HUKUM KELUARGA DAN KEWARISAN ADAT Oleh: Fokky Fuad, SH, MH
1
1. HUKUM KELUARGA KETURUNAN KETUNGGALAN LELUHUR
ADA HUBUNGAN DARAH ORANG SATU DENGAN YANG LAIN KETURUNAN MERUPAKAN UNSUR MUTLAK BAGI CLAN, KERABAT PENERUS GENERASI MENGHINDARI KEPUNAHAN
2
Individu sebagai keturunan anggota keluarga mempunyai { 1. 2.
Hak: Menggunakan nama keluarga Menggunakan & berhak atas bagian kekayaan keluarga
{ 1. 2. 3.
Kewajiban: Saling memelihara Saling membantu Saling mewakili dalam <mewakili> melakukan perbuatan dengan pihak ketiga
3
SIFAT KETURUNAN: 1.
Bersifat lurus A
B
C A C1
C2
D D1
E D2
4
SIFAT KETURUNAN: 2.
Bersifat menyimpang/bercabang A
C1
B
C
D
C2
D1
E
E1
E2
E3
5
TINGKATAN / DERAJAD KETURUNAN RAJA
KAKEK
BAPAK --------
KETURUNAN I
PUTRA MAHKOTA
ANAK
--------
KETURUNAN II
CUCU RAJA
CUCU
--------
KETURUNAN III
DST.
DALAM LINGKUNGAN KERAJAAN KEDEKATAN KETURUNAN DNG. PIHAK RAJA BERDAMPAKPADA KEDUDUKAN SESEORANG DALAM MASYARAKAT. CONTOH: GELAR KEBANGSAWANAN SELALU DILIHAT DARI GARIS KETURUNAN 6
GARIS KETURUNAN: 1.KETURUNAN
GARIS BAPAK (PATRILINEAL)
hub. darah dilihat dari garis pihak laki-laki. Contoh: Batak, Bali 2.
KETURUNAN GARIS IBU (MATRILINEAL) hub. darah dilihat dari garis pihak perempuan. Contoh: Minangkabau
KEDUA HAL DI ATAS DISEBUT UNILATERAL hub. darah dilihat dari 1 pihak saja
7
Prof. Djojodiguno: Di Indonesia tidak ada satu satu suku pun yg mengakui hanya keturunan dari satu pihak saja (secara mutlak)
Contoh: { Di daerah Minangkabau (matrilineal) terbukti terdapat larangan untuk menikah antara 2 orang saudara sebapak berlainan ibu. { Di Tapanuli (patrilineal) adanya pengakuan garis keturunan pihak ibu meskipun bernama berlainan. 8
GARIS KETURUNAN: 3.
Garis keturunan dua belah pihak (bilateral) Contoh: Jawa and Sunda
9
FAKTOR KETURUNAN MEMBAWA KONSEKUENSI LOGIS PADA: 1.
2.
Perkawinan: adanya hub. Keluarga yang merupakan larangan untuk menikah Kewarisan: hub. Keluarga merupakan dasar pembagian harta waris
10
HUBUNGAN ANAK DAN ORANGTUANYA: Bukan semata-mata hubungan yang bersifat materiil dan biologis, tetapi bersifat magis-religius terdapat ritual/upacara data yang penyelenggaraannya berurutan mengikuti pertumbuhan fisik anak TUJUAN: 1. Melindungi anak dan ibu dari segala marabahaya 2. Agar anak dapat menjelma menjadi seorang yang dapat memenuhi harapan orangtuanya 11
CONTOH: 1.
UPACARA TINGKEB PADA MASYARAKAT JAWASUNDA Upacara pada saat anak masih berada dalam kandungan: bulan ke-3, ke-7
2.
