KONSEP Dikerjakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama : Ely Rusnita Diperiksa oleh Kasubang Peraturan Perundang-undangan : Endy Irawan, SH, MH Terlebih dahulu: 1. Kasubbag Kepeg dan Organisasi 2. Kabag Kepegawaian dan Umum 3. Kabag Hukum dan Kerjasama 4. Direktur LLAJ
5.
: : :
Sesditjen Hubdat
: :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2342/KP.108/DRJD/2015 TENTANG KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat lulus uji kompetensi adalah surat keterangan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dalam bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. 2. Keputusan Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. 3. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan yang diberikan kepada petugas yang telah lulus uji kompetensi, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat provinsi. 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat Kabupaten/Kota. 7. Petugas Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA UJI KOMPETENSI Pasal 2 (1) Untuk menjadi petugas di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan wajib mempunyai kompetensi manajemen operasional unit pelaksana penimbangan.
(2) Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan kualifikasi manajemen operasional unit pelaksana penimbangan dan lulus uji kompetensi. (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Pasal 3 Pendidikan dan pelatihan manajemen operasional unit pelaksana penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. pendidikan dan pelatihan manajemen operasional unit pelaksana penimbangan; dan b. pendidikan dan pelatihan penyegaran manajemen operasional unit pelaksana penimbangan. Pasal 4 (1) Pendidikan dan pelatihan manajemen operasional unit pelaksana penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi manajemen operasional unit pelaksana penimbangan. (2) Pendidikan dan pelatihan penyegaran manajemen operasional unit pelaksana penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan bagi petugas manajemen operasional unit pelaksana penimbangan yang memiliki kompetensi manajemen operasional unit pelaksana penimbangan dan telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 5 (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh: a. Kepala Dinas Provinsi untuk peserta dari Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk peserta dari Kabupaten/Kota; c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk peserta dari Direktorat Jenderal; dan d. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk peserta lembaga pendidikan dan pelatihan perhubungan. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan manajemen operasional unit pelaksana penimbangan dengan tembusan Direktur Jenderal.
(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. ijazah pendidikan terakhir; b. surat keputusan jabatan terakhir; c. penilaian prestasi kerja terakhir; dan d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah. Pasal 6 (1) Petugas yang lulus pendidikan dan pelatihan manajemen operasional unit pelaksana penimbangan dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : a. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi;
Provinsi
bagi
pegawai
di
Lingkungan
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan c. Kepala Lembaga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan.
Badan
(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diuji kompetensi. (4) Untuk mengikuti uji kompetensi manajemen operasional unit pelaksana penimbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki tanda kelulusan diklat manajemen operasional unit pelaksana penimbangan; b. bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai petugas manajemen operasional unit pelaksana penimbangan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi; dan c. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah. (5) Penetapan pelaksanaan uji kompetensi diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan usulan uji kompetensi dinyatakan lengkap. Pasal 7 (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Direktur Jenderal membentuk Tim Penguji Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan untuk menguji. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. (3) Tim penguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil ketua merangkap anggota; dan c. Anggota.
Pasal 8 (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh tim penguji kompetensi. (3) Unsur penilaian kompetensi meliputi unsur-unsur sebagai berikut; a. pemenuhan persyaratan administrasi; b. pengetahuan di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; c. pengalaman di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; dan d. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. (4) Hasil penilaian Tim Penguji dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi. Pasal 9 (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) peserta dinyatakan lulus dan tidak lulus. (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. (3) Sertifikat Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Keputusan Kompetensi. (4) Selain diberikan Keputusan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peserta diberikan Tanda Kualifikasi Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. (5) Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya. Pasal 10 Sertifikat lulus uji kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berisi data mengenai: a. b. c. d. e.
nama; tempat tanggal lahir; Nomor Induk Pegawai (NIP); instansi; nomor registrasi Kompetensi Manajemen Operasional Penimbangan; f. nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Uji Kompetensi; dan g. tanda tangan penerbit sertifikat.
