Kondisi Hukum SETELAH KASUS BG LSI DENNY JA FEBRUARI 2015
Setelah Kasus BG •
Pencalonan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri merupakan salah satu isu paling menarik dan paling menyita perhatian publik dalam 100 hari pemerintahan Jokowi. Pasalnya setelah resmi dicalonkan sebagai calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi Gunawan kemudian melakukan gugatan prapradilan terhadap KPK dan dikabulkan pengadilan. Meski penetapan Budi Gunawan oleh KPK dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, namun Jokowi akhirnya mengambil sikap tidak melantik Budi Gunawan, dan mengusulkan nama baru yaitu Badroidin Haiti (BH) sebagai calon tunggal Kapolri.
•
Mayoritas publik menilai keputusan Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan mengusulkan Badroidin Haiti sebagai Kapolri merupakan keputusan yang tepat. Mayoritas publik yaitu sebesar 70.29 % menyatakan bahwa mereka mendukung keputusan Jokowi untuk tidak melantik BG sebagai Kapolri.
•
Hanya 18.03 % yang menyatakan keputusan Jokowi untuk mengajukan nama lain yaitu Badroidin Haiti dan tidak melantik Budi Gunawan merupakan keputusan yang keliru.
•
Demikian salah satu temuan survei terbaru (quickpoll) LSI Denny JA. Survei secara khusus ingin memotret opini publik terkait dengan keputusan Jokowi terhadap Kasus BG. Survei dilakukan pada tanggal 20 – 22 Februari 2015 di 33 Provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage random sampling dalam menarik sample sebanyak 1200 responden. Dengan estimasi margin of error sebesar 2.9 %. Selain survei, kami pun melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif yaitu dengan metode in depth interview, FGD, dan analisis media. Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA.
•
Meski mengapresiasi sikap Jokowi dalam menyelesaikan kasus BG, mayoritas publik menyatakan bahwa mereka semakin prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia. Sebesar 66.89 % publik menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini makin memprihatinkan. Sebesar 22.52 % menyatakan kondisi hukum saat ini sama saja dengan periode sebelumnya. Dan hanya sebesar 3.97 % publik yang menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia makin baik.
•
Mereka yang prihatin terhadap kondisi hukum merata di semua segmen masyarakat Indonesia. Baik mereka yang laki-laki maupun perempuan, tinggal di pedesaan maupun perkotaan, berpendidikan tinggi maupun rendah, berekonomi mapan maupun para wong cilik. Namun demikian, mereka yang lelaki, berpendidikan tinggi, dan tinggal di perkotaan lebih tinggi tingkat keprihatinannya dibanding dengan mereka yang tinggal di pedesaan.
***** •Dari hasil riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA ada empat alasan yang membuat publik makin prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia. Keempat alasan tersebut adalah: •Pertama, publik percaya ada upaya pelemahan KPK. Penetapan Bambang Widjayanto dan Abraham Samad sebagai tersangka oleh Polri mendapat perhatian luas publik. Meskipun Polri beralasan bahwa ada bukti hukum yang menjerat dua pimpinan KPK tersebut, namun publik memiliki pandangan berbeda. •Publik menilai bahwa penetapan dua pimpinan KPK tersebut lebih besar “nuansa politisnya” dibanding “nuansa hukumnya”. Publik melihat bahwa penetapan kedua pimpinan KPK tersebut sebagai tersangka adalah upaya sistematis pelemahan KPK. •Munculnya persepsi publik bahwa ada upaya pelemahan KPK didukung oleh data survei yang menunjukan bahwa sebesar 75.37 % menyatakan setuju bahwa ada upaya melemahkan KPK. Hanya sebesar 10.45 % yang menyatakan bahwa tidak ada kesan pelemahan KPK.
•
Kedua, merosotnya wibawa institusi Polri. Kelembagaan Polri pun tak luput dari sorotan publik. Wibawa Polri pun tergerus akibat kasus hukum BG dan kesan ingin melemahkan KPK. Kasus yang menimpa Budi Gunawan memperoleh sentimen negatif publik. Institusi Polri hampir saja kehilangan kewibawaanya jika BG tetap dilantik sebagai Kapolri. Meskipun pengadilan telah memutuskan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Namun publik percaya bahwa BG punya cacat hukum sehingga sebaiknya tidak dilantik sebagai Kapolri.
•
Selain penetapan BG sebagai tersangka, upaya “kriminalisasi” pimpinan KPK oleh Polri pun direspon negatif oleh publik. Publik melihat ada misi “balas dendam” Polri terhadap KPK dengan penetapan pimpinannya sebagai tersangka. Polri secara resmi telah mengumumkan Abraham Samad dan Bambang Widjayanto sebagai tersangka. Bahkan Bambang Widjayanto pernah ditahan oleh Bareskrim Polri yang akhirnya dilepas karena kuatnya protes publik.
•
Tergerusnya wibawa Polri ini pun terekam dalam survei LSI Denny JA. Survei menunjukan bahwa sebesar 73.02 % publik setuju bahwa penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka mengurangi wibawa institusi Polri. Hanya 18.25 % publik yang menyatakan bahwa kasus BG tidak merusak wibawa Polri.
•
Ketiga, Presiden Jokowi dinilai lamban. Sejak awal kasus KPK vs Polri, publik telah berharap Presiden Jokowi bersikap tegas dan meredam konflik antara kedua institusi hukum tersebut. Presiden Jokowi pun sempat dinilai tidak tegas terhadap status pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri.
•
Pasca penetapan tersangka oleh KPK, Jokowi justru mengungkap ke publik bahwa dirinya hanya menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri bukan membatalkan. Sikap Jokowi ini memperoleh respon negatif publik. Publik menilai Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
•
Bimbangnya Presiden Jokowi terhadap status pencalonan BG pun dinilai publik karena Jokowi diintervensi oleh pihak-pihak lain. Presiden dinilai mudah berkompromi dan tunduk terhadap tekanan orang-orang di sekitarnya.
•
Survei menunjukan bahwa sebesar 55.65 % publik menyatakan bahwa Presiden Jokowi lamban dan kurang tegas dalam mengambil sikap soal polemik KPK vs Polri. Hanya 33.87 % yang menyatakan sebaliknya yaitu sudah cukup tegas dan cepat dalam mengambil sikap soal polemik tersebut.
•
Keempat, Publik kecewa atas sikap KIH. Sikap partai-partai pendukung pemerintahan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terus mendesak Jokowi tetap melantik Budi Gunawan pun direspon negatif oleh publik. Mayoritas publik yaitu sebesar 73. 17 % publik menyatakan bahwa mereka menyayangkan sikap KIH yang “ngotot” mendesak Jokowi melantik Budi Gunawan. Padahal bagi publik, meski belum terbukti, BG punya cacat hukum.
•
Akhirnya dengan adanya kesan pelemahan KPK, publik pun makin khawatir dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Survei menunjukan bahwa sebesar 77.50 % publik menyatakan bahwa mereka khawatir korupsi makin merajalela jika KPK dilemahkan. Hanya 17.50 % publik yang menyatakan bahwa mereka tidak khawatir dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selasa, 24 Februari 2015 Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA Narasumber : Rully Akbar (0856.8049.040) Moderator : Fitri Hari (0813.8014.0260) Tim Riset LSI
: Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI
PREDIKSI LSI*
HASIL KPU
TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI
DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT
18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%
TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI
Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%
8
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009
DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI 2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%
SBYBOEDIONO
SBYBOEDIONO
SBY-BOEDIONO
TERBUKTI
30%-50%
-
-
-
DI BAWAH 30%
MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO
-
-
TERBUKTI
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 9
Track Record LSI Quick Count Paling Akurat Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Quick Count LSI (Data 100 %)
Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014
46. 70 % 53. 30 %
46. 85 % 53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 20 – 22 Februari 2015 • • • •
Quickpoll (smartphone LSI) Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden : 1200 responden Margin of error : ± 2.9 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 11
Tak Melantik BG, Jokowi Didukung Publik Q : Presiden Jokowi akhirnya memutuskan tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dan memutuskan mengajukan nama baru yaitu Badroidin Haiti sebagai Kapolri. Menurut bapak/ibu apakah keputusan Jokowi tersebut merupakan keputusan yang tepat ataukah keputusan yang tidak tepat?
Hanya dibawah 20 % yang menilai keputusan Presiden Jokowi keliru
Publik Makin Prihatin Kondisi Hukum Q : Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Apakah makin baik, sama saja dengan sebelumnya, atau makin buruk/memprihatinkan?
Laki-Laki Lebih Prihatin Q : Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Apakah makin baik, sama saja dengan sebelumnya, atau makin buruk/memprihatinkan?
Gender
Base
Lebih Memprihatinkan
Sama Saja
Lebih Baik
TT/TJ
50 %
71. 79 %
21. 79 %
2. 56 %
3. 86 %
Perempuan 50 %
61. 64 %
23. 29 %
5. 48 %
9. 59 %
Laki-laki
Baik laki-laki maupun perempuan diatas 60 % yang makin prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia.
Laki-Laki lebih intens mengikuti berita politik
Publik Di Perkotaan Lebih Prihatin Q : Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Apakah makin baik, sama saja dengan sebelumnya, atau makin buruk/memprihatinkan?
Status Wilayah
Base
Lebih Memprihatinkan
Sama Saja
Lebih Baik
TT/TJ
Desa
75.89 %
64. 86 %
18. 92 %
5. 41 %
10. 81 %
Kota
24.11 %
67. 54 %
23.68 %
3.52 %
5. 26 %
Publik di Perkotaan lebih tinggi tingkat keprihatinannya terhadap masa depan hukum karena akses informasi yang luas dan intens.
Kelas Menengah Atas Makin Prihatin Q : Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Apakah makin baik, sama saja dengan sebelumnya, atau makin buruk/memprihatinkan?
Tingkat Pendapatan
Base
Lebih Memprihatinkan
Sama Saja Lebih Baik TT/TJ
Menengah – Bawah
45.89 %
61. 54 %
28. 85 %
1.92 %
7. 69 %
Menengah
29.11 %
67. 95 %
20. 51 %
3. 85 %
7. 69 %
Menengah Atas
24.63 %
75. 00 %
15. 00 %
9. 99 %
0. 10 %
Di semua segmen ekonomi diatas 60 % yang menyatakan makin khawatir dengan kondisi hukum di Indonesia.
Kelas Terpelajar Makin Prihatin Q : Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Apakah makin baik, sama saja dengan sebelumnya, atau makin buruk/memprihatinkan?
Tingkat Pendidikan
Base
Lebih Memprihatinkan
Sama Saja Lebih Baik TT/TJ
SMP Kebawah
45.69 %
65. 78 %
21. 05 %
7.91 %
5. 26 %
SMA Kebawah
41.72 %
74. 61 %
22. 22 %
1. 58 %
1. 59 %
Pernah Kuliah
12.59 %
78. 94 %
10. 53 %
0. 00 %
10.53 %
Di semua segmen pendidikan diatas 65 % yang menyatakan makin khawatir dengan kondisi hukum di Indonesia.
4 Alasan Publik Makin Prihatin dengan Masa Depan Hukum
18
1. Publik Percaya Ada Pelemahan KPK # Cicak Vs Buaya Jilid 2 Penetapan Bambang Widjayanto (BW) dan Abraham Samad (AS) sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengan kasus-kasus lama.
Pimpinan KPK dan Penyidik KPK pun terancam menjadi tersangka. Upaya “kriminalisasi” KPK. Mayoritas publik yaitu sebesar 75.37 % percaya bahwa ada upaya melemahkan KPK.
2. Wibawa Institusi Polri Merosot Ada dua alasan : 1. Budi Gunawan calon kapolri ditetapkan tersangka. 2. Kesan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK / “balas dendam” atas penetapan tersangka BG Survei menunjukan mayoritas publik yaitu sebesar 73.02 % publik menyatakan setuju bahwa penetapan tersangka BG oleh KPK dan sebaliknya penetapan tersangka beberapa pimpinan KPK telah merusak kewibawaan Polri.
3. Jokowi Dinilai Lamban & Kurang Tegas Polemik KPK vs Polri yang berkepanjang dinilai akibat dari ketidaktegasan Jokowi dalam bersikap. Jokowi terlihat ragu membatalkan pencalonan BG yang telah dinyatakan tersangka oleh KPK.
Survei menunjukan bahwa sebesar 55.65 % publik menyatakan bahwa Presiden Jokowi lamban dan kurang tegas dalam mengambil sikap soal polemik KPK vs Polri.
4. Publik Kecewa Dengan Sikap KIH KIH yang terus mendesak Jokowi melantik Budi Gunawan memperoleh respon negatif dari publik. KIH dinilai tidak sensitif dengan rasa keadilan publik dan hanya mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Mayoritas publik yaitu sebesar 73. 17 % publik menyatakan bahwa mereka menyayangkan sikap KIH yang “ngotot” mendesak Jokowi melantik Budi Gunawan.
Publik Khawatir Korupsi Merajalela Q : Ada yang mengatakan bahwa jika KPK dilemahkan (pimpinannya ditakuti dengan kasus hukum, kewenangan dikurangi) maka korupsi akan merajalela. Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut?
Ya Setuju
Tidak Setuju
Tidak Tahu/Tidak Jawab
77.50%
17.50%
5.00%
