LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015 Page 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Jln. Tanjung Ria No. 98 Base “G” JAYAPURA - PAPUA

LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 1

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKjIP ) tahun 2015 Pengadilan Tinggi Jayapura yang disusun berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Jayapura. Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2015 menerima 3 (tiga) macam program yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 2

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan

tugas,

fungsi

dan

peranannya

dalam

pengelolaan

sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Jayapura membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2015 yang juga mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Pengadilan

Tinggi

Jayapura

dalam

melaksanakan

berbagai

kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Tinggi Jayapura.

Jayapura,

April 2016

KETUA

NASARUDDIN TAPPO, SH, MH NIP.19540903 1974071001


Page 3

 IHKTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2014 ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Jayapura selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Pengadilan Tinggi Jayapura. Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain adalah : 1. Peningkatan kinerja pelayanan beberapa unit pelayanan publik terutama di bidang Hukum antara lain: Surat Keterangan tidak pailit dan tidak dicabut hak pilihnya bagi para calon Bupati. Muara dari berbagai perbaikan pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, peningkatan kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan. 2. Peningkatan profesionalitas dan kinerja SDM di Pengadilan Tinggi Jayapura melalui sistem pembinaan karir PNS yang transparan dan akuntabel, penyempurnaan remunerasi pegawai, dan kebijakan netralitas PNS. 3. Penerapan sistem pengawasan intern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan efektivitas pengawasan ini pada akhirnya diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja setiap organisasi pemerintah.


Page 4

Salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang

berdasarkan

hukum

adalah

pengadilan

yang

mandiri,

netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya Pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Mengingat Lembaga Mahkamah Agung

merupakan salah satu institusi

yang menjadi percontohan dalam Program Reformasi Birokrasi dan secara formal Ketua Mahkamah Agung telah menyampaikan 5 (lima) program, yaitu : Transparansi Putusan, Manajemen Informasi Teknologi, Pelatihan Kode Etik Hakim, Pendapatan Negara Tidak Kena Pajak dan Manajemen SDM. Maka Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai satuan kerja dilingkup Mahkamah Agung tentu akan berorientasi untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan sehingga harapan akan adanya reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung dapat tercapai. Pada dasarnya upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam menunjang program tersebut dengan menitik beratkan pada reformasi manajemen organisasi dan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.


Page 5

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

BAB I Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas dan Fungsi

3

C. Sistematika Penyajian

7

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

9

A. Indikator Kinerja Utama

10

B. Penetapan Kinerja

15

BAB III Akuntabilitas Kinerja

9

A. Pengukuran Kinerja

17

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan

18

BAB IV Penutup A. Kesimpulan

26

B. Saran

26

V. Lampiran A. Indikator Kinerja Utama 2012 B. Rencana Kerja Tahun 2012 C. Rencana Kerja Tahun 2013 D. Rencana Kerja Tahun 2014 E. Penetapan Kinerja Tahun 2012 F. Penetapan Kinerja Tahun 2013 G. Matrik Sasaran Strategis Kinerja 2010-2014 LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 6

B AB . I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA / SEK / 07 / SK / III /2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu

institusi

Negara

/

kepemerintahan

sesuai dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan

yang

ada

yang

dipercayakan

kepada

publik.

Untuk

itulah

Pengadilan Tinggi Jayapura membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016

B. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Tinggi Jaypura merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah

Agung

sebagai

pelaksana

kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah. Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah: 1. Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum). LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 7

2. Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum. 3. Menyiapkan program dan evaluasi. 4. Melakukan hubungan masyarakat. 5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja / jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura. 6. Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis pengadilan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura). Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.  Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.  Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 2. Majelis Hakim. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI); Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Panitera

bertugas

mengatur tugas

menyelenggarakan

Wakil

Panitera,

para

administrasi Panitera

perkara,

Muda,

dan

Panitera

Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tinggi Jayapura.


Page 8

 Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.  Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.  Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undangundang yang berlaku.  Panitera

bertanggung

jawab

atas

pengurusan

berkas

perkara,

putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.  Sekretaris

bertugas

menyelenggarakan

administarsi

umum

,

mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum,

serta

seluruh

pelaksana

di

bagian

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jayapura.  Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.  Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas  keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Sekretaris. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI); membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

5. Wakil Panitera. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugas kepaniteraan Pengadilan,

Melaksanakan

tugas

Panitera

apabila

Panitera

berhalangan; LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 9

 Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dan Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi tugas administrasi perkara

6. Panitera Muda Pidana Beserta Staff: Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri, dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;  Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi

oleh

Pembanding

/

Terbanding

kepada

Pengadilan Negeri untukdisampaikan kepada pihak lawannya;  Menerima kembali memori / kontra memori banding yang dikirim olehPengadilan

Negeri

lengkap

dengan

akta

pemberitahuan

/

penyampaian memori / kontra memori banding;  Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;

7. Panitera Muda Perdata Beserta Staff: Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Menerima berkas perkara yang baru ( banding ) dari Pengadilan Negeri dan Memori atau kontra memori;  Mengirim memori atau kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh pembanding atau terbanding ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;  Menerima kembali memori atau kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan

Negeri

penyampaian memori

lengkap atau

dengan

kontra

akte

memori

pemberitahuan banding

dan

memasukkan dalam berkas yang bersangkutan ;  Mempersiapkan persidangan perkara;


Page 10

 Menerima dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima dari

Pengadilan Negeri

dalam

buku

jurnal

keuangan

perdata banding (KII-aI);  Mencatat perkara dalam buku jurnal diikuti dengan pemberian nomor perkara tersebut; 8. Panitera Muda Hukum Besrta Staff: Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Menginput data perkara dan membuat laporan-laporan baik elektronik maupun manual, seperti : 

Laporan Bulanan, yang meliputi : 1. Laporan Keadaan Perkara Perdata 2. Laporan Jenis Perkara Perdata 3. Laporan Keuangan Perkara Perdata 4. Laporan Keadaan Perkara Pidana 5. Laporan Jenis Perkara Pidana 6. Laporan Keuangan Perkara Pidana 7. Laporan Pengaduan



Laporan Triwulan yang meliputi : Laporan Triwulan mengenai Pengaduan



Laporan Tahunan yang meliputi : 1. Laporan tahunan perkara perdata (gugatan dan permohonan) 2. Laporan tahunan perkara pidana (biasa,cepat, ringan dan lalu lintas). 3. Laporan keuangan perkara perdata. 4. Lapoan keuangan perkara pidana.

 Menegur PN. Yang terlambat mengirim laporan-laporan.  Melaksanakan

pekerjaan

yang

berkaitan

dengan

pengaduan

(menyiapkan blanko penelaahan, berita acara pemeriksaan, LHP. dan pengiriman LHP).  Mencatat dan menyurati Hakim yang memutus lebih dari 6 bulan ;


Page 11

 Mencatat

dan

menyurati

Panitera

Pengganti

yang

terlambat

melaksanakan minutasi perkara.  Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.  Mengelola SIPP (sistim informasi penyusunan perkara/CTS).  Mengontrol pengisian papan data/papan statistik perkara.  Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Penyumpahan Advokat  Memberikan data-data perkara kepada Instansi Pwemerintah maupun Swasta.  Mengelola Website Pengadilan Tinggi Jayapura.  Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana.  Menyusun dan menyimpan arsip berkas perkara perdata dan perkara pidana. 9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf: Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Memonitor pemutakhiran data kepegawaian ( SAPK ).  Mengkaji dan menyiapkan daftar Bezetting per 6 Bulan.  Mengkaji dan menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan per 1 Januari setiap tahunnya.  Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung.  Mengkaji dan memproses data para pegawai yang melanggar disiplin.  Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat.  Memproses dan membuat surat Kenaikan Gaji Berkala.  Memproses permohonan pegawai untuk mengikuti diklat maupun ujian dinas.  Mengkaji dan memproses usul jabatan.  Memproses usul jabatan fungsional.  Memonitor SK Cuti.  Memproses permohonan mutasi / pensiun

di Pengadilan Tinggi

Jayapura dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.


Page 12

 Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai Pengadilan Tinggi Jayapura dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura. 10. Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf: Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Mengajukan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.  Mencatat pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya.  Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dan Membuat laporan PNBP setiap bulan.  Mengirimkan

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan ke

Mahkamah Agung.  Bertugas sebagai Korwil

SAKPA

yang mengkoordinir laporan di

aplikasi SAKPA yang ada di wilayah Papua.  Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan.  Membuat Laporan Tahunan ( termasuk didalamnya CALK ).  Melaporkan SPT Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar setiap Tahun. 11. Kasubag Umum beserta staf: Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Menerima, mengirim dan mendistribusikan surat - surat kepada bagian yang dituju atau pun pihak luar.  Menerima

dan

mencatat

berkas

banding

yang

masuk

dan

mendistribusikan langsung ke Wakil sekretaris dan Panitera Sekretaris dan Memberi nomor berkas banding yang keluar;  Mencatat

Inventaris

Barang

Milik

Negara

dan

memasukannya

dalam aplikasi SIMAK BMN ;  Mengawasi pemeliharaan dan kebersihan Gedung dan asset yang ada di lingkungan kantor;  Menerima, mencatat dan mendistribusikan barang – barang

ATK

ke masing-masing ruangan ;


Page 13

 Mencatat dalam buku register dan mendistribusikan surat - surat sesuai disposisi atasan kepada pihak – pihak yang dituju.  Melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pengamanan lingkungan kantor;  Membersihkan dan perawatan serta menata taman lingkungan kantor;  Menyiapkan ruangan dan kelengkapannya ( soundsystem, meja dll ) untuk acara - acara yang diadakan di kantor. 12. Panitera Pengganti, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);  Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis justisial kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura.  Melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sebagai

salah

satu

unsur dalam persidangan perkara

banding.

C. Sistematika Penyajian. Pada

dasarnya

laporan

akuntabilitas

mengkomunikasikan pencapaian kinerja

kinerja

ini

untuk

Pengadilan Tinggi Jayapura dalam

tahun anggaran , dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab

I.

Pendahuluan,

menguraikan

gambaran

secara

garis

besar

tentang

Pengadilan Tinggi Denpasar dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian.

Bab II. Menguraikan kebijakan dibidang Peradilan Umum, menjelaskan berbagai kebijakan umum Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah, sedang dan akan diterapkan.

Bab III. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jayapura, menjelaskan rencana strategis Pengadilan Tinggi Jayapura. LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 14

Bab IV. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura.

Bab

V. Penutup,

menguraikan

kesimpulan

menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

| Pengadilan Tinggi

Jayapura.


Page 15

BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jayapura

Tahun 2015

–

2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan

peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jayapurar diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan

nasional

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2015

–

2019, sebagai pedoman dan

pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Jayapura adalah: “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat; 2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri, independen dan bebas dari campur tangan pihak lain; 3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan; 4. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat peradilan; 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;


Page 16

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA Pengadilan Tinggi Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

PENJELASAN

KINERJA 1

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang telah diminutasi dengan perkara yang masuk

b. Posentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

c. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan antara jumlah perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan.

a. Prosentase penurunan upaya hukum:  Banding  Kasasi  Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali 100%.

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3

Peningkatan efektifitas a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi pengelolaan dan PK yang penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B)dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Kepaniteraan

Page 17

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( access to justice)

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Kepaniteraan

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

Majelis Hakim/Panitera

b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat


c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Kepaniteraan/Sekretariatan

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan dan Pan/Sek

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


B. RENCANA KINERJA Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut: NO

SASARAN

INDIKATOR

1


1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

2. Posentase perkara yang diselesaikan

100 %

3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100 %


TARGET

Page 18

2

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Prosentase penurunan upaya hukum:

100 %

a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali 1. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 2. Prosentasde berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. Prosentase perkara

100 %

100 %

prodeo yang diselesaikan.

b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat.

c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan terhadap putusan pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi aatas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.

100%

6

Peningkatan kualitas Pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100 %

Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100 %


Page 19

C. PENETAPAN KINERJA Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Jayapura menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut: NO

SASARAN

INDIKATOR

1



2


TARGET 100%


100%


100%


100%

a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali

3


1. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 2. Prosentasde berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %

4

Peningkatan aksesibilitas

a. Prosentase perkara

100 %


Page 20

masyarakat terhadap peradilan (access to justice)


b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat.

c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5



100%

6



100 %


100 %


Page 21

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tinggi Jayapura telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1. Prosentase sisa 4 perkara yang diselesaikan

4

100

2. Posentase perkara 250 yang diselesaikan

241

97

10

10

100

10

17

105






1. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.


