KONSEP Dikerjakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Diperiksa oleh Kasubang Peraturan Perundang-undangan
: Ely Rusnita : Endy Irawan, SH, MH
Terlebih dahulu:
1. 2. 3. 4. 5.
Kasubbag Kepeg dan Organisasi
:
Kabag Kepegawaian dan Umum
:
Kabag Hukum dan Kerjasama
:
Direktur LLAJ
:
Sesditjen Hubdat
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1295/KP.108/DRJD/2015 TENTANG KOMPETENSI PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN TRANSPORTASI JALAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Menimbang
:
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara 5468); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara 5594);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN TRANSPORTASI JALAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan sesuai kompetensi yang ditetapkan. 2. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan yang diberikan kepada Petugas yang telah lulus uji kompetensi, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan di wilayah Provinsi. 5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan di wilayah Kabupaten/Kota. 6. Petugas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara.
BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA UJI KOMPETENSI Pasal 2 (1) Untuk menjadi petugas Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) wajib mempunyai kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (2) Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan kualifikasi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan lulus uji kompetensi. (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat; b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
Pasal 3 Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. pendidikan dan pelatihan Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan b. pendidikan dan pelatihan penyegaran Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 4 (1) Pendidikan dan pelatihan Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (2) Pendidikan dan pelatihan penyegaran Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan telah melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) tahun.
Pasal 5 (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh: a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk untuk peserta dari Kabupaten/Kota; b. Kepala Dinas Provinsi untuk peserta dari provinsi; c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal; dan d. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk lembaga pendidikan dan pelatihan perhubungan. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tembusan Direktur Jenderal. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. ijazah pendidikan terakhir; b. surat keputusan jabatan terakhir; c. penilaian prestasi kerja terakhir; dan d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna Merah. Pasal 6 (1) Petugas yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : a. Sekretariat Direktorat Jenderal bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Lembaga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk di uji kompetensi. (4) Untuk mengikuti uji kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); b. bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai Petugas di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) setelah dinyatakan lulus uji kompetensi; dan c. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna Merah. (5) Penetapan pelaksanaan uji kompetensi diberikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak persyaratan usulan uji kompetensi dinyatakan lengkap.
Pasal 7 (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Penguji Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk menguji. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. (3) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. Pasal 8 (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh tim penguji kompetensi. (3) Unsur penilaian kompetensi meliputi unsur-unsur sebagai berikut; a. pemenuhan pesyaratan administrasi; b. pengetahuan di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); c. pengalaman di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan d. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (4) Hasil penilaian Tim Penguji bersifat mengikat dan dituangkan dalam berita acara hasil uji kompetensi tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 9 (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) peserta dinyatakan lulus dan tidak lulus. (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Sertifikat Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan keputusan kompetensi. (4) Selain diberikan Keputusan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Tanda Kualifikasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (5) Bagi yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya.
Pasal 10 Sertifikat lulus uji kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berisi data mengenai: a. b. c. d. e.
nama; tempat tanggal lahir; nomor induk pegawai (NIP); instansi; nomor registrasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); f. nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Uji Kompetensi; dan g. tanda tangan penerbit sertifikat.
Pasal 11 Keputusan kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi data mengenai: a. b. c. d. e. f. g.
nama; tempat tanggal lahir; nomor induk pegawai (NIP); pendidikan; pangkat/golongan; unit kerja; dan nomor registrasi kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 12
Tanda Kualifikasi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan tebal 2 (dua) milimeter. Pasal 13 Petugas yang memiliki Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan mempunyai kemampuan : a. merencanakan serangkaian Simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai peraturan yang berlaku; b. mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan bangkitan, distribusi perjalanan , pembebanan lalu lintas serta pemilihan moda angkutan; c. mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
d. mengidentifikasi dan menganalisis perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan ; e. mengidentifikasi dan menganalisis lokasi dan kebutuhan simpul; f. mengidentifikasi dan menganalisis ruang lalu lintas Pasal 14 (1) Setiap petugas yang memiliki kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang sedang menjalankan tugas, wajib memakai pakaian dinas dan mengenakan Tanda Kualifikasi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (2) Tanda Kualifikasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) wajib dipasang/dikenakan di bagian kanan atas pakaian dinas/seragam pada waktu melaksanakan tugas. Pasal 15 Berita Acara Hasil Uji Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, Keputusan Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (4) Lampiran I Peraturan ini BAB III SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16 (1) Petugas yang memiliki kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam melaksanakan tugas bila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. pelanggaran berat; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran ringan. Pasal 17 (1) Pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat, dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
b. melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); c. melakukan pelanggaran dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar dari kewajiban yang harus diikuti; dan d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun atau lebih. (3) Petugas yang melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) wajib:
klasifikasi
berat
sebagaimana
a. menyerahkan kembali keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Inspektur, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan b. dilarang untuk diusulkan kembali mendapatkan kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di seluruh Indonesia. Pasal 18 (1) Pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi pembekuan kompetensi paling lama 6 (enam) bulan. (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila petugas dalam melakukan tugas tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal 19 (1) Pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi laporan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Pasal 20 (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari: a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan b. laporan dari masyarakat pengguna jasa.
(2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut: a. waktu dan tempat kejadian; b. jenis pelanggaran; c. identitas pelaku (Petugas Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)); dan d. identitas pelapor. (3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses. (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Petugas yang melakukan pelanggaran. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. UPT yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan; c. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan d. Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi. Pasal 21 (1) Apabila Petugas Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merasa keberatan, dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi. (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi. BAB IV PENGAWASAN Pasal 22 (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Petugas di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dilakukan pengawasan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Sub Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Terminal; b. Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (BLLAJSDP) untuk pelaksanaan tugas pengawasan bagi Petugas di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada jalan yang menjadi lingkup kewenangan Nasional; c. Dinas Perhubungan Provinsi untuk pelaksanaan tugas pengawasan Petugas di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada jalan yang menjadi lingkup kewenangan Propinsi; d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas Pengawasan Petugas di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada jalan yang menjadi lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota. (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Direktorat yang beranggung jawab di bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), BLLAJSDP, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan ke Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tembusan ke Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. (5) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 23 Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Bagi tenaga ahli yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebelum keputusan ini ditetapkan dapat diajukan untuk mengikuti kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini. (2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini. BAB VI PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 22 April 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Tanggal : I.
Berita Acara Hasil Uji Kompeten
(KERTAS KOP) BERITA ACARA
UJI KOMPETENSI PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Nomor : Pada hari ini, ......... tanggal ......... bulan ........ tahun Dua Ribu ........, dengan mengambil tempat di Ruang ..........., ..................., telah diadakan Uji Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Penguji dipimpin oleh : ......... (Ketua Tim Uji Kompetesi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat) Dihadiri oleh : 1. ............... (Wakil Ketua Tim) 2................. (Anggota Tim) 3 Peserta Uji Kompetensi Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut: 1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak ..... orang. 2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir. 3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai berikut: (bila ada). 4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut. Tim Uji Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………..
2. 3.
2. ………….. 3. …………..
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI Perencanaan Simpul Dan Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal ...., Tim Uji Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut : No
Nama
1
2
Nip
3
Persyaratan Administrasi (Bobot 40%)
Unsur Kompetensi Pengetahuan Pengalaman Sikap (Bobot 30%) (Bobot 20%) Perilaku (Bobot 10%)
NE
NA
NE
NA
NE
NA
NE
NA
4
5
6
7
8
9
10
11
Nilai Akhir
Kesim pulan
12
13
Tim Uji Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………...
2. 3.
2. …………... 3. …………... Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kolom 1 = berisi nomor urut peserta uji Kolom 2 = berisi nama lengkap peserta uji Kolom 3 = berisi nip peserta uji Kolom 4 = berisi nilai evaluasi dengan ketentuan a. Persyaratan lengkap nilai 100 b. Persyaratan tidak lengkap nilai 0 Kolom 5 = Kolom 4*40% Kolom 6 berisi penilaian pegetahuan dalam bidang Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), range nilai 0-100. Kolom 7 = Kolom 6*30% Kolom 8 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, range nilai 0-100. Kolom 9 = Kolom 8*20% Kolom 10 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), range nilai 0-100. Kolom 11 = Kolom 10*10% Kolom 12 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11 Kolom 13 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan : a. Lebih Besar atau sama dengan 65,00 = Lulus b. Lebih Kecil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus
II.
SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI
REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Nomor : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR NIP INSTANSI NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI
: : : : :
Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor ..............., Tanggal..........., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Jakarta,
Photo Photo
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ttd NAMA NIP.
III.
KEPUTUSAN KOMPETENSI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : TENTANG KOMPETENSI PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kompetensinya dalam Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara No. 5317); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara 5468); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara 5594); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
Memperhatikan
: 1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor .............. tanggal ..............; 2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor …. Tanggal ……; 3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor ... Tanggal ... . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).
KESATU
:
Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP Pendidikan Pangkat/Golongan Unit Kerja Nomor Registrasi Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
: : : : : : :
Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi, memiliki kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Unit Kerja yang bersangkutan. KEDUA
:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tanggal
: :
JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd XXXXXXXXXXX Pangkat dan Golongan NIP Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan R.I; 2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 3. Pimpinan Unit Kerja terkait; 4. Yang bersangkutan.
IV.
TANDA KUALIFIKASI KOMPETENSI PERENCANAAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SIMPUL
DAN
PENJELASAN Tentang TANDA KUALIFIKASI PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Makna keseluruhan Lambang. 1. Tali Simpul, merupakan simpul jaringan transportasi yang senantiasa akan selalu terhubung untuk mewujudkan keterpaduan moda transportasi jalan. 2. Lingkaran, melambangkan titik/node transportasi jalan yang mana terdapat bangkitan dan tarikan perjalanan. 3. Garis, Adalah jaringan jalan yang akan menjadi penghubung node/simpul transportasi sehingga tercipta jaringan transportasi jalan yang handal DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Tanggal : FORMULIR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kabupaten / Kota Provinsi Lokasi
: : :
I. UMUM 1. Jumlah Petugas Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): a. Pegawai ASN : ....... Orang; b. Memiliki Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) : ……. Orang; c. Tidak memiliki kompetensi : ....... Orang. 2. Daftar Petugas: Nama Petugas
Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ada/tidak
Nomor Registrasi Kompetensi
Pelanggaran
Kelengkapan Saat Berdinas
Ada/tidak
Lengkap/Tidak
II. FASILITAS PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) No. 1. 2. 3.
Jenis Fasilitas
Kondisi Fasilitas Tidak Berfungsi Berfungsi
Jumlah
Keterangan
III. TEMUAN LAIN-LAIN 1. ................................ 2. ................................ IV. REKOMENDASI …………….,………………………….. Kepala Sub Direktorat/ Kepala BLLAJSDP/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota……… ttd (Nama Lengkap) Pangkat/Gol NIP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
