LAKIP BPFK JAKARTA _2015 Page 1

LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 1

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan

Akuntabilitas

merupakan garis

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

ini

besar dari rencana kinerja dan pencapaian kinerja Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta selama tahun 2015. Rencana kinerja tahun 2015 merupakan rencana aksi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPFK Jakarta. Laporan

akuntabilitas

kinerja

Balai

berfungsi

sebagai

sarana

mempertanggungjawabkan kinerja BPFK Jakarta kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan DIPA tahun 2015, sehingga

dapat

memberikan

gambaran

umum

tentang

pencapaian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPFK Jakarta untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan. Secara keseluruhan, output dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan dapat ditingkatkan, sedangkan dari aspek keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp23.638.465.774,-

(77,69%)

dari

total

alokasi

Pagu

anggaran

Rp30.427.665.000,-. Pencapaian target dari masing masing indikator kinerja utama BPFK Jakarta antara lain: 1. Prosentase institusi penguji yang merujuk ke BPFK Jakarta, merupakan institusi yang telah mendapat ijin operasional sesuai dengan SK Menkes serta melakukan pelayanan, jumlah institusi yang merujuk dapat dihitung

berdasarkan

keikutsertaan

pada

uji

profisiensi

dan

atau

menggunakan metode kerja BPFK Jakarta dan atau yang dibina oleh BPFK Jakarta, dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 70% capaiannya 100% dari 20 jumlah laboratorium kalibrasi (Institusi penguji).


Page 2

2. Indeks

Kepuasan

Pelanggan

diukur

menggunakan

instrument

pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan disempurnakan oleh BPFK Jakarta untuk kebutuhan pelayanan, Indeks kepuasan terbagi atas : a. Pelanggan Internal adalah semua karyawan BPFK Jakarta yang mendapatkan pelayanan internal dari BPFK Jakarta, dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 75% capaiannya 30 responden (75%). b. Pelanggan Eksternal adalah semua yang menggunakan jasa layanan dari BPFK Jakartameliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan,dll. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 74% capaiannya 74,69% diukur dengan 52 responden dengan hasil indeks kepuasan 14 unsur yang dinilai dengan kriteria baik. 3. Prosentase Rumah Sakit rujukan nasional dan regional yang dilayani adalah jumlah rumah sakit yang diberikan jasa pelayanan pada 9 Propinsi untuk pengujian kalibrasi, proteksi radiasi inspeksi teknis prasarana dan uji kesesuaian sinar x, dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 65% capaiannya 68,30% (Rumah Sakit rujukan nasional dan regional yang dilayani sebanyak 28 faskes). 4. Jumlah Akreditasi adalah banyaknya pengakuan pemerintah (lembaga berwenang : Komite Akreditasi Nasional) terhadap institusi penguji sesuai standar yang digunakan antara lain : SNI 17025, ISO 17020, ISO17043, ISO 9000, dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 1 capaiannya 1 pengajuan akreditasi SNI ISO:IEC 17020 untuk lembaga inspeksi info dari KAN proses Pantek. 5. Terakreditasi ISO 17025 adalah peningkatan jumlah ruang lingkup akreditasi sesuai persyaratan ISO 17025 yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional, dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 28% capaiannya

28%

(35/125)

dari

33

jenis

pelayanan

yang

sudah

terakreditasi.


Page 3

6. Prosentase peserta (Institusi penguji) uji profisiensi adalah institusi penguji fasilitas kesehatan atau laboratorium penguji/kalibrasi alat kesehatan yang mengikuti uji profisensi yang diselenggarakan oleh BPFK Jakarta, target yang ditetapkan pada tahun 2015 70% capaiannya 22 instalasi penguji yaitu 3 BPFK dan 2 Loka. 7. Pelaksanaan

Pengujian

pengujian/kalibrasi

Kalibrasi

alat kesehatan

sesuai

jadwal

adalah

pelayanan

dan prasarana kesehatan yang

dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, target yang ditetapkan pada tahun 2015 70% capaiannya 48,83% (jumlah pelayanan Pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan jadwal sebanyak 247 layanan dari 608 layanan). 8. Penerbitan Sertifikat /LHU (Laporan Hasil Uji) adalah menerbitkan sertifkat/LHU tidak lebih dari 30 hari kerja terhitung mulai dari akhir pekerjaan teknis dan pengambilan data surat perintah kerja yang dikeluarkan

oleh

customer

yang

ditujukan

kepada

BPFK

untuk

melaksanakan pengujian/kaibrasi, target yang ditetapkan pada tahun 2015 82% capaiannya 49,74% (Jumlah penyelesaian sertifikat LHU yang sesuai SPM sebanyak 3075 LHU). 9. Prosentase responden terhadap keluhan pelanggan yang ditindak lanjuti adalah konfirmasi dan atau klarifikasi atas pengaduan dan keluhan pelanggan terhadap pelayanan BPFK dalam waktu tidak lebih dari dari 1 hari kerja, target yang ditetapkan pada tahun 2015 91% capaiannya 100%. 10. Jenis pelayanan kalibrasi adalah pengujian dan atau kalibrasi 125 alat kesehatan, inspeksi teknis prasarana kesehatan (Instalasi listrik medis, instalasi gas medis dan tata udara medis), target yang ditetapkan pada tahun 2015 114 capaiannya 120 pelayanan. 11. Jumlah alat yang diuji dan dikalibrasi adalah capaian jumlah alat kesehatan dan prasarana kesehatan yang dilakukan pengujian/kalibrasi


Page 4

oleh BPFK Jakarta, target yang ditetapkan pada tahun 2015 7600 capaiannya 14.387 (melebihi target). 12. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi E-Planning adalah capaian program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), target yang ditetapkan di tahun 2015 95% capaiannya 77,69% atau sebesar Rp23.639.649.624,- dari pagu sebesar Rp30.427.665.000,-. 13. Jumlah program pemantauan mutu eksternal adalah kegiatan pembinaan terhadap institusi penguji fasilitas kesehatan meliputi uji profisiensi, bimbingan teknis, dokumen system mutu, target yang ditetapkan pada tahun 2015 2 capaiannya 2 (sesuai target). 14. Prosentase temuan audit yang ditindaklanjuti adalah jumlah audit kinerja BPFK Jakarta baik internal maupun eksternal yang ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, target yang ditetapkan pada tahun 2015 100% capaiannya 100% (dari 31 temuan audit internal sudah ditindaklanjuti dan closed). 15. Jumlah SOP yang diperbaiki adalah pedoman /prosedur sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tata kelola BPFK Jakarta yang telah diperbaiki/direvisi, target yang ditetapkan pada tahun 2015 5 capaiannya 5 (ada 7 metode kerja yang diperbaiki). 16. Jumlah MOU/kerjasama yang terlaksana adalah perjanjian kesepakatan antara B{FK Jakarta dengan Rumah Sakit, institusi pendidikan dan lembaga pelatihan kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan kalibrasi, target yang ditetapkan pada tahun 2015 6 MOU capaiannya 13 MOU (melebihi target). 17. Jumlah institusi penguji yang mendapat pembinaan adalah institusi penguji fasilitas kesehatan yang legal sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mendapat pembinaan teknis dari BPFK Jakarta, target yang ditetapkan pada tahun 2015 18 capaiannya 19 (melebihi target).


