LAMP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2012

LAMP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2012

* -) .

BADAN PUSAT STATISTIK INSPEKTORAT UTAMA 2013

Inpektorat Utama

Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik ini dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dengan menciptakan penggunaan anggaran yang tertib dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, laporan akuntabilitas kinerja ini sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2012 dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai. Jakarta, 1 Maret 2013 Inspektur Utama

Drs. Rusman Desiar, M.Si

NIP. 195412151977031003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

Inpektarat Utama

DAFTAR ISI hal Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif Bab I

Bab II

Bab III

ii iii

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2

1.3 Landasan Hukum

3

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2.1 Rencana Strategis

4

2.2 Indikator Kinerja Utama

8

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

9

2.4 Anggaran

10

2.5 Penetapan Kinerja

11

Akuntabilitas Kinerja 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja

14

3.2 Eyaluasi Kegiatan

20

3.3 Akuntabilitas Keuangan

22

Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum

24

4.2 Permasalahan dan Kendala

25

4.3 Saran Tindak Lanjut

25

Lampiran-lampiran : 1

Struktur Organisasi

26

2

Rencana Strategis (RS)

27

3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

29

4

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

31

5

Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS)

35

6

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

39

7

Sumber Daya Manusia (SDM)

43

8

Mailing List Publikasi

44


11

Inpektorat Utama

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk metaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Utama tetah ditetapkan rencana strategis, serta visi dan misi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang ditetapkan datam rencana strategis Inspektorat Utama ada 2 (dua), yaitu: 1. Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesionat dengan peningkatan kuatitas SDM dan kualitas hasit pengawasan. 2. Mewujudkan BPS sebagai tembaga pemerintah yang akuntabet dan transparan datam pengetotaan Keuangan Negara dengan cara metakukan pengawasan yang terprogram, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendatian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, dan menitai serta memonitor efektivitas tindak lanjut hash audit. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) sasaran utama yaitu "Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dengan menciptakan tertib penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)".

Sasaran utama ini mencakup hat-hat sebagai berikut (i)

terwujudnya peningkatan kuatitas SDM; (ii) meningkatnya kuatitas hasit pengawasan datam pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS serta membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang setatu diperbaharui, efektif dan efisien; (iii) meningkatnya pembinaan terhadap penyetenggara administrasUpengelota Keuangan Negara; (iv) meningkatnya sistem pengendatian intern; (v) terwujudnya pemantauan tindak tanjut hash audit. Pencapaian sasaran tersebut ditetapkan datam 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPM) BPS dengan anggaran sebesar Rp4.550.000.000,- dan daya serap sebesar 93,34% (Rp4.247.125.417,-).


111

Inpektorat Utama

Sedangkan untuk pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2012 dengan rata-rata sebesar 104,7 persen (mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 rata-rata sebesar 98,00 persen, tahun 2010 sebesar 93,70 persen, maupun tahun 2009 sebesar 95,45 persen). Pencapaian sasaran kinerja dilakukan dalam bentuk kegiatan Audit Kinerja, Evaluasi LAKIP 2011, Reviu Laporan Keuangan 2011 dan Semester I 2012 serta peningkatan kompetensi pejabat fungsional auditor berupa keikutsertaan pada berbagai diktat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama adalah: 1. Masih terbatasnya pengetahuan para auditor di bidang pengetahuan statistik, bangunan dan pengetahuan lainnya selain akuntansi dan keuangan; 2. Belum semua BPS Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangan (LK) dan LAKIP nya diterima oleh Inspektorat Utama. 3. Masih adanya kelemahan SPI di semua satker pusat dan daerah. 4. Terbatasnya anggaran untuk pembinaan SDM.

Strategi pemecahan masalah yang dilakukan atau diusulkan adalah: 1. Perlu meningkatkan pengetahuan auditor di bidang selain keuangan dan administrasi dengan mengikuti pelatihan dan belajar secara mandiri; 2. Perlu mengimbau dan memberikan sanksi kepada satker yang belum mengirimkan LK dan LAKIP ke Inspektorat Utama; 3. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait

a

Biro Bina Program dalam

penyediaan anggaran untuk keikutsertaan diktat-diktat dengan pola PNBP; 4. Perlu meningkatkan efektivitas SPI di semua satker baik secara pengawasan tidak langsung dengan control sistem maupun langsung ke obyek pengawasan.


iv

Inspektorat Utama

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: •

Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

•

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

•

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

•

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

•

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Oranisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005.

•

Peraturan Menteri PAN Nomor: Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

•

Peraturan Menteri PAN

a

RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. •

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan LAKIP. Dalam rangka terciptanya tata kepemerintahan yang baik dan terpercaya,

setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

1

Inspektorat Utama

AKIP merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat datam pembangunan nasionat, serta terpetiharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP metiputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Utama Tahun 2012, adatah perwujudan kewajiban Inspektorat Utama untuk mempertanggungjawabkan keberhasitan atau kegagatan petaksanaan mini datam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan datam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta akan digunakan sebagai umpan batik untuk mendorong perbaikan kinerja Inspektorat Utama pada tahun-tahun mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

1) Kedudukan Inspektorat Utama Kedudukan Inspektorat Utama BPS datam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepata Badan Pusat Statistik Nomor: 7 Tahun 2008 Tanggat 15 Februari 2008 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepata Badan Pusat Statistik. Inspektorat Utama BPS dipimpin oteh seorang Inspektur Utama dengan jabatan Eselon I, membawahi 3 (tiga) Eseton II yang dipimpin oteh Inspektur Witayah dan 1 (satu) Kepata Bagian Administrasi dengan 3 (tiga) Kepata Subbagian.

2) Tugas Tugas Inspektorat Utama seperti tercantum pada Bab IX Pasat 380 Peraturan Kepata BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS adatah metaksanakan pengawasan fungsionat terhadap petaksanaan tugas di tingkungan Badan Pusat Statistik.


2

Inspektorat Utama

3) Fungsi Fungsi Inspektorat Utama sebagaimana tercantum datam pasal 381, Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS adatah sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS; b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala; c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan &eh Kepala.

4) Susunan Organisasi Datam pasal 382 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri dari: a. Inspektorat Wilayah I b. Inspektorat Wilayah II c. Inspektorat Wilayah III d. Bagian Administrasi, yang terdiri dari: I. Subbagian Tata Usaha; II. Subbagian Penyusunan Program; III. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bagan susunan organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1

1.3 Landasan Hukum Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama berdasarkan kepada Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS.


3

Inspektorat Utama

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, Inspektorat Utama mengacu pada Renstra 2010-2014 BPS dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistic dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana strategis Pembangunan Statistik BPS adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala nasional dan regional yang berlaku selama kurun waktu 2010-2014.

2.1

Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada

basil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra memuat (1) visi, (2) misi, (3) tujuan, (4) sasaran dan (5) strategi yang dijabarkan ke dalam (a) kebijakan-kebijakan, dan (b) program-program kerja instansi.


4

Inspektorat Utama

1) Visi Visi Inspektorat Utama adatah: "Inspektorat Utama yang responsif menuju BPS yang akuntabel" Penjelasan Makna Visi Makna visi tersebut diatas yaitu bahwa setiap auditor Inspektorat Utama harus selatu cepat tanggap datam menyikapi berbagai bentuk perubahan menuju BPS yang lebih baik dan bersih sehingga setiap tunas dan fungsi di setiap unit/satuan kerja di tingkungan BPS dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabet. Akuntabet disini berarti bahwa pengelotaan sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai datam rangka pencapaian tujuan, telah dipertanggungjawabkan secara baik dan benar kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan/ pertanggungjawaban. Diharapkan dengan terwujudnya Inspektorat Utama yang responsif menuju BPS yang akuntabet akan mendorong terwujudnya Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional metalui peningkatan kualitas 5DM dan kualitas hasil pengawasan serta mendorong terwujudnya BPS sebagai tembaga pemerintah yang akuntabet dan transparan datam pengetotaan Keuangan Negara.

2) Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Utama yang menggambarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Misi Inspektorat Utama adatah: 1. Meningkatkan kapasitas auditor menjadi auditor yang and& dan kompeten. 2. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung tata ketola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.


5

Inspektorat Utama

Penjelasan masing-masing misi Maksud dari masing-masing misi diatas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 1. Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional diharapkan meningkatkan kualitas auditor dan kualitas hasit pengawasan. 2. Inspektorat Utama sebagai unit organisasi pengawasan diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap akuntabilitas Keuangan Negara melatui pengawasan yang terprogram, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendatian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan dan menitai serta memonitor efektivitas tindak lanjut hasit audit.

3) Tujuan Tujuan Inspektorat Utama adatah: 1:

Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional dengan peningkatan kualitas SDM dan kualitas hasit pengawasan.

2:

Mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparan datam pengelotaan Keuangan Negara dengan cara melakukan pengawasan yang terprogram, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan dan menitai serta memonitor efektivitas tindak lanjut hasit audit.

4) Sasaran Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan datam 1 (satu) sasaran strategis yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut yaitu: "Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

6

Inspektorat Utama

menciptakan tertib penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)" Sasaran utama Inspektorat Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM; 2. Meningkatnya kualitas hasit pengawasan dalam pemeriksaan kegiatankegiatan BPS serta membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang selatu diperbaharui, efektif, dan efisien; 3. Meningkatnya pembinaan terhadap penyetenggara administrasi/ pengelolaan Keuangan Negara; 4. Meningkatnya sistem pengendalian intern; 5. Terwujudnya pemantauan tindak tanjut hash pengawasan.

5) Kebijakan Arah kebijakan penyetenggaraan tugas Inspektorat Utama mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi Inspektorat Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Inspektorat Utama Tahun 2010-2014 adalah "Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat Wilayah I, II, dan III". Kebijakan Inspektorat Utama tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut: a. Peningkatan jumlah penyetenggaraan diktat/penyertaan pada diktat dan pengembangan SDM tainnya; b. Penyusunan formasi auditor metatui anatisis beban kerja; c. Peningkatan koordinasi datam perencanaan dan petaksanaan pengawasan; d. Penyusunan kompitasi/dokumentasi hukum dan peraturan perundangundangan;


7

Inspektorat Utama

e. Peningkatan kuatitas penyusunan rencana petaksanaan dan evatuasi PKPT; f. Penyusunan/pemutakhiran Standar Audit; g. Penyusunan/pemutakhiran Kode Etik Auditor; h. Penyusunan/pemutakhiran standar petaporan yang baku; i. Penyusunan sistem informasi pengawasan yang efektif dan efisien; j. Peningkatan kualitas petaksanaan Audit Kinerja (dan audit tainnya); k. Peningkatan kualitas Evaluasi LAKIP; 1. Peningkatan kuatitas Reviu Laporan Keuangan; m. Peningkatan kuantitas SOP dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; n. Peningkatan keberhasitan pemantauan tindak tanjut.

6) Program Untuk dapat mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, pada tahun 2012 ditaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPM) BPS. Program PPM bertujuan untuk metakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap petaksanaan kegiatan, pengetotaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seturuh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah. Program ini diarahkan untuk memperoteh opini BPK dengan opini wajar tanpa pengecuatian (WTP) bagi taporan keuangan BPS. Sasaran program PPM adalah peningkatan pengawasan dan akuntabititas kinerja aparatur BPS.

2.2 Indikator Kinerja Utama Datam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Utama dalam menetapkan indikator kinerja utama mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

8

Inspektorat Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 11 Tahun 2011) No.

1

TUJUAN Et SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peningkatan pengawasan dan 1. Terlaksananya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur peningkatan akuntabilitas BPS: dengan menciptakan Inspektorat Wilayah I, II, III. tertib penggunaan anggaran 1.1 Jumlah laporan hasil audit. dan pelaksanaan kegiatan oleh 1.2 Jumlah evaluasi hasil audit. pengelola anggaran secara optimal dan dapat 1.3 Laporan monitoring tindak dipertanggungjawabkan lanjut hasil audit. (akuntabel). 2. Terselesaikannya proses administrasi dalam rangka mendukung PKPT wilayah I, II, III. 2.1 Laporan Reviu LK. 2.2 Laporan Evaluasi LAKIP. 3. Terselesaikannya proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi/lembaga swadaya. 4. Terpenuhinya asistensi /sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah). 5. Meningkatnya kualitas SDM.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun anggaran 2012 Inspektorat Utama mengaplikasikan strateginya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program-program sebagai berikut: 1. Audit 2. Reviu Laporan Keuangan BPS 3. Evaluasi LAKIP 4. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

a Lainnya


9

-

Inspektorat Utama

Program utama Inspektorat Utama adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA). Untuk melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat Wilayah I, II, dan III terdiri dari: Penilaian atas LK BPS untuk wilayah I, II dan III. Persentase penyimpangan pengadministrasian total anggaran di wilayah I, II, dan III. -

Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN di wilayah I, II, dan III. Persentase tingkat pencapaian kinerja utama di wilayah I, II, dan III. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar

penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.4 Anggaran

Anggaran tahun 2012 memuat pelaksanaan berbagai program kegiatan Inspektorat Utama pada tahun 2012 yang dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 054 DIPA Tahun 2012. Dalam tabel 1 berikut ini disertakan secara lengkap nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Utama.


10

Inspektorat Utama

Tabel 1 PAGU ANGGARAN BELANJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2012 No

Program

Pagu (Rp)

(2)

(3)

(1)

1

Pengawasan (PPM) BPS

dan Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

4.550.000.000 4.550.000.000

JUMLAH

2.5 Penetapan Kinerja Selama periode tahun 2012 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Inspektorat Utama yang menjadi ukuran keberhasitan datam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintah. Pada uraian berikut ini ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama. Target yang dicanangkan menjadi totok ukur lndikator Kinerja yang akan dieyaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target yang telah ditetapkan (Tabel 2). Tabel 2 PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2012 Tujuan

a Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

Tujuan I:

Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional dengan peningkatan kualitas SDM dan kualitas basil pengawasan. Tujuan II:

Mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam pengelotaan keuangan negara dengan cara melakukan pengawasan yang terprogram, Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

11

Inspektorat Utama

Tujuan Et Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1) mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, serta memonitor efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(2)

(3)

Sasaran Strategis: Pengawasan dan peningkatan Terlaksananya pengawasan - 35 LHA akuntabilitas aparatur BPS: dan peningkatan akuntabilitas -1 Laporan dengan menciptakan tertib wilayah I. Evaluasi Hasil penggunaan anggaran dan Audit Tahunan pelaksanaan kegiatan oleh - 2 Laporan pengelola anggaran secara Monitoring Tindak optimal dan dapat Lanjut Hasil Audit dipertanggungjawabkan - 490 Laporan (akuntabel). Evaluasi LAKIP

Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah II.

pengawasan Terlaksananya dan peningkatan akuntabilitas wilayah III.

Terselesaikannya proses administrasi dalam rangka mendukung PKPT wilayah I, II, III.

Terselesaikannya proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya


- 33 LHA -1 Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan - 2 Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit - 1.034 Laporan Hasil Reviu LK - 39 LHA -1 Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan - 2 Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit - 149 LHKPN - 3 Usulan Triwulanan PKPT - 48 PAK - 45 Surat Tugas

100%

12

Inspektorat Utama

Tujuan Et Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2) Terselesaikannya asistensi /sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah) Tertaksananya peningkatan kompetensi SDM auditor PKS Inspektorat

(3)


100%

12 PKS.

13

Inspektorat Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama merupakan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2012 baik keberhasilan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2012 Tujuan utama yang ingin dicapai Inspektorat Utama adalah sebagai unit organisasi yang professional dengan peningkatan kualitas SDM dan kualitas hasil pengawasan serta mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Negara dengan cara melakukan pengawasan yang terprogram, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pencapaian tujuan ini sangat dipengaruhi oleh: 1. Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah I; 2. Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah II; 3. Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah III; 4. Terselesaikannya proses administrasi dalam rangka mendukung Audit wilayah I, II, dan III; 5. Terselesaikannya proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya; 6. Terpenuhinya asistensi/sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah) dan; 7. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM auditor. Ketujuh hal tersebut di atas merupakan indikator kinerja dari peningkatan kualitas hasil pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS. Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah I pada tahun 2012 adalah sebesar 118% (tahun 2011 sebesar 94,62%), terlaksananya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

14

Inspektorat Utama

pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah II pada tahun 2012 adalah sebesar 106% (tahun 2011 sebesar 97,22%), terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah III pada tahun 2012 adalah sebesar 102,33% (tahun 2011 sebesar 102,30%), terselesaikannya proses administrasi dalam rangka mendukung PKPT wilayah I, II, dan III pada tahun 2012 adalah sebesar 108% (tahun 2011 sebesar 91,89%), terselesaikannya proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar 100%, terpenuhinya asistensi/sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah) pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar 100%, dan terlaksananya peningkatan kompetensi SDM auditor pada tahun 2012 yaitu sebesar 114% (tahun 2011 sebesar 100%). Besaran pencapaian tersebut di atas menunjukan kinerja Inspektorat Utama BPS dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan dan peningkatan kualitas aparatur BPS.