UPACARA PENANANAM ARI-ARI BAYI PADA SAAT BAYI LAHIR UPACARA PUPUTAN DILAKSANAKAN KETIKA TALI PUSAR BAYI PUTUS UPACARA INJAK TANAH DILAKSANAKAN KETIKA ANAK MULAI BISA BERJALAN UPACARA CUKUR DILAKAKSANAKAN KETIKA BAYI BERUSIA 40 HARI
3. 4. 5.
12
HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANGTUA DAPAT BERSIFAT: 1.
NORMAL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG SAH
2.
ABNORMAL
SI IBU DAN ANAK YANG DILAHIRKANNYA DAPAT DIUSIR KARENA MEMBAWA AIB BAGI MASYARAKATNYA
A) ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
13
A) ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
UPAYA I: Pihak laki-laki/si bapak wajib menikahi si wanita yang telah dihamilinya Contoh: • Di Bali dan Sumatera Selatan: jika si laki-laki tidak mengawini maka ia dapat dijatuhi hukuman • Di Minahasa, Ambon, Timor kedudukan anak dan ibu dalam perkawinan normal (adat baku piara) UPAYA II: Mengawinkan si wanita dengan laki-laki lain jika si laki-laki tidak diketahui keberadaannya UPAYA III: Wanita tersebut membayar denda adat laki-laki 14
B) ANAK LAHIR KARENA HUBUNGAN ZINA SEORANG IBU MELAHIRKAN ANAK DARI HUBUNGAN ZINA DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN SUAMINYA MENURUT HUKUM ADAT: SUAMI MENJADI BAPAK SI ANAK, KECUALI JIKA SUAMI BISA MEMBUKTIKAN BAHWA IA BUKAN BAPAK DARI ANAK YANG DILAHIRKAN TSBT.!
15
C) ANAK LAHIR SETELAH PERCERAIAN ANAK TETAP MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN SI BAPAK, JIKA ANAK TERSEBUT TERBUKTI MERUPAKAN ANAK BIOLOGIS SI BAPAK MENURUT HUKUM ADAT JAWA: BIAYA HIDUP SI ANAK MENJADI TANGGUNG JAWAB BAIK BAPAK MAUPUN SI IBU • BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TTGL. 0309-1958 NO. 216/K/SIP/1958: “APABILA SALAH SATU DARI ORANGTUANYA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN, IA DAPAT DITUNTUT MENGENAI BIAYA SAMPAI SI ANAK DEWASA” 16
II. HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN TIDAK SAJA MENYANGKUT HUBUNGAN CALON CALON MEMPELAI SEMATA, TETAPI KELUARGA BESAR MASING-MASING PIHAK
BAHKAN MENYANGKUT ARWAH LELUHUR UNTUK DIMINTAKAN RESTU BERSIFAT MAGIS CONTOH: ADANYA UPACARA ADAT MENENTUKAN HARI BAIK PERKAWINAN
UNTUK
17
TUJUAN PERKAWINAN MENURUT PROF. HAZAIRIN:
1. 2.
MENJAMIN KETENANGAN (‘KO`ELTE’) MENJAMIN KEBAHAGIAAN (‘WELVAART’)MENJAMIN KESUBURAN (‘VRUCHTBAARHEID’)
18
TUJUAN PERKAWINAN MENURUT VAN GENNEP (SOSIOLOG PERANCIS): ADANYA UPACARA PERALIHAN DALAM PERKAWINAN YANG MELAMBANGKAN PERALIHAN/PERUBAHAN STATUS YANG TADINYA HIDUP TERPISAH SETELAH MELALUI UPACARA RITUAL MENJADI HIDUP BERSATU SEBAGAI SUAMI-ISTERI UPACARA PERALIHAN (RITES DE PASSAGE) TERDIRI ATAS: A. UPACARA PERPISAHAN DARI STATUS SEMULA (RITES DE SEPARATION) B. UPACARA PERJALANAN KE STATUS YANG BARU (RITES DE MARGE) C. UPACARA PENERIMAAN DALAM STATUS YANG BARU (RITES DE AGGREGATION) 19
TUJUAN PERKAWINAN MENURUT PROF. DJOJODIGUNO: PERKAWINAN BUKANLAH SUATU HUBUNGAN PERJANJIAN – KONTRAK TETAPI MERUPAKAN SUATU PAGUYUBAN
20
PERTUNANGAN DILAKSANAKAN MENDAHULUI ADANYA SEBUAH PERKAWINAN TUJUAN: 1. INGIN MENJAMIN DIKEHENDAKI DAPAT WAKTU DEKAT
PERKAWINAN DILANGSUNGKAN
YANG DALAM
2. MEMBATASI PERGAULAN YANG SANGAT BEBAS 3. MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI KEDUA BELAH PIHAK UNTUK LEBIH SALING MENGENAL PERTUNANGAN BARU MENGIKAT APABILA PIHAK LAKILAKI MEMBERI TANDA PENGIKAT (PENINGSET, PANYANCANG, PAWEWEH) 21
PERKAWINAN TANPA LAMARAN TUJUAN: MEMBEBASKAN DIRI DARI BERBAGAI KEWAJIBAN YANG MENYERTAI PERKAWINAN - MENGHINDARI TENTANGAN DARI PIHAK ORANGTUA & KELUARGA
CONTOH: KAWIN LARI
22
PEMBATALAN PERTUNANGAN DAPAT DILAKUKAN DALAM HAL-HAL SBB.:
1. MENJADI KEHENDAK KEDUA BELAH PIHAK SETELAH PERTUNANGAN BERLANGSUNG DALAM BEBERAPA WAKTU LAMANYA 2. JIKA SALAH SATU PIHAK TIDAK MEMENUHI JANJINYA, AKIBAT: BAGI PIHAK YANG MELANGGAR JANJI WAJIB MENGEMBALIKAT TANDA IKAT
23
Contoh-contoh Kawin Lari: A) LAMPUNG: SI WANITA DAN PRIA MELARIKAN DIRI DENGAN MENINGGALKAN SURAT, BARANG ATAU UANG DI RUMAH SI CALON MEMPELAI WANITA. PASANGAN TERSEBUT KEMUDIAN MENCARI PERLINDUNGAN DI RUMAH TETUA ADAT. B) KALIMANTAN: LAKI-LAKI YANG MELARIKAN WANITA YANG TERIKAT PERTUNANGAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN WAJIB MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PIHAK KELUARGA WANITA DAN LAKI-LAKI TUNANGAN SI WANITA TSBT. C) LOMBOK: ADAT ‘MERARIQ’
24
SISTEM PERKAWINAN A) SISTEM ENDOGAMI SESEORANG HANYA DIPERBOLEHKAN KAWIN DENGAN SEORANG DARI SUKUNYA SENDIRI. CONTOH: TORAJA SISTEM INI AKAN LENYAP JIKA HUBUNGAN DAERAH ITU DENGAN DAERAH LAINNYA SEMAKIN MUDAH B) SISTEM EXOGAMI SEORANG DIHARUSKAN KAWIN DENGAN ORANG DI LUAR SUKU/CLAN/KERABAT/MARGANYA. CONTOH: TAPANULI C) SISTEM ELEUTHEORGAMI LARANGAN KAWIN KARENA ADANYA HUB.DARAH SPT.: IBU, NENEK, CUCU, DLL. SISTEM INI PALING BANYAK PENGIKUT DI INDONESIA
25
PERKAWINAN ANAK-ANAK TUJUAN: SEGERA MEREALISASI IKATAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANTARA KERABAT LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG TELAH LAMA MEREKA IDAMKAN DISEBUT PULA KAWIN GANTUNG
ANAK-ANAK YANG BELUM DEWASA DIJODOHKANDIKAWINKAN, TETAPI HUBUNGAN SUAMI ISTERI HANYA DIBOLEHKAN KETIKA TELAH DEWASA
26
PERCERAIAN SANGAT DIHINDARI DI KALANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAB-SEBAB DIPERBOLEHKANNYA PERCERAIAN: 1. ISTERI MELAKUKAN ZINA 2. KEMANDULAN ISTERI 3. SUAMI MENGALAMI IMPOTENSI 4. SUAMI MENINGGALKAN ISTERI SANGAT LAMA 5. ISTERI BERKELAKUAN TIDAK SOPAN/PANTAS 6. KEINGINAN BERSAMA DARI KEDUA PIHAK KETIDAKCOCOKAN 27
III. HUKUM HARTA PERKAWINAN PENGGOLONGAN HARTA PERKAWINAN: 1. BARANG/HARGA YANG DIPEROLEH SECARA WARISAN/HIBAH (HARTA ASAL, GAWAN, PUSAKA) BARANG-BARANG TERSEBUTTETAP MENJADI MILIK MASING-MASING PIHAK (SUAMI/ISTERI) APABILA PENERIMA HARTA TERSEBUT MENINGGAL DAN TIDAK MEMILIKI ANAK, HARTA TERSEBUT KEMBALI KEPADA KELUARGA ASAL DARI PENERIMA HARTA. JIKA ADA ANAK, HARTA JATUH KE ANAK DST. BARANG PUSAKA (MINANGKABAU) TIDAK DAPAT DIWARISKAN TETAPI HANYA DAPAT DIPAKAI OLEH PARA AHLI WARIS, DIKELOLA BERSAMA 28
III. HUKUM HARTA PERKAWINAN 2. BARANG/HARTA YANG DIPEROLEH ATAS USAHA SENDIRI DIMUNGKINKAN BAGI SUAMI-ISTERI UNTUK MEMILIKI BARANG/HARTA TSB. SENDIRI ATAS USAHANYA SENDIRI PADA UMUMNYA JATUH KE DALAM HARTA PERKAWINAN YANG MENJADI MILIK BERSAMA SUAMIISTERI PEMISAHAN/PENGGUNAAN HARTA SECARA INDIVIDUAL INI TERJADI KARENA KUATNYA IKATAN KERABAT, KLAN JIKA IKATAN KELUARGA SOMAH/INTI (BAPAK, IBU, ANAK-ANAK) LEIBH KUAT, MAKA HARTA MENJADI MILIK BERSAMA SUAMI-ISTERI 29
III. HUKUM HARTA PERKAWINAN 3. BARANG/HARTA YANG DIPEROLEH OLEH SUAMIISTERI BERSAMA SEBAGAI HARTA BERSAMA MERUPAKAN GEJALA UMUM PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TGL. 7 NOPEMBER 1956: “SEMUA HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA BERJALANNYA PERKAWINAN TERMASUK GONOGINI BIARPUN MUNGKIN HASIL KEGIATAN SUAMI SAJA.” PROF. DJOJODIGUNO: DI JAWA TENGAH TERKECUALI DALAM URUSAN TANAH, SUAMI-ISTERI MASING-MASING DAPAT MENGADAKAN KETENTUAN ATAS STATUS BARANGBARANG PERKAWINAN. APABILA PIHAK LAIN BERKEBERATAN, MAKA IA HARUS MENYANGGAH DENGAN TERANG. 30
III. HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM HUKUM ADT JAWA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERLAKU: “SEPIKUL-SEGENDONG” 2/3 BAGIAN UNTUK SUAMI
JIKA TERJADI PERCERAIAN!
1/3 BAGIAN UNTUK ISTERI
BUKAN KEMATIAN!
31
III. HUKUM HARTA PERKAWINAN PERKEMBANGAN: • KEP. MA TGL. 25 PEBRUARI 1959, REG. NO. 387 K/SIP/1958: “SEORANG JANDA MENDAPAT SEPARUH DARI HARTA GONO-GINI” • KEP. MA TGL. K/SIP/1960:
9
APRIL
1960,
REG.
NO.
120
“HARTA PENCARIAN HARUS DIBAGI SAMA ANTARA SUAMI-ISTERI” • KEP. MA TGL. 8 AGUSTUS 1959, REG. NO. 189 K/SIP/1959: “SELAMA JANDA BELUM KAWIN LAGI, HARTA GONOGINI YANG DIPEGANG OLEHNYA TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI, GUNA MENJAMIN PENGHIDUPANNYA” 32
III. HUKUM HARTA PERKAWINAN 4. BARANG DAN HADIAH PADA WAKTU PERKAWINAN BARANG-BARANG YANG DITERIMA SEBAGAI HADIAH PADA SAAT PERKAWINAN DIPERUNTUKKAN MEMPELAI BERDUA MENJADI HARTA MILIK BERSAMA SUAMI-ISTERI
ADA KALANYA PADA SAAAT ACARA PERKAWINAN TERJADI PEMBERIAN HADIAH KEPADA MEMPELAI PERMPUAN DARI FAMILI, UMUMNYA TETAP MENJADI MILIK ISTERI
33
IV. HUKUM WARIS ADAT PENGERTIAN “HUKUM ADAT WARIS MEMUAT PERATURANPERATURAN YANG MENGATUR PROSES MENERUSKAN SERTA MENGOPERKAN BARANGBARANG HARGA BENDA DAN BARANG-BARANG YANG TIDAK TERWUJUD BENDA (IMMATERIELE GOEDEREN) DARI SATU ANGKATAN MANUSIA (GENERASI) KEPADA TURUNANNYA” - PROF. Dr. Mr. SEOPOMO -
34
IV. HUKUM WARIS ADAT “HUKUM ADAT WARIS MELIPUTI PERATURANPERATURAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN PROSES YANG SANGAT MENGESANGKAN SERTA YANG AKAN SELALU BERJALAN TENTANG PENERUSAN DAN PENGOPERAN KEKAYAAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DARI SUATU GENERASI KEPADA GENERASI BERIKUTNYA” - TER HAAR -
35
IV. HUKUM WARIS ADAT PROSES PERALIHAN DAPAT DIMULAI KETIKA PEWARIS MASIH HIDUP 3 UNSUR DALAM PROSES WARIS: A) ADANYA PEWARIS HARTA KEKAYAAN
YANG
MENINGGALKAN
B) ADANYA BEBERAPA AHLI WARIS YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARIS C) ADANYA HARTA WARIS YANG DITINGGALKAN
36
SISTEM KEWARISAN ADAT 1. SISTEM KEWARISAN INDIVIDUAL HARTA WARIS DIBAGI-BAGIKAN DI ANTARA PARA AHLI WARIS CONTOH: MASYARAKAT SUKU JAWA 2. SISTEM KEWARISAN KOLEKTIF -HARTA WARIS DIWARISI OLEH SEKUMPULAH AHLI WARIS (SEMACAM BADAN HUKUM -HARTA WARIS DISEBUT HARTA PUSAKA -HARTA WARIS TIDAK DIBAGI-BAGI DI ANTARA PARA AHLI WARIS -AHLI WARS HANYA MEMILIKI HAK PAKAI ATAS HARTA WARIS CONTOH: MINANGKABAU 37
SISTEM KEWARISAN ADAT 3. SISTEM KEWARISAN MAYORAT HARTA WARIS SECARA KESELURUHAN ATAU SEBAGIAN BESAR DIWARISI OLEH SOERANG ANAK SAJA CONTOH: -BALI: HAK MAYORAT ANAK LAKI-LAKI TERTUA -TANAH SEMENDO, SUMATERA SELATAN: HAK MAYORAT ANAK PEREMPUAN TERTUA
38
HUTANG PEWARIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DITANGGUHKAN SAMPAI SEMUA DIBAYAR!
TIDAK HUTANG
SELALU PEWARIS
AHLI WARIS DAPAT DITEGUR OLEH KREDITUR UNTUK MEMBAYAR UTANG PEWARIS PADA UMUMNYA HUTANG PEWARIS DIBAYAR OLEH AHLI WARIS, SEPADAN DENGAN JUMLAH HARTA WARIS YANG DITERIMA OLEH MASING-MASING AHLI WARIS
JIKA HARTA PENINGGALAN TIDAK CUKUP MAKA AHLI WARIS TIDAK DAPAT DITUNTUT UNTUK MEMBAYAR KEKURANGANNYA
39
HUTANG PEWARIS PUTUSAN LANDRAAD PURWOREJO TGL. 23 MARET 1938: “AHLI WARIS BERTANGGUNG JAWAB ATAS HUTANG PEWARIS, SEKEDAR HARTA WARIS MENCUKUPI” MENURUT PROF. DJOJODIGUNO: SERINGKALI AHLI WARIS MEMBAYAR JUGA KEKURANGANNYA DENGAN MAKSUD AGAR TIDAK MEMBERATKAN PEWARIS DUNIA-AKHIRAT
40
PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DILAKUKAN DASAR KERUKUNAN / KEKELUARGAAN
ATAS
PERBEDAAN AGAMA TIDAK MENJADI MASALAH APABILA TIDAK TERDAPAT PERMUFAKATAN MAKA TETUA ADAT / HAKIM PERDAMAIAN DESA MENETAPKAN CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS JIKA DALAM PEMBAGIAN PEWARISAN TANAH
HARTA
WARIS
TERJADI
41
PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DILAKUKAN DASAR KERUKUNAN / KEKELUARGAAN
ATAS
PERBEDAAN AGAMA TIDAK MENJADI MASALAH APABILA TIDAK TERDAPAT PERMUFAKATAN MAKA TETUA ADAT / HAKIM PERDAMAIAN DESA MENETAPKAN CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS JIKA DALAM PEMBAGIAN PEWARISAN TANAH
HARTA
WARIS
TERJADI
WAJIB DILAKUKAN DI HADAPAN TETUA ADAT/KEPALA DESA TUJUAN: MENJADI TERANG DAN SAH 42
PARA AHLI WARIS BERDASARKAN KEP. M.A. TGL. 1 NOPEMBER 1961 REG. NO.179 K/SIP/1961: “ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI DARI SEORANG PENINGGAL WARISAN BERSAMA BERHAK ATAS HARTA WARISAN DALAM ARTI BAHWA BAGIAN ANAK LAKI-LAKI ADALAH SAMA DENGAN ANAK PEREMPUAN”
43
PARA AHLI WARIS A) ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN: DALAM MASYARAKAT JAWA A.L.K. HANYA BERHAKMENJADI AHLI WARIS/MENERIMA HARTA PENINGGALAN IBU DAN HARTA PENINGGALAN KERABAT/FAMILI DARI PIHAK IBU
44
PARA AHLI WARIS B) HAK ANAK ANGKAT: BALI: -
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SAMA DENGAN ANAK KANDUNG
-
ANAK ANGKAT MELEPASKAN PERTALIAN KELUARGA DENGA ORANGTUA KANDUNG
JAWA-SUNDA: -
ANAK ANGKAT TIDAK MEMUTUSKAN PERTALIAN KELUARGA DENGAN ORANGTUA KANDUNG
45
PARA AHLI WARIS PUTUSAN LANDRAAD PURWOREJO TGL. 25 AGUSTUS 1937: “BARANG PENCARIAN DAN BARANG GONOGINIJATUHPADA JAND DAN ANAK ANGKAT, SEDANGKAN BARANG ASAL KEMBALI PADA SAUDARASAUDARA PENINGGAL HARTA, JIKALAU YANG MENINGGAL TIDAK PUNYA ANAK KANDUNG” PUTUSAN RAAD JUSTITIE JAKARTA TGL. 25 MEI 1940: “MENURUT HUKUM ADAT JAWA BARAT, ANAK ANGKAT BERHAK ATAS BARANG-BARANG GONOGINI ORANGTUANYA ANGKAT YANG TELAH MENINGGAL, JIKA TIDAK ADA ANAK KANDUNG ATAU TURUNAN SETERUSNYA” 46
PARA AHLI WARIS MENURUT PROF. BERTLING: “BAHWA ANAK ANGKAT ADALAH BUKAN WARIS TERHADAP BARANG-BARANG ASAL ORANGTUA ANGKATNYA, MELAINKAN IA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN/SEBAGAI ANGGOTA RUMAH TANGGA, JUGA SETELAH ORANGTUA ANGKATNYA MENINGGAL DUNIA” MENURUT KEP. LANDRAAD MALANG TGL. 16 PEBRUARI 1938: “ANAK ANGKAT WAJIB MENGHORMATI DAN MENOLONG ORANGTUA ANGKATNYA. JIKA TIDA MAKA IA TELAH DIANGGAP MEMUTUS TALI KEKERABATAN DENGAN ORANGTUA ANGKATNYA MAKA HAK WARIS DAPAT DICABUT!” 47
PARA AHLI WARIS LANDRAAD PURWOREJO TGL. 6 OKTOBER 1937: “ANAK ANGKAT TIDAK KEHILANGAN HAK WARISNYA DARI HARTA PENINGGALAN ORANGTUA KANDUNGNYA” PROF. DJOJODIGUNO: ANAK ANGKAT MENERIMA ‘AIR DARI DUA SUMBER AIR’ KEP. M.A. TGL. 24 MEI 1958 REG. NO. 82 K/SIP/1958: “ANAK KUKUT (ANAK ANGKAT) TIDAK BERHAK MEWARISI BARANG-BARANG PUSAKA; BARANGBARANG INI KEMBALI PADA WARIS KETURUNAN DARAH”
48
PARA AHLI WARIS KEP. M.A. TGL. K/SIP/1959:
18
MARET
1959
REG.
NO.
37
“MENURUT HUKUM ADAT YNG BERLAKU DI JAWA TENGAH, ANAK ANGKAT HANYA DIPERKENANKAN MEWARISI HARTA GONO-GINIDARI ORANGTUA ANGKATNYA. TERHADAP BARANG PUSAKA (HARTA ASAL) ANAK ANGKAT TIDAK BERHAK MEWARISINYA”
49
PARA AHLI WARIS C) HAK ANAK TIRI
ANAK TIRI YANG HIDUP SERUMAH DENGAN IBU KANDUNG DAN BAPAK TIRI HANYA BERHAK ATAS HARTA PENINGGALAN IBU KANDUNGNYA. ANAK TIRI DAPAT MENDAPAT PENGHASILAN DAN BAGIAN HARTA PENINGGALAN BAPAK TIRI YANG DIBERIKAN KEPADA IBU KANDUNGNYA SEBAGAI NAFKAH JANDA (LANDRAAD PURWOREJO, 14-8-1937)
50
PARA AHLI WARIS KEDUDUKAN JANDA: JANDA BUKAN AHLI WARIS KARENA KETURUNAN PEWARIS. IA ORANG LUAR!
BUKANLAH
JANDA HANYA BERHAK MENDAPATKAN NAFKAH DARI BEBERAPA ORANG AHLI WARIS! HAL TERSEBUT DIPERKUAT JAKARTA TGL. 26 MEI 1939
OLEH
RAAD
JUSTITIE
PERKEMBANGAN: KEP. M.A. TGL. 110/K/SIP/1960:
20
APRIL
1960,
REG.
NO.
JANDA JUGA MENJADI AHLI WARIS DARI ALMARHUM SUAMINYA 51
