rp 46.775.000 26.000.000 36.000.000 157.005.000 60.000.000 34.800.000 102.000.000 165.000.000 89.625.000 23


Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Jumlah -

64.450.000 45.000.000 9.450.000 Rp 836.105.000

Realisasi Realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Kode

Uraian

1 2 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Terkait dgn Oparasional 521115 Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522111 Belanja langganan daya dan jasa 522115 Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 523111 Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Jumlah


Realisasi Tahun 2010 Total % 4 5 Rp 46.680.350 99,80% 9.084.755 34,94% 33.000.000

91,67%

155.118.300 59.841.775 25.812.000 80.473.312 36.950.000

98,80% 99,74% 74,17% 78,90% 22,39%

89.619.000

99,99%

55.105.610

85,50%

28.685.700 1.800.000

63,75% 19,05%

Rp 622.170.802

74,41%

24


-

Sisa Sisa anggaran belanja barang Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Kode

Uraian

1 2 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Terkait dgn Oparasional 521115 Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522111 Belanja langganan daya dan jasa 522115 Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 523111 Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Jumlah

3.

Sisa Anggaran Tahun 2010 Total % 4 5 Rp 94.650 0,20% 16.915.245 65,06% 3.000.000

8,33%

1.886.700 158.225 8.988.000 21.526.688 128.050.000

1,20% 0,26% 25,83% 21,10% 77,61%

6000

0,01%

9.344.390

14,50%

16.314.300 7.650.000

36,25% 80,95%

Rp 213.934.198

25,59%

Belanja Modal -

Pagu Rincian anggaran untuk belanja modal Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram

Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode

Uraian

1 2 531111 Belanja Modal Tanah 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Jumlah


Pagu (Rp) 3 Rp 5.089.001.000 85.499.000 5.000.000 Rp 5.179.500.000

25


-

Realisasi Realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Kode

Uraian

1

2

531111 Belanja Modal Tanah 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Jumlah

-

Realisasi Tahun 2010 Total % 4 5 80,83% Rp 4.113.600.000 85.258.000

99,72%

1.700.000

12,00%

Rp 4.200.558.000

81,10%

Sisa Sisa anggaran belanja modal Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

Kode

Uraian

1 2 531111 Belanja Modal Tanah 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Jumlah


Sisa Anggaran Tahun 2010 Total % 4 5 Rp 975.401.000 19,17% 241.000 0,28% 3.300.000 Rp 978.942.000

66,00% 18,90%

26


Bab IV Penutup A.

KESIMPULAN

1.

Penyelenggaraan tugas pokok, baik teknis yustisial, administrasi maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.

2.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Mataram pada umumnya berkenaan dengan kuantitas SDM yang tersedia

3.

Selain itu terbatasnya dana yang tersedia dan sarana serta prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri.

4.

Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai seperti masalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran atau pun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalamanya agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B.

SARAN TINDAK LANJUT Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Jo Kepala Lembaga

Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok, visi dan misi instansi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut : 1.

Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundangundangan dan LAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya.

2.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang LAKIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri Klas IA Mataram hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya seperti di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dengan adanya Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian pelaksanaan


27


sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Februari 2011 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM

H. ALI MAKKI, SH. MH. NIP. 19590410 198512 1 001


28

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents