KETERBUKAAN INFORMASI Manfaat bagi Negara dan Masyarakat Abdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI Pusat
• Indonesia Co-chair OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) 2012-2014
Indonesia & Inggris Ketua Bersama (Co-Chair) OGP 2012-2014
58 negara anggota Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono & Perdana Menteri Inggris David Cameron
OBI Indonesia MENINGKAT
62 (2012) 51 (2010) OPEN BUDGET INDEX Indonesia 2012
62% (2010: 51%) 8 Informasi kunci anggaran terbuka: 1. Pre-budget statement: pokok-pokok kebijakan fiskal. 2. Executive budget proposal: nota keuangan RAPBN. 3. Enacted budget: UU dan nota keuangan APBN. 4. Citizen budget: ringkasan anggaran di media dan web 5. In year report: realisasi anggaran tiga bulan. 6. Mida year review: laporan tengah semester. 7. End year report: laporan keuangan pemerintah pusat. 8. Audit report: laporan audit BPK
UU No. 2 / 2008 ttg Partai Politik Pasal 38
“Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik terbuka untuk diketahui masyarakat.” UU No. 2/ 2011 Perub. UU No. 2/ 2008 ttg Parpol Pasal 39:
Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Partai Politik wajib meliputi: a. laporan realisasi anggaran parpol; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU No.14 Tahun 2008
Stakeholders UU KIP BADAN PUBLIK adalah: • eksekutif, legislatif, yudikatif, dan • badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Apa yang harus dilakukan Badan Publik?
1. Penunjukan & Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 3. Menyusun SOP Pelayanan Informasi Publik 4. Mengklasifikasi Informasi
P P I D (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) 1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
Pimpinan Badan Publik List inf. Yg dikecualikan
Penetapan (Tim Pertimbangan?)
PPID kepala
Pimpinan Satuan Kerja
List inf. Yg dikecualikan
PPID pelaksana
• Melakukan uji konsekuensi • Menyusun kebijakan pengelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan informasi di lingkungan BP • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
Pimpinan Unit Pelayanan PPID pelaksana
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI • • • • • • • •
Pengumpulan informasi dari SKPD - SKPD Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk softcopy Sistem pendokumentasian informasi dalam bentuk hardcopy Pelayanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Pelayanan informasi yang tersedia setiap saat Pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Pengecualian informasi melalui uji konsekuensi Penanganan keberatan dan sengketa informasi di Komisi Informasi
MENGKLASIFIKASIKAN INFORMASI (Menyusun DAFTAR INFORMASI PUBLIK) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Berkala
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (Uji Konsekuensi)
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta
• Informasi yang WAJIB DIUMUMKAN secara berkala (6 bulan sekali) 1. PROFIL BADAN PUBLIK • Alamat dan Kedudukan • Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi • Struktur organisasi dan riwayat singkat pejabat eselon • Gambaran satker pada masing-masing BP • LHKPN (ringkasan) 2. KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK • Nama program dan penanggung jawab (DIPA/RKA-KL) • Jadwal kegiatan dan capaian bulanan • Siklus perencanaan dan penganggaran, termasuk konsultasi publik atas draft regulasi • Informasi pelayanan khusus tentang hak masyarakat • Informasi penerimaan pegawai
3. LAPORAN KEUANGAN • Rencana dan realisasi anggaran • Neraca • Daftar aset Badan Publik 4. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN • Layanan pengadaan barang dan jasa • Layanan pengaduan masyarakat 5. REGULASI • Regulasi terkait fungsi dan tugas Badan Publik • Peraturan internal yang dikeluarkan Badan Publik • SOP pelayanan informasi • PPID • Daftar Informasi Publik
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN WAJIB DIMUMUKAN BERKALA PASAL 9 UU KIP, JUNCTO PERKI 1/2010 SLIP
C 1
INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran
2 Informasi Neraca 3
Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan
4
Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)
Informasi wajib diumumkan (di WEBSITE)
MENGUJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Instrumen PENGECUALIAN
Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17 UU KIP), karena memiliki konsekuensi sbb: a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ; g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
BIO DA TA
Ketua KOMISI INFORMASI PUSAT Abdul Rahman Ma’mun (43 tahun)
biasa dipanggil Aman. Lahir di Solo, 25 Juli 1969. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) dan Ketua KIP (2011-2013). Karir jurnalistiknya antara lain menjadi produser berita televisi di ANTV, menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta (1994-1995). • Menjadi aktivis pers mahasiswa sebagai Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM (1991-1993) dan mendirikan Perhimpunan • Meraih berbagai beasiswa pendidikan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1993. jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di • Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hongkong, China dan Crash Program Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Investigative Reporting dari USAID. facebook : abdul rahman ma’mun twitter : @amanmamun
• Mendapat sertifikat Mediator dari Management Systems International (MSI), Washington DC, Amerika Serikat. • •
email:
[email protected] [email protected]
