KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METRO BEKASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) POLRES METRO BEKASI TAHUN 2016
Cikarang,
Februari 2017
DAFTAR ISI BAB I
URAIAN PENDAHULUAN A. B. C.
II
1 1 2
PENETAPAN KINERJA POLRES METRO BEKASI
13
AKUNTABILITAS KINERJA A. B.
IV
LATAR BELAKANG ORGANISASI RENCANA STRATEGI POLRES METRO BEKASI
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
III
HALAMAN
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TA.2014 AKUNTABILITAS KEUANGAN
15 40
PENUTUP A.
KESIMPULAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN FORMULIR RENCANA STRATEGI (RENSTRA) -
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
-
STRUKTUR ORGANISASI
-
DOKUMEN PENDUKUNG
42
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan) yaitu dengan melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Polres Metro Bekasi selaku aparatur negara yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, ditunjuk untuk tetap dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kamtibmas dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum serta dapat menunjang terselenggaranya kegiatan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan kegiatan rutin warganya. Polres Metro Bekasi sebagai bagian dari pelaksana operasional Polda Metro Jaya, merupakan daerah perbatasan dan pintu gerbang langsung wilayah DKI Jakarta dengan potensi jalur penghubung fisik jalan Tol Jakarta-Cikampek, jalur Pantura dan jalan-jalan yang menjadikan mobilitas penduduk semakin kompleks dan majemuk serta identik dengan aktifitas kehidupan. Wilayah DKI termasuk dengan segala aspek kerawanan Kamtibmas yang terjadi. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Metro Bekasi merupakan instansi/lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya diperlukan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan institusi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan serta hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh aspek menajerial dan sumber daya yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Metro Bekasi TA.2016 dengan berpedoman pada Renstra, Renja, RKA–KL dan DIPA TA. 2016 sehingga nantinya dapat dijadikan bahan masukan, koreksi dan perbaikan serta pembanding dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berikutnya, serta sekaligus sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Polres Metro Bekasi kepada pimpinan dan masyarakat.
B.
ORGANISASI Struktur organisasi Polres Metro Bekasi mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Susunan organisasi Polres Metro Bekasi terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan : a. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi; b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi. 2.
Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan : a. Bagian Operasi; b. Bagian Perencanaan; LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
1
c. d. e. f. g.
C.
Bagian Sumber Daya; Seksi Pengawasan; Seksi Profesi dan Pengamanan; Seksi Keuangan; Seksi Umum.
3.
Unsur Pelaksana Tugas Pokok : a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT); b. Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam); c. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim); d. Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba); e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas); f. Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara); g. Satuan Lalu Lintas (Lantas); h. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).
4.
Unsur Pendukung. a. Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Tipol).
5.
Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan a. Kepolisian Sektor (Polsek); b. Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor).
RENCANA STRATEGI POLRES METRO BEKASI Rencana Strategis Polres Metro Bekasi, disusun dalam dokumen sistem perencanaan strategis jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 sesuai Keputusan Kapolresta Bekasi Nomor : Kep/33/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang diharapkan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Perkap /17/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Starategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1.
Visi Polres Metro Bekasi Terwujudnya Polres Metro Bekasi yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna memantabkan Kamtibmas di wilayah Hukum Polres metro Bekasi dalam rangka mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian yang berlandaskan gotong royong.
2.
Misi Polres Metro Bekasi a. mewujudkan kecintaan dan kepercayaan publik (trust building) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep “Polres Besar-Polsek Kuat.”; b. mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan unggul yang menjunjung etika dan sendi-sendi HAM; c. meningkatkan kesejahteraan personel Polri (well motivated and welfare); d. mewujudkan intelijen Polri yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, melalui kegiatan deteksi aksi, deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif guna pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan; e. mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan instansi terkait; f. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN; LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
2
g. h. i. j.
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas; mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di wilayah perairan laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman; mewujudkan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi guna mengoptimalkan kinerja Polri; mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan profesi.
3.
Tujuan Polres Metro Bekasi. a. terwujudnya organisasi Polri yang Good Governance dan Clean Government; b. terwujudnya revolusi mental personel Polri berupa perubahan mind set dan culture set sejalan reformasi birokrasi Polri; c. terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari; d. terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; e. terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
4.
Sasaran Strategis Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 : a. Terwujudnya peningkatan pelayanan Prima Kepolisian, dengan indikator : 1) persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri; 2) Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Polri.
5.
b.
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan Kamtibmas, dengan indikator : 1) persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata; 2) persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas; 3) Persentase unjuk rasa yang tidak anarkis; 4) Persentase penurunnya tindak pidana; 5) Persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu; 6) Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas; 7) Persentase penurunan angka kematian korban laka lantas; 8) Persentase penurunan Laka lantas.
c.
Terwujudnya Aparatur Polres Metro Bekasi yang bersih dan bebas dari KKN, dengan indikator : Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS.
Arah Kebijakan Polres Metro Bekasi. a.
Arah kebijakan Polres Metro Bekasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian, yaitu : 1) membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan sarana prasarana berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah :
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
3
a) b) c)
mengajukan usulan tentang pengadaan alat materiil khusus (Almatsus) Polri ke Polda Metro Jaya guna memenuhi kebutuhan Polres Metro Bekasi; melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselenggarakan Polda Metro Jaya dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului studi kelayakan; mengajukan usulan secara berjenjang ke Polda Metro Jaya terkait pembangunan pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi ke Mabes Polri.
2)
membantu proses rekruitment personel Polri dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah proporsi alokasi antar jenis belanja dapat semakin berimbang. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) melaksanakan sosialisasi rekruitmen yang proaktif ke masyarakat untuk memperoleh animo pendaftaran calon Polisi yang yang tinggi sehingga secara tidak langsung menciptakan daya saing kualitas peserta; b) mensukseskan program rekruitmen anggota Polri untuk mencapai minimum zero growth dengan mempertahankan jumlah personel yang ada ditambah kebutuhan pengembangan organisasi serta mempertimbangkan Program Pengarusutamaan Gender (PUG); c) rasionalisasi dan realokasi personel Polri dari tingkat Polres ke Polsek dan Polsubsektor untuk tugas pelayanan; d) mengajukan usulan penambahan personel PNS Polri sesuai dengan kompetensi yang diperlukan selama lima tahun; e) mengoptimalkan penggunaan database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal zero growth Polri.
3)
percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah: a) melanjutkan program kerjasama dengan bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-KTA; b) optimalisasi penggunaan database dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi, khususnya dalam usulan penambahan personel, usulan personel yang mengikuti pelatihan dan mutasi personel; c) mengajukan usulan secara berjenjang tentang sistem uji kompetensi jabatan di Polres Metro Bekasi; d) mengoptimalkan peran Dewan Pertimbangan Karier (DPK) assessment dalam rangka assessment pembinaan karier personel di Polres Metro Bekasi; e) melaksanakan lelang jabatan secara terbuka bagi personel yang berpangkat AKP (kecuali Kapolsek) ke bawah sebagai bentuk transparansi proses mutasi dan kompetensi personel; f) mengusulkan personel yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, teknologi kepolisian dan modernisasi teknologi lainnya untuk mengikuti program latihan yang telah di jadwalkan oleh Polda Metro Jaya. LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
4
4)
meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan fungsi. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah: a) mengadakan pembinaan dan pelatihan fungsi kepolisian secara mandiri kepada personel Polres Metro Bekasi yang melingkupi pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi Kode Etik Polri dalam rangka mencapai kesempurnaan (strive for excellence); b) mengajukan personel Polri dan PNS Polres Metro Bekasi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan kejuruan sesuai dengan program pelatihan dan pendidikan dari Polda Metro Jaya pendidikan, pelatihan dan kursus guna meningkatkan profesionalisme Polri; c) melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi personel yang ditetapkan sebagai agen-agen perubahan sebagai role medels budaya anti korupsi di masing-masing fungsi dan Polsek.
5)
melaksanakan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dan Polres dengan melengkapi sesuai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP). Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dan Polres. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; b) mengajukan usulan pemenuhan sarana pendukung pelayanan yang memadai, sehingga tercipta proses pelayanan yang nyaman dan representatif; c) mengajukan usulan dalam rangka membangun sistem survey tentang kepuasan masyarakat yang baku dan berbasis komputer.
6)
membangun hukum Kepolisian sebagai elemen Prolegnas bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan. Kebijakan dalam program ini adalah penguatan instrumen regulasi pendukung Tupoksi Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) mengajukan usulan secara berjenjang tentang evaluasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri; b) melaksanakan penyusunan, sinkronisasi dan evaluasi serta revisi/perbaikan terhadap produk hukum Polres Metro Bekasi khususnya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing fungsi kepolisian.
7)
peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan personel Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) mengajukan usulan secara berjenjang ke Polda Metro Jaya tentang peningkatan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional; LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
5
b)
c) d) e)
pendataan dan resgistrasi dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan guna pelayanan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya; mengajukan usulan secara berjenjang ke Polda Metro Jaya dalam rangka meningkatkan fasilitas kesehatan Poliklinik Polres Metro Bekasi; mengajukan usulan secara berjenjang ke Polda Metro Jaya dalam rangka pembangunan perumahan dinas bagi pegawai Polri; memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.
8)
pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada unit-unit pelayanan masyarakat, khususnya dalam rangka mengantisipasi kegiatan KEA ASEAN 2015. Kebijakan program ini adalah terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) melaksanakan kerjasama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal guna meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dengan Criminal Justice System (CJS) dan pelayanan SKCK secara online dalam mengantisipasi ASEAN Community 2015; b) melaksanakan koordinasi secara berjenjang dengan National Traffic Management Centre (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) bidang lalu lintas yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan Regional Traffic Management Centre (RTMC) dan Traffic Management Center (TMC) dengan yang terkoneksi.
