LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

Jalan Raya Soreang KM.17- Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp./Fax.022-5892926 Kode Pos 40912

LAKIP DPPK TAHUN 2012

1

RINGKASAN EKSEKUTIF Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

(DPPK)

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung

jawab

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, DPPK selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga berfungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, DPPK dituntut dapat

menunjang

pencapaian

visi

Kabupaten

Bandung

yaitu;

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan,

Berlandaskan

Religius,

Kultural

dan

Berwawasan Lingkungan”.


2

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DPPK berupaya meningkatkan

optimalisasi

pengelolaan

pendapatan

daerah

dan

efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

melalui

serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan. Dalam

upaya

mencapai

tujuan

organisasi,

serta

untuk

menunjang pencapaian visi Kabupaten Bandung, DPPK mempunyai visi : “Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesional pada tahun 2015” Untuk mewujudkan visi tersebut, DPPK telah menetapkan misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana strategis dan telah dijabarkan

melalui

penetapan

kebijakan

yang

dituangkan

dalam

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Pada Tahun Anggaran 2012, DPPK selaku SKPD dan SKPKD mempunyai target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.705.638.603.841,65 dan terealisasi sebesar Rp. 2.796.979.138.674,00 atau 103,38 % yang terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah, anggaran sebesar Rp. 223.506.163.409,00 terealisasi sebesar Rp. 260.881.228.070,00 atau 116,72 %.


3

2. Dana Perimbangan, anggaran sebesar Rp.1.868.112.703.843,00 terealisasi sebesar Rp. 1.954.099.527.667,00 atau 104,60 %. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah, anggaran sebesar

Rp. 614.019.736.589,65 terealisasi sebesar Rp. 581.998.382.937,00 atau 94,78 %. Adapun target Pendapatan daerah yang dikelola oleh DPPK selaku SKPD sebesar Rp.223.506.163.409,00 dan terealisasi sebesar Rp 260.881.228.070,00 atau 116,72 % yang terdiri dari : 1.

Pajak Daerah, anggaran sebesar Rp. 159.885.000.000,00 terealiasi sebesar Rp. 186.141.858.448,00 atau 116,42 %.

2.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, anggaran sebesar

Rp.

45.234.438.807,00

terealisasi

sebesar

Rp. 45.168.813.789,00 atau 99,85 %. 3.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, anggaran sebesar Rp. 18.386.724.602,00 terealisasi sebesar Rp. 29.570.555.833,00 atau 160,83 %. Sedangkan target Pendapatan daerah yang dikelola oleh DPPK

selaku SKPKD sebesar Rp.2.482.132.440.432,65 dan terealisasi sebesar Rp. 2.536.097.910.604,00 atau 102,17 % yang terdiri dari : 1. Dana Perimbangan, anggaran sebesar Rp.1.868.112.703.843,00 terealisasi sebesar Rp.1.954.099.527.667,00 atau 104,60 %. 2. Lain-lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah,

anggaran

sebesar

Rp. 614.019.736.589,65 terealiasi sebesar Rp.581.998.382.937,00 atau 94,78 %


4

Pada Tahun Anggaran 2012 DPPK selaku SKPD mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 81.637.500.338,15 dan terealisasi sebesar Rp. 53.901.685.419,00 atau 66,03 %, terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai), anggaran sebesar Rp. 51.949.798.109,15 dan terealisasi sebesar Rp.26.394.667.831,00 atau 50,81 %. 2. Belanja Langsung, anggaran sebesar Rp. 29.687.702.229,00 dan terealisasi sebesar 27.507.017.588,00 atau 92,65 %. Sedangkan anggaran belanja yang dikelola DPPK selaku SKPKD sebesar

Rp.