Page 5

18. Tingkat Penilaian SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dengan nilai 100%, target yang dietapkan pada tahun 2015 100% capaiannya pada semester 2 masih dalam proses pengumpulan. 19. Ketepatan

kalibrasi

alat

ukur

sesuai

jadwal

adalah

prosentase

pelaksanaan rekalibrasi alat ukur laboratorium sesuai dengan program rekalibrasi berkala, target yang ditetapkan pada tahun 2015 82% capaiannya 79% (tidak mencapai target). 20. Tingkat keandalan alat kalibrator adalah kemampuan pengukuran dan kalibrasi peralatan kesehatan yang mampu mendekati nilai sebenarnya, target yang ditetapkan pada tahun 2015 97% capaiannya 98% (melebihi target). 21. Level/prosentase integrasi ICT adalah prosentase teknologi informasi yang

digunakan

untuk

mengolah

data

internal

pelayanan

untuk

menghasilkan informasi yang berkualitas, target yang ditetapkan pada tahun 2015 60% capaiannya 49%. 22. Prosentase peningkatan kompetensi staff adalah banyaknya SDM yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya, target yang ditetapkan pada tahun 2015 60% capaiannya 65 % (melebihi target). 23. Pemenuhan LAKIP adalah pemenuhan capaian kinerja realisasi anggaran serta kesesuaian dokumen anggaran dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, target yang ditetapkan pada tahun 2015 97% capaiannya masih dalam proses penyusunan dan penyelesaian LAKIP. 24. Pendapatan PNBP adalah jumlah pendapatan yang diperoleh BPFK Jakarta dari jasa pelayanan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi sesuai dengan pola tarif PP 21 tahun 2013,target yang ditetapkan pada tahun

2015

sebesar

Rp6.000.000.000,-

capaiannya

sebesar

Rp8.217.344.605,- (136,96%).


Page 6

Dengan demikian, dari uraian tersebut Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Jakarta

merealisasikan

telah

kegiatan

melaksanakan

berikut

program

tugas serta

dan rencana

fungsi aksi

serta dengan

dukungan DIPA tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Page 7

KATA PENGANTAR

Laporan

Akuntabiltas

Kinerja

Pemerintah (LAKIP) adalah bagian

Instansi

dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintah

akuntabel dan transparan. sebagai TAP

MPR

RI

No

:

yang

tindak lanjut

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor

8 tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Nomor : 53 Tahun 2014. Penyusunan

LAKIP

ini

merupakan

salah

satu

bentuk/media

pertanggungjawaban Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja serta sebagai parameter dalam

mengukur

program

dan

pencapaian

kegiatan

BPFK

tingkat

keberhasilan

Jakarta

selama

tahun

kinerja

pelaksana

anggaran

2015.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tupoksi di BPFK Jakarta


Page 8

dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Perlu dijelaskan bahwa penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas kesehatan Jakarta ini telah mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organiasi dan Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan

Peraturan

Menteri

tentang

Kesehatan

No.530/Menkes/Per/IV/2007

Perubahan tanggal,

27

Peraturan April

Menteri

2007

yang

dijabarkan dalam Rencana Strategis, kemudian dirangkum menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang umumnya memuat gambaran secara garis besar tentang pelaksanaan seluruh kegiatan program Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dengan dukungan Angaran DIPA Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif dimana dapat

memberikan

informasi serta mengkomunikasikan hal-hal riil dan obyektif yang pada akhirnya dapat mendukung program kerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan

dan

saran

guna

perbaikan

dalam

kinerja

maupun

dalam

penyusunan laporan ini dimasa mendatang. Demikian, semoga bermanfaat.


Page 9

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR....................................................................................... i RINGKASA EKSEKUTIF.................................................................................. iii DAFTAR ISI.................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG............................................................................... B MAKSUD DAN TUJUAN...................................................................... C TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTURAL ORGANISASI................... D SISTEMATIKA PENULISAN.................................................................. BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA II.1 PERENCANAAN KINERJA.................................................................. II.2 PERJANJIAN KINERJA....................................................................... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI………………………………….................... A.1.

MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI………………………………………………………….

A.2.

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR ..................................... 13 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STARTEGIS ORGANISASI……………………………………………………………………. 13 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA).………………………………….. 13

A.3.

A.4.

A.5.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN …………….. 13 A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA... 13 A.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA …………………………………………………. 13 B REALISASI ANGGARAN.................................................................... 35 BAB IV SIMPULAN LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Pengukuran Kinerja 4. SK Tim Penyusun LAKIP


Page 10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

rangka

pembangunan

good

gavernance,

kebijakan

umum

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input terutama uang seperti yang selama ini dijalankan hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud

sarana,

barang

dan

jasa

pelayanan

kepada

masyarakat.

Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana barang/jasa tersebut sehingga memberi manfaat kepada masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik output maupun outcome. LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 11

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang

governance

dan

telah

dibangun

sekaligus

result

dalam

rangka

oriented

mewujudkan

government

perlu

good terus

dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian kedepan anggaran negara menjadi anggaran berbasis kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan output dan outcome yang diinginkan. Dengan anggaran berbasis kinerja akan dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya, hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectivenes anggaran instansi sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menjalankan amanat UUD 1945 yang merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab dan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

harus

dilakukan.

Salah

satu

faktor

yang

mempengaruhi

peningkatan kualitas sumberdaya tersebut adalah kesehatan. Dengan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan kesehatan yang dikenal dengan paradigma sehat serta kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan maka hal tersebut di atas diharapkan dapat diwujudkan.


Page 12

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan prilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Kementerian Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan

kesehatan

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

bersama

masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya. Untuk mewujudkan keadaan tersebut investasi

sarana,

prasarana

dan

peralatan

kesehatan

telah

banyak

dilakukan, dengan berbagai persyaratan diantaranya persyaratan mutu, keselamatan dan kemanfaatan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagai institusi pemerintah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan dukungan DIPA tahun anggaran 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP BPFK JAKARTA _2015

dan Peraturan Page 13

Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan rangkuman pertanggung jawaban secara tertulis dalam melakukan proses evaluasi kinerja yang memuat keberhasilan maupun

kegagalan

dalam

pencapaian

kinerja

selama

melaksanakan

kegiatan tahun anggaran 2015 yang wajib dipertanggung jawabkan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi, maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan dalam wewenangnya.

Adapun

tujuannya adalah : 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja BPFK Jakarta selama tahun 2015; 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja BPFK Jakarta pada tahun 2015 untuk kemudian diharapkan dapat diperolah masukan dalam rangka memperbaiki kinerja BPFK Jakarta; 3. Untuk

mendorong

penerapan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) di BPFK Jakarta sehingga tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun

2015

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan


Page 14

No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Tugas pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menyelenggarakan fungsi : c. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan; b. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan; c. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi; d. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal; e. Pengukuran luaran radiasi terapi; f. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan; g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan h. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan; i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan; j. Pelaksanaan ketatausahaan. Susunan organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagai berikut : a. BPFK Jakarta Tipe A;


Page 15

b. Subbagian

Tata

ketatausahaan,

Usaha

mempunyai

kepegawaian,

tugas

keuangan,

melakukan

rumah

urusan

tangga

dan

perlengkapan, serta perencanaan; c. Seksi

Pelayanan

Teknis

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi; d. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan,

pengendalian

mutu

dan

pengembangan

teknologi

pengamanan fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan; e. Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, jejaring kerja dan kemitraan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan; f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :


Page 16

D. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta selama tahun 2015, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Dari analisis atas capaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan demikian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2015 disusun sebagai berikut : BAB I . Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issud) yang sedang dihadapi organisasi.. BAB II.


