-1-
BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2012 TENTANG PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 serta untuk tertibnya adiministrasi keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dipandang perlu menetapkan pejabat yang menandatangani Surat Penyediaan Dana dengan Keputusan Bupati; b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melakukan tugasnya; c. bahwa berdasaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Pejabat yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-2-
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-3-
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 63); 22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 14); MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Menetapkan Pejabat yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini; Sebelum Surat Penyediaan Dana ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan daerah;
-4-
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2012;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 Januari 2012 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. Arsip,-
-5LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2012 TANGGAL : 3 JANUARI 2012 TENTANG : PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.
NAMA PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
SPECIMEN
PANGKAT / GOL
JABATAN
(1)
(2)
(3)
HAMKA, SH., MAP NIP. 19620527 198912 1 002
Pembina Utama Muda, IV/c
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
NAMA / NIP
DITUNJUK SEBAGAI
TANDA TANGAN
PARAF
(5)
(6)
(4)
Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd HAMDAN DATUNSOLANG