9)
membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polres sampai dengan Polsek. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya sistem komunikasi terpadu mulai dari Polres dan Polsek. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas; b) mengajukan usulan tentang pengembangan sistem komunikasi perkantoran berbasis elektronik untuk mendukung koordinasi dengan satuan tingkat atas, satuan fungsi dan satuan kewilayahan secara efektif dan efisien; c) mengajukan usulan tentang pengembangan sistem komunikasi radio untuk mendukung operasi Kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.
10)
optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya pelayanan prima Polri berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan quick wins dan quick response; LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
6
b) c) d) e)
11)
b.
memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan Polri termasuk penempatan 2 (dua) Polwan pada 1 (satu) Polsek dalam rangka percepatan Program Pengarusutamaan Gender (PUG); membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi; mengajukan usulan secara berjenjang ke Polda Metro Jaya dalam rangka pengadaan peralatan pelayanan publik yang mengedepankan prinsip First In First Out (FIFO), sehingga dapat menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat. Kebijakan program ini adalah implementasi keterbukaan informasi publik oleh Polri kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah: a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholders terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online); c) membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel; d) mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif; e) mengoptimalkan peran Website Polres Metro Bekasi dalam rangka memberikan informasi kepada publik tentang pelayanan kepolisian dan pengaduan masyarakat.
Arah kebijakan Polres Metro Bekasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis terbangunnya terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan Kamtibmas, yaitu : 1) mengoptimalkan peran Polsek wilayah pesisir dengan didukung sarana yang tersedia yang dapat menjangkau wilayah perairan Polres Metro Bekasi dalam rangka mendukung poros maritim. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya peran satuan Polsek wilayah pesisir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) meningkatkan kemampuan personel Polsek wilayah pesisir dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan secara mandiri dalam rangka patroli perairan; b) mengusulkan personel yang mengikuti pelatihan dalam rangka patroli perairan untuk meningkatkan profesionalisme petugas kepolisian; c) mengajukan usulan tentang peningkatan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, kebutuhan BBM kendaraan patroli perairan dan biaya pemeliharaan serta perawatan kendaraan patroli perairan; d) meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek Pesisir dalam mengatasi kamtibmas wilayah dan penanggulangan bencana alam; e) mengajukan usulan secara berjenjang dalam rangka pembentukan Satuan Kepolisian Perairan di tingkat Polres Metro Bekasi yang bertujuan untuk LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
7
harkamtibmas dan penegakan hukum, wilayah perairan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. 2)
mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat. Kebijakan program ini adalah optimalisasi pengelolaan keamanan dalam negeri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; b) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan komponen publik.
3)
mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019. Kebijakan program ini adalah pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilu dan Pemilukada; b) menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.
4)
memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan kemampuan fungsi intelijen Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Polres Metro Bekasi sampai dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai; b) membangun sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan pendataan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial.
5)
melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas. Kebijakan program ini adalah pemantapan pelaksanaan Polmas dalam tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu kelurahan/desa, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas;
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
8
b) c)
meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas perairan untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim; menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.
6)
meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I). Kebijakan program ini adalah meningkatnya pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) mengembangkan Traffic Management Center (TMC) Polres Metro Bekasi yang terintegrasi; b) memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi; c) pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dan black spot dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.
7)
meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan program ini adalah menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah: a) b) c)
melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis; melaksanakan program tentang road safety/safety ridding.
8)
membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan program ini adalah kesadaran dalam mematuhi tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang dilakukan adalah : a) membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-edukasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; b) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; c) melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013); d) melaksanakan Dikmas lantas yang sistematis dan efektif.
9)
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. Kebijakan program ini adalah meningkatnya pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : penggelaran Satpas online;
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
9
10)
pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya. Kebijakan program ini adalah pemantapan penegakan hukum di bidang kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan kejahatan kontinjensi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas; b) meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnational (cyber crime, narkoba, human trafficking, arms smuggling, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis); c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, Binmas dan Sabhara; d) meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar scientific criminal investigation; e) mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (illegal logging), pencurian ikan (illegal fishing), penambangan liar (illegal mining), kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal; f) meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pencegahan dan deradikalisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait; g) meningkatkan kemampuan Polri dalam rangka penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Polres Metro Bekasi bekerjasama dengan instansi terkait; h) guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.
11)
membangun kemampuan operasional dalam penanganan gangguan keamanan secara langsung dan cepat, khususnya unjuk rasa, konflik sosial dan bencana alam. Kebijakan program ini adalah kemampuan operasional secara cepat dalam penanganan keamanan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) mengoptimalkan kekuatan Sat Sabhara untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang memadai; b) melaksanakan pembinaan dan pelatihan terkait penanganan unjuk rasa, negosiator, pemetaan konflik sosial dan penanganan SAR terbatas; c) menjalin komunikasi dengan instansi terkait tentang penanganan unjuk rasa, konflik sosial dan penanganan SAR terbatas; d) meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana. LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
10
12)
c.
Arah kebijakan Polres Metro Bekasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis terwujudnya aparatur Polres Metro Bekasi yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu : 1) mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) mendorong dan mendukung program peningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekruitmen personel Polri yang bebas dari KKN, transparan, akuntabel dan humanis dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai-nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi di lembaga pendidikan dalam rangka internal trust dan public trust; b) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker; c) meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polri. 2)
6.
membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI) dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek. Kebijakan program ini adalah meningkatnya kemampuan penyidikan berstandar penyidikan pidana secara ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan diprioritaskan adalah : a) meningkatkan kemampuan penyidik Polres Metro Bekasi dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Crime Scene Investigation-CSI) guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah; b) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI).
Mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan program ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan internal Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Metro Bekasi yang akan dilakukan adalah : a) pembentukan Tim Internal Anti Korupsi; b) melaksanakan supervisi secara efektif dan berkala baik dilakukan oleh satfung atau pengemban fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan pelayanan kepolisian; c) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan; d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
Program dan Kegiatan Polres Metro Bekasi Program Polres Metro Bekasi T.A. 2016 terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 19 (sembilanbelas) kegiatan, pada hakikatnya merupakan implementasi dari Visi, Misi, Tujuan, LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
11
Sasaran dan Kebijakan serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Polri dengan masing-masing program sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian; c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri; d. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri; e. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban; f. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan; g. Program Pemeliharaan Kamtibmas; h. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; i. Program Pengembangan Hukum Kepolisian. 7.
Permasalahan a. pelayanan Polri kepada masyarakat belum sepenuhnya tergelar hingga komunitas– komunitas terkecil yang didukung dengan pelayanan kamtibmas prima mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya masyarakat patuh hukum masih minim; b. kinerja Polri dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksananan tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. Dalam rangka peningkatan kinerja Polri diperlukan perubahan mind set dan cultur set serta konsep kesejahteraan personel Polri menuju kinerja organisasi Polri lebih baik; c. penyusunan kompetensi anggota Polres Metro Bekasi belum dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi menuju Polri yang profesional yang pada gilirannya dapat dirasakan keberadaan Polri di tengah–tengah masyarakat melalui pelayanan secara mudah, responsif tidak diskriminasi dan beresiko tinggi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif; d. peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, belum tergelar hingga komunitas– komunitas pelayanan terdepan sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut; e. dengan strategi pelayanan kamtibmas, digelar sebaran pelayanan sedekat–dekatnya dengan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan personel diorientasikan pada pemenuhan titik–titik sebaran pelayanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu sekalipun rasio indeks tercapai tetapi belum seimbang dengan jumlah titik sebaran pelayanan; f. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; g. kerjasama antara Polres Metro Bekasi dengan instansi terkait dalam bentuk Sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (fungsi masing-masing); h. eskalasi keamanan dalam negeri menjelang Pemilukada serentak dan PilpresTahun 2019 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polres Metro Bekasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan kondusif.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
PENETAPAN KINERJA POLRES METRO BEKASI Berdasarkan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Kapolri Nomor : Perkap/11/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Tingkat Satker di lingkungan Polri. Dimana penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mem-presentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Polres Metro Bekasi telah membuat Penetapan Kinerja TA. 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016. Penetapan Kinerja Polres Metro Bekasi TA. 2016 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja TA. 2016 yang telah ditetapkan, sehingga secara substantial Penetapan Kinerja TA. 2016 tidak ada perbedaan dengan rencana Kinerja TA. 2016. Penetapan Kinerja memuat Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan tentang Program dan Kegiatan dalam mencapai sasaran pada tahun tersebut dan Indikator Kinerja Keberhasilan dalam pencapaiannya sesuai dengan sasaran-sasaran strategis Polres Metro Bekasi yang akan dicapai tahun 2016, termasuk indikator dan targetnya, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Polres Metro Bekasi Tahun 2016. Tabel 2.1 Target indikator kinerja Tahun 2016 NO 1 1.
SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya peningkatan pelayanan Prima Kepolisian.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 a. persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri b. persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Polri.
TARGET 4 16 % B
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
13
1 2.
3.
2 Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan Kamtibmas.
Terwujudnya Aparatur Polres Metro Bekasi yang bersih dan bebas dari KKN
3 a. persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata; b. persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas c. persentase unjuk rasa yang tidak anarkis d. persentase penurunnya tindak pidana e. persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu; f. persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas; g. persentase penurunan angka kematian korban laka lantas; h. persentase penurunan laka lantas Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS.
4 83 % 5% 80 % 7% 80 % 1% 2% 0,5 % 3,57 %
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Metro Bekasi Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut : A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri dalam hal ini Polres Metro Bekasi telah menyusun Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau mungkin timbul serta indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Oleh sebab itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators), dimana capaian indikator kinerja utama ini secara proporsional dan akuntabel yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran yang dipertanggungjawabkan kepada organisasi. Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil Capaian Indikator Kinerja Utama yang diwujudkan oleh Polri, kedepan Polri secara konsisten dan kontiniu melakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian indikator kinerja utama Polri. Pengukuran capaian kinerja T.A. 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi dari pada rencana capaian kinerja (target), sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target serta realisasi dapat dilihat dalam tabel Pengukuran Kinerja TA. 2016 dibawah ini : Tabel 3.1 Capaian indikator kinerja Tahun 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 1.
2 Terwujudnya peningkatan pelayanan Prima Kepolisian
3 a. persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri. b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian
TARGET
REALISASI
%
4 16 %
5 -8%
6 - 50 %
B
B
100 %
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
15
1 2.
2
3 Terwujudnya situasi dan a. persentase potensi gangguan kondisi yang kondusif tidak menjadi gangguan terbebas dari gangguan nyata; kamtibmas b. persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas.
4 83%
5 70,15 %
6 84,52 %
5%
6,3 %
133 %
c. persentase unjuk rasa yang tidak anarkis
80 %
100 %
125 %
d. persentase penurunan tindak pidana
7%
- 22,7 %
- 325 %
e. persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu
80 %
67,5 %
84,4 %
persentase penurunan pelanggaran lalulintas yang dapat menimbulkan laka lantas;
1%
-33,05 %
- 3.308%
g. persentase penurunan angka kematian korban laka lantas.
2%
33,7 %
1.400 %
h. persentase penurunan laka lantas
0,5%
12,11 %
2.120 %
Terwujudnya aparatur a. persentase penurunan Polres Metro Bekasi yang pelanggaran disiplin dan etika bersih dan bebas dari KKN profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS
3,57%
f.
3.
- 21,6 %
- 400 %
Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Berikut ini penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran Strategis adalah sebagai berikut : 1.
Terwujudnya peningkatan pelayanan Prima Kepolisian : a. Persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Tabel 3.2 Capaian indikator kinerja 1.a INDIKATOR KINERJA TARGET Persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
16%
REALISASI
%
-8%
-50 %
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
16
Penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri merupakan bentuk tolak ukur kepada Kepolisian dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Target IKU 1.a ditentukan dari Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap pelayananan Kepolisian yang diterima Polres Metro Bekasi sesuai dengan dokumen jangka Menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 sebanyak 16 Laporan pengaduan. Dengan target penurunan sebesar 1 % (2 Laporan). Sedangkan pada tahun 2016 Polres Metro Bekasi mendapat pengadauan masyarakat sebanyak 17 laporan pengaduan dari masyarakat. Sehingga pencapaian target mengalami kenaikan 1 laporan. Hal ini membuat pencapaian kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang diharapkan sebagaimana terlampir grafik 3.1. Grafik 3.1 Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
17
17 16,5
16
16 15,5
TA. 2015 TA. 2016
TA. 2015 TA. 2016
Belum tercapainya penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri, bukan berarti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian. Seluruh laporan pengaduan masyarakat masih harus dibuktikan kebenarannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Polres Metro Bekasi. Data pengaduan yang masuk di Polres Metro Bekasi pada tahun 2016 sebanyak 17 pengaduan. Dari seluruh pengaduan yang masuk di Polres Metro Bekasi setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh seksi Propam terdapat 12 pengaduan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan 5 pengaduan terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan pengaduan masyarakat. Grafik 3.2 Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri. TERBUKTI
15
12
10 5 0
6
4
TDK TERBUKTI 12
5
1 TA.2014
TA. 2015
TA. 2016
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 1.a Tahun ini dengan Tahun lalu dan tahun terakhir Target Realisasi Capaian
2015 14% (- 129 %) (- 921 %)
2016 16% -8% - 50 %
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri pada tahun 2015 dan 2016 tidak tercapai sesuai dengan target. Pada tahun 2015 pengaduan dari masyarakat sebanyak 16 pengaduan/komplin sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 17 pengaduan. Belum tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2015 dan 2016, untuk tahun kedepan penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri menjadi target yang mungkin di kedepankan dalam menjadikan polri yang profesional. Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja 1.a sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 2015 2016 2017 2018 2019 20 % 25 % 33 % Target 14% 16% Realisasi (- 129 %) -8% Capaian (- 921 %) - 50 % Tabel 3.4 merupakan realisasi kinerja 1.a sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Pada tahun 2015 dan 2016 Polres Metro Bekasi belum bisa memberikan hasil capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian pelaksanaan tahun 2016 masih lebih baik dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2015. Dalam hal ini Polres Metro Bekasi telah melakukan upaya-upaya kegiatan yang menunjang IKU 1.a untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi adalah sebagai berikut : 1) Melakukan pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas melalui setiap kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi. 2) Melakukan pembekalan sosialisasi peraturan tentang tupoksi setiap masing fungsi. 3) Mengoptimalkan fungsi kehumasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. 4) Melakukan press release dalam setiap kasus yang ditangani oleh Polres Metro Bekasi. 5) Mengoptimalkan kegiatan Bhabinkamtibmas dengan door to door ke masyarakat dalam menampung setiap permasalahan di masyarakat. b.
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian merupakan bentuk tolak ukur kepada kepolisian dalam pelayanan kepolisian khususnya pelayanan publik sesuai dengan Keputusan MENPAN nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan tentang indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Target IKU 1.b di tentukan dari indeks kepuasan masyarakat, dengan melakukan survei kepada pengguna layanan di kepolisian. Dengan target sesuai dengan dokumen jangka menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan. LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
18
Tabel 3.5 Capaian indikator kinerja 1.b INDIKATOR KINERJA TARGET persepsi masyarakat pelayanan kepolisian
terhadap
REALISASI
%
B
100%
B
Pada tahun 2016 untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat secara terbuka. Polres Metro Bekasi melakukan survei pelayanan ke Satpas SIM dan Pelayanan SKCK dengan standar yang ditetapkan oleh Polres Metro Bekasi yaitu 2,51 S.D 3,25 / (62,51 – 81,25) dengan kriteria B (baik). Dapat diambil rata-rata indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,86 atau B (baik). Adapun data dapat dilihat pada tabel 3.6. di bawah ini.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tabel 3.6 NILAI UNIT PELAYANAN SIM, SKCK dan SPKT JUMLAH % RESPONDEN NILAI IKM PER UNIT PELAYANAN RESPONDEN SATFUNG / POLSEK NILAI POLRES BEKASI POLSEK TAMBUN POLSEK CIKARANG BARAT POLSEK CIKARANG POLSEK CIKARANG TIMUR POLSEK CIKARANG SELATAN POLSEK BABELAN POLSEK SETU POLSEK CIBARUSAH POLSEK SERANG BARU POLSEK CIKARANG PUSAT POLSEK SUKATANI POLSEK TAMBELANG POLSEK KEDUNG WARINGIN POLSEK PEBAYURAN POLSEK TARUMAJAYA POLSEK CABANG BUNGIN POLSEK MUARA GEMBONG JUMLAH NILAI IKM
SIM
SKCK
SPKT
SIM
SKCK
SPKT
SIM
SKCK
SPKT
622
40 148 90 63 19
37 234 17 27 24
100
3,19 11,80 7,18 5,02 1,52
6,11 38,61 2,81 4,46 3,96
78,56
83,87 78,40 79,24 80,52 87,63
79,16 77,00 73,82 80,86 82,83
23
23
1,83
3,80
85,82
77,41
49 35 18 20 10 25 18
24 43 22 10 35 17 15
3,91 2,79 1,44 1,59 0,80 1,99 1,44
3,96 7,10 3,63 1,65 5,78 2,81 2,48
84,00 89,51 78,59 86,89 96,03 81,08 83,52
87,05 88,96 81,65 81,65 81,85 79,88 74,91
17
10
1,36
1,65
81,75
85,20
12 25 10
11 37 10
0,96 1,99 0,80
1,82 6,11 1,65
78,10 82,50 83,96
81,81 84,34 75,97
10
10
0,80
1,65
76,86
79,88
78,37
632
606
100
100 83,24
80,79
80,86
622
100
78,56
RATARATA
80,53 77,70 76,53 80,69 85,23 81,62 85,53 89,24 80,12 84,27 88,94 80,48 79,22 83,48 79,96 83,42 79,97
Kriteria yang digunakan dalam menilai persepsi pelayanan sebagai berikut : A ( 81,26 – 100,00) = Sangat Baik B ( 62,51 – 81,25) = Baik C ( 43,76 -62,50) = Cukup D ( 25 – 43,75) = Tidak Baik LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
19
Dalam indikator ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Dengan sasaran survei yaitu masyarakat yang sedang dan telah menerima pelayanan, survei harus memenuhi 14 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana berikut : 1) Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; 3) Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan dan kewenangan serta tanggung jawabnya); 4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 6) Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 7) Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 8) Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 9) Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah, saling menghargai dan menghormati; 10) Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 11) Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 12) Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 13) Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 14) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
20
Grafik 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR INDIKATOR KEPUASAN MASYARAKAT Kenyamanan lingkungan; 3,32
Keamanan Pelayanan; 3,39
Prosedur pelayanan; 3,17
Persyaratan Pelayanan; 3,26 Kejelasan petugas pelayanan; 3,29
Kepastian jadwal pelayanan; 3,38
Kedisiplinan petugas pelayanan; 3,28
Kepastian biaya pelayanan; 3,36
Tanggung jawab petugas pelayanan; 3,30
Kewajaran biaya pelayanan; 3,27 Kesopanan dan keramahan Keadilan petugas; 3,31 mendapatkan pelayanan; 3,21
Kecepatan pelayanan; 3,25
Kemampuan petugas pelayanan; 3,35
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja 1.b Tahun ini dengan Tahun lalu dan tahun terakhir Target Realisasi Capaian
2015 B B 100 %
2016 B B 100 %
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian pada tahun 2015 dan 2016 tercapai dengan baik. Peningkatan capaian kinerja indeks kepuasan Masyarakat naik dari 80,13 menjadi 80,86. Tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2015 dan 2016 dapat menjadikan acuan untuk tahun kedepan agar mencapai target yang diharapkan. Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja 1.b sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Target Realisasi Capaian
2015 B B 100 %
2016 B B 100 %
2017 B -
2018 B -
2019 B -
Tabel 3.8 merupakan realisasi kinerja 1.b sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Sampai dengan tahun 2016 Polres Metro Bekasi telah berhasil mencapai realisasi sesuai dengan target, bahkan pada tahun ini Polres Metro Bekasi mampu mendapat indeks kepuasan masyarakat LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
21
sebesar 80,86 (baik) melebihi nilai tahun yang lalu. target jangka menengah yang ditetapkan bisa dilakukan dengan baik pada tahun 2015 dan 2016. Diharapkan untuk 3 tahun kedepan Polres Metro Bekasi mampu meningkatkan capaian kinerja. Grafik 3.3 merupakan nilai rata-rata 14 unsur Indeks kepuasan masyarakat hasil survei yang dilakukan secara internal oleh Polres Metro Bekasi. Dari 14 unsur IKM diatas nilai tertinggi terdapat pada unsur kepastian jadwal pelayanan dengan nilai 3,39, sedangkan nilai terendah pada unsur prosedur pelayanan dengan nilai 3,17. Dalam hal ini secara keseluruhan Polres Metro Bekasi mampu mencapai keberhasilan IKU 1.b sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini disebabkan sebagai berikut : 1) Keterbukaan informasi tentang prosedur pelayanan. 2) Ruang Pelayanan yang memadai. 3) Proses Pelayanan yang cepat. 4) Pengawasan secara internal oleh Fungsi Propam sehingga tidak terjadi penyimpangan pelayanan. 5) Keterbukaan biaya administrasi pelayanan. 6) Kemampuan personil dalam pelayanan kepada masyarakat. 2.
