Polres Metro

Laporan Eksekutif Indeks Tata Kelola Polri Tingkat Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro

“ Mewujudkan Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya “

Menuju Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Pelayanan Publik Berkualitas

LAPORAN EKSEKUTIF Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK) Tingkat Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tim Peneliti Kemitraan: M. Gaussyah Inda Loekman Lenny Hidayat Hery Sulistyo Amalia Fubani Arif Nurdiansah Ahmad Fawaiq Muhammad Iqbal Iqbal Muhammad Riana Ekawati Hana Alfahani Tim Peneliti Srena Polri: Meilina D. Irianti Diterbitkan oleh: Biro Reformasi Birokrasi Polri Srena Polri-Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan Telp: 021-7218788, 021-7218940, Fax: 021-7218788 Website: itk.polri.go.id [email protected]

KATA PENGANTAR

Polri untuk melakukan pengukuran kinerja melalui Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK) semakin tinggi. Setelah tahun 2015 di level Polda, tahun ini, pengukuran dilakukan di 70 tingkat Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro di 32 provinsi seluruh Indonesia. Kapolri baru menjadikan ITK sebagai bagian dari program prioritas dalam mewujudkan Polri Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER). ITK yang dikembangkan bersama Polri dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia –Partnership for Governance Reform in Indonesia– mampu menunjukan sejauh mana reformasi internal di tubuh Polri telah bergulir, sehingga perubahan demi perubahan yang telah terjadi dapat dilihat secara jelas berdasarkan fakta yang berbasis data, serta persepsi publik pengguna jasa Polri. ITK level Polres melibatkan total 2.265 orang dengan latar belakang beragam (anggota DPRD, kejaksaan, Pemda, aktivis, peneliti, dosen, media dan lain-lain) yang ada di masing-masing wilayah. Tingkat partisipasi publik terbesar dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja internal dalam sejarah Polri. Salah satu temuan menarik berdasarkan hasil analisa persepsi publik adalah bahwasanya Polri dalam membangun trust building, tidak dapat mengandalkan pencitraan. Hal ini tercermin di dalam penilaian integritas yang berbeda-beda setiap satuan fungsi. Masyarakat memahami perbedaan satuan tersebut sehingga meskipun satuan fungsi tertentu dapat berkinerja dengan baik, namun tidak berarti satuan lainnya akan mendapatkan penilaian yang sama. Masyarakat semakin kritis dan ekspektasi penerapan nilai-nilai integritas semakin tinggi. Untuk itu, Polri harus segera meningkatkan kerja dan bersinergi, tidak hanya membangun citra. Berbeda dengan level Polda, laporan ITK Polres menyajikan sub-indeks dengan isuisu yang menjadi perhatian publik, seperti tingkat kerawanan calo pada layanan publik, tingkat kekerasan, tingkat suap, profesionalisme dan integritas anggota Polri. Data dan pengetahuan yang dihasilkan melalui pengukuran ITK secara berkala dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan –baik di internal kepolisian maupun tingkat negara– berdasarkan bukti (evident based policy), sehingga proses reformasi internal serta peningkatan kualitas kinerja Polri dapat dengan cepat dilaksanakan. Monica Tanuhandaru Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan

KATA PENGANTAR ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN Assalamu’alaikum Wr .Wb Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian. Upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Polri pasca Reformasi Nasional tahun 1998 terus digalakkan, diantaranya dalam mewujudkan Polri yang profesional melalui penguatan tatakelola pada fungsi-fungsi yang masih lemah dan menghambat RB. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang birokrasi seiring dengan perjalanan waktu maka RB bukan lagi merupakan suatu tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Birokrasi dan terutama aparatur Polri dapat berkualitas lebih baik tetapi benar-benar menjadi kebutuhan organisasi dalam mewujudkan good governance dan clean government yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) yang efektif, efisien dan ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil). Kementerian PAN dan RB selaku Tim Reformasi Birokrasi Nasional telah menetapkan sistem penilaian mandiri (self assement) pelaksanaan RB terhadap 8 area perubahan yaitu Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Mind Set dan Culture Set Aparatur, namun penilaian ini belum menggambarkan pencapaian tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Indeks Tatakelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK) sebagai instrument untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yang dikembangkan bersamasama Kemitraan dengan menggunakan 7 prinsip-prinsip tata kelola Kepolisian yang baik yaitu kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas yang bersifat obyektif dan komprehensif berdasarkan bukti (evident based), yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan sekaligus sebagai tolok ukur kemajuan yang dicapai, dan sebagai alat untuk memperbandingkan kinerja secara obyektif, fair, dan akurat antar Polda dan saat ini dilaksanakan pada tingkat Polres, sehingga ITK tidak menghilangkan kewajiban Polri melakukan secara mandiri pelaksanaan RBP. Dengan ITK akan diperoleh profil kinerja di 70 Polres pada 9 fungsi yang berkontribusi dalam pencapaian RBP yaitu Sabhara, Reskrim, Reskrim Narkoba, Intelkam, Lantas, SPKT, Propam dan SDM yang divisualisasikan dengan Indeks Tatakelola Polri, Indeks Profesionalitas Aparatur Polri, Indeks eGovernment, Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga hasil ITK dapat bermanfaat baik secara internal maupun eksternal dalam pengambilan kebijakan, semoga apa yang telah dilakukan selalu mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamu’alaikum Wr .Wb. Jakarta,

Agustus 2016

ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN Paraf: 1. Konseptor/Kabagsisinfolap: ..... 2. Karo RBP: .....

Drs. ARIF WACHYUNADI INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN Assalamu‘alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terbitnya buku “LAPORAN EKSEKUTIF INDEKS TATA KELOLA POLRI TINGKAT POLRES”, yang dapat dijadikan referensi serta sumber informasi dan acuan bagi para pembaca, khususnya para Kepala Kesatuan di tingkat Polres dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi. Pengukuran Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK) ini dilaksanakan sejak tahun 2015, berdasarkan semangat untuk mewujudkan profesionalisme Polri yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui penguatan tata kelola dengan menerapkan prinsip tata kelola Kepolisian yang baik, yaitu kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. ITK merupakan inisiasi Polri dengan mengandeng Kemitraan yang telah memiliki kredibilitas dalam pengukuran kinerja tingkat Propinsi dan Kabupaten, dengan mengukur Satker - Satker baik internal maupun eksternal yang diyakini dapat mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi Polri yaitu fungsi Sabhara, Reskrim, Lantas, Intelkam, Binmas, Polair dan SDM, sedangkan pada tingkat Polres disesuaikan kebutuhan dengan menambah bidang SPKT dan Si Propam. Melalui penguatan tata kelola, diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Polri dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri, mempertahankan penilaian Laporan Keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, tergelarnya e - government dan penggunaan eprocurement sampai tingkat Polres, serta meningkatnya profesionalisme anggota Polri dan integritas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan program prioritas saya yang tertuang dalam program “PROMOTER” dalam mewujudkan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, yang berorientasi pada sasaran penguatan Birokrasi dalam mewujudkan organisasi Polri yang bersih dan akuntabel, memiliki pelayanan publik berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi Nasional. Selaku pimpinan Polri, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Kemitraan atas kerjasamanya, para peneliti dan Tim Reformasi Birokrasi Polri yang telah bekerja dengan sungguh - sungguh hingga dihasilkan suatu produk ITK tingkat Polres, untuk memotret pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tingkat Polres, dalam rangka mewujudkan tata kelola Kepolisian yang baik serta Polri yang bersih dan bebas dari praktek KKN. Akhirnya, semoga buku ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan serta menjadi bacaan yang bermanfaat dan berdayaguna bagi semua pihak. Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-NYA kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas pengabdian yang tiada henti kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta,

Agustus 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. M. TITO KARNAVIAN, MA. Ph.D JENDERAL POLISI

DAFTAR SINGKATAN ADR

: Alternatif Dispute Resolution

ALMATSUS

: Alat Material Peralatan Khusus

ALPALKAM

: Alat Peralatan dan Keamanan

BABEL

: Bangka Belitung

BHABINKAMTIBMAS

: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

BINMAS

: Pembinaan Masyarakat

DIKJUR

: Pendidikan Kejuruan

DSP

: Daftar Susunan Personel

DIRLANTAS

: Direktur Lantas

DIY

: Daerah Istimewa Yogyakarta

FKPM

: Forum Kemitraan Polisi Masyarakat

GAKKUM

: Penegakan Hukum

HARKAMTIBMAS

: Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

IKM

: Indeks Kepuasan Masyarakat

INTELKAM

: Intelijen Keamanan

ITK

: Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia

KAMTIBMAS

: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

KEMENPAN-RB

: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi

KEPRI

: Kepulauan Riau

KKN

: Korupsi, Kolusi , Nepotisme

LINYOMYAN

: Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat

LKPP

: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

PILUN

: Piranti Lunak

PPA

: Perlindungan Perempuan dan Anak

PPK

: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

PNBP

: Pendapatan Negara Bukan Pajak

POLRES

: Polisi Resor

POLRESTA

: Polisi Resor Kota

POLRESTABES

: Polisi Resor Kota Besar

POLRI

: Kepolisian Negara Republik Indonesia

POLWAN

: Polisi Wanita

PROMOTER

: Profesional, Modern dan Terpercaya

PROPAM

: Profesi Pengamanan

NTB

: Nusa Tenggara Barat

RBP

: Reformasi Birokrasi Polri

RESNARKOBA

: Reserse Narkoba

RESKRIM

: Reserse Kriminal

SABHARA

: Samapta Bhayangkara

INTELKAM

: Intelijen Keamanan

SATFUNG

: Satuan Fungsi

SATKER

: Satuan Kerja

LANTAS

: Lalu Lintas

SARPRAS

: Sarana dan Prasarana

SDM

: Sumber Daya Manusia

SIM

: Surat Izin Mengemudi

SIMAK BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SKCK

: Surat Keterangan Catatan Kepolisian

SKM

: Survey Kepuasan Masyarakat

SPKT

: Sentra Pelayanan Kepolisan Terpadu

SP2HP

: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

SULSEL

: Sulawesi Selatan

SUMDA

: Sumber Daya

SUMSEL

: Sumatera Selatan

MABES POLRI

: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

WIP

: Well Informed Person

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………………. 1 1. 2. 3. 4. 5.

Umum………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………………………………………… 3 Dasar……………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Definisi Prinsip Tatakelola Polri……………………………………………………………………………………. 4 Capaian Kinerja……………………………………………………………………………………………………………. 5

BAB II TEMUAN & ANALISA…………………………………..………………………………………........ 7 6.

Kinerja Tupoksi dan Fungsi Polri…………………………………………………………………………………… 7 a. Fungsi Harkamtibmas………………………………………………………………………………………………. 8 b. Fungsi Gakkum………………………………………………………………………………………………………. 13 c. Fungsi Linyomyan………………………………………………………………………………………………….. 14

7.

Kinerja Satker Polres Pertipe Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro.………………….. 16

8.

Analisa Kinerja Prinsip Per Satfung…………………………………………………………………………………………. 19

a. Prinsip Kompetensi………………………………………………………………………………………………… 21 b. Prinsip Responsif……………………………………………………………………………………………………. 23 c. Prinsip Keadilan……………………………………………………………………………………………………… 24 d. Prinsip Transparansi………………………………………………………………………………………………. 25 e. Prinsip Akuntabilitas………………………………………………………………………………………………. 26 f. Prinsip Efektifitas…………………………………………………………………………………………………… 27 g. Prinsip Perilaku……………………………………………………………………………………………………… 28  Indeks Integritas Dari Persepsi Masyarakat  Survey Tingkat Kerawanan Praktik Penyimpangan (praktik suap, Pemerasan, calo)

9.

Kinerja Profesionalitas capaian prinsip responsif, Kompetensi, Akuntabilitas…………….. 34

10. Upaya Menuju E-Government Penggunaan teknologi, Prosedur Yanlik dan Perkembangan kasus…………………………………………………………………………………………………. 35 11. Kinerja Kebijakan Kesetaraan Jender………………………………………………………………………….. 38 12. Survey Pelayanan Publik…………………………………………………………………………………………….. 39

BAB III REKOMENDASI……………………………………………………………………………………

43

13. Prinsip Kompetensi…………………………………………………………………………………………………….. 43 14. Prinsip Keadilan …………………………………………………………………………………………………………. 44 15. Prinsip Transparansi ………………………………………………………………………………………………….. 45 16. Prinsip Responsif ……………………………………………………………………………………………………….. 46 17. Prinsip Perilaku…………………………………………………………………………………………………………… 46 18. Prinsip Akuntabilitas………………………………………………………………………………………………….. 47 19. Prinsip Efektifitas……………………………………………………………………………………………………….. 48

LAMPIRAN…………………………………………………………………………………….. 49 1.

Metodologi ITK ………………………………………………………………………………………………………….. 49

2.

Daftar Indikator ITK 2016………………………………………………………………………………….……….. 58

3.

Hasil Indeks Pada Polres ……………………………………..…………………………………….…..………….. 70

Laporan eksekutif 2016

BAB I PENDAHULUAN 1. Umum Perjalanan reformasi birokrasi Polri secara konsisten telah menunjukkan komitmen keberlanjutan dari reformasi internal dalam 3 aspek bidang struktural, instrumental dan kultural. Dalam perkembangannya program reformasi birokrasi dan program reformasi internal telah terintegrasi dalam Grand Strategi Polri tahun 2005-2025 yang terbagi dalam 3 tahap. Saat ini Polri telah memasuki tahapan ke 3 Renstra Polri tahun 2015-2019 dengan strategi strive for excellent.

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 3

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Partnership Building

Strive for Excellence

Excellence

Tahap 1

Trust building yang berkelanjutan

2005-2009 Trust Building

Dalam rangka pengukuran kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2015 Polri

berinisiatif

menggandeng Kemitraan

(Kemitraan bagi Pembaharuan Tata

Pemerintahan) sebagai pihak eksternal yang telah berpengalaman dalam pengukuran kinerja tingkat propinsi dan kabupaten untuk bekerjasama dengan Polri berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: B/55/XII/2014 – Nomor: 005/MoU/Des/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang selanjutnya dilaksanakan pada tingkat Polda di 31 Polda. Hasil ITK tingkat Polda dirilis bulan Oktober 2015 menggunakan 142 indikator dengan rata-rata skor kinerja 31 Polda 5,69 (skala 1-10) kategori sedang yang menunjukkan perlunya perbaikan sistem tata kelola tingkat Mabes Polri sebagai pengambil kebijakan Politik Strategi Nasional (Polstranas) dan tingkat Polda sebagai pelaksana Kesatuan Induk Penuh (KIP). Terdapat 1.333 responden internal dan eksternal yang telah berpartisipasi di dalam penilaian ITK tingkat Polda. 1


Pada pertengahan tahun 2016, inisiatif Polri untuk mengukur kinerja semakin dipertajam oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D di dalam “Tahapan Implementasi Program Prioritas Kapolri” yang bertujuan untuk membentuk postur Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER) melalui tahapan implementasi strategi 8-11-10, yaitu 8 misi, 11 program, dan 10 komitmen. 1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya; 2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern; 3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Perkuat Strategi 8-11-10 melalui Evaluasi Kebijakan Mabes Polri Dengan cara mengukur dua tingkatan di bawah Mabes Polri, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak dari kebijakan Mabes Polri. Karena itu, kinerja Polda dan Polres tidak semata-mata mencerminkan kinerja hanya di satuan tertentu tetapi merupakan hasil atau dampak kebijakan Mabes Polri. Untuk menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja tingkat Polda, dilaksanakan pengukuran ITK tingkat Polres agar memperoleh gambaran secara menyeluruh dampak kebijakan reformasi birokrasi Polri pada tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Pada tahun 2016 dilaksanakan di 70 Polres yang dipilih berdasarkan pertimbangan 3 aspek yaitu kategori urban dan rural, jarak tempuh dan jumlah Polres pada Polda obyek pengukuran. Dari 176 indikator yang digunakan, sebagian besar indikator dipengaruhi oleh kebijakan Polda dan Mabes Polri misalnya penentuan jumlah dan penempatan SDM (DSPP), sarana dan prasarana, anggaran dan banyak aspek lainnya.

2


Dengan partisipasi aktif perwakilan pejabat Mabes Polri dan kriteria pemilihan indikator (konsisten dengan Polda) yaitu: signifikansi, relevansi, faktor pembeda, dan ketersediaan data; terpilihlah 176 indikator untuk mengukur kinerja tingkat Polres sebagai penjuru pelaksana pelayanan publik. Keseluruhan indikator telah melalui uji instrumen dan uji lapangan untuk memastikan ketersediaan data. Terdapat 2.313 responden internal dan 2.265 well informed person yang terdiri dari perwakilan 20 kategori masyarakat (total 4.578 responden internal dan eksternal) yang terlibat di dalam penilaian kinerja polres dengan komposisi masing-masing polres (rata-rata 33 responden internal mewakili 9 satfung dan 30 responden well informed person dari eksternal Polri) yang diundang Polres sebagai responden data persepsi. 2. Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan disusunnya laporan eksekutif Indeks Tata Kelola Polri ini, sebagai berikut: a. Memberikan gambaran tentang profil kinerja tata kelola dan kinerja Polri secara umum, profil kinerja tata kelola dan kinerja Polri di 70 Polres, peringkat tata kelola dan kinerja di 70 Polres; b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola kinerja Polri; c. Memberikan rekomendasi di 70 Polres secara utuh sehingga dapat mengoptimalkan performance sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki dalam meningkatkan capaian pelaksanaan RBP; d. ITK dapat dijadikan sebagai alat pembanding kinerja Polri secara obyektif, fair, dan akurat antar Polres di jajaran Polri. 3. Dasar a.

Surat Kapolri Nomor : B/1351/III/2016/Srena tanggal 11 Maret 2016 tentang Pemberitahuan pelaksanaan Pengukuran Kinerja Program Reformasi di Tingkat Polres;

b.

Nota Kesepahaman Nomor: B/55/XII/2014 – Nomor: 005/MoU/Des/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penyusunan Indeks Tata Kelola Polri dalam rangka Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3


4. Definisi Prinsip Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK) adalah instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program RBP dengan menggunakan 7 prinsip-prinsip tata kelola Kepolisian yang baik (good governance) yaitu kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas yang bersifat obyektif dan komprehensif yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan bukti (evident based), sekaligus sebagai tolok ukur kemajuan yang dicapai, dan sebagai alat untuk memperbandingkan kinerja secara obyektif, fair, dan akurat. 1. Prinsip kompetensi meliputi kapasitas dan kemampuan anggota pada Satfung di tingkat Polda untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Data ini terdapat pada data obyektif (jumlah personel : DSP dan Riil), Dikjur, sarpras/peralatan, anggaran s.d. realisasi dan piranti lunak); 2. Prinsip responsif merupakan daya tanggap Satfung di tingkat Polres dalam menjalankan tugasnya. Data ini terdapat pada data objektif, persepsi well informed person (WIP) dan uji akses; 3. Prinsip perilaku mencakup sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran Satfung di tingkat Polres dalam menjalankan tugasnya. Data ini terdapat pada data obyektif pelanggaran kode etik, disipilin, pidana, data persepsi melalui kuesioner responden ekternal Well informed Person tentang integritas personel setiap satfung; 4. Prinsip transparan merupakan kondisi di mana informasi Satfung di Polres dapat diakses oleh publik. Data ini diperoleh dari data akses dokumen, sarana pelayanan publik ddan pengaduan, uji akses, observasi pelayanan publik; 5. Prinsip fairness (keadilan) merupakan kondisi di mana implementasi tugas oleh Satfung di tingkat Polres berlaku adil kepada seluruh stakeholder tanpa terkecuali. Data ini terdapat pada data obyektif (data laki-laki/perempuan, penugasan dan sprin) dan data persepsi WIP;

4


6. Prinsip efektivitas merupakan ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan Satfung di tingkat Polres. Data ini terdapat pada data yang membandingkan data-data obyektif misal anggaran penyelesaian kasus dengan anggota yang ada, persepsi internal dan eksternal serta uji akses; 7. Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja dan proses pelaksanaan tugas oleh Satfung di tingkat Polres terhadap publik. Data ini terdapat pada akses dan kualitas laporan pertanggungjawaban dan laporan SIMAK BMN. 5. Capaian Kinerja Hasil pembahasan kerangka metodologi ITK, meliputi temuan sebagai berikut: 1. Kinerja fungsi utama; 2. Kinerja satker Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro; 3. Sub-indeks isu prioritas Polri: a. Sub-indeks Integritas versi masyarakat; b. Sub-indeks Profesionalitas; c. Sub-indeks Upaya Menuju E-Government; d. Sub-indeks Kesetaraan Jender. 4. Survei Pelayanan Publik Bidang SIM dan SKCK (Permenpan-RB No. 15 tahun 2014); 5. Survei Pelayanan Tingkat Kerawanan Praktik Suap, Pemerasan dan Calo. Skala Pengukuran pembahasan indeks dan capaian

Catatan khusus: Proses indeks terpisah dari survei persepsi dan survei pelayanan publik. Khusus untuk survei pelayanan publik, tim ITK mengacu pada instrumen Permenpan-RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, yang terpisah dari pengukuran indeks. Meskipun begitu ada beberapa indikator seperti Indeks kepuasan Masyarakat dan transparansi prosedur yang beririsan dengan indikator layanan publik versi Permenpan-RB. 5


Catatan penelitian khusus untuk Satfung Lantas Polres Metro Jakarta Barat dan Satfung Resnarkoba Polres Tidore. Satfung Lantas Polres Metro Jakarta Barat secara

Survey ini hendaknya dilakukan sesering mungkin, sehingga bisa memperbaiki kinerja Polri dan bisa menjadi bahan evaluasi.

administratif tercatat di Polres namun secara

Responden Eksternal Polresta Banda Aceh

fungsi dan kewenangan berada di bawah langsung Ditlantas Polda Metro Jaya sementara Polres Tidore tidak memiliki Satfung Resnarkoba. Dengan demikian pengukuran tidak dapat dilakukan untuk kedua Satfung tersebut.

Skala Pengukuran Pelayanan Publik (Gabungan SIM dan SKCK) Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014

Skala Pengukuran Pelayanan Publik (SIM/SKCK) Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014

6


BAB II TEMUAN DAN ANALISA 6. Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi Polri

Skor Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi Polri

6,07

LINYOMYAN

6,02

GAKKUM

HARKAMTIBMAS

5,92

Hasil perolehan skor kinerja tugas pokok Polri dan fungsi diperoleh urutan fungsi dari yang paling tinggi adalah Linyomyan (6.07), Gakkum (6.02) dan Harkamtibmas (5.92). Temuan ini menunjukkan diperlukannya koordinasi dan sinergi antar satuan fungsi guna memperkuat fungsi Polri yang lebih utama. Di antara tiga fungsi Polri, fungsi Harkamtibmas mendapatkan skor indeks terendah, karena itu pembahasan akan dimulai dari fungsi yang memiliki nilai terendah sehingga menjadi atensi untuk diperbaiki. 1. Fungsi Harkamtibmas

2. Fungsi Gakkum 3. Fungsi Linyomyan

Sabhara Intelkam Binmas Reskrim Resnarkoba Lantas SPKT SDM Propam

7


a. Fungsi Harkamtibmas: Pencegahan Untuk Menurunkan Kejahatan Tim ITK menemukan bahwa semakin bagus 5,88

5,75

6,23

fungsi harkamtibmas, semakin rendah jumlah total kejahatan1. Jika dilihat dari signifikansi kontribusi maka kontribusi satfung Sabhara (indikator jumlah patroli)

Binmas

Sabhara

Intelkam

(kecepatan

laporan

dan Intelkam

informasi)

paling

mempengaruhi penurunan tingkat kejahatan diikuti dengan kontribusi Binmas yang telah berkontribusi di dalam penyelesaian kasus dengan metode alternatif (ADR). Sama halnya juga dengan temuan semakin sering Intelkam berkoordinasi dengan fungsi lain akan mempengaruhi penurunan total kejahatan2. Dikarenakan dengan bersinergi dengan satuan lainnya serta berjejaring maka satuan intelkam lebih responsif terhadap dinamika masyarakat sehingga produksi Laporan Informasi ke pimpinan lebih cepat dan tanggap. Temuan lainnya, semakin tinggi keaktifan Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM) maka semakin turun tingkat kejahatan3 sehingga semakin banyak inisiatif berjejaring dengan masyarakat dalam usaha pencegahan, maka kinerja polres semakin optimal. Temuan ini juga sejalan dengan kebijakan Kapolri yang baru yaitu dengan merangkul ormas-ormas nasional yang kiranya dapat diikuti oleh seluruh jajaran Polri hingga tingkat Polres melalui pembuatan MoU, jejaring, satgas atau penguatan FKPM.

1

Tingkat signifikansi r: -0,13 Tingkat signifikansi r: -0.07 3 Tingkat signifikansi r: -0,20 2

8


Evaluasi Kebijakan Mabes Polri untuk Satfung Sabhara Tim ITK menemukan hubungan yang kuat antara fungsi Sabhara khususnya volume patroli dengan penurunan tingkat kejahatan. Fungsi Sabhara dapat dioptimalkan melalui peningkatan kompetensi dan manajemen SDM Sabhara yang berorientasi pada pendidikan karakter.

Jika dilihat dari kinerja prinsip tata kelola, satfung Sabhara mendapatkan nilai rata-rata cukup dalam hal responsif (6.30), efektivitas (6.33) dan akuntabilitas (6.84). Prinsip yang paling rendah adalah prinsip kompetensi (4.10). Untuk tingkat pendidikan kejuruan, satfung ini memperoleh nilai yang terendah (Tim ITK menemukan bahwa di antara 9 satfung lainnya, Sabhara memiliki tingkat pelanggaran personel (Kode etik, disiplin dan pidana) yang paling menonjol dengan rata-rata 5 personel per polres yang melanggar khususnya pelanggaran disiplin.

Selain karakteristik pekerjaan yang cenderung berat di lapangan, tim ITK juga menemukan adanya persepsi internal bahwa satfung Sabhara adalah “tempat penampungan” anggota satfung lain yang melakukan pelanggaran. Pembentukan karakter pasukan Sabhara perlu diperbaiki karena jika personel yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat, memiliki banyak kasus pelanggaran maka hal ini menjawab mengapa persepsi masyarakat melihat satfung Sabhara rawan kekerasan.

9


Evaluasi Kebijakan Mabes Polri untuk Binmas 1 Desa: 1 Bhabinkamtibmas Minimal 1 Desa 1 Bhabinkamtibmas adalah upaya Polri untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dengan menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia (Permendagri No 56 Tahun 2015) sebanyak 83.184. Jumlah Bhabinkamtibmas (Desember 2015) tercatat sebanyak 52.899 personel. Namun, anggota Definitif (1 Desa 1 Bhabinkamtibmas) sebanyak 36.981 personel, sementara 15.918 personel Bhabinkamtibmas ditempatkan pada lebih dari 2 desa/Kelurahan. Untuk memenuhi target minimal 1 desa 1 bhabinkamtibmas masih kurang 30.285 personel Bhabinkamtibmas (termasuk rangkap). Jika dilihat lebih jauh diantara sampel 70 Polres, ditemukan 6 polres yang telah memiliki bhabinkamtibmas definitif, namun masih terdapat kekurangan jumlah bhabinkamtibmas dan sarana. Dari data ini, dapat dilihat bahwa setiap daerah menghadapi luas wilayah dan juga karakter masyarakat yang berbeda sehingga membutuhkan sarana yang memadai untuk menjangkau hingga ke pelosok. Desa/ Kel

Personel Bhabin kamtibmas

Kota DIY

45

46

46

32,50

407.904

0,77 km2

Memadai

Bantul

75

75

75

508,13

913.407

6,77 km2

Memadai

Denpasar

43

56

56

127,78

632.460

2,26 km2

Sangat Memadai

Badung

62

51

51

418,62

461.384

8,19 km2

Kurang anggota

Mataram

102

102

20

61,30

411.745

0.59 km2

Kurang sarana

Lotim

254

254

18

1,230

1.280.446

4,84 km2

Kurang sarana

Polres

R2

Luas (KM2)

Jumlah Penduduk

Wilayah/ Bhabin kamtibmas

Status

10

Laporan eksekutif 2016 Di sisi lain, terdapat 6 Polres yang memiliki kekurangan bhabinkamtibmas terbesar antara lain: Polres

Desa /Kel

Anggota

R2

Bhabin Kamtibmas

Luas (KM2)

Jumlah Penduduk

Wilayah

Status

Bhabin kamtibmas

Makassar

143

123

46

199,26

1.651.146

(Km2) 1,61

Pangkep

103

38

0

1.132

358.294

29,78

Palembang

107

107

107

369,22

1.549.147

3,44

Ogan Ilir

238

77

4

2.666

428.382

34,62

Bengkulu

67

67

3

151,70

360.747

2,25

Kepahiang

117

35

10

665

145.286

19

Kurang anggota & sarana Kurang anggota & sarana Memadai Kurang anggota & sarana Kurang anggota & sarana Kurang anggota & sarana

Diantara 70 polres, contoh ekstrim ditemukan di Polres Jayapura dimana hanya memiliki 1 bhabinkamtibmas definitif dan 125 bhabinkamtibmas rangkap, dengan luas wilayah binaan 935,9 km2 dan 144 desa yang berarti per bhabinkamtibmas (jika bhabinkamtibmas rangkap dihitung juga) menyusuri 7 – 14 km2 per hari dengan jalan kaki karena sarana kurang memadai. Beban kerja (wilayah patroli, jumlah masyarakat) di atas masih ditambah dengan minimnya dukungan anggaran untuk setiap bhabinkamtibmas

yang

hanya

Rp.

1.100.000/bulan atau Rp. 45.000/hari untuk

Tambahan personil bhabinkamtibmas bagi yang wilayah sangat luas.

operasional (bensin, komunikasi dan makan).

Responden Eksternal Kota Surabaya

Hal ini dirasa jauh dari memadai, terutama bagi mereka yang menangani desa dengan kondisi geografis dan wilayah yang sulit dan luas (hal ini seperti terjadi di desa/kelurahan di wilayah timur).

11


Evaluasi Kebijakan Mabes Polri untuk Satfung Intelkam Intelkam memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan dua satfung lainnya yaitu Binmas dan Sabhara. Dengan skor 6.23 (kategori cukup), intelkam dianggap berperilaku baik, cukup responsif dan efektif. Namun untuk prinsip kompetensi, akuntabilitas dan keadilan, masih harus lebih ditingkatkan. Dikarenakan fungsi Intelkam adalah pencegahan maka kompetensi dalam mendektesi potensi ancaman dan kejabatan menjadi sangat penting bagi satuan ini. Namun tim ITK menemukan bahwa rata-rata hanya 11 personel dari 50-70 anggota yang telah menjalani pendidikan kejuruan. Sebagian besar personel intelkam mendapatkan program pelatihan.

Sarana Intelkam juga perlu mendapatkan perhatian guna memastikan satuan ini dapat mengikuti perkembangan jaman khususnya peralatan teknologi yang dapat membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Contoh yang dapat diambil adalah pemuktahiran peta kerawanan yang masih manual berupa peta di dinding, pigura atau papan putih yang cenderung kurang diperbaharui. Jika sistem pembuatan peta kerawanan ini dapat dimuktakhirkan maka fungsi pencegahan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Contoh jika peta kerawanan dapat diakses oleh Sabhara dan satuan penegak hukum lainnya maka dua tugas pokok Polri dapat lebih optimal.

Khusus untuk fungsi pelayanan publik, pelayanan SKCK masih belum menjadi prioritas jika dibandingkan dengan Layanan SIM. Dari sisi fasilitas, layanan SKCK masih lebih terbatas dan informasi pembuatan SKCK belum dapat diakses secara online. Satker Intelkam di tingkat Mabes dapat membuat standar survei kepuasan pelayanan publik yang diadopsi oleh seluruh layanan SKCK di seluruh polres di Indonesia.

12


b. Fungsi Gakkum: Koordinasi Meningkatkan Efektivitas 6,15 Dari sampel Polres/ Polrestata/ Polrestabes/ Polres Metro terdapat kesenjangan antara jumlah kasus yang dianggarkan dengan total kasus yang ditangani yang menyebabkan persepsi integritas menjadi lebih buruk.

5,89

Reskrim

Resnarkoba

Tim ITK juga menemukan hubungan yang kuat antara

indikator

koordinasi

reskrim

dan

intelkam dengan indikator efektivitas reskrim khususnya

penyelesaian

kasus4.

Hal

ini

menunjukkan bahwa dengan berkoordinasi

Banyak penyidik tidak menguasai secara kompershentif pasal-pasal dalam KUHP sehingga seringkali keegoan/arogan yang dikedepankan dan berakibat perselisihan.

dengan Intelkam, maka Reskrim dapat lebih efektif di dalam penyelesaian kasus.

Responden Eksternal Kabupaten Asahan

Tim ITK juga menemukan pola kesenjangan penanganan kasus baik di tingkat Polda dan Polres terutama dalam hal kesenjangan jumlah kasus yang dianggarkan dan jumlah kasus yang ditangani per tahun. Seringkali satfung reserse dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka harus menerima penanganan kasus yang tidak dianggarkan. Untuk tingkat Polda, hanya 36% kasus yang dianggarkan sedangkan di tingkat Polres, hanya rata-rata 51% kasus yang dapat dianggarkan.

Satuan Fungsi

Tipe Kejahatan

Reskrimum

Kejahatan Umum

Reskrimsus

Kejahatan Khusus (Korupsi, cyber crime, dll)

Reskrim Narkoba

Kejahatan Narkoba

Tingkat*

Total Kasus kejahatan tingkat Polda **

Total kasus ditangani per tahun

Kasus yang dianggarkan

Polda

±130,264

± 19,670

36%

Polres Polda

±57,489 ±5,599

±36,150 ± 4,239

51% 36%

Polres

Tidak ada Reskrimsus di Polres, kasus kriminal khusus digabung dengan Reskrimum

Polda

±14,563

± 4,135

36%

Polres

±6,934

±7,464

72%

* Polda dan Polres dapat melimpahkan kasus antar tingkatan ** Data yang diberikan Polda dan Polres yang menjadi sampel ITK

4

Tingkat signifikansi (r: 0,26).

13

Laporan eksekutif 2016 Akibatnya, ITK menemukan bahwa terpaksa mereka harus swadaya baik dengan cara menggunakan biaya dukungan operasional Kapolres, sumber lainnya atau dengan cara meminta biaya baik ke terlapor dan pelapor. Sayangnya, kesenjangan ini menciptakan efek domino negatif terhadap keseluruhan integritas penegakan hukum di Polri terutama Satuan Reserse. Hal ini terbukti dengan temuan survei integritas terpisah dari indeks yang menaruh dua satuan penegak hukum ini ke posisi tiga teratas di dalam kerawanan terhadap penyuapan dan pemerasan Karenanya komposisi anggaran, terutama terhadap penanganan kasus harus diperhatikan dan diprioritaskan agar persepsi publik terhadap integritas penegakan hukum Polri semakin baik. c. Fungsi Linyomyan: Tingkatkan Kualitas Pelayanan bukan Pencitraan. 6,47

6,55

5,89

4,44

Untuk pelayanan internal, oleh fungsi Sumda dirasakan oleh kalangan internal sudah cukup akomodatif di dalam pelayanan personil, namun masih dirasa perlu meningkatkan jumlah pelatihan peningkatan kompetensi personil polres dan mengusulkan anggota

SumdaPropam

Lantas SPKT

untuk mengikuti Dikjur.

Sebagai tolak ukur kinerja pengawasan tindak tanduk personil oleh Propam, total kasus yang ditangani oleh 70 Polres dalam setahun terakhir berjumlah 6,008, dimana 88% atau 5,298 kasus dapat diselesaikan. Tingkat penanganan terhadap aduan masyarakat juga mencapai 86% dari total aduan. Namun demikian, ITK menemukan tingkat kepatuhan fungsi Propam dalam mengeluarkan surat rehabilitasi terhadap anggota yang telah selesai melaksanakan hukuman dan pengawasan. Hal ini tentu merugikan, karena dengan belum keluarnya surat rehabilitasi maka anggota tersebut belum dapat diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau mengikuti dikjur/pelatihan oleh Sumda. Sama halnya dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Pengawasan (SPHP2) yang rata-rata tidak dibuat atau dibuat namun tidak dikirimkan. SPHP2 seharusnya dikirimkan kepada terlapor dan pelapor dengan cara dikirimkan melalui email, pos atau pengiriman langsung jika memungkinkan. 14


Sementara itu, untuk kualitas pelayanan Polri ke publik, temuan ITK menunjukkan bahwa kinerja tata kelola dan integritas Lantas mendapatkan skor rata-rata terendah di antara seluruh satfung. Hal ini dikarenakan survei integritas masyarakat terhadap personel Lantas menunjukkan tingginya kerawanan suap dan pemerasan yang dilakukan di jalan raya, hal ini tidak lepas dari persepsi pengalaman masyarakat yang kerap kali terkena imbas operasi-operasi yang jarang dilaporkan dan dipublikasikan tujuannya (grafik tingkat kerawanan dapat dilihat di bagian Capaian Integritas). SPKT mendapatkan nilai indeks tertinggi di antara tiga satfung lain, namun perlu dicatat bahwa fungsinya belum maksimal seperti yang seharusnya, misalnya banyak ditemukan di lapangan ruangan SPKT hanya seluas satu ruangan untuk 2 orang, hal ini jauh dari kata memenuhi standar pelayanan kepada publik. Fakta ini jelas jauh dari tujuan utama fungsi SPKT yakni menjadi sentra pelayanan publik. Akibatnya indikator penilaian kinerja SPKT hanya berkisar pada fungsi administrasi kasus. Fungsi utama yang dirasakan cukup baik oleh masyarakat adalah terakomodirnya laporan kasus dan ditindaklanjutinya berkas ke satfung yang terkait. Namun, sayangnya tim ITK menemukan bahwa mayoritas SPKT masih memiliki sistem pencatatan manual, hanya

berupa

buku

tamu

yang

jarang

direkapitulasi berdasarkan kategori kasus,

Masih banyak warga yang bingung untuk melapor kasus atau masalah yang terjadi, sebaiknya polisi lebih banyak mensosialisasikan akes pelaporan kepada polisi.

profil pelapor dan sebagainya.

Responden Eksternal Kota Waringin Timur

Khusus untuk fungsi Lantas, terdapat 3 prinsip yang masuk ke dalam kategori cukup yaitu perilaku, transparansi dan akuntabilitas. Namun keempat prinsip lainnya, kompetensi, responsif, keadilan dan efektivitas mendapatkan nilai merah. Dalam hal responsif, Lantas

dinilai keadilan, temuan ITK

menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pelayanan khususnya pelaksanaan pengaturan, pengawalan dan patrol (turjawali) dan layanan SIM.

15


7. Kinerja Satker Polres Per Tipe Polres/ Polresta/ Polrestabes/ Polres Metro Dari perolehan indeks, skor rata-rata kinerja polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro adalah 6,01 yang menunjukkan peningkatan 0,31 dari rata-rata kinerja Polda 5,69 tahun lalu. Peningkatan skor indeks ini menunjukkan dampak langsung dari perbaikan di tingkat Polda terhadap tingkat Polres. Rangking Kinerja ITK Polrestabes Untuk level Polrestabes, rata-rata kinerja mencapai skor indeks 6,289

Polrestabes Semarang

6,706

yang masuk ke dalam kategori Polrestabes Makasar

cukup. Dengan beban kerja yang tinggi, skor pencapaian ini cukup

6,385

Polrestabes Bandung

6,216

memadai untuk menjadi indikasi Polrestabes Surabaya

awal bahwa Polrestabes berusaha menyeimbangkan

antara

beban

5,850 0

2

4

6

8

10

Rata-Rata 6,289

internal dan eksternal. Rangking Kinerja ITK Polresta Polresta Palembang (1) Polresta Pontianak Kota (2) Polresta Bekasi Kota (3) Polresta Samarinda (4) Polresta Depok (5) Polresta Banda Aceh (6) Polresta Yogyakarta (7) Polresta Jambi (8) Polresta Denpasar (9) Polresta Pekanbaru (10) Polresta Medan (11) Polresta Bandar Lampung (12) Polresta Barelang (13) Polresta Manado (14) Polresta Banjarmasin (15) Polresta Padang (16)

6,462 6,341 6,338 6,287 6,091 6,045 6,042 6,036 5,954 5,788 5,759 5,580 5,561 5,421 5,200 5,184

0

2

4

6

8

Demikian juga dengan 16 Polresta yang juga cenderung memiliki beban kerja tinggi di ibukota provinsi, capaian rata-rata 5.881 masuk ke dalam kategori cukup dan masih perlu banyak perbaikan terutama di dalam menjaga keseimbangan antara lapangan dan tata kelola internal. 10

Rata – Rata 5,881

16


Rangking Kinerja ITK Polres Polres Ogan Ilir (1) Polres Mataram (2) Polres Sorong/Aimas (3) Polres Sorong Kota (4) Polres Semarang (5) Polres Deli Serdang (6) Polres Balikpapan (7) Polres Bantul (8) Polres Asahan (9) Polres Lombok Timur… Polres Dumai (11) Polres Sidoarjo (12) Polres Tanah Laut (13) Polres Palu (14) Polres Kotawaringin… Polres Konawe (16) Polres Pangkep (17) Polres Gorontalo (18) Polres Garut (19) Polres Bandung (20) Polres Kendari (21) Polres Parigi Moutong… Polres Kendal (23) Polres Mamuju (24) Polres Lebak (25) 0

6,815 6,589 6,566 6,519 6,512 6,476 6,476 6,457 6,427 6,399 6,390 6,302 6,290 Rata 6,287 Rata 6,275 6,023 6,244 6,208 6,192 6,170 6,162 6,150 6,145 6,039 6,000 5,953 2

4

6

8

10

Polres Gorontalo Kota (26) Polres Bengkulu (27) Polres Tidore (28) Polres Palangka Raya (29) Polres Aceh Besar (30) Polres Sambas (31) Polres Serang (32) Polres Badung (33) Polres Metro Jakarta… Polres Jayapura (35) Polres Gresik (36) Polres Ternate (37) Polres Minahasa (38) Polres Bangka Barat (39) Polres Kepahiang (40) Polres Pangkal Pinang (41) Polres Batang Hari (42) Polres Maluku Tengah (43) Polres Jayapura Kota (44) Polres Lampung Tengah… Polres Kupang Kota (46) Polres P. Ambon & PP.… Polres Bukit Tinggi (48) Polres Tanjung Pinang (49) Polres Kupang (50) 0

5,951 5,921 5,906 5,889 5,857 5,813 5,813 5,772 5,772 5,768 5,764 5,762 5,761 5,758 5,717 5,713 5,697 5,670 5,662 5,656 5,654 5,632 5,628 5,381 5,202 2

4

6

8

Khusus untuk tipe Polres, nilai rata-rata kinerja Polres adalah 6,023 yang masuk ke dalam ketegori cukup. Jika dibandingkan dengan beban kerja Polresta/Polrestabes, maka Polres bisa jadi setara atau lebih rendah. Perkembangan cukup signifikan dialami oleh Polres Sorong, Polres Sorong Kota dan Polres Lombok Timur sebagai polres dari daerah Timur yang mampu menduduki papan atas telah membuktikan bahwa ITK murni soal tata kelola dan kinerja Polresnya, bukan hanya soal fasilitas, sarana dan prasarana. Namun demikian, terdapat beberapa catatan khusus pada prinsip kompetensi, responsif dan akuntabilitas, dimana perlu diperbaiki khususnya oleh polres-polres di bagian timur. Posisi atas ini diikuti pula oleh Polres Ogan Ilir (6,815) dan Polres Mataram (6,589). Sedangkan skor terendah diperoleh oleh Polres Bukit Tinggi (5,628), Polres Tanjung Pinang (5.381) dan Polres Kupang dengan (5,202).

17

10


Rangking Umum ITK 70 Polres

Polres Ogan Ilir (1) Polrestabes Semarang (2) Polres Mataram (3) Polres Sorong/Aimas (4) Polres Sorong Kota (5) Polres Semarang (6) Polres Deli Serdang (7) Polres Balikpapan (8) Polresta Palembang (9) Polres Bantul (10) Polres Asahan (11) Polres Lombok Timur (12) Polres Dumai (13) Polrestabes Makassar (14) Polresta Pontianak Kota (15) Polresta Bekasi Kota (16) Polres Sidoarjo (17) Polres Tanah Laut (18) Polresta Samarinda (19) Polres Palu (20) Polres Kotawaringin Timur (21) Polres Konawe (22) Polrestabes Bandung (23) Polres Pangkep (24) Polres Gorontalo (25) Polres Garut (26) Polres Bandung (27) Polres Kendari (28) Polres Parigi Moutong (29) Polresta Depok (30) Polresta Banda Aceh (31) Polresta Yogyakarta (32) Polres Kendal (33) Polresta Jambi (34) Polres Mamuju (35)

Polresta Denpasar (36) 5,954 6,815 Polres Lebak (37) 5,953 6,706 Polres Gorontalo Kota (38) 5,951 6,589 Polres Bengkulu (39) 5,921 6,566 Polres Tidore (40) 5,906 6,519 Polres Palangka Raya (41) 5,889 6,512 Polres Aceh Besar (42) 5,857 6,476 Polrestabes Surabaya (43) 5,850 6,476 Polres Sambas (44) 5,813 6,462 Polres Serang (45) 5,813 6,457 Polresta Pekanbaru (46) 5,788 6,427 Polres Badung (47) 5,772 6,399 Polres Metro Jakarta Barat… 5,772 6,390 Polres Jayapura (49) 5,768 6,385 5,764 6,341 Rata - Rata Polres Gresik (50) Polres Ternate (51) 5,762 6,338 Polres Minahasa (52) 5,761 6,01 6,302 Polresta Medan (53) 5,759 6,290 Polres Bangka Barat (54) 5,758 6,287 Polres Kepahiang (55) 5,717 6,287 Polres Pangkal Pinang (56) 5,713 6,275 Polres Batang Hari (57) 5,697 6,244 Polres Maluku Tengah (58) 5,670 6,216 Polres Jayapura Kota (59) 5,662 6,208 Polres Lampung Tengah (60) 5,656 6,192 Polres Kupang Kota (61) 5,654 6,170 Polres P. Ambon & PP. Lease… 5,632 6,162 Polres Bukit Tinggi (63) 5,628 6,150 Polresta Bandar Lampung (64) 5,580 6,145 Polresta Barelang (65) 5,561 6,091 Polresta Manado (66) 5,421 6,045 Polres Tanjung Pinang (67) 5,381 6,042 Polres Kupang (68) 5,202 6,039 Polresta Banjarmasin (69) 5,200 6,036 Polresta Padang (70) 5,184 6,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ketika ketiga tipe Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro digabungkan maka didapatkan rangking umum ITK dimana semua tipe polres berusaha diperbandingkan dengan menggunakan kerangka dan indikator yang sama. Tim ITK menemukan tren polresta dengan beban kerja yang tinggi, memiliki kesulitan guna menjaga keseimbangan lapangan dan tata kelola. Sebagai evaluasi kebijakan Mabes Polri, terbukti kunci dari peningkatan reformasi birokrasi terletak pada kesinambungan sistem, bukan hanya faktor pemimpin. Karenanya tren Polres yang memiliki indeks tata kelola (ITK) lebih baik disumbang oleh fokus terhadap kesinambungan sistem yang bekerja pada sebuah institusi. Tentunya rangking umum ini akan diuji oleh waktu terutama kesinambungan sistem yang sedang atau telah dibangun.

18

Laporan eksekutif 2016 8. Analisa Kinerja Prinsip per Satfung Tabel Kinerja Prinsip Per Satfung Prinsip

SPKT Sumda Intelkam

Kompetensi Responsif Perilaku Transparansi Keadilan Efektivitas Akuntabilitas Skor Kinerja Satfung

Reskrim

Propam

Binmas

4.48 7.60 8.61 7.02 5.40 8.30 4.34

3.84 6.37 8.42 6.80 7.19 6.29 6.14

4.56 6.41 7.93 6.30 5.70 7.26 5.47

4.65 4.19 7.61 5.84 5.90 7.02 7.84

3.74 4.76 7.16 5.49 4.09 8.41 7.60

3.80 5.38 8.46 5.39 4.17 7.82 5.73

6.53

6.43

6.23

6.15

5.89

5.82

Res Sabhara Lantas narkoba 4.04 4.10 4.06 3.94 6.30 5.77 7.95 5.78 6.76 6.50 5.78 6.48 5.42 5.08 4.37 6.44 6.33 5.39 6.38 6.84 6.08 5.81

5.74

5.55

Tabel rata-rata nilai per Prinsip Prinsip Perilaku Efektivitas Akuntabilitas Transparansi

Rata-rata 7,61 6,90 6,21 6,14

Prinsip Responsif Keadilan Kompetensi

Rata-rata 5,59 5,24 4,14

Tabel di atas menunjukkan bahwa prinsip yang paling lemah secara berurutan adalah kompetensi, diikuti dengan keadilan, responsif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan perilaku. Khusus untuk perilaku yang merupakan bagian dari integritas, tim ITK memverifikasi data tersebut dengan survei persepsi masyarakat tentang praktik-praktik riil di lapangan dengan menanyakan tingkat kerawanan praktik suap, pemerasan, kekerasan dan keberadaan calo di layanan publik.

Program prioritas Kapolri telah sejalan dengan temuan ITK dimana peningkatan kompetensi personil Polri melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan guna meningkatkan profesionalisme untuk memastikan personil paham dan dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta menyeimbangkan kapasitas lapangan dengan manajerial seperti pelaporan dan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencapai world class organization pada tahun 2025.

19


Tren Skor Tata Kelola 10,00 9,00

Kompetensi

8,00 Skor Prinsip

7,00 6,00

Responsif Perilaku

5,00 4,00 3,00

Transparansi

2,00

Keadilan (Fairness)

1,00

Efektivitas

Akuntabilitas

Jika dilihat dari grafik garis diatas, maka terlihat bahwa prinsip yang paling bawah adalah prinsip kompetensi, diikuti dengan responsif dan keadilan. Ketiga prinsip ini paling mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk prinsip yang berada di posisi tengah adalah efektivitas. Prinsip yang teratas adalah perilaku, akuntabilitas dan efektivitas.

Dari analisa grafik ini dapat disimpulkan bahwa Polri telah memenuhi tugas pokok fungsi namun tugas-tugas yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi sangat penting, sebab menjadi salah satu prioritas yang di amanatkan Presiden Joko Widodo terhadap program Reformasi institusi Polri.

20


a. Kompetensi: Ketimpangan Jumlah SDM dan Pendidikan Kejuruan Terdapat tiga aspek yang diukur didalam prinsip ini yaitu kapasitas, sarana dan prasarana serta pendidikan kejuruan. Dari sebaran data yang dikompilasi, terlihat pola yang sama antara penentuan DSP untuk Polda Tipe A dan Tipe B yang jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah populasi dan jumlah personel. Prinsip satu standar untuk semua tipe Polda (one size fits all) dicoba dikaitkan oleh tim ITK dengan tingkat efektivitas dari satfung untuk melihat apakah DSP yang lebih relevan atau angka riil. Ternyata yang lebih efektif berorientasi pada angka riil daripada DSP. Selain itu, tim juga melihat sebaran kelebihan dan kekurangan personel di setiap satfung. Temuan: 

Analisa korelasi menunjukkan bahwa jumlah anggota rill lebih sensitif terhadap efektivitas dibandingkan dengan Daftar Susunan Personel (DSP). Contoh yang dianalisa disini adalah satfung Sumda, Lantas, Reskrim, dan Resnarkoba5;



Diperlukan analisa beban kerja lebih lanjut guna membuktikan temuan ini, terutama di polres-polres yang memiliki personel melebihi jumlah DSP terutama apakah angka riil dapat dijadikan acuan untuk penyesuaian DSP kedepannya;



Sebaran personel yang melebihi DSP cenderung berada di Pulau Jawa, sementara di luar pulau Jawa, hanya cenderung berada di Polres yang terletak di kota-kota besar.

5

Untuk fungsi Linyomyan, korelasi antara jumlah personel Lantas sesuai DSP dan Rill dengan PNBP, riil lebih menjawab kebutuhan dan beban layanan ketimbang DSP. (Korelasi DSP terhadap PNBP (r=0.43), rill terhadap PNBP (r=0,82). Hal ini dilihat dari angka korelasi rill terhadap PNBP lebih besar daripada DSP dengan PNBP. Untuk fungsi Gakkum, korelasi antara DSP Reksrim dengan Total crime (0,31), dengan rill (0,42). Sekali lagi angka rill lebih sensitif terhadap kenaikan jumlah penanganan kasus. Sama halnya dengan Resnarkoba, DSP dengan total crime (0,68), kalau rill (0,82). Untuk fungsi Harkamtibmas, korelasi tidak dapat dilakukan untuk Binmas karena ITK tidak menghitung jumlah kasus ADR yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Hendaknya temuan ini bisa menjadi indikator ITK tahun depan.

21

Laporan eksekutif 2016 Prosentase Jumlah Personel Berdasarkan Daftar Sebaran Personel Vs Jumlah Personel Sebenarnya (Rill) Jumlah Polres

Sumda

Binmas

Lantas

Intelkam

Reskrim

Prosentase Rata-rata Anggota Rill terhadap DSP 70 Polres*

96%

60%

102%

74%

77%

Res Sabhara Propam narkoba

79%

74%

SPKT

101%

89%

Catatan: Prosentase rata-rata diambil dari jumlah total riil dibagi dengan jumlah personel sesuai DSP.



Untuk sebaran personel, satfung yang sudah cukup memadai adalah Lantas, SPKT dan Sumda dengan prosentase mencapai atau mendekati 100% dari DSP, sedangkan yang paling kurang adalah satfung Binmas, Sabhara dan Intelkam yang memiliki prosentase kurang dari 80%. Analisa lebih mendalam tentang jumlah polres yang melampaui dan kurang dari DSP dapat dilihat di tabel bawah ini. Prosentase Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Melampaui dan Kurang dari DSP

Jumlah Polres Jumlah Polres/Polresta/Polre stabes/Polres Metro yang MELEBIHI DSP**

SDM

Binmas

Lantas

(30%)

(4%)

(36%)

(14%)

21 satker

3 Satker

25 Satker

10 Satker

Res narkoba

Sabhara

Pro pam

SPKT

(11%)

(11%)

(14%)

(36%)

(14%)

8 Satker

8 Satker

10 Satker

25 Satker

10 Satker

48

19

27

Intelkam Reskrim

Jumlah Polres/Polresta/Polre stabes/Polres Metro 32 57 32 44 43 39 yang KURANG dari DSP* *Definisi “Kurang dari DSP” mengacu pada kriteria jumlah personel dibawah 80% dari DSP. **Definisi “Lebih dari DSP” mengacu pada kriteria jumlah personel diatas 100% dari DSP.



Dari analisa jumlah polres yang melampaui dan kurang dari DSP, ditemukan beberapa kasus ekstrim seperti contohnya Satfung Lantas Soreang (Bandung) yang kelebihannya mencapai 303%, sedangkan di ekstrim lainnya, satfung Lantas Tidore hanya 30% dari total DSP. Beberapa kasus >200% juga ditemukan di satfung SUMDA Polrestabes Makasar (240%) dan Poltabes Semarang (266%); 22




Dalam hal pendidikan kejuruan, pendidikan personel yang memiliki pendidikan kejuruan juga belum merata. Rata-rata jumlah personel dari seluruh satfung di 70 Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro hanya berkisar 29.5% dari total keseluruhan personel. Temuan tim ITK juga menunjukkan jarang sekali adanya pendidikan kejuruan atau pelatihan dengan topik tata kelola, penggunaan teknologi informasi dan standar pelayanan publik, sedangkan kedua pengetahuan dan skill haruslah dimiliki satfung yang memiliki mandat pelayanan publik.

No

Satfung

1.

Sumda

Rata% Dikjur & Prolat 22%

No

Satfung

5.

Reskrim

Rata% Dikjur & Prolat 35%

2.

Binmas

27%

6.

Resnarkoba

29%

3.

Lantas

31%

7.

Sabhara

12%

4.

Intelkam

52%

8.

Propam

28%

Catatan:SPKT tidak memiliki pendidikan kejuruan khusus karena piket fungsi SPKT diisi oleh personil masing-masing satfung lainnya.

b. Responsif: Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal dan Publik. Analisa terhadap responsifitas baik yang berkenaan dengan fungsi internal (pelayanan terhadap personil) dan fungsi eksternal (pelayanan ke publik) menggunakan penilaian berdasarkan persepsi baik internal untuk menilai Satfung seperti Sumda dan Propam maupun persepsi eksternal untuk menilai fungsi Lantas, Binmas, Intelkam dan lain-lain. Temuan: 

Indikator yang paling baik kinerjanya pada fungsi pelayanan internal adalah inisiatif bag Sumda dalam menyelesaikan masalah kepegawaian, tersedianya dan berjalannya sistem mutasi serta penilaian kinerja yang dilakukan rutin per semester. Namun ditemukan juga bahwa sistem yang sudah berjalan ini tidak selalu menjadi bahan pertimbangan dari para pengambil keputusan di dalam mutasi personel, sehingga budaya penilaian yang berlaku masih sarat subyektifitas;



Dua indikator yang menarik turun kinerja Sumda adalah jumlah terbatasnya SOP Inisiatif dan kerjasama (MoU) dengan lembaga eksternal untuk menunjang tugas 23

Laporan eksekutif 2016 pokok dan fungsinya. Sedangkan fungsi Propam adalah belum tertibnya pemberian surat rehabilitasi bagi personel yang telah selesai menjalani hukuman dan masa pengawasan; 

Untuk satfung-satfung yang memberikan pelayanan kepada publik, kinerja baik ditunjukan oleh Binmas dalam hal merespon permasalahan masyarakat serta memberikan penyuluhan. Sedangkan untuk Lantas ada pada tingginya inisiatif pengaturan, patroli dan kecepatan dalam pelayanan SIM. Intelkam paling menonjol adalah kinerja pembuatan peta kerawanan, sementara Sabhara adalah kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi lokasi unjuk rasa, SPKT untuk kecepatan pelayanan laporan polisi;



Namun kinerja satfung Reskrim dan Resnarkoba yang kualitas pelayanannya menjadi perhatian publik, perlu meningkatkan kinerja penanganan kasus terutama dalam hal pemberian informasi perkembangan kasus (SP2HP); jumlah SOP inisiatif dan kerjasama (MoU) untuk meningkatkan kinerja tiap satfung.

c. Keadilan: Pemerataan Akses Layanan Khusus untuk prinsip keadilan, konteks yang dimaksud disini adalah keadilan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk menduduki jabatanjabatan strategis sesuai kepangkatan tanpa memandang jender dan kedekatan dengan pimpinan, serta pemberian layanan kepada publik ataupun penanganan kasus tanpa melihat unsur SARA, jender, kepentingan kelompok dan golongan. Di sisi lain, pada dasarnya UU Pelayanan Publik juga menekankan pentingnya kemudahan terhadap akses layanan dari awal (pemberian informasi mengenai mekanisme dan prosedur) hingga akhir (pengaduan dan survei kepuasan).

Temuan: 

Proporsi Polwan di dalam tubuh Polri perlu mendapatkan perhatian khusus. ITK menemukan prosentase rata-rata jumlah pejabat struktural dan penyidik perempuan di level Polres adalah 12%. Hal ini mengakibatkan dampak yang cukup memprihatinkan, dimana di banyak Polres ditemukan penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang notabene dikhususkan untuk menangani tindak pidana perempuan dan anak dipimpin oleh laki-laki. Proses investigasi khusus untuk 24

Laporan eksekutif 2016 kasus perempuan dan anak memerlukan polwan dan penyidik perempuan yang dapat lebih memahami kondisi korban; 

Jumlah penyidik Polwan di Polres lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat Polda, dimana jumlah rata-rata penyidik perempuan jauh lebih sedikit. Sementara itu, ratarata prosentase polwan yang menduduki jabatan struktural adalah sebagai berikut:

Prosentase Pejabat Polwan atau Penyidik Perempuan Tingkat Polres No

Satfung

1.

Sumda

Prosentase Perempuan 22%

No

Satfung

5.

Reskrim*

Prosentase Perempuan 13%

2.

Binmas

17%

6.

Resnarkoba*

10%

3.

Lantas

11%

7.

Sabhara

4%

4.

Intelkam

7%

8.

Propam**

12%

*Jumlah Penyidik Perempuan **Tingginya prosentase disebabkan rendahnya jumlah pejabat struktural dibandingkan dengan satfung lainnya.

d. Transparansi: Kebutuhan Skill Teknologi Informasi Pada dasarnya ITK berusaha mendorong transparansi anggaran, informasi dan aduan layanan publik dari aspek sarana dan prasarana. Dari indikator-indikator transparansi, terdapat empat satfung yaitu Binmas, Reskrim, Sabhara dan Propam yang meraih skor dibawah 6. Sedangkan satfung lainnya meraih nilai rata-rata dibawah 7. Skor ini menunjukkan bahwa upaya menuju e-government harus disertai dengan peningkatan SDM yang memahami dan mampu menjalankan sistem teknologi informasi khususnya dalam memberikan pelayanan publik karena bisa saja semua informasi diunggah namun tidak ada yang memperbaharui atau menambahkan informasi baru. Ratarata blogspot dibuat sekitar bulan Oktober-Desember 2015 pasca diseminasi ITK tingkat Polda. Hal ini menandakan dampak langsung dari ITK Polda. Temuan: 

Rata-rata perolehan transparansi dokumen dan laporan berkisar di skor 6 yang mana berarti kinerjanya dapat diperbaiki lagi;

25

Laporan eksekutif 2016 

Terdapat 19 dari 70 (27%) Satuan Lantas yang telah menggunakan website (sebagian besar Tribrata News) dan media massa untuk mempublikasikan prosedur pelayanan publik;



Namun, pada umumnya di satfung lainnya, penggunaan Teknologi Informasi rata-rata masih minim. Hal ini terindikasi dari hanya sekitar 16 dari 70 (22%) Satfung Binmas yang mengunggah anggaran dan laporan ke sosial media (blogspot) serta 11 dari 70 (15%) Satfung Binmas yang membuka informasi bhabinkamtibmas di sosial media;



Penggunaan website formal tingkat polres masih minim, ditemukan hanya Polres Pontianak yang memiliki website resmi tingkat Polres;



Terdapat 39 dari 70 (55%) Satfung Propam tingkat Polres yang membuka akses keuangan dengan cara menempel anggaran di kantor masing-masing satfung. Sisa 31 tidak memiliki akses atau dapat diakses dengan prosedur tertentu dan seijin Kepala Satfung;



Terdapat 26 dari 70 (37%) Satfung Reskrim tingkat Polres yang tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke pelapor;



Terdapat 12 dari 70 (17%) Satfung Propam yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Pengawasan (SPHP2) kepada pelapor masyarakat dan 24 dikirimkan dan 19 tidak dikirimkan dan tunggu diambil pelaporan serta tidak terdapat data di 15 Polres;



Temuan di lapangan juga mengkonfirmasi bahwa tidak adanya petugas khusus untuk menangani penggunaan teknologi dan belum ada pelatihan untuk cara penggunaan TI.

e. Akuntabilitas: Peningkatan Kualitas Pelaporan Pada prinsip ini, ITK berusaha mengukur kinerja Satker dari aspek kualitas pelaporan baik pelaporan internal dan eksternal. Tim ITK menemukan ketersediaan laporan sudah baik namun kualitas produk masih bersifat prosedural, pada umumnya belum mencapai kualitas laporan yang berisi analisa tren yang dapat dibandingkan tahun demi tahun. Akibatnya, pertimbangan penyerapan anggaran belum didasarkan pada kebutuhan dan strategi pencegahan belum berbasis data.

26

Laporan eksekutif 2016 Khusus untuk satuan-satuan yang berhubungan langsung dengan publik, pelaporannya tidak dilaporkan kembali ke publik. Sederhananya, Polri belum memiliki laporan tahunan kinerja yang dapat diakses oleh publik. Kesenjangan informasi inilah yang menyebabkan publik lebih memilih untuk mempercayai pemberitaan di luar Polri yang lebih kaya dengan analisa dan fakta. Contoh satuan Lantas, Binmas dan SPKT yang tugas fungsi utamanya adalah pelayanan publik, namun jarang sekali melaporkan kembali hasil operasi-

Layani masyarakat tanpa pemerasan dan pungli. Jangan mendahulukan masyarakat dengan status ekonomi dan sosial tinggi. Melayani tanpa memandang status. Berantas korupsi dan oknum pelakunya. Responden Eksternal Kota Manado

operasi penertiban dan kinerja pelayanan ke publik sehingga masyarakat tidak memiliki rekam jejak dampak atau efek dari kegiatan atau program padahal begitu banyak hal yang telah Polri lakukan dan capai. Yang lebih dipahami oleh publik adalah pengalaman interaksi keseharian dengan personel Polri. Pengalaman pribadi ini yang cenderung lebih mewarnai persepsi publik terhadap Polri. Temuan: 

Terdapat 21 Polres yang membuka saluran pengaduan langsung ke Kapolres, 12 yang menerima pengaduan melalui website atau sosial media dan sisanya melalui call center atau datang fisik ke kantor;



Terdapat 25 Sat Lantas yang sudah berusaha mengunggah laporannya ke sosial media atau website (tribrata news). Namun sisanya masih diunggah di sosial media pribadi atau dipampang di depan kantor. Sisa 30 Sat Lantas hanya dapat diakses dengan prosedur tertentu;



Terdapat 46 SPKT yang sudah merekapitulasi laporan polisi yang mereka terima, sedangkan 24 SPKT lainnya tidak secara lengkap atau bahkan tidak membuat rekapitulasi laporan polisi yang mereka terima, mayoritas rata-rata hanya menggunakan buku tamu.

f. Prinsip Efektivitas: Tunjukkan Kinerja, bukan Pencitraan Kinerja prinsip efektivitas Polri tingkat Polres mendapatkan skor rata-rata 7.02 yang termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa Polri telah cukup efektif di dalam melaksanakan tugas a.l. persentase penyelesaian kasus s.d. P21, volume patroli, 27

Laporan eksekutif 2016 persentase serapan anggaran, dll. Namun, permasalahannya terletak pada proses dan cara mencapai hasil. Meskipun indeks akan mencapai skor yang tinggi, jika Polri tidak memperbaiki cara dan budaya bekerja maka target mencapai status dan kualitas World Class Organization tahun 2025 akan menjadi impian semata. Hal ini terkonfirmasi dengan temuan tim ITK dengan survei terhadap integritas pada prinsip perilaku personel Polri.

Hasil di atas dapat dijelaskan melalui temuan tim ITK di dalam data persepsi responden eksternal yang mewakili masyarakat per daerah. Jika gambaran di atas menemukan bahwa kesenjangan antara praktik lapangan dengan ekspektasi masyarakat cukup besar, survei tentang praktik suap, pemerasan, kekerasan dan calo di bawah ini akan menjadi jawaban kesenjangan tersebut.

Indeks ini membuktikan bahwa jika strategi trust building hanya menggunakan metode pencitraan tanpa mengubah praktik-praktik lapangan, maka integritas Polri akan tetap dipertanyakan. Karena pencitraan yang selama ini dilakukan, tidak memberikan pengaruh Dalam penyelidikan kiranya tidak dengan kekerasan. Perlakukan terpidana sebagaimana mestinya, jangan selalu uang. Responden Eksternal Kota Soreang

signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang integritas Polri. Hasil data persepsi ini disajikan untuk menampilkan perspektif murni dari masyarakat terhadap Polri agar dapat menjadi masukan dan pertimbangan di dalam perbaikan nilai-nilai dan praktik integritas.

g. Prinsip Perilaku: Indeks Integritas Versi Masyarakat Melalui metode terpisah, tim ITK membangun Indeks Intergritas dengan

cara

mengukur perbedaan antara nilai-nilai kebenaran masyarakat dengan praktik integritas personil polri di lapangan. Dalam pengukuran ini ditemukan bahwa variasi norma masyarakat mencerminkan variasi karakter masyarakat di 70 wilayah Polres di Indonesia. Namun, tim ITK juga menemukan bahwa norma-norma masyarakat cenderung menyatu seiring dengan tingkat pendidikan dan terpaan media. Jika dibandingkan, variasi praktik integritas personil polri di lapangan cenderung tertinggal dibandingkan dengan kemajuan kesamaan norma-norma di masyarakat. Faktor ini yang menyebabkan skor rata-rata 70 polres hanya mencapai 5,925 (dari skala 10), sehingga masih terdapat Pekerjaan Rumah 28

Laporan eksekutif 2016 besar di dalam proses trust building antara personil Polri dan masyarakat. Data yang dipergunakan dalam menyusun indeks ini adalah data persepsi dari 2.265 WIP yang ada di 70 kabupaten/kota. Semakin tinggi skor integritas, maka personil Polri semakin memenuhi ekspektasi norma masyarakat.

Indeks Integritas dari Persepsi Masyarakat Setempat Polresta Depok (1) Polres Parigi Moutong (2) Polres Sorong/Aimas (3) Polres Kendal (4) Polres Sidoarjo (5) Polres Batang hari (6) Polres Garut (7) Polres Ogan Ilir (8) Polres Kotawaringin Timur (9) Polres Lombok Timur (10) Polresta Yogyakarta (11) Polres Gresik (12) Polres Konawe (13) Polres Asahan (14) Polresta Samarinda (15) Polres Sambas (16) Polres Pangkep (17) Polres Palangka Raya (18) Polres Tanah Laut (19) Polres Minahasa (20) Polres Dumai (21) Polres Bandung (22) Polres Bantul (23) Polres Mamuju (24) Polresta Jambi (25) Polresta Denpasar (26) Polres Kupang Kota (27) Polres Tidore (28) Polresta Banjarmasin (29) Polres Serang (30) Polres Badung (31) Polres Kepahiang (32) Polres Gorontalo Kota (33) Polres Kendari (34) Polres Kupang (35)

7,012 6,660 6,580 6,484 6,439 6,428 6,384 6,373 6,349 6,322 6,317 6,313 6,286 6,256 6,251 6,240 6,214 6,193 6,193 6,187 6,151 6,127 6,119 6,118 6,111 6,076 6,062 6,030 6,021 6,002 5,973 5,949 5,942 5,937 5,936

0

2

4

6

8

Polres Gorontalo Kota (36) Polres Pangkal Pinang (37) Polres Semarang (38) Polres Balikpapan (39) Polres Mataram (40) Polrestabes Makasar (41) Polres Metro Jakarta Barat (42) Polresta Palembang (43) Polrestabes Surabaya (44) Rata-rata Polres Lebak (45) Polres Jayapura (46) Polrestabes Bandung (47) Polres Jayapura Kota (48) Polres Bangka Barat (49) Polrestabes Semarang (50) Polres Palu (51) Polres Aceh Besar (52) Polresta Banda Aceh (53) Polres Maluku Tengah (54) Polres Bengkulu (55) Polresta Manado (56) Polres Tanjung Pinang (57) Polres Lampung Tengah (58) Polres P. Ambon dan PP. Lease (59) Polres Bukit Tinggi (60) Polresta Pontianak Kota (61) Polresta Bandar Lampung (62) Polresta Padang (63) Polres Sorong Kota (64) Polres Ternate (65) Polresta Bekasi Kota (66) Polres Deli Serdang (67) Polresta Medan (68) Polresta Pekanbaru (69) Polresta Barelang (70)

5,929 5,882 5,868 5,851 5,830 5,801 5,795 5,789 5,786 5,784 5,774 5,773 5,772 5,760 5,759 5,751 5,722 5,718 5,655 5,653 5,628 5,610 5,599 5,570 5,541 5,533 5,498 5,497 5,488 5,488 5,329 5,234 5,088 5,028 4,986

5,925

10

0

2

4

6

8

10

Survei Tingkat Kerawanan Praktik Penyimpangan Tingkat kerawanan praktik penyimpangan yang dibuat disini adalah berdasarkan data persepsi masyarakat setempat yang diwakili oleh 20 kategori masyarakat (termasuk anggota DPRD, tokoh agama, adat, ormas, media, akademisi, SKPD terkait, organisasi pemuda, sekolah dan lainnya) yang sudah tinggal menetap dan pernah menggunakan jasa pelayanan publik Polres setempat. Perlu diingat bahwa data ini baru merupakan indikasi kerawanan, bukan kenyataan sebenar-benarnya karena persepsi masyarakat juga dipengaruhi banyak faktor lainnya.

29

Laporan eksekutif 2016 Dikarenakan volume data yang besar, di laporan eksekutif ini kami hanya dapat menampilkan hasil penghitungan rata-rata 4 pertanyaan integritas setiap satfung yang berhubungan dengan praktik penyuapan, dan pemerasan di dalam konteks penanganan kasus dan kerawanan calo di pelayanan publik terutama SIM dan SKCK. Terdapat 5 satfung yang dinilai masyarakat di dalam survei ini antara lain; Satfung Reskrimum, Resnarkoba, SPKT untuk penanganan laporan dan kasus kriminal dan pelayanan publik oleh Lantas (SIM) dan Intelkam (SKCK). Data persepsi ini termasuk dengan

kerawanan

praktik

calo

terutama

pelayanan

SIM

di

setiap

Polres/Polresta/Porestabes/Polres Metro. Satfung Rawan Praktik Suap

Lantas (7) Res Narkoba (6) Binmas (5) Reskrim (4) Intelkam (3) Propam (2) SPKT (1)

2,21 1,40 1,28 1,26 1,13 1,04 1,03

WARNA

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

SKALA

Rawan Sekali

> 1.5

Rawan Sekali

1.1 – 1.5

Rawan

0.5 – 1

Cenderung Rawan

< 0.5

Cenderung Aman

Persepsi masyarakat setempat menunjukkan bahwa untuk tiga satfung teratas yang dianggap rawan praktik suap adalah satfung Lantas, Res Narkoba, Binmas dan Reskrim dan diikuti dengan intelkam, Propam dan SPKT. Tidak ada satuan yang cenderung aman (dibawah 0.5). Satfung Rawan Praktik Pemerasan WARNA Res Narkoba (1) Reskrim (2)

1,19

Propam (3)

0,99

SPKT (4) 0,00

SKALA

Rawan Sekali

> 1.5

Rawan Sekali

1.1 – 1.5

Rawan

0.5 – 1

Cenderung Rawan

< 0.5

Cenderung Aman

1,35

0,75 0,50

1,00

1,50

30

Laporan eksekutif 2016 Untuk kerawanan praktik pemerasan, masih terdapat persepsi negatif terhadap satuan penegak hukum yaitu Reskrim dan Resnarkoba yang konsisten di dua praktik penyimpangan yaitu praktik suap dan pemerasan.

Tingkat Kerawanan Praktik Suap di Pelayanan Publik 70 Polres 1,52 1,53 1,53 1,55 1,56 1,58 1,61 1,62 1,62 1,65 1,65 1,66 1,71 1,72 1,73 1,73 1,74 1,76 1,77 1,78 1,81 1,82 1,83 1,86 1,97 1,99 2,04 2,09 2,15 2,16 2,25 2,42 2,45 2,46 2,54

Polres Bengkulu (36) 0,83 Polres Mamuju (37) 0,85 Polres Bangka Barat (38) 0,93 Polres Gorontalo (39) 0,94 Polres P. Ambon&PP.Lease (40) 0,94 Polresta Jambi (41) 1,02 Polres Jayapura Kota (42) 1,06 Polres Palangka Raya (43) 1,10 Polrestabes Makasar (44) 1,10 Polres Kupang Kota (45) 1,11 Polres Maluku Tengah (46) 1,12 Polresta Pontianak Kota (47) 1,13 Polres Metro Jakarta Barat (48) 1,13 Polres Kepahiang (49) 1,14 Rata-rata Polres Ternate (50) 1,19 1,53 Polres Pangkal Pinang (51) 1,21 Polres Aceh Besar (52) 1,21 Polres Semarang (53) 1,22 Rata-rataPolresta Banjarmasin (54) 1,23 1,23 1,53 Polres Gorontalo Kota (55) Polres Bukit Tinggi (56) 1,25 Polresta Bekasi Kota (57) 1,28 Polresta Palembang (58) 1,30 Polresta Manado (59) 1,33 Polres Lampung Tengah (60) 1,34 Polres Tanjung Pinang (61) 1,35 Polresta Banda Aceh (62) 1,36 Polres Kupang (63) 1,36 Polres Deli Serdang (64) 1,38 Polresta Padang (65) 1,39 Polres Sorong Kota (66) 1,46 Polresta Pekanbaru (67) 1,47 Polresta Barelang (68) 1,50 Polresta Medan (69) 1,50 Polresta Bandar Lampung (70) 1,52

Polres Konawe (1) Polres Garut (2) Polres Kotawaringin Timur (3) Polres Lombok Timur (4) Polres Sorong/Aimas (5) Polresta Yogyakarta (6) Polres Gresik (7) Polres Mataram (8) Polres Ogan Ilir (9) Polres Bantul (10) Polres Tanah Laut (11) Polres Sambas (12) Polresta Samarinda (13) Polres Pangkep (14)

Polres Batang Hari (15) Polres Parigi Moutong (16) Polres Minahasa (17) Polresta Depok (18) Polres Sidoarjo (19) Polres Dumai (20) Polres Lebak (21) Polres Jayapura (22) Polres Kendal (23) Polres Kendari (24) Polres Balikpapan (25) Polres Asahan (26) Polres Badung (27) Polres Palu (28) Polres Tidore (29) Polrestabes Bandung (30) Polresta Denpasar (31) Polrestabes Semarang (32) Polrestabes Surabaya (33) Polres Serang (34) Polres Bandung (35)

0

5

0

5

Catatan: WARNA

SKALA

Rawan Sekali

> 1.5

Rawan Sekali

1.1 – 1.5

Rawan

0.5 – 1

Cenderung Rawan

< 0.5

Cenderung Aman

31


Tingkat Kerawanan Praktik Pemerasan Penanganan Kasus dan Pelayanan Publik 70 Polres 0,18 0,35 0,36 0,41 0,42 0,46 0,55 0,58 0,60 0,60 0,61 0,63 0,64 0,65 0,68 0,80 0,82 0,84 0,85 0,88 0,88 0,92 0,93 0,94 0,94 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04

Polres Sambas (1) Polres Garut (2) Polres Sorong/Aimas (3) Polres Kotawaringin… Polres Konawe (5) Polres Lombok Timur (6) Polres Palu (7)

Polresta Depok (8) Polres Mataram (9) Polresta Samarinda (10) Polres Bantul (11) Polres Parigi Moutong (12) Polresta Yogyakarta (13) Polres Kendari (14) Polres Dumai (15) Polres Gresik (16) Polres Asahan (17) Polres Ogan Ilir (18) Polres Pangkep (19) Polres Jayapura (20) Polres Tanah Laut (21) Polres Minahasa (22) Polres Kendal (23) Polres Batang hari (24) Polres Bangka Barat (25) Polres P. Ambon&PP.… Polres Gorontalo (27) Polres Lebak (28)

Polres Kepahiang (29) Polresta Pontianak (30) Polrestabes Bandung (31) Polres Tidore (32) Polresta Denpasar (33) Polrestabes Surabaya (34) Polres Serang (35)

0

1

2

1,05 1,06 1,07 1,08 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,15 1,17 1,19 1,19 1,20 1,22 1,25 1,26 1,27 1,28 1,35 1,35 1,35 1,36 1,36 1,40 1,46 1,59 1,77 1,78 1,79 1,85 1,85 1,90 1,95 2,12

Polrestabes Semarang (36) Polres Mamuju (37) Polres Pangkal Pinang (38) Polres Kupang Kota (39) Polres Ternate (40)

Polresta Manado (41) Polres Sidoarjo (42) Polres Metro Jakarta Barat (43) Polres Aceh Besar (44) Polres Maluku Tengah (45) Polres Bandung (46) Polresta Jambi (47)

Rata-rata

Polres Balikpapan (48) Polrestabes Makasar (49)

1,07

Polres Palangka Raya (50) Polres Semarang (51) Polres Bengkulu (52) Polresta Palembang (53) Polres Badung (54) Polresta Banjarmasin (55) Polres Jayapura Kota (56) Polres Gorontalo Kota (57) Polres Tanjung Pinang (58) Polres Bukit Tinggi (59)

Polresta Bekasi Kota (60) Polresta Padang (61) Polres Kupang (62) Polresta Medan (63) Polresta Barelang (64) Polres Sorong Kota (65) Polresta Pekanbaru (66) Polres Lampung Tengah (67) Polresta Banda Aceh (68) Polres Deli Serdang (69) Polresta Bandar Lampung (70)

3

4

5

0

5

Catatan: WARNA

SKALA

Rawan Sekali

> 1.5

Rawan Sekali

1.1 – 1.5

Rawan

0.5 – 1

Cenderung Rawan

< 0.5

Cenderung Aman

32


Tingkat Kerawanan Calo di Pelayanan Publik 70 Polres 0,67 0,71 0,91 0,91 0,97 0,97 1,06 1,13 1,15 1,16 1,19 1,20 Rata-rata 1,21 1,06 1,22 1,23 1,24 1,24 1,26 1,27 1,29 1,33 1,33 1,37 1,39 1,39 1,39 1,41 1,50 1,54 1,54 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61

Polres Konawe (1) Polres Batang hari (2)

Polres Ogan Ilir (3) Polres Tidore (4) Polres Kotawaringin Timur (5) Polres Palu (6) Polres Sorong/Aimas (7) Polres Kendari (8) Polrestabes Makasar (9) Polresta Banda Aceh (10) Polres Pangkep (11) Polresta Samarinda (12) Polres Bengkulu (13) Polres Kepahiang (14) Polres Kupang Kota (15) Polres Minahasa (16) Polres Parigi Moutong (17) Polresta Jambi (18) Polres Mamuju (19) Polres Dumai (20) Polres Sambas (21) Polresta Palembang (22) Polres Asahan (23) Polres Bangka Barat (24) Polrestabes Bandung (25) Polres Bantul (26) Polres Lebak (27) Polresta Pontianak (28) Polresta Depok (29) Polres Lombok Timur (30) Polres Sidoarjo (31) Polres Gorontalo (32) Polres Pangkal Pinang (33) Polres Maluku Tengah (34) Polres Aceh Besar (35)

0

1

2

3

4

5

1,63 1,65 1,66 1,67 1,67 1,70 1,73 1,74 1,74 1,76 1,77 1,79 1,82 1,83 1,84 1,84 1,90 1,91 1,97 1,97 2,03 2,07 2,08 2,16 2,18 2,21 2,22 2,22 2,28 2,28 2,31 2,52 2,54 2,65 2,67

Polres Jayapura (36) Polres Badung (37) Polres Ternate (38) Polres Tanah Laut (39) Polres Balikpapan (40) Polrestabes Semarang… Polres Kendal (42)

Polres Semarang (43) Polres Serang (44) Polres P. Ambon&PP.… Polresta Yogyakarta… Polres Gresik (47) Polres Bandung (48) Polres Gorontalo Kota… Polres Garut (50) Polres Palangka Raya… Polresta Manado (52)

Polres Bukit Tinggi (53) Polres Deli Serdang (54) Polresta Barelang (55) Polresta Medan (56) Polres Lampung… Polresta Denpasar (58) Polresta Banjarmasin… Polres Kupang (60) Polresta Bandar… Polres Jayapura Kota… Polres Sorong Kota (63) Polres Mataram (64) Polresta Padang (65) Polrestabes Surabaya… Polresta Bekasi Kota… Polres Metro Jakarta… Polresta Pekanbaru (69) Polres Tanjung Pinang…

0

1

2

3

4

5

Catatan: WARNA

SKALA

Rawan Sekali

> 1.5

Rawan Sekali

1.1 – 1.5

Rawan

0.5 – 1

Cenderung Rawan

< 0.5

Cenderung Aman

33

Laporan eksekutif 2016 9. Kinerja Profesionalitas Capaian Prinsip Responsivitas, Kompetensi, dan Akuntabilitas

6,56

Polres Gorontalo (36)

6,34

Polresta Jambi (37)

5,30

Polrestabes Makasar (3)

6,30

Polrestabes Surabaya (38)

5,29

Polres Pangkep (4)

6,26

Polres Gorontalo Kota (39)

5,28

Polres Sorong/Aimas (5)

6,16

Polres Jayapura (40)

5,21

Polres Palu (6)

6,10

Polres Tidore (41)

5,20

Polres Semarang (7)

6,09

Polres Lebak (42)

5,18 5,16 5,15

Polres Ogan Ilir (1) Polresta Samarinda (2)

Polres Balikpapan (8)

6,09

Polresta Depok (43)

Polresta Palembang (9)

6,07

Polres Kupang Kota (44)

Polres Sorong Kota (10)

6,05

Polrestabes Semarang (11)

5,94

Polres Mataram (12)

5,91

Polres Parigi Moutong (13)

5,88

Polres Mamuju (14)

5,84

Polres Lombok Timur (15)

5,76

Polres Kotawaringin Timur (16)

5,72

Polres Kendal (17)

5,69

Polresta Banda Aceh (18)

5,64

Polres Asahan (19)

5,59

Polres Dumai (20)

5,58

Polres Palangka Raya (21)

5,54

Polresta Pontianak Kota (22)

5,54

Polres Konawe (23)

5,52

Polresta Yogyakarta (24)

5,52

Polres Gresik (25)

5,48

Polres Bengkulu (26)

5,47

Polres Deli Serdang (27)

5,47

Polres Sidoarjo (28)

5,45

Polresta Bekasi Kota (29)

5,42

Polres Kendari (30)

5,42

Polres Bandung (31)

5,42

Polres Sambas (32)

5,40

Polres Tanah Laut (33)

5,38

Polres Garut (34)

5,34

Polres Aceh Besar (35)

5,34 0

2

4

6

8

Rata-rata 5,35

10

5,30

Polres Serang (45)

5,08

Polres Ternate (46)

5,08

Polres Tanjung Pinang (47)

5,08

Polresta Pekanbaru (48)

5,07

Polresta Bandar Lampung (49)

5,06

Polres Metro Jakarta Barat (50)

5,05

Polres Batang hari (51)

5,03

Polrestabes Bandung (52)

5,03

Polres Kepahiang (53)

5,02

Polres Pangkal Pinang (54)

4,99

Polres Badung (55)

4,98

Polres Bantul (56)

4,98

Polres Maluku Tengah (57)

4,98

Polres Jayapura Kota (58)

4,90

Polres Lampung Tengah (59)

4,89

Polres Bukit Tinggi (60)

4,88

Polres Bangka Barat (61)

4,87

Polresta Barelang (62)

4,81

Polresta Manado (63)

4,81

Polres Minahasa (64)

4,63

Polresta Medan (65)

4,62

Polresta Padang (66)

4,60

Polresta Banjarmasin (67)

4,55

Polres Kupang (68)

4,53

Polresta Denpasar (69)

4,52

Polres P. Ambon dan PP. Lease (70)

4,46 0

2

4

6

8

Seringkali standar profesionalisme berbeda-beda antar satuan dan dipersepsikan secara berbeda pula. Namun ITK mencoba memberikan standar minimal yang dapat menjadi acuan awal untuk mengukur profesionalitas dengan menggunakan beberapa prinsip tata kelola.

34

10

Laporan eksekutif 2016 10. Upaya Menuju E-Government Penggunaan Teknologi untuk Anggaran, Prosedur Pelayanan Publik dan Perkembangan Kasus

Upaya Menuju E-government dilakukan salah satunya untuk melihat sejauh mana komitmen Polri terhadap Inpres No. 7 tahun 2015 yang berusaha mengukur Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terutama di bagian penggunaan IT-based platform untuk semua database yang menghubungkan antar lembaga penegak hukum dan publik.

