KONSEP Dikerjakan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Diperiksa oleh Kasubang Peraturan Perundang-undangan
: Ely Rusnita : Endy Irawan, SH, MH
Terlebih dahulu: 1. Kasubbag Kepeg dan Organisasi 2. Kabag Kepegawaian dan Umum 3. Kabag Hukum dan Kerjasama 4. Direktur LLAJ 5. Sesditjen Hubdat
: :
: : :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2344/KP.108/DRJD/2015 TENTANG KOMPETENSI PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL DARAT TENTANG KOMPETENSI PERLENGKAPAN JALAN.
PERHUBUNGAN PENGELOLAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi adalah surat keterangan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dalam bidang Pengelolaan Perlengkapan Jalan. 2. Keputusan Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Pengelolaan Perlengkapan Jalan yang diberikan kepada pengelola yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. 3. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan yang diberikan kepada pengelola yang telah lulus uji kompetensi, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat provinsi. 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat Kabupaten/Kota. 7. Pengelola Perlengkapan Jalan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau pegawai badan usaha di bidang perlengkapan jalan. BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA UJI KOMPETENSI Pasal 2 (1) Untuk menjadi Pengelola Perlengkapan Jalan wajib mempunyai Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan; (2) Kompetensi pengelolaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan kualifikasi pengelolaan perlengkapan jalan dan lulus uji kompetensi.
(3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pendidikan paling rendah D.III; b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Pasal 3 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
Perlengkapan
Jalan
sebagaimana
a. pendidikan dan pelatihan Dasar Pengelolaan Perlengkapan Jalan; dan b. pendidikan dan pelatihan Penyegaran Pengelolaan Perlengkapan Jalan. Pasal 4 (1) Pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. (2) Pendidikan dan pelatihan penyegaran Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan bagi pengelola yang memiliki kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan dan telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 5 (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh: a. b. c. d.
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk peserta dari Kabupaten/Kota; Kepala Dinas Provinsi untuk peserta dari provinsi; Sekretaris Direktorat Jenderal untuk peserta dari Direktorat Jenderal; Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk peserta dari lembaga pendidikan dan pelatihan perhubungan; dan e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain yang menyelenggarakan penyediaan Perlengkapan Jalan; (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Perlengkapan Jalan dengan tembusan Direktur Jenderal. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. ijazah pendidikan terakhir; b. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah; c. surat keputusan jabatan terakhir bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan d. penilaian prestasi kerja terakhir bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Pasal 6 Pengelola yang lulus pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Perlengkapan Jalan dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : a. lembaga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan; b. Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota; atau c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain yang menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk diuji kompetensi. Untuk mengikuti uji kompetensi pengelolaan perlengkapan jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki tanda kelulusan diklat pengelolaan perlengkapan jalan; b. bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai Petugas Pengelola Perlengkapan Jalan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi; dan c. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan berpakaian dinas dengan latar belakang warna merah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan pelaksanaan uji kompetensi diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan usulan uji kompetensi dinyatakan lengkap. Pasal 7
(1) Direktur Jenderal membentuk Tim Perlengkapan Jalan untuk menguji.
Penguji
Kompetensi
Pengelolaan
(2) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 memiliki masa kerja 3 tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. (3) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. Pasal 8 (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh tim penguji kompetensi. (3) Unsur penilaian kompetensi meliputi unsur-unsur sebagai berikut; a. pemenuhan persyaratan administrasi; b. pengetahuan di bidang pengelolaan perlengkapan jalan; c. pengalaman di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan d. pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam pengelolaan perlengkapan jalan. (4) Hasil penilaian Tim Penguji dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi.
Pasal 9 (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) peserta dinyatakan lulus dan tidak lulus. (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang Perlengkapan Jalan. (3) Sertifikat Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Keputusan Kompetensi. (4) Selain diberikan Keputusan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. (5) Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya. Pasal 10 Sertifikat lulus uji kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berisi data mengenai: a. b. c. d. e. f. g.
nama; tempat tanggal lahir; Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK); instansi; nomor registrasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan; nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Uji Kompetensi; dan tanda tangan penerbit sertifikat. Pasal 11
Keputusan Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi data mengenai: a. b. c. d. e. f. g.
nama; tempat tanggal lahir; Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK); pendidikan; pangkat/golongan; unit kerja; dan nomor registrasi kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. Pasal 12
Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter, dan tebal 2 (dua) milimeter.