Page 17

Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja. BAB IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta capaian langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN : 1. 2.

Perjanjian Kinerja Lain – lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran strategis Balai LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 18

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta. Dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target

masing-masing

indikator

untuk

mencapai

sasaran

strategis

organisasi. Rencana kerja tahunan di bawah ini merupakan dasar bagi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja aktual. Rencana kerja tahunan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO (1)

SASARAN (2) 1.1

1

Terwujudnya kepuasan stake holder 1.2

2

Terwujudnya rujukan nasional dalam pengamanan fasilitas kesehatan

2.1

2.2 3

Terwujudnya pelayanan prima

3.1 3.2 3.3 4.1

4

Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan

4.2 4.3


INDIKATOR KINERJA (3) Indeks kepuasan pelanggan - Internal - Eksternal Prosenstase respon terhadap keluhan pelanggan yang ditindak lanjuti Prosentase institusi penguji yang merujuk ke BPFK Jakarta Prosentase peserta (institusi penguji) uji profisiensi Pelaksanaan pengujian kalibrasi sesuai jadwal Jumlah akreditasi Terakreditasi ISO 17025 Prosenstase RS rujukan nasional dan regional yang dilayani Jenis pelayanan kalibrasi Jumlah alat yang diuji dan dikalibrasi

TARGET (4)

75 % 74 %

90 % 65 %

70 % 75 % 1 28 % 65 % 114 7600 Page 19

5.1

5

Terwujudnya perbaikan sistem perencanaan dan penjaminan mutu

5.2 5.3 5.4

6

7

Terwujudnya perbaikan alur dan SOP pelayanan dan manajemen Terwujudnya kemitraan strategis dalam transfer teknologi

8

Terwujudnya budaya kinerja

9

Terwujudnya peningkatan keandalan sarana dan prasarana BPFK Jakarta

10 11 12

Terwujudnya sistem ICT terintegrasi Terwujudnya peningkatan kompetensi jumlah SDM Terwujudnya akuntabilitas anggaran

6.1

Penerbitan sertifikat/LHU Kesesuaian perencanaan dengan realisasi eplanning Jumlah program pemantauan mutu eksternal Prosentase temuan audit yang ditindak lanjuti Jumlah SOP yang diperbaiki

7.2

Jumlah MOU kerjasama yang terlaksana Jumlah institusi penguji yang mendapat pembinaan

8.1

Tingkat SKP

7.1

9.1 9.2

Ketepatan kalibrasi alat ukur sesuai jadwal Tingkat keandalan alat kalibrator

10.1 Level integrasi ICT Prosesntase peningkatan kompetensi staf 12.1 Pemenuhan LAKIP 11.1

12.2 Pendapatan PNBP

82 % 95 % 2 100 % 5 6 18 100 % 82 % 97 % 60 % 60 % 97 6,000,000,000

BAB III LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 20

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengkuruan kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : A.1. MEMBANDINGKAN

ANTARA

TARGET

DAN

REALISASI

KINERJA TAHUN INI Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)

Jakarta dalam tahun anggaran 2015 yaitu dari bulan Januari – Desember. Adapun

pengukuran

membandingkan

realisasi

kinerja

yang

dilakukan

capaian

dengan

rencana

adalah

dengan

tingkat

capaian

(target) pada setiap indikator program, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masingmasing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 21

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan program dilingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dijalankan

ke

dalam

masing-masing

kegiatan

didasarkan

pada

pencapaian kinerja yang lebih ke arah “outcome” ataupun “dampak”. Indikator pencapaian sasaran yang berasal dari Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah

kegiatan

pelatihan

dan

peningkatan

keterampilan

pengetahuan SDM yang mendukung pelayanan secara profesional, ramah, independen, bermutu dan akurasi (PRIMA) 2. Jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang Tupoksi kegiatan 3. Terintegrasi sistem informasi manajemen 4. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada Sarpelkes 5. Prosentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. Jumlah Sarpelkes didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) yang dilayani pengujian dan kalibrasi guna mendukung program MDGs.


Page 22

A.2. MEMBANDINGKAN SERTA

ANTARA

CAPAIAN

KINERJA

REALISASI TAHUN

INI

KINERJA DENGAN

TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR Dilihat dari capaian masing-masing indikator, BPFK Jakarta dapat melaksanakan

tugas

utama

yang

menjadi

tanggung

jawab

unit

organisasi. Uraian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya

pelayanan

P/K

Sarana

dan

Prasarana

yang

memenuhi persyaratan standar. Untuk mencapai indikator tersebut, BPFK Jakarta pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa peningkatan SDM dan sosialisasi yaitu :

NO 1 2 3

4

KEGIATAN Jumlah Instalasi yang dilayani Penambahan Layanan P/K sarana dan prasarana Pelatihan Power Quality Merevisi Metode Kerja Inspeksi Listrik Medis untuk keperluan Akreditasi ISO/IEC 17020:2012


KELUARAN (OUTPUT) TARGET REALISASI 5 5 Instalasi Instalasi 0 8 1 Pelayanan

1 Jenis layanan

6 Personil

6 Personil

1 MK

1 MK

% 11 6 10 0 10 0

10 0

Page 23

5

6 7 8

Merevisi Lembar Kerja Inspeksi Listrik Medis untuk keperluan Akreditasi ISO/IEC 17020:2012 Akreditasi 17020:2012 Pelatihan HVAC Lanjutan Pelatihan Audit Internal

1 LK

1 LK 10 0

Terakreditas i

Dalam proses perbaikan temuan

6 Personil

6 Personil

6 Personil

4 Personil

1 10 0 67

Sasaran indikator/kegiatan : sasaran dari indikator ini adalah untuk meningkatkan Jumlah layanan Kondisi yang dicapai : a) Jumlah Instalasi yang dilayani sebanyak 58 Instalasi (116%) dari target sebanyak 50 Instalasi. b) Penambahan layanan pengujian/ kalibrasi sarana dan prasarana sebanyak 1 Jenis layanan (100%) dari target sebanyak 1 jenis layanan. c) Pelatihan Power Qualitylasi yang dilayani inspeksi sebanyak 73 instalasi (243%) dari target sebanyak 30 instalasi.

Permasalahan : LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 24

-

Kurangnya pemahaman Fasyankes terhadap kewajiban pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi persyaratan dan standar.

Usul Pemecahan masalah : -

Melakukan pembinaan dan bimbingan teknik dibidang Sarana dan Prasarana di Fasyankes.

2. Tercapainya pelayanan monitoring radiasi personal secara optimal Untuk mencapai indikator tersebut, BPFK Jakarta pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan – kegiatan berupa :

NO

KEGIATAN

1

Jumlah pekerja radiasi yang dilakukan pemantauan dosisi radiasi

2

Penambahan pelayanan dengan TLD

KELUARAN (OUTPUT) TARGET REALISASI 4300 personal 800 personal

%

3198 personal 74,372 722 personal

90,25

Sasaran indikator/kegiatan : sasaran dari indikator ini adalah untuk meningkatkan pelayanan monitoring radiasi personal secara optimal.