Pencapaian Kinerja Transparansi Anggaran

8,20 Polres Batang hari 8,20 Polres Konawe 8,20 Polres Kotawaringin Timur 8,20 Polres Lebak 8,20 Polres Serang 8,20 Polres Metro Jakarta Barat 8,20 Polres Maluku Tengah 8,20 Polres P. Ambon dan PP. Lease 8,20 Polres Bangka Barat 8,20 Polres Bengkulu 8,20 Polres Palangka Raya 8,20 Polresta Yogyakarta 7,75 Polres Kepahiang 7,53 Polresta Pekanbaru 6,85 Polrestabes Bandung 6,63 Polres Garut 6,63 Rata-rata Polres Sambas 6,40 Polres Kupang 6,40 5,83 Polres Lampung Tengah 6,40 Polresta Barelang 6,40 Polres Jayapura 6,40 Polres Jayapura Kota 6,40 Polresta Pontianak Kota 6,40 Polres Bukit Tinggi Polresta Banjarmasin 6,40 Polresta Bandar Lampung 6,40 Polres Minahasa 6,40 Polres Sidoarjo 6,40 Polrestabes Surabaya 6,40 Polres Pangkal Pinang 6,40 Polres Tanjung Pinang 6,40 Polresta Manado 6,18 Polres Kupang Kota 6,18 Polres Gresik 5,95 Polresta Padang 5,95

Polres Kendal Polres Bantul Polresta Banda Aceh Polres Deli Serdang Polres Aceh Besar Polres Tanah Laut Polres Gorontalo Polres Kendari Polres Lombok Timur Polres Mataram Polres Sorong Kota Polres Sorong/Aimas Polres Asahan Polresta Bekasi Kota Polrestabes Makasar Polres Balikpapan Polresta Samarinda Polres Tidore Polres Ternate Polres Pangkep Polres Mamuju Polres Parigi Moutong Polres Palu Polres Badung Polresta Denpasar Polres Semarang Polrestabes Semarang Polresta Depok Polresta Jambi Polres Ogan Ilir Polresta Palembang Polres Dumai Polresta Medan Polres Gorontalo Kota Polres Bandung

0

2

4

6

8

10

5,95 5,95 5,95 5,95 5,73 5,63 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,28 5,05 5,05 4,83 4,60 4,60 4,60 4,60 4,38 4,38 4,38 3,93 3,93 3,93 3,70 3,70 3,25 3,25 3,25 3,03 3,03 3,03 2,80

0

2

4

6

8

35

10


Penggunaan TI

Untuk prinsip transparansi, tingkat keterbukaan anggaran telah meningkat cukup signifikan. Berbeda dengan ITK tingkat Polda, lebih banyak inisiatif telah dilakukan oleh Polres dalam membuka akses informasi anggaran dengan menggunakan standing banner, bingkai foto, whiteboard atau menempel hasil print out dari anggaran. Sementara untuk Polres yang sudah menggunakan internet untuk membuka realisasi anggaran sejauh ini belum banyak.

Penggunaan TI dalam Pelayanan Publik

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) di pelayanan publik masih berkisar seputar sosialisasi prosedur, biaya dan waktu. Polres cenderung menggunakan sosial media seperti facebook, twitter, blogspot, ataupun penggabungan dengan Tribratanews.com khususnya untuk prosedur pelayanan publik SIM dan SKCK. Hal ini terlihat dari skor rata-rata indeks transparansi yang berkisar di angka 6,15. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi budaya bagi satfung yang memiliki fungsi layanan publik. Untuk daerah-daerah yang belum terjamah dengan akses internet, penggunaan sosial media tetap menjadi relevan karena pertambahan generasi muda yang cenderung lebih melek teknologi dibandingkan generasi sebelumnya.

Sementara itu, Mabes Polri sebagai pembuat kebijakan nasional perlu mendukung apa yang telah dilakukan oleh wilayah, salah satunya dengan memfasilitasi pembuatan website resmi baik

Polda

maupun

Polres.

Hasil

ITK

menunjukkan bahwa belum semua Polda dan

Dalam keterbukan informasi publik polisi harus memanfatkan media eletronik. Responden Eksternal Kota Mataram

Polres di Indonesia telah memiliki website resmi. Ironisnya Polda dan Polres di wilayah yang memiliki kemudahan akses internet seperti di Pulau Jawa dan Sumatera juga banyak yang belum memiliki website resmi. Untuk institusi pemerintah sebesar Polri, website resmi menjadi sebuah keniscayaan sebagai bagian dari mendekatkan diri kepada masyarakat dan trust building.

36

Laporan eksekutif 2016 Penggunaan TI dalam Penanganan Kasus

Penggunaan TI dalam mempublikasikan Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) masih dirasakan sangat kurang. Pada umumnya, pemberitahuan SP2HP dilakukan secara manual dengan cara di print dan dikirimkan kepada yang berkepentingan. Salah satu contoh praktik baik dilakukan oleh Polres Pontianak yang telah menginformasikan SP2HP melalui website resmi mereka (polrespontianak.org), meskipun tindakan ini belum sepenuhnya benar jika melihat pada ketentuan yang berlaku terkait dengan publikasi SP2HP, dimana yang berhak mendapatkan informasi adalah mereka yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut, baik pengacara, keluarga tersangka, maupun keluarga korban. Idealnya adalah SP2HP bisa diakses melalui internet hanya oleh mereka yang berkepentingan.

Penggunaan TI dalam Lelang Barang dan Jasa di Lingkungan Polri

Untuk analisa penggunaan lelang elektronik, temuan tim ITK menunjukkan bahwa sangat jarang petugas yang dapat melakukan lelang elektronik dikarenakan ujian LKPP dianggap sulit sekali. Dari sampel 70 polres, hanya terdapat 50% yang telah melakukan lelang elektronik dan memiliki rata-rata 1 petugas yang telah tersertifikasi oleh LKPP.

37

Laporan eksekutif 2016 11. Kinerja Kebijakan Kesetaraan Jender Tingkat Polres

Untuk mengukur capaian kinerja ini, tim menganalisa tiga indikator yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kesetaraan jender di dalam kebijakan SDM Polri.

Adapun

6 indikator

pembentuk sub-indeks jender ini antara lain: 1. Jumlah pejabat polwan struktural di 6 satfung dengan total 6 indikator; 2. Jumlah penyidik perempuan dibanding total penyidik di fungsi Reskrim dan Res Narkoba; total 2 indikator dan; 3. Prosentase penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Reskrim tingkat Polres; total 1 indikator. Skor perolehan rata-rata untuk kesetaraan jender masih sangat minim yaitu 4,03 yang tergolong kategori buruk. Hanya terdapat 4 Polres/Polresta/Polresbes yang memiliki skor ratarata diatas 6 yaitu Poltabes Semarang, Poltabes Bandung, Polresta Denpasar dan Polres Bantul, sedangkan 5 polres dengan skor rata-rata terendah (dibawah 2) yaitu Polres Lombok Timur, Polres Kendal, Polres Mamuju, Polres Badung, dan Polres Aceh Besar yang menduduki peringkat terakhir di dalam capaian jender ini.

Polrestabes Semarang (1) Polrestabes Bandung (2) Polresta Denpasar (3) Polres Bantul (4) Polres Lebak (5) Polresta Bekasi Kota (6) Polresta Pekanbaru (7) Polres Serang (8) Polres Sidoarjo (9) Polres Palu (10) Polresta Palembang (11) Polresta Medan (12) Polresta Pontianak Kota (13) Polresta Barelang (14) Polres Dumai (15) Polrestabes Surabaya (16) Polresta Yogyakarta (17) Polres Jayapura Kota (18) Polres Kotawaringin Timur (19) Polres Pangkal Pinang (20) Polres Minahasa (21) Polres Konawe (22) Polrestabes Makasar (23) Polresta Depok (24) Polres Sorong Kota (25) Polres Metro Jakarta Barat (26) Polres Deli Serdang (27) Polresta Padang (28) Polres Sambas (29) Polres Sorong/Aimas (30) Polres Bengkulu (31) Polres Balikpapan (32) Polres Batang hari (33) Polresta Jambi (34) Polres Parigi Moutong (35) Polresta Banda Aceh (36) Polres Kupang Kota (37) Polres Gresik (38) Polres Garut (39) Polres Lampung Tengah (40) Polres P. Ambon dan PP. Lease… Polres Ternate (42) Polres Ogan Ilir (43) Polres Asahan (44) Polres Bandung (45) Polresta Manado (46) Polresta Bandar Lampung (47) Polres Mataram (48) Polres Jayapura (49) Polres Tidore (50) Polres Kendari (51) Polres Semarang (52) Polres Tanah Laut (53) Polres Maluku Tengah (54) Polres Tanjung Pinang (55) Polres Kupang (56) Polres Palangka Raya (57) Polres Gorontalo Kota (58) Polres Pangkep (59) Polres Gorontalo (60) Polresta Samarinda (61) Polres Bangka Barat (62) Polres Kepahiang (63) Polres Bukit Tinggi (64) Polresta Banjarmasin (65) Polres Lombok Timur (66) Polres Kendal (67) Polres Mamuju (68) Polres Badung (69) Polres Aceh Besar (70)

0

7,30 7,06 6,48 6,09 5,95 5,94 5,85 5,83 5,80 5,75 5,60 5,59 5,49 5,37 5,34 5,19 5,06 5,01 4,88 4,88 4,71 4,59 4,57 4,55 4,47 4,44 4,38 4,31 4,31 4,20 4,00 3,90 3,90 3,85 3,71 3,70 3,70 3,69 3,68 3,60 3,59 3,58 3,57 3,55 3,52 3,47 3,40 3,28 3,27 3,27 3,23 3,20 3,18 3,15 3,12 3,12 3,02 3,01 2,96 2,79 2,67 2,28 2,25 2,21 Rata –Rata 2,19 1,91 4,03 1,81 1,71 1,67 1,57

2

4

6

38

8

10

Laporan eksekutif 2016 Tingkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Lebih banyak memberikan ruang kepada polwan untuk jabatan di kepolisian. Responden Eksternal Tidore

Untuk prosentase efektivitas penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dari sampel 64 PPA, rata-rata jumlah kasus yang dapat

diselesaikan

ditindaklanjuti

(termasuk

kejaksaan,

kasus

dicabut

yang atau

didamaikan), baru berkisar 68% dari total 8.100 kasus yang tercatat di tahun 2015. Sedangkan prosentase penyidik perempuan juga masih berkisar rata-rata 1-2 penyidik per polres. Dengan meningkatkan jumlah penyidik perempuan guna, akan dapat meningkatkan efektivitas PPA untuk menyelesaikan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. 12. Survei Pelayanan Publik SIM dan SKCK Tingkat Polres Versi Instrumen Permenpan-RB-RB Nomor 15 Tahun 2014

Survei layanan publik dilaksanakan pula berbarengan dengan pengukuran Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK Polri) tingkat Kepolisian Resor (Polres) dengan mengadopsi instrumen Permenpan-RB-RB No.15 tahun 2014 dan peraturan Polri6. Survey layanan publik ITK tingkat Polres menyasar layanan publik Satuan Penyelenggaran Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) pada satuan fungsi lalu lintas dan layanan publik pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Satuan Fungsi Intelijen Keamanan (Sat Intelkam). Terdapat 25 (dua puluh lima) indikator penilaian pada survei layanan publik di Satpas SIM dan SKCK yang menyentuh kapasitas SDM, fasilitas sarana dan prasarana, kualitas layanan, transparansi prosedur, dan sistem pengaduan7.

6

Penyusunan indikator survey layanan publik Satpas SIM dan SKCK mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak y ang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2 014 tentang Standar Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentan g Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nom or 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/64/X/2014, serta Peraturan Kepala K epolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian 7

Ketersediaan regulasi standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik, syarat-syarat pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana/prasarana di area pelayanan, sistem antrian, kenyamanan ruang tunggu layanan, kebersihan raung tunggu layanan, maklumat layanan, sarana/prasarana survey kepuasan masyarakat, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, skor Indeks Kepuasan Masyarakat, tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat, ketersediaan sistem pengaduan, ketersediaan kotak saran da n tindak lanjutnya,

39


Metode yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara pengguna layanan publik yang dilakukan oleh peneliti ITK baik dari Mabes Polri maupun Kemitraan. Atribusi nilai dari masing-masing indikator baik pada Satpas SIM maupun layanan publik SKCK minimal 0 (nol) dan maksimal 40 (empat puluh) dengan nilai total maksimal dari 25 indikator tersebut adalah 1000 (seribu) sesuai dengan panduan instrumen Permenpan-RB No.14 tahun 2014 yang telah digunakan di tingkat Polda. Capaian Gabungan Survei Layanan Publik SIM dan SKCK 1500 1490 1480 1480 1450 1450 1450 1440 1420 1410 1400 1400 1390 1390 1370 1370 1370 1360 1350 1350 1330 1320 1320 1310 1310 1310 1310 1290 1290 1280 1260 1160 1140 1020 1010

Polres Mataram (35)

1810 Polres Dumai (36) 1740 Polres Batang hari (37) 1730 Polres Garut (38) 1720 Polres Sidoarjo (39) 1700 Polres Gorontatol Kota (40) 1680 Polresta Pekanbaru (41) 1680 Polresta Pontianak Kota (42) 1670 Polres Serang (43) 1670 Polres Badung (44) 1660 Polres Jayapura Kota (45) 1660 Polresta Denpasar (46) 1660 Polres Kupang Kota (47) 1650 Polresta Barelang (48) 1640 Polrestabes Surabaya (49) 1640 Polresta Bekasi Kota (50) 1630 Polres Minahasa (51) 1620 Polres Palangka Raya (52) 1610 Polres Tj. Pinang (53) 1610 Polres Marigi Moutong (54) 1610 Polres Gresik (55) 1590 Polres Bangka Barat (56) 1580 Polresta Medan (57) 1580 Polres Bukit Tinggi (58) 1580 Polres Kepahiang (59) 1570 Polres Palu (60) 1570 Polres Sambas (61) Polres Jayapura (62) 1550 Polresta Manado (63) 1550 1550 Polresta Bandar Lampung (64) Polresta Padang (65) 1540 Polres Kupang (66) 1540 Polres Lampung Tengah (67) 1530 Polresta Depok (68) 1520 Polres Pangkal Pinang (69) 1510

Polresta Banda Aceh (1) Polres Bantul (2) Polres Bandung/Sorean (3) Polrestabes Makasar (4) Polres Sorong/Aimas (5) Polres Sorong Kota (6) Polres Bengkulu (7) Polres Gorontalo/Limboto (8) Polresta Yogyakarta (9) Polres Konawe (10) Polres Asahan (11) Polres Deli Serdang (12) Polres Tanah Laut (13) Polres Lombok Timur (14) Polresta Banjarmasin (15) Polresta Jambi (16) Polresta Samarinda (17) Polres Kendari (18) Polres pangkep (19) Polresta Palembang (20) Polres Balikpapan (21) Polres Ternate (22) Polres Maluku Tengah (23) Polres Semarang/Unggaran (24) Polres Kotawaringin Timur (25) Polres kendal (26) Polres Tidore (27) Polrestabes Semarang (28) Polrestabes Bandung (29) Polres P. Ambon dan PP. Lease (30) Polres Mamuju (31) Polres Ogan Ilir (32) Polres Aceh Besar (33) Polres Lebak (34)

0

500

1000

1500

2000

Rata-rata 1480

0

500 1000 1500 2000

pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan sistem LAPOR/SP4N, jumlah petugas layanan, kedisiplinan petugas, uraian tugas, jumlah petugas layanan yang sesuai dengan latar belakang kompetensinya, ketersediaan tempat foto kopi, ketersediaan petugas informasi, ketersediaan petugas keamanan pelayanan, tempat pemeriksaan kesehatan.

40

Laporan eksekutif 2016 Berdasarkan hasil survei layanan publik di 70 Polres (meliputi 1 Polres Metro, 4 Polrestabes, 16 Polresta, dan 49 Polres). Survey layanan publik Satpas SIM dilakukan di 69 Polres/Ta/Tabes/Polres Metro dari 70 Polres/Ta/Tabes/Metro yang diukur Indeks tata Kelolanya. Satu Polres, yakni Polres Metro Jakarta Barat tidak dilakukan survey layanan publik Satpas SIM, karena tidak adanya Satpas SIM di Polres Metro Jakarta Barat. Sedangkan layanan publik SKCK dilakukan di seluruh Polres/Ta/Tabes/Metro yang diukur Indeks Tata Kelola Kepolisiannya. Capaian Layanan SIM 70 Polres/ta/bes/Metro Sesuai Standar Pelayanan Publik Instrumen Permenpan-RB-RB No 15 tahun 2014 Polres Deli Serdang Polresta Banda Aceh Polres Sorong/Aimas Polres Bantul Polres Bandung Polrestabes Makasar Polres Sorong Kota Polresta Samarinda Polres Tanah Laut Polres Gorontalo Polres Asahan Polresta Palembang Polres Bengkulu Polres Semarang Polres kendal Polresta Jambi Polresta Pekanbaru Polresta Pontianak Kota Polrestabes Semarang Polrestabes Bandung Polres Konawe Polresta Yogyakarta Polres Kendari Polres Maluku Tengah Polres Balikpapan Polres Mamuju Polresta Denpasar Polrestabes Surabaya Polres Tidore Polres Ogan Ilir Polresta Banjarmasin Polres Lombok Timur Polres Batang Hari Polresta Bekasi Kota Polres P. Ambon & PP. Lease

910 910 880 880 880 870 860 860 850 830 820 820 810 810 810 810 810 810 810 810 800 790 780 780 770 770 770 770 760 760 760 750 750 750 740

0 200 400 600 8001000

Polres Kotawaringin Timur

740

Polres pangkep

740

Polres Aceh Besar

740

Polres Mataram

730

Polresta Medan

730

Polres Ternate

720

Polres Gresik

720

Polres Sidoarjo

720

Polres Dumai

710

Polresta Padang

710

Polresta Manado

710

Polres Kupang Kota

690

Polres Lebak

690

Polres Serang

690

Polres Garut

690

Polres Bangka Barat

660

Polres Bukit Tinggi

660

Polres Parigi Moutong

660

Polres Sambas

660

Polres Gorontatol Kota

650

Polres Tanjung Pinang

640

Polresta Barelang

630

Polres Jayapura

620

Polres Jayapura Kota

620

Polres Minahasa

620

Polres Palangka Raya

590

Polres Badung

580

Polresta Bandar Lampung

580

Polres Kupang

560

Polresta Depok

550

Polres Kepahiang

520

Polres Lampung Tengah

510

Polres Palu

510

Polres Pangkal Pinang

510

0

200 400 600 800 1000

41

Laporan eksekutif 2016 Capaian Layanan SKCK 70 Polres/ta/bes/Metro Sesuai Standar Pelayanan Publik Instrumen Permenpan-RB-RB No 15 tahun 2014

Polres Deli Serdang

910

Polres Ternate

720

Polresta Banda Aceh

900

Polres Gresik

720

Polres Sorong/Aimas

880

Polres Sidoarjo

720

Polres Bantul

880

Polres Metro Jakarta Barat

720

Polres Bandung

880

Polres Dumai

710

Polresta Yogyakarta

880

Polresta Bandar Lampung

700

Polresta Banjarmasin

880

Polres Kupang Kota

690

Polres Sorong Kota

860

Polres Lebak

690

Polres Tanah Laut

850

Polres Serang

690

Polrestabes Makasar

850

Polres Garut

Polres Gorontalo Limboto

830

Polres Bangka Barat

660

690

Polres Asahan

820

Polres Bukit Tinggi

660

Polresta Jambi

820

Polres Parigi Moutong

660

Polres Bengkulu

810

Polres Sambas

660

Polres Semarang

810

Polres Gorontalo Kota

650 640

Polres kendal

810

Polres Tanjung Pinang

Polres Konawe

800

Polresta Pekanbaru

640

Polresta Palembang

790

Polresta Denpasar

630

Polres Kendari

780

Polresta Pontianak Kota

630

Polres Maluku Tengah

780

Polres Jayapura

620

Polres Balikpapan

770

Polres Jayapura Kota

620

Polres Mamuju

770

Polres Minahasa

620

Polres Tidore

760

Polresta Bekasi Kota

620

Polres Ogan Ilir

760

Polrestabes Surabaya

600

Polresta Samarinda

760

Polres Palangka Raya

590

Polresta Barelang

760

Polresta Medan

590

Polres Lombok Timur

750

Polres Badung

580

Polres Batang Hari

750

Polresta Manado

580

Polres P. Ambon & PP.…

740

Polres Kupang

560

Polres Kotawaringin Timur

740

Polres Pangkep

740

Polres Aceh Besar

740

Polrestabes Semarang

740

Polrestabes Bandung

740

Polres Mataram

730

0

500

1000

Polresta Padang

550

Polres Kepahiang

520

Polres Lampung Tengah

510

Polres Palu

510

Polres Pangkal Pinang

500

Polresta Depok

470

0

400

800

42


BAB III REKOMENDASI Untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, diperlukan sinergi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang memerlukan koordinasi terpadu dari Mabes Polri ke jajaran di tingkat Polda dan Polres. Sinergi dibutuhkan dalam perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan ataupun program. Karenanya, rekomendasi ITK akan ditujukan untuk tiga tingkatan tersebut. Adapun urutan rekomendasi akan disesuaikan dengan tingkatan dan urutan prinsip yang memiliki skor terendah ke yang paling baik. Pendekatan ini dilakukan agar kebijakan dapat langsung memperbaiki prinsip yang paling membutuhkan perhatian sebagai prioritas utama. 13. Prinsip Kompetensi a. Tingkat Mabes Polri 1) Peninjauan ulang DSP saat ini berdasarkan proyeksi kebutuhan 5 tahun kedepan yang berorientasi pada sebaran pelayanan dan gangguan Kamtibmas. Berdasarkan fungsi, fungsi Gakkum berdasarkan jumlah total crime umum dan jumlah kasus total PPA serta data kekerasan versi Komnas HAM, Harkamtibmas berdasarkan populasi, dan Linyomyan berdasarkan beban layanan publik; 2) Pemetaan kebutuhan riil Sarana dan Prasarana berdasarkan beban kerja setiap satfung; 3) Perbaikan sistem SIMAK BMN menjadi pencatatan real-time; 4) Mengubah kultur promosi/mutasi SDM berdasarkan preferensi dan subyektivitas, menjadi kultur yang menghargai kinerja dan kompetensi; 5) Peninjauan ulang kurikulum lembaga pendidikan kepolisian dengan menambahkan materi pelayanan publik dan tata kelola kepolisian yang baik (Good Policing Governance) agar kader-kader baru dapat menjadi lebih profesional, modern dan terpercaya.

43


b. Tingkat Polda 1) Pemerataan penempatan anggota Bhabinkamtibmas tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia; 2) Penyediaan tenaga atau tim yang dapat mengoperasikan teknologi informasi untuk memastikan penggunaan TI khususnya dalam pelayanan publik dapat merata di tingkat Polda dan Polres. c. Tingkat Polres 1) Mengefektifkan assessment center dalam pelaksanaan seleksi jabatan secara terbuka untuk menjamin akuntabilitas promosi dan mutasi dilakukan secara akuntabel tanpa diskriminasi SARA dan Gender; 2) Menginisiasi kerjasama antara lembaga dalam hal menunjang tugas pokok dan fungsi SUMDA. 14. Prinsip Keadilan a. Tingkat Mabes Polri 1) Peniadaan praktik diskriminasi layanan publik di lapangan, setarakan semua pengguna sesuai dengan nilai-nilai profesionalitas; 2) Meningkatkan jumlah pejabat struktural perempuan 5% setiap tahun di satuansatuan yang relevan agar dapat mencapai kuota 30% pada tahun 2019; 3) Meningkatkan jumlah penyidik perempuan sebesar 5% di tingkat kewilayahan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang jumlahnya semakin banyak; 4) Membangun sistem reward dan punishment bagi Polres yang memiliki pelayanan publik baik dan buruk. b. Tingkat Polda Mendukung dan menempatkan polwan pada posisi yang strategis terutama penyidik perempuan yang dibutuhkan di PPA tingkat Polres. c. Tingkat Polres Meningkatkan kinerja Perlindungan Perempuan dan Anak lebih efektif dan efisien. 44


15. Prinsip Transparansi a. Tingkat Mabes Polri 1) Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik melalui portal (website) dan aplikasi, sehingga keluhan masyarakat dapat cepat direspon; 2) Khusus untuk pelayanan publik, pembaharuan regulasi tentang biaya dan sebagainya dan publikasi prosedur melalui website dan sosial media; 3) Tinjau ulang pengadaan “badan diklat” Kakorlantas yang mengeluarkan sertifikat mengemudi yang dapat memberikan efek jangka panjang pada proses trust building. Jika tetap dilanjutkan, maka pengelolaan badan diklat ini seyogyanya selaras dengan prinsip tata kelola baik dan profesionalitas; 4) Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan menindaklanjuti hasil sesuai amanat UU Pelayanan Publik; 5) Membangun sistem pengaduan layanan yang terintegrasi SP4N di seluruh Indonesia. b. Tingkat Polda Mengoptimalkan penggunaan Tribrata News dan menyediakan tenaga ahli TI untuk mendukung polres-polres menerapkan sistem TI. c. Tingkat Polres 1) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui SIM dan SKCK keliling di seluruh Indonesia; 2) Mengoptimalkan peran SPKT di masing-masing wilayah sebagai sentra pelayanan publik terpadu dengan merekapitulasi laporan masuk dan laporan yang diteruskan sehingga dapat diperbandingkan per bulan, per kategori, dan per pelapor; 3) Memastikan berjalankannya prosedur pelaporan SP2HP untuk publik oleh Reskrim dan Resnarkoba dan SPHP2 oleh Propam untuk personel yang telah selesai direhabilitasi.

45


16. Prinsip Responsif a. Tingkat Mabes Polri 1) Menyusun anggaran berdasarkan jumlah riil kasus kriminal pada masing-masing Polres dan Polsek; 2) Adopsi regulasi HAM dan gender pada regulasi setiap satfung; 3) Budayakan koordinasi dan pertukaran informasi antara Reskrim, Resnarkoba, Intelkam, dan Sabhara terutama yang jika bersatu padu, fungsi Gakkum dan Harkamtibmas akan lebih optimal. b. Tingkat Polda 1) Membuat SOP inisiatif guna mengakomodir regulasi HAM dan gender pada regulasi setiap satfung; 2) Peningkatan responsifitas layanan satuan dan layanan publik c. Tingkat Polres 1) Membuat SOP inisiatif guna mengakomodir regulasi HAM dan gender pada regulasi setiap satfung; 2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait sesuai dengan fungsi dengan pihak eksternal yang relevan, seperti kerjasama Reskrim dengan Rumah Sakit dalam hal penggunaan laboratorium atau saksi ahli. 17. Prinsip Perilaku Tingkat Mabes Polri 1) Peniadaan praktik-praktik penyimpangan di lapangan, sinkronisasi perilaku dengan nilai-nilai profesionalitas; 2) Menganalisa perbedaan budaya perilaku internal dan eksternal dengan memanfaatkan partisipasi publik sehingga terciptanya sistem pengawasan Internal Mengawasi Eksternal (IME) dan Eksternal mengawasi Internal (EMI); Tingkat Polda Memonitor dan menganalisa perubahan persepsi publik sesuai dengan lini layanan publik Polri melalui semua saluran aduan dan sesuaikan layanan aduan berdasarkan kriteria pengguna layanan publik;

46


Tingkat Polres Pertahankan dan tingkatkan integritas perilaku personil pada saat pelayanan kepada masyarakat.

18. Prinsip Akuntabilitas a. Tingkat Mabes Polri 1) Membuat laporan kinerja tahunan yang menunjukkan kompilasi kinerja seluruh satuan khususnya yang berhubungan dengan publik; 2) Membangun kembali sistem e-case management untuk satuan penegakan hukum; 3) Membangun sistem e-monev dan reporting antar satuan; 4) Memperbaiki sistem SIMAK BMN agar menjadi real-time serta otomasi penghitungan manajemen aset; 5) Mengintegrasikan sistem pengawasan kinerja penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi (e-government) antar instansi penegak hukum (Kejaksaan dan Mahkamah Agung). b. Tingkat Polda 1) Memberikan standar pelaporan yang berkualitas yang dapat diperbandingkan hasilnya dari tahun ke tahun; 2) Menyediakan SDM yang dapat membantu setiap Polda dan Polres untuk membuat sistem pelaporan berbasis teknologi informasi; 3) Menyelenggarakan pelatihan pelaporan bagi tim Humas dan Bagian Operasi tingkat Polda dan Polres. c. Tingkat Polres 1) Menyiapkan SDM atau tim yang berdedikasi untuk penggunaan teknologi; 2) Meningkatkan kesejahteraan SDM Polri berbasis analisis beban kerja yang terukur dan dihubungkan dari hasil evaluasi kinerja.

47


19. Prinsip Efektivitas a. Tingkat Mabes Polri 1) Peningkatan kinerja terutama Satuan Lantas, Sabhara, ResNarkoba dan Sumda yang memiliki skor rata-rata paling rendah; 2) Penurunan tingkat kecelakaan dan kriminalitas yang cenderung meningkat.

b. Tingkat Polda 1) Untuk Sumda, peningkatan Prosentase paket yang dilelang secara elektronik terhadap total paket yang dilelang selama Setahun; 2) Peningkatan prosentase keberhasilan ungkap kasus; 3) Perkuat kerjasama dengan sinergi penanganan kasus dengan tingkat Polres; 4) Berikan bimbingan dan pelatihan khusus bagi Resnarkoba yang baru dibangun. c. Tingkat Polres 1) Berikan bimbingan dan pelatihan khusus bagi Resnarkoba yang baru dibangun; 2) Ketersediaan data realisasi penggunaan dana PNBP tahunan; 3) Peningkatan prosentase keberhasilan ungkap kasus; 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar.

Jakarta,

Agustus 2016

48

Laporan eksekutif 2016 LAMPIRAN

176

70

Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum berusaha menjawab tantangan tersebut melalui tiga fungsi utamanya yaitu: (1) Perlindungan, pengayoman pelayanan kepada masyarakat (Linyomyan): (2) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas); dan (3) penegakan hukum (Gakkum) seperti yang tertuang dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 49


Guna mengoptimalkan fungsi utamanya, Polri menerjemahkannya kedalam program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dengan tiga fokus utama, yakni (1) Aspek struktural; (2) Aspek instrumental; dan (3) Aspek kultural. Adapun penjelasan dari tiga fokus pembenahan Polri antara lain: 1.

Aspek struktural secara internal maupun eksternal, terkait dengan revisi atas posisi serta tata hubungan Polri dengan lembaga-lembaga lain dalam pemerintahan. Internal, berarti pembenahan struktur keorganisasian, wewenang dan fungsi sebagai satuan yang terdapat dalam Polri sendiri;

2.

Aspek Instrumental, yakni revisi terhadap segala bentuk kurikulum, etik, aturan, prosedur, simbol dan tata cara yang dianggap tidak sesuai lagi (umumnya karena berbau militeristik) dengan situasi yang dihadapi Polri pasca pemisahan dari ABRI;

3.

Aspek kultural, yakni segala upaya guna mengubah kebiasaan, anggapan, persepsi, pola perilaku, motif bekerja ataupun keyakinan yang salah, yang dianggap tidak lagi sesuai atau tidak patut lagi muncul saat Polri berupaya menjadi lembaga yang reformis.

Tiga aspek tersebut juga bertujuan untuk menciptakan personel Polri yang humanis, anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta professional. 8 Namun hingga saat ini, Polri belum memiliki sebuah instrument pengukuran yang melibatkan baik internal maupun eksternal guna mengevaluasi kinerja Satuan-satuan kerja (Satker) yang secara kolektif berkontribusi menyumbang kualitas kinerja institusi Polri. Polri sadar bahwa mekanisme evaluasi yang komperehensif akan mempercepat proses reformasi birokrasi terutama dalam aspek kultural. Karena itu, Polri mengambil inisiatif untuk pertama kalinya dalam sejarah tata kelola kepolisian, untuk menggalakkan mekanisme evaluasi sebagai bagian dari reformasi internal Polri.

8

Berdasarkan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Polri (RBP) tahun 2009-2014

50


Kenapa Indeks? Dikarenakan karateristik Polri yang memiliki sistem komando terpusat, hierarkis dan berjenjang; dibutuhkan instrumen yang dapat menangkap tren setiap jenjang dengan karakteristik dan kewenangan yang berbeda secara cepat sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti atau data (evidence based policy). Indeks dapat menjawab kebutuhan tersebut, dan mampu memberikan gambaran indikasi awal sejauh mana Polri menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam proses menjalankan mandatnya. Dengan kombinasi data objektif dan persepsi para ahli, sebuah indeks dapat menjadi batu pijakan perubahan mind-set, budaya kerja dan budaya institusi. Dengan pendekatan imparsial, objektif dan berbasis data, diharapkan proses pengukuran ini dapat menangkap pencapaian fokus reformasi Polri. Apabila dilaksanakan pengukuran secara konsisten, disertai dengan inisiatif kuat dari dalam Polri sendiri, indeks ini akan dapat mengubah proses yang selama ini dipersepsikan oleh publik sebagai tata kelola yang cenderung prosedural, tertutup dan tidak termonitor. Indeks Tata Kelola (ITK) Polri diharapkan mampu menjawab kebutuhan masing-masing jenjang dengan tetap memasukkan pertimbangan kebijakan Pusat. Dalam hal ini Polri mengikuti struktur tata pemerintahan daerah yaitu Pusat (Mabes Polri), Polda (Provinsi), Polres (Kabupaten) dan Polsek (Kecamatan). ITK sebagai Pelengkap Sistem Evaluasi Internal Selama ini, Polri mengawasi jalannya tata kelola kepolisian menggunakan metode selfassessment dimana cenderung satu arah dan tidak melibatkan proses crosscheck. Pada umumnya, evaluasi internal hanya melihat sisi prosedural, dan hasilnya hanya diberikan kepada para pengambil keputusan serta belum menyentuh kinerja layanan Polri ke publik. Polri sadar bahwa dibutuhkan pendekatan lain untuk melengkapi metode evaluasi internal yang selama ini telah dilakukan, untuk itu dilakukan pengukuran yang tidak hanya melibatkan internal, melainkan juga masyarakat sebagai eksternal. Hasil ITK diharapkan mampu melengkapi sistem evaluasi internal tersebut.

51


Cakupan Indeks Struktur organisasi Polri mencerminkan struktur pemerintahan administratif. Polri memiliki perwakilan disetiap provinsi, yakni Kepolisian Daerah (Polda) yang dikepalai oleh Kapolda. Setiap Polda memiliki kewenangan untuk menyusun perwakilan di tingkat subprovinsi sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada umumnya, kantor-kantor kepolisian berlokasi di tingkat kabupaten atau kotamadya (Polres) dan di tingkat kecamatan (Polsek). 9 Sebagai baseline atau pengukuran indeks perdana di tahun 2015, unit analisa ITK adalah Polda (Provinsi) dan di tahun 2016, unit analisa ITK adalah Polres. Polres diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan Mabes Polri dan Polda. Selain itu, Polres dapat melakukan terobosan, meksipun terbatas, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi wakil Polda di tingkat kabupaten. Struktur Polres terdiri dari puluhan Satker yang masing-masing berujung pada tiga fungsi utama Polri. ITK memilih 9 Satfung yang dianggap langsung bersinggungan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, antara lain: Pembinaan Masyarakat (Binmas), Lalu Lintas (Lantas), Polisi Intelijen Keamanan (Intelkam), Samapta Bhayangkara (Sabhara), Sumber Daya Manusia (SDM), Reserse Kriminal Umum (Reskrimum), Reserse Narkoba (Res Narkoba), Propam dan SPKT. Kerangka Pengukuran Penyusunan ITK dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari berbagai instrumen evaluasi di berbagai negara di dunia, diantaranya Inggris, Wales, New Zealand, dan Afrika Selatan (Eupolsa Index). Hasil studi literatur di beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja kepolisian didasarkan pada ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi yang diatur di masing-masing negara dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

9

Cohen, David. 2011. Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal

52


Studi literatur di negara-negara tersebut juga menemukan acuan pengukuran yang dapat diterapkan untuk mengukur tata kelola Polri. Mastrofski (1999) 10 menyebut ada 6 prinsip tata kelola yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja polisi, yaitu: •

Attentiveness: tingkat kehadiran polisi di tengah masyarakat;

•

Reliability: tingkat kecepatan/cepat tanggap;

•

Responsiveness: upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat dan memberikan penjelasan terhadap alasan tindakan dan keputusan;

•

Manner: memperlakukan masyarakat dengan penuh penghargaan;

•

Competence: kompetensi/kecakapan anggota Polri;

•

Fairness: perlakuan yang adil terhadap semua tanpa terkecuali.

Selain studi literatur, penyusunan ITK juga didasarkan hasil pemetaan terhadap hasil studi yang pernah dilakukan terhadap Polri oleh beberapa lembaga, diantaranya; MenPAN RB, KPK, BPK, UNODC dan Kemitraan. Berdasarkan hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa salah satu isu krusial dalam pengukuran tata kelola Polri adalah untuk melihat sejauh mana capaian program Reformasi Birokrasi yang memiliki tujuan terhadap pembenahan 3 bidang sasaran, yakni; struktural, instrumental dan kultural. Namun berdasarkan kenyataannya, sejak dicetuskan hingga saat ini aspek kultural menjadi satu-satunya aspek yang paling lamban perubahannya. Jika aspek struktural dan instrumental dapat dilaksanakan melalui instruksi, surat perintah dari atasan, berbeda halnya dengan kultural. Mengingat aspek ini menekankan pada budaya institusi dan perilaku anggota, oleh karenanya dilakukan perubahan culture set dan mind set yang seringkali membutuhkan keinginan, dan usaha keras untuk berubah, serta waktu yang relatif lama. Dalam konteks ini, sangat penting dalam pengukuran ini tidak hanya mampu menggambarkan aspek struktural dan instrumental saja, melainkan juga dapat menggambarkan perubahan secara kultural secara reguler. 10

Mastrofski, Stephen D., “Policing for People,” Ideas in American Policing, Washington, D.C.: Police Foundation, March 1999. As of March 27, 2012:http://www.policefoundation.org/pdf/Mastrofski.pdf

53

Laporan eksekutif 2016 Untuk itu, diperlukan pengukuran yang mampu menggambarkan 4 hal penting terkait Polri, sebagai berikut: •

Tugas pokok Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;

•

Target program Reformasi Birokrasi Polri (RBP);

•

Menggambarkan tata kelola Polri;

•

Performa Satuan Kerja (Satker) Polri;

Untuk itu, Polri berinisiatif melakukan pengukuran terhadap capaian-capaian tersebut dengan nama Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK). Pengukuran dilakukan pada level kewilayahan (Polda) dan (Polres), karena kualitas RBP di level tersebut secara signifikan menyumbang keberhasilan program secara institusional. Polri berinisiatif melakukan pengukuran program RBP. Pengukuran tahun 2016, dilaksanakan di level Polres. Selain itu, penyusunan ITK juga didasarkan pada hasil penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilaksanakan oleh Kemitraan (Partnership for Governance Reform), dimana dengan actionable indicatornya mampu secara cepat menunjukkan kelebihan serta kekurangan tata kelola pemerintahan di sebuah daerah. Sehingga dengan demikian, daerah dapat secara cepat meningkatkan kinerjanya berdasarkan indikator tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, dilakukan beberapa perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip dan pengertian yang ada di Mastrofski, agar dapat menggambarkan kinerja tata kelola kepolisian di Indonesia. Diantaranya prinsip Atentivitas dan Realiabilitas yang dilebur kedalam prinsip Responsivitas dengan definisi yang lebih luas. Sementara prinsip Manner diganti menjadi Perilaku, dengan pengertian mencakup manners, feelings, emosi dan lain-lain. Selain perubahan, ditambahkan juga 3 prinsip tata kelola pemerintahan yang dianggap secara krusial mampu mendorong performa Polri, yakni Transparansi, Efektivitas and Akuntabilitas. Berikut 7 prinsip ITK yang digunakan untuk mengukur tata kelola Polisi: •

Kompetensi merupakan kapasitas dan kemampuan Satker di tingkat Polda untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

•

Responsivitas merupakan daya tanggap Satker di tingkat Polda dalam menjalankan tugasnya; 54

Laporan eksekutif 2016 •

Perilaku mencakup sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran Satker di tingkat Polda dalam menjalankan tugasnya;

•

Transparansi merupakan kondisi dimana informasi Satker di tingkat Polda dapat diakses oleh publik;

•

Keadilan merupakan kondisi dimana implementasi tugas oleh Satker di tingkat Polda berlaku adil kepada seluruh stakeholder tanpa terkecuali;

•

Efektivitas merupakan ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan Satker di tingkat Polda;

•

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja dan proses pelaksanaan tugas oleh Satker di tingkat Polda terhadap publik.

Adapun penentuan Satuan Fungsi (Satfung) Polres yang akan dinilai di dasarkan pada unit yang secara universal diyakini dapat berkontribusi dalam mencapai sasaran RB dan tugas pokok Polri, serta memberikan pelayanan prima sesuai tugas pokok Polri/bidang linyomyan, Harkamtibmas dan Gakkum sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Formulasi ITK pada tingkat Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro: Prinsip ITK Arena

Kompetensi Responsivitas Perilaku

Transparansi Keadilan Efektivitas Akuntabilitas

SDM Binmas Lantas Intelkam Reskrim Um

176 Indikator Pengukur Isu : SDM, Sarpras, Anggaran, Pengawasan, Sistem Metoda, Inovasi

Res Narkoba Sabhara Propam SPKT

55

Laporan eksekutif 2016 Pemilihan Indikator Selain mengandung sasaran program RBP, penyusunan indikator ITK juga didasarkan pada prinsip utama Kepolisian, diantaranya sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pengawasan, sistem metoda dan inovasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi timbulnya pertanyaan mengapa indikator tertentu yang digunakan sementara yang lain tidak. Terdapat 3 jenis data yaitu 1) obyektif, terdiri dari data-data satfung Polres yang diukur, seperti anggaran, data jumlah personel, dan-lain-lain; 2) Persepsi dari internal Polda dan masyarakat terkait kinerja Polda; dan 3) Observasi terhadap unit layanan publik (SIM dan SKCK) menggunakan instrumen yang ada pada Permenpan-RB - RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik. Masing-masing jenis data memiliki kontribusi terhadap penilaian ITK dengan bobot berbeda, diantaranya data obyektif (53%), data persepsi (31%) dan data observasi (16%). Dalam prosesnya, pemilihan indikator dilakukan dengan menempatkan indikatorindikator yang relevan ke dalam hierarchy of significance, sehingga pada akhirnya akan didapat sejumlah kecil indikator yang memiliki kemampuan penjelas yang kuat dan kekuatan pembeda (discriminating power) sehingga tidak ada tumpang tindih antar satu indikator dengan indikator lain, atau terjadi repetisi maupun triangulasi yang tidak perlu. Indikator-indikator tersebut dibangun berdasarkan fungsi-fungsi dan otoritas Polda serta relevansi terhadap isu-isu maupun proses tata kelola. Setiap indikator disertai justifikasi yang rinci melalui pertimbangan signifikan, relevansi, ketersediaan data, kekuatan pembeda, serta persamaan. Sumber dan Jenis Data ITK dihasilkan dari kompulasi dua jenis data, yaitu data obyektif (sekunder) dan data persepsi/subyektif (primer). Data obyektif terdiri dari berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh setiap Satker Polda yang diukur. Data persepsi diperoleh dari narasumber yang terdiri dari pihak internal dan eksternal Polres melalui instrumen kuesioner. Pihak internal mencakup seluruh perwakilan jajaran dan satker di setiap Polres. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari perwakilan LSM, akademisi, pengamat dan aktivis lain-lain. Data persepsi ini 56

Laporan eksekutif 2016 khususnya untuk mengukur indikator-indikator yang tidak dapat diperoleh melalui data obyektif terutama yang terkait prinsip perilaku dan integritas. Selain itu, data persepsi melalui instrumen kuesioner diperkaya dengan observasi langsung yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap beberapa indikator yang terkait dengan pelayanan publik dengan menggunakan acuan instrumen PERMENPAN-RB. Uji akses juga dilakukan oleh tim peneliti untuk mengukur tingkat kemudahan setiap dokumen obyektif yang diperlukan. Semua tipe data tersebut saling melengkapi guna menghasilkan ITK yang cukup komprehensif. Dalam pengumpulan data, tim peneliti yang terdiri dari tim gabungan Mabes Polri dan Kemitraan diturunkan ke setiap Polres. Setiap tim peneliti terlibat secara aktif dalam pengumpulan data primer dan sekunder serta berperan aktif sebagai fasilitator dalam diskusi terbatas (FGD) serta penulisan laporan hasil ITK di setiap Polres. Proses Data Menjadi Indeks Dalam menghitung indeks, 3 sumber data dalam ITK terlebih dahulu dikompilasi untuk kemudian diberi atribut, dan di bobot, sebelum di transformasi menjadi angka-angka indeks. Proses pengolahan data dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

57

Laporan eksekutif 2016 LAMPIRAN DAFTAR INDIKATOR ITK 2016 Daftar Indikator SUMDA Jenis Data No Kode

Indikator

Kompetensi 1

2

3

4

5

Objektif

MK1

Persentase jumlah personel riil BAG SUMDA terhadap DSP

0.195

√

MK2

Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SUMDA berbanding personel riil BAG SUMDA

0.215

√

MK3

Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) BAG SUMDA yang bersumber dari Mabes Polri, Polda dan Polres

0.205

√

MK4

Rasio personel BAG SUMDA yang bertugas untuk memberikan nasehat hukum berbanding personel riil Polres

0.195

√

MK5

Jumlah personel BAG SUMDA yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa

0.190

√

6

MR1

7

MR2 MR3

9

MR4

10

MR5

Uji Akses/ Observasi

Persepsi

0.140

Responsif

8

Bobot

0.138 Tingkat inisiatif BAG SUMDA untuk menyelesaikan masalah/pengaduan personalia Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki SUMDA Tersedianya dAftar usulan mutasi di lingkungan Polres secara periodik 6 bulan sekali (Perkap No. 16 tahun 2012) Implementasi sistem penilaian kinerja (performance evaluation) personel Polres per semester Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)

Perilaku

0.208 0.184

√ √

0.211

√

0.226

0.171

√

√

0.152

11

MP1

Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana (tempat asal satfung personel melakukan pelanggaran)

12

MP2

Integritas sebagai anggota BAG SUMDA

0.485 0.515

√ √

58

Laporan eksekutif 2016 Transparansi 13

MT1

14

MT2

0.144 Tingkat Keterbukaan anggaran BAG SUMDA Tingkat keterbukaan informasi rekrutmen jabatan di polres

Keadilan (Fairness)

0.493 0.507

MF1

Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi BAG SUMDA

0.437

16

MF2

Keadilan dalam memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan

0.563

Efektivitas ME1

18

ME2

19

ME3

MA1

√ √

0.133 Tingkat serapan anggaran BAG SUMDA per tahun Kualitas pendampingan personel yang ditangani BAG SUMDA Prosentase paket yang dilelang secara elektronik terhadap total paket yang dilelang selama Setahun

Akuntabilitas 20

√

0.152

15

17

√

0.330

√

0.339 0.331

√ √

0.141

Tersedianya laporan SIMAK BMN dan Penyalurannya

1.000

√

Bobot

Jenis Data Uji Akses/ Observasi

Daftar Indikator Binmas

No Kode

Indikator

Kompetensi 21

BK1

22

BK2

23

BK3

24

BK4

25

BK5

Objektif

Persepsi

0.148 Persentase jumlah personel SAT BINMAS terhadap DSPP personel SAT BINMAS Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SAT BINMAS (Dikjur SAT BINMAS) berbanding personil riil SAT BINMAS Rasio jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel SAT BINMAS Rasio jumlah kendaraan Roda 2 dibandingkan dengan Personel BHABINKAMTIBMAS Kepatuhan pengarsipan Piranti Lunak (Pilun) SAT BINMAS yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda

0.203

√

0.232

√

0.174

√

0.203

√

0.188

√

59

Laporan eksekutif 2016 Responsif

0.151

26

BR1

Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan SAT BINMAS

0.278

√

27

BR2

Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa

0.291

√

28

BR3

Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki BINMAS

0.231

√

29

BR4

Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar

0.199

√

Perilaku

0.163

30

BP1

Jumlah personel SAT BINMAS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada

0.500

31

BP2

Integritas sebagai anggota Bhabinkamtibmas

0.500

Transparansi 32 33

√

0.132

BT1

Tingkat keterbukaan anggaran SAT BINMAS

0.507

√

BT2

Tingkat keterbukaan informasi jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polres

0.493

√

Keadilan (Fairness)

0.129

34

BF1

Keadilan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas

0.539

35

BF2

Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi SAT BINMAS

0.461

Efektivitas 36

BE1

37

BE2

38

BE3

39

BE4

BA1

√ √

0.138 Rasio Bhabinkamtibmas definitif di wilayah Polres (Polsek, Sub Sektor) terhadap jumlah desa Efektivitas keberadaan FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat) Persentase serapan anggaran SAT BINMAS (versi tahunan per tiga bulan) Bantuan personil bhabin dalam menyelesaikan masalah di tengah masyarakat Perkap 37/2008

Akuntabilitas 40

√

Kualitas laporan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas

0.256

√

0.248 0.230

√ √

0.266

√

0.139 1.000

√

60

Laporan eksekutif 2016 Daftar Indikator Intelkam Jenis Data No

Kode

Indikator

IK1

68

IK2

69

IK3

70

IK4

Objektif


Persepsi

0.149

Kompetensi 67

Bobot

Persentase jumlah personel SAT INTELKAM terhadap DSPP personel SAT INTELKAM Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SAT INTELKAM berbanding personil riil SAT LANTAS Rasio jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel SAT INTELKAM Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) SAT INTELKAM yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki dari Mabes Polri & Polda.

0.258

√

0.265

√

0.225

√

0.252

√

0.150

Responsif 71

IR1

Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi Intelijen

0.189

√

72

IR2

Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK

0.177

√

73

IR3

0.165

√

74

IR4

Kecepatan membuat laporan informasi (LI) Peta Kerawanan yang dibuat dibandingkan dengan jumlah gangguan Kamtibmas yang ada

75

IR5

Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki

0.159

√

76

IR6


0.131

√

IP1

78

IP2

Jumlah personel SAT INTELKAM yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Integritas sebagai anggota SAT INTELKAM

Transparansi 79 IT1 Tingkat keterbukaan anggaran Intelkam 80

IT2

√

0.148

Perilaku 77

0.179

Tingkat keterbukaan prosedur dan Biaya pelayanan publik (SKCK)

0.469

√

0.531

√

0.135 0.470

√

0.530

√

61


Keadilan (Fairness) Keadilan dalam pelaksanaan fungsi SAT 81 IF1 INTELKAM Persentase Polwan yang menduduki 82 IF3 jabatan struktural di fungsi SAT INTELKAM

0.136

Efektivitas

0.140

83

IE1

Tingkat realisasi terhadap target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 dan 2015 (SKCK)

84

IE2

Efektivitas sarana pengaduan layanan SKCK

85

IE3

86

IE4

87

IE5

88

IE6

Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK Persentase serapan anggaran SAT INTELKAM Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan reskrim dalam hal pelayanan SKCK Efektivitas tingkat koordinasi antara anggota Intelkam dengan Satfung Reserse, Binmas, Sabhara, Lantas, Humas

Akuntabilitas Laporan terhadap penerimaaan 89 IA1 penggunaan dana PNBP (SKCK)

0.510 0.490

0.154 0.174

√ √

√ √

0.170

√

0.161

√

0.168

√

0.173

√

0.141 dan

1.000

√

Daftar Indikator Reskrim

No

Kode

Indikator

RK1

91

RK2

92

RK3

Objektif

Persepsi

0.147

Kompetensi 90

Bobot

Jenis Data Uji Akses/ Observasi

Persentase jumlah personel SAT RESKRIM terhadap DSPP personel SAT RESKRIM. Persentase jumlah personel SAT RESKRIM yang memiliki kompetensi SAT RESKRIM berbanding personel riil RESKRIM Dokumentasi Piranti Lunak (Pilun) SAT RESKRIM yang dimiliki dari Mabes Polri & Polda.

0.324

√

0.353

√

0.324

√

0.144

Responsif 93

RR1

Kecepatan penanganan perkara terhadap jangka waktu yang ditentukan

0.393

94

RR2

Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki

0.336

√

95

RR3


0.271

√

√

62


0.156

Perilaku 96

RP1

Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada

0.483

97

RP2

Integritas sebagai anggota SAT RESKRIM

0.517

√

0.142

Transparansi 98

√

RT1

Tingkat Keterbukaan anggaran Reskrim

0.474

√

0.526

√

RT2

Tingkat keterbukaan status penanganan perkara Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

99

Keadilan (Fairness) Perlakuan yang sama terhadap pelapor 100 RF1 tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi Persentase penyidik Polwan di fungsi SAT 101 RF2 RESKRIM

0.138

Efektivitas

0.134

102

RE1

103

RE2

104

RE3

105

RE4

106

RE5

Jumlah Kasus Terselesaikan (P-21, SP3 dan ADR) Terhadap total jumlah kasus yang ada Persentase serapan anggaran Reskrim Koordinasi data sidik jari antara Intelkam dan Reskrim dalam hal pelayanan SKCK Prosentase kasus penyidikan yang dianggarkan terhadap jumlah kasus yang ditangani Efektivitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

RA1

108

RA2

0.441

√ √

0.214

√

0.187

√

0.188 0.202

√ √

0.210

√

0.139

Akuntabilitas

107

0.559

Prosedur penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Laporan analisa Kategorisasi kasus yang ditangani sesuai kategori anggaran dan kejahatan

0.528

√

0.472

√

63

Laporan eksekutif 2016 Daftar Indikator Resnarkoba Jenis Data No

Kode

Indikator

NK1

110

NK2

111

NK3

Prosentase jumlah personel SATRES NARKOBA terhadap DSPP personel SATRES NARKOBA Prosentase jumlah personel SATRES NARKOBA yang memiliki kompetensi SATRES NARKOBA berbanding jumlah personil riil Prosentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) SATRES NARKOBA yang dimiliki dari Mabes Polri & Polda.

113 NR2 114 NR3

Kecepatan penanganan perkara terhadap jangka waktu yang ditentukan Dokumentasi SOP inisiatif yang dimiliki Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)

116 NP2

Jumlah personel yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Integritas sebagai anggota SATRES NARKOBA

118 NT2

0.335

√

0.348

√

0.316

√

0.376

√

0.328

√

0.296

√

0.469

√

0.531

√

0.144

Transparansi 117 NT1

Persepsi

0.153

Perilaku 115 NP1


0.143

Responsif 112 NR1

Objektif

0.146

Kompetensi 109

Bobot

Tingkat Keterbukaan anggaran SAT NARKOBA Tingkat keterbukaan status penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)

Keadilan (Fairness) Perlakuan yang sama terhadap pelapor 119 NF1 tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi Prosentase penyidik perempuan di fungsi 120 NF2 SAT RESKRIM

0.478

√

0.522

√

0.138 0.554 0.446

√ √

64

Laporan eksekutif 2016 0.136

Efektivitas 121

NE1

Jumlah Kasus P21 (P21 dan SP3) Terhadap total jumlah kasus yang ada

0.260

√

122

NE2

Prosentase serapan anggaran Reskrim

0.236

√

123

NE3

Prosentase kasus penyidikan yang dianggarkan terhadap jumlah kasus yang ditangani

0.256

√

124

NE4

Koordinasi dan pertukaran informasi antara Intelkam dan reskrim

0.251 0.141

Akuntabilitas

125

NA1

126

NA2

√

Prosedur penanganan perkara Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) selama 3 bulan terakhir Laporan analisa Kategorisasi kasus yang ditangani sesuai kategori anggaran dan kejahatan

0.535

√

0.465

√

Daftar indikator Sabhara Jenis Data No

Kode

Indikator

SK1

128

SK2

129

SK3

130

SK4

Objektif


Persepsi

0.138

Kompetensi 127

Bobot

Persentase jumlah personel SAT SABHARA terhadap DSPP personel SAT SABHARA Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SAT SABHARA terhadap jumlah personil riil SAT SABHARA Persentase jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel SAT SABHARA Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) SAT SABHARA yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda

0.259

√

0.257

√

0.241

√

0.244

√

0.154

Responsif 131 SR1

Tingkat inisiatif SAT SABHARA untuk melaksanakan Turjawali

0.172

√

132 SR2

Kecepatan mendatangi TKP

0.183

√

133 SR3

Kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi TKP unras (unjuk rasa)

0.185

√

134 SR4

Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki

0.156

√ 65

Laporan eksekutif 2016 Jenis Data No

Kode

135 SR5

136 SR6

Indikator Kecepatan personel Tipiring dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah) Jumlah MoU Kemitraan dengan pihak luar (universitas/pihak swasta/pemda dan sejenisnya)

138 SP2

Jumlah personel SAT SABHARA yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Integritas sebagai anggota SAT SABHARA


0.163

0.140

Persepsi

√

√

0.469

√

0.531

√

0.132

Transparansi 139 ST1

Objektif

0.161

Perilaku 137 SP1

Bobot

Tingkat Keterbukaan anggaran SAT SABHARA

1.000

Keadilan (Fairness)

0.140

140

SF1

Keadilan dalam pelaksanaan turjawali

0.565

141

SF2

Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi SAT SABHARA

0.435

√

√ √

0.140

Efektivitas Persentase serapan anggaran SAT SABHARA Rasio Volume Patroli terhadap Tingkat Kejahatan Terjadi (Crime Total)

142

SE1

143

SE2

144

SE3

Koordinasi antara Sabhara dengan Reskrim, soal peta kerawanan

0.248

√

145

SE4

Kualitas patroli dialogis

0.266

√

SA1

√

0.254

√

0.135

Akuntabilitas 146

0.231

Kualitas laporan pelaksanaan kegiatan sabhara (Turjawali, Dalmas, SAR, TPTKP, Tipiring dll)

1.000

√

66

Laporan eksekutif 2016 Daftar Indikator Propam Jenis Data No

Kode

Indikator

PK1

148

PK2

149

PK3

Persentase jumlah personel riil SI PROPAM terhadap DSPP personel SI PROPAM Persentase jumlah personel SI PROPAM yang memiliki kompetensi SI PROPAM (dikjur/dikbangspes provos, paminal/ peraturan internal Polri) terhadap jumlah personel rill SI PROPAM Jumlah Piranti Lunak (Pilun) SI PROPAM yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda

151 PR2

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh SI PROPAM untuk melakukan penegakkan disiplin Jumlah SOP inisiatif yang dimiliki (yang ditandatangani oleh kapolres/kasi propam)

153 PP2 154 PP3

Persepsi

0.326

√

0.353

√

0.321

√

0.528

0.472

√

√

0.155

Perilaku 152 PP1


0.144

Responsif 150 PR1

Objektif

0.141

Kompetensi 147

Bobot

Jumlah personel SI PROPAM yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Keadilan dalam pelayanan pengaduan masyarakat Integritas sebagai anggota SI PROPAM

0.328

√

0.324

√

0.349

√

0.138

Transparansi 155 PT1

Tingkat Keterbukaan anggaran SI PROPAM

0.474

√

156 PT2

Tersedianya informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan masyarakat (SPHP2-Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Pengawasan)

0.526

√

Keadilan (Fairness) 157

PF1

Prosentase penerbitan surat keterangan rehabilitasi dibandingkan jumlah orang yang sudah selesai masa pengawasan

158

PF2

Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi SI PROPAM

0.141 0.548

√

0.452

√

67

Laporan eksekutif 2016 0.135

Efektivitas 159

PE1

160

PE2

161

PE3

162

PE4

Prosentase kasus selesai dengan jumlah kasus pelanggaran personil selama 3 tahun terakhir Prosentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan Kecepatan waktu dalam menangani pengaduan masyarakat Persentase serapan anggaran SI PROPAM per tahun

PA2

√

0.255

√

0.262 0.236

√ √

0.145

Akuntabilitas 163

0.247

Praktik menyimpang dari SI Propam secara internal dan eksternal

1.000

√

Daftar indikator SPKT Jenis Data No

Kode

Indikator

Bobot

Objektif

164

KK1

Persentase jumlah personel riil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terhadap DSP

0.500

√

165

KK2

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) SPKT yang bersumber dari Mabes Polri dan Polda

0.500

√

0.156

Responsif Kecepatan personel SPKT dalam melayani aduan dari internal maupun eksternal Polres

1.000

√

0.153

Perilaku 167 KP1

Jumlah personel SPKT yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada

0.476

168 KP2

Integritas sebagai anggota SPKT

0.524

√ √

0.135

Transparansi 169 KT1

Praktik penyimpangan layanan publik

0.319

170 KT2

Kemudahan akses pelaporan saran, kritik dan pengaduan melalui media Polres Tingkat keterbukaan prosedur layanan SPKT Perkap 23/2010

0.342

√

0.339

√

171 KT3

Persepsi

0.138

Kompetensi

166 KR1


√

68


Keadilan (Fairness) Perlakuan yang sama terhadap pelapor 172 KF1 tanpa memandang faktor SARA dan status sosial ekonomi Prosentase personel Polwan di SPKT 173 KF2 terhadap total personel struktural SPKT

0.143

Efektivitas

0.132

0.563 0.437

174

KE1

Keaktifan personel SPKT dalam menindaklanjuti laporan ke satfung lain

0.507

175

KE2

Prosentase jumlah tanda terima yang diberikan ke pelapor atau pemohon

0.493

KA1

√

√ √

0.142

Akuntabilitas 176

√

Tersedianya dokumentasi rekapitulasi aduan masyarakat yang disalurkan ke masing-masing fungsi

1.000

√

69

Laporan eksekutif 2016 HASIL INDEKS PER POLRES 1. Polres Banda Aceh Peringkat : 31 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6,045

Indeks Total Per Kompetensi Responsif Satfung 6,88 5,78 8,00 5,58 4,44 5,02 5,17 3,05 6,20 6,84 7,77 6,16 6,40 7,93 3,82 5,30 7,20 3,57 6,01 4,44 6,10 5,80 3,14 4,75 6,43 1,32 7,15

Perilaku 8,83 9,08 3,97 3,99 4,95 5,77 4,34 7,06 9,42

Transparansi 7,57 8,20 7,16 7,25 7,57 4,44 8,20 9,15 7,77

Keadilan (Fairness) 8,65 1,86 3,60 9,16 4,86 5,13 4,89 2,64 4,55

Efektivitas Akuntabilitas 4,29 5,23 4,81 7,45 6,71 6,60 6,29 7,68 9,15

4,60 4,60 7,27 6,40 9,15 4,35 8,20 6,28 5,50

2. Polres Aceh Besar Peringkat : 42 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


3. Polres Medan Peringkat : 53 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5,857 Perilaku 9,11 8,58 3,87 8,41 3,97 7,95 5,04 8,11 4,57

Transparansi 7,76 8,20 5,19 6,29 7,57 4,44 8,20 9,15 6,59



4,60 4,60 7,27 4,60 9,15 4,35 8,20 8,48 5,50

Skor : 5,759


Perilaku 9,18 8,31 7,27 7,92 6,19 7,73 7,79 7,58 8,37

Transparansi 4,78 8,20 4,61 5,45 6,72 6,71 6,40 6,72 6,49



4,60 4,60 6,34 4,60 9,15 8,20 8,20 6,22 5,50

70

Laporan eksekutif 2016 4. Polres Deli Serdang Peringkat : 7 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6,476


Perilaku 9,41 8,66 7,73 8,13 5,11 8,07 8,17 4,14 8,53

Transparansi 7,80 8,20 9,42 9,15 7,57 7,57 8,20 9,15 7,65



8,20 6,40 7,33 8,20 9,15 8,20 6,40 7,24 5,50

5. Polres Asahan Peringkat : 11 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6,427


Perilaku 6,03 6,66 8,06 8,69 9,12 8,99 4,84 8,00 9,47

Transparansi 7,87 8,20 8,86 9,15 8,29 7,57 6,40 9,15 7,68



8,20 6,40 7,33 8,20 9,15 8,20 6,40 8,56 5,50

6. Polresta Padang Peringkat : 70 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5,184


Perilaku 5,67 8,34 4,95 8,01 4,08 5,36 4,80 6,84 8,87

Transparansi 5,58 2,80 3,46 3,75 5,01 4,99 2,80 1,85 5,95



6,40 4,60 3,73 4,60 6,26 5,56 6,40 6,40 1,00

71

Laporan eksekutif 2016 7. Polres Bukit Tinggi Peringkat : 63 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5,628


Perilaku 9,07 8,71 7,84 8,27 8,64 8,33 5,16 7,22 8,98

Transparansi 6,03 2,80 3,46 5,66 5,86 5,85 4,60 2,71 6,56



6,40 4,60 5,47 4,60 6,26 5,56 4,60 6,64 3,25

8. Polres Palembang Peringkat : 9 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6,462


Perilaku 6,10 8,95 7,70 4,23 6,21 8,48 4,06 4,30 9,12

Transparansi 6,61 5,51 8,28 5,45 5,14 8,28 6,40 6,72 8,52



8,20 8,20 8,20 6,40 9,15 8,20 8,20 7,12 5,50

9. Polres Ogan Ilir Peringkat : 1 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6,815


Perilaku 8,86 6,54 8,65 9,03 9,24 8,97 6,59 7,50 9,31

Transparansi 7,01 4,63 7,06 7,35 5,14 8,28 6,40 6,72 8,62



8,20 8,20 8,20 6,40 9,15 8,20 8,20 8,08 5,50

72

Laporan eksekutif 2016 10. Polresta Pekan Baru Peringkat : 46 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.788


Perilaku 9,28 8,49 6,91 5,31 8,06 4,99 3,62 4,50 8,71

Transparansi 5,29 4,60 7,54 4,60 5,86 5,85 4,60 4,28 5,24



6,40 6,40 4,54 4,60 5,41 4,85 8,20 6,65 5,50

11. Polres Dumai Peringkat : 13 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.390


Perilaku 9,41 9,16 5,31 4,41 9,29 9,10 7,76 7,85 9,60

Transparansi 7,22 8,20 8,20 8,20 5,86 6,71 4,60 5,01 6,88



6,40 6,40 6,34 4,60 7,11 4,73 6,40 7,96 5,50

12. Polresta Jambi Peringkat : 34 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.036


Perilaku 8,81 8,78 4,19 8,95 8,95 8,51 7,93 7,87 9,19

Transparansi 6,78 4,63 6,58 6,40 8,29 8,28 6,40 5,14 7,42



4,60 4,60 6,34 4,60 9,15 8,20 8,20 7,85 3,25

73

Laporan eksekutif 2016 13. Polres Batang Hari Peringkat : 57 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.697