257.179.694.610,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.224.667.835.490,00 atau 87,36 %, terdiri dari : 1. Belanja Hibah, anggaran sebesar Rp 45.150.945.868,00 terealisasi Rp 41.734.739.950,00 atau 92,43% 2. Belanja Bantuan Sosial, anggaran sebesar Rp.7.409.833.382,00 terealisasi sebesar Rp. 1.855.669.700,00 atau 25,64 % 3. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, anggaran sebesar Rp 62.048.680.093,60 terealisasi sebesar Rp 61.050.186.000,00 atau 98,39%. 4. Belanja

Bantuan

Keuangan,

anggaran

sebesar

Rp 120.144.536.010,00 terealisasi sebesar Rp 114.890.115.940,00 atau 95,63%. 5. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp. 22.425.699.256,40 terealisasi sebesar Rp. 5.137.123.900,00 atau 22,91 %.


5

Sehingga total Belanja DPPK baik selaku SKPD maupun SKPKD dianggarkan sebesar Rp 338.817.194.948,15 dan terealisasi sebesar Rp. 280.008.322.670,00 atau 82,64 %. Dalam LAKIP DPPK Tahun 2012 ini, disajikan besaran prosentase capaian program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012 dalam

mewujudkan

misi,

tujuan

dan

sasaran

organisasi

secara

keseluruhan. Namun demikian disamping tingkat keberhasilan yang dicapai masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga diharapkan kinerja yang dihasilkan DPPK dapat lebih optimal.


6

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.1.1.Gambaran Umum

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten Bandung, merupakan salah satu instansi pemerintah

yang

berfungsi

melaksanakan

pengelolaan

pendapatan dan keuangan daerah baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, DPPK berkewajiban menyusun

laporan

kinerja

secara

periodik

untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja DPPK dalam satu tahun anggaran, dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan


7

sasaran serta menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat pencapaian kinerja yang direncanakan. I.1.2.Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) DPPK Tahun 2012 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan capaian kinerja program dan kegiatan maupun kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan unit kerja DPPK dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu alat pengukuran kinerja dengan memberikan informasi mengenai keberhasilan dan/atau

kegagalan

memperhatikan penyusunannya

pelaksanaan

prinsip-prinsip mengacu

program

good kepada

kerja

dengan

governance,

dimana

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29

Tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. I.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati


8

Bandung Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012, tugas pokok, fungsi dan tata kerja DPPK adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012, DPPK Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi Pendapatan I, Pendapatan II, Anggaran, Perbendaharaan

dan

Akuntansi

serta

melaksanakan

ketatausahaan dinas. b. Susunan Organisasi Berdasarkan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012, DPPK Kabupaten Bandung mempunyai susunan organisasi terdiri atas : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan. 3) Bidang Pendapatan I, membawahkan a) Seksi Pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan I; b) Seksi Penagihan I ;


9

c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I. 4) Bidang Pendapatan II, membawahkan : a) Seksi Pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan II; b) Seksi Penagihan II ; c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan II. 5) Bidang Anggaran, membawahkan : a) Seksi

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan

Dan

Pembiayaan; b) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; c) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung. 6) Bidang Perbendaharaan, membawahkan : a) Seksi Administrasi Perbendaharaan; b) Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); c) Seksi Kas Daerah. 7) Bidang Akuntansi, membawahkan : a) Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan; b) Seksi Akuntansi Belanja Langsung; c) Seksi Akuntansi Belanja Tidak Langsung. 8) UPTD yang terdiri dari : a) UPTD Pajak Daerah, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;


10

b) UPTD Belanja Tidak langsung, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha. 9). Jabatan Fungsional. I.3. Kewenangan Kewenangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung selaku SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Kewenangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung selaku SKPKD mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, memiliki tugas antara lain : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4. Melaksanakan fungsi BUD ;


11

5. Menyusun

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD . 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. I.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Pemerintah (LAKIP)

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

ini diuraikan dengan sistematika sebagai

berikut : KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang I.1.1 Gambaran Umum I.1.2 Maksud dan Tujuan I.2. Tugas Pokok dan Fungsi I.3. Kewenangan I.4. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS II.1. Rencana Strategis II.2. Tujuan dan Sasaran Strategis II.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis II.4. Rencana Kerja Tahun 2012 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. Pengukuran Kinerja III.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran III.3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN TENTANG PENGUKURAN TINGKAT KINERJA SKPD


12

BAB II RENCANA STRATEGIS II.1. Rencana Strategis a. Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai organisasi perangkat daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dituntut untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, DPPK mempunyai visi : “Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan dapat dipertangungjawabkan, secara profesional pada Tahun 2015” Makna Visi : 1.