Pada tahun 2012 pencapaian kinerja Inspektorat Utama sebagian besar mencapai/melebihi target pencapaian sebesar 100% yaitu: 1.

1 (satu) Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan dari 1 (satu) Laporan yang direncanakan masing - masing untuk Inspektorat Wilayah I, II, dan III;

2.

2 (dua) Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Semesteran dari 2 (dua) Laporan yang direncanakan masing-masing untuk Inspektorat Wilayah I, II, dan III;

3.

54 (lima puluh empat) Laporan Hasil Audit (LHA) dari 35 (tiha puluh lima ) LHA yang direncanakan untuk Inspektorat Wilayah I;

4.

36 (tiga puluh enam) Laporan Hasil Audit (LHA) dari 33 (tiga puluh tiga) LHA yang direncanakan untuk Inspektorat Wilayah III;

5.

42 (empat puluh dua) Laporan Hasil Audit (LHA) dari 39 (tiga puluh sembilan) LHA yang direncanakan untuk Inspektorat Wilayah III;

6.

4 (empat) Usulan Triwulanan Audit dari 4 (empat) Usulan yang direncanakan masing-masing untuk Inspektorat Wilayah I, II, dan III;


15

Inspektorat Utama

7.

15 (ima betas) Surat Tugas dari 22 (dua putuh dua) Surat Tugas yang direncanakan untuk Inspektorat Witayah I;

8.

14 (empat betas) Surat Tugas dari 18 (detapan betas) Surat Tugas yang direncanakan untuk Inspektorat Witayah II;

9.

16 (enam betas) Surat Tugas dari 22 (dua putuh dua) Surat Tugas yang direncanakan untuk Inspektorat Wilayah III;

10. 100% taporan pengaduan setesai diproses dari 100% taporan pengaduan yang direncanakan untuk setesai diproses; 11. 100% asistensi dan sosiatisasi dari 42 (empat putuh dua) asistensi yang direncanakan datam rangka peningkatan akuntabititas aparatur BPS; 12. 1 (satu) orang mengikuti diktat penjenjangan atih jabatan dari 1 (satu) orang yang diusutkan mengikuti diktat tersebut; 13. 2 (dua) orang mengikuti diktat penjenjangan Ketua Tim dari 2(dua) orang yang diusulkan; 14. 1 (satu) orang mengikuti diktat pengendati teknis atih jabatan dari 1 (satu) orang yang diusutkan. 15. 19 (sembitan betas) pelatihan dikantor sendiri dari 12 (dua betas) pelatihan yang direncanakan pada Inspektorat Wilayah I, II, dan III; 16. 22 (dua puluh dua) Penetapan Angka Kredit (PAK) dari 18 (detapan betas) PAK yang direncanakan untuk Inspektorat Witayah II.

Pencapaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2012 yang tidak mencapai target 100% yaitu: 1.

441 (empat ratus empat putuh satu) Laporan Hasit Evaluasi (LHE) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau 90 % dari 490 (empat ratus sembitan putuh) LHE yang direncanakan;

2.

966 (sembitan ratus enam putuh enam) Laporan Hasit Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2011 dan LK Semester I Tahun 2012 atau 93 % dari 1.034 (seribu tiga puluh empat) yang direncanakan;

3.

7 (tujuh) Penetapan Angka Kredit (PAK) atau 54 % dari 13 (tiga betas) PAK yang direncanakan pada Inspektorat Witayah I;


16

Inspektorat Utama

4.

14 (empat betas) Penetapan Angka Kredit (PAK) atau 86 % dari 17 (tujuh betas) PAK yang direncanakan untuk Inspektorat Witayah III;

Dari keseturuhan pencapaian kinerja tersebut diatas baik yang sesuai dengan target maupun tidak sesuai target menunjukan rata-rata besaran kegiatan pada tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Utama datam rangka pengawasan dan peningkatan akuntabititas aparatur BPS dengan menciptakan tertib penggunaan anggaran dan petaksanaan kegiatan oteh pengetota anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabet) dengan capaian sebesar 104,7 % (tahun 2011 sebesar 98,00%).

Masalah/kendala yang dihadapi Hambatan-hambatan yang dihadapi oteh Inspektorat Utama BPS sehingga tidak semua kinerja dapat tereatisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu: 1. Tidak tercapainya evatuasi LAKIP karena tidak seturuh BPS Kabupaten/Kota yang menyampaikan LAKIP tersebut BPS; 2. Tidak tercapainya reviu LK disebabkan masih ada LK satker yang betum diterima Inspektorat Utama; 3. Beberapa caton auditor menunda pengajuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) menunggu kenaikan pangkat tertebih dahutu;

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala Adapun strategi yang ditaksanakan oteh Inspektorat Utama untuk mengatasi kendata-kendata tersebut adatah dengan memberikan sanksi kepada satker yang belum mengirimkan LK, maupun LAKIP ke BPS.

Untuk mengevatuasi capaian sasaran, tabet 3 berikut ini meyajikan target, reatisasi dan tingkat capaian pada masing-masing indikator kinerja :

Laparan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

17

Inspektorat Utama

Tabel 3 INDIKATOR KINERJA, TARGET, REALISASI DAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN Indikator Kinerja

Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabiltas wilayah I.

Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabiltas wilayah II.

Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah III.

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

35 LHA

54 LHA

154%

1 Laporan Evaluasi Hasit audit Tahunan

1 Laporan Evaluasi Hasit Audit Tahunan

2 Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasit Audit Semesteran


100%

118%

118%

33 LHA

39 LHA

118%

1 Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan


2 Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Semesteran


100%

100%

106%

106%

39 LHA

42 LHA

107%

1 Laporan Evaluasi Hasit Audit

1 Laporan Evaluasi Hasil Audit

100%

Keterangan

100%

IKU


100%

100%

IKU

IKU

18

Inspektorat Utama

Terselesaikannya proses administrasi dalam rangka mendukung PKPT wilayah 1,11, Ill.