Unit
Pelaksana
Pasal 11 Keputusan kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi data mengenai: a. nama; b. tempat tanggal lahir; c. Nomor Induk Pegawai (NIP); d. pendidikan; e. pangkat/golongan; f. unit kerja; dan g. nomor registrasi kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. Pasal 12 Tanda Kualifikasi Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan tebal 2 (dua) milimeter. Pasal 13 Petugas yang memiliki Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan mampu dan memahami: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; b. peraturan perundang-undangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); c. peran dan fungsi unit pelaksana penimbangan dalam keselamatan transportasi jalan khususnya terhadap prasarana lalu lintas; d. menjelaskan dan menyusun proses, prosedur pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor; e. untuk menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara peralatan penimbangan kendaraan bermotor; f. spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang wajib melakukan penimbangan; g. penilaian dan pengambilan keputusan terhadap proses dan hasil penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor; h. desain dan layout Unit Pelaksana Penimbangan (UPP); i. pelaporan penimbangan kendaraan bermotor;
Pasal 14 (1) Setiap petugas yang memiliki kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan yang sedang menjalankan tugas, wajib memakai pakaian dinas dan mengenakan Tanda Kualifikasi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. (2) Tanda Kualifikasi Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan wajib dipasang/dikenakan di bagian kanan atas pakaian dinas/seragam pada waktu melaksanakan tugas. Pasal 15 Berita Acara Hasil Uji Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, Keputusan Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB III SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16 (1) Petugas yang memiliki kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan dalam melaksanakan tugas apabila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. pelanggaran berat; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran ringan. Pasal 17 (1) Klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat, dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas; b. melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; c. melakukan pelanggaran dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar dari kewajiban yang harus diikuti; dan d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun atau lebih.
Pasal 18 (1) Klasifikasi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi pembekuan kompetensi paling lama 6 (enam) bulan. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila petugas dalam melakukan tugas tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal 19 (1) Klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi laporan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Pasal 20 (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari: a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Provinsi, yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; dan b. laporan dari masyarakat pengguna jasa. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut: a. waktu dan tempat kejadian; b. jenis pelanggaran yang disertai bukti; c. identitas pelaku (Petugas Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan); dan d. identitas pelapor. (3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses. (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; c. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan d. Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi. Pasal 21 (1) Apabila Petugas Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merasa keberatan, dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi. (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi. BAB IV PENGAWASAN Pasal 22 (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Petugas Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan, dilakukan pengawasan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Sub Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; b. Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLAJSDP); dan/atau d. Dinas Perhubungan Provinsi. (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya melaporkan ke Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan dengan tembusan ke Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. (5) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 23 Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Bagi petugas yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebelum keputusan ini ditetapkan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini. (2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
BAB VI PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 12 Juni 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2342/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 I. BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI (KERTAS KOP) BERITA ACARA UJI KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN Nomor : Pada hari ini, ......... tanggal ......... bulan ........ tahun dua ribu ........, dengan mengambil tempat di Ruang ..........., ..................., telah diadakan Uji Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. Penguji dipimpin oleh : ......... (Ketua Tim Uji Kompetesi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Ditjen Perhubungan Darat) Dihadiri oleh
: 1. ............... (Wakil Ketua Tim) 2................. (Anggota Tim) 3 Peserta Uji Kompetensi
Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut: 1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak ..... orang. 2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir. 3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai berikut: (bila ada). 4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut. Tim Uji Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan NO. NAMA TANDA TANGAN 1.
1. …………...
2. 3.
2. …………... 3. …………...
Lampiran Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal ...., Tim Uji Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut : No
1
Nama
2
Nip
3
Persyaratan Administrasi (Bobot 40%)
Unsur Kompetensi Pengetahuan Pengalaman Sikap (Bobot 30%) (Bobot 20%) Perilaku (Bobot 10%)
NE
NA
NE
NA
NE
NA
NE
NA
4
5
6
7
8
9
10
11
Nilai Akhir
Kesim pulan
12
13
TIM UJI KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN NO. 1. 2. 3.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………... 3. …………...
2. …………...
Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi 1. Kolom 1 = berisi nomor urut peserta uji 2. Kolom 2 = berisi nama lengkap peserta uji 3. Kolom 3 = berisi nip peserta uji 4. Kolom 4 = berisi nilai evaluasi (NE) dengan ketentuan a. Persyaratan lengkap nilai 100 b. Persyaratan tidak lengkap nilai 0 5. Kolom 5 = berisi nilai akhir (NA) Kolom 4*40% 6. Kolom 6 berisi penilaian pegetahuan dalam bidang Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan, range nilai 0-100. 7. Kolom 7 = Kolom 6*30% 8. Kolom 8 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, range nilai 0-100. 9. Kolom 9 = Kolom 8*20% 10. Kolom 10 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan, range nilai 0-100. 11. Kolom 11 = Kolom 10*10% 12. Kolom 12 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11 13. Kolom 13 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan : a. Lebih Besar atau sama dengan 65,00 = Lulus b. Lebih Kecil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus
II.
SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Nomor :
SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR NIP INSTANSI NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI
: : : : :
Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor ..............., Tanggal..........., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. Jakarta,
Photo Photo
DIREKTUR (direktorat terkait) ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP.
II. SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Nomor :
LULUS UJI KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR NIP INSTANSI NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI
: : : : :
Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor ..............., Tanggal..........., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. Jakarta,
DIREKTUR (direktorat terkait)
Photo Photo
ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP.
III. KEPUTUSAN KOMPETENSI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : TENTANG KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kompetensinya dalam Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memperhatikan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
: 1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penimbangan Nomor: .............................tanggal..............; 2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor: ….Tanggal…; dan 3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor: ... Tanggal ...
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN.
PERTAMA
:
Petugas Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP Pendidikan Pangkat/Golongan Unit Kerja Nomor Registrasi Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan
: : : : : : :
Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi, memiliki kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan pada Unit Kerja yang bersangkutan. KEDUA
:
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
akan
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Tanggal
: :
JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan R.I; 2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 3. Pimpinan Unit Kerja terkait; 4. Yang bersangkutan.
IV.
TANDA KUALIFIKASI KOMPETENSI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN
PENJELASAN Tentang TANDA KUALIFIKASI MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN Bagian dan Makna Tanda Kualifikasi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan: 1. Logo Perhubungan melambangkan bahwa Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan dalam melaksanakan tugas, mengedepankan koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan penyelenggaraan Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan. 2. Kendaraan Barang dan Landasan Timbang melambangkan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara mengerti dan sadar akan tugas pokoknya, sebagai aparatur Negara penunjang kesejahteraan rakyat yang menjadi tulang punggung keberhasilan cita-cita bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui 5 (lima) citra manusia Perhubungan. 3. Warna Dasar Merah melambangkan semangat yang tinggi dan prilaku yang tegas dalam pelaksanaan tugas.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2342/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 FORMULIR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS MANAJEMEN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN Kabupaten / Kota Provinsi Nama Manajemen Penimbangan Lokasi
: : : :
I. UMUM 1. Jumlah Pengelola Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Jumlah Pengelola Perlengkapan Jalan a. Pegawai ASN :.........Orang; b. Pegawai PPPK :.........Orang; c. Memiliki Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan :…….. Orang. d. Tidak memiliki kompetensi :........ Orang 2. Data Pengelola : Nama Petugas
Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan
Nomor Registrasi Kompetensi
Ada/tidak
Pelanggaran
Kelengkapan Saat Berdinas
Ada/tidak
Lengkap/Tidak
II. FASILITAS PENIMBANGAN Kondisi Fasilitas Jenis No. Fasilitas Tidak Berfungsi Penimbangan Berfungsi 1. 2. 3.
Pelaksanaan Keterangan Perawatan/Pemeliharaan
III. TEMUAN LAIN-LAIN 1. ................................ 2. ................................ IV. REKOMENDASI …………….,………………………….. Kepala Sub Direktorat/ Kepala BLLAJSDP/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota……… ttd (Nama Lengkap) Pangkat/Gol NIP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
