KOMUNIKASI & ADVOKASI. PPSPPercepatan. Grand Design PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN. Disusun oleh: PIU Advokasi dan Pemberdayaan PPSP

PPSP

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Grand Design

KOMUNIKASI & ADVOKASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

Disusun oleh: PIU Advokasi dan Pemberdayaan PPSP

Direktorat Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

GRAND DESIGN KOMUNIKASI DAN ADVOKASI PPSP

Grand Design Komunikasi dan Advokasi PPSP


i

Kata Pengantar

A

dvokasi merupakan sebuah upaya atau proses untuk memperoleh komitmen, yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Advokasi dalam PPSP bertujuan untuk diperolehnya komitmen dan dukungan dalam percepatan pembangunan sanitasi, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Komunikasi dalam lingkup PPSP mencakup semua proses diseminasi dan sharing informasi sehubungan dengan percepatan pembangunan sanitasi. Semua pemangku kepentingan di PPSP (Pokja AMPL Nasional, PMU-PIU, Pokja Provinsi, dan Pokja Kabupaten/Kota) memiliki peran sendiri dalam aspek komunikasi, sesuai dengan keahlian serta tanggung jawab mereka dalam PPSP. Berbagai bentuk advokasi dan komunikasi telah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam PPSP. Secara umum, semua bentuk kegiatan advokasi dan komunikasi sangat berkontribusi dalam menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Advokasi dan komunikasi yang intensif serta efektif semakin dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Road Map PPSP. Advokasi dan komunikasi akan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan PPSP 2. Untuk itulah diperlukan sebuah grand design advokasi dan komunikasi yang menjelaskan tentang kegiatan advokasi dan komunikasi yang dibutuhkan di setiap tahapan PPSP. Penjelasan ini mencakup tujuan komunikasi, target audiens, pesan kunci, pelaku komunikasi serta materi komunikasi yang dibutuhkan. Grand design advokasi dan komunikasi ini ditujukan terutama untuk Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota sebagai referensi dalam melakukan kegiatan advokasi dan komunikasi dalam PPSP.


ii

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan sehingga panduan ini dapat tersusun. Grand design advokasi dan komunikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pelaku komunikasi di PPSP sehingga sinergi kegiatan komunikasi antara semua pelaku advokasi dan komunikasi dapat terlaksana.

Jakarta, Juni 2014 Ketua PIU Advocacy & Empowerment-PPSP F. Eko Saputro, SKM, M.Kes. Kepala Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan


iii

Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi

i

iii

Daftar Singkatan

BAB 1. PENDAHULUAN

v

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Sasaran PPSP

2

1.3 Tahapan Kegiatan Program PPSP

2

1.4 Prinsip Pembangunan Sanitasi Permukiman dalam PPSP

3

1.5 Advokasi PPSP dalam Komunikasi Terpadu AMPL

3

BAB 2. ASPEK ADVOKASI DAN KOMUNIKASI DALAM PPSP

7

BAB 3. GRAND DESIGN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI PPSP

10

3.1 Tujuan KomunikasI

10

3.2 Sasaran Komunikasi

12

3.3 Pesan Kunci

12

3.4 Pelaksana

13

3.5 Saluran dan Perangkat Komunikasi

3.6 Tabel Penjabaran Grand Design Advokasi dan Komunikasi PPSP

13 15

3.6.1 Grand Design Advokasi dan Komunikasi untuk Pokja Sanitasi

Provinsi

15

3.6.2 Grand Design Advokasi dan Komunikasi untuk Pokja Sanitasi

Kabupaten/Kota


33

iv

BAB 4. MATERI KOMUNIKASI UNTUK EVENT PPSP

54

5.1 Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi

55

5.2 Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota

55

5.3 Workshop Memorandum Program Sanitasi

56

5.4 Ekspos Kegiatan IPP-STBM

56

BAB 5. PENUTUP

58


v

Daftar Singkatan

AMPL

: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BABS

: Buang Air Besar Sembarangan

BPS

: Buku Putih Sanitasi

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MDGs

: Millennium Development Goals

MPP

: Manual Pengelolaan Program

MPS

: Memorandum Program Sanitasi

PIU-AE

: Program Implementation Unit – Advocacy and Empowerment

PPSP

: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

SE

: Surat Edaran

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SSK

: Strategi Sanitasi Kota

TPA

: Tempat Pembuangan Akhir

UC AE

: Unit Cell – Advocacy and Empowerment

QA

: Question and Answer

3R

: Reduce, Reuse, Recycle


vi


1

1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang seringkali kurang mendapatkan perhatian sehingga belum menjadi prioritas pembangunan di beberapa daerah. Buruknya kondisi sanitasi berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah penderita penyakit terutama pada balita. Berdasarkan kenyataan di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi di daerah. Pada bulan November tahun 2007, telah dilaksanakan Konferensi Sanitasi Nasional, yang merintis kesepakatan menyiapkan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs. Pada tahun 2008 dalam pertemuan International Year of Sanitation (IYOS) telah disepakati peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkat pemerintahan terhadap pembangunan sanitasi. Selanjutnya pada bulan April tahun 2009 telah diselenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan guna mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan, serta menyandingkan dan mengenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis. Berdasarkan upaya-upaya tersebut di atas, telah dicapai kesepakatan untuk menyelenggarakan program pendampingan pembangunan sanitasi kepada provinsi dan


2

kabupaten/kota berupa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini dilakukan melalui pendekatan penyusunan strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat melalui proses dari bawah-atas (bottom-up) dengan kerangka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Melalui pendekatan ini, program pembangunan sanitasi yang bersifat atas-bawah (topdown) akan dapat disinkronkan dan disinergikan dengan proses bottom-up. Pencanangan PPSP telah dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Sanitasi Nasional II di Jakarta 8 Desember 2009.

1.2 Sasaran PPSP Program PPSP memiliki sasaran sebagai berikut: 1. Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 2. Pelaksanaan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta peningkatan tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi sanitary landfill 3. Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha. 4. Tercapainya sasaran program dan kegiatan PPSP 5. Tersusunnya rencana strategi sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi (BPS), dan Strategi Sanitasi Kabupaten atau Kota (SSK) 6. Tersusunnya Memorandum Program Sanitasi (MPS) bagi kabupaten/kota yang telah menyusun BPS dan SSK 7. Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan SSK/MPS 8. Terlaksananya keberlanjutan program dan kegiatan PPSP paska implementasi 9. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman Program PPSP di daerah

1.3 Tahapan Kegiatan Program PPSP Program PPSP mencakup 6 (enam) tahapan kegiatan, yaitu: Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap

1: 2: 3: 4: 5: 6:

Kampanye, edukasi, advokasi, dan pendampingan Pengembangan kelembagaan dan peraturan Penyusunan strategis sanitasi kabupaten/kota Penyiapan memorandum program Pelaksanaan/implementasi Pemantauan, pembimbingan, evaluasi, dan pembinaan


3

1.4 Prinsip Pembangunan Sanitasi Permukiman dalam PPSP Prinsip pembangunan sanitasi permukiman dalam PPSP, yaitu: 1. Komprehensif Pendekatan ini dikembangkan mengingat sanitasi permukiman yang berkaitan dengan banyak hal seperti kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, keuangan, perekonomian, hingga kesejahteraan dan produktifitas masyarakat. 2. Terintegrasi Pembangunan sanitasi permukiman dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan pembangunan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait. 3. Lintas sektor Pengelolaan dan pembangunan sanitasi dalam kenyataannya, memperlihatkan bahwa setiap sektor yang terkait tidak dapat terlepas dari peran sektor lainnya. Oleh karena itu pembangunan sanitasi secara lintas sektor sudah menjadi keharusan. 4. Sinergitas Sinergitas dan integrasi antar sektor akan lebih memastikan pembangunan sanitasi permukiman yang tepat guna dan tepat sasaran. 5. Perpaduan antara pendekatan perencanaan top-down dan bottom-up Dengan pendekatan ini, maka potensi daerah untuk membangun sanitasi permukiman di daerahnya dapat didorong, selain memaksimalkan potensi pusat dalam mendukung pembangunan sanitasi permukiman di daerah. 6. Mengikuti alur perencanaan dan penganggaran formal Dengan masuknya pembangunan sanitasi permukiman ke dalam perencanan formal, berarti secara tidak langsung pembangunan sanitasi permukiman mulai terdorong menjadi salah satu prioritas pembangunan.

1.5 Advokasi PPSP dalam Komunikasi Terpadu AMPL Pokja AMPL Nasional terdiri dari sembilan kementerian/lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik. Peran koordinasi dalam Pokja AMPL ini diperankan oleh Bappenas. Di tingkat nasional, tim Grand Design Komunikasi dan Advokasi PPSP

4

pengarah Pokja AMPL terdiri dari pejabat eselon 1. Ketua Tim Pengarah Pokja AMPL adalah Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana. Sedangkan Tim Teknis dan anggota Pokja terdiri dari pejabat eselon dari masing-masing kementerian yang terkait. Dengan semakin besarnya tantangan serta target pembangunan sanitasi di Indonesia, Pokja AMPL Nasional terus berupaya menjadi simpul koordinasi dalam pengelolaan pembangunan yang terkait dengan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya yang terkait dengan isu/bidang air minum dan penyehatan lingkungan (dalam hal ini sanitasi permukiman), secara terpadu lintas sektoral dari berbagai pelaku utama dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Pokja AMPL Nasional memiliki kontribusi besar dalam PPSP dan juga dalam rangka mencapai target target RPJMN 2010-2014, maupun MDGs pada 2015. Dalam konteks ini, fungsi dan peran Pokja AMPL Nasional menjadi sangat strategis. Peran koordinasi Pokja AMPL dapat dikelompokan menjadi koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal yakni kalangan pemerintahaan (eksekutif dan legislatif), dan eksternal dari berbagai kalangan publik non pemerintah. Pada kelompok internal pemerintahan dapat dibagi dua, yakni alur koordinasi vertikal dan horizontal. Alur vertikal merupakan hubungan antar pemerintah (eksekutiflegislatif) pusat ke daerah, serta sebaliknya. Adapun secara horizontal merupakan koordinasi antar kementerian ataupun antar SKPD lintas sektoral. Dalam menjalankan fungsi dan perannya ini, Pokja AMPL Nasional memiliki sebuah strategi komunikasi yang dapat membantu Pokja AMPL Nasional untuk menjalankan fungsi dan perannya dengan lebih efektif. Beberapa dokumen sehubungan dengan aspek advokasi dan komunikasi sudah pernah dihasilkan, diantaranya: “Strategi Komunikasi AMPL” (2006); “Strategi Komunikasi Tim Teknis Pembangunan Sanitasi” (2009), namun berbagai dokumen yang ada sebagian besar telah habis masa berlakunya. Saat ini, Pokja AMPL Nasional menggunakan dokumen “Strategi Komunikai Terpadu AMPL 2013 – 2014” sebagai acuan dalam kegiatan komunikasi praktis. Sub bab ini ditulis berdasarkan dokumen di atas. Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi komunikasi Pokja AMPL Nasional dapat dilihat pada dokumen “Strategi Komunikasi Terpadu AMPL 2013-2014”.

1.5.1 Strategi Komunikasi Terpadu AMPL 2013-2014 Strategi komunikasi terpadu AMPL 2013-2014 menggabungkan tiga pendekatan yaitu advokasi, mobilisasi sosial, dan kampanye publik. Ketiga pendekatan ini diGrand Design Komunikasi dan Advokasi PPSP

5

lakukan mengingat luasnya ruang lingkup komunikasi Pokja AMPL Nasional.

1.5.2 Kelompok Sasaran Secara umum, kelompok sasaran komunikasi Pokja AMPL Nasional adalah sebagai berikut:

1.5.3 Pesan Kunci Dari telaah atas berbagai pesan kunci komunikasi AMPL selama ini, dapat dikelompokkan dalam tiga pesan kunci: a. Sub-tema ‘air minum’ b. Sub-tema sanitasi c. Penggabungan ‘air minum dan sanitasi’ Grand Design Komunikasi dan Advokasi PPSP

6

Pengelompokan pesan kunci ini tersebar dalam seluruh saluran dan kegiatan komunikasi, baik dalam pendekatan advokasi, mobilisasi ataupun kampanye. Pada periode lebih awal, pesan kunci dititik beratkan pada pesan “Hemat Air”, kemudian berkembang menjadi “Air Untuk Semua” dan “Hak Atas Air”. Pada perkembangan terakhir pesan utama ditekankan pada “Pengamanan atas Air Minum” – sebagai advokasi, mobilisasi, dan kampanye atas kebijakan publik yang terkait dengan perencanaan pengamanan air minum (water safety plan) secara terintegrasi. Berbagai pesan kunci tersebut diturunkan dalam tag line dan tematema kecil pada setiap perangkat dan momentum kegiatan komunikasi AMPL. Sedangkan pada sektor penyehatan lingkungan (dalam hal ini sanitasi). Digunakan tema besar “Sen-Sanitasi-onal” dan “Sanitasi Urusan Kita Bersama” dalam rangka menggugah berbagai kelompok sasaran secara umum (advokasi, mobilisasi ataupun kampanye) setiap sub-sektor sanitasi (persampahan, limbah cair, dan drainase lingkungan). Dalam upaya advokasi, mobilisasi dan kampanye kebijakan nasional dalam pembangunan sanitasi yang terintegrasi, dimunculkan pula pesan kunci yang lebih spesifik “Terapkan Strategi; Saatnya Bertindak Sesuai Rencana” untuk menyukseskan implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Semangat AMPL adalah peningkatan akses bagi layanan dasar untuk masyarakat khususnya dalam pembangunan air minum dan sanitasi secara terintegrasi, dicerminkan dalam pesan kunci penggabungan: “Amankan Air Minum, Tangani Sanitasi”. Pesan kunci ini dijadikan tema utama dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2011 yang lalu.


7

2

Aspek Advokasi dan Komunikasi PPSP

A

spek advokasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam PPSP. Advokasi dalam PPSP dilakukan kepada target audiens yang memiliki kekuasaan dan bertujuan untuk mengubah sikap dan berujung pada perubahan kebijakan. Dalam konteks PPSP, aspek advokasi dan komunikasi meliputi semua proses penyebaran informasi dan keinginan untuk berbagi informasi yang ditujukan untuk mempercepat perencanaan dan pelaksanaan dari pembangunan sanitasi. Informasi sehubungan dengan PPSP dikomunikasikan dalam berbagai bentuk seperti tatap muka secara langsung (sosialisasi, pelatihan, kick off meeting, seminar), publikasi (helpdesk, website, dan pengembangan dan produksi materi komunikasi seperti lembar informasi, lembar fakta, brosur, booklet, dan buku), kegiatan melalui media massa (konferensi pers, diskusi media) dan event publik (Hari Cuci Tangan Pakai Sabun, Hari Air, City Sanitation Summit dsb) Sejak dicanangkan oleh Wakil Presiden di tahun 2009, berbagai kegiatan advokasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PPSP telah dilakukan oleh setiap pelaku advokasi dan komunikasi baik di level nasional, provinsi, dan daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkontribusi besar dalam menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas dalam daftar pembangunan nasional. Oleh karena itu pengelolaan aspek advokasi dan komunikasi dalam program PPSP sangat dibutuhkan.


8

Adapun tujuan pengelolaan aspek komunikasi dalam program PPSP adalah: 1. Mendorong pengelola program dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemetaan dan akurasi penyampaian informasi serta pesan kunci komunikasi dalam setiap tahapan program PPSP sesuai dengan saluran dan perangkat yang akurat untuk setiap kelompok sasaran komunikasi. 2. Menciptakan maupun mengembangkan saluran komunikasi yang telah ada, baik secara internal pemangku kepentingan di berbagai lembaga dan sektor, maupun upaya komunikasi eksternal program PPSP secara luas. 3. Membangun dan mengembangkan saluran dan perangkat komunikasi yang tepat, serta memfasilitasi kemudahan akses informasi bagi kelompok sasaran komunikasi program PPSP. Pada konteks ini dikembangkan berbagai aliansi dan kemitraan potensial lainnya untuk advokasi dan mobilisasi sosial/massa. 4. Memantau capaian komunikasi strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi dalam membangun kesadaran, serta dukungan dan komitmen untuk mendorong pencapaian pelaksanaan PPSP. Aspek komunikasi kebijakan dan pembangunan sektor sanitasi dalam ruang lingkup program PPSP sangat luas, bertingkat dan lintas sektor, baik dari aspek teknis serta non-teknis. Hal ini menimbulkan beberapa dampak yakni: 1. Pelaku kegiatan advokasi dan komunikasi beragam (pokja nasional, PMU-PIU, Pokja sanitasi provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/kota) 2. Masing-masing pelaku mengembangkan strategi komunikasi sendiri yang disesuaikan dengan fungsi dan tanggungjawab pelaku 3. Kegiatan advokasi dan komunikasi yang dilakukan merupakan turunan dari strategi komunikasi tersebut di atas 4. Sasaran komunikasi dalam PPSP beragam 5. Pesan yang disampaikan beragam 6. Materi komunikasi yang dikembangkan dan diproduksi beragam Keluasan dan kompleksnya aspek advokasi dan komunikasi dalam PPSP ini tidak diikuti dengan adanya sebuah strategi komunikasi besar (grand design) yang dapat memayungi kegiatan advokasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh masingmasing pelaku advokasi dan komunikasi dalam PPSP. Hal ini juga mengakibatkan beberapa hal yakni: 1. Strategi komunikasi yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing pelaku tidak dapat mendukung secara maksimal strategi komunikasi pelaku


9

lain 2. Dibutuhkan biaya yang besar untuk aspek advokasi dan komunikasi karena setiap pelaku akan membuat anggaran tersendiri 3. Materi komunikasi yang dikembangkan dan diproduksi memiliki kemungkinan memakai pesan yang hampir sama 4. Ketiadaan strategi komunikasi besar (grand design) yang dipakai bersama dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan komunikasi dalam PPSP


10

3

Grand Design Advokasi dan Komunikasi PPSP

D

alam Lokakarya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Advokasi PPSP yang dilakukan pada bulan Agustus 2012, salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah adanya kesadaran bahwa kegiatan advokasi dan komunikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup PPSP cukup kompleks karena dilakukan oleh banyak pihak, bertingkat, lintas sektor serta memiliki sasaran yang beragam. Dengan karakteristik ini, dalam kegiatan tersebut diusulkan untuk mengembangkan sebuah grand design advokasi dan komunikasi yang nantinya dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam PPSP.

Grand design advokasi dan komunikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pelaku komunikasi di PPSP sehingga sinergi kegiatan komunikasi antara semua pelaku advokasi dan komunikasi dapat terlaksana. Grand design advokasi dan komunikasi, di setiap fase PPSP, akan memberikan usulan kegiatan komunikasi dan advokasi untuk tahun 2014 termasuk di dalamnya tujuan komunikasi, sasaran, pesan kunci serta pelaksana.

3.1 Tujuan Komunikasi Dalam grand design advokasi dan komunikasi ini, usulan tujuan komunikasi dan advokasi dibuat berdasarkan pentahapan PPSP yang merupakan hasil rumusan dari informasi yang diperoleh dari fasilitator kota dan provinsi, bedah dokumen (Project


11

Management Manual, SE Mendagri no 660/4919/SJ, Panduan Advokasi dalam Aspek Komunikasi PPSP) serta masukan dari PMU-PIU dalam berbagai kegiatan. Adapun usulan rumusan tujuan komunikasi dan advokasi di setiap tahap PPSP adalah sebagai berikut: TAHAPAN PPSP

Tujuan Komunikasi dan Advokasi

1. Kampanye, edukasi, advokasi, dan pendampingan

Meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi

2. Pengembangan kelembagaan dan peraturan

Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan

3. Penyusunan strategi sanitasi kabupaten/kota

Tersusunnya dan ditetapkannya strategi pengembangan layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, persampahan, drainase perkotaan dan komponen pendukungnya)

4. Penyiapan memorandum program

Meningkatnya akses pendanaan untuk pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi (APBD kabupaten/kota, APBN, Bantuan Luar Negeri, investasi swasta, kontribusi masyarakat, dll)

5. Pelaksanaan/ implementasi

Tersedianya prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas dan berkelanjutan

6. Pemantauan, pembimbingan, evaluasi, dan pembinaan

Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan rencana

Dalam praktiknya, pelaksana kegiatan advokasi dan komunikasi PPSP yaitu Pokja Nasional AMPL, Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan tujuan komunikasi yang ingin dicapai berdasarkan berbagai pertimbangan di lapangan. Tujuan besar di setiap tahap ini dapat diturunkan menjadi tujuan-tujuan khusus yang disesuaikan dengan sasaran komunikasi di masing-masing tahap.


12

3.2 Sasaran Komunikasi Sasaran komunikasi dalam grand design advokasi dan komunikasi ini adalah pihakpihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPSP mencakup: • • • • • •

DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) Pimpinan daerah (gubernur dan walikota/bupati) SKPD (provinsi dan kabupaten/kota) Pokja (AMPL, provinsi dan kabupaten/kota) Media massa Pihak swasta

Untuk masyarakat secara umum, kegiatan advokasi dan komunikasi yang dilakukan akan disesuaikan dengan strategi sanitasi masing-masing kabupaten/kota yang terdapat dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota.

3.3 Pesan Kunci Pesan kunci yang digunakan dalam grand design advokasi dan komunikasi ini merujuk pada pesan kunci yang telah dirumuskan dalam dokumen “Panduan Advokasi dalam Aspek Komunikasi PPSP” tahun 2012. Adapun pesan kunci tersebut adalah: 1. “Sanitasi Urusan Kita Bersama” – ditujukan bagi publik Pesan kunci ini berisi berbagai informasi penting seputar alasan utama akan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengejar ketertinggalan dan menutup kerugian dari rendahnya akses dan layanan dasar sanitasi. Pesan kunci ini akan digunakan sebagai pesan kunci utama di tahap 1 dan 2 PPSP. 2. “Terobosan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman” – dimaksudkan sebagai promosi kebijakan PPSP secara terintegrasi dan terarah Berbagai informasi seputar mekanisme dan operasionalisasi dalam setiap tahapan program dikomunikasikan kepada para pengambil kebijakan di level (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), serta berbagai sektor dan lembaga (kementrian dan SKPD) terkait. Promosi kebijakan pembangunan sanitasi ini untuk memobilisasi sumber daya dan sinergi kemitraan dan aliansi yang lebih terpadu, baik dari pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat.


13

Pesan kunci ini akan digunakan sebagai pesan kunci utama di tahap 3 PPSP. 3. “Terapkan strategi, saatnya bertindak sesuai rencana” – sebagai payung promosi kebijakan serta social marketing yang menekankan pentingnya kebijakan strategis yang terpadu Muatan utama dari pesan ini ditujukan untuk para pemangku kepentingan agar tetap konsisten memenuhi kebutuhan yang sesuai kondisi eksisting profil dan potret (buku putih) sanitasi yang serta menjalankan perencanaan strategis (SSK), komitmen bersama (memorandum program) sesuai kebutuhan secara terpadu, terencana dan terukur dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk partisipasi masyarakat dan pihak swasta. Pesan kunci ini akan digunakan sebagai pesan kunci utama di tahap 4 dan 5.

3.4 Pelaksana Dalam grand design advokasi dan komunikasi ini, ada 3 pelaku advokasi dan komunikasi yang telah terpetakan yaitu pokja AMPL, pokja sanitasi provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/kota.

3.5 Saluran dan Perangkat Advokasi Saluran dan perangkat komunikasi yang digunakan dalam kegiatan advokasi dan komunikasi PPSP sangat beragam yang disesuaikan dengan sasaran serta tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Berikut ini adalah beberapa saluran dan perangkat komunikasi yang telah digunakan dalam PPSP, dan kembali diusulkan untuk digunakan dalam grand design advokasi dan komunikasi ini.


14

Saluran

Program dan Kegiatan

Perangkat (tools)

Tatap muka secara langsung

• Kick off meeting • Kunjungan dan road show • Lokakarya & Rembuk Sanitasi Nasional • Berbagai rapat koordinasi (Rakernas, dll) • Konferensi (KSN, CSS) dll • Dinner Meeting Tim Pengarah/Pimpinan • Konsultasi publik Buku Putih & SSK • Lokakarya MPS • Konsultasi & audiensi kepada pimpinan • Survei, studi & diskusi kelompok (FGD) • Penyuluhan kader kesehatan/posyandu

• TOR dan agenda setiap acara • Keynote speech • Bahan tayang • Lembar fakta & info sanitasi • Media kits/media backgrounders • Ringkasan (‘versi populer) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (versi populer) Strategi Sanitasi Kota – KKL (Kerangka Kerja Logis) • Buku/video manual dan panduan • Ringkasan pelaporan • Kuisioner dan pertanyaan kunci • Pertanyaan kunci/ narasumber

Publikasi, penerbitan dan tayang

• Website sanitasi (PMU, Pokja/Pemda) • Diseminasi paket informasi tahapan PPSP • Publikasi dan distribusi materi PMU • Penyebaran informasi/ pemberitahuan • Aliansi, kemitraan, resolusi dan kaukus

• Dokumen aliansi, deklarasi & kaukus • Surat edaran, undangan, news letter • Artikel, agenda PPSP & pemberitaan • Buku dan booklet, flyer, brosur, dll • Spanduk, poster & baliho (display)

Media massa, press center/ infokom (pemda), puskomlik (kementerian)

• Siaran & konferensi pers • Diskusi media/gathering dengan redaksi • Pelatihan & lokakarya wartawan • Kunjungan lapangan bersama jurnalis • Talk shows

• ToR/run-down setiap media events • Pertanyaan kunci (Q and A) • Press release (cetak/ video release) • Media backgrounder/factsheets • Artikel, surat pembaca, advertorial, PSA


15

Saluran

Program dan Kegiatan

Perangkat (tools)

Event publik, media rakyat dan media alternatif

• Pameran, festival, perayaan/ upacara adat • Perlombaan & awarding • Pertunjukan rakyat dan keagamaan • Siaran radio komunitas & media rakyat • Penyuluhan warga, kader, posyandu

• ToR & run-down event publik • Kriteria lomba, anugerah/ awarding • Release, presentasi, lembar info, dll. • Naskah, skenario & pertanyaan kunci. • Poster, stiker, spanduk/ materi display.

Dalam penyusunan grand design advokasi dan komunikasi ini, telah dilakukan desk review pada dokumen-dokumen berikut: Manual Pengelolaan Program (MPP) PPSP, SE Mendagri 660/4919/SJ, Panduan Advokasi dalam Aspek Komunikasi PPSP (PIU-AE), Pedoman penyusunan buku putih sanitasi, Pedoman penyusunan strategi sanitasi kota, Petunjuk Praktis Memorandum Program Sanitasi serta Laporan Penyelenggaraan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Advokasi PPSP 2012. Selain itu telah dilakukan juga diskusi dengan PMU serta PIU untuk mendapat masukan serta komentar mengenai grand design ini. Grand design advokasi dan komunikasi ini akan dibedakan sesuai dengan pelaku advokasi dan komunikasi. Setiap pelaku akan memiliki sasaran masing-masing. Usulan kegiatan advokasi dan komunikasi akan dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini.

3.6 Tabel Penjabaran Grand Design Advokasi dan Komunikasi PPSP 3.6.1 Grand Design Advokasi dan Komunikasi untuk Pokja Sanitasi Provinsi Pengelolaan sanitasi provinsi merupakan bagian dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Dengan demikian pembangunan sanitasi hendaknya dapat menjadi prioritas pembangunan di provinsi termasuk kabupaten/kota. Dalam PPSP, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 660/4919/SJ, maka fungsi Pokja Sanitasi Provinsi adalah sebagai berikut:


16


17

Fungsi

Keterangan

Koordinasi

Mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP provinsi dan kabupaten/kota.

Advokasi

Meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi.

Advisori

Memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan gubernur dan DPRD dan pokja sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

Fasilitasi

Membantu gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program PPSP baik kepada SKPD provinsi maupun kabupaten/kota agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan.

Supervisi

Membantu gubernur melakukan kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program serta kegiatan PPSP sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif.

Sinkronisasi

Membantu gubernur dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP antar dan antara kabupaten/ kota dengan provinsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Provinsi akan dipengaruhi oleh fungsi Pokja Sanitasi Provinsi. Di bawah ini terlampir usulan matriks kegiatan advokasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pokja Provinsi di setiap fase PPSP.


18


Tersedianya dana terkait operasional pokja sanitasi provinsi

Terkirimnya surat usulan bupati dan • Gubernur walikota yang berminat menjadi peserta program PPSP kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Pekerjaan Umum

Terkirimkan surat minat sebagai peserta program PPSP

3

4

5

Grand Design Komunikasi dan Advokasi PPSP • Pokja kabupaten kota

• DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi

Terbentuknya komitmen bersama untuk menjalankan program PPSP

2

• DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi • Media massa • Pihak swasta

Target Audiens

Program PPSP dapat dipahami dengan baik

Tujuan Komunikasi

1

No Sanitasi Urusan Kita Bersama

Pesan Kunci • Tatap muka secara langsung • Publikasi, penerbitan dan bahan tayang • Lobbying

Saluran • Sosialisasi • Kick off meeting • Rapat kerja • Konsultasi & Audiensi • Kunjungan & road show

Usulan Kegiatan

Grand Design Advokasi dan Komunikasi Pokja Sanitasi Provinsi

3.6.1.1 Tahap 1: Kampanye, Edukasi, dan Advokasi

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai PPSP • Lembar Informasi “Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman” • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi “EHRA” • Kumpulan artikel sanitasi dari media lokal yang disiapkan oleh pokja provinsi • Video “Promosi SSK” – TTPS • Video “Road Map PPSP” • Video “Tata Kelola PPSP” • Video “Haruskah Sakit dan Banjir Dulu?” – TTPS • SE Mendagri 660/4919/ SJ

Materi Komunikasi (tools)

19

Terbentuknya pokja sanitasi provinsi dengan SK provinsi berdasarkan SE Mendagri 660/4919/SJ

Tersedianya dana operasional untuk pokja sanitasi provinsi


Tersusunnya RKA-SKPD untuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun BPS, SSK, dan MPS serta mendanai kegiatan fasilitasi kabupaten/kota

Terbentuknya pokja sanitasi kabupaten/kota dengan SK bupati/walikota sesuai dengan SE Mendagri 660/4919/SJ

Tersedianya dana operasional untuk pokja sanitasi kabupaten/ kota

2

3

4

5

6

Tujuan Komunikasi

1

No

• Pokja Kabupaten Kota

• SKPD

• DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi • Media massa

Target Audiens Sanitasi Urusan Kita Bersama


Saluran


• Audiensi • ToR dan agenda setiap • Sosialiasi acara • Rapat kerja • Bahan tayang mengenai PPSP • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Kumpulan artikel sanitasi dari media lokal yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi provinsi • Video “Road Map PPSP • Video “Tata Kelola PPSP • Video “Haruskah Sakit dan Banjir Dulu?” – TTPS • Video “Promosi SSK” – TTPS • SE Mendagri 660/4919/SJ

Usulan Kegiatan


3.6.1.2 Tahap 2: Pengembangan Kelembagaan, Pendanaan dan Peraturan

20


Komitmen pihak terkait untuk mendukung program PPSP

Komitmen pihak terkait untuk menganggarkan pembangunan sanitasi

2

Tujuan Komunikasi

1

No • DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi • Media massa

Target Audiens Terobosan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman


Saluran • Audiensi • Sosialiasi • Rapat kerja

Usulan Kegiatan

Materi Komunikasi (tools) • ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai BPS & SSK • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Video “Haruskah Sakit & Banjir Dulu?”– TTPS • SE Mendagri 660/4919/SJ • Ringkasan (versi populer) Hasil Studi EHRA di kab/ kota peserta PPSP • Ringkasan (versi populer) Buku Putih Sanitasi kab/ kota peserta PPSP • Ringkasan (versi populer) Strategi Sanitasi Kota peserta PPSP – KKL • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi


3.6.1.3 Tahap 3: Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK - 1

21


4

3

No

Pokja sanitasi provinsi dapat menjamin kualitas dokumen BPS dan SSK

Pokja sanitasi provinsi dapat memfasilitasi penyusunan dokumen BPS dan SSK

Tujuan Komunikasi • Internal Pokja Provinsi



Saluran

• Rapat koordinasi • Konsultasi publik hasil studi EHRA • Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi • Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota

• Rapat koordinasi • Pelatihan studi EHRA • Pelatihan penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pelatihan penyusunan SSK

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai EHRA, BPS dan SSK • SE Mendagri 660/4919/SJ • Petunjuk praktis pelaksanaan studi EHRA • Pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pedoman penyusunan strategi sanitasi kota • Dokumen Hasil Studi EHRA • Dokumen Buku Putih Sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi




22


Pokja sanitasi kabupaten/kota menghasilkan dokumen BPS dan SSK yang berkualitas

6

Target Audiens

Pokja sanitasi kabupaten/kota • Pokja menyusun dokumen BPS dan SSK Sanitasi sesuai dengan jadwal yang telah Kabupaten ditetapkan Kota

Tujuan Komunikasi

5

No Terobosan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Pesan Kunci

Usulan Kegiatan

• Tatap • Rapat muka koordinasi secara pokja provinsi langsung dan pokja • Publikasi, kab/kota penerbitan • Pelatihan dan bahan studi EHRA tayang • Pelatihan • Lobbying penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pelatihan penyusunan SSK

Saluran

Materi Komunikasi (tools) • ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai tahap 3 • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi EHRA • Lembar Informasi Penyediaan Layanan Sanitasi • Lembar Informasi Peran serta masyarakat • Lembar Informasi Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media • Lembar Informasi Kajian Sanitasi Sekolah • Video “Penyusunan SSK” – TTPS • SE Mendagri 660/4919/SJ • Petunjuk praktis pelaksanaan studi EHRA • Pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pedoman penyusunan Strategi Sanitasi Kota



23


Pokja sanitasi kabupaten/kota menyelenggarakan konsultasi publik buku putih

Pokja sanitasi kabupaten/kota menyelenggarakan konsultasi publik SSK

8

Tujuan Komunikasi

7

No • Pokja Sanitasi Kabupaten Kota


Pesan Kunci • Tatap muka secara langsung. • Publikasi, penerbitan dan bahan tayang • Lobbying

Saluran

• Konsultasi Publik SSK

• Konsultasi Publik Buku Putih

Usulan Kegiatan

Materi Komunikasi (tools) • Backgrounder: Konsultasi Publik Buku Putih & SSK • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi kabupaten/kota peserta PPSP • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota peserta PPSP – KKL • Jadwal acara • Press release • Peta dan info grafis setiap kecamatan • Peta area berisiko • Jingle/video advokasi (untuk intro sebelum atau di tengah acara) • Poster pendukung (termasuk bahan tayang tentang Buku Putih dan SSK) • Tulisan, artikel, berita mengenai Buku Putih dan SSK dan isu terkait sanitasi kabupaten/kota dan provinsi • Profil seputar “Pokja Sanitasi Kab/Kota”



24


Tujuan Komunikasi

Dokumen BPS dan SSK ditandatangani oleh bupati/ walikota sebagai bentuk komitmen bahwa dokumen tersebut menjadi acuan pembangunan sanitasi di daerah

No

9

• Pokja Sanitasi Kabupaten Kota



Saluran • Rapat koordinasi pokja provinsi dan pokja kab/kota

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai PPSP tahap 3 • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Ringkasan (“versi populer”) Hasil Studi EHRA • Dokumen Buku Putih Sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota




25


Ditandatanganinya Lembar Kesepakatan Pembiayaan Sanitasi di tingkat Provinsi

Tersinkronisasinya program dan • SKPD kegiatan prioritas sanitasi yang terdapat dalam draft MPS kabupaten/kota dengan program dan kegiatan prioritas sanitasi di provinsi

3

4

• Gubernur

Dokumen MPS menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi

2

• DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi • Media massa

Target Audiens


Tujuan Komunikasi

1

No Terapkan Strategi Saatnya Bertindak Sesuai Rencana

Pesan Kunci

Usulan Kegiatan

• Tatap muka • Konsultasi secara • Audiensi langsung • Lokakarya • Publikasi, MPS penerbitan dan tayang • Lobbying

Saluran

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai MPS • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi” • Artikel sanitasi dari media lokal yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi provinsi • Ringkasan (“versi populer”) Hasil Studi EHRA kab/kota PPSP • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi kab/ kota peserta PPSP • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota kab/ kota peserta PPSP – KKL • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota peserta PPSP • Lembar Kesepakatan Program Sanitasi • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi



3.6.1.4 Tahap 4: Penyusunan Memorandum Program Sanitasi - 1

26


Tujuan Komunikasi

Terverifikasinya program dan kegiatan sanitasi yang terdapat dalam draft MPS yang disampaikan oleh kabupaten/ kota

Tersinkronisasinya program dan kegiatan prioritas sanitasi provinsi dengan kabupaten/kota

Terselenggaranya lokakarya MPS yang dihadiri oleh kabupaten/ kota, provinsi dan kementerian/ lembaga terkait serta lembaga donor dalam rangka menyepakati sumber-sumber pendanaan sanitasi

Ditandatanganinya dokumen MPS oleh gubernur dan pejabat yang berwenang dari kementerian/lembaga terkait atau perwakilan lembaga donor

No

5

6

7

8

• Internal pokja sanitasi provinsi

Target Audiens Terapkan Strategi Saatnya Bertindak Sesuai Rencana

Pesan Kunci

Usulan Kegiatan


• Tatap muka • Pelatihan • ToR dan agenda setiap secara penyusunan acara langsung. MPS • Bahan tayang mengenai • Publikasi, • Rapat kerja MPS penerbitan • Konsultasi • Lembar Informasi dan tayang. Lokakarya “Memorandum Program • Lobbying MPS Sanitasi” • Artikel sanitasi dari media lokal yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi provinsi • Ringkasan (“versi populer”) Hasil Studi EHRA kab/kota PPSP • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi kab/ kota peserta PPSP • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota kab/ kota peserta PPSP – KKL • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi kabupaen/kota peserta PPSP Lembar Kesepakatan Prgram Sanitasi • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi

Saluran



27


Tujuan Komunikasi

Tersusunnya draft MPS kabupaten/kota sesuai dengan jadwal

Ditandatanganinya dokumen MPS oleh bupati/walikota dan pejabat yang berwenang dari kementerian/lembaga terkait atau perwakilan lembaga donor

Dokumen MPS menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah kabupaten/kota

No

9

10

11

• Pokja Sanitasi Kabupaten Kota

Target Audiens Terapkan Strategi Saatnya Bertindak Sesuai Rencana

Pesan Kunci • Tatap muka secara langsung • Publikasi, penerbitan dan tayang • Lobbying

Saluran • Rapat koordinasi pokja provinsi dan pokja kab/ kota • Konsultasi • Lokakarya MPS

Usulan Kegiatan

Materi Komunikasi (tools) • ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang tentang MPS • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi” • Pedoman penyusunan memorandum program sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota • Dokumen Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota peserta PPSP



28


Komitmen pihak terkait untuk melaksanakan pembangunan sanitasi berdasarkan dokumen MPS yang telah disepakati

Pokja provinsi dapat • SKPD memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota dan/atau antar kabupaten/ kota dalam provinsi

Pokja provinsi memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian/lembaga terkait

2

3

4

• DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi • Media massa • Pokja Sanitasi Kab/ Kota

Target Audiens


Tujuan Komunikasi

1

No Terapkan Strategi Saatnya Bertindak Sesuai Rencana


Saluran

• Rapat kerja • Kunjungan lapangan

• Konsultasi • Audiensi • Kunjungan lapangan

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Dokumen Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota • Lembar Kesepakatan Pembiayaan Program Sanitasi • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi



3.6.1.5 Tahap 5: Implementasi

29


Dokumen MPS diadopsi kedalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran tahunan

Terpantaunya penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi, penyusunan BPS, SSK, MPS dan implementasi terkait PPSP di kabupaten/kota, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan bupati atau walikota.

4

Pokja provinsi berperan serta dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan sanitasi berdasarkan dokumen MPS sebagai input untuk dokumen MPS tahunan dan SSK berikutnya

2

3


Tujuan Komunikasi

1

No

• Internal Pokja sanitasi Provinsi

• SKPD

• DPRD • Gubernur • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Provinsi • Media massa • Pokja Sanitasi Kabupaten Kota

Target Audiens Pesan Kunci • Tatap muka secara langsung • Publikasi, penerbitan dan tayang • Lobbying

Saluran • Konsultasi • Audiensi • Kunjungan lapangan

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Lembar Informasi “Sistem Monitoring & Evaluasi PPSP” • Kumpulan artikel sanitasi media lokal yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi provinsi • SE Mendagri 660/4919/SJ • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi



3.6.1.6 Tahap 6: Pemantauan dan Evaluasi - 1

30


Tujuan Komunikasi

Terevaluasinya capaian hasil pelaksanaan kegiatan di atas dengan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

Tersusunnya laporan triwulanan untuk disampaikan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengembangan program dan kegiatan PPSP

Pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP melalui web:ppsp.nawasis.info

No

5

6

7

• Pokja Sanitasi Provinsi dan pokja sanitasi kabupaten kota

• Internal Pokja Sanitasi Provinsi



Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Lembar Informasi “Sistem Monitoring & Evaluasi PPSP” • Kumpulan artikel sanitasi media lokal yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi provinsi. • SE Mendagri 660/4919/SJ • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi




31


Tujuan Komunikasi

Program dan kegiatan yang terdapat pada SSK dan MPS, dapat dirumuskan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah

Tersusunnya rencana kegiatan dan anggaran PPSP yang disusun oleh SKPD ke dalam rencana kerja SKPD

Tersusunnya laporan triwulanan untuk disampaikan bupati atau walikota kepada gubernur mengenai pengembangan program dan kegiatan PPSP

No

8

9

10

• Pokja sanitasi Kabupaten/kota



Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Lembar Informasi “Sistem Monitoring & Evaluasi PPSP” • Kumpulan artikel sanitasi media lokal yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi provinsi • SE Mendagri 660/4919/SJ • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi




32


33

3.6.2 Grand Design Advokasi dan Komunikasi untuk Pokja Sanitasi Kabupaten/ Kota Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota berperan penting dalam pelaksanaan PPSP. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 660/4919/ SJ, fungsi Pokja Sanitasi Kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: Fungsi

Keterangan

Koordinasi

Peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah kabupaten/kota.

Advokasi

Peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.

Advisori

Memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

Ketiga fungsi yang harus dijalankan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota erat kaitannya dengan advokasi dan komunikasi. Oleh karena itu, aspek advokasi dan komunikasi perlu mendapat perhatian lebih dari Pokja Kabupaten/Kota. Di bawah ini terlampir usulan matriks kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Pokja Kabupaten/Kota di setiap fase PPSP.


34



Terjalin komunikasi yang baik antara pokja sanitasi provinsi dengan pokja sanitasi kabupaten/kota untuk menjalankan program PPSP

Terbentuk kerjasama yang baik antara pokja sanitasi provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/ kota untuk menjalankan program PPSP

3

Tersedianya dana terkait penyusunan BPS, SSK, dan operasional pokja sanitasi kabupaten/kota

Penandatanganan surat minat sebagai peserta program PPSP


Program PPSP dapat dipahami dengan baik

Tujuan Komunikasi

2

1

No

• Pokja provinsi

• DPRD • Walikota/ Bupati • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota



Saluran • Sosialisasi • Audiensi • Rapat kerja

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai PPSP • Lembar Informasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman” • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Kumpulan artikel sanitasi di media lokal (disiapkan oleh pokja Kab/Kota) • Video “Promosi SSK” – TTPS • Video “Haruskah Sakit dan Banjir Dulu?” – TTPS • Video “Road Map PPSP” • Video “Tata Kelola PPSP” • SE Mendagri 660/4919/SJ


Grand Design Advokasi dan Komunikasi Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota

3.6.2.1 Tahap 1: Kampanye, Edukasi dan Advokasi

35

Terbentuknya pokja sanitasi kabupaten/kota dengan SK bupati/walikota berdasarkan SE Mendagri 660/4919/SJ


Tersedianya dana operasional • DPRD untuk pokja sanitasi kabupaten/ • Walikota/ kota Bupati • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota

Tersusunnya RKA-SKPD untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan BPS, SSK, MPS, implementasi dan operasional pokja sanitasi kabupaten/kota

1

2

3

4

• SKPD

• DPRD • Walikota/ Bupati • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota • Media massa

Tujuan Komunikasi

No



Saluran


• Audiensi • ToR dan agenda setiap • Sosialiasi acara • Rapat kerja • Bahan tayang mengenai PPSP • Lembar Informasi “Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman” • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi EHRA • Kumpulan artikel sanitasi dari media lokal yang dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi Kab/Kota • Video “Promosi SSK” – TTPS • Video “Road Map PPSP” • Video “Tata Kelola PPSP” • Sosialisasi • Video “ Haruskah Sakit dan • Rapat kerja Banjir Dulu?” – TTPS • SE Mendagri 660/4919/SJ

Usulan Kegiatan


3.6.2.2 Tahap 2: Pengembangan Kelembagaan, Pendanaan dan Peraturan

36


Terkoordinasinya SKPD terkait dalam menyusun RKA-SKPD untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan BPS, SSK, MPS, implementasi dan operasional pokja sanitasi

Terjalin komunikasi yang baik antara pokja sanitasi provinsi dengan pokja sanitasi kabupaten/kota untuk menjalankan program PPSP

Terbentuk kerjasama yang baik antara pokja sanitasi provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/ kota untuk menjalankan program PPSP

6

7

Tujuan Komunikasi

5

No • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota

Target Audiens Pesan Kunci

Saluran

Usulan Kegiatan



3.6.2.2 Tahap 2: Pengembangan Kelembagaan, Pendanaan dan Peraturan (lanj.)

37


Terjaganya komitmen untuk mendukung program PPSP

Terbentuknya komitmen untuk menjadikan dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK sebagai dokumen acuan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota

Terbentuknya komitmen untuk menganggarkan pembangunan sanitasi

Terjalin kerjasama untuk menyelesaikan penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK

2

3

4

Tujuan Komunikasi

1

No

• SKPD • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota

• DPRD • Walikota/ Bupati • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota




Saluran • Sosialisasi • Audiensi • Konsultasi publik Buku Putih Sanitasi • Konsultasi publik Strategi Sanitasi Kota

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai BPS dan SSK • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi EHRA • Kumpulan artikel sanitasi dari media lokal • SE Mendagri 660/4919/SJ • Ringkasan (“versi populer”) Hasil Studi EHRA. • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Hasil Studi EHRA • Dokumen Buku Putih Sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota



3.6.2.3 Tahap 3: Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK – 1

38


Pokja sanitasi kabupaten/kota dapat menyusun dokumen BPS dan SSK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Pokja sanitasi kabupaten/kota dapat menghasilkan dokumen BPS dan SSK yang berkualitas

6

Tujuan Komunikasi

5

No • Internal Pokja Sanitasi Kab/kota



Saluran • Rapat kerja • Pelatihan studi EHRA • Pelatihan penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pelatihan penyusunan SSK

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai tahap 3 • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi EHRA • Lembar Informasi Penyediaan Layanan Sanitasi • Lembar Informasi Peran Serta Masyarakat • Lembar Informasi Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media • Lembar Informasi Kajian Sanitasi Sekolah • Video “Penyusunan SSK” – TTPS • SE Mendagri 660/4919/SJ • Petunjuk praktis pelaksanaan studi EHRA • Petunjuk praktis penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pedoman penyusunan strategi sanitasi kota




39


Pokja sanitasi kabupaten/ kota dapat menyelenggarakan konsultasi publik buku putih

Pokja sanitasi kabupaten/ kota dapat menyelenggarakan konsultasi publik SSK

8

Tujuan Komunikasi

7

No • Internal Pokja Sanitasi Kabupaten/ kota


Pesan Kunci • Tatap muka secara langsung • Publikasi, penerbtan dan bahan tayang • Lobbying

Saluran

• Konsultasi Publik SSK

• Konsultasi Publik Buku Putih

Usulan Kegiatan

• Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi kabupaten/kota peserta PPSP • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota peserta PPSP – KKL • Jadwal acara • Press release • Peta dan info grafis setiap kecamatan • Peta area berisiko • Jingle/video advokasi (untuk intro sebelum atau di tengah acara. • Poster pendukung (termasuk bahan tayang tentang Buku Putih dan SSK) • Tulisan, artikel, berita mengenai Buku Putih dan SSK dan isu terkait sanitasi kabupaten/kota dan provinsi • Profil seputar “Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota




40


Tujuan Komunikasi

Dokumen BPS dan SSK ditandatangani oleh bupati/ walikota sebagai bentuk komitmen bahwa dokumen tersebut menjadi acuan pembangunan sanitasi di daerah

No

9

• Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota



Saluran • Rapat kerja • Konsultasi

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai PPSP tahap 3 • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi – peta area berisiko • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Ringkasan (“versi populer”) Hasil Studi EHRA • Dokumen Buku Putih Sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota




41


Tujuan Komunikasi

Pokja sanitasi provinsi dapat memfasilitasi penyusunan Buku Putih dan SSK

No

10

• Pokja Provinsi


Saluran • Rapat kerja • Pelatihan studi EHRA • Pelatihan penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pelatihan Penyusunan SSK • Konsultasi publik Buku Putih Sanitasi • Konsultasi publik Strategi Sanitasi Kota

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai tahap 3 PPSP • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi EHRA • Petunjuk praktis penyusunan Buku Putih Sanitasi • Petunjuk praktis pelaksanaan studi EHRA • Pedoman penyusunan strategi sanitasi kota • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi – KKL • Dokumen Buku Putih Sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota



3.6.2.3 Tahap 3: Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK – 4 (lanj.)

42


Tujuan Komunikasi

Pokja sanitasi provinsi dapat melakukan penjaminan kualitas dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK yang dihasilkan oleh pokja sanitasi kabupaten/kota

No

11

• Pokja Sanitasi Provinsi

Target Audiens Terobosan Percepatan Pembangnan Sanitasi Permukiman


Saluran • Rapat kerja • Pelatihan studi EHRA • Pelatihan penyusunan Buku Putih Sanitasi • Pelatihan Penyusunan SSK • Konsultasi publik Buku Putih Sanitasi • Konsultasi publik Strategi Sanitasi Kota

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai tahap 3 PPSP • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” • Lembar Informasi EHRA • Pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi • Petunjuk praktis pelaksanaan studi EHRA • Pedoman penyusunan strategi sanitasi kota • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi – peta area berisiko • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi – KKL • Dokumen Buku Putih Sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota




43


11

No

Media massa dan pihak swasta dapat terlibat langsung dalam pembangunan sanitasi

Tujuan Komunikasi • Media massa • Pihak Swasta

Target Audiens Terobosan Percepatan Pembangnan Sanitasi Permukiman

Pesan Kunci

Usulan Kegiatan

• Tatap muka • Pertemuan secara dengan langsung media • Publikasi, massa penerbitan dan pihak dan bahan swasta tayang • Lobbying

Saluran

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai SSK • Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” • Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota”Lembar fakta hasil EHRA • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi – Peta area berisiko • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi – KKL



3.6.2.3 Tahap 3: Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK – 5 (lanj.)

44



Disepakatinya anggaran dan program & kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten/ kota

Terbentuknya komitmen untuk mengadopsi MPS ke dalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran tahunan

Ditandatanganinya lembar kesepakatan/komitmen untuk dokumen MPS

Media massa dan pihak swasta terlibat aktif dalam pembangunan sanitasi

2

3

4

5

Tujuan Komunikasi

1

No

Grand Design Komunikasi dan Advokasi PPSP • Pihak swasta

• DPRD • Walikota/ • Bupati • SKPD • Internal Pokja Sanitasi Kab/Kota • Media massa

Target Audiens Terapkan Strategi, saatnya bertindak sesuai rencana


Saluran

• Pertemuan media massa dan pihak swasta

• Audiensi • Konsultasi • Rapat kerja • Workshop MPS

Usulan Kegiatan

• TOR dan agenda setiap acara • Peta area berisiko • Lembar komitmen pembangunan sanitasi kabupaten/kota

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai tahap 4 PPSP • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi” • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Strategi Sanitasi Kota • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi • Lembar Kesepakatan Pembiayaan Program Sanitasi



3.6.2.4 Tahap 4: Penyiapan Memorandum Program Sanitasi (MPS) – 1

45

Disetujuinya program dan kegiatan prioritas

7

Target Audiens

Kesepakatan pimpinan-pimpinan • SKPD SKPD tentang arah pelaksanaan pembangunan sanitasi di kab/ kota jangka menengah yang tertuang didalam “Kerangka Logis” dan “Program, kegiatan dan Anggaran”

Tujuan Komunikasi

6

No Terapkan Strategi, saatnya bertindak sesuai rencana


Saluran • Rapat kerja • Konsultasi

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai tahap 4 PPSP • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi • Pedoman penyusunan memorandum program sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Strategi Sanitasi Kota • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi • Lembar Kesepakatan Pembiayaan Program Sanitasi




46


Tersusunnya draft MPS kabupaten/kota didasarkan pada SSK yang memuat program, kegiatan, sasaran, pagu indikator dari SKPD/ instansi penanggungjawab

Terselenggaranya Workshop untuk mendapatkan dukungan dari Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota dan dari sumber pendanaan potensial lainnya

9

Tujuan Komunikasi

8




Saluran

• Workshop MPS

• Rapat kerja • Pelatihan penyusunan MPS

Usulan Kegiatan

• TOR dan agenda setiap acara • Bahan tayang mengenai MPS • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi” • Ringkasan (“versi populer”) • Buku Putih Sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Strategi Sanitasi Kota • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang tentang MPS • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi” • Pedoman penyusunan memorandum program sanitasi • Dokumen Strategi Sanitasi Kota




47


Tujuan Komunikasi

11 Tersusunnya dokumen MPS yang siap diserahkan kepada pokja sanitasi provinsi untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi serta pembahasan dalam lokakarya MPS di provinsi

10 Ditandatanganinya lembar kesepakatan pemerintah kabupaten/kota oleh bupati dan DPRD




Saluran • Audiensi

Usulan Kegiatan

• Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota • Dokumen Strategi Sanitasi Kota • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi • Lembar Kesepakatan Pembiayaan Program Sanitasi




48


Tujuan Komunikasi

12 Draft MPS yang telah disusun oleh kabupaten/kota dapat diverifikasi dan disinkronisasi dengan program dan kegiatan di provinsi

No • Pokja Provinsi

Target Audiens

Pesan Kunci

Saluran • Rapat kerja • Pelatihan penyusunan MPS • Workshop MPS

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Lembar Informasi “Memorandum Program Sanitasi” • Pedoman penyusunan memorandum program sanitasi • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota- KKL • Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi kabupaten/kota



3.6.2.4 Tahap 4: Penyiapan Memorandum Program Sanitasi (MPS) – 4 (lanj.)

49


Terlaksananya pembangunan sanitasi berdasarkan dokumen MPS

3

2

4

Target Audiens

• DPRD • Walikota/ Bupati • SKPD Terjaganya komitmen untuk • Internal melaksanakan pembangunan Pokja sanitasi berdasarkan dokumen Sanitasi MPS yang telah disepakati Kab/Kota Dokumen MPS diadopsi ke dalam • Media dokumen perencanaan daerah massa dan mekanisme penganggaran tahunan


Tujuan Komunikasi

1

No Terapkan Strategi, saatnya bertindak sesuai rencana


Saluran • Audiensi • Kunjungan lapangan

Usulan Kegiatan

• ToR dan agenda setiap acara • Bahan tayang (tergantung acara dan kebutuhan) • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi – peta area berisiko • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota- KKL • Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS)



3.6.2.5 Tahap 5: Implementasi

50


Tujuan Komunikasi


Berperan serta dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan sanitasi berdasarkan dokumen MPS sebagai input untuk dokumen MPS tahunan dan SSK berikutnya

Mengawal program dan kegiatan yang terdapat pada SSK dan MPS, agar dirumuskan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah

Terpantaunya penyusunan rencana kegiatan dan anggaran PPSP yang disusun oleh SKPD ke dalam rencana kerja SKPD

Tersusunnya laporan triwulanan untuk disampaikan bupati atau walikota kepada gubernur mengenai pengembangan program dan kegiatan PPSP

Pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP melalui web:ppsp. nawasis.info

No

1

2

3

4

5

6

• Internal pokja sanitasi kabupaten/ kota



Usulan Kegiatan


• Tatap muka • Audiensi • ToR dan agenda setiap secara • Kunjungan acara langsung lapangan • Bahan tayang (tergantung • Publikasi, • Rapat acara dan kebutuhan) penerbitan kerja • Lembar Informasi “Sistem dan bahan Monitoring & Evaluasi tayang PPSP” • Lobbying • Kumpulan artikel sanitasi dari media lokal • SE Mendagri 660/4919/SJ • Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi peta area berisiko • Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota – KKL • Dokumen Memorandum Program Sanitasi • Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di kabupaten/kota

Saluran


3.6.2.6 Tahap 6: Pemantauan dan Evaluasi

51


6. Tahap pemantauan dan evaluasi: kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan rencana.

5. Tahap pelaksanaan/implementasi: tersedianya prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas dan berkelanjutan.

4. Tahap penyiapan Memorandum Program Sanitasi (MPS): meningkatnya akses pendanaan untuk pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi (APBD kabupaten/kota, APBN, Bantuan Luar Negeri, investasi swasta, kontribusi masyarakat, dll).

3. Tahap penyusunan rencana strategis BPS dan SSK: tersusunnya dan ditetapkannya strategi pengembangan layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan dan komponen pendukungnya).

2. Tahap pengembangan kelembagaan, pendanaan dan peraturan: meningkatnya koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

1. Tahap kampanye, edukasi dan advokasi: meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi.

Tujuan Komunikasi

Pesan Kunci

1. DPRD (provinsi 1. “Sanitasi dan kabupaUrusan Kita ten/kota) Bersama” 2. Pimpinan 2. “Terobosan daerah Percepatan (gubernur Pembangundan walikota/ an Sanitasi bupati) Permukim3. SKPD (provinsi an” dan kabupa3. “Terapkan ten/kota) strategi, 4. Pokja AMPL, saatnya provinsi dan bertindak kabupaten/ sesuai kota) rencana” 5. Media massa 6. Pihak swasta

Target Audiens 1. Tatap muka secara langsung 2. Publikasi, penerbitan dan bahan tayang 3. Lobbying

Saluran

Sosialisasi Kick off meeting Rapat kerja Konsultasi & audiensi Kunjungan & road show Rapat koordinasi Pelatihan studi EHRA Pelatihan penyusunan Buku Putih Sanitasi 9. Pelatihan penyusunan SSK 10. Konsultasi publik hasil studi EHRA 11. Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi 12. Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota 13. Rapat koordinasi pokja provinsi dan pokja kabupaten/kota 14. Pelatihan penyusunan MPS 15. Lokakarya MPS 16. Konsultasi 17. Kunjungan lapangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Usulan Kegiatan

Berikut adalah resume dari tujuan komunikasi, target audiens, pesan kunci, saluran dan usulan kegiatan dalam grand design advokasi dan komunikasi PPSP:

52


Video 1. Video “Penyusunan SSK” – TTPS 2. Video Promosi SSK” – TTPS 3. Video “Road Map PPSP” 4. Video “Tata Kelola PPSP” 5. Video “Haruskah Sakit dan Banjir Dulu?” – TTPS

Lembar Informasi

1. Lembar Informasi Penyediaan Layanan Sanitasi 2. Lembar Informasi Peran Serta Masyaakat 3. Lembar Informasi Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media 4. Lembar Informasi Kajian Sanitasi Sekolah 5. Lembar Informasi “Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman” 6. Lembar Informasi “Buku Putih Sanitasi” 7. Lembar Informasi “Strategi Sanitasi Kota” 8. Lembar Informasi “EHRA”

1. Dokumen Hasil Studi EHRA 2. Dokumen Buku Putih 3. Sanitasi 4. Dokumen Strategi Sanitasi Kota

Dokumen 1. Petunjuk praktis pelaksanaan studi EHRA 2. Pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi 3. Pedoman penyusunan strategi sanitasi kota 4. Pedoman penyusunan MPS

Petunjuk Praktis

1. Ringkasan (“versi populer”) Buku Putih Sanitasi kabupaten/kota peserta PPSP 2. Ringkasan (“versi populer”) Strategi Sanitasi Kota peserta PPSP – KKL 3. Bahan tayang mengenai BPS dan SSK. 4. ToR dan agenda setiap acara 5. SE Mendagri 660/4919/SJ 6. Laporan perkembangan pelaksanaan PPSP di Provinsi 7. Ringkasan (“versi populer”) Hasil Studi EHRA di kabupaten/ kota peserta PPSP 8. Kumpulan artikel sanitasi dari media lokal yang disiapkan oleh pokja provinsi

Usulan Kegiatan

Berikut adalah resume tools komunikasi yang terdapat dalam rancangan grand design advokasi dan komunikasi:

53


54

4

Materi Komunikasi untuk Event PPSP

S

etiap event/kegiatan dalam PPSP membutuhkan materi komunikasi tertentu, namun ada juga beberapa materi komunikasi yang dapat digunakan di setiap kegiatan. Berikut kebutuhan materi komunikasi (ideal) yang perlu dipersiapkan untuk setiap event/kegiatan di PPSP.


Bahan Tayang

• Bupati/Walikota • Buku Putih Sanitasi • DPRD Kabupaten/Kota (secara • SKPD umum) • Pokja Sanitasi • Hasil EHRA Kabupaten/Kota • Peta area berisiko, • Camat • dan lain-lain • Lurah • Tokoh Masyarakat • Media Massa • Pihak Swasta • Lembaga Swadaya Masyarakat Kegiatan 2. Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota • Bupati/Walikota • Strategi Sanitasi Kota • DPRD (secara umum) • SKPD • Peta area berisiko dan • Pokja Sanitasi zona sanitasi Kabupaten/Kota • Kerangka Kerja Logis • Camat untuk masing-masing • Lurah komponen • Tokoh Masyarakat • dan lain-lain • Media Massa • Pihak Swasta • Lembaga Swadaya Masyarakat

Kegiatan 1. Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi

Undangan

• Backgrounder: Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi • Ringkasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota • Jadwal acara • Press release • Peta area berisiko • Ringkasan hasil studi EHRA • Profil seputar “Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota” • dan lain-lain

• Backgrounder: Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota • Jadwal acara • Press release • Peta area berisiko dan zona sanitasi • Ringkasan hasil studi EHRA • Profil seputar “Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota” • Kerangka Kerja Logis untuk masing-masing komponen • dan lain-lain • Ringkasan hasil studi EHRA • Peta area berisiko dan zona sanitasi • Kerangka Kerja Logis untuk masing-masing komponen • dan lain-lain

Bahan Serahan untuk Media Massa

• Ringkasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota • Ringkasan hasil studi EHRA • Peta area berisiko • dan lain-lain

Bahan Serahan untuk Undangan dan Peserta

55


• Gubernur • Strategi Sanitasi Kota • Kepala daerah (secara umum) • Ketua dan Sekretaris • Hasil pra lokakarya oleh Pokja Sanitasi Provinsi pokja sanitasi provinsi • Kepala Bidang Pokja • Kebijakan strategis Sanitasi Provinsi pembangunan sanitasi • Anggota Pokja Sanitasi oleh Kementerian/ Provinsi Lembaga • Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi • Ketua Pokja dan Sekretaris Pokja Sanitasi kabupaten/kota • Kepala Bidang Pokja Sanitasi kabupaten/kota • Kementerian/Lembaga (Pemerintah) • Perusahaan Swasta (asosiasi perusahaan swasta)

Kegiatan 3. Lokakarya Memorandum Program Sanitasi

• Profil dan peta rawan sanitasi pada roadmap • dan lain-lain

• Backgrounder: Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota • Jadwal acara • Press release

56


• Bupati/Walikota • DPRD • SKPD • Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota • Camat • Lurah • Puskesmas • Sanitarian • Ketua RW/RT • Kader • Media Massa

• Konsep IPP-STBM • Perencanaan Pemerintah Kab/Kota di Lokasi IPPSTBM • Hasil Kegiatan IPP-STBM

Kegiatan 4. Ekspos Kegiatan IPP STBM

• Konsep IPP-STBM • Perencanaan Pemerintah Kab/Kota di Lokasi IPPSTBM • Hasil Kegiatan IPP-STBM

• Press release • Backgrounder • Hasil kegiatan IPP-STBM • Jadwal acara

57


58

5

Penutup

G

rand design advokasi dan komunikasi ini merupakan bahan referensi untuk pokja sanitasi nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan komunikasi di semua tahapan PPSP.

Para pelaku komunikasi dapat melakukan penyesuaian dan pengembangan dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, ruang lingkup kerja dan wilayah masing-masing. Bila di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap grand design ini, maka usulan perubahan dapat diajukan ke PIU Advokasi dan Pemberdayaan yang bertugas untuk mengkoordinir berbagai upaya advokasi dan komukasi serta pemberdayaan dalam pelaksanaan PPSP.


59


KOMUNIKASI & ADVOKASI. PPSPPercepatan. Grand Design PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN. Disusun oleh: PIU Advokasi dan Pemberdayaan PPSP

Recommend Documents