Terselesaikannya proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya.

Tahunan

Tahunan



100%

100%

102,33%

102,33%

490 LHE LAKIP

441 LHE LAKIP

90%

1.034 Laporan Hasil Reviu LK

966 Laporan Hasil Reviu LK

93%

149 LHKPN

197 LHKPN

132%

4 Usulan Triwulanan PKPT


100%

13 PAK

7 PAK

54%

15 ST

22 ST

147%



100%

18 PAK

22 PAK

122%

14 ST

18 ST

128%



100%

17 PAK

14 PAK

86%

16 ST

22 ST

137%

100%

106.58%

106.58%

100%

100%

100%


IKU

IKU

19

Inspektorat Utama

Terpenuhinya asistensi/sosiatisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah).

Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM auditor.

42 Laporan Asistensi dan Sosialisasi

42 Laporan Asistensi dan Sosiatisasi

100%

100%

100%

100%

Diktat penjenjangan ahli jabatan: 1 orang

1 Orang auditor ahli

100%

Diktat auditor penjenjangan Ketua Tim : 2 orang

2 Ketua Tim

100%

Diktat penjenjanga n pengendali teknis: 1 orang

1 Orang Auditor Datnis

100%

100%

100%

100%

IKU

IKU

3.2 Evaluasi Kegiatan Kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Utama pada awal tahun 2012 adalah 4 kegiatan (audit, reviu laporan keuangan, evaluasi LAKIP serta pembinaan jabatan fungsionat auditor dan tainnya), dengan rata-rata pencapaian kinerja kegiatan sebesar 99,71% persen (tahun 2011 sebesar 96,65 persen, tahun 2010 sebesar 90,12 persen, tahun 2009 sebesar 97,50 persen). Capaian masing-masing kegiatan adalah: 1. Audit Adatah kegiatan yang ditaksanakan oteh Inspektorat Utama sesuai dengan fungsi Inspektorat Utama pada pasat 381 Peraturan Kepata BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS yaitu melaksanakan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk


20

Inspektorat Utama

tujuan tertentu atas petunjuk Kepala. Capaian atas kegiatan Audit pada tahun 2012 sebesar 108,78% (tahun 2011 adalah sebesar 99,30%). 2. Reviu Laporan Keuangan Adalah kegiatan Inspektorat Utama Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 57 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan (LK) baik semesteran maupun tahunan, yaitu LK tahun 2011 dan LK Semester I tahun 2012. Capaian atas kegiatan Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2012 sebesar 93% (tahun 2011 adalah sebesar 93,63%). 3. Evaluasi LAKIP Adalah kegiatan Inspektorat Utama sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 bahwa Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi unit kerja, di lingkunganKementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh unit pengawasan internal (Inspektorat Jenderal/ Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota). Kegiatan Evaluasi LAKIP (desk evaluation) dilakukan pada LAKIP BPS Provinsi dan BPS Kabupaten /Kota Capaian atas kegiatan evaluasi LAKIP pada tahun 2012 adalah sebesar 90% (tahun 2011 sebesar 100%). 4. Pembinaan Jabatan Fungsional Et lainnya Untuk meningkatkan kompetensi auditor, Inspektorat Utama melakukan kegiatan pembinaan pejabat fungsional auditor bekerja sama dengan BPKP berupa kegiatan diktat pembentukan auditor, diktat penjenjangan dan diktat substantif serta melalui kegiatan Petatihan di Kantor Sendiri (PKS). Kegiatan diktat substantif yang diikuti auditor, dibiayai dari program DMPT2L dengan alokasi biaya yang masih sangat terbatas. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2012

21

Inspektorat Utoma

seluruh undangan BPKP untuk penyertaan diktat, Inspektorat Utama dapat memenuhi undangan tersebut dan usaha lain untuk meningkatkan kompetensi auditornya, Inspektorat Utama telah mengirimkan auditornya untuk memenuhi undangan instansi lain untuk mengikuti berbagai seminar maupun workshop serta menyelenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan di kantor sendiri, sehingga capaian atas kegiatan pembinaan jabatan fungsional dan lainnya pada tahun 2012 sebesar 107,07% (tahun 2011 sebesar 100%).

3.3 Akuntabilitas Keuangan Anggaran Inspektorat Utama BPS tahun 2012 sebesar Rp4.550 juta (2011 sebesar Rp4.517,575 juta, tahun 2010 sebesar Rp5.329,63 Juta, tahun 2009 sebesar Rp5.901,89 Juta), dibiayai dari anggaran belanja DIPA 054 BPS terdiri dari satu program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA) untuk membiayai 4 (empat) kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama yaitu Audit, Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi LAKIP dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Realisasi anggaran mencapai 93,34 persen.

Daya serap untuk masin-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Audit, hanya terserap sebesar 93,95 persen. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap adalah untuk honor yang terkait dengan output kegiatan. Meskipun daya serap anggaran tidak maksimal, namun capaian kegiatannya mencapai 108,78 persen. 2. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan seluruh BPS hanya terserap sebesar 89,13 persen. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap adalah untuk honor yang terkait dengan output kegiatan. Meskipun daya serap anggaran tidak maksimal namun capaian kegiatannya adalah sebesar 93 persen.


22

Inspektorat Utama

3. Kegiatan Evaluasi LAKIP tidak dianggarkan dalam program PPM sehingga tidak memiliki daya serap, namun demikian capaian kegiatannya adatah sebesar 93 persen. 4. Kegiatan pembinaan jabatan fungsional tidak dianggarkan datam program PPM sehingga tidak memiliki daya serap. Sebagian penyertaan auditor pada kegiatan diktat, dibiayai dari program DMPT2L yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.