Optimalisasi Pendapatan, mengandung arti meningkatkan penerimaan

seluruh

jenis

pendapatan

daerah

baik

Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan transfer sebagai andalan pendapatan daerah Kabupaten Bandung.


13

2.

Pengelolaan Keuangan, mengandung pengertian bahwa proses

pengelolaan

keuangan

daerah

mulai

dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat. 3.

Efektif,

efisien

dan

dapat

dipertanggungjawabkan,

mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan mencukupi bahkan lebih sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

dan

transparansi

(keterbukaan),

masyarakat)

dan

berlandaskan

akuntabilitas

pada

partisipasi (dapat

prinsip-prinsip (peran

serta

dipertanggung

jawabkan) kepada stake holders. Maka dalam mengendalikan tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran, perlu penetapan tujuan dan sasaran secara jelas, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai, penetapan prioritas program/kegiatan, penghitungan beban kerja dan penetapan harga satuan yang rasional

serta

tolok

ukur

yang

jelas.

Dapat

dipertanggungjawabkan artinya bahwa proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan dan pengendaliannya harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.


14

4.

Secara

profesional,

mengandung

makna

bahwa

pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, dan selalu mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan terus meningkatkan prestasi. b. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut, DPPK telah menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan dan keuangan daerah; 2. Melaksanakan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah ; 3. Meningkatkan kualitas data potensi pendapatan daerah khususnya pajak daerah sebagai dasar penetapan target penerimaan pajak daerah; 4. Menyusun

aspek

legalitas

pemungutan

pajak

daerah,

merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah; 5. Meningkatkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional pemungutan pajak daerah; 6. Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD),

Sistem

Informasi

Manajemen

Objek

Pajak

(SISMIOP), dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta Aplikasi Sistem Gaji ;


15

7. Meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan daerah; 8. Meningkatkan

investasi

daerah

kepada

lembaga

keuangan/perbankan dan BUMD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 9. Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah dan Pelayanan Administrasi Perbendaharaan; 10. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan TP/TGR. Dengan visi dan misi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dituntut mampu menyelaraskan antara potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Untuk mencapai hasil yang konsisten anatara visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, antara lain berupa

potensi,

peluang,

kekuatan,

tantangan,

kendala

dan

kelemahan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.


16

II.2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Strategis Dalam pelaksanaan program/kegiatan DPPK, diperlukan suatu

pedoman

pelaksanaan

kerja

untuk

menjamin

keseragaman gerak langkah serta pelaksanaan sistem dan prosedur dalam bidang pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut : 1.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan dan keuangan daerah;

2.

Terwujudnya

optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan

daerah ; 3.

Terwujudnya peningkatan kualitas data potensi pendapatan pajak daerah sebagai dasar penetapan target pendapatan pajak daerah;

4.

Terwujudnya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional pengelolaan Pajak Daerah serta aspek legalitas pemungutan Pajak Daerah ;

5.

Terwujudnya perencanaan, pengendalian, dan pengawasan internal pengelolaan pajak daerah;

6.

Terwujudnya

penerapan

aplikasi

Sistem

Informasi

Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD),Sistem Sistem


17

Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta Sistem Gaji Pegawai; 7.

Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Bandung beserta Penjabarannya ;

8.

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pertanggung

jawaban

Pelaksanaan

APBD

berserta

Penjabarannya ; 9.

Terwujudnya peningkatan pengendalian operasional dalam rangka menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan daerah;

10. Terwujudnya peningkatan investasi daerah kepada lembaga

keuangan/perbankan

dan

BUMD

dalam

rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 11. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat Wajib Pajak ; 12. Terwujudnya

peningkatan

pelayanan

administrasi

perbendaharaan; 13. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi pengelolaan

TP/TGR. c. Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :


18

1.