15

12

99

Page 22

2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Peningkatan a. Prosentase perkara 280 prodeo yang aksesibilitas diselesaikan. masyarakat terhadap peradilan (access to b. Prosentase perkara yang dapat justice)

250

95

diselesaikan dengan cara setting plaat.

c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan terhadap putusan pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti

Peningkatan kualitas Prosentase Pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


10

8

99

20

22

101

1

1

100

Page 23

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Jayapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Prosentase perkara yang diterima

220

218

99

2.

Prosentase perkara yang diselesaikan/diputus

250

237

97

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 99%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2014 telah diselesaikan pada tahun 2015. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : Jenis Perkara

Perbandingan sisa perkara 2014

Pidana Perdata

Ket

2015

7 16

4 0

Sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 perkara yang terdiri dari perkara Pidana sebanyak 4 perkara dan perkara Perdata sebanyak 0 (nol) perkara. No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Prosentase jumlah seluruh perkara yang diterima

250

241

98

2.

Prosentase perkara yang diterima yang telah diminutasi

257

245

96


Page 24

Indikator Kinerja Prosentase jumlah seluruh perkara yang diterima yang telah diminutasi yang ditargetkan 100% telah tercapai 96%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2014 telah diselesaikan pada tahun 2015 dan yang belum diselesaikan adalah 4 perkara yang terdiri dari perkara Pidana sebanyak 4 perkara dan perkara Perdata sebanyak 0 (nol) yang diterima pada akhir tahun 2015.

2. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM.

No. 1.

Indikator Kinerja Prosentase penurunan upaya hukum:

Target 10

Realisasi 17

% 103


Indikator Kinerja Prosentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali, Di targetkan artinya jumlah Prosentase berkas perkara TK Pertama yang lengkap untuk disidangkan yang ditargetkan melebihi target yang ditetapkan.


Page 25

3. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

No. 1.

2.

3.

Indikator Kinerja

Target

Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Realisasi

%

35

32

98

0

0

100

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Indikator Kinerja Prosentase

berkas perkara banding, kasasi, PK, yang

disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100% telah tercapai 98% karena perkara yang banding, kasasi, PK, hanya terdapat 32 perkara, yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan sudah tercapai seluruhnya dan tidak ada yang dikembalikan.

4. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE)

No. 1.

Indikator Kinerja Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.


Target 280

Realisasi 250

% 95

Page 26

Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat.

2.

0

0

100

Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

3.


putusan perkara yang telah di selesaikan yang

ditargetkan 100% telah tercapai 95 %, artinya tingkat keberhasilan putusan perkara yang telah di terima masyarakat.

5. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

No. 1.

Indikator Kinerja Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti


Target

Realisasi

%

10

8

99

Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan ditargetkan 100% tidak tercapai, hal ini terjadi karena tahun 2015 pemahaman tentang hukum meningkat.


Page 27

6. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.


22

22

100

2.


1

1

100

Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Kualitas Pengawasan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100 %.

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan Realisasi Keuangan : Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Jayapura dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA dengan total anggaran

sebesar

Rp.14.026.428.000 ,- (empat belas milyar dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Pada DIPA tahun anggaran 2015, memuat biaya untuk 3 (tiga) program kegiatan yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Liannya Mahkamah Agung realisasinya sebesar 73 %. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung realisasinya sebesar 98,41 %. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum realisasinya sebesar 98,84 %. LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 28

Nilai penyerapan rata-rata pada anggaran ini sebesar 91,08%.

REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2015 Kode (1)

Uraian

Pagu (Rp)

(2)

(3)

Realisasi Anggaran (Rp)

%

(4)

(5)

005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

14.026.428.000

8.955.212.887

73

005.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

4.000.000.000

3.867.518.800

98,41

005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

427.957.000

422.656.508

98,84

Dari nilai rata-rata daya serap anggaran program pada halaman sebelumnya bila dibandingkan dengan hasil kinerja masing-masing program lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM No

Nama Program

Daya Serap Anggaran Program (%)

Hasil Capaian Kinerja Program (%)

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

73

91,45

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

98,41

96,41

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

98,84

83,84

Rata-rata seluruh program

91.08

90,57


Page 29

Membaca tabel di atas, terlihat ada korelasi antara dana yang dikeluarkan untuk membiayai program kegiatan dan hasil capaian kinerja, bahkan ada efisiensi biaya pada program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA,

sedangkan kegiatan yang lain berimbang antara biaya yang

dikeluarkan dengan hasil capaian kinerjanya.