Pasal 13 Pengelola yang memiliki Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan mampu dan memahami: a. sikap dan perilaku yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; b. peraturan perundang-undangan mengenai Perlengkapan Jalan; c. perencanaan kebutuhan dan pengelolaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jalan; d. konsep pengendalian persimpangan; e. perawatan dan troubleshooting traffic light, penerangan jalan umum, perlistrikan, dan informasi dan teknologi; f. dasar hukum fasilitas perlengkapan jalan; g. karakteristik komponen-komponen arus lalu lintas; h. perhitungan jarak pandang henti, jarak pandang menyiap/mengedip, dan jarak henti; i. perhitungan kecepatan rencana jalan; j. teknik survei, persiapan survei, formulir survei, pelaksanaan survei, dan target data survei; k. karakteristik survei inventarisasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan; l. maksud dan pengertian rambu; m. jenis-jenis dan spesifikasi rambu; n. perencanaan dan pemasangan rambu; o. maksud dan pengertian marka; p. jenis-jenis dan spesifikasi marka; q. perencanaan dan pemasangan marka; r. maksud dan pengertian guardrail; s. jenis-jenis dan spesifikasi guardrail; t. perencanaan dan pemasangan guardrail; u. maksud dan pengertian delineator dan paku jalan; v. jenis-jenis dan spesifikasi delineator dan paku jalan; w. perencanaan dan pemasangan delineator dan paku jalan; x. maksud dan pengertian penerangan jalan umum; y. jenis-jenis dan spesifikasi penerangan jalan umum; dan z. perencanaan dan pemasangan penerangan jalan umum. Pasal 14 (1) Setiap pengelola yang memiliki kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan yang sedang menjalankan tugas, wajib mengenakan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. (2) Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang/dikenakan di bagian kanan atas pakaian dinas/seragam pada waktu melaksanakan tugas. Pasal 15 Berita Acara Hasil Uji Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, Keputusan Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB III SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16 (1) Pengelola yang memiliki Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan dalam melaksanakan tugas bila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. Pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat. Pasal 17 (1) Klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi laporan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Pasal 18 (1) Klasifikasi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi pembekuan kompetensi paling lama 6 (enam) bulan. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila pengelola dalam melakukan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal 19 (1) Klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. (2) Termasuk klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat, dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas; b. melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan jalan; c. melakukan pelanggaran dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar dari kewajiban yang harus diikuti; dan d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun atau lebih. (3) Pengelola yang melakukan klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyerahkan kembali Keputusan Kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Inspektur, dan Tanda Kualifikasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan
b. dilarang untuk diusulkan kembali mendapatkan kompetensi pengelolaan perlengkapan jalan di seluruh Indonesia. Pasal 20 (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari: a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, yang bertanggung jawab di bidang perlengkapan jalan; dan b. laporan dari masyarakat pengguna jasa. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut: a. waktu dan tempat kejadian; b. jenis pelanggaran; c. identitas pelaku (Pengelola Perlengkapan Jalan); dan d. identitas pelapor. (3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses. (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelola yang melakukan pelanggaran. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Perlengkapan Jalan; b. Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; c. Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan d. Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi. Pasal 21 (1) Apabila Pengelola Perlengkapan Jalan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merasa keberatan, dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi. (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi.
BAB IV PENGAWASAN Pasal 22 (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Perlengkapan Jalan dilakukan pengawasan setiap 1 (satu) tahun.
Pengelola
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Sub Direktorat yang Perlengkapan Jalan;
bertanggung
jawab
di
bidang
Pengelolaan
b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLAJSDP) untuk pelaksanaan tugas pengawasan bagi pengelola yang melakukan Pengelolaan perlengkapan jalan di jalan Nasional; c. Dinas Perhubungan Provinsi untuk pelaksanaan tugas pengawasan bagi pengelola yang melakukan Pengelolaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi; dan d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas Pengawasan bagi pengelola yang melakukan pengelolaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/Kota. (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Perlengkapan Jalan, Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (BLLAJSDP), Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan ke Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Perlengkapan Jalan dengan tembusan ke Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Perlengkapan Jalan melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. (5) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 23 Direktorat yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Perlengkapan Jalan melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Bagi petugas yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebelum keputusan ini ditetapkan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini. (2) Tanda kualifikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
BAB VI PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 12 Juni 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2344/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015 I. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
(KERTAS KOP) BERITA ACARA
UJI KOMPETENSI PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN Nomor : Pada hari ini, ......... tanggal ......... bulan ........ tahun dua ribu ........, dengan mengambil tempat di Ruang ..........., ..................., telah diadakan Uji Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. Penguji dipimpin oleh Dihadiri oleh
: …….. (Ketua Tim Uji Kompetesi Pengelolaan Perlengkapan Jalan Ditjen Perhubungan Darat) : 1. ............... (Wakil Ketua Tim) 2. ................ (Anggota Tim) 3. Peserta Uji Kompetensi
Adapun hasil Uji Kompetesi adalah sebagai berikut: 1. Jumlah peserta yang mengikuti Uji kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Daftar Hadir adalah sebanyak ..... orang. 2. Hasil pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagaimana terlampir. 3. Terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Tim menyampaikan catatan sebagai berikut: (bila ada). 4. Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Tim Uji Kompetensi merekomendasikan untuk diterbitkan Penetapan Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut. Tim Uji Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………...
2. 3.
2. …………... 3. …………...
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL UJI KOMPETENSI Pengelolaan Perlengkapan Jalan Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada Hari .... tanggal ...., Tim Uji Kompetensi memutuskan hasil uji kompetensi sebagai berikut : No
1
Nama
2
Nip
3
Persyaratan Administrasi (Bobot 40%)
Unsur Kompetensi Pengetah Pengalama Sikap uan n (Bobot Perilaku (Bobot 20%) (Bobot 10%) 30%)
NE
NA
NE
NA
NE
NA
NE
NA
4
5
6
7
8
9
10
11
Nilai Akh ir
Kesim pulan
12
13
Tim Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal NO. 1.
NAMA
TANDA TANGAN 1. …………...
2. 3.
2. ………….. 3. …………...
Petunjuk Pengisian Formulir Penilaian Uji Kompetensi 1. 2. 3. 4.
Kolom 1 = berisi nomor urut peserta uji Kolom 2 = berisi nama lengkap peserta uji Kolom 3 = berisi nip peserta uji Kolom 4 = berisi nilai evaluasi (NE) dengan ketentuan a. persyaratan lengkap nilai 100 b. persyaratan tidak lengkap nilai 0 5. Kolom 5 = berisi nilai akhir (NA) Kolom 4*40% 6. Kolom 6 berisi penilaian pegetahuan dalam bidang Pengelolaan Perlengkapan Jalan, range nilai 0-100. 7. Kolom 7 = Kolom 6*30% 8. Kolom 8 berisi penilaian atas pengalaman dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, range nilai 0-100. 9. Kolom 9 = Kolom 8*20% 10. Kolom 10 berisi penilaian atas Pemahaman dan sikap perilaku terhadap kode etik pelaksanaan tugas dalam pengelolaan perlengkapan jalan, range nilai 0100. 11. Kolom 11 = Kolom 10*10% 12. Kolom 12 = Penjumlahan kolom 5+7+9+11 13. Kolom 13 berisi kesimpulan atas nilai akhir dengan ketentuan : a. lebih besar atau sama dengan 65,00 = Lulus b. lebih kecil dari Nilai 65,00 = Tidak Lulus
II. SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
REPUBLIK INDONESIA Sertifikat Nomor :
SERTIFIKAT LULUS UJI KOMPETENSI PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR NIP/NIK INSTANSI NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI
: : : : :
Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor..............., Tanggal..........., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan. Jakarta,
DIREKTUR (direktorat terkait)
Photo Photo
ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP.
III. KEPUTUSAN KOMPETENSI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : TENTANG KOMPETENSI PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang
:
bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan kompetensinya dalam Pengelolaan Perlengkapan Jalan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
Memperhatikan
: 1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Perlengkapan Jalan Nomor: .............tanggal..............; 2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor: ….Tanggal…; dan 3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor: ... Tanggal ...
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DARAT TENTANG KOMPETENSI PERLENGKAPAN JALAN.
PERTAMA
:
Pegawai tersebut di bawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP/NIK Pendidikan Pangkat/Golongan Unit Kerja Nomor Registrasi Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan
PERHUBUNGAN PENGELOLAAN
: : : : : : :
Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Perlengkapan Jalan serta Uji Kompetensi, memiliki kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan pada Unit Kerja yang bersangkutan. KEDUA
:
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
akan
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tanggal
: :
JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd NAMA Pangkat/Golongan NIP. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan R.I; 2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 3. Pimpinan Unit Kerja terkait; 4. Yang bersangkutan.
IV. TANDA JALAN
KUALIFIKASI
KOMPETENSI
PENGELOLAAN
PERLENGKAPAN
PENJELASAN Tentang TANDA KUALIFIKASI PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN
Bagian dan Makna Tanda Kualifikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan:
1. Logo Perhubungan melambangkan bahwa Pengelolaan Perlengkapan Jalan dalam melaksanakan tugas, mengedepankan koordinasi dan bersinergi dengan pihakpihak terkait dalam pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Perlengkapan Jalan. 2. Warna Dasar Merah melambangkan semangat yang tinggi dan prilaku yang tegas
dalam pelaksanaan tugas.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2344/KP.108/DRJD/2015 Tanggal : 12 Juni 2015
FORMULIR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN Kabupaten / Kota Provinsi
: :
I. UMUM Jumlah Pengelola Perlengkapan Jalan a. Pegawai ASN b. Pegawai Non ASN c. Memiliki Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan d. Tidak memiliki kompetensi 1. Data pengelola
No
1.
:
Kompetensi Pengelolaan Perlengkapan Jalan Ada/Tidak
:.........Orang; :.........Orang; :…….. Orang :........ Orang
No. Registrasi Kompetensi
Pelanggaran
Ada/Tidak
Kelengkapan Saat Melaksanakan Tugas
Lengkap/Tidak
II. FASILITAS PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN Kondisi Fasilitas Jenis Pelaksanaan No. Fasilitas Keterangan Tidak Perawatan/Pemeliharaan Berfungsi Jalan Berfungsi 1. 2. 3.
III. TEMUAN LAIN-LAIN 1. ................................ 2. ................................ IV. REKOMENDASI …………….,………………………….. Kepala Sub Direktorat/ Kepala BLLAJSDP/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota……… ttd (Nama Lengkap) Pangkat/Gol NIP
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630925 199003 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
BAITUL IHWAN, SH, DESS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650317 199103 1 003
