KONSEP Dikerjakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Diperiksa oleh Kasubang Peraturan Perundang-undangan Terlebih dahulu: 1. Kasubbag Kepeg dan Organisasi 2. Kabag Kepegawaian dan Umum 3. Kabag Hukum dan Kerjasama 4. Direktur KTD 5. Sesditjen Hubdat
:
: Ely Rusnita : Endy Irawan, SH, MH
: : :
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2345/KP.108/DRJD/2015 TENTANG KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Audit Keselamatan Jalan;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4655);
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara No. 5221);
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara No. 5317);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara 5468);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara 5594);
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014;
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Audit Keselamatan Jalan adalah pemeriksaan terhadap aspek keselamatan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan. 2. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Audit Keselamatan Jalan yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan sesuai kompetensi yang ditetapkan. 3. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi Audit Keselamatan Jalan yang diberikan kepada petugas yang telah lulus uji kompetensi, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Audit Keselamatan Jalan di tingkat provinsi.
6. Auditor Independen adalah orang yang tidak terlibat langsung dengan proyek yang akan dilakukan audit seperti tidak terlibat dalam tahap pra rencana (pre design stage), tahap draf desain (draft engineering design stage), tahap detail desain (detailed engineering design stage), dan tahap percobaan beroperasinya jalan (laik fungsi). 7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Petugas Audit Keselamatan Jalan di tingkat Kabupaten/Kota. 8. Petugas Audit Keselamatan Jalan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau non pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi di bidang audit keselamatan jalan. BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA UJI KOMPETENSI Pasal 2 (1) Untuk menjadi petugas di bidang Audit Keselamatan Jalan wajib mempunyai kompetensi Audit Keselamatan Jalan. (2) Kompetensi Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan kualifikasi Audit Keselamatan Jalan dan lulus uji kompetensi. (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan paling rendah D-III bidang Transportasi/Teknik Sipil/ Planologi; b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. Pasal 3 Pendidikan dan pelatihan Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. pendidikan dan pelatihan Audit Keselamatan Jalan; dan b. pendidikan dan pelatihan penyegaran Audit Keselamatan Jalan. Pasal 4 (1) Pendidikan dan pelatihan Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi Audit Keselamatan Jalan. (2) Pendidikan dan pelatihan penyegaran Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan bagi petugas Audit Keselamatan Jalan yang memiliki kompetensi Audit Keselamatan Jalan dan telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) tahun.
Pasal 5 (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh: a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota untuk peserta dari Kabupaten/Kota; b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi untuk peserta dari provinsi; c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk peserta dari Direktorat Jenderal; d. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk peserta dari lembaga pendidikan dan pelatihan perhubungan; dan e. Orang perseorangan/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain yang melaksanakan audit keselamatan jalan. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan Audit Keselamatan Jalan dengan tembusan Direktur Jenderal. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. ijazah pendidikan terakhir; b. daftar riwayat hidup; c. surat keputusan jabatan terakhir bagi aparatur sipil negara; d. penilaian prestasi kerja terakhir bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan e. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). (4) Format daftar riwayat hidup singkat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 6 (1) Petugas yang lulus pendidikan dan latihan Audit Keselamatan Jalan dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : a. lembaga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan; b. Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota; atau c. Orang perseorangan/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain yang melaksanakan audit keselamatan jalan. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diuji kompetensi. (4) Untuk mengikuti uji kompetensi Audit Keselamatan Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki tanda kelulusan diklat Audit Keselamatan Jalan;
b. bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai petugas Audit Keselamatan Jalan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi; dan c. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). (5) Penetapan pelaksanaan uji kompetensi diberikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak persyaratan usulan uji kompetensi dinyatakan lengkap. Pasal 7 (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Direktur Jenderal membentuk Tim Penguji Kompetensi Audit Keselamatan Jalan untuk menguji. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. (3) Tim penguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. Pasal 8 (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh tim penguji kompetensi. (3) Unsur penilaian kompetensi meliputi unsur-unsur sebagai berikut; a. pemenuhan persyaratan administrasi; b. pengetahuan di bidang Audit Keselamatan Jalan; c. pengalaman di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); d. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Audit Keselamatan Jalan. (4) Hasil penilaian Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil uji kompetensi. Pasal 9 (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) peserta dinyatakan lulus dan tidak lulus. (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan Transportasi Darat. (3) Sertifikat Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Keputusan Kompetensi.