Page 30

BAB IV PENUTUP A. Hambatan dan Pemecahannya Dalam melaksanakan tugas pokok maupun rutin masih dijumpai adanya hambatan – hambatan baik teknis maupun non teknis antara lain: 1. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana (staf) dan operator komputer yang siap pakai sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal. 2. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi, terutama hardware dan software. 3. Kualitas pendidikan penjenjangan, pelatihan dan penataran bagi para pegawai / pejabat yang diadakan ternyata masih kurang, sehingga tidak ada tambahan pengetahuan yang berarti. Hal ini mengakibatkan persoalan yang terjadi dilapangan sering kali tidak terjawab. Sebagai contoh dibidang kearsipan umum dan perpustakaan relative sangat jarang, padahal sangat dibutuhkan tenaga yang terampil dibidang tersebut.  Pemecahan Masalah 1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara meningkatkan profesionalisme pegawai. 2. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada menerapkan efisiensi dan skala prioritas dalam menggunakan dana yang tersedia. 3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan menginstruksikan pegawai untuk mempelajari aturan-aturan yang bersumber dari buku/ kepustakaan serta mengadakan kajian-kajian keilmuan. Disamping itu mengadakan studi banding atau mengadakan perbandingan dengan kantor lain. 4. Membagi habis pekerjaan kepada pegawai yang beban kerjanya masih kurang, sehingga pekerjaan tidak tertumpuk pada orangbtertentu saja.


Page 31

B. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2015 merupakan

gambaran

capaian

kinerja

yang

akuntabel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa kendala dan masalah dalam mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015  Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun 2015 adalah : a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. b. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Pengadilan Tinggi Jayapura. c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. d. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. e. Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.


Page 32

C. SARAN - SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : a. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). b. Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.


Page 33

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKjIP TAHUN 2015

1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KERJA TAHUNAN 4. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 5. MATRIK SASARAN STRATEGIS KINERJA 2015-2019


Page 34

STRUKTUR ORGANISASI

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

PANITERA PENGGANTI

PANMUD PIDANA

PANMUD PERDATA


PANMUD HUKUM

KASUB UMUM

KASUB KEUANGAN

KASUB KEPEGAWAIAN

Page 35

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR

PENJELASAN

KINERJA 1


b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang telah diminutasi dengan perkara yang masuk

d. Posentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan antara jumlah perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan.

b. Prosentase penurunan upaya hukum:  Banding  Kasasi  Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali 100%.

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3

Peningkatan efektifitas d. Prosentase berkas yang diajukan kasasi pengelolaan dan PK yang penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap

e. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B)dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Kepaniteraan

Page 36

ke Majelis f. 4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( access to justice)

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Kepaniteraan

d. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan


e. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat


f.

Kepaniteraan/Sekretariatan

Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


6

Meningkatnya kualitas pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti



Page 37

RENCANA KINERJA TAHUNAN NO

SASARAN

INDIKATOR

1



100%


100%


100%


100%

2


3


4


TARGET

d. Banding e. Kasasi f. Peninjauan Kembali 4. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 5. Prosentasde berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 6. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

d. Prosentase perkara

100 %

100 %


e. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat.

f. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 1 hari LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 38

kerja sejak diputus. 5



100%

6



100 %


100 %


Page 39

PENETAPAN KINERJA NO

SASARAN

INDIKATOR

1



2


TARGET 100%


100%


100%


100%

d. Banding e. Kasasi f. Peninjauan Kembali

3


4. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 5. Prosentasde berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 6. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %

4


d. Prosentase perkara

100 %


e. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaat.

f. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 1 hari kerja sejak diputus. LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015

Page 40

5



100%

6



100 %


100 %


Page 41

MATRIK SASARAN STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.


INDIKATOR KINERJA

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2019

a. Persentase sisa 100% 100% 100% 100% 100% perkara yang diselesaikan. 100% 100% 100% 100% 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan. 100% 100% 100% 100% 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang 100% 100% 100% 100% 100% disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. -


Page 42

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang 100% 100% 100% diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara 100% 100% 100% (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 100% 100% 100% maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 100% 100% 100% Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


Page 43

LAKIP Pengadilan Tinggi Jayapura 2015 Page 1

Recommend Documents