23

Inspektorat Utama

BAB IV PENUTUP Akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Utama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misinya datam mencapai tujuan dan sasaran, yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014. Inspektorat Utama mempunyai 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) program datam metaksanakan visi dan misinya. 4.1 Tinjauan Umum Hasil evaluasi terhadap kegiatan, program maupun sasaran secara umum dapat disimpulkan sangat baik, untuk pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Utama, yaitu sebesar 104,7 persen (tahun 2011 sebesar 98,00 persen, tahun 2010 sebesar 93,70 persen, tahun 2009 sebesar 95,45 persen), dan kegiatan pokok yang terprogram datam bentuk audit, Reviu Laporan Keuangan dan Evaluasi LAKIP, sudah berjalan baik serta tugas penting lainnya juga dapat diselesaikan dengan baik. Hasil kegiatan audit terhadap satuan kerja (satker) baik di pusat maupun di daerah (sudah dapat menyentuh sampai tingkat kabupaten/kota). Pengawasan dan pembinaan yang ditakukan oleh Inspektorat Utama adatah dalam rangka metaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. Tahun 2012 telah dilakukan pengawasan langsung terhadap 135 satker (tahun 2011 sebanyak 89 satker) baik di pusat, BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dari sebanyak 507 satker yang ada di Seturuh Indonesia.


24

Inspektorat Utama

Dari pelaksanaan pengawasan tersebut ditemukan sebanyak 344 kejadian yang merugikan Negara dengan nilai sebesar Rp1.111.609.876,50,yang telah dikembalikan ke Kas Negara oleh para penanggung jawab anggaran di satker yang bersangkutan (tahun 2011 sebanyak 482 kejadian dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1.154.989.030,-).

4.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalah-permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Utama, secara garis besar ada 4 (empat) masalah pokok yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama yaitu sebagai berikut : 1. Masih terbatasnya pengetahuan para auditor di bidang pengetahuan statistik, bangunan dan pengetahuan lainnya selain akuntansi dan keuangan; 2. Belum semua BPS Kabupaten/Kota Laporan Keuangan (LK) dan LAKIP diterima oleh Inspektorat Utama. 3. Masih adanya kelemahan SPI di semua satker di pusat dan daerah. 4. Terbatasnya anggaran untuk pembinaan SDM.

4.3 Saran Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pengetahuan auditor di bidang selain keuangan dan administrasi dengan mengikuti pelatihan dan usaha secara mandiri dari para auditor; 2. Perlu mengimbau dan memberikan sanksi kepada satker yang belum mengirimkan LK dan LAKIP ke Inspektorat Utama; 3. Perlu meningkatkan efektivitas SPI di semua satker baik secara pengawasan tidak langsung dengan control sistem maupun langsung ke obyek pengawasan.


25

LAMPIRAN

1 (Struktur Organisasi Inspektorat Utama) DASAR HUKUM NOMOR : Peraturan Kepala BPS No. 007 Tahun 2008

Bagan I Struktur Organisasi Inspektorat Utama

TANGGAL : 15 Februari 2008

INSPEKTUR UTAMA

Bagian Administrasi

• Inspektur Wilayah I

Inspektur Wilayah II

Inspektur Wilayah III

Fungsional Auditor

Fungsional Auditor

Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Penyusunan Program

Subbagian EyaWas' Et Pelaporan

LAMPIRAN 2

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA BPS Tahun 2010 s/d 2014 Instansi

: Inspektorat Utama

Visi

: Inspektorat Utama yang responsif menuju BPS yang akuntabel

Misi 1. Meningkatkan kapasitas auditor menjadi auditor andal dan kompeten 2. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN Tujuan I Tujuan

: Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang professional dengan peningkatan kualitas SDM dan kualitas hasil pengawasan. : Mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Negara dengan cara mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, serta memonitor efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Sasaran Strategis Program Kebijakan Indikator Kinerja Uraian (4) (2) (3) (1) dan Pengawasan dan peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Pengawasan 1 Terlaksananya ' akuntabilitas aparatur BPS: Peningkatan dan Akuntabilitas Inspektorat I, II, dan III. pengawasan dengan menciptakan tertib Akuntabilitas Aparatur peningkatan penggunaan anggaran dan BPS (P2A2) akuntabilitas pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat Wilayah I, II pengelola anggaran secara dan III optimal dan dapat 27

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Uraian (2) (1) 1.1 Jumtah Laporan hash dipertanggungjawabkan audit (akuntabet)

28

evatuasi

hasit

1.2

Jumtah audit

1.3

Laporan monitoring tindak lanjut hash audit

2.

Terselesaikannya proses administrasi datam rangka mendukung PKPT witayah I, II, III.

2.1

Laporan Reviu LK

2.2

Laporan Evaluasi LAKIP

3.

Terselesaikannya proses penanganan pengaduan dari pegawai, dan masyarakat organisasi/lembaga swadaya

4.

Terpenuhinya asistensi datam /sosiatisasi peningkatan rangka akuntabititas BPS (Pusat dan Daerah)

5.

Meningkatnya SDM

kualitas

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program (4) (3)

LAMPIRAN

3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS No 11 Tahun 2011)

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Utama : Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan BPS 2. Tugas 3. Fungsi a. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional dilingkungan BPS; b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BPS; c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan ()Leh Kepala BPS Indikator Kiner a Utama • No. 1.

29

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS: dengan menciptakan tertib penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

SUMBER DATA

INDIKATOR

SASARAN 1.

dan Terlaksananya pengawasan akuntabilitas peningkatan Inspektorat Wilayah I, II dan III

1.1

Jumtah laporan hasil audit

1.2

Jumlah evaluasi hasit audit

1.3

Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit

2.

proses Terselesaikannya rangka datam administrasi mendukung PKPT wilayah I, II, III.

—

— —

Inspektorat Wilayah 1,11,111 Inspektorat Wilayah 1,11,111 Inspektorat Wilayah 1,11,111

No.