Perilaku 8,54 8,84 5,18 8,70 9,22 9,13 5,25 7,85 9,38

Transparansi 7,65 4,63 4,61 5,45 3,43 5,15 6,40 5,14 7,14



4,60 2,80 6,34 4,60 5,59 5,31 8,20 7,69 5,50

14. Polres Bengkulu Peringkat : 39 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.921


Perilaku 9,14 8,47 8,27 8,54 8,80 8,53 4,16 8,22 9,11

Transparansi 7,68 6,40 6,97 4,60 5,86 6,71 4,60 5,86 8,30



6,40 4,60 6,34 4,60 8,30 6,40 4,60 9,58 5,50

15. Polres Kepahiang Peringkat : 55 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.717


Perilaku 8,90 6,54 4,92 8,10 9,11 8,93 8,93 6,66 7,81

Transparansi 6,12 6,40 8,20 4,60 5,86 5,85 5,85 4,60 5,86



6,40 4,60 5,47 4,60 6,26 6,40 6,40 8,20 7,12

74

Laporan eksekutif 2016 16. Polresta Bandar Lampung Peringkat : 64 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.580


Perilaku 8,43 7,80 7,04 7,69 8,13 7,64 6,63 7,18 4,31

Transparansi 6,24 3,71 5,73 4,60 5,01 3,43 2,80 4,28 5,95



6,40 2,80 7,27 2,80 6,60 2,80 6,40 6,40 5,50

17. Polres Lampung Tengah Peringkat : 60 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.656


Perilaku 9,12 8,08 7,85 8,58 8,12 7,95 4,59 7,39 8,51

Transparansi 5,20 4,60 6,89 4,60 5,01 2,72 4,60 4,28 5,58



8,20 4,60 5,53 4,60 6,60 1,96 6,40 7,06 3,25

18. Polresta Barelang Peringkat : 65 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.561


Perilaku 9,23 8,37 7,53 4,80 7,89 7,87 3,64 7,51 8,36

Transparansi 5,32 4,63 6,58 3,75 6,72 4,99 6,40 1,85 5,61



6,40 4,60 4,60 4,60 6,26 6,53 6,40 7,00 1,00

75

Laporan eksekutif 2016 19. Polres Tanjung Pinang Peringkat : 67 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.381


Perilaku 8,96 8,66 7,41 8,02 8,45 8,17 4,46 7,44 8,91

Transparansi 4,84 2,80 6,58 6,62 5,01 4,99 2,80 5,01 6,08



6,40 4,60 3,73 4,60 6,26 6,53 6,40 6,34 5,50

20. Polres Bangka Barat Peringkat : 54 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.758


Perilaku 9,06 9,16 8,16 8,06 9,07 8,69 4,66 7,28 9,05

Transparansi 4,87 6,40 4,61 5,45 5,01 6,71 6,40 3,56 6,56



6,40 4,60 5,53 6,40 6,26 5,56 8,20 6,86 5,50

21. Polres Pangkal Pinang Peringkat : 56 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.713


Perilaku 8,91 8,59 7,95 8,01 8,92 8,57 4,32 7,87 9,16

Transparansi 5,20 2,80 2,88 3,75 5,01 4,99 6,40 2,71 6,45



6,40 4,60 3,73 4,60 6,26 5,56 6,40 7,46 3,25

76

Laporan eksekutif 2016 22. Polresta Depok Peringkat : 30 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.091


Perilaku 8,52 9,34 8,36 8,49 5,71 6,35 6,51 8,24 9,44

Transparansi 7,34 6,40 4,61 5,45 6,72 6,71 6,40 8,29 7,85



4,60 2,80 6,46 8,20 9,15 5,69 6,40 7,83 5,50

23. Polresta Bekasi Kota Peringkat : 16 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.338


Perilaku 9,17 8,49 3,75 8,24 7,60 8,50 5,46 4,88 9,04

Transparansi 7,93 6,40 7,16 9,15 7,57 7,57 6,40 8,29 6,10



4,60 8,20 6,40 8,20 9,15 8,20 6,40 7,42 5,50

24. Polres Metro Jakarta Barat Peringkat : 48 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.772

Indeks Keadilan Perilaku Transparansi Total Per Kompetensi Responsif (Fairness) Satfung 6,42 3,99 6,31 7,82 7,25 9,16 6,70 3,56 5,34 9,07 6,40 5,00 Dibawah koordinasi Dirlantas Polda Metro 6,32 3,68 6,44 5,57 5,45 7,40 5,82 3,81 3,54 4,97 5,14 6,13 5,56 4,57 4,24 5,73 6,71 5,99 4,59 4,64 5,85 7,09 1,00 4,71 5,09 3,93 4,70 7,54 3,56 1,00 5,67 4,07 7,23 9,13 8,09 4,94

Efektivitas Akuntabilitas 5,40 9,10

4,60 8,20

7,76 8,41 5,96 7,04 7,23 4,89

8,20 9,15 5,69 1,00 7,48 1,00

77

Laporan eksekutif 2016 25. Polres Garut Peringkat : 26 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.170


Perilaku 9,08 9,36 9,14 8,61 9,58 9,53 5,49 7,77 9,83

Transparansi 8,05 2,80 5,73 4,60 4,28 5,85 4,60 5,86 6,31



6,40 8,20 6,34 4,60 7,45 5,56 4,60 7,67 5,50

26. Polrestabes Bandung Peringkat : 23 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.216


Perilaku 9,21 8,78 8,27 8,91 5,59 8,84 5,04 7,39 9,30

Transparansi 6,09 5,49 7,71 6,51 7,57 5,85 4,60 5,86 6,54



6,40 6,40 6,34 4,60 7,45 5,56 4,60 6,66 5,50

27. Polres Bandung Peringkat : 27 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.162


Perilaku 8,94 4,22 8,35 8,41 8,86 8,74 4,73 7,53 9,04

Transparansi 7,93 5,54 8,86 7,46 5,86 5,85 4,60 5,86 6,76



6,40 8,20 6,34 4,60 7,45 5,56 4,60 6,73 5,50

78

Laporan eksekutif 2016 28. Polrestabes Semarang Peringkat : 2 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.706


Perilaku 9,32 8,86 8,06 7,03 8,98 4,77 4,79 7,52 9,08

Transparansi 7,34 5,51 7,62 5,45 5,14 8,28 6,40 6,72 8,05



8,20 8,20 8,20 6,40 9,15 8,20 8,20 7,72 5,50

29. Polres Kendal Peringkat : 33 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.039


Perilaku 8,87 9,01 8,30 8,98 8,87 9,08 4,69 8,32 9,35

Transparansi 8,35 7,31 8,20 7,25 7,57 7,57 8,20 7,57 8,25



8,20 4,60 5,47 6,40 8,30 6,40 8,20 8,62 5,50

30. Polres Semarang Peringkat : 6 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.512


Perilaku 9,06 8,81 8,17 8,20 8,89 8,70 3,85 8,04 9,14

Transparansi 7,62 4,63 7,06 7,35 5,14 8,28 6,40 6,72 7,78



8,20 8,20 8,20 6,40 9,15 8,20 8,20 8,33 5,50

79

Laporan eksekutif 2016 31. Polresta Yogyakarta Peringkat : 32 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.042


Perilaku 9,19 9,22 4,56 8,97 9,31 9,15 5,98 8,52 9,62

Transparansi 7,83 2,80 6,58 6,62 5,01 7,57 8,20 5,14 6,54



6,40 4,60 5,47 4,60 6,26 5,56 6,40 9,34 5,50

32. Polresta Bantul Peringkat : 10 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.457


Perilaku 9,27 9,07 8,73 8,71 9,34 9,26 8,86 7,69 9,38

Transparansi 7,38 5,54 5,19 9,15 7,57 7,57 8,20 5,99 7,12



6,40 4,60 4,60 4,60 6,26 5,56 6,40 7,46 3,25

33. Polrestabes Surabaya Peringkat : 43 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.850


Perilaku 9,24 9,31 5,02 7,38 4,65 8,86 6,54 4,07 8,96

Transparansi 5,24 2,80 4,61 3,75 3,43 6,56 2,80 6,59 6,19



4,60 8,20 2,86 4,60 9,15 8,20 8,20 6,71 5,50

80

Laporan eksekutif 2016 34. Polres Gresik Peringkat : 50 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.764


Perilaku 4,81 6,59 8,71 9,21 5,60 9,32 8,08 5,14 9,37

Transparansi 5,23 2,80 3,46 3,75 4,28 6,56 2,80 3,43 6,67



4,60 2,80 7,27 4,60 9,15 8,20 8,20 8,27 5,50

35. Polres Sidoarjo Peringkat : 17 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.302


Perilaku 8,81 8,74 8,26 9,36 8,73 8,61 4,50 7,75 9,13

Transparansi 5,42 2,80 10,00 6,62 3,43 6,56 2,80 3,43 7,17



2,80 8,20 7,21 4,60 9,15 8,20 8,20 7,66 5,50

36. Polres Serang Peringkat : 45 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.813


Perilaku 6,19 8,53 4,48 8,65 5,17 8,73 5,66 4,31 9,17

Transparansi 6,98 3,71 6,58 8,31 6,72 6,71 6,40 1,85 7,20



6,40 4,60 4,60 4,60 6,26 5,56 6,40 6,66 3,25

81

Laporan eksekutif 2016 37. Polres Lebak Peringkat : 37 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.953


Perilaku 9,18 6,59 4,99 8,40 9,01 6,00 5,27 7,66 9,38

Transparansi 5,74 4,63 4,61 5,45 6,72 6,71 6,40 3,56 6,38



6,40 4,60 4,60 4,60 6,26 5,56 6,40 8,14 5,50

38. Polresta Denpasar Peringkat : 36

Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.954


Perilaku 8,75 8,91 8,01 8,35 9,13 9,02 8,92 7,55 4,88

Transparansi 6,83 6,40 6,97 5,45 6,72 6,71 6,40 5,14 6,14



4,60 8,20 4,60 4,60 9,15 3,64 6,40 7,00 1,00

39. Polres Badung Peringkat : 47 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.772


Perilaku 6,00 9,15 4,50 9,07 8,68 8,42 8,52 8,42 9,28

Transparansi 7,65 6,40 5,18 5,45 3,56 6,71 6,40 5,14 6,64



6,40 6,40 4,60 4,60 2,70 3,64 6,40 8,20 3,25

82

Laporan eksekutif 2016 40. Polres Kupang Peringkat : 68 Skor : 5.202 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


Perilaku 8,45 8,88 7,11 8,33 8,32 8,30 4,91 8,01 8,72

Transparansi 6,27 3,71 4,60 4,60 5,86 2,72 4,60 2,71 5,10



6,40 2,80 4,60 2,80 6,60 1,00 8,20 7,36 1,00

41. Polres Kupang Kota Peringkat : 61 Skor : 5.654 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


Perilaku 8,84 9,01 7,84 8,39 8,71 8,78 4,72 7,45 8,91

Transparansi 4,87 3,69 4,77 4,60 5,01 1,86 2,80 3,43 6,47



6,40 4,60 5,47 4,60 8,30 1,84 4,60 7,24 5,50

42. Polres Mataram Peringkat : 3 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.589


Perilaku 9,49 9,20 4,34 8,95 9,32 9,31 4,05 7,80 9,40

Transparansi 8,05 8,20 8,20 8,20 7,57 7,57 8,20 7,57 7,00



6,40 8,20 6,34 4,60 7,45 5,56 6,40 7,84 5,50

83

Laporan eksekutif 2016 43. Polres Lombok Timur Peringkat : 12 Skor : 6.399 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


Perilaku 9,10 9,12 8,58 6,18 9,61 6,76 5,69 4,81 5,27

Transparansi 8,20 8,20 8,20 8,20 7,57 7,57 8,20 7,57 7,14



6,40 8,20 6,34 4,60 7,45 5,56 6,40 8,02 5,50

44. Polresta Pontianak Kota Peringkat : 15 Skor : 6.341 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


Perilaku 8,72 8,75 7,77 8,46 8,99 8,71 4,55 8,01 4,54

Transparansi 5,66 5,51 5,91 8,20 5,01 7,42 2,80 4,28 7,47



6,40 4,60 4,48 4,60 6,60 8,20 8,20 8,57 1,00

45. Polres Sambas Peringkat : 44 Skor : 5.813 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


Perilaku 9,21 9,25 4,57 8,18 5,82 6,81 5,86 4,58 5,50

Transparansi 6,16 4,60 5,73 5,55 5,86 5,85 4,60 2,71 5,70



6,40 4,60 6,34 2,80 8,30 7,36 6,40 7,02 3,25

84

Laporan eksekutif 2016 46. Polres Palangka Raya Peringkat : 41 Skor : 5.889 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT


Perilaku 5,99 6,50 8,29 8,38 4,96 8,64 4,53 8,15 8,99

Transparansi 5,26 4,63 5,92 3,75 5,14 8,28 6,40 5,14 6,76



4,60 2,80 6,34 4,60 9,15 8,20 8,20 8,32 5,50

47. Polres Kotawaringin Timur Peringkat : 21 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.275


Perilaku 8,67 9,13 4,71 9,03 9,62 5,21 9,08 7,55 9,54

Transparansi 6,86 4,57 8,85 5,45 5,14 8,28 6,40 3,56 8,24



4,60 8,20 3,73 4,60 9,15 8,20 8,20 6,40 5,50

48. Polresta Samarinda Peringkat : 19 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.287


Perilaku 9,24 6,97 8,41 8,90 9,20 9,22 3,98 5,39 9,46

Transparansi 8,73 6,40 8,28 7,35 5,14 8,28 6,40 6,72 6,85



8,20 8,20 8,20 8,20 9,15 8,20 8,20 8,39 5,50

85

Laporan eksekutif 2016 49. Polres Balikpapan Peringkat : 8 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.476


Perilaku 9,18 8,89 5,11 8,85 4,96 8,74 4,20 7,54 9,13

Transparansi 8,48 6,40 7,06 7,35 5,14 8,28 6,40 6,72 6,39



8,20 8,20 8,20 8,20 9,15 8,20 8,20 8,44 5,50

50. Polres Tanah Laut Peringkat : 18 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.290


Perilaku 7,64 9,04 8,99 8,53 9,18 8,99 7,05 7,96 9,56

Transparansi 8,20 8,20 8,77 8,20 5,99 9,14 8,20 4,41 8,31



4,60 8,20 6,34 4,60 9,15 8,20 8,20 7,90 5,50

51. Polresta Banjarmasin Peringkat : 69 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.200


Perilaku 4,61 6,56 7,92 8,32 4,67 8,35 4,01 7,43 9,07

Transparansi 6,59 2,80 4,77 5,45 3,43 6,56 2,80 4,28 6,29



2,80 2,80 6,34 4,60 9,15 4,85 1,00 6,76 5,50

86

Laporan eksekutif 2016 52. Polresta Manado Peringkat : 66 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.421


Perilaku 9,10 8,29 4,08 8,47 4,86 5,82 8,24 7,50 9,10

Transparansi 5,73 2,80 5,35 5,66 5,01 4,99 2,80 3,43 7,47



8,20 4,60 6,34 2,80 7,45 8,20 4,60 7,08 5,50

53. Polres Minahasa Peringkat : 52 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.761


Perilaku 9,25 8,91 8,66 8,52 9,00 9,25 8,38 8,00 9,42

Transparansi 5,66 3,71 5,82 5,66 5,01 4,29 4,60 3,43 7,47



4,60 2,80 4,54 2,80 5,08 3,76 6,40 8,14 3,25

54. Polres Palu Peringkat : 20 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.287


Perilaku 6,48 9,18 8,44 6,80 7,04 6,22 5,17 7,41 9,67

Transparansi 7,65 6,40 6,49 7,35 5,14 6,71 6,40 6,72 8,27



8,20 4,60 8,20 8,20 9,15 8,20 8,20 8,20 5,50

87

Laporan eksekutif 2016 55. Polres Parigi Moutong Peringkat : 29 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.145


Perilaku 6,08 9,24 8,25 6,16 5,28 6,42 6,94 4,66 5,33

Transparansi 7,40 6,40 5,83 5,45 5,14 6,71 6,40 8,29 8,60



8,20 4,60 8,20 8,20 9,15 8,20 8,20 7,48 5,50

56. Polrestabes Makassar Peringkat : 14 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.385


Perilaku 4,83 8,80 4,20 8,45 4,78 8,33 5,41 7,83 9,27

Transparansi 8,13 6,40 8,86 8,31 5,99 8,28 6,40 8,29 8,39



8,20 8,20 9,07 8,20 9,15 8,20 8,20 9,16 5,50

57. Polres Mamuju Peringkat : 35 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.000


Perilaku 9,27 8,80 8,28 5,90 5,29 8,63 7,49 8,29 8,91

Transparansi 8,19 5,51 7,71 8,31 5,14 8,28 6,40 6,72 7,74



6,40 8,20 6,40 8,20 9,15 8,20 8,20 9,64 5,50

88

Laporan eksekutif 2016 58. Polres Pangkep Peringkat : 24 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.208


Perilaku 9,03 8,78 4,65 8,78 5,26 9,13 4,41 8,22 9,39

Transparansi 7,46 5,51 7,71 8,31 5,14 8,28 6,40 6,72 8,16



8,20 8,20 7,27 8,20 9,15 8,20 8,20 8,80 5,50

59. Polres Kendari Peringkat : 28 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.150


Perilaku 9,06 9,07 8,25 8,61 5,37 6,45 5,64 7,77 9,40

Transparansi 8,11 7,31 6,50 6,29 5,99 7,57 8,20 5,99 7,21



4,60 4,60 3,73 4,60 5,59 8,20 8,20 8,49 1,00

60. Polres Konawe Peringkat : 22 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.244


Perilaku 9,27 9,52 5,68 8,73 9,58 9,50 6,34 7,89 9,63

Transparansi 6,33 6,40 5,27 5,45 7,57 6,71 6,40 3,43 8,13



4,60 6,40 3,73 4,60 9,15 8,20 8,20 7,50 1,00

89

Laporan eksekutif 2016 61. Polres Gorontalo Kota Peringkat : 38 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.951


Perilaku 9,28 9,13 3,63 8,57 8,72 8,55 4,89 4,95 8,99

Transparansi 7,58 5,49 7,63 6,40 6,72 5,85 6,40 5,86 8,19



6,40 4,60 5,47 4,60 8,30 6,40 6,40 7,58 5,50

62. Polres Gorontalo Peringkat : 25 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.192


Perilaku 8,97 8,92 8,01 8,34 8,81 8,99 4,45 8,13 9,21

Transparansi 7,96 7,31 8,20 8,20 7,57 7,57 8,20 7,57 8,22



6,40 4,60 6,34 4,60 8,30 6,40 6,40 8,08 5,50

63. Polres P. Ambon dan PP Lease Peringkat : 62 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.632


Perilaku 9,20 8,49 8,52 7,78 9,08 8,82 7,86 7,36 9,44

Transparansi 5,19 4,63 4,61 7,35 5,14 3,58 6,40 1,85 5,20



4,60 4,60 6,34 4,60 9,15 5,31 8,20 6,46 1,00

90

Laporan eksekutif 2016 64. Polres Maluku Tengah Peringkat : 58 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.670


Perilaku 9,34 8,67 7,77 8,55 8,62 6,02 8,22 7,82 8,95

Transparansi 5,02 6,40 4,61 5,45 6,72 3,58 6,40 1,85 5,89



4,60 4,60 6,34 4,60 9,15 5,31 8,20 7,98 1,00

65. Polres Ternate Peringkat : 51 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.762


Perilaku 4,84 8,99 3,91 8,10 8,74 8,79 4,13 7,77 4,73

Transparansi 6,90 4,63 5,92 7,35 6,72 8,28 6,40 3,56 6,40



2,80 8,20 5,59 8,20 5,41 5,56 6,40 6,92 1,00

66. Polres Tidore Peringkat : 40 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.916

Indeks Keadilan Perilaku Transparansi Total Per Kompetensi Responsif (Fairness) Satfung 5,36 3,36 4,03 9,24 6,72 4,82 5,65 4,97 5,12 6,88 4,63 1,83 5,66 3,01 4,97 7,91 4,61 4,73 6,46 5,74 6,15 7,54 5,45 4,46 6,28 3,93 4,20 5,69 6,72 9,02 Tidak Terdapat Satfung Resnarkoba 5,98 3,29 5,61 6,63 6,40 4,67 6,16 5,30 4,32 7,61 8,29 1,00 5,70 5,12 7,58 8,95 7,79 4,91

Efektivitas Akuntabilitas 6,25 7,50 6,82 7,61 8,13

2,80 8,20 7,33 8,20 6,60

8,80 9,01 4,13

6,40 7,67 1,00

91

Laporan eksekutif 2016 67. Polres Jayapura Kota Peringkat : 59 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.662


Perilaku 8,81 6,54 4,39 8,58 6,30 5,76 6,79 7,19 8,73

Transparansi 5,88 2,80 6,00 4,60 4,28 5,85 4,60 5,86 5,10



6,40 4,60 5,47 4,60 7,45 5,56 4,60 6,20 1,00

68. Polres Jayapura Peringkat : 49 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 5.768


Perilaku 9,07 8,28 8,51 5,98 9,06 9,03 4,51 7,56 8,89

Transparansi 6,24 2,80 4,03 4,60 4,28 5,85 4,60 5,86 6,30



6,40 6,40 5,47 4,60 7,45 5,56 4,60 7,48 5,50

69. Polres Sorong Kota Peringkat : 5 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.519


Perilaku 9,11 8,00 7,20 5,41 7,91 8,26 6,48 4,60 4,17

Transparansi 8,36 8,20 8,86 9,15 7,57 7,57 8,20 9,15 6,63



8,20 4,60 7,33 8,20 8,30 8,20 6,40 7,26 5,50

92

Laporan eksekutif 2016 70. Polres Sorong Peringkat : 4 Satfung Sumda Binmas Lalu Lintas Intelkam Reskrim Resnarkoba Sabhara Propam SPKT

Skor : 6.566


Perilaku 8,78 9,56 8,57 8,89 9,49 9,47 5,56 7,94 9,69

Transparansi 8,51 8,20 8,86 9,15 7,57 7,57 8,20 9,15 7,44

Keadilan (Fairness)

Efektivitas Akuntabilitas

9,10 6,62 4,51 4,96 4,68 5,82 4,35 5,52 5,34

Jakarta,

6,72 7,63 5,16 7,91 5,41 6,16 6,79 7,78 9,67

8,20 4,60 7,33 8,20 8,30 8,20 6,40 8,50 5,50

Agustus 2016

93

Polres Metro

Recommend Documents