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya ganguan Kamtibmas. a. Persentase Potensi gangguan tidak menjadi nyata. Tabel 3.9 Capaian indikator kinerja 2.a INDIKATOR KINERJA Persentase Potensi gangguan tidak menjadi nyata
TARGET
REALISASI
%
83%
70,14%
84,57 %
Potensi gangguan adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan kamtibmas. Ambang gangguan adalah suatu situasi/kondisi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata. Gangguan nyata adalah gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa-raga maupun kehormatan. Target IKU 2.a di tentukan dari Jumlah perkiraan yang ditindak lanjuti menjadi potensi gangguan nyata (infosus) sehingga dapat ditentukan jumlah potensi ganguan yang tidak menjadi nyata (perkiraan yang tidak ditindak lanjuti menjadi infosus) sesuai dengan dokumen jangka menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
22
Grafik 3.4 DATA POTENSI GANGGUAN GANGGUAN MENJADI NYATA
GANGGUAN TDK MENJADI NYATA 148; 70%
63; 30%
Dapat di analisa bahwa di tahun 2016 potensi gangguan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi sebanyak 211 Perkiraan Intelijen, target potensi gangguan yang tidak menjadi gangguan nyata sebesar 175 Perkiraan Intelijen, atau sebesar 83% dari jumlah potensi gangguan. Adapun pada tahun 2016 potensi gangguan yang menjadi nyata sebanyak 63 infosus atau sebsesar 29,86%, sehingga potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata di wilayah hukum Polres Metro Bekasi sebanyak 148 Perkiraan Intelijen, atau sebesar 70,14% dari jumlah potensi gangguan. Sehingga dapat ditentukan pencapaian kinerjanya yaitu 84,57%. Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja 2.a Tahun ini dengan Tahun lalu dan tahun terakhir Target Realisasi Capaian
2015 85 % 65 % 81 %
2016 83 % 70,14 % 84,57 %
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan kamtibmas pada tahun 2015 dan 2016 tercapai sesuai dengan target pada tabel 3.10. Pada tahun 2015 realisasi sebesar 65 % dari target 85 % sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 70,14 % dari target 83 %. Tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2016 menjadikan ini sebagai target untuk tahun ke depan agar tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja 2.a sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Target Realisasi Capaian
2015 85 % 65 % 81 %
2016 83 % 70,14 % 84,57 %
2017
2018
2019
-
-
-
76 %
80 %
79 %
Tabel 3.11 merupakan realisasi kinerja 2.a sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
23
dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 capaian kinerja 2.a menjadi capaian tertinggi sebesar 84,57 %, dan target jangka menengah yang ditetapkan bisa dilakukan dengan baik yaitu tahun 2015 dan 2016. Diharapkan untuk 3 tahun kedepan Polres Metro Bekasi mampu meningkatkan capaian kinerja. Keberhasilan Polres Metro Bekasi dalam pencapaian IKU 2.a, merupakan suatu capaian yang baik. Keberhasilan ini disebabkan sebagai berikut : 1) Penyebaran anggota Intel yang tepat sasaran. 2) Kegiatan deteksi yang dilakukan mampu mengurangi potensi gangguan keamanan. 3) Pembentukan dan pembinaan jaringan informasi intelkam mampu membantu Polres Metro Bekasi dalam pemberian info secara tepat dan akurat. 4) Penggelaran pasukan patroli mampu meredam segala bentuk kegiatan yang bisa menjadikan potensi ganguan. 5) Penggelaran Bhabinkamtibmas di setiap desa dalam melakukan pencegahan dini permasalahan kamtibmas. b.
Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas. Tabel 3.12 Capaian indikator kinerja 2.b Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas
5%
6,3%
% 133%
Penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas merupakan bentuk tolak ukur kepada Kepolisian dalam meningkatkan rasa aman teerhadap masyarakat. Target IKU 1.a di tentukan dari Jumlah daerah rawan yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi sesuai dengan dokumen jangka menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Daerah rawan gangguan kamtibmas di Polres Metro Bekasi untuk Tahun 2015 sebanyak 63 titik hot spot, dengan target penurunan sebanyak 3 % (3 titik hot spot) dan sedangkan untuk tahun 2016 sebanyak 59 titik hot spot dengan penurunan sebanyak 4 titik hot spot (6,3%). Adapun capaian yang diperoleh Polres Metro Bekasi sebesar 133 %. Dengan rincian titik hot spot sebagai berikut :
NO 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 3.13 Tabel Data Hot Spot di wilayah Polres Metro Bekasi POLSEK TITIK HOT SPOT TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAMBUN 8 5 CIKARANG BARAT 9 8 CIKARANG 16 14 CIKARANG TIMUR 2 1 CIKARANG SELATAN 8 9 KEDUNG WARINGIN 1 SERANG BARU 1 2 LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
KET
24
NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
POLSEK CIKARANG PUSAT CIBARUSAH SETU TARUMAJAYA BABELAN TAMBELANG MUARA GEMBONG CABANG BUNGIN SUKATANI PEBAYURAN JUMLAH
TITIK HOT SPOT TAHUN 2015 TAHUN 2016 4 5 2 1 2 3 2 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 63 59
KET
Penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas secara keseluruhan berhasil dilakukan oleh Polres Metro Bekasi. Penurunan tersebut tidak luput dari peran serta Polri serta kerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi kriminalitas di wilayah Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2015 terdapat 63 lokasi daerah rawan, sedangkan untuk tahun 2016 terdapat 59 daerah rawan. Penurunan 4 lokasi daerah rawan gangguan kamtibmas merupakan bukti bahwa Polres Metro Bekasi mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memerangi kriminalitas di wilayah kabupaten Bekasi. Grafik 3.5 4 JENIS KASUS TAHUN 2016 25 20 15 ANIRAT
10
CURAT CURAS
5
CURANMOR
0
Grafik 3.5 di atas merupakan data kriminalitas 4 jenis kasus yaitu anirat, curas, curat dan curanmor. Untuk kasus anirat paling banyak terdapat di daerah Tambun dengan jumlah kasus sebesar 10 kasus, untuk kasus curat paling banyak terdapat di daerah Tambun dengan jumlah kasus sebesar 20 kasus, untuk kasus Curas paling banyak terdapat di daerah Cikarang Selatan dengan jumlah kasus sebesar 23 kasus dan untuk kasus Curanmor paling banyak terdapat di daerah Tambun dengan jumlah kasus sebesar 18 kasus.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
25
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja 2.b Tahun ini dengan Tahun lalu dan tahun terakhir 2015 2016 Target 5% 5% Realisasi 5% 6,3 % Capaian 100 % 133 % Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penurunan daerah rawan ganguan kamtibmas pada tahun 2015 dan 2016 tercapai sesuai dengan target pada tabel 3.14. Pada tahun 2015 realisasi sebesar 5 % dari target 5 % sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 6,3 % dari target 5 %. Tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada 2016 merupakan bentuk keseriusan Polres Metro Bekasi dalam mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja 2.b sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 2015 2016 2017 2018 2019 3% 3% 3% Target 5% 5% Realisasi 5% 6,3 % Capaian 100 % 133 % Tabel 3.15 merupakan realisasi kinerja 2.b sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Sehingga untuk tahun 2015 dan 2016 pencapaian kinerja berhasil di capai oleh Polres Metro Bekasi. Keseriusan Polres Metro Bekasi dalam menurunkan daerah rawan terus dilakukan, dapat dilihat dari hasil capaian setiap tahunnya selalu mendapatkan hasil capaian yang positif. Target jangka menengah yang ditetapkan bisa dilakukan dengan baik yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Diharapkan untuk 3 tahun kedepan Polres Metro Bekasi mampu meningkatkan capaian kinerja. Keberhasilan Polres Metro Bekasi dalam pencapaian IKU 2.b, merupakan suatu capaian yang baik. Keberhasilan ini disebabkan sebagai berikut : 1) Pemetaan anggota unit patroli di daerah rawan gangguan. 2) Pembentukan dan pembinaan jaringan informasi intelkam mampu membantu Polres Metro Bekasi dalam pemberian info secara tepat dan akurat. 3) pemberdayaan pengamanan swakarsa dalam meningkatkan sistem pengamanan di wilayah. 4) Melakukan penggelaran Operasi mandiri kewilayahan yang di titik beratkan didaerah rawan ganguan. 5) Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui spanduk kamtibmas.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
26
c. d.
Persentase unjuk rasa yang tidak anarkis. Tabel 3.16 Capaian indikator kinerja 2.c INDIKATOR KINERJA TARGET Persentase unjuk rasa yang tidak anarkis
80 %
REALISASI
%
100 %
125 %
Berdasarkan perkap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di muka umum pada pasal 19 huruf e dijelaskan “ penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis/yang disertai tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum (misalnya : merusak pagar, merusak fasilitas umum/pribadi, sweeping, menghadang dan merusak kendaraan umum/pribadi/dinas, melakukan pembakaran, membawa dan/atau menggunakan bom molotof, melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan, penyandraan, dan tindak pidana lainnya Dari Tabel tersebut di atas dapat dianalisa bahwa tahun 2016 terdapat 44 kegiatan unjuk rasa di wilayah Polres Metro Bekasi. Dari seluruh aksi unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2016, Polres Metro Bekasi menetapkan target sebesar 80 % (35 kegiatan) untuk Aksi unjukrasa yang tidak anarkis. Dari data yang diterima oleh Sat Sabhara Polres Metro Bekasi untuk aksi unjuk rasa yang tidak anarkis pada tahun 2016 sebanyak 44 kegiatan atau sebesar 100%. Sehingga Polres Metro Bekasi memperoleh capaian kinerja sebesar 125%. Grafik 3.6 Grafik unjuk rasa yang anarkis dan tidak anarkis 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
anarkis
77
70
tidak anarkis 44
1
0 2014
0 2015
2016
Dari tahun 2014 s/d 2016 terdapat penurunan terhadap kegiatan aksi unjuk rasa yang anarkis. Penurunan ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di wilayah Polres Metro Bekasi. Kegiatan unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi banyak didominasi oleh aksi unjuk rasa buruh namun ada beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM. Kegiatan aksi unjuk rasa banyak didominasi masalah ekonomi. Berikut ini grafik aksi unjuk rasa berdasarkan ke kelompok aksi unjuk rasa.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
27
Grafik 3.7 Kelompok masa aksi unjukrasa tahun 2016 LSM; 9
MASYARAKAT; 2
KARYAWAN; 26
INSTANSI PEMERINTAH; 4 INSTANSI LAINNYA; 3
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja 2.cTahun ini dengan Tahun lalu dan tahun terakhir 2015 2016 Target 80 % 80 % Realisasi 100 % 100 % Capaian 125 % 125 % Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase unjuk rasa yang tidak anarkis pada tahun 2015 dan 2016 tercapai sesuai dengan target pada tabel 3.17. Pada tahun 2015 realisasi sebesar 100 % dari target 80 % sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 100 % dari target 80 %, tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2016 merupakan keberhasilan dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja utama. Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja 2.c sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Target Realisasi Capaian
2015 80 % 100 % 125 %
2016 80 % 100 % 125 %
2017
2018
2019
-
-
-
75 %
80 %
80 %
Tabel 3.18 merupakan realisasi kinerja 2.c sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Sehingga untuk tahun 2015 dan 2016 pencapaian kinerja berhasil di capai oleh Polres Metro Bekasi. Keseriusan Polres Metro Bekasi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat di buktikan dalam memberikan pengamanan yang mengedepankan preemtif sehingga mampu menekan angka aksi unjuk rasa yang anarkis, tidak hanya itu kita juga mampu menekan angka aksi unjuk rasa di wilayah Polres Metro Bekasi. hasil capaian setiap tahunnya selalu mendapatkan hasil capaian yang positif. Diharapkan capaian hasil kinerja ini bisa menjadi acuan di tahun berikutnya. LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
28
Adapun pencapaian keberhasilan terhadap IKU 2.c adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan deteksi yang dilakukan oleh fungsi intel dalam setiap kegiatan aksi unjuk rasa. 2) Pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam hal kegiatan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Metro Bekasi secara tepat sasaran. 3) Pengoptimalan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan aksi unjuk rasa. 4) Penggelaran pasukan yang cepat dan tepat. 5) Lokasi mako Polres Metro Bekasi, Den D Brimob dan Korem 051 Wijayakarta yang berada di lingkungan kawasan industri sekitar Jababeka . 6) Pimpinan LSM/kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai elemen sebagai mitra Polri mendukung kebijakan terkait masalah keamanan dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. e.
Persentase penurunan tindak pidana. Tabel 3.19 Capaian indikator kinerja 2.d INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase penurunan tindak pidana
7%
- 21,6 %
% -310 %
Penurunan tindak pidana merupakan bentuk tolak ukur kepada Kepolisian dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Target IKU 1.d ditentukan dari Jumlah Laporan Polisi yang masuk di wilayah hukum Polres Metro Bekasi sesuai dengan dokumen jangka menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tabel tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa pada tahun 2016 Polres Metro Bekasi terdapat 1.566 Laporan Polisi yang diterima oleh Polres Metro Bekasi dengan target penurunan 7 % sebanyak 90 laporan Polisi. Dan pada tahun 2015 Polres Metro Bekasi terdapat 1.287 laporan polisi, sehingga Polres Metro Bekasi mengalami kenaikan 21,6 % sebanyak 279 laporan polisi. Dengan demikian Polres Metro Bekasi mendapatkan capaian kinerja sebesar – 310 %. Tabel 3.20 Tabel Data Perbandingan Kasus TA. 2015 dengan TA. 2016 TA. 2015 TA. 2016 NO KASUS CT CC % TGK CT CC % 1 Tp. Umum 1.229 646 52,6% 583 1.369 550 40,2% 2 Tp. Narkoba 58 51 87,9% 7 197 174 88,3% 3 Tp. Korupsi 0 1 0,0% -1 0 0 0,0% JUMLAH 1.287 698 54,2% 589 1.566 724 46,2%
TGK 819 23 0 842
KET
Dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jumlah laporan polisi yang diterima (CT) oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2016 sebanyak 1.581 Laporan Polisi, dengan penyelesaian kasus (CC) sebanyak 724 Laporan Polisi. sehingga secara keseluruhan Polres Metro Bekasi mampu menyelesaikan perkara sebesar 46,2 % dari jumlah kasus. Meningkatnya jumlah kasus yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi, menjadikan ini sebagai acuan untuk terus berupaya menekan angka kriminalitas. Sehingga masyarakat yang ada di wilayah Hukum Polres Metro Bekasi dapat merasakan rasa aman dan nyaman. LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
29
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja 2.d Tahun ini dengan Tahun lalu dan tahun terakhir 2015 2016 Target 7% 7% Realisasi 12 % - 21,6 % Capaian 171 % - 310 % Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penurunan tindak pidana pada tahun 2015 dan 2016 pada tabel 3.21. Pada tahun 2015 realisasi sebesar 171 % dari target 12 %, sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar -22,7 % dari target 7 %. Tercapainya target pada tahun 2015 belum bisa di ikuti pada tahun 2016, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus yang terdapat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Polres Metro Bekasi terus melakukan pembenahan dalam menekan angka kriminalitas, dalam hal ini dapat dilihat dari pada IKU 2.a dan 2.b yang berhasil dalam melakukan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Tabel 3.22 Perbandingan realisasi kinerja 2.d sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 2015 2016 2017 2018 2019 7% 5% 7% 7% Target 7% Realisasi 12 % - 21,6 % Capaian 171 % - 310 % Tabel 3.22 merupakan realisasi kinerja 2.d sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Dari 5 tahun yang ditergetkan pada Renstra Polres Metro Bekasi, baru terlaksana 2 tahun. Di tahun 2015 target yang di tentukan dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada tahun 2016 target yang ditentukan belum bisa di capai sesuai dengan target yang diharapkan. Terjadi peningkatan jumlah kasus di wilayah hukum Polres Metro Bekasi pada tahun 2016, sehingga Polres Metro Bekasi baru mendapatkan keberhasilan di tahun 2015. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang kegiatan terhadap IKU 2.d adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan deteksi yang dilakukan oleh fungsi intel untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. 2) Pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen dalam hal mengurangi gangguan potensi keamanan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi secara tepat sasaran. 3) Pengoptimalan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanan pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat. 4) Penggelaran unit patroli di lokasi rawan ganguan kamtibmas. 5) Melakukan penggelaran pasukan dalam bentuk Operasi mandiri Kepolisian di lokasi daerah rawan ganguan. 6) Memberdayakan pimpinan LSM/kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai elemen sebagai mitra Polri mendukung kebijakan terkait masalah keamanan dan menciptkakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat .
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
30
f.
Persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu. Tabel 3.23 Tabel Indikator Kinerja Utama 2.e INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu
80 %
67,5 %
% 84,4 %
Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tahun 2016 terdapat 1.790 lembar, sedangkan target jumlah penyampaian SP2HP yang tepat waktu adalah 1.432 lembar (80%), dengan SP2HP yang tepat waktu sebanyak 1.209 lembar (67,5%) dengan capaian kinerja 84,4%. Grafik 3.8 Grafik perbandingan SP2HP Tahun 2014, 2015 dan 2016 penyampaian SP2HP Tepat waktu 1800
penyampaian SP2HP Tidak Tepat waktu 1765
1800 1600 1400
1209
1200 1000
694
800 600
581
305
400 200 0 2014
2015
2016
Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tahun 2016 terdapat 1.790 lembar dapat kita bandingkan dengan jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polres Metro Bekasi sebanyak 742 kasus. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebesar 3 lembar per kasus. Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja 2.e Tahun ini dengan Tahun lalu dan Tahun terakhir 2015 2016 Target 80 % 80 % Realisasi 72 % 67,5 % Capaian 90 % 84,5 % Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu pada tahun 2015 dan 2016 tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2015 realisasi sebesar 72 % dari target 80 %, sedangkan pada tahun LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
31
2015 realisasi sebesar 67,5 % dari target 80 %. Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan produk SP2HP merupakan tolak ukur kinerja penyidik Polres Metro Bekasi dalam meningkatkan kinerja yang dilakukannya setiap menerima Laporan Polisi dan ini sudah menjadi kewajiban setiap penyidik untuk memberikan perkembangan penyidikan kepada pelapor. Tabel 3.25 Perbandingan realisasi kinerja 2.e sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Target Realisasi Capaian
2015 80 % 72 % 90 %
2016 80 % 67,5 % 84,4 %
2017
2018
2019
-
-
-
80 %
80 %
80 %
Tabel 3.25 merupakan realisasi kinerja 2.e sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun pertama dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Dari 5 tahun yang ditergetkan pada Renstra Polres Metro Bekasi, baru terlaksana 2 tahun. Di tahun 2015 dan 2016 target yang di tentukan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini merupakan hal yang positif bahwa pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme SOP. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1) sering ditemukannya alamat palsu bahkan pelapor pindah alamat memberitahukan kepada penyidik. 2) keluarga tersangka berada di luar kota. 3) keluarga tersangka berada di pedalaman yang sulit ditempuh oleh kendaraan.
tidak
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ialah 1) melakukan anev bulanan pembina fungsi dengan Unit Reskrim di Polsek jajaran. 2) tetap mengirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahan kepada keluarga tersangka walaupun jarak yang ditempuh jauh dan sulit dijangkau dengan kendaraan. 3) menghubungi Ketua RT atau pejabat daerah setempat apabila pada saat petugas/ penyidik sampai di alamat tempat tinggal tersangka sering ditemukan keluarga tersangka dan bahkan sulit untuk dihubungi. 4) memberikan reward kepada anggota yang berprestasi. g.
