MUNAS GOLKAR DI MATA PUBLIK LSI DENNY JA Desember 2014
MUNAS GOLKAR DI MATA PUBLIK •
Musyawarah Nasional (Munas) ke- IX Partai Golkar di Bali memang telah usai. Namun efek politik dari Munas itu baru saja dimulai, baik yang positif ataupun negatif. Yang positif, Munas Golkar membuat tradisi baru. Ketum yang terpilih, ARB, mengumumkan sejak terpilih di hari pertama tak akan menjadi capres 2019. Munas juga berkomitmen 70 persen pengurus Golkar diisi kader muda. Yang negatif, munas ini juga membuat blunder besar. Yaitu membawa Golkar berhadapan dengan rakyat banyak karena kembali membawa semangat pilkada dipilih dprd. Sementara kebijakan itu juga membawa KMP diambang perpecahan karena menghianati kesepakatan dengan demokrat (SBY) untuk mendukung pilkada langsung.
•
Demikianlah respon positif dan negatif publik atas Munas Golkar atas isu yang dianggap menonjol. LSI Denny JA kembali mengadakan survei khusus mengenai respon publik terhadap Munas Golkar. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3 – 4 Desember 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview
•
***** Mayoritas publik menyatakan bahwa mereka mengapresiasi atau menyambut baik sikap dan langkah ARB selaku ketua umum Golkar yang menolak menjadi capres pada pilpres 2019. Sebesar 62.50 % publik menyatakan bahwa mereka mengapresiasi sikap ARB yang tak berkeinginan lagi maju sebagai capres. Dan hanya 10.30 % publik yang menyatakan mereka tak mengapresiasi sikap ARB tersebut.
•
Apresiasi ini dikarenakan publik menilai sikap ARB menumbuhkan tradisi politik yang sudah seharusnya. Dalam sistem presidensialisme seperti di Amerika Serikat, ketua umum memang bertugas membesarkan partai bukan menjadi pejabat pemerintah.
•
Respon positif publik juga ditunjukan terhadap isu kepemimpinan kaum muda. Mayoritas publik pun mengapresiasi sikap ARB yang akan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mendominasi kepengurusan Golkar mendatatang. Sebesar 61.70 % publik menyatakan bahwa mereka menyambut baik sikap ARB yang berjanji akan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap kaum muda untuk mendominasi kepengurusan Golkar. Dan hanya 9.8 % publik yang tidak mengapresiasi sikap ARB tersebut.
•
Namun selain respon positif, terdapat pula respon negatif publik terhadap hasil munas Golkar di Bali. Hasil Munas Golkar Bali yang paling disoroti dan direspon negatif adalah sikap Golkar yang akan menolak Perppu pilkada langsung. Mayoritas publik menyatakan bahwa mereka menyayangkan Munas Golkar yang ingin mengembalikan pilkada ke DPRD dengan menolak perppu pilkada langsung dalam siding paripurna DPR Januari 2015 mendatang. Sebesar 82.70 % publik menyatakan mereka menyayangkan sikap Golkar yang mendukung pilkada DPRD. Dan hanya 9.30 % publik yang menyatakan mereka mendukung sikap Partai Golkar tersebut.
•
Hasil Munas Golkar yang akan menolak perppu pilkada langsung disayangkan antara lain karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya dirampas. Publik pun menilai sikap partai Golkar ini pun mengkhianati janjinya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP), khususnya Partai Demokrat dan SBY. Seperti diketahui sebelumnya bahwa SBY pernah mengklaim (melalui tweet resminya) bahwa dirinya telah memperoleh tanda tangan persetujuan dari para ketua umum dan sekjen partai-partai yang tergabung dalam KMP untuk mendukung perppu pilkada langsung.
•
Sikap Partai Golkar dalam Munas Bali yang akan menolak perppu pilkada langsung dianggap sebagai penghianatan terhadap janji dan komitmen terhadap SBY dan Partai Demokrat.
•
Survei LSI Denny JA menunjukan bahwa sebesar 72.30 % publik menyatakan sikap Golkar sebagai bentuk penghianatan. Sikap Golkar pun dinilai akan menambah kesan bahwa politik itu kotor dan boleh ingkar janji. Hanya 12.30 % publik yang tidak mempersoalkan sikap Golkar tersebut dan dianggap bukan sebagai sebuah penghianatan. Alasan lebih lengkapnya: riset kualitatif yang dilakukan LSI Denny JA menunjukan bahwa ada 3 (tiga) alasan mengapa publik mengapresiasi sikap ARB yang menyatakan tak ingin maju sebagai capres pada pilpres 2019. Tiga alasan tersebut antara lain:
•
Pertama, publik menilai ARB membawa tradisi baru yang benar bahwa ketum partai dalam sistem presidensialisme seperti yang terjadi di AS memang hanya untuk membesarkan partai, bukan menjadi pejabat pemerintah. Ini berbeda dengan tradisi ketum partai di sistem parlementarisme yang umumnya memang untuk menjadi perdana menteri.
•
Megawati Soekarnoputri sebenarnya telah memulai tradisi ketua umum tidak mencapreskan diri di PDIP, dengan memajukan Jokowi sebagai capres pada pemilu 2014. Namun keputusan Megawati memajukan Jokowi diambil di detik-detik terakhir menjelang pilpres.
•
Kedua, publik menilai pernyataan ARB tak maju sebagai capres akan membuka ruang kompetisi yang lebih fair bagi elite partai ataupun tokoh lain yang berbakat dan berkompeten untuk nanti berlomba merebut “tiket” Golkar karena ketua umumnya tak mencalonkan diri. Dengan terbukanya ruang kompetisi, suasana partai menjadi kondusif bagi kaderisasi pemimpin nasional.
•
Ketiga, publik menilai sikap ARB untuk tak maju sebagai capres bisa menjadi contoh dan mempengaruhi ketua umum partai lain untuk mengambil sikap serupa yang akhirnya membuat demokrasi presidensialisme Indonesia bertambah sehat. Ini potensial mengubah fakta pemilu di Indonesia, yang selama ini menunjukan bahwa ketua umum atau ketua dewan pembina partai politik selalu memiliki privilege untuk dicalonkan sebagai capres. ***** Riset kualitatif LSI Denny JA juga menemukan bahwa ada 3 (alasan) publik mengapresiasi sikap ARB yang memberikan kesempatan lebih besar kepada kaum muda untuk mengisi struktur kepengurusan partai Golkar. Tiga alasan tersebut antara lain :
•
•
Pertama, publik menilai dengan dominannya kaum muda dalam kepengurusan partai Golkar, ARB telah melakukan regenerasi secara sistemik karena sesuai dengan karakter populasi pemilih. Data survey LSI Denny JA menunjukan bahwa kurang lebih 75 % pemilih adalah pemilih yang berusia dibawah 50 tahun.
•
Kedua, publik menilai banyaknya kaum muda yang diakomodasi dalam partai, maka ARB juga membuka ruang kaderisasi kaum muda yang akan jauh lebih kondusif jika memang diberikan ruang lebih besar oleh ketua umumnya. Hal ini juga bisa meminimalisir kejenuhan publik terhadap para calon pemimpin bangsa yang dinilai sebagai tokoh tua atau “yang itu-itu saja”.
•
Ketiga, publik juga menilai bahwa regenerasi di tubuh Golkar juga bisa mempengaruhi policy regenerasi di partai-partai lain untuk mengambil jalan serupa yaitu memperbanyak porsi kaum muda dalam struktur kepengurusan partai politik. ***** Sementara itu, hasil riset LSI Denny JA menemuka ada 5 (lima) alasan mengapa publik menyayangkan hasil munas Golkar di Bali yang menolak Perppu pilkada langsung. Kelima alasan ini membuat kesan Munas Bali sudah membuat blunder besar.
•
•
Pertama, menurut publik hasil munas Golkar yang menolak perppu pilkada langsung akan membuat Golkar harus berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilih pemimpinnya di pilkada dirampas. Jika hal ini terjadi, maka publik menilai Golkar menghianati slogannya sendiri yaitu “suara golkar suara rakyat”.
•
Kedua, Golkar (ARB) akan dianggap menghianati kesepakatannya dengan Partai Demokrat (SBY) yang waktu itu diumumkan oleh SBY sendiri bahwa ketum Golkar juga menandatangani di atas materai akan mendukung perppu pilkada langsung. Munas golkar dianggap menambah buruk citra politik bahwa seolah dalam politik itu kita boleh menghianati perjanjian dan kesepakatan begitu saja.
•
Ketiga, sikap Golkar ini dikhawatirkan akan menjadi blunder politik partai ini dalam pemilu 2019. Publik khawatir Golkar akan ditinggal pemilihnya karena memimpin menggoalkan "perampasan hak rakyat.“ Pemilih akan mencatat Golkar sebagai partai yang mendukung perampasan hak politik mereka memilih pemimpin. Golkar akan menjadi common enemy, dan akan potensial di “bully” publik luas dalam waktu dekat.
•
Keempat, isu menolak perppu pilkada langsung oleh Munas Golkar Bali justru akan memberi peluang publik untuk medukung Munas Golkar yang lain (Agung Laksono dkk). Apalagi kubu Agung laksono dkk menjanjikan sudah membawa Golkar mengembalikan hak rakyat untuk memilih pemimpin sendiri. Seandainya Munas Golkar versi Agung Laksono Januari 2015 nanti berhasil mendatangkan mayoritas pemilik suara Golkar, tak mustahil justru Golkar versi Agung laksono dkk ini yang lebih didukung publik.
•
Kelima, menurut publik isu penolakan perppu pilkada langsung juga bisa merusak soliditas KMP karena partai Demokrat dan SBY merasa dihianati dan dipermalukan secara terbuka.Jika partai Demokrat dan SBY marah dan menarik dukungan dari KMP apalagi jika bisa mengajak partai lainnya seperti PAN, maka KMP akan melemah dan tak mayoritas lagi di parlemen.
•
Jelas bagi demokrat (SBY), perppu pilkada ini berhubungan langsung dengan legacynya di dunia politik. Sebelumnya SBY sudah terkena “bully” di social media sebagai “bapak pilkada tak langsung.” Perppu pilkada langsung ini menyelamatkannya. Namun jika perppu itu gagal diterima DPR, blunder SBY dan demokrat atas walkout tempo hari , sehingga peppu pilkada lewat dprd, akan diingat publik lagi.
•
Jika demokrat didukung PAN bersama KIH mendukung perppu pilkada langsung, maka KMP akan dikalahkan dalam voting di DPR. Lebih dari itu solidaritas KMP sudah cacat karena demokrat dan PAN sudah merasa dikhianati.
•
LSI Denny JA menilai dengan isu pilkada via DPRD, munas Golkar Bali menambah "dua lawan baru" yang tak perlu, dan justru akan menyulitkan golkar sendiri, yang sudah punya dua lawan lama . Dua lawan lama Golkar Bali adalah; pertama, kubu Agung laksono dkk. Kubu Agung Laksono dkk merencanakan akan tetap menggelar Munas tandingan di Januari 2015 yang juga dianggap konstitusional oleh kubu ini. Mereka juga terus bergerilya untuk membujuk DPD-DPD Golkar untuk datang mengikuti Munas Golkar Januari. Jika hal ini terjadi maka akan ada dua kepengurusan Golkar yang pada akhirnya pemerintah/pengadilan yang akan menjadi wasit untuk menentukan kepengurusan manakah yang sah. Kedua, faksi di pemerintah (terutama JK) yang ingin pemerintah menjadi mayoritas di parlemen. Kubu pemerintah akan selalu mencari cara tanpa henti untuk bisa menguasai parlemen demi efektivitas pemerintahan.
•
Sementara dua lawan baru yang akan dihadapi oleh Golkar pasca munas Bali adalah; pertama, Partai Demokrat dan SBY. Partai Demokrat (SBY) akan gerah di KMP karena sikap Golkar yang memalukan Partai Demokrat dan SBY secara terbuka. Padahal publik luas tahu bahwa SBY secara meyakinkan mengatakan telah bersepakat diatas materai dengan para ketua umum di KMP termasuk Golkar untuk mendukung perppu pilkada langsung yang dikeluarkan presiden SBY. Bisa dipastikan bahwa Partai Demokrat dan SBY akan mati-matian memperjuangkan perppu pilkada langsung karena berhubungan dengan nama baik dan marwah SBY (Partai Demokrat) sendiri.
•
Kedua, publik luas (termasuk media, civil society). Karena sikap Golkar akan merampas hak politik rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Jikapun publik luas gagal memperjuangkan pilkada langsung saat ini, pada waktu di pemilu 2019, mereka akan menghakimi Golkar versi Munas Bali yang dianggap kini mengambil inisiatif merampas hak mereka memilih pemimpin sendiri dalam pilkada.
Jumat, 5 Desember 2014 Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA Narasumber : Ardian Sopa (0819.88.20.20 / 0812.8369.1125) Moderator : Dewi Arum (0812.8038.2407) Tim Riset LSI: Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI
PREDIKSI LSI*
HASIL KPU
TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI
DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT
18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%
TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI
Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%
12
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009 DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI 2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%
SBYBOEDIONO
SBYBOEDIONO
SBY-BOEDIONO
TERBUKTI
30%-50%
-
-
-
DI BAWAH 30%
MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO
-
-
TERBUKTI
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 13
Track Record LSI Quick Count Paling Akurat Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Quick Count LSI (Data 100 %)
Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014
46. 70 % 53. 30 %
46. 85 % 53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 3 – 4 Desember 2014 • Quickpoll (smartphone LSI) • Metode sampling : multistage random sampling • Jumlah responden : 1200 responden • Margin of error : ± 2.9 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 15
Tak Maju Capres, Publik Menilai Positif Sikap ARB Q : Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-IX telah usai dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (ARB) sebagai ketua umum. Setelah terpilih ARB menyatakan bahwa dirinya tak akan maju sebagai capres di pilpres 2019 dan memberi kesempatan bagi kader berbakat lainnya untuk maju. Menurut bapak/ibu apakah sikap ARB tersebut sebagai sikap positif yang perlu dipuji (diapresiasi)?
Hanya dibawah 15 % publik yang menyatakan Sikap ARB bukan sikap positif yang perlu diapresiasi
Tolak Perppu Pilkada Langsung, Publik Menilai Negatif Golkar Q : Selain memilih ketua umum, salah satu hasil Munas Golkar yang penting adalah Golkar menegaskan akan menolak perppu pilkada langsung. Yang artinya mendukung pilkada oleh DPRD. Menurut bapak/ibu apakah keputusan Golkar menolak perppu pilkada langsung adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan atau keputusan yang benar dan tidak patut disayangkan?
Ya keputusan yang salah dan patut disayangkan
82.70%
Keputusan yang benar dan tidak patut disayangkan
9.30%
Tidak Tahu/Tidak Jawab
8.00%
Hanya dibawah 9.30 % publik yang keputusan Golkar menolak Perppu pilkada langsung sebagai keputusan yang benar
Publik Menyambut Baik Sikap ARB Memperbanyak Kaum Muda Dalam Kepengurusan Golkar Q : Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-IX telah usai dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (ARB) sebagai ketua umum. Setelah terpilih ARB menyatakan akan memberi kesempatan yang lebih banyak kepada generasi muda Golkar untuk masuk kepengurusan partai. Menurut bapak/ibu apakah sikap ARB tersebut sebagai sikap positif yang perlu dipuji (diapresiasi)?
Hanya dibawah 10 % publik yang menyatakan Sikap ARB bukan sikap positif yang perlu diapresiasi
Publik Laki-Laki Lebih Banyak Yang Sayangkan Q : Selain memilih ketua umum, salah satu hasil Munas Golkar yang penting adalah Golkar menegaskan akan menolak perppu pilkada langsung. Yang artinya mendukung pilkada oleh DPRD. Menurut bapak/ibu apakah keputusan Golkar menolak perppu pilkada langsung adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan atau keputusan yang benar dan tidak patut disayangkan?
Gender
Base
Ya Menyayangkan
Tidak Meyanyangkan
TT/TJ
Laki-laki
52.71 %
84. 90 %
8. 84 %
6. 26 %
Perempuan
47.29 %
83. 00 %
9. 65 %
7. 35 %
Baik laki-laki maupun perempuan diatas 80 % yang menyayangkan hasil Munas Golkar tersebut
Publik Laki-Laki Lebih Intens mengikuti berita politik
Publik Di Kota Lebih Banyak Yang Menyayangkan Q : Selain memilih ketua umum, salah satu hasil Munas Golkar yang penting adalah Golkar menegaskan akan menolak perppu pilkada langsung. Yang artinya mendukung pilkada oleh DPRD. Menurut bapak/ibu apakah keputusan Golkar menolak perppu pilkada langsung adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan atau keputusan yang benar dan tidak patut disayangkan?
Gender
Base
Ya Menyayangkan
Tidak Menyayangkan
TT/TJ
Desa
75.89 %
82. 13 %
9. 17 %
8. 70 %
Kota
24.11 %
85. 47 %
8. 39 %
6. 14 %
Publik di Kota lebih intens dan variatif dalam mengakses berita politik. Mereka pun lebih concern dengan hak-hak politiknya.
Kelas Mapan Ekonomi Lebih Menyayangkan Q : Selain memilih ketua umum, salah satu hasil Munas Golkar yang penting adalah Golkar menegaskan akan menolak perppu pilkada langsung. Yang artinya mendukung pilkada oleh DPRD. Menurut bapak/ibu apakah keputusan Golkar menolak perppu pilkada langsung adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan atau keputusan yang benar dan tidak patut disayangkan?
Tingkat Pendapatan
Base
Ya Menyayangkan
Tidak Menyayangkan
TT/TJ
Menengah – Bawah
45.89 %
82. 49 %
8. 64 %
8. 87 %
Menengah
29.11 %
83. 32 %
9. 63 %
7. 05 %
Menengah Atas 24.63 %
84. 49 %
9. 52 %
5. 99 %
Di semua segmen ekonomi diatas 80 % yang menyatakan menyayangkan sikap Munas Golkar yang menolak Perppu Pilkada Langsung.
Publik Berpendidikan Tinggi Lebih Menyayangkan Q : Selain memilih ketua umum, salah satu hasil Munas Golkar yang penting adalah Golkar menegaskan akan menolak perppu pilkada langsung. Yang artinya mendukung pilkada oleh DPRD. Menurut bapak/ibu apakah keputusan Golkar menolak perppu pilkada langsung adalah keputusan yang salah dan patut disayangkan atau keputusan yang benar dan tidak patut disayangkan?
Tingkat Pendidikan
Base
Ya Menyayangkan
Tidak Menyayangkan
TT/TJ
Tamat SLTP ke bawah
48.13 %
80. 54 %
9. 10 %
10. 36 %
Tamat SLTA ke bawah
38.43 %
83. 36 %
9. 26 %
7. 38 %
Tamat D3/S1/diatasnya
13.44 %
84. 81 %
8. 67 %
6. 52 %
Di semua segmen pendidikan diatas 80 % yang menyatakan menyayangkan hasil munas Golkar yang menolak Perppu pilkada langsung.
Tolak Perppu, Publik Nilai Golkar Ingkar Janji kepada SBY Q : SBY pernah mengumumkan kepada publik bahwa ketua umum dan sekjen Golkar , bersama partai koalisi merah putih lainnya, telah menandatangani perjanjian di atas materai akan mendukung perppu pilkada langsung. Namun dalam Munas Bali, Golkar tegaskan menolak perppu. Menurut bapak /ibu sikap Golkar bisa dinilai sebagai penghionatan atau ingkar janji terhadap SBY dan Partai Demokrat?
Mayoritas publik menilai Golkar ingkar janji kepada SBY. Menguatkan kesan politik itu kotor dan boleh ingkar janji.
3 Alasan Publik Apresiasi Sikap ARB Tak Maju Capres 2019
24
1) Tradisi Baik dalam Sistem Presidensialime
Publik menilai ARB membawa tradisi baru yang benar bahwa ketum partai dalam sistem presidensialisme seperti yang terjadi di AS memang hanya untuk membesarkan partai, bukan menjadi pejabat pemerintah.
2) Membuka Ruang Kompetisi Yang Fair Publik menilai pernyataan ARB tak maju sebagai capres akan membuka ruang kompetisi yang lebih fair bagi elite partai ataupun tokoh lain yang berbakat dan berkompeten untuk nanti berlomba merebut “tiket” Golkar karena ketua umumnya tak mencalonkan diri
3) Demokrasi Presidensialisme Makin Sehat Publik menilai sikap ARB untuk tak maju sebagai capres bisa menjadi contoh dan mempengaruhi ketua umum partai lain untuk mengambil sikap serupa yang akhirnya membuat demokrasi presidensialisme Indonesia bertambah sehat.
3 Alasan Publik Apresiasi Sikap ARB Prioritaskan Generasi Muda
28
1) Terjadi Regenerasi Sistemik Publik menilai dengan dominannya kaum muda dalam kepengurusan partai Golkar, ARB telah melakukan regenerasi secara sistemik karena sesuai dengan karakter populasi pemilih. Data survey LSI Denny JA menunjukan bahwa kurang lebih 75 % pemilih adalah pemilih yang berusia dibawah 50 tahun.
2) Kaderisasi Menjadi Kondusif Publik menilai banyaknya kaum muda yang diakomodasi dalam partai, maka ARB juga membuka ruang kaderisasi kaum muda yang akan jauh lebih kondusif jika memang diberikan ruang lebih besar oleh ketua umumnya.
3) Mendorong Regenerasi Partai Lain Publik juga menilai bahwa regenerasi di tubuh Golkar juga bisa mempengaruhi policy regenerasi di partaipartai lain untuk mengambil jalan serupa yaitu memperbanyak porsi kaum muda dalam struktur kepengurusan partai politik.
5 Alasan Mengapa Publik menyayangkan keputusan Golkar Menolak Perppu Pilkada 32
1. Golkar Khianati “Suara Golkar, Suara Rakyat” Menurut publik hasil munas Golkar yang menolak perppu pilkada langsung akan membuat Golkar harus berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilih pemimpinnya di pilkada dirampas.
2. Memperburuk Citra Politik Itu Kotor Golkar (ARB) akan dianggap menghianati kesepakatannya dengan Partai Demokrat (SBY) yang waktu itu diumumkan oleh SBY sendiri bahwa ketum Golkar juga menandatangani di atas materai akan mendukung perppu pilkada langsung. Putusan Munas golkar dianggap menambah buruk citra politik bahwa seolah dalam politik itu kita boleh menghianati perjanjian dan kesepakatan begitu saja.
3. Golkar Ditinggal Pemilihnya Sikap Golkar ini dikhawatirkan akan menjadi blunder politik partai ini dalam pemilu 2019. Publik khawatir Golkar akan ditinggal pemilihnya karena memimpin menggoalkan "perampasan hak rakyat.“
Pemilih akan menghukum Golkar pada pemilu berikutnya dengan tidak memilih Golkar.
4) Publik Bisa Beralih Mendukung Kubu Tandingan Jika Dukung Pilkada Langsung Isu menolak perppu pilkada langsung oleh Munas Golkar Bali justru akan memberi peluang publik untuk medukung Munas Golkar yang lain (Agung Laksono dkk) jika Munas Golkar kubu Agung laksono dkk menjanjikan akan membawa Golkar mengembalikan hak rakyat untuk memilih pemimpin sendiri.
5) Melemahkan Soliditas KMP Menurut publik isu penolakan perppu pilkada langsung juga bisa merusak soliditas KMP karena partai Demokrat dan SBY merasa dihianati dan dipermalukan secara terbuka. Jika partai Demokrat menarik dukungan dari KMP apalagi jika bisa mengajak partai lainnya seperti PAN, maka KMP akan melemah dan tak mayoritas lagi di parlemen.
Sebelum Tolak Perppu, 2 Lawan Golkar Ada 2 Lawan Lama Golkar sebelum putuskan Menolak Perppu Pertama, lawan internal Golkar (kubu Agung Laksono dkk). Isu munas tandingan. Kini kubu Agung Laksono sudah umumkan mendukung pilkada langsung
Kedua, lawan pemerintah (terutama JK). Usaha pemerintah menguasai mayoritas parlemen.
Tolak Perppu, Kini Golkar Punya 2 Lawan Baru Golkar Justru Menambah 2 lawan baru dengan menolak Perppu Pilkada Langsung Pertama, Partai Demokrat & SBY. Isu perjanjian bermaterai mendukung Perppu. Golkar dianggap menghianati perjanjian Kedua, lawan publik luas (publik, media, civil society). Isu menolak Perppu Pilkada Langsung. Golkar akan dijadikan common enemy.
Kesimpulan •
Munas Golkar di Bali membuat 2 langkah gemilang: 1) Ketum tak mencalonkan sbg pilpres 2019, 2) memberikan porsi 70% kaum muda menjadi pengurus Golkar
•
Namun Munas Bali juga membuat blunder: “merampas hak rakyat” memilih pemimpinnya sendiri lewat pilkada, shg akan dilawan oleh 4 kekuatan sekaligus: Versi Golkar Agung laksono dkk, Pemerintah, Demokrat + PAN (internal KMP) dan mayoritas rakyat