(4) Selain diberikan Keputusan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Tanda Kualifikasi Kompetensi Audit Keselamatan Jalan. (5) Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya. Pasal 10 Sertifikat lulus uji kompetensi Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berisi data mengenai: a. b. c. d. e. f. g.
nama; tempat tanggal lahir; nomor induk pegawai (NIP)/nomor induk kependudukan (NIK); instansi; nomor registrasi Kompetensi Audit Keselamatan Jalan; nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Uji Kompetensi; dan tanda tangan penerbit sertifikat.
Pasal 11 Keputusan kompetensi Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi data mengenai: a. b. c. d. e. f. g.
nama; tempat tanggal lahir; nomor induk pegawai (NIP)/ nomor induk kependudukan (NIK); pendidikan; pangkat/golongan; unit kerja; dan nomor registrasi kompetensi Audit Keselamatan Jalan.
Pasal 12 Tanda Kualifikasi Kompetensi Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan tebal 2 (dua) milimeter. Pasal 13 Petugas yang memiliki Kompetensi Audit Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan mampu dan memahami: a. penilaian dan pengevaluasian Daerah Titik Rawan Kecelakaan (DRK) yang mencakup: 1) spot/titik (black spot); 2) area (black area); 3) rute (black rute); 4) jaringan (black link/network).
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
penilaian dan pengevaluasian jaringan rawan kecelakaan ; penilaian dan pengevaluasian objek pengganggu sisi jalan; penilaian dan pengevaluasian fasilitas perlengkapan jalan; penilaian dan pengevaluasian Penanganan pada zona Pekerjaan Jalan; kebutuhan Harmonisasi Marka, Rambu, Sinyal terhadap fungsi Jalan; penilaian dan prosedur pemeriksaan kecelakaan lalu lintas di jalan; penilaian, prosedur dan melakukan audit laik fungsi jalan; dokumen auditor jalan dan kelengkapannya; dan upaya-upaya peningkatan keselamatan jalan. Pasal 14
(1) Setiap petugas yang memiliki kompetensi Audit Keselamatan Jalan yang sedang menjalankan tugas, wajib mengenakan Tanda Kualifikasi kompetensi Audit Keselamatan Jalan. (2) Tanda Kualifikasi dipasang/dikenakan melaksanakan tugas.
Kompetensi di bagian
Audit kanan
Keselamatan atas pakaian
Jalan pada
wajib waktu
Pasal 15 Berita Acara Hasil Uji Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, Keputusan Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Audit Keselamatan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB III SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16 (1) Petugas yang memiliki kompetensi Audit Keselamatan Jalan dalam melaksanakan tugas bila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat.
Pasal 17 (1) Pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi laporan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Pasal 18 (1) Pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi pembekuan kompetensi paling lama 6 (enam) bulan. (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila petugas dalam melakukan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal 19 (1) Pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Audit Keselamatan Jalan. (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat, dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas; b. melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas Audit Keselamatan Jalan; c. melakukan pelanggaran dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar dari kewajiban yang harus diikuti; dan d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun atau lebih. (3) Petugas yang melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) wajib:
klasifikasi
berat
sebagaimana
a. menyerahkan kembali Keputusan Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Inspektur, dan Tanda Kualifikasi Komptensi Audit Keselamatan Jalan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan b. dilarang untuk diusulkan kembali mendapatkan kompetensi Audit Keselamatan Jalan diseluruh Indonesia.
Pasal 20 (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari: a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Audit Keselamatan Jalan; dan b. laporan dari masyarakat pengguna jasa. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut: a. b. c. d.
waktu dan tempat kejadian; jenis pelanggaran; identitas pelaku (Petugas Audit Keselamatan Jalan); dan identitas pelapor.