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas. Tabel 3.26 Tabel Indikator Kinerja Utama 2.f INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas
1%
-33,05%
% -3.308 %
Dari penjelasan tabel tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, Polres Metro Bekasi melakukan penindakan melalui tilang untuk menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Metro LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
32
Bekasi. Pada tahun 2016 telah terjadi pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan laka lantas sebanyak 38.353. Polres Metro Bekasi menetapkan penurunan 1% (288 pelanggar) dari jumlah pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan laka lantas dari tahun 2015 dengan pelanggar sebanyak 28.825. Dengan demikian telah terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan laka lantas sebesar 9.528 pelangar (-33,05%). Pencapaian indikator di tahun 2016 belum bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tabel 3.27 Tabel perbandingan pelanggaran tilang Tahun 2015 dengan Tahun 2016 PELANGGARAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 KET Rambu S/P 1.693 1.656 Naik turun penumpang 2.659 3.816 Lawan arus 7.447 11.259 Sabuk pengaman 381 795 Helm 5.961 7.989 Trafic light 1.170 1.592 Lampu 4.294 4.834 Marka 5.605 5.181 Muatan 1.043 2.440 Surat-surat 2.093 5.710 Perlengkapan 4.914 7.575 TNKB 790 1.446 JUMLAH 40.177 54.293 Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 pelanggaran yang ada di wilayah hukum Polres Bekasi 70 % didominasi oleh pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adapun kriteria pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut: 1) rambu S/P; 2) perlengkapan; 3) lawan arus; 4) trafic light; 5) lampu; 6) marka; 7) muatan kendaraan; 8) tidak menggunakan perlengkapan; Adapun kriteria pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut: 1) sabuk pengaman; 2) helm; 3) surat-surat; 4) TNKB.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
33
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja 2.f Tahun ini dengan Tahun lalu dan Tahun terakhir 2015 2016 Target 1% 1% Realisasi -14,41 % -33,05 % Capaian - 1.441 % - 3.308 % Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak tercapai sesuai dengan target pada tabel 3.28. Pada tahun 2015 realisasi sebesar 1 % dari target -14,41 % sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 1 % dari target -33,05 %. Belum tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2015 menjadikan ini sebagai acuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun ke depan agar tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Tabel 3.29 Perbandingan realisasi kinerja 2.f sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 2015 2016 2017 2018 2019 1% 1% 1% Target 1% 1% Realisasi -14,41 % -33,05 % Capaian - 1.441 % - 3.308 % Tabel 3.29 merupakan realisasi kinerja 2.f sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Pada untuk tahun 2015 dan tahun 2016 Polres Metro Bekasi belum bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Dengan belum tercapainya indikator kinerja utama yang diharapkan, maka perlu adanya perubahan indikator kinerja di tahun untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Masih belum tercapainya IKU 2.d disebabkan oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut : 1) kurangnya kesadaran masyarakat atau pengguna jalan tentang tertib lalu lintas. 2) kurangnya kesadaran masyarakat atau pengguna jalan tentang kelengkapan suratsurat atau kelengkapan kendaraan maupun SIM. 3) luasnya wilayah hukum Polres Metro Bekasi. 4) perkembangan dari kemajuan wilayah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melaksanakan aktifitas di wilayah Kabupaten Bekasi. Upaya yang dilakukan ialah : 1) memaksimalkan peran personel lalu lintas dan fungsi Sat Sabhara. 2) memberikan pelatihan / penyelenggaraan kepada personel di bidang penindakan dan turjawali lantas dilakukan setiap apel pagi. 3) melakukan sosialisasi Kamtibcar Lantas kepada masyarakat terorganisir maupun masyarakat awam yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa. 4) melakukan pengaturan dan Patroli pada pagi dan sore hari di titik-titik daerah macet dan rawan laka lantas. 5) berkoordinasi dengan instansi terkait/DISHUB dalam perbaikan sarana dan prasarana jalan (marka dan rambu). LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
34
6) Melakukan penggelaran Operasi Mandiri Kepolisian dengan sasaran pelanggaran lalu lintas dengan cara menindak melalui tilang maupun dalam bentuk teguran. h.
Persentase angka kematian korban laka lantas. Tabel 3.30 Tabel Indikator Kinerja Utama 2.g INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase penurunan angka kematian korban laka lantas
2%
33,7 %
% 1.400 %
Dari data tersebut di atas, dianalisa bahwa pada tahun 2016 korban meninggal yang diakibatkan oleh kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 55 orang. Sedangkan pada tahun 2015 korban meninggal sebanyak 83 orang, sehingga pada tahun 2016 korban meninggal mengalami penurunan sebesar 28 orang (33,7%). Dari penjelasan tersebut Polres Metro Bekasi menargetkan penurunan sebesar 2 % (20 Orang) korban meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan. Tercapainya IKU 2.g pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 1.400%. Grafik 3.9 Grafik perbandingan korban Laka Lantas 815 829
900 800
770
700 600 2014
500
2015
400
200 100
2016
262 254
300
192 90
83
55
0 MENINGGAL
LUKA BERAT
LUKA RINGAN
Dari data grafik 3.9 pada tahun 2015 korban kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.174 orang dengan korban meninggal 83 orang sedangkan pada tahun 2016 korban Kecelakaan sebanyak 1.079 orang dengan korban meninggal 55 orang. Menurunnya korban kecelakaan belum bisa menjadi acuan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan akibat kelalaian pengguna kendaraan, ini merupakan faktor utama dalam menentukan capaian kinerja.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
35
Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja 2.g Tahun ini dengan Tahun lalu dan Tahun terakhir 2015 2016 Target 2% 2% Realisasi 8% 33,7 % Capaian 800 % 1.400 % Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase angka kematian korban laka lantas. Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan baik realisasi sebesar 8 % dari target 2 %, pada tahun 2016 capaian indikator kinerja utama bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 33,7 % dari target 2 %. Dengan tercapainya capaian IKU 1.g tahun 2015 dan 2016, Polres Metro Bekasi terus melakukan pembenahan terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya Kamtibcar Lantas, Polres Metro Bekasi berharap angka kematian yang diakibatkan kecelakaan bisa terus menurun. Tabel 3.32 Perbandingan realisasi kinerja 2.g sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Target Realisasi Capaian
2015 2% 8% 800 %
2016 2% 33,7 % 1.400 %
2017
2018
2019
-
-
-
2%
2%
2%
Tabel 3.32 merupakan realisasi kinerja 2.g sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Dari 5 tahun yang ditergetkan pada Renstra Polres Metro Bekasi, baru terlaksana 2 tahun. Di tahun 2015 dan 2016 target yang di tentukan dapat dilaksanakan dengan baik. IKU 2.g sangat berkaitan dengan IKU 2.f dan 2.h. Pada IKU 2.f menjadi faktor utama untuk menekan angka kecelakaan selain itu dengan kegiatan sosialisasi kamtibcar lantas diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas bisa menjadi pemicu menurunnya angka kecelakaan maupun meminimalisir korban meninggal yang diakibatkan kecelakaan. Kendala yang dihadapi adalah dikarenakan : 1) perkembangan dari kemajuan wilayah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melaksanakan aktifitas di wilayah Kab. Bekasi. 2) kurangnya Personel Unit Laka Lantas. 3) sarana dan prasarana TP TKP Laka Lantas masih kurang (Tool Kit). 4) Kurangnya penerangan jalan serta masih banyaknya jalan rusak. 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan. 6) Masih minimnya rambu-rambu lalu lintas di daerah rawan kecelakaan. Upaya yang terus dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian korban laka lantas antara lain : 1) memberikan himbauan terus menerus kepada masyarakat agar berhati-hati di daerah rawan kecelakaan berupa pemasangan spanduk, peringatan rambu-rambu lalu lintas. LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
36
2) memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. 3) memberikan laporan kepada dinas terkait tentang kondisi jalan yang rusak yang dapat menyebabkan rawan kecelakaan. 4) berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. 5) pemasangan spanduk-spanduk tertib lalu lintas di daerah rawan kecelakaan. 6) Melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui tilang maupun teguran. i.
Persentase penurunan Laka Lantas. Tabel 3.33 Tabel Indikator Kinerja Utama 2.h INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Persentase penurunan laka lantas
0,5 %
12,1 %
% 2.120 %
Dari penjelasan tabel tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa indikator kinerja penurunan laka lantas menargetkan penurunan sebanyak 0,5 % dari jumlah laka lantas tahun 2015. pada tahun 2015 terjadi 875 kasus, sehingga target penurunan sebanyak 4 kasus. namun pada tahun 2016 telah terjadi sebanyak 769 kasus dan mengalami penurunan sebesar 12,1 % (106 kasus). Dengan menurunnya kasus pada tahun 2016 Polres Metro Bekasi berhasil melakukan capaian sesuai dengan target yg telah ditetapkan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama di Polres Metro Bekasi.
