Konsep Dikerjakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Diperiksa oleh Kasubag Peraturan Perundang-undangan
: Ely Rusnita : Endy Irawan, SH, MH
Terlebih dahulu: 1. Kasubbag Kepeg dan Organisasi 2. Kabag Kepegawaian dan Umum 3. Kabag Hukum dan Kerjasama 4. Direktur BSTP 5. Sesditjen Hubdat
:
: : :
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2343/KP.108/DRJD/2015 TENTANG KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara 5468); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. 2. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) yang diberikan kepada Petugas yang telah lulus uji kompetensi, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya. 5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya. 6. Petugas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara. BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA UJI KOMPETENSI Pasal 2 (1) Untuk menjadi petugas Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) wajib mempunyai kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System).
(2) Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan kualifikasi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dan lulus uji kompetensi. (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan paling rendah SMA jurusan IPA atau yang sederajat jurusan Elektro/Informatika; b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Pasal 3 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); dan b. pendidikan dan pelatihan penyegaran Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). Pasal 4 (1) Pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). (2) Pendidikan dan pelatihan penyegaran Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan bagi Petugas yang memiliki kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dan telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 5 (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh: a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk peserta dari Kabupaten/Kota; b. Kepala Dinas Provinsi untuk peserta dari provinsi; c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk peserta dari Direktorat Jenderal; dan d. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk peserta dari lembaga pendidikan dan pelatihan perhubungan.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dengan tembusan Direktur Jenderal. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. b. c. d.
ijazah pendidikan terakhir; surat keputusan jabatan terakhir; penilaian prestasi kerja terakhir; dan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah. Pasal 6
(1) Petugas yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : a. Sekretariat Direktorat Jenderal bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Lembaga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diuji kompetensi. (4) Untuk mengikuti uji kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); b. bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai Petugas di bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) setelah dinyatakan lulus uji kompetensi; dan c. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah. (5) Penetapan pelaksanaan uji kompetensi diberikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak persyaratan usulan uji kompetensi dinyatakan lengkap.
Pasal 7 (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Penguji Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) untuk menguji. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. (3) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. Pasal 8 (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh tim penguji kompetensi. (3) Unsur penilaian kompetensi meliputi unsur-unsur sebagai berikut: a. pemenuhan pesyaratan administrasi; b. pengetahuan di bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); c. pengalaman di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan d. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). (4) Hasil penilaian Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil uji kompetensi. Pasal 9 (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) peserta dinyatakan lulus dan tidak lulus. (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). (3) Sertifikat Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan keputusan kompetensi. (4) Selain diberikan Keputusan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). (5) Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya.
Pasal 10 Sertifikat lulus uji kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berisi data mengenai: a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. Nomor Induk Pegawai (NIP); d. instansi; e. nomor registrasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); f. nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Uji Kompetensi; dan g. tanda tangan penerbit sertifikat. Pasal 11 Keputusan kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi data mengenai: a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. Nomor Induk Pegawai (NIP); d. pendidikan; e. pangkat/golongan; f. unit kerja; dan g. nomor registrasi kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). Pasal 12 Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan tebal 2 (dua) milimeter. Pasal 13 Petugas yang memiliki Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan mampu dan memahami: a. perencanaan kebutuhan dan pengelolaan sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi, dalam rangka meningkatkan kinerja persimpangan; b. konsep pengendalian persimpangan; c. pengoperasian Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); d. pengetahuan tentang teknologi dan informasi Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); e. merawat dan memelihara peralatan/komponen Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System);
f. penanganan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); dan g. penyusunan laporan secara komputerisasi. Pasal 14 (1) Setiap petugas yang memiliki kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) yang sedang menjalankan tugas, wajib memakai pakaian dinas dan mengenakan Tanda Kualifikasi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). (2) Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) wajib dipasang/dikenakan di bagian kanan atas pakaian dinas/seragam pada waktu melaksanakan tugas. Pasal 15 Berita Acara Hasil Uji Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, Keputusan Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB III SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16 (1) Petugas yang memiliki Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dalam melaksanakan tugas apabila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. pelanggaran berat; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran ringan. Pasal 17 (1) Klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat, dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
b. melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); c. melakukan pelanggaran dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar dari kewajiban yang harus diikuti; dan d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun atau lebih. (3) Petugas yang melakukan pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyerahkan kembali keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan b. dilarang diusulkan kembali untuk mendapatkan kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) di seluruh Indonesia. Pasal 18 (1) Klasifikasi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi pembekuan kompetensi paling lama 6 (enam) bulan. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila petugas dalam melakukan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal 19 (1) Klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi laporan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Pasal 20 (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari: a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); dan b. laporan dari masyarakat pengguna jasa. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut: a. waktu dan tempat kejadian; b. jenis pelanggaran;
c. identitas pelaku (Petugas Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); dan d. identitas pelapor. (3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses. (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Petugas yang melakukan pelanggaran. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan; c. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan d. Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi. Pasal 21 (1) Apabila Petugas Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merasa keberatan, dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi. (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi. (3) Apabila dalam waktu masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan, dianggap menerima sanksi dan tidak dapat menggunakan sanggah. BAB IV PENGAWASAN Pasal 22 (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Petugas di bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dilakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Sub Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System); b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLAJSDP) untuk pelaksanaan tugas pengawasan bagi Petugas di bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) pada jalan yang menjadi lingkup kewenangan Nasional; c. Dinas Perhubungan Provinsi untuk pelaksanaan tugas pengawasan Petugas di bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) pada jalan yang menjadi lingkup kewenangan Provinsi; dan d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas Pengawasan Petugas di bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) pada jalan yang menjadi lingkup kewenangan Kabupaten/Kota. (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLAJSDP), Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan ke Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) dengan tembusan ke Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. (5) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 23 Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Bagi petugas yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebelum keputusan ini ditetapkan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini. (2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
BAB VI PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 12 Juni 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya - IV/d NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2343/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 I.
Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
(KERTAS KOP) BERITA ACARA UJI KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) Nomor : Pada hari ini, ......... tanggal ......... bulan ........ tahun Dua Ribu ........, dengan mengambil tempat di Ruang ..........., ..................., telah diadakan Uji Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System): Penguji dipimpin oleh : ......... (Ketua Tim Uji Kompetesi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) Ditjen Perhubungan Darat) Dihadiri oleh : 1. ............... (Wakil Ketua Tim) 2. ................ (Anggota Tim) 3. Peserta Uji Kompetensi Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut: 1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak ..... orang. 2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir. 3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai berikut: (bila ada). 4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut. Tim Uji Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1.……………..
2. 3.
2.…………….. 3.……………..
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal ...., Tim Uji Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut : No
Nama
1
2
Nip
3
Persyaratan Administrasi (Bobot 20%)
NE
NA
4
5
Unsur Kompetensi Pengetahuan Pengalaman Sikap (Bobot 50%) (Bobot 20%) Perilaku (Bobot 10%) NE NA NE NA NE NA 6
7
8
9
10
11
Nilai Akhir
Kesim pulan
12
13
Tim Uji Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) NO. 1. 2. 3.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………... 2. …………... 3. …………...
Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kolom 1 = berisi nomor urut peserta uji Kolom 2 = berisi nama lengkap peserta uji Kolom 3 = berisi nip peserta uji Kolom 4 = berisi nilai evaluasi (NE) dengan ketentuan a. Persyaratan lengkap nilai 100 b. Persyaratan tidak lengkap nilai 0 Kolom 5 = berisi nilai akhir (NA) Kolom 4*20% Kolom 6 berisi penilaian pengetahuan dalam bidang Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System), range nilai 0-100. Kolom 7 = Kolom 6*50% Kolom 8 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, range nilai 0-100. Kolom 9 = Kolom 8*20% Kolom 10 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System), range nilai 0-100. Kolom 11 = Kolom 10*10% Kolom 12 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11 Kolom 13 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan : a. Lebih Besar atau sama dengan 65,00 = Lulus b. Lebih Kecil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus
II.
SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Nomor :
SERTIFIKAT
LULUS UJI KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT
LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR NIP INSTANSI NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI
: : : : :
Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor ..............., Tanggal..........., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). Jakarta,
Photo Photo
DIREKTUR (direktorat terkait) ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP.
III.
KEPUTUSAN KOMPETENSI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : TENTANG KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Menimbang
:
bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kompetensinya dalam Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System);
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
Memperhatikan
: 1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) Nomor.................. tanggal..............; 2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor…......Tanggal….…; dan 3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor .......... Tanggal ...... MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM).
KESATU
:
Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP Pendidikan Pangkat/Golongan Unit Kerja Nomor Registrasi Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System)
: : : : : : :
Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi, memiliki kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) pada Unit Kerja yang bersangkutan. KEDUA
:
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
akan
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tanggal
: :
JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan R.I; 2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 3. Pimpinan Unit Kerja terkait; 4. Yang bersangkutan.
IV.
Tanda Kualifikasi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System)
Tampak Depan
Tampak Belakang
PENJELASAN Tentang TANDA KUALIFIKASI PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) 1. Perisai bermakna penjagaan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah perkotaan. 2. Roda Gigi dengan 9 (sembilan) gerigi dengan lambang perhubungan di tengahnya bermakna bahwa transportasi sebagai penggerak roda ekonomi dan kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yaitu nawa cita (sembilan cita-cita). 3. Gedung Bertingkat bermakna bahwa tujuan dari transportasi perkotaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Pita Warna Merah bertuliskan “Transportasi Perkotaan” bermakna semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang transportasi perkotaan. 5. Tulisan “Pengelola ATCS” bermakna tugas dan tanggung jawab sebagai Pengelola sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. 6. Nomor yang berada pada bagian belakang berarti nomor registrasi sesuai dengan nomor sertifikat yang didapatkan setelah lulus dalam uji kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). 7. Warna Kuning Emas mempunyai warna keagungan dan keluhuran cita-cita. 8. Warna Hitam mempunyai makna kesederhanaan, ketabahan, dan ketegasan. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya - IV/d NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2343/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 FORMULIR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) Kabupaten / Kota Provinsi Lokasi
: : :
I. UMUM 1. Jumlah Petugas Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Terkoordinasi (Area Traffic Control System) a. Pegawai ASN b. Memiliki Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) c. Tidak memiliki kompetensi
Isyarat Lalu Lintas : ........Orang : ……..Orang : .........Orang
2. Data Petugas : Nama Petugas
Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) Ada/tidak
Nomor Registrasi Kompetensi
Pelanggaran
Kelengkap an Saat Berdinas
Ada/tidak
Lengkap/ Tidak
II. FASILITAS PENGELOLA SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERKOORDINASI (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) No. 1. 2. 3.
Jenis Fasilitas
Kondisi Fasilitas Tidak Berfungsi Berfungsi
Jumlah
Keterangan
III. TEMUAN LAIN-LAIN 1. ................................ 2. ................................
IV. REKOMENDASI …………….,………………………….. Kasubdit/ Kepala BLLAJSDP/ Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota......... ttd (Nama Lengkap) Pangkat/Gol NIP Jabatan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya - IV/d NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
