KEPERCAYAAN TERHADAP DPR DI TITIK TERENDAH. LSI DENNY JA Analis Survei Nasional, Desember 2015

KEPERCAYAAN TERHADAP DPR DI TITIK TERENDAH LSI DENNY JA Analis Survei Nasional, Desember 2015

Kepercayaan Terhadap DPR Di Titik Terendah •

Menjelang akhir 2015, kepercayaan publik terhadap para wakilnya di DPR berada pada titik terendah. Mereka yang percaya bahwa DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 40 %. Sementara mereka yang percaya anggota DPR hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok sebesar 51.80 %. Rendahnya kepercayaan terhadap DPR merupakan sebuah ironi dari perjalanan demokrasi di Indonesia.

•

Bahkan saat ini kepercayaan terhadap DPR lebih rendah jika dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Mereka yang percaya bahwa KPK bekerja untuk rakyat sebesar 74.9 %. Mereka yang percaya MK bekerja untuk rakyat sebesar 59.1 %. Mereka yang percaya DPD bekerja untuk rakyat sebesar 53.4 %. Mereka yang percaya Presiden bekerja untuk rakyat sebesar 81.5 %.

•

Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA. LSI Denny JA kembali mengadakan survei opini publik menjelang akhir tahun. Survei ini bertujuan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga negara. Survei menggunakan multistage random sampling dengan 1200 responden di 34 propinsi di Indonesia. Margin of error survei ini adalah +/- 2.9 %. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Survei ini didanai sendiri oleh LSI Denny JA.

•

Tingkat kepercayaan terhadap DPR saat ini bahkan terendah dalam 10 tahun terakhir. LSI Denny JA merekam dari waktu ke waktu tingkat kepercayaan terhadap DPR. Pada Oktober 2005, setahun setelah DPR Pemilu 2004, tingkat kepercayaan terhadap DPR sebesar 56.0 %. Pada April 2006, tingkat kepercayaan terhadap DPR sebesar 52.80 %. Pada September 2007, tingkat kepercayaan terhadap DPR sebesar 51.70 %. Pada Januari 2009 tingkat kepercayaan terhadap DPR sebesar 60.0 %. Pada Januari 2010, tingkat kepercayaan terhadap DPR sebesar 64.70 %. Pada Desember 2010, tingkat kepercayaan terhadap DPR sebesar 62.30 %. Pada Oktober 2012, kepercayaan terhadap DPR sebesar 57.40 %. Dan pada Desember 2015, hanya sebesar 40 % yang percaya terhadap DPR.

•

Rendahnya kepercayaan terhadap DPR merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang laki-laki maupun perempuan, mereka yang tinggal di kota maupun pedesaan, mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah, mereka yang “wong cilik” maupun yang menengah atas.

•

Jika dipetakan berdasarkan konstituen partai, mayoritas pemilih partai menyatakan tidak percaya terhadap DPR. Pemilih yang partainya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pun menyatakan tidak percaya dengan DPR. Misalnya Pemilih partai Demokrat yang percaya DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 30.3 %. Pemilih partai Gerindra yang percaya DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 28.5 %.

***** •Dari hasil riset, LSI Denny JA menemukan ada 4 (tiga) alasan mengapa publik cenderung tidak percaya bahwa DPR bekerja untuk rakyat. Keempat alasan tersebut antara lain: •Pertama, publik menilai satu tahun kinerja DPR hasil pemilu 2014 tidak produktif. Produktifitas DPR ini dinilai dari pelaksanaan tugas-tugas utamanya terutama pembentukan Undang-Undang. Selama satu tahun masa kerja DPR sejak dilantik hanya 3 undang-undang yang berhasil diundangkan dari target prolegnas 2015 sebanyak 39 undang-undang. Produktifitas membuat undang-undang ini jauh jika dibandingkan dengan DPR sebelumnya (2009-2014). Dalam setahun pertama DPR periode 2009-2014 mampu menghasilkan 8 undang-undang. Bahkan jika dibanding dengan negara maju seperti Amerika maka produktifitas DPR jauh dibanding Kongres Amerika. Dalam setahun Kongres Amerika bisa mengesahkan 125-160 undang-undang. •Kedua, tendensi negatif pemberitaan media terkait kasus “papa minta saham” yang melibatkan pimpinan DPR. Sejak kasus ini mencuat ke publik, pemberitaan terhadap kasus “papa minta saham” cenderung negative. Dari hasil analisis media yang dilakukan LSI Denny JA, sebesar 89.70 % pemberitaan media bernada negatif terhadap keterlibatan Setya Novanto dalam rekaman tersebut. Publik pun menanggapi secara sinis kasus ini. Kasus “Papa minta saham” yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dinilai sebagai kasus yang merendahkan martabat DPR.

•

Ketiga, blundernya ketua DPR dalam aneka kasus yang menghebohkan publik. Selain kasus “papa minta saham”, ada sejumlah kasus yang dinilai juga merusak kredibilitas DPR. Kasus-kasus tersebut antara lain surat Ketua DPR untuk tagihan Pertamina, pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan Donald Trump.