NO 1 2 3
Tabel 3.34 TABEL PERBANDINGAN KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN KEJADIAN KORBAN KERUGIAN BENDA RUPIAH 2014 801 1.097 1.107 Rp. 1.208.000.000 2015 875 1.174 1.297 Rp. 1.297.000.000 2016 769 1.079 1.103 Rp. 1.063.000.000
KET
Menurunnya kejadian kecelakaan laka lantas pada tahun 2016, merupakan dari proses penindakan terhadap para pengguna kendaraan yang melanggar lalu lintas melalui Tilang dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kamtibcarlantas yang dilakukan oleh unit Dikyasa Sat Lantas Polres Metro Bekasi. Penurunan angka kecelakaan pada tahun 2016 sebesar 106 kasus merupakan keberhasilan yang positif. Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja 2.h Tahun ini dengan Tahun lalu dan Tahun terakhir Target Realisasi Capaian
2015 0,5 % -9% - 1.800 %
2016 0,5 % 12,1 % 2.120 %
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
37
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penurunan laka Lantas pada tahun 2015 dan 2016 tertuang pada tabel 3.35. Pada tahun 2015 realisasi sebesar -9 % dari target 0,5 % sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar 12,1 % dari target 0,5 %. Tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2016 menjadikan hal ini sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja tahun ke depan agar tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Indikator 2.f manjadi peranan penting untuk menekan angka kecelakaan, 70% penindakan yang dilakukan melalui tilang merupakan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya berlalu lintas yang baik dan benar. Tabel 3.36 Perbandingan realisasi kinerja 2.h sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Target Realisasi Capaian
2015 0,5 % -9% - 1.800 %
2016 0,5 % 12,1 % 2.120 %
2017
2018
2019
-
-
-
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Tabel 3.36 merupakan realisasi kinerja 2.h sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Pencapaian Polres Metro Bekasi pada tahun 2015 belum bisa mendapatkan hasil yang baik, namun pada tahun 2016 hasil positif bisa di capai oleh Polres Metro Bekasi dengan capaian sebesar 2.120%. Hal ini dapat menjadikan sebuah acuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik di tahun berikutnya. Kendala yang dihadapi adalah dikarenakan : 1) perkembangan dari kemajuan wilayah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melaksanakan aktifitas di wilayah Kab. Bekasi. 2) sarana dan prasarana TP TKP Laka Lantas masih kurang (Tool Kit). 3) kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 4) Kurangnya penerangan jalan serta masih banyaknya jalan rusak. 5) Masih minimnya rambu-rambu maupun marka jalan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja ialah : 1) memberikan pengamanan dan menepatkan anggota di titik rawan kecelakaan dan memberikan rambu rambu berbahaya guna memberitahu pengendara yang sedang melewati di daerah rawan kecelakaan tersebut. 2) memaksimalkan personel yang ada dibekali dengan kemampuan TP TKP Lantas dan penyidikan Laka Lantas yang cukup. 3) membentuk unit pelayanan Laka Lantas di Polsek yang berfungsi sebagai penanganan pertama. 4) maping Laka Lantas, membuat Pos Black Spot/Tugu-tugu Peringatan untuk menentukan Titik Rawan Laka. 5) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah dalam menangulangi jalan rusak.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
38
3.
Terwujudnya aparatur Polres Metro Bekasi yang bersih dan bebas dari KKN. a. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS. . Tabel 3.37 Tabel Indikator Kinerja Utama 3.a INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS
3.57 %
- 21,6 %
- 400 %
Dari penjelasan tabel tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa indikator kinerja penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS menargetkan penurunan sebanyak 3,57 % dari jumlah pelanggaran pada tahun 2015. Pada tahun 2015 terjadi 37 pelanggaran, sehingga target penurunan sebanyak 2 pelanggaran (3,57%). Pada tahun 2016 telah terjadi sebanyak 45 pelanggaran dan mengalami penurunan sebesar - 17 % ( naik 8 pelanggaran). Sehingga dalam IKU 3.a Polres Metro Bekasi belum bisa memenuhi capaian sesuai dengan target. Tabel 3.38 DATA PELANGGARAN SIDANG DISIPLIN DAN KODE ETIK NO JENIS 2015 2016 PELANGGARAN Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah pelanggaran Personil pelanggaran Personil 1 SIDANG DISIPLIN 32 32 38 43 2 KEPP 5 5 7 7 Jumlah 37 37 45 50
KET
Tabel 3.39 Perbandingan Capaian Kinerja 3.a Tahun ini dengan Tahun lalu dan Tahun terakhir 2015
2016
Target
3,44 %
3,57 %
Realisasi
- 28 %
- 21,6 %
Capaian
- 813 %
- 400 %
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS pada tahun 2015 dan 2016 tidak tercapai sesuai dengan target pada tabel 3.35. Pada tahun 2015 realisasi sebesar -28 % dari target 3,34 % sedangkan pada tahun 2016 realisasi sebesar – 17 % dari target 3,57 %. Tidak tercapainya target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2016 menjadikan ini sebagai acuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun ke depan agar tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
39
Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja 3.a sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 2015 2016 2017 2018 2019 3,7 % 3,84 % 4% Target 3,44 % 3,57 % Realisasi - 28 % - 21,6 % Capaian - 813 % - 400 % Tabel 3.40 merupakan realisasi kinerja 3.a sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Ini merupakan tahun kedua dalam Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Sehingga pada tahun 2015 dan 2016 belum bisa dianalisa dengan capaian hasil sesuai dengan target jangka menengah. Kendala yang dihadapi dalam penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS yang terjadi Polres Metro Bekasi adalah sebagai berikut: 1) dalam melaksanakan sidang selalu berbenturan dengan kegiatan masyarakat dan kegiatan pimpinan. 2) masih kurangnya kesadaran anggota untuk melaksanakan rehabilitasi setelah melaksanakan hukuman disiplin maupun KKEP. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja : 1) melaksanakan Gaktibplin di Polres dan Polsek-polsek jajaran guna pencegahan dan meminimalisir pelanggaran anggota dalam hal disiplin administrasi. 2) mengundang anggota untuk menghadiri sidang disiplin perwakilan Satker dan Polsekpolsek jajaran. 3) menindak secara langsung anggota yang melakukan pelanggaran dengan cara memisahkan barisan (terlambat apel dan tidak masuk dinas tanpa keterangan). 4) melaksanakan sosialisasi tentang proses rehabilitasi anggota yang telah melaksanakan hukuman disiplin. 5) melaksanakan sosialisasi PPRI maupun Perkap kepada anggota Polres dan Polsek jajaran Polres Metro Bekasi. B.
AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam menunjang kegiatan Polres Metro Bekasi pada tahun 2016. Polres Metro Bekasi mendapat alokasi dukung anggaran sebesar Rp. 152.870.923.000,- (Revisi ke-8) dengan 9 Program anggaran, dengan realisasi sebesar Rp 149.227.262.310,-. Penyerapan anggaran secara keseluruhan terserap dengan baik. Adapun rincian anggaran yang didukung dapat dilihat pada tabel 3.41: Tabel 3.41 REALISASI ANGGARAN POLRES METRO BEKASI TA.2016 NO
1
2
PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
PAGU REV-8
REALISASI
Rp.117.933.139.000
Rp.121.735.722.855
Rp.
Rp. 10.902.308.000
Rp.
Rp. 2.193.962.000
8.287.158.153
BLOKIR
250.800.000
SISA
Rp. (4.053.383.855)
Rp.
421.187.847
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
40
NO
PROGRAM
3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
Rp.
124.000.000
Rp.
102.530.000
4
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Rp.
100.550.000
Rp.
100.550.000
-
5
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Rp.
1.747.665.000
Rp.
1.493.785.000
Rp. 238.630.000
Rp.
15.250.000
6
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Rp.
3.531.539.000
Rp.
3.412.536.000
Rp.
Rp.
36.650.000
7
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp. 11.694.446.000
Rp.
8.676.339.502
Rp.1.227.255.000
Rp. 1.790.851.498
DIPA HIBAH PILKADA
Rp. Rp.
9.254.193.000 2.440.253.000
Rp. Rp.
7.126.339.502 1.550.000.000
Rp.1.227.255.000
Rp. Rp.
900.598.498 890.253.000
8
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Rp.
6.827.276.000
Rp.
5.408.640.800
Rp.1.250.265.000
Rp.
168.370.200
9
Program Pengembangan Hukum Kepolisian
Rp.
10.000.000
Rp.
10.000.000
-
-
Rp.149.227.262.310
Rp. 5.263.265.000
Rp. (1.619.604.310)
JUMLAH
PAGU REV-8
REALISASI
Rp.152.870.923.000
BLOKIR
Rp.
SISA
20.000.000
82.353.000
Rp.
1.470.000
-
Alokasi anggaran TA.2016 berdasarkan perjenis belanja sesuai dengan tabel 3.42 berikut ini : Tabel 3.42 REALISASI PERJENIS BELANJA TA. 2016 AKUN
TA. 2016 DIPA (REV-8)
REALISASI
BLOKIR
SISA
51
115.985.116.000
120.038.525.708
0
(Rp4.053.409.708)
52
36.855.807.000
29.159.305.477
5.263.265.000
2.433.236.523
53
30.000.000
29.431.125
0
586.875
152.870.923.000
149.227.262.310
5.263.265.000
-1.619.586.310
JUMLAH
Terkait dengan DIPA Polres Metro Bekasi masih terdapat pagu minus belanja Pegawai sebesar Rp.4.053.409.709,-. Dalam hal ini Polres Metro Bekasi telah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada tahun 2016 Polres Metro Bekasi mendapatkan bantuan hibah pengamanan sebesar Rp.6.500.000.000,dengan rencana penggunaan tahun 2016 sebesar Rp. 2.440.253.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp.4.059.747.000,-. Polres Metro Bekasi telah melakukan revisi DIPA terkait dana Hibah Pilkada di tahun 2016 sebesar Rp.2.440.253.000,- adapun realisasi sebesar Rp.1.550.000.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp.890.253.000,-. Dengan adanya sisa anggaran pilkada pada tahun 2016, rencana Polres Metro Bekasi akan melakukan penambahan anggaran sisa pilkada tahun 2016 ke anggaran tahun 2017. Sehingga Polres Metro Bekasi pada tahun 2017 akan melakukan revisi dipa terkait dengan anggaran pilkada sebesar Rp.4.950.000.000,-.
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
41
BAB IV PENUTUP
BAB IV PENUTUP A.
KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Metro Bekasi Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Polri. Secara umum hasil capaian kinerja Polres Metro Bekasi Tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan target atau capaian yang masih belum maksimal. Pencapaian yang diperoleh Polres Metro Bekasi bahan masukan dalam meningkatkan pencapaian untuk tahun selanjutnya. Pada tahun 2016 pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dapat disimpulkan pencapaian kinerja di Polres Metro Bekasi adalah : a. Polres Metro Bekasi telah menetapkan 11 Indikator Kinerja Utama sebagai acuan capaian Kinerja di tahun 2016. Capaian indikator dibagi menjadi 2 kategori sebagai berikut : 1. Capaian Indikator Kinerja yang berhasil dicapai, terdapat 7 Indikator Kinerja antara lain : a) Indikator persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian dengan capaian 100%. Polres Metro Bekasi mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dengan tingkat predikat “B”, ini berdasarkan dari hasil survei yang diberikan kepada masyarakat dengan mengacu terhadap 14 unsur IKM. b) indikator persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata telah berhasil dicapai sebesar 84,57% dari target sebesar 83 % dengan realisasi 70,14 %, ini merupakan bukti keseriusan dari fungsi intelejen dalam melakukan kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan serta melakukan deteksi dini dalam setiap kegiatan masyarakat; c) Indikator penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas sebesar 5 % dari target yang ditetapkan mampu menghasilkan capaian sebesar 133%. Ini merupakan bukti pelaksanaan Turwali Sabhara dan Lalu Lintas sebagai fungsi preventif dan dukungan dari fungsi Binmas yang melaksanakan program kemitraannya sebagai fungsi preemtif untuk menekan jumlah titik rawan gangguan Kamtibmas (hotspot) serta sebagai usaha menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi; d) Indikator unjuk rasa yang tidak anarkis di wilayah hukum Polres Metro Bekasi mampu ditangani secara baik dengan capaian 125%. Dari 44 aksi unjuk rasa yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi tidak ada yang berbuat anarkis, ini merupakan bentuk keberhasilan yang dilakukan Polres Metro Bekasi dengan mengedepankan fungsi Intelijen, fungsi Binmas dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Bekasi; e) Indikator penyampaian SP2HP yang tepat waktu merupakan bukti bahwa setiap perkembangan penyidikan selalu disampaikan kepada pelapor secara tepat waktu, ini merupakan tolak ukur kinerja penyidik dalam perkembangan penyelesaian kasus, dengan capaian kinerja sebesar 84,4 %; f) Indikator penurunan Laka Lantas sebesar 2.120 % merupakan capain yang sangat baik mengingat target yang diharapkan hanya sebesar 2 %. Pencapaian indikator ini berawal dari penindakan Pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kamtibcar lantas. g) Indikator penurunan angka kematian korban Laka Lantas sebesar 1.400 % merupakan LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
42
capain yang sangat baik mengingat target yang diharapkan hanya sebesar 0,5 %. Pencapaian indikator ini merupakan gabungan dari keberhasilan indikator penurunan laka lantas serta penindakan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas kepada para pengendara lalu lintas.
b.
2. Capaian Indikator Kinerja yang tidak tercapai, terdapat 4 Indikator Kinerja antara lain : a) Capaian penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri belum mencapai target 16 % yang ditetapkan. Naiknya realisasi sebesar -8 %. Ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang belum puas akan pelayanan kepolisian, namun demikian dari 17 laporan pengaduan hanya 5 yang terbukti terjadi pelanggaran. b) Capaian penurunan tindak pidana di wilayah hukum Polres Metro Bekasi sebesar -325% meningkatnya jumlah kasus di wilayah Polres Metro Bekasi menjadikan ini sebagai pelajaran untuk lebih meningkatkan penekanan kepada unit patroli, fungsi Binmas, fungsi intel serta peran serta fungsi reskrim dalam mengedepankan giat kringserse baik di Polres maupun di Polsek; c) Capaian penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas sebesar -3.308 %, Meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas adalah bagian dari upaya Polres Metro Bekasi dalam mengurangi angka kecelakaan, dengan dilakukannya penindakan melalui tilang Polres Metro Bekasi. Kenaikan pelanggaran sebanyak 9.528 pelanggar yang mengakibatkan Laka Lantas, belum bisa memberikan capaian kinerja sesuai yang di inginkan. d) Capaian penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS di Polres Metro Bekasi adalah bagian dari fungsi Propam dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap personel Polri dan PNS yang melaksanakan tugas. Meningkatnya pelanggaran sebanyak 8 pelanggaran (-21,6%) belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi pada tahun 2016. Pada tahun kedua Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategi Polri "Strive For Exellence" (mencapai keunggulan). Pada tahun 2015 dan 2016 Polres Metro Bekasi belum mendapatkan hasil meningkat dari 11 indikator telah berhasil melakukan capaian sebanyak 7 indikator kegiatan tahun 2015 dan tahun 2016 dan 4 kegiatan yang belum bisa tercapai di tahun 2015 dan 2016.
Dari 3 sasaran Strategi dengan 11 Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016, Polres Metro Bekasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan Kinerja Personil serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, sehingga Polres Metro Bekasi dapat secara optimal meraih capaian sesuai dengan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek. Untuk itu Polres Metro Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan capaian dengan mengambil langkah sebagai berikut : a. mengajukan usulan penambahan personel Polri/PNS Polri sesuai dengan kompetensi yang diperlukan selama lima tahun; b. mengadakan pembinaan dan pelatihan fungsi kepolisian secara mandiri kepada personel Polres Metro Bekasi yang melingkupi pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi Kode Etik Polri dalam rangka mencapai kesempurnaan (strive for excellence); c. melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, di antaranya dengan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi personel yang ditetapkan sebagai agen-agen perubahan sebagai role models budaya anti korupsi di masingmasing fungsi dan Polsek. d. mengajukan usulan tentang pengadaan alat materiil khusus (Almatsus) Polri ke Polda Metro Jaya guna memenuhi kebutuhan Polres Metro Bekasi; e. mengajukan usulan dalam rangka membangun sistem survey tentang kepuasan masyarakat LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
43
f. g. h. i. j. k.
l.
yang baku dan berbasis komputer; membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan komponen publik; menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu kelurahan/desa, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas. mengembangkan Traffic Management Center (TMC) Polres Metro Bekasi yang terintegrasi. melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas. meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnational (cyber crime, narkoba, human trafficking, arms smuggling, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis); melaksanakan supervisi secara efektif dan berkala baik dilakukan oleh satfung atau pengemban fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan pelayanan kepolisian.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Metro Bekasi Tahun 2016 sebagai bahan masukan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut. Ditetapkan di pada tanggal
: Cikarang : Februari 2017
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI
ASEP ADISAPUTRA, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050415
LKIP POLRES METRO BEKASI TA.2016
44
LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI POLRES METRO BEKASI ( PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 ) KAPOLRES METRO BEKASI WAKAPOLRES METRO BEKASI UNSUR PIMPINAN
KASI WAS
KASI PROPAM
KABAG REN
KABAG OPS
KASUBBAG BINOPS
KASUBBAG DALOPS
KASI UM
KASI KEU
KASUBBAG HUMAS
KASUBBAG PROGAR
KABAG SUMDA
KASUBBAG SARPRAS
KASUBBAG PERS
KASUBBAG DALGAR
KASUBBAG KUM UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN
KASAT RESKRIM
KASAT INTELKAM
KA SPK TERPADU
KASAT SABHARA
KASAT BINMAS
KASAT NARKOBA
KASAT LANTAS
KASAT TAHTI UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
KASI TIPOL UNSUR PENDUKUNG
KAPOLSEK CIKARANG
KAPOLSEK CKR BARAT
KAPOLSEK TAMBUN
KAPOLSEK KD. WARINGIN
KAPOLSEK CKR TIMUR
KAPOLSEK PEBAYURAN
KAPOLSEK CKR SELATAN
KAPOLSEK SUKATANI
KAPOLSEK SERANG BARU
KAPOLSEK TAMBELANG
KAPOLSEK TARUMAJAYA
KAPOLSEK CKR PUSAT
KAPOLSEK SETU
KAPOLSEK CB. BUNGIN
KAPOLSEK BABELAN
KAPOLSEK CIBARUSAH
KAPOLSEK M. GEMBONG
UNSUR KEWILAYAHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METRO BEKASI
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA POLRES METRO BEKASI TAHUN 2016 NO 1 1.
2.
SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya peningkatan pelayanan Prima Kepolisian
Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI CAPAIAN
3 persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
4 16 %
5 -8%
6 - 50 %
b.
persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian
B
B
100 %
a.
persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata;
83%
70,15 %
84,52 %
b.
persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas. persentase unjuk rasa yang tidak anarkis
5%
6,3 %
133 %
80 %
100 %
125 %
7%
- 22,7 %
- 325 %
80 %
67,5 %
84,4 %
1%
-33,05 %
- 3.308%
g. persentase penurunan angka kematian korban laka lantas.
2%
33,7 %
1.400 %
h. persentase penurunan laka lantas
0,5%
12,11 %
2.120 %
a.
c. d. e. f.
persentase penurunan tindak pidana persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu persentase penurunan pelanggaran lalulintas yang dapat menimbulkan laka lantas;
2 1 3.
2
Terwujudnya aparatur a. Polres Metro Bekasi yang bersih dan bebas dari KKN
3
persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS
Cikarang,
4 3,57%
5 - 21,6 %
Februari 2017
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI
ASEP ADISAPUTRA, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050415
6 - 400 %