INDIKATOR

SASARAN

2.1 Laporan Reviu LK 2.2 Laporan Evatuasi LAKIP

30

3.

proses Tersetesaikannya dari pengaduan penanganan masyarakat dan pegawai, organisasi/tembaga swadaya

4.

Terpenuhinya asistensi /sosiatisasi rangka peningkatan datam BPS (Pusat dan akuntabititas Daerah)

5.

Meningkatnya kuatitas SDM

SOMBER DATA

LAMPIRAN 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2011 Tujuan I

:

Tujuan II :

Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang professional dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta kualitas hasil pengawasan. Mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Negara dengan cara mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan Temuan dan rekomendasi kepada auditan, serta memonitor efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

dan Pengawasan Peningkatan akuntabilitas dengan aparatur BPS: menciptakan tertib penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah I

100%

— Tersedianya Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah I

LHA

35 LHA

— Tersedianya Laporan Evaluasi Hasil Audit Wilayah I

Laporan Hasil Evaluasi


— Tersedianya Laporan Monitoring Tindak Lanjut Wilayah I

Laporan Monitoring Tindak Lanjut


— Tersedianya Laporan Hasil Audit (LHA) Witayah II

LHA

33 LHA

— Tersedianya Laporan Evaluasi Hasil Audit Witayah II

Laporan Hasil Evaluasi


Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah II

31

100%

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS (PPAA)

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS (PPM)

PKPT

PKPT

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



— Tersedianya Laporan Hasit Audit (LHA) Witayah III

LHA

39 LHA

— Tersedianya Laporan Evatuasi Hasit Audit Witayah III

Laporan Hasit Evatuasi

1 Laporan Evatuasi Hasit Audit Tahunan

— Tersedianya Laporan Monitoring Tindak Lanjut Wilayah III



— Tersedianya hasit evatuasi LAKIP BPS (pusat dan daerah)

Laporan Hasit Evaluasi

490 Laporan Evatuasi LAKIP

— Tersedianya Laporan Monitoring Tindak Lanjut Wilayah II

Tertaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabititas witayah III

Tersetesaikannya proses administrasi datam rangka mendukung PKPT witayah I, II, III

100%

100%

Program pengawasan dan peningkatan akuntabititas aparatur BPS (PPM)


PKPT

Evaluasi LAKIP

Reviu Laporan Keuangan

32

— Tersedianya hasit reviu Laporan Keuangan (LK) BPS (Pusat dan Daerah) serta witayah dan satker — Tersedianya daftar dan jumtah pejabat, pengetola anggaran (KPA, PPK & Bendahara), Panitia Pengadaan, dan Auditor yang mengirimkan LHKPN ke KPK

Laporan Hasit Reviu LK

LHKPN

1 .034 Laporan Hasit Evatuasi

147 LHKPN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Usutan

4 Usutan Triwulanan PKPT

PAK

13 PAK

ST

15 ST

Usutan

4 Usutan Triwutanan PKPT

PAK

18 PAK

ST

14 ST

Usutan


PKPT

— Terselesaikannya proses administasi dalam rangka mendukung PKPT Wilayah I

— Terselesaikannya proses administasi datam rangka mendukung PKPT Wilayah II

— Terselesaikannya proses administasi datam rangka mendukung PKPT Wilayah III

PAK ST

33

Terselesaikannya proses penanganan pengaduan dan pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya

100%


PKPT

Jumtah pengaduan yang selesai diproses

Terpenuhinya asistensi/sosialisasi datam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah)

100%


PKPT

Jumtah asistensi dan sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas — Terpenuhinya asistensi di BPS daerah dan sosialisasi datam rangka peningkatan akuntabititas

Laporan Pengaduan

17 PAK 16 ST

100%

100%

Laporan Asistensi dan Sosialisasi

42

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5 )

(6)

(7)

(8)

Pembinaan Jabatan Fungsional

Meningkatnya kompetensi auditor

Jumlah Auditor

Diktat penjenjangan alih jabatan: 1 orang

Tertaksananya peningkatan kompetensi SDM auditor

Diktat penjenjangan atih jabatan: 1 orang Diktat auditor penjenjangan Ketua Tim : 2 orang Diktat penjenjangan pengendali teknis: 1 orang

34

Program pengawasan dan peningkatan akuntabititas aparatur BPS (PPAA)

Diktat auditor penjenjangan Ketua Tim : 2 orang Diktat penjenjangan pengendali teknis: 1 orang

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA SASARAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2011 Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang professional dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta kualitas hasil pengawasan. Mewujudkan BPS sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Negara dengan cara mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, serta memonitor efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tujuan I Tujuan II

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Tingkat Pencapaian (5)

100 %

118%

118%

35 LHA

54 LHA

154%



100%



Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS: dengan menciptakan tertib penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

35

Terlaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas wilayah I

100%

Program (6) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPM) Angaran BPS Pusat Rp 1.409.338.000

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)


100%

106%

106%

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPM)

33 LHA

36 LHA

118%

Angaran BPS Pusat Rp 1.476.913.000


1 Laporan Evatuasi Hasil Audit Tahunan

100%



100%

100%

102,33%

102,33%

39 LHA

42 LHA

107%

Tertaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabititas wilayah II

Tertaksananya pengawasan dan peningkatan akuntabititas wilayah III

Program (6)

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPM) Angaran BPS Pusat Rp 1.243.159.000

36


1 Laporan Evatuasi Hasil Audit Tahunan

100%

2 Laporan Monitoring Tindak Lanjut

2 Laporan Monitoring Tindak Lanjut

100%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Tersetesaikannya proses administrasi datam rangka mendukung PKPT wilayah I, II, III

37

Target

Realisasi


(3)

(4)

Hasil Audit Semesteran

Masi( Audit Semesteran

100%

106,58%

106,58%

490 LHE LAKIP

441 LHE LAKIP

90%

1.034 Laporan Hash) Reviu LK

966 Laporan Hasit Reviu LK

93%

149 LHKPN

197 LHKPN

132%



100%

13 PAK

7 PAK

54%

15 ST

22 ST

147%



100%

18 PAK

22 PAK

122%

14 ST

18 ST

128%



100%

Program (6)

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPM) Angaran Rp4.550.000.000,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)


17 PAK 16 ST

14 PAK 22 ST

86% 137%

Tersetesaikannya proses penanganan pengaduan dad pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya

100%

100%

100%

Terpenuhinya asistensi/sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS (Pusat dan Daerah)

100%

100%

100%



100%

100%

100%

100%

Diktat penjenjangan aLih jabatan: 1 orang

1 Orang auditor ahli

100%

Diktat auditor penjenjangan Ketua Tim : 2 orang

2 Ketua Tim

100%

Diktat penjenjangan pengendali teknis: 1 orang

1 Orang Auditor

100%

Terlaksananya peningkatan kompetensi 5DM auditor

Rata-rata pencapaian sasaran

38

107%

Program (6)

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPM) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPM)

Dukungan Manajamen dan Petaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Catatan : Reatiasasi kegiatan Diktat seturuhnya tergantung undangan BPKP sebagai penyetenggara dan Insstansi Pembina.

LAMPIRAN 6 1 2 3 4 5 6

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2011 Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

— Tersedianya Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah I

35 LHA

54 LHA

154%



100%



100%

33 LHA

39 LHA

118%



100%

2 Laporan Monitoring

2 Laporan Monitoring

100%

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS: dengan menciptakan tertib penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

— Tersedianya Laporan Evaluasi Hasil Audit Wilayah I

— Tersedianya Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah II

— Tersedianya Laporan Evaluasi Hasil Audit Wilayah II

39

Sasaran Strategis

Indikator Output

(1)

(2)

— Tersedianya Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah III

— Tersedianya Laporan Evaluasi Hasit Audit Witayah III

Target

Realisasi

(3)

(4)

Tindak Lanjut Hasit Audit Semesteran

Tindak Lanjut Hasit Audit Semesteran

39 LHA

42 LHA





490 LHE LAKIP

411 LHE LAKIP

1.034 Laporan Hasil Reviu LK

966 Laporan Hasil Reviu LK

40

149 LHKPN

100%

90%

93%

93%

Capaian kegiatan reviu LK — Tersedianya daftar dan jumtah pejabat, pengetola anggaran (KPA,

100%

90%

Capaian kegiatan evaluasi LAKIP — Tersedianya hasit reviu Laporan Keuangan (LK) BPS (Pusat dan Daerah) serta witayah dan satker

107%

108.78

Capaian kegiatan Audit — Tersedianya hasit evatuasi LAKIP BPS (pusat dan daerah) "

Tingkat Pencapaian (5 )

197 LHKPN

132%

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)


149 LHKPN

197 LHKPN

132%

— Tersedianya daftar dan jumlah pejabat, pengelota anggaran (KPA, PPK Et Bendahara), Panitia Pengadaan, dan Auditor yang mengirimkan LHKPN ke KPK

— Terselesaikannya proses administasi datam rangka mendukung PKPT Wilayah I

— Terselesaikannya proses administasi datam rangka mendukung PKPT Wilayah II

— Terselesaikannya proses administasi datam rangka mendukung PKPT Wilayah III

—

41

Jumlah pengaduan yang setesai diproses

4 Usulan 4 Usutan Triwutanan Triwulanan PKPT

100%

54%

13 PAK

7 PAK

15 ST

22 ST


4 Usulan Triwutanan PKPT

100%

18 PAK

22 PAK

122%

14 ST

18 ST

128%



100%

17 PAK

14 PAK

86%

16 ST

22 ST

137%

100%

100%

100%

147%

Sasaran Strategis

Indikator Output

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100%

100%

100%

42 taporan istensi As dan sosiatisasi

42 laporan istensi As dan sosiatisasi

1 orang

1 orang

100%

2 orang

2 orang

100%

1 orang

1 orang

100%

— Jumtah pengaduan yang setesai diproses Jumtah asistensi dan sosiatisasi datam rangka peningkatan akuntabititas — Terpenuhinya asistensi di BPS daerah dan sosialisasi datam rangka peningkatan akuntabititas

100%

Jumtah auditor yang kompeten — — Diktat penjejangan alih jabatan — Diktat Penjenjangan Ketua Tim — Diktat penjejangan pengendati teknis

Capaian kegiatan pembinaan jabatan funsional

a lainnya

Nilai Capaian Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

107,7 99,71%

Keterangan :

: ** :

42

Metoda yang digunakan datam evatuasi LAKIP adatah desk evaluation karena ketidak tersediaan anggaran untuk melakukan field evaluation. Reatiasasi kegiatan Diktat seturuhnya tergantung undangan BPKP sebagai penyetenggara dan Insstansi Pembina.

LAMPIRAN 7

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2012

No.

(2)

(1) 1

43

Jenjang Pendidikan

Unit Organisasi

Inspektorat Utama

Jumlah

S3

S2

S1/DIV

DIII

SLTA

SLTP

SD

(3)

(4)

( 5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0

11

49

6

1

0

0

67

LAMPIRAN 8

MAILING LIST PUBLIKASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2012

No

JUDUL PUBLIKASI

Instansi BPS

(1)

(2)

(3)

Instansi Dalam Negeri (4)

Instansi Luar Negeri

Perguruan Tin ggi

Perpus Nasional /Daerah

JUMLAH

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Standar Reviu Laporan Keuangan BPS-RI

80

80

2.

Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Audit

80

80

3,

Petunjuk Teknis Evatuasi LAKIP

10

10

4

Audit Charter

80

80 80

Standar Audit

80

5

44

LAMP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents