ENAM REVISI PILKADA USULAN PUBLIK LSI DENNY JA FEBRUARI 2015 1
ENAM REVISI PILKADA USULAN PUBLIK •
Kepala daerah sebaiknya jangan terlalu lama dan jangan terlalu banyak dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat. Bagaimanapun pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung diyakini akan lebih aspiratif. Oleh karena itu, mayoritas publik (65.70%) menginginkan pilkada serentak dilakukan lebih sering, minimal tiga kali dalam lima tahun, kecuali di tahun pemilu nasional. Dengan pilkada serentak lebih sering, pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat tidak akan terlalu lama atau terlalu banyak. Jarak antara selesainya masa jabatan seorang kepala daerah dan jadwal pilkada selanjutnya di daerah itu menjadi lebih singkat.
•
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 5-6 Februari 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Survei ini didanai sendiri oleh LSI Denny JA. 2
•
Publik Laki-laki terpotret sebanyak 68, 50 % yang “tak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.” Segmen ini memang dianggap lebih aktif dalam politik ketimbang segmen perempuan yang hanya sebanyak 62, 90%.
•
Jika di breakdown dari segmen pendapatan, kaum “wong cilik” “tak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat’ sebanyak 60. 70%. Segmen menengah kebawah ini adalah populasi terbesar dan biasanya tidak mau ambil pusing terhadap dinamika politik di pusat. Sedangkan segmen menengah sebesar 66.80%, dan segmen menengah atas sebanyak 70.30 % yang tak menginginkan terlalu banyak pejabat sementara menjabat.
•
Publik di pedesaan juga “tak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat,” sebanyak 63.60%. Segmen kota unggul dari segmen pedesaan yang mendukung pilkada langsung lebih cepat sebanyak 69.70 %. Penduduk kota umumnya lebih aktif dan sadar politik ketimbang penduduk desa. ***** 3
•
Hasil quick poll dan FGD menjaring, enam usulan terkait revisi Perppu no. 1 tahun 2014. Di samping yang pertama mayoritas publik “tak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat, di bawah ini list lima usulan revisi lainnya.
•
Kedua, konsekwensi dari “tak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat,’ pilkada serentak sebaiknya dilakukan lebih sering agar jarak antara selesainya masa jabatan kepala daerah dan jadwal pilkada serentak selanjutnya tidak terlalu lama. Sebanyak 63.20% menginginkan pilkada serentak dalam lima tahun itu minimal tiga kali. Hanya 15.30 % yang menginginkan pilkada serentak itu dua kali selama lima tahun. Hanya 9.80% yang menginginkan pilkada serentak satu kali dalam lima tahun. Sisanya, 11.70% tak menjawab/tak tahu. Jika siap bisa dimulai di akhir 2015 (empat kali pilkada serentak). Jika tak siap, bisa dimulai di awal 2016 (tiga kali pilkada serentak).
•
Ketiga, publik menginginkan pilkada dilangsungkan hanya dalam satu putaran saja. Pada Perppu no. 1 tahun 2014 pasal 107 ayat 1,2, dan 3 diatur mengenai kemungkinan pilkada berlangsung satu putaran atau lebih. Padahal, sebanyak 53% menginginkan pilkada hanya dilaksanakan dalam satu putaran saja, berapapun prosentase kemenangannya. Pilkada pun dapat selesai lebih cepat, lebih efisien karena tak memerlukan putaran kedua. 4
•
Keempat, Mayoritas publik juga masih menginginkan calon independen (perseorangan) tetap dapat mengikuti Pilkada. Sebanyak 55.30% menyatakan tidak setuju jika calon kepala daerah dari jalur perseorangan ditiadakan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas publik tidak setuju jika rekruitmen calon kepala daerah hanya dibatasi oleh partai saja. Setiap warga negara harus diberikan hak seluas luasnya untuk bisa juga mencalonkan diri di luar partai politik.
•
Kelima, Dalam Perppu no. 1 tahun 2014 juga diatur mengenai pelarangan bagi mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana untuk mengikuti Pilkada. Mayoritas publik (53.75%) tidak setuju hal terhadap hal ini. Pelarangan mengikuti pilkada bagi yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana (politik dinasti) dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan di negara demokrasi maju, anak kandung presiden tetap bisa maju sebagai calon presiden.
•
Keenam, Mayoritas publik juga masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu paket dengan wakil pemerintah daerah. Sebanyak 53.71% publik menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan untuk memilih salah satu pasangan calon. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk merevisi Perppu no. 1 tahun 2014 yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah hanya untuk memilih calon kepala daerah saja, tanpa wakil sebagai satu paket pasangan calon. 5
Sebelum revisi undang-undang Pilkada langsung disahkan oleh DPR, publik menginginkan hak-hak demokrasi mereka tetap dipenuhi. Perbaikan undangundang yang dibuat diharapkan dapat menjadi next step dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Saatnya undang-undang dirumuskan dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi publik dan mendengar alasannya.
Jakarta, Febuari 2015 Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA Narasumber : Fitri Hari (081380140260) Moderator : Dewi Arum (081932005520) Tim Riset LSI: Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.
6
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI
PREDIKSI LSI*
HASIL KPU
TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI
DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT
18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%
TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI
Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%
7
Track Record LSI Quick Count Paling Akurat Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Quick Count LSI (Data 100 %)
Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014
46. 70 % 53. 30 %
46. 85 % 53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
8
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009
DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI 2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%
SBYBOEDIONO
SBYBOEDIONO
SBY-BOEDIONO
TERBUKTI
30%-50%
-
-
-
DI BAWAH 30%
MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO
-
-
TERBUKTI
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 9
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 5 – 6 Februari 2015 • • • •
Quickpoll (smartphone LSI) Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden : 1200 responden Margin of error : ± 2.9 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 10
10
Satu: Publik Tak Ingin “terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.” Q : Apakah ibu/bapak menginginkan atau tidak menginginkan banyaknya kepala daerah yang dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai konsekwensi pilkada langsung serentak?