Tercapainya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pengelola pendapatan dan keuangan daerah;

2.

Tercapainya peningkatan sumber-sumber pendapatan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;

3.

Tercapainya peningkatan kualitas data potensi pendapatan pajak daerah sebagai dasar penetapan target pendapatan pajak daerah;

4.

Tersedianya Raperda dan Raperbup Pemungutan Pajak Daerah ;

5.

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan pengendalian operasional pengelolaan pajak daerah serta pengawasan internal pemungutan Pajak Daerah ;

6.

Terlaksananya

aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Gaji Pegawai dan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) ; 7.

Tersedianya Perda APBD dan perubahan APBD beserta Perbup Penjabaran APBD dan Perubahan APBD ;

8.

Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Bandung, Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD ;

9.

Tersedianya likuiditas dan stabilitas keuangan daerah ;


19

10. Tercapainya

peningkatan

investasi

daerah

kepada

lembaga/perbankan dan BUMD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli; 11. Tercapainya peningkatan pelayanan pajak daerah ; 12. Tercapainya pelayanan administrasi perbendaharaan ; 13. Tersedianya Perda Penyelesaian Kerugian Daerah dan

tercapainya peningkatan administrasi pengelolaan TP/TGR. II.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan langkah penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas yang menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi selain merupakan upaya antisipasi keadaan yang akan datang, juga memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional kepada para pelaksana dalam suatu organisasi, sehingga terbentuk kesatuan langkah dan pandangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis, DPPK Kabupaten Bandung menetapkan strategi yang dituangkan dalam kebijakan dan program. Strategi pencapaian tujuan sesuai konsep rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi


20

perumusan kebijakan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang (2010-2015) yaitu sebagai berikut : 1.

Mengikutsertakan aparatur pengelola pendapatan dan keuangan daerah dalam berbagai program pendidikan/pelatihan bidang pendapatan dan keuangan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

pusat/provinsi

atau

lembaga

lain

dan/atau

menyelenggarakan sosialisasi/bimtek untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ; 2.

Melaksanakan upaya-upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan pajak daerah ;

3.

Pemutakhiran data potensi (Objek dan Subjek ) Pajak Daerah ;

4.

Menyusun perda dan perbup pajak daerah, merevisi perda dan perbup yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pemungutan pajak daerah ;

5.

Menyusun rencana target pendapatan daerah sesuai potensi, melaksanakan evaluasi dan pengendalian/pengendalian serta mengoptimalkan penyelesaian tunggakan pajak daerah ;

6.

Penerapan dan pengembangan aplikasi SIKD, SIPKD, SISMIOP dan Aplikasi Sistem Gaji ;

7.

Menyusun Perda APBD dan perubahan APBD beserta Perbup Penjabaran APBD dan Perubahan APBD ;


21

8.

Menyusun Laporan Keuangan Kabupaten Bandung, Perda Pertanggung

jawaban

Pelaksanaan

APBD

dan

Perbup

Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD ; 9.

Menjaga Cash ratio keuangan pada kas daerah ;

10. Meningkatkan kemitraan melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung kepada lembaga keuangan/perbankan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; 11. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kepada wajib pajak. 12. Meningkatkan

pelayanan

administrasi

perbedaharaan

(UP,GU/TU,SP2D LS) ; 13. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian Daerah TP/TGR daerah;

II.4. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Tahun 2012 meliputi : a. Rencana Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015. b. Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana tabel II.1 sd. tabel II. 4 sebagai berikut :


22

TABEL II.1 TARGET PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SELAKU SKPD TAHUN ANGGARAN 2012 NO. I.

JENIS PENERIMAAN

TARGET (Rp.)