•

Sikap dua wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fachry Hamzah atas kasus Donald Trump dan Papa Minta Saham juga dianggap publik sebagai blunder dan politically incorrect. Sikap dua wakil ketua DPR itu bukannya mengurangi sentimen negatif publik kepada DPR, tapi justru menambahnya.

•

Keempat, publik menilai Setya Novanto sudah menjadi beban dan problem bagi DPR bahkan bagi politik nasional. Sejumlah kasus menghebohkan yang melibatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR telah mencoreng citra DPR. Bahkan kehebohan kasus tersebut membuat politik nasional menjadi gaduh.

***** Breaking News: Setya Novanto memutuskan untuk mundur dari ketua DPR terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015. Ini perkembangan yang mengejutkan dan melegakan setelah publik disuguhkan aneka drama negatif dalam sidang MKD (Majelis Kehormatan Dewan) . Berdasarkan data dan perkembangan terakhir, LSI Denny JA memberikan empat rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, jadikan mundurnya Setya Novanto dari ketua DPR sebagai momentum awal untuk mengubah kinerja DPR secara menyeluruh, terutama produktivitas dalam menghasilkan UU. Kedua, pimpinan DPR yang baru pengganti Setya Novanto harus menghindari kesalahan Setya Novanto, seperti melakukan aneka lobi bisnis yang dapat membuatnya melanggar kewenangan ketua DPR Ketiga,wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fachry Hamzah perlu mengubah gaya kepemimpinannya agar lebih terkesan membela kepentingan publik. Sikap dua tokoh ini atas kasus Donald Trump dan Papa Minta Saham dianggap publik sebagai blunder. Keempat, lebih bagus lagi jika DPR sebagai lembaga mengambil inisiatif kocok ulang pimpinan DPR agar terpilih pimpinan baru DPR yang lebih kompeten dan kredibel Kamis, 17 Desember 2015 Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA Narasumber : Adjie Alfaraby (0811.16.1414 / 0812.811.21696) Moderator : Rully Akbar (0811.920.2601 / 0856.8049.040) Tim Riset LSI : Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.

Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI

PREDIKSI LSI*

HASIL KPU

TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI

DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT

18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%

TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI

Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12

Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%

7

Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009

DUKUNGAN PEMILIH

SURVEI LSI AWAL JUNI 2009

SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009

PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009

HASIL KPU

DI ATAS 50%

SBYBOEDIONO

SBYBOEDIONO

SBY-BOEDIONO

TERBUKTI

30%-50%

-

-

-

DI BAWAH 30%

MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO

-

-

TERBUKTI

Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 8

Track Record LSI Quick Count Paling Akurat

Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK

Quick Count LSI (Data 100 %)

Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014

46. 70 % 53. 30 %

46. 85 % 53. 15 %

*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %

METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 11 – 15 Desember 2015 • • • •

Wawancara langsung ke responden Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden : 1200 responden Margin of error : ± 2.9 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional

Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 10

Minoritas Percaya DPR Bekerja untuk Rakyat Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Sangat Percaya

3.6%

Cukup Percaya

36.4%

Kurang Percaya

Tidak Percaya

Tidak Tahu/Tidak Jawab

47.3%

4.5%

8.2%

Hanya 40 % Publik yang percaya terhadap DPR

Kepercayaan terhadap DPR Lebih Rendah Dari Lembaga Lain

Q : Seberapa Ibu / Bapak ………… memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Lembaga

Kepercayaan (%)

DPR

40 %

MPR

55. 9 %

DPD

53. 4 %

PRESIDEN

81. 5 %

BPK

57. 8 %

KPK

74. 9 %

MK

59. 1 %

MA

60. 3 %

Tingkat kepercayaan paling tinggi adalah kepercayaan terhadap Presiden bekerja untuk rakyat.

Kepercayaan Terhadap DPR di Titik Terendah Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Oktober 2005

56. 0 %

April 2006

Sept 2007

52.8 %

51.7 %

Januari 2009

60.0 %

Januari 2010

64.7 %

Desember 2010

Oktober 2012

Desember 2015

62.3 %

57.4 %

40.0 %

Saat ini, kepercayaan terhadap DPR berada pada titik terendah dalam 10 tahun terakhir.

Laki-Laki Perempuan Tak Percaya DPR Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Gender

Base

Sangat Percaya / Cukup Percaya

Kurang Percaya / Tidak Percaya Sama Sekali

TT/TJ

Laki-laki

50 %

36. 70 %

57. 30 %

6. 00 %

Perempuan

50 %

43. 30 %

46. 50 %

10. 20 %

Baik laki-laki maupun perempuan diatas 45 yang tak percaya DPR bekerja untuk rakyat.