Pilkada dilaksanakan dengan cepat Menginginkan
15.80 %
Tidak Menginginkan
65.70 %
TT/TJ
18.50 %
11
Satu:
Publik Tak Ingin “terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.”
Segmen Lelaki Lebih Tak ingin… Gender
Base
Menginginkan Tidak Menginginkan
TT/TJ
Laki-Laki
50 %
18. 70 %
68.50 %
12.80 %
Perempuan
50 %
22. 50 %
62. 90 %
14.60 %
68.50 % segmen lelaki tak menginginkan …
12
Satu:
Publik Tak Ingin “terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.”
Segmen Menengah atas lebih tak ingin… Tingkat Pendapatan
Base
Mendukung Tidak Mendukung
TT/TJ
Menengah – Bawah
45.89 %
21.40 %
60.70 %
17.90 %
Menengah
29.11 %
18.70 %
66.80 %
14.50 %
Menengah Atas
24.63 %
15.50 %
70.30 %
14.20 %
70.30% segmen menengah atas Tak menginginkan… 13
Satu:
Publik Tak Ingin “terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.”
Segmen KOTA Lebih Tak ingin… Wilayah
Menginginkan Tidak Menginginkan
TT/TJ
Kota
17. 90 %
69.70 %
12.40 %
Desa
20. 60 %
63. 60 %
15.80 %
69.70 % segmen KOTA tak menginginkan …
14
2. Publik ingin Pilkada Serentak Lebih Sering Q : Setelah PERPU PILKADA disahkan oleh DPR, terdapat beberapa usulan mengenai seberapa sering pemilu serentak dalam pelaksanaan Pilkada selama lima tahun. Menurut Bapak/Ibu, apakah sebaiknya dalam lima tahun pilkada, pemilu serentak sebaiknya dilakukan satu kali, dua kali, atau tiga kali/lebih dari tiga kali?
Pilkada Serentak Dalam lima tahun
Prosentase
Sekali
9.80%
Dua Kali
15.30%
Tiga Kali atau Lebih
63.20
TT/TJ
11.70%
63.20%
ingin pilkada serentak minimal tiga kali selama lima tahun.
15
2. Publik ingin Pilkada Serentak Lebih Sering
“Agar
tak terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.”
Jadwal Pilkada Serentak Alternatif 1 (4X)
Jadwal Pilkada Serentak Alternatif 2 (3X)
Akhir Tahun 2015
Awal Tahun 2016
Akhir Tahun 2016
Awal Tahun 2017
Akhir Tahun 2017
Awal Tahun 2018
Akhir Tahun 2018
kosong
63.20%
ingin pilkada serentak minimal tiga kali selama lima tahun.
16
3. Mayoritas Publik Menginginkan Pilkada Satu Putaran Saja Q : Sistem pemilu saat ini mengatur tentang kemungkinan Pilkada dilakukan dalam satu putaran atau lebih. Dari satu putaran. Menurur bapak/ibu , apakah sebaiknya Pilkada dilakukan hanya dalam satu putaran atau lebih dari satu putaran?
Pemenang Pilkada Satu Putaran Saja
53%
Dua Putaran
39.20%
TT/ TJ
7.80%
Dalam (pasal 107 perppu no 1 2014) masih diatur batas prosentase pemenang pilkada. Pilkada satu putaran menjadi keinginan Publik, pemerintah harus melakukan penghapusan batas prosentase minimal 17 pemenang Pilkada
4. Calon Independen masih Diinginkan Publik Q : Ada usulan untuk menghapus kehadiran calon independen dalam Pilkada. Apakah Bapak/Ibu menginginkan atau tidak menginginkan calon independen tetap ikut dalam Pilkada ?
Pasal 39 perppu no 1 2014 masih mengatur calon dari perseorangan, publik tetap menginginkan Rekruitmen Calon Kepala Daerah jangan Hanya Dibatasi Pada Partai 18
5. Mayoritas Publik Tidak Ingin Hak Warga Negara Dibatasi oleh Aturan Politik Dinasti Q : Dalam PERPPU Pilkada langsung, diatur mengenai pelarangan calon yang mempunyai garis kekerabatan dengan petahana. Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju dengan pelarangan tersebut?
Pasal 7 ayat Q Perppu No. 1 2014, berisi tentang adanya larangan konflik kepentingan dengan petahana. Pelarangan calon kepala daerah dari Dinasti Politik dinilai melanggar HAM. Karena hak berpolitik adalah hak semua warga negara.
19
6. Publik masih menginginkan kepala daerah dan wakil kepada daerah dipilih dalam satu paket Q : Dalam PERPPU Pilkada langsung terdapat aturan tidak lagi mengenal sistem pengajuan paket pasangan calon (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju dengan aturan ini ?
Metode Pemilihan
Prosentase
Kepala daerah dan wakil dipilih satu paket
53.71%
Hanya dipilih kepala daerah saja
24. 44%
TT/TJ
21.85%
Pasal 167 Perppu No. 1 2014 mengatur mengenai PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI,DAN WAKIL WALIKOTA. Wakil dipilih tidak sepaket dengan kepala daerah ketika diajukan ke publik. Mayoritas publik masih menginginkan sistem pasangan untuk mengetahui identitas dan integritas calon wakil
20
21