PAJAK DAERAH Pajak Hotel

1.800.000.000,00

Pajak Restoran

5.250.000.000,00

Pajak Hiburan

700.000.000,00

Pajak Reklame

2.500.000.000,00

Pajak Penerangan Jalan/GENSET

160.000.000,00

Pajak Parkir

375.000.000,00

Pajak Air Tanah

3.100.000.000,00

Pajak BPHTB JUMLAH I II

65.000.000.000,00 159.885.000.000,00

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bank Jabar Banten (Deviden) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. CBS

2.200.000.000,00 41.584.438.807,00 1.200.000.000,00 250.000.000,00

JUMLAH II III

81.000.000.000,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

45.234.438.807,00

LAIN-LAIN PAD YANG SAH Penerimaan Jasa Giro Penerimaan TP/TGR Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Lain-lain JUMLAH III

TOTAL TARGET PENDAPATAN DPPK SELAKU SKPD


15.000.000.000,00 22.000.000,00 16.380.880,00 3.348.343.722,00 18.386.724.602,00

223.506.163.409,00

23

TABEL II.2 TARGET PENDAPATAN DPPK SELAKU SKPKD TAHUN ANGGARAN 2012 NO. I.

JENIS PENERIMAAN

TARGET (Rp.)

DANA PERIMBANGAN A. BAGI HASIL PAJAK Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Probadi (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 JUMLAH A B. BAGI HASIL BUKAN PAJAK Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

32.784.188.725,00 132.284.941.439,00 275.641.365,00

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)

475.586.300,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

254.479.544,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau JUMLAH B C. DANA ALOKASI UMUM D. DANA ALOKASI KHUSUS JUMLAH DANA PERIMBANGAN ( A+ B+C+D) II.

99.500.752.714,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH A. DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil Retribusi Kemetrologian B. DANA PENYESUAIAN C. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (A+B+C)

10.810.832.096,00 4.651.502.580,00 30.169.032.975,00 3.450.404.544,00 50.087.479.404,00 1.518.230.253.000,00 167.510.030.000,00 1.868.112.703.843,00

58.825.778.018,00 50.747.850.185,00 65.304.270.340,00 1.887.378.507,00 74.783.679,65 318.054.232.000,00 119.125.443.860,00 614.019.736.589,65

TOTAL PENDAPATAN DPPK SELAKU SKPKD

2.482.132.440.432,65

TOTAL PENDAPATAN DPPK SELAKU SKPD DAN SKPKD

2.705.638.603.841,65


24

TABEL II.3 ANGGARAN BELANJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SELAKU SKPD TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

JENIS BELANJA

ANGGARAN

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

51.949.798.109,15

II

BELANJA LANGSUNG

29.687.702.229,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.610.105.944,00 22.857.396.285,00 4.220.200.000,00

JUMLAH BELANJA SELAKU SKPD

81.637.500.338,15

TABEL II.4 ANGGARAN BELANJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SELAKU SKPKD TAHUN ANGGARAN 2012

NO.

I

JENIS BELANJA

ANGGARAN

BELANJA Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

45.150.945.868,00 7.409.833.382,00 62.048.680.093,60 120.144.536.010,00 22.425.699.256,00

JUMLAH BELANJA SELAKU SKPKD

257.179.694.609,60

JUMLAH TOTAL BELANJA DPPK SELAKU SKPD DAN SKPKD)

338.817.194.947,75


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

III.1. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggung jawaban secara

transparan

mengenai

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi kepada pihakpihak yang berwenang. Adapun pencapaian kinerja program/kegiatan DPPK Tahun Anggaran 2012 yang diwujudkan dalam pelaksanaan urusan wajib Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : 1.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang dianggarkan sebesar Rp 707.461.579,00 realisasinya sebesar Rp 630.939.520,00 atau sebesar 89,18 %, terdapat efisiensi sebesar Rp 76.522.059,00. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2012.

2.

Penyusunan Penjabaran

Rancangan APBD,

Peraturan

dianggarkan

Bupati

sebesar

Bandung Rp

tentang

241.430.000,00

realisasinya sebesar Rp 240.689.509,00 atau sebesar 99,69 %, terdapat efisiensi sebesar Rp 740.491,00. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.


26

3.