(3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses. (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Keselamatan Transportasi Darat; b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; c. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan d. Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi. Pasal 21 (1) Apabila Petugas Audit Keselamatan Jalan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merasa keberatan, dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi. (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi.
BAB IV PENGAWASAN Pasal 22 (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Petugas Audit Keselamatan Jalan, dilakukan pengawasan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Audit Keselamatan Jalan; b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLAJSDP); dan/atau c. Dinas Perhubungan Provinsi; dan d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Audit Keselamatan Jalan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLAJSDP), Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya melaporkan ke Direktorat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan transportasi darat dengan tembusan ke Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktorat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan transportasi darat melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. (5) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 23 Direktorat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan transportasi darat melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Bagi petugas yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebelum keputusan ini ditetapkan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini. (2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
BAB VI PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 12 Juni 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2345/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 Daftar Riwayat Hidup 1. 2. 3. 4. 5.
Nama : Tempat Tanggal Lahir : Agama : Alamat Rumah : Riwayat Pendidikan : No. Tingkatan Nama Sekolah
Jurusan
Tahun Tamat
1. 2. 3. 4. 5. 6. Riwayat Pelatihan/Kursus *) No. Nama Instansi Pelatihan Penyelenggara 1. 2. 3. 4. 5. 7. Riwayat Pekerjaan *) No. Tahun .... s/d Tahun ....
:
:
Kota/Negara Penyelenggaraan
Nama Pekerjaan
Jabatan/ Posisi
Tahun Penyelenggaraan
Tempat/Kota/ Perusahaan
(Nama Tempat), ...... 20.... yang menyatakan Ttd. (Nama)
*)
di isi yang berkaitan dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2345/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 I.
BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI
(KERTAS KOP) BERITA ACARA
UJI KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN Nomor : Pada hari ini, ......... tanggal ......... bulan ........ tahun dua ribu ........, dengan mengambil tempat di Ruang ..........., ..................., telah diadakan Uji Kompetensi Audit Keselamatan Jalan. Penguji dipimpin oleh : ......... (Ketua Tim Uji Kompetesi Audit Keselamatan Jalan Ditjen Perhubungan Darat) Dihadiri oleh : 1. ............... (Wakil Ketua Tim) 2. ................ (Anggota Tim) 3. Peserta Uji Kompetensi Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut: 1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji kompetensi Audit Keselamatan Jalan Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak ..... orang. 2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir. 3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai berikut: (bila ada). 4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut. TIM UJI KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………...
2. 3.
2. …………... 3. …………...
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal ...., Tim Uji Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut : No
1
Nama
2
NIP/ NIK
3
Persyaratan Administrasi (Bobot 40%)
Unsur Kompetensi Pengetahuan Pengalaman Sikap (Bobot 30%) (Bobot 20%) Perilaku (Bobot 10%)
NE
NA
NE
NA
NE
NA
NE
NA
4
5
6
7
8
9
10
11
Nilai Akhir
Kesim pulan
12
13
TIM UJI KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………...
2. 3.
2. …………... 3. …………...
Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi 1. Kolom 1 = berisi nomor urut peserta uji 2. Kolom 2 = berisi nama lengkap peserta uji 3. Kolom 3 = berisi NIP/NIK peserta uji 4. Kolom 4 = berisi nilai evaluasi (NE) dengan ketentuan a. Persyaratan lengkap nilai 100 b. Persyaratan tidak lengkap nilai 0 5. Kolom 5 = berisi nilai akhir (NA) Kolom 4*40% 6. Kolom 6 berisi penilaian pegetahuan dalam bidang Audit Keselamatan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, range nilai 0-100. 7. Kolom 7 = Kolom 6*30% 8. Kolom 8 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, range nilai 0-100. 9. Kolom 9 = Kolom 8*20% 10. Kolom 10 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Audit Keselamatan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, range nilai 0-100. 11. Kolom 11 = Kolom 10*10% 12. Kolom 12 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11 13. Kolom 13 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan : a. Lebih Besar atau sama dengan 65,00 = Lulus b. Lebih Kecil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus
II. SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI
REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Nomor :
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR NIP/NIK INSTANSI NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI
: : : : :
Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi Audit Keselamatan Jalan berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor ..............., Tanggal..........., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan kompetensi Audit Keselamatan Jalan. Jakarta,
Photo Photo
DIREKTUR (direktorat terkait) ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP.