%

Wong Cilik Pun Tak Percaya DPR Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Tingkat Pendapatan

Base

Sangat Percaya / Cukup Percaya

Kurang Percaya / Tidak Percaya Sama Sekali

TT/TJ

Menengah – Bawah

45.89 %

37. 90 %

41. 00 %

21.10 %

Menengah

29.11 %

45. 80 %

43. 00 %

11. 20 %

Menengah Atas

24.63 %

38. 90 %

54. 20 %

6. 90 %

Kelas Menengah atas paling tidak percaya. Masyarakat kelas atas well-informed

Tak Percaya DPR Merata di Semua Segmen Pendidikan Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Tingkat Pendidikan

Base

Sangat Percaya / Cukup Percaya

Kurang Percaya / Tidak Percaya Sama Sekali

TT/TJ

SMP Kebawah

45.69 %

43. 30 %

42. 80 %

13. 90 %

SMA Kebawah

41.72 %

36. 10 %

61. 00 %

2. 90 %

Pernah Kuliah

12.59 %

25. 30 %

73. 50 %

1. 20 %

Makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan makin tinggi.

Konstituen KIH Mayoritas Tak Percaya DPR Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Pilihan Partai Pileg 2014

Sangat Percaya / Cukup Percaya

Kurang Percaya / Tidak Percaya Sama Sekali

TT / TJ

PDIP

43. 60 %

48. 30 %

8. 10 %

PKB

43. 60 %

46. 20 %

10. 20 %

HANURA

39. 60 %

46. 30 %

14. 10 %

PAN

33. 30 %

56. 60 %

10. 10 %

NASDEM

23. 25 %

55. 75 %

21. 00 %

Rata – rata dibawah 45 % konstituen aneka partai percaya terhadap DPR

Hanya Konstituen Golkar Yang Tinggi Kepercayaan Q : Seberapa Ibu / Bapak DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali?

Pilihan Partai Pileg 2014

Sangat Percaya / Cukup Percaya

Kurang Percaya / Tidak Percaya Sama Sekali

TT / TJ

Golkar

50. 30 %

44. 50 %

5. 20 %

Demokrat

30. 30 %

64. 90 %

4. 80 %

Gerindra

28. 50 %

66. 90 %

4. 60 %

PPP

49. 60 %

44. 60 %

5. 80 %

PKS

40. 00 %

53. 50 %

6. 50 %

Konstituen Demokrat dan Gerindra pun paling tinggi tingkat ketidakpercayaanya.

4 Alasan Publik Tak Percaya DPR

19

(1) DPR Dinilai Tidak Produktif Selama satu tahun masa kerja DPR sejak dilantik hanya 3 undang-undang yang berhasil diundangkan dari target prolegnas 2015 sebanyak 39 undangundang. Produktifitas membuat undang-undang ini jauh jika dibandingkan dengan DPR sebelumnya (2009-2014). Dalam setahun pertama DPR periode 20092014 mampu menghasilkan 8 undang-undang. Di Amerika, dalam setahun Kongres Amerika bisa hasilkan 125-160 UU.

(2) Tendensi Negatif Pemberitaan Media Sejak kasus ini mencuat ke publik melalui laporan Sudirman Said ke MKD, pemberitaan media terhadap kasus ini cenderung negatif terhadap keterlibatan Ketua DPR yang dinilai melanggar etika. LSI mencatat 89.70 % pemberitaan media dengan tone negatif terhadap keterlibatan Setya Novanto.

(3) Blunder Kasus Heboh Ketua DPR Selama setahun masa kerja DPR, publik lebih banyak disuguhi oleh berita-berita kontroversial dan menghebohkan yang melibatkan ketua DPR. Kasuskasus tersebut antara lain; kasus minta saham freeport, hadir kampanye Donald Trump, surat ketua DPR tagihan Pertamina, dll

(4) Setya Novanto Menjadi Beban DPR Publik menilai Setya Novanto sudah menjadi beban dan problem bagi DPR bahkan bagi politik nasional. Sejumlah kasus menghebohkan yang melibatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR telah mencoreng citra DPR. Bahkan kehebohan kasus tersebut membuat politik nasional menjadi gaduh.

Breaking News: Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR

Momentum untuk menaikkan kembali wibawa DPR

3 Rekomendasi LSI Pertama, jadikan mundurnya Setya Novanto dari ketua DPR sebagai momentum awal untuk mengubah kinerja DPR secara menyeluruh, terutama dalam produktivitas menghasilkan UU. Kedua, pimpinan DPR yang baru, pengganti Setya Novanto, harus menghindari melakukan aneka lobi bisnis yang dapat membuatnya melanggar kewenangannya selaku ketua DPR Ketiga, wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fachry Hamzah perlu mengubah gaya kepemimpinannya agar lebih terkesan membela kepentingan publik. Sikap dua tokoh ini atas kasus Donald Trump dan Papa Minta Saham dianggap publik sebagai blunder. Keempat, lebih bagus lagi jika DPR sebagai lembaga mengambil inisiatif kocok ulang pimpinan DPR agar terpilih pimpinan baru DPR (ketua dan wakil ketua) yang lebih kompeten dan kredibel