Kegiatan Penyusunan Perubahan

APBD

Rancangan Tahun

Peraturan

2012,

Daerah

dianggarkan

tentang sebesar

Rp 488.409.679.000,00 realisasinya sebesar Rp 469.352.700,00 atau sebesar 96,10 %, terdapat efisiensi sebesar Rp 19.056.979,00. Keluaran (output) yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. 4.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

APBD

Tahun

2012,

dianggarkan

sebesar

Rp 192.120.000,00 realisasinya sebesar Rp 162.440.300,00 atau sebesar 84,55 %, terdapat efisiensi sebesar Rp 29.679.700,00. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya. 5.

Kegiatan Penyusunan Pertanggung

Rancangan

jawaban

APBD

Peraturan

Daerah

dianggarkan

tentang sebesar

Rp 460.001.000,00 realisasinya sebesar Rp 428.241.000,00 atau 93,10 %, terdapat efisiensi sebesar Rp 31.760.000,00. Output yang dihasilkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya (LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, CaLK). 6.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp 256.586.000,00 realisasinya sebesar Rp 249.724.172,00 atau 97,33 %, terdapat efisiensi sebesar


27

Rp 6.861.828,00. Output yang dihasilkan adalah Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya. 7.

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dianggarkan

sebesar

Rp 45.217.495,00

Rp

47.915.000,00

realisasinya

sebesar

atau 94,37 %, terdapat efisiensi sebesar

Rp 2.697.505,00. Output yang dihasilkan adalah Laporan Keuangan Tugas Pembantuan, yang berisi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas Pembantuan TA 2012. 8.

Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dianggarkan

sebesar

Rp

543.082.000,00

realisasi

sebesar

Rp 396.031.900,00 atau 72,92 %, terdapat efisiensi sebesar Rp

147.050.100,00,

dengan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA mulai dari perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan

dan

pelaporan

keuangan SKPD se Kabupaten Bandung; 9.

Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 262.623.500,00 atau 87,54 % terdapat efisiensi sebesar Rp 37.376.500,00, dengan capaian kinerja sebagai berikut: a. Terlaksananya sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak, spanduk, baligo dan surat edaran;


28

b. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada aparat pengelola keuangan seluruh SKPD ; c. Meningkatnya

tertib

administrasi

keuangan

daerah

baik

pendapatan, belanja maupun pembiayaan. 10. Kegiatan

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah. dianggarkan sebesar Rp 900.275.000,00 realisasinya sebesar Rp 892.673.458,00 atau 99,16 % terdapat efisiensi sebesar Rp 7.601.542,00, dengan capaian kinerja sebagai berikut : a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah dari seluruh jenis pendapatan; b. Tercapainya target penerimaan seluruh jenis pajak daerah ; c. Terlaksananya pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak daerah; d. Terlaksananya penggalian potensi pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; e. Tersedianya sistem aplikasi Pajak Daerah (software dan hardware) 1 (satu) paket. 11. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian

Pendapatan

Daerah.

dianggarkan

sebesar

Rp 697.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 596.886.900,00 atau 85,62 % terdapat efisiensi sebesar Rp 100.213.100,00, capaian kinerja yang dihasilkan adalah :


29

a. tersedianya data potensi pajak daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2012; b. terlaksananya pengawasan dan pengendalian pendapatan asli daerah diantaranya melalui penertiban

Pajak Reklame di

Kabupaten Bandung; c. tersusunnya laporan realisasi pendapatan secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan). 12. Kegiatan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 124.818.000,00 atau 49,93 % terdapat efisiensi sebesar Rp 125.182.000,00 tanpa mengurangi kinerja. Produk yang dihasilkan adalah Perda Penyelesaian Kerugian Daerah dan Dokumen Administrasi TP/TGR ; 13. Kegiatan Tahapan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah, dianggarkan sebesar

Rp

4.297.000.000,00

realisasinya

sebesar

Rp 4.223.617.140,00 atau 98,29 % terdapat efisiensi sebesar Rp 73.382.860,00 dengan capaian kinerja tersedianya perangkat lunak aplikasi pengelolaan PBB-P2 Online dan perangkat keras berupa server, komputer, jaringan internet, printer dan peralatan lainnya serta tersedianya barang cetakan/formulir pelayanan PBBP2 ; 14. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA/PPAS. dianggarkan sebesar Rp 279.500.000,00 realisasinya sebesar Rp 259.729.600,00 atau 92,93 % terdapat efisiensi sebesar Rp 19.770.400,00. Capaian