III. KEPUTUSAN KOMPETENSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : TENTANG KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang
:
bahwa Petugas yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kompetensinya dalam Audit Keselamatan Jalan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4655); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara No. 5317); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara 5468); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara 5594); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; Memperhatikan
: 1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Audit Keselamatan Jalan Nomor: ..................tanggal.............; 2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor: ….Tanggal…; dan 3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor: ... Tanggal ... MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN.
PERTAMA
:
Petugas tersebut dibawah ini : 1. Nama 2. Tempat/Tanggal Lahir 3. NIP/NIK 4. Pendidikan 5. Pangkat/Golongan 6. Unit Kerja 7. Nomor Registrasi Kompetensi Audit Keselamatan Jalan
: : : : : : :
Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi, memiliki kompetensi Audit Keselamatan Jalan. KEDUA
:
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
akan
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tanggal
: :
JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NAMA Pangkat/Golongan NIP. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan R.I; 2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 3. Pimpinan Unit Kerja terkait; 4. Yang bersangkutan.
IV. TANDA KUALIFIKASI KOMPETENSI AUDIT KESELAMATAN JALAN.
PENJELASAN Tentang 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
TANDA KUALIFIKASI AUDIT KESELAMATAN JALAN Bintang Segi Lima bermakna bahwa landasan keberadaan dan tujuan dari Auditor Keselamatan Jalan adalah Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bingkai Segi Empat dengan lambang Perhubungan di dalamnya bermakna bahwa kita sebagai aparatur Kementerian Perhubungan berpartisipasi dalam Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Jalan Raya bermakna bahwa langkah yang ditempuh diatur dengan peraturan yang berlaku dan juga menunjukkan moda jalan raya sebagai objek yang di audit. Bara Api yang berjumlah 5 (Lima) bermakna semangat yang berkobar dalam setiap gerak operasional Auditor Keselamatan Jalan yang diilhami 5 (lima) Citra Manusia Perhubungan dan Panca Prasetya Korpri. Pita bertuliskan Auditor bermakna jabatan dan tanggung jawab yang harus kita emban sebagai seorang Auditor. Pita bertuliskan Keselamatan Jalan bermakna tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan keselamatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Warna Putih mempunyai makna kesucian dan ketulusan mencapai tujuan. Warna Kuning Emas mempunyai makna keagungan dan keluhuran cita-cita. Warna Biru mempunyai makna kesetiaan, suasana aman, damai, tenteram, dan sejahtera. Warna Hitam mempunyai makna kesederhanaan dan ketabahan. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2345/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 FORMULIR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS AUDIT KESELAMATAN JALAN Kabupaten / Kota Provinsi Unit Kerja
: : :
I. UMUM 1. Jumlah Pengelola Audit Keselamatan Jalan a. Petugas ASN b. Memiliki Kompetensi Manajemen Audit Keselamatan Jalan c. Tidak memiliki kompetensi
:.........Orang; :……. Orang; :........ Orang.
2. Data Petugas : Nama Petugas
Kompetensi Audit Keselamatan Jalan Ada/tidak
Nomor Registrasi Kompetensi
Pelanggaran
Kelengkapan Saat Berdinas
Ada/tidak
Lengkap/Tidak
II. FASILITAS AUDIT KESELAMATAN JALAN
No.
1. 2. 3.
Jenis Fasilitas
Kondisi Fasilitas Berfungsi
Tidak Berfungsi
Pelaksanaan Keterangan Perawatan/Pemeliharaan
III. TEMUAN LAIN-LAIN 1................................. 2.................................
IV. REKOMENDASI …………….,………………………….. Kepala Direktorat/ Kepala BLLAJSDP/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota……… ttd (Nama Lengkap) Pangkat/Gol NIP
Ditetapkan Tanggal
: :
JAKARTA 12 Juni 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