Page 25

Kondisi yang dicapai : 1. Menurunnya jumlah pekerja radiasi yang dilakukan pemantauan dosis radiasi sebanyak 3198 personal (74,372%) dari target sebanyak 4300 personal. 2. Menurunnya pelayanan TLD sebanyak 722 personal (90,25%) dari target sebanyak 800 personal. Permasalahan : 1). Ketersediaan TLD badge sangat terbatas. 2). Adanya kompetitor lain dengan memberikan harga murah Usulan Pemecahan Masalah : Pengadaan

-

TLD

Reader

yang

bisa

memberikan

pelayanan

kompetitif. 3. Tercapainya pelayanan pengukuran paparan radiasi secara optimal Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa : NO 1 2

KEGIATAN Bertambahnya layanan uji kesesuaian Jumlah pesawat sinar-X ray yang diuji kesesuaian


KELUARAN (OUTPUT) TARGET REALISASI Jenis Jenis 1 1 layana layanan n 650 Alat

1231 Alat

% 100 189,38

Page 26

Sasaran

indikator/kegiatan

:

Untuk

meningkatkan

pelayanan

melalui pengukuran paparan radiasi secara optimal.

Kondisi yang dicapai : a) Meningkatnya layanan uji kesesuaian sebanyak 1 jenis layanan (100%) dari target sebanyak 1 jenis layanan. b)

Meningkatnya jumlah pesawat sinar X-ray yang diuji kesesuaian

sebanyak 1231 alat (189,38%) dari target sebnayak 650 alat. Permasalahan : a). Kemampuan Sumber Daya Manusia belum merata. b). Keterbatasan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manuasia. Usulan Pemecahan Masalah : a) Diadakan pelatihan internal. b) Penambahan SDM sesuai kompetensinya. 4. Tercapainya

pelayanan

P/K

alat

kesehatan

yang

optimal

berdasarkan standard dan pedoman yang ada Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2015 telah melakukan :


Page 27

NO 1 2 3

KELUARAN (OUTPUT) TARGET REALISASI

KEGIATAN Jumlah alat kesehatan yang diuji/dikalibrasi Bertambahnya jenis pelayanan P/K Jumlah alat kesehatan yang dilakukan P/K,P/R oleh UPFPFK Palembang

800 alat 3

layanan

500 alat

9500 alat 3

1187,50

layanan

1774 alat

%

100,00 354,80

Sasaran indikator/kegiatan : sasaran dari indikator ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan yang optimal berdasarkan standard dan pedoman.

Kondisi yang dicapai : a) Metode Kerja, Lembar Kerja dan Instruksi Kerja sudah terpenuhi b) Sudah dilakukan uji coba pelayanan

Permasalahan : a) Adanya

permintaan

pelayanan

yang

tidak

terjadwal

untuk

kebutuhan JCI b) Adanya ketidaksiapan RS sesuai dengan jadwal pelayanan


Page 28

c) Meningkatkan sosialisasi mengenai jenis layanan baru kepada Fasyankes. d) Terbatasnya alat ukur/alat kerja Usulan Pemecahan Masalah : 1. Diselenggarakannya MOU pelayanan dengan Fasyankes 2. Peningkatan koordinasi dengan Fasyankes 3. Terselenggaranya tindak lanjut 4. Pengadaan alat ukur/alat kerja 5. Peningkatan Mutu Pelayanan Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa :

NO

1

2

KEGIATAN Menurunnya jumlah keluhan pelanggan terhadap pelayanan Jumlah pelayanan P/K dan P/R di daerah TPK dan bermasalah kesehatan

KELUARAN (OUTPUT) TARGET REALISASI

%

<13 %

26,36 %

21,76 %

24 Fasyankes

34 Fasyankes

141,67%

Sasaran indikator/kegiatan : Sasaran dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan tugas dan fungsi BPFK Jakarta. Keluhan bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti melainkan harus diperhatikan dan dikendalikan dengan baik. Menanggapi keluhan LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 29

sebagai suatu masalah hanya akan menimbulkan rasa ketakutan dan lingkungan yang tidak baik yang tentunya akan mengganggu proses inovasi yang ada, keluhan sebagai sebuah kesempatan adalah hal yang patut dilakukan berarti mencoba untuk mendapatkan reaksi maksimum (feedback) atau umpan balik dari customer. Feedback ini akan digunakan untuk meningkatkan reputasi dan performance, kredibilitas dan kepuasan konsumen. Kondisi yang dicapai : Sasaran dari Indikator ini menargetkan <13% dalam pengukuran keluhan pelanggan mendapatkan hasil 12.76 % dari hasil klarifikasi laboratorium sebagai berikut : a. Keluhan terhadap pelayanan laboratorium kalibrasi sejumlah 32 keluhan dari 327 fasyankes yang dilayani, bila dalam prosentase hasil 9.79%. b. Keluhan

terhadap

pelayanan

laboratorium

pemantauan

dosis

personal sejumlah 18 dari 472 IRM, bila dalam prosentase hasil 3.81%. c. Keluhan terhadap laboratorium Uji kesesuaian sejumlah 32 keluhan dari 392 fasyankes yang dilayani, bila dalam prosentase hasil 8.16%. Dari pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat berpedoman permenpan nomor 16 tahun 2004 kinerja pelayanan BPFK Jakarta mendapat hasil 79,37 dengan predikat Baik Permasalahan : Bila dibandingkan dengan kondisi pencapaian tahun 2013 menarget 15% dengan capaian 20.94%, maka tahun ini ada perubahaan hasil yang signifikan menargetkan <13 % namun hasil yang 12,76%


Page 30

dengan defines metode perhitungan sama dengan tahun 2013 yaitu jumlah keluhan dibagi jumlah fasyankes yang dilayanai dikali 100%. Jumlah keluahan tahun 2013 laboratorium kalibrasi ((86/660)*100)= 13

%,

laboratorium

PDP

((40/1374)*100)=2,9%,

sedangakan

laboratorium UK ((13/260)*100) = 5% Kenaikan keluhan disebabkan karena berkurang faktor pembagi dari masing-masing laboratorium kalibrasi yang semula 660 menjadi 327 fasyankes, laboratorium PDP yang semula 1374 IRM menjadi 472 IRM sedangkan dalam laboratorium uji kesesuaian terjadi kenaikan dari 260 menjadi 392 fasyankes. Usulan Pemecahan Masalah : Peningkatan pelayanan dengan memperpendek waktu pelayanan serta mengoptimalkan sistem jejaring laboratorium kalibrasi. Melatih tenaga teknis lab untuk meningkatkan pengetahuan tentang mutu pelayanan lab termasuk pengetahuan tentang pemantapan mutu dan kualitas pelayanan lab. 6. Peningkatan SDM dan kompetensi Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa :

NO

KELUARAN (OUTPUT)

KEGIATAN

1

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat eksternal

2

Jumlah diklat Internal

TARGET

REALISASI

%

40 Orang

72 Orang

180%

5 Diklat

5 Diklat

100%

Sasaran indikator/kegiatan :


Page 31

Sasaran dari indikator ini adalah meningkatnya kompetensi SDM dalam mendukung pelayanan tugas dan fungsi BPFK Jakarta.

Kondisi yang dicapai : Target pegawai BPFK tahun 2014 yang mengikuti Diklat eksternal sejumlah 40 pegawai, realisasi Diklat eksternal selama Tahun 2014 adalah sebanyak 78 pegawai dari 32 Diklat yang diikuti dengan rincian: Kegiatan Diklat teknis external dari 15 menjadi 13 diklat yang diikuti sebanyak 39 peserta, diklat non teknis external jumlah peserta 40

menjadi

39

peserta.

Kondisi

tersebut

dikarenakan

adanya

undangan mengikuti diklat di kementerian/lembaga/institusi lainnya yang sebelumnya tidak direncanakan dan mendapat penambahan peserta diklat tanpa dipungut biaya tambahan. Permasalahan : 1. Terbatasnya

lembaga

penyelenggara

pelatihan

eksternal

sesuai

kompetensi; 2. Ketidaksesuaian alokasi jadwal pelatihan.

Usulan Pemecahan Masalah : 1. Kerjasama dengan lembaga pendidikan; 2. Sinkronisasi jadwal pelatihan dengan lembaga penyelenggara.


Page 32

Jumlah diklat Internal Sasaran indikator/kegiatan : Target Diklat internal BPFK tahun 2014 adalah 5 Diklat, adapun capaian realisasi Diklat tahun 2014 adalah : 5 Diklat dengan rincian sebagai berikut : jumlah peserta 72 orang terdiri dari: 1. Diklat Electromyograph (EMG) =21 peserta, 2. Diklat Ketidakpastian pada pengukuran = 17 peserta, 3. Diklat QA Bone Donsitometer (BMD) = 13 peserta, 4. Diklat Haemodialisa (HD) = 23 peserta, 5. Diklat Heating Ventelation airconditioning (HVAC) = 8 peserta, secara keseluruhan pencapaian diklat internal tahun 2014 telah mencapai target yang direncanakan. Permasalahan : 1. Terbatasnya narasumber yang kompeten; 2. Ketidaksesuaian alokasi jadwal. Usulan Pemecahan Masalah : 1. Kerjasama dengan lembaga pendidikan; 2. Sinkronisasi jadwal pelatihan dengan lembaga penyelenggara. 7. Tercapainya

pengembangan

teknologi

pengamanan

fasilitas

kesehatan Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa :


Page 33

NO

KELUARAN (OUTPUT)

KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

1

Menambah lingkup akreditasi laboratorium

2 Lingkup

2 Lingkup

100%

2

Akreditasi berdasarkan standar (Assesment Lab. Sarana Prasarana)

1 Standar

1 Standar

100%

3

Pertemuan teknis Lab P/K

3 Laporan

3 Laporan

100%

4

Jumlah metode kerja P/K

4 MK

4 MK

100%

Sasaran indikator/kegiatan : Sasaran dari indikator ini adalah meningkatnya mutu pelayanan laboratorium

pengujian

kalibrasi

dan

inspeksi

sarana

prasarana

kesehatan. Kondisi yang dicapai : 1. Tahun 2014 mengusulkan Penambahan lingkup akreditasi untuk pelayanan

dari

laboratorium

kalibrasi,

yaitu

lingkup

untuk

surveymeter dan dosimeter SNI ISO/IEC 17025 : 2008 Pendaftaraan penambahan ruang lingkup dilakukan pada tanggal 15 Januari 2015 yaitu lingkup untuk surveymeter dan dosimeter 2. Penambahan akreditasi Laboratorium Inspeksi proses penyelesaian dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17020: 2010 dan telah terpenuhi berdasarkan dari hasil audit internal dan audit kecukupan proses permohonan

akreditasi

SNI

ISO/IEC

17020:

2010

dilakukan

pendaftaran ke KAN pada tanggal 6 Januari 2015 untuk pengajuan akreditasi LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 34

Permasalahan : 1. Pendaftaran akreditasi maupun ruang lingkup dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga anggaran tidak terealisasi. 2. Belum mendapatkan jadwal assesment dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Usulan Pemecahan Masalah : 1. Perbaikan sistem perencanaan akreditasi 2. Berkoordinasi yang berkelanjutan dengan Lembaga Akreditasi 8. Terwujudnya Pembinaan Program Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa :


Page 35

NO

KELUARAN (OUTPUT)

KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1

Pelaksanaan Perencanaan dan Anggaran

2

Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan

3

Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

4

Terlaksananya sosialisasi Pelayanan

5 Laporan

5 Laporan

100%

5

Kontrak Pelayanan otomatis

3 Fasyankes

3 Fasyankes

100%

6

Penilaian LAKIP

80 (Baik)

96,75

121%

Sasaran indikator/kegiatan : Sasaran dari indikator ini adalah untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Kondisi yang dicapai : Untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BPFK Jakarta dilakukan kegiatan yang diantaranya adalah : 1. Pelaksanaan Perencanaan dan Anggaran dengan terbitnya DIPA petikan BPFK Jakarta; 2. Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan, dilakukan secara berkala untuk mengetahui

pencapaian


dan

hambatan

dalam

pelaksanaan

Page 36

kegiatan. Out put dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan triwulan I semester I triwulan III dan tahunan; 3. Pelaksanaan

Administrasi

Kepegawaian,

melaksanakan

usulan

kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu sebanyak 8 orang dan fungsional umum sebanyak 11 orang, melaksanakan penilaian fungsional tertentu sebanyak 37 orang, melakukan verifikasi SKP dan rekam kehadiaran secara manual dan elektronik; 4. Terlaksananya sosialisasi Pelayanan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan yang ditargetkan sebanyak 5 kegiatan

telah

terlaksana

sesuai

dengan

yang

direncanakan

(100%), kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari: -

Sosialisasi Pelayanan Personal Dosis Radiasi Menggunakan TLD Badge yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat dengan peserta dari 20 Fasyankes Pemerintah di Jawa Barat;

-

Sosialisasi Pelayanan Personal Dosis Radiasi Menggunakan TLD Badge yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat dengan peserta dari 20 Fasyankes Swasta di Jawa Barat;

-

Sosialisasi Pelayanan Personal Dosis Radiasi Menggunakan TLD Badge yang dilakukan di Jakarta dengan peserta dari 20 Fasyankes Pemerintah di DKI Jakarta;

-

Sosialisasi

pelayanan

Lab.

Sarana

dan

Prasarana

tentang

kelistrikan medis, gas medis dan Heating Ventilating dan air conditioning (HVAC), jumlah undangan diikuti oleh 46 peserta perwakilan RS, terdiri dari :27 peserta dari DKI Jakarta, 7 peserta dari Jawa Barat, 5 peserta dari Jawa Tengah, 5 peserta dari Banten, 1 peserta dari Sumatera Selatan dan 1 peserta dari DI.Yogyakarta. -

Kegiatan

workshop

persiapan

membangun

laboratorium

pengujian/kalibrasi di Rumah Sakit vertikal terdiri dari : 9 RS


Page 37

vertikal DKI 12 peserta, 1 RS Cisarua 1 peserta, 1 RS Bogor 2 peserta, 1 RS Tangerang 1 peserta, 3 RS Bandung 5 peserta, 1 RS Semarang 2 peserta, 1 RS Yogyakarta 1 peserta, 1 RS Magelang 1 peserta, 1 RS Palembang 2 peserta, 1 RS Klaten 1 peserta, 1 RS Surakarta 1 peserta, BUK rujukan 1 peserta. 5. Kontrak Pelayanan otomatis Telah dilakukan Penandatanganan Kontrak Kerjasama Pelayanan Pengujian/Kalibrasi dengan 3 Rumah Sakit yaitu: RSUP Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RSUD Hi Abdul Moeloek Lampung. 6. Penilaian LAKIP Laporan akuntabilitas kinerja disusun setiap awal tahun, dan disampaikan pada eselon 1 selanjutnya dilakukan pertemuan untuk review/penilaian oleh Itjen.

Permasalahan : 1. Revisi anggaran yang berulang-ulang; 2. Adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun; 3. Keterlambatan turunnya revisi DIPA sehingga upaya optimalisasi penyerapan anggaran terkendala oleh alokasi waktu dan sumber daya manusia yang ada; 4. Kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui tender/lelang yang berulang karena gagal; 5. Kurang responnya dari masing- masing unit kerja terkait untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya; 6. Adanya Surat Edaran dari Eselon I untuk dilakukan efisiensi

anggaran sehingga merubah jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan; 7. Kurangnya parsipatif peserta dan kesesuaian jadwal narasumber.


Page 38

Usulan Pemecahan Masalah : 1. Menyusun Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan rencana strategi bisnis yang telah ditetapkan; 2. Menyusun Kerangka Acuan Pelaksanaan Kegiatan; 3. Mengikuti Pertemuan Penelaahan/Review RKAKL dan Penggunaan Bagan Akun Standar sesuai dengan kaidahnya; 4. Meningkatkan koordinasi dengan peserta. 9. Mewujudkan

Pengelolaan

Keuangan

Secara

Independen

dan

Transparan Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa :

NO 1

Realisasi Pendapatan (PNBP)

2

Realisasi Anggaran

3 4

KELUARAN (OUTPUT)

KEGIATAN

Penyelesaian Piutang PNBP Laporan Akuntansi Keuangan Tepat waktu

TARGET

REALISASI

%

100%

119,95%

100%

94,65%

100%

100%

100%

100%

2 Laporan

2 Laporan

100%

Sasaran indikator/kegiatan : Sasaran dari indikator ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara independen dan transparan. Kondisi yang dicapai :


Page 39

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2014 melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.832.183.000.00 dengan hasil yang dicapai sebesar Rp5.796.171.129.00 (119,95%) 2. Realisasi Anggaran BPFK Jakarta pada Januari s/d Desember 2014 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut : a. Anggaran untuk sebesar

belanja pegawai BPFK Jakarta tahun 2014 adalah

Rp4.549.722.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp4.427.374.235,- (97,31%) b. Anggaran untuk belanja barang BPFK Jakarta tahun 2014 adalah sebesar

Rp10.788.946.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp9.903.135.632,- (91,79%) c. Anggaran untuk belanja modal BPFK Jakarta tahun 2014 adalah sebesar

Rp7.000.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp6.813.946.900,- (97,34%) Dengan demikian total realisasi anggaran BPFK Jakarta tahun 2014 sesuai dengan sumber pendanaannya adalah : Pagu Anggaran RM tahun 2014 adalah sebesar Rp18.190.722.000,dan terealisasi sebesar Rp17.125.447.718,- atau (94,14%). Pagu

Anggaran

PNBP

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp4.147.946.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.021.907.332,- atau (96,96%).

3. Penyelesaian piutang PNBP Untuk penyelesaian piutang PNBP per 31 Desember 2013 sudah terselesaikan 100% pada tahun 2014. 4. Laporan akuntansi keuangan tepat waktu Laporan Keuangan tahun 2014 sudah dilakukan berbasis SAI ( Sistem

Akuntansi

Instansi)

yang

memuat

laporan

realisasi

keuangan, dan laporannya disampaikan setiap akhir bulan kepada Eselon I Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI (KPPN Jakarta VII).


Page 40

Permasalahan : 1. Revisi anggaran yang berulang-ulang; 2. Adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun; 3. Keterlambatan turunnya revisi DIPA sehingga upaya optimalisasi penyerapan anggaran terkendala oleh alokasi waktu dan sumber daya manusia yang ada; 4. Kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui tender/lelang yang berulang karena gagal; 5. Kurang responnya dari masing- masing unit kerja terkait untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya; 6. Adanya Surat Edaran dari Eselon I untuk dilakukan efisiensi

anggaran sehingga merubah jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;

Usulan Pemecahan Masalah : 1

Menyusun Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan rencana strategi bisnis yang telah ditetapkan;

2

Menyusun Kerangka Acuan Pelaksanaan Kegiatan;

3. Menyusun Kerangka Acuan Pelaksanaan Kegiatan; 4. Mengikuti Pertemuan Penelaahan/Review RKAKL dan Penggunaan Bagan Akun Standar sesuai dengan kaidahnya; 5. Meningkatkan koordinasi dengan peserta. 10.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai indikator tersebut BPFK Jakarta pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan kegiatan yang dicapai berupa :


Page 41

NO

KELUARAN (OUTPUT)

KEGIATAN

TARGET

REALISASI

%

1

Meningkatnya sarana dan prasarana serta alat

100%

100%

100%

2

Tersedianya bahan habis pakai Lab

90%

100%

111%

Sasaran indikator/kegiatan : Sasaran dari indikator ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi BPFK Jakarta. Kondisi yang dicapai : 1. Pengadaan peralatan sebanyak 50 unit sesuai dengan target yang ditetapkan; 2. Pengadaan 2 unit mobil operasional; 3. Renovasi gedung BPFK Jakarta; 4. Tersedianya bahan habis pakai sesuai dengan perencanaan. Permasalahan : Kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui tender/lelang yang berulang karena gagal. Usulan Pemecahan Masalah : Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan memperhitungkan keuntungan yang wajar. A.3. MEMBANDINGKAN TAHUN

INI

REALISASI

DENGAN


TARGET

KINERJA JANGKA

SAMPAI

DENGAN

MENENGAH

YANG Page 42

TERDAPAT

DALAM

DOKUMEN

PERENCANAAN

STARTEGIS

ORGANISASI

Target No.

KPI1

KPI2

KPI3

KPI4 KPI5

KPI

PIC

Prosentase institusi penguji yg merujuk Kepala ke BPFK Jakarta Indeks kepuasan pelanggan Kasi a. Internal TAOP Kasi b. Eksternal TAOP Prosentase RS Kasi rujukan nasional YANTE dan regional yg K dilayani Kasi Jumlah Akreditasi TAOP Terakreditasi 17025

ISO Kasi Taop

201 5

2016

2017

2018

2019

70%

80%

82%

84%

100 %

75%

79%

81%

85%

87%

74%

78%

80%

82%

85%

65%

70%

75%

80%

85%

1

1

1

1

1

28%

30%

31%

33%

34%

Prosentase peserta (institusi penguji) uji profisiensi Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai Jadwal

Kasi BIMTE K

70%

80%

82%

84%

100 %

Kasi Yantek

70%

75%

80%

85%

90%

KPI8

Penerbitan sertifikat/LHU

Kasi Yantek

82%

84%

86%

88%

90%

KPI9

Prosentase respon terhadap keluhan pelanggan yang ditindak lanjuti

Kasi TAOP

91%

93%

95%

97%

100 %

pelayanan Kasi TAOP

114

117

120

123

125

KPI6 KPI7

KPI10

Jenis kalibrasi


Page 43

Jumlah alat yang Kasi diuji dan dikalibrasi yantek

7600

7700

7800

7900

8000

Kesesuaian Kasuba KPI12 perencanaan dengan g TU realisasi E-Planing

95%

100 %

100 %

100 %

100 %

Kasi TAOP

2

2

2

2

2

Kasi TAOP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

5

5

5

5

6

8

10

12

12

18

18

18

18

18

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ketepatan kalibrasi Kasi KPI19 alat ukur sesuai TAOP jadwal

82%

84%

86%

88%

90%

Tingkat keandalan Kasi alat kalibrator TAOP

97%

98%

98%

98%

100 %

60%

80%

100 %

100 %

100 %

60%

70%

75%

80%

100 %

Kasuba g TU

97

97

97

97,5

97,5

Kasuba g TU

5,8M

6M

6,5M

7M

7,5M

KPI11

Jumlah program KPI13 pemantauan mutu eksternal Prosentase temuan KPI14 audit yaang ditindaklanjuti KPI15

Jumlah SOP diperbaiki

Jumlah KPI16 kerjasama terlaksana Jumlah penguji KPI17 mendapat pembinaan

yang Kasi TAOP

MOU Kasi yang BIMTE K institusi Kasi yang BIMTE K

KPI18 Tingkat SKP

KPI20

KPI21 Level integrasi ICT Prosentasi KPI22 peningkatan kompetensi staff KPI2 3

Pemenuhan LAKIP

KPI24 Pendapatan PNBP


Kasuba g TU

Kasuba g TU Kasi BIMTE K

Page 44

A.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

A.5. ANALISA

PENYEBAB

KEBERHASILAN/KEGAGALAN

PENINGKATAN/PENURUNAN

KINERJA

SERTA

ATAU

ALTERNATIVE

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

A.6. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di BPFK Jakarta Ditjen Bina Upaya Kesehatan sampai 31 Desember 2015 dengan komposisi sebagai berikut : a.1. Menurut Jabatan (1) Struktural Eselon I

:

--

Orang

Eselon II

:

--

Orang

Eselon III

:

1

Orang

Eselon IV

:

4

Orang

(2) Fungsional ATEM

:

25 Orang

(3) Fungsional Radiografer

:

5

(4) Fungsional Fisika Medik

:

11 Orang

(5) Staff

:

46 Orang

(4) Non PNS

:

25 Orang


Orang

Page 45

Jumlah

:

117 Orang

a.2. Menurut Golongan -

Golongan IV

:

1

Orang

-

Golongan III

:

63

Orang

-

Golongan II

:

26

Orang

-

Golongan I

:

2

Orang

Jumlah

:

92

Orang

a.3. Menurut Tingkat Pendidikan

b.

-

S3

:

-

Orang

-

S2

:

3

Orang

-

S1

:

53

Orang

-

D4

:

1

Orang

-

D3

:

24

Orang

-

SLTA

:

7

Orang

-

SLTP

:

2

Orang

-

SD

:

2

Orang

Jumlah

:

92

Orang

a.4. Pegawai yang pensiun

=

-

Orang

a.5. Mutasi tambah pegawai

=

2

Orang

Sarana dan Prasarana Pada tanggal 31 Desember 2015 nilai BMN adalah sebesar Rp56.023.145.900,- , yang terdiri dari nilai BMN Intrakomtabel sebesar

Rp55.997.495.500,-

dan

ekstrakomtabel

sebesar

Rp25.650.400,- . Mutasi BMN posisi 31 Desember 2015 ( Semester II) adalah sebagai berikut : INTRAKONTABLE Posisi awal (1 Januari 2015) LAKIP BPFK JAKARTA _2015

:

46.993.818.194 Page 46

Penambahan

:

9.003.677.306

Pengurangan

:

0

Posisi akhir (31 Desember 2015)

:

55.997.495.500

Posisi awal (1 Januari 2015)

:

25.650.400

Penambahan

:

0

Pengurangan

:

0


:

25.650.400

EKTRAKONTABLE

GABUNGAN INTRAKONTABLE DAN EKTRAKONTABLE Posisi awal (1 Januari 2015)

:

47.019.468.594

Penambahan

:

9.003.677.306

Pengurangan

:

0


:

56.023.145.900

Posisi awal (1 Januari 2015)

:

196.350.400

Penambahan

:

0

Pengurangan

:

0


:

196.350.400

ASET TAK BERWUJUD

PENYUSUTAN Nilai Penyusutan terhadap BMN BPFK Jakarta per 31 Desember 2015 sebagai berikut : BMN Intrakomptabel : Rp27.194.666.970 dan BMN Ekstrakomptabel : Rp24.959.860 sehingga total penyusutan Rp27.219.626.830 LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 47

Nilai Barang Milik Negara BPFK Jakarta adalah Rp24.742.752.146 PENGHAPUSAN : Kegiatan Penghapusan BMN BPFK Jakarta Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 dan 41 (empat puluh satu)

unit

peralatan

dan

mesin

senilai

Rp196.946.000,

sudah

mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan sesuai dengan Nomor surat : KN.02.03/I/0056/2015 tanggal 08 Januari 2015 (Surat terlampir), dan saat ini masih dalam proses persetujuan dari Pengelola Barang (KPKNL Jakarta II).

A.7. ANALISA

PROGRAM/KEGIATAN

KEBERHASILAN

ATAUPUN

YANG

MENUNJANG

KEGAGALAN

PENCAPAIAN

PERNYATAAN KINERJA

B. REALISASI ANGGARAN Balai

Pengamanan

Fasilitas

Kesehatan

(BPFK)

Jakarta

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta 2015 terdiri dari : ANGGARAN NO

PROGRAM

RM

PNBP

TOTAL

/KEGIATAN Program Pembinaan


Page 48

Upaya Kesehatan

1.

Pembinaan Upaya

15.310.845.000,-

5.150.400.000,-

20.461.245.000,-

1.955.000,-

-

1.955.000,-

9.964.465.000,-

-

9.964.465.000,-

Penunjang dan Sarana Kesehatan

2.

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

3.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen. Bina Upaya Kesehatan

Realisasi Belanja Per jenis Belanja adalah sebagai berikut : NO

URAIAN

1 2

Belanja Pegawai Belanja Barang

3

Belanja Modal TOTAL DIPA


PAGU

REALISASI

%

8.636.265.000

4.789.099.285

55,45

11.928.450.000

9.846.873.033

82,55

9.862.950.000

9.003.677.306

91,29

30.427.665.000 23.639.649.624

77,69

Page 49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 14,000,000,000 12,000,000,000

10,000,000,000 8,000,000,000 Anggaran

6,000,000,000

Belanja

4,000,000,000 2,000,000,000 Belanja Pegawai

b.1. Anggaran untuk

sebesar

Belanja Barang

Belanja Modal

belanja pegawai BPFK Jakarta tahun 2015 adalah

Rp8.636.265.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp4.789.099.285,- (55,45%) b.2. Anggaran untuk belanja barang BPFK Jakarta tahun 2015 adalah sebesar

Rp11.928.450.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp9.846.873.033,- (82,55%) b.3. Anggaran untuk belanja modal BPFK Jakarta tahun 2015 adalah sebesar

Rp9.862.950.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp9.003.677.306,- (91,29%) Total realisasi anggaran BPFK Jakarta tahun 2015 sesuai dengan sumber pendanaannya adalah : Pagu Anggaran RM tahun 2015 adalah sebesar Rp25.277.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp19.400.927.197,- atau (76,77%).


Page 50

Pagu Anggaran PNBP

tahun 2015 adalah sebesar Rp5.150.400.000,-

dan terealisasi sebesar Rp4.238.722.427,- atau (82,30%). Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2015 Uraian Pendapatan Jasa I Pendapatan Jasa II

Anggaran

Realisasi

6.000.000.000 -

8.215.996.000 428.891

Penerimaan kembali persekot dari uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain Jumlah


6.000.000.000

% Real Angg. 136,93 -

910.000

-

9.714

-

8.217.344.605

136,96

Page 51

1. Matrik Kinerja BPFK Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

No

(1)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)

2011

Targ et

Capai an

Targ et

Capa ian

Targ et

Capa ian

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

25

23

25

25

1.

Tercapainya pelayanan P/K sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan standard

2.

Tercapainya pelayanan monitoring radiasi personal secara optimal

3.

Tercapainya pelayanan pengukuruan paparan radiasi secara optimal

4.

Tercapainya pelayanan P/K alat kesehatan yang optimal berdasarkan standard dan pedoman yang ada

Meningkatny a jumlah alat kesehatan yang dilayani

alat

Peningkatan Mutu Pelayanan

Menurunnya jumlah keluhan pelanggan dari jumlah order yang dilayani

%

5.

a .


2014

Capa ian

PELAYANAN

Meningkatny a jumlah pekerja radiasi yang melakukan pematauan dosis radiasi Meningkatny a cakupan pelayanan pengukuran paparan radiasi

2013

Targ et

I

Meningkatny a Fasyankes yang dilayani

2012

Satua n

Fasyan kes

20

19

20

25

person al/IRM

7560 Perso nil

7573 Perso nil

7560 Perso nil

8500 perso nil

995 IRM 4900 perso nil

942 IRM 4824 peron il

4300 Perso nil

3198 Perso nil

Jenis layana n

-

-

-

-

-

-

10

10

7000

9104

7500

9114

8.500

7526

7500

9500

18%

39%

17%

15

13.94

13

12,76

14%

Page 52

b .

II

1.

Peningkatan SDM dan Kompetensinya

a .

Tercapainya pengembangan mutu dan kelembagaan serta pengembangan teknologi Faskes

a .

b .

3. III

Fasyan kes

18

18

30

37

30

34

24

34

SDM dan ORGANIASI

b .

2.

Meningkatny a pelayanan P/K dan P/R di Daerah TPK dan bermasalah kesehatan

Terwujudnya pembinaan program

e .

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat eksternal Jumlah Diklat internal Menambah lingkup Akreditasi Laboratoriu m Akreditasi berdasarkan standard (assesment lab. sarana prasarana) meningkatka n nilai LAKIP

orang

16

16

112

98

36

53

40

72

Diklat

7

7

9

9

9

9

5

5

lingkup

2

2

2

2

2

2

2

2

standar d

1

1

1

1

1

1

1

1

A

-

-

-

95,73

-

97.5

80

-

3,383

4,57

3,25

4,529

4.4

4.5

4.8

5.8

10,38 2

8,38

14,48 1

13

22.25

19.97

22.34

21.14

KEUANGAN Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

a . b .

Realisasi Pendapatan (PNBP)

Milyard Rp

Realisasi Anggaran

Milyard Rp


Page 53

Meningkatnya Jumlah Pekerja radiasi yang melakukan pemantauan dosis radiasi TARGET

7560

CAPAIAN

7573 7560

8500

4300 3198 995

942

2011 2012 2013 2014


Page 54

Meningkatnya jumlah alat kesehatan yang dilayani TARGET 9104

9114

CAPAIAN

7500

7526

7000

2011

2012

9500

8,500

2013

6800

2014

Permasalahan : Pada tahun 2014 terjadi penurunan target dari tahun 2013 sebesar 8500 menjadi 6800 di tahun 2014.

Analisa permasalahan Terjadinya penurunan target di tahun 2014, dikarenakan untuk wilayah cakupan DI.Yogyakarta dan Jawa Tengah sudah dapat dilayani LOKA PFK Surakarta, dimana jumlah alat kesehatan yang dilayani oleh BPFK Jakarta pada tahun 2013 sebesar 2000 alat.


Page 55

Meningkatnya pelayanan P/K dan P/R di Daerah TPK dan bermasalah kesehatan TARGET

CAPAIAN

37 34 30

34

30 24

18

18

2011

2012

2013

2014

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat eksternal TARGET

CAPAIAN

112 98

72 53 36

16 16

2011

2012

40

2013 2014


Page 56

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempuyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta dengan cakupan wilayah :

Daftar Cakupan RS dan Puskesmas pada wilayah kerja BPFK Jakarta Tahun 2014

No

Propinsi

Jumlah RS Pemerintah

Jumlah RS Swasta

Total RS

Jumlah Puskesmas

1

DKI Jakarta

86

58

144

340

2

Jawa Barat

141

111

252

1046

3

Jawa Tengah

209

40

249

868

4

D.I Yogyakarta

52

15

67

121

5

Banten

27

47

74

228

6

Lampung

32

14

46

278

7

Sumatera Selatan

37

8

45

306

8

Kalimantan Barat

32

7

39

232

9

Bangka Belitung

11

2

13

58

929

3.477

Total Keseluruhan * Sumber data dari www.buk.depkes.go.id per 2012


Page 57

BAB IV SIMPULAN Pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta tahun 2015 dalam meningkatkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program Pembinaan

Upaya

Kesehatan

sesuai

Rencana

Strategis

Kementerian

Kesehatan Tahun 2016 – 2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengamanan

Fasilitas

mempertanggungjawabkan kegiatan

BPFK

Jakarta.

Kesehatan

Jakarta

tahun

keberhasilan/permasalahan Pencapaian

kinerja

2015

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau permasalahan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi pencapaian kegiatan dan program dari sektor lain. Sementara laporan akuntabilitas kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Jakarta

didasarkan

pada

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta tahun 2015 ditampilkan dan dijelaskan matriks serta capaian kinerja dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019 yang menunjukan adanya kecenderungan peningkatan target dan capaian untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) tahun 2015 – 2019. LAKIP BPFK JAKARTA _2015

Page 58

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain adalah : 1. Perencanaan

(planning)

mempertimbangkan

yang

berbagai

sistematis

aspek

dan

dan

dampak

akurat dari

dengan

pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak terjadi revisi 2. Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai 3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan. 4. Kemampuan

(kualitas

dan

kuantitas)

sumber

daya

manusia

yang

memadai 5. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan 6. Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan 7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait yang terbina dengan baik dan harmonis. Pada

umumnya

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

yang

mendukung

program-program yang ada telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adanya pemotongan (efisiensi) anggaran mengakibatkan revisi DIPA sehingga upaya optimalisasi penyerapan anggaran terkendala oleh alokasi waktu dan sumber daya manusia yang ada, khususnya untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa kendala yang dihadapi adalah adanya revisi volume belanja modal. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2015 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun tahun mendatang. Semoga

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Balai

pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2015 ini dapat


Page 59

bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dimasa yang akan datang.


Page 60


Page 61


Page 62


Page 63


Page 64


Page 65


Page 66


Page 67


Page 68


Page 69

LAKIP BPFK JAKARTA _2015 Page 1

Recommend Documents