30

program yang dihasilkan adalah tersusunnya KUA/PPAS Perubahan APBD 2012 dan KUA/PPAS APBD 2013. III.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Kinerja sasaran merupakan hasil yang akan dicapai sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten

Bandung

sebagaimana

digambarkan dalam Lampiran tentang Pengukuran Tingkat Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. III.3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Kinerja keuangan yang dicapai oleh DPPK selaku SKPD dalam Tahun Anggaran 2012 terlihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan sebesar Rp 223.506.163.409,00 terealisasi sebesar Rp 260.881.228.070,00 atau 116,72 % 2. Anggaran Belanja sebesar Rp 81.687.500.338,15 terealisasi sebesar Rp 53.902.160.419,00 atau 66,03 %. Sedangkan kinerja keuangan yang dicapai oleh DPPK sebagai SKPKD dalam Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : 1. Anggaran

Pendapatan

sebesar

Rp

2.482.132.440.432,65

terealisasi sebesar Rp 2.536.097.910.604,00 atau 102,17 % 2. Anggaran Belanja sebesar Rp 257.179.694.610,00 terealisasi sebesar Rp 226.106.637.251,00 atau 87,92 %.


31


32


33


34


35

Dari Tabel III.1 nampak bahwa realiasasi pendapatan yang dikelola dan menjadi tanggung jawab DPPK selaku SKPD sebesar Rp 260.881.228.070,00 atau 116,72 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 223.506.163.409,00. Dari data tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan realisasinya mencapai 99,85%, secara rinci realisasi pendapatan DPPK selaku SKPD dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pajak Daerah, melampaui target penerimaan sebesar 116,42 %, terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu ; 1) Pajak Hotel, melampaui target sebesar 128,40 % 2) Pajak Restoran, melampaui target sebesar 131,33 % 3) Pajak Hiburan, melampaui target sebesar 100,90 % 4) Pajak Reklame, melampaui target sebesar 108,49 % 5) Pajak Penerangan Jalan, melampaui target sebesar 103,67 % 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, melampaui target sebesar 120,01 % 7) Pajak Parkir, melampaui target sebesar 120,90 % 8) Pajak Air Tanah, melampaui target sebesar 121,01 % 9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, melampaui target sebesar 130,99 %


36

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 99,85 % dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan dari PDAM, BJB dan BPR melampaui target, sedangkan PT. CBS realisasinya 42% dari target yang telah ditetapkan. c. Lain-lain PAD Yang Sah, melampaui target penerimaan sebesar 160,82 % Selanjutnya dari Tabel III.2 nampak bahwa pendapatan yang dikelola dan menjadi tanggung jawab DPPK selaku SKPKD melampaui target penerimaan sebesar 102,17 %. Terdapat 12 (dua belas) jenis penerimaan yang melampaui 100 % yaitu : 1.

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 108,87%

2.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) Pasal. 21,25 dan 29 sebesar 107,09%

3.

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) sebesar 123,43%

4.

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar 135,17%

5.

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar 350,62%

6.

Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar 116,77%

7.

Dana Alokasi Umum sebesar 100%

8.

Dana Alokasi Khusus sebesar 100%


37

9.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 100%

10. Bagi Hasil dari Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 100% 11. Bagi Hasi dari Retribusi Kemetrologian sebesar 100% 12. Dana Penyesuaian sebesar 100% Sedangkan jenis penerimaan yang tidak mencapai target ada 6 (enam) jenis yaitu : 1.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 58,77%

2.

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 91,12%

3.

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam sebesar 89,79%

4.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 98,92%

5.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 76,32%

6.

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 86,63 %

Sehingga total pendapatan daerah yang dikelola DPPK baik selaku SKPD maupun selaku SKPKD realisasinya sebesar Rp 2.796.978.928.674,00 atau mencapai 103,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.705.638.603.841,65.


38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents