Paska Setahun Jokowi – JK Dibutuhkan Menteri Utama? LSI DENNY JA Oktober 2015 1
Paska Setahun Jokowi-JK Dibutuhkan Menteri Utama? •
Mayoritas publik yaitu sebanyak 64.63 % menyatakan bahwa Jokowi memerlukan sejenis menteri utama agar kinerja pemerintahan lebih baik paska setahun pemerintahan. Yang dimaksud dengan menteri utama disini adalah orang yang dipercaya Jokowi untuk membantunya mengelola pemerintahan atau menjadi operator pemerintahan.
•
Publik merespon positif isu menteri utama karena alasan peningkatan kinerja pemerintahan. Meskipun secara hukum ketatanegaraan, menteri utama masih debatable, namun survei ini menunjukan bahwa publik melegitimasi jabatan itu sebagai solusi memperkuat pemerintahan.
•
Hanya sebesar 31.71 % publik yang menyatakan tidak setuju dengan adanya menteri utama tersebut.
•
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA. LSI Denny JA kembali mengadakan survei khusus paska setahun pemerintahan Jokowi-JK.
2
•
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 25 - 27 Oktober 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 600 responden dan margin of error sebesar +/- 4,0 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Survei ini didanai sendiri oleh LSI Denny JA.
•
Dukungan terhadap keberadaan menteri utama merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan. Mereka yang berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi. Mereka yang “wong cilik” maupun yang berekonomi mapan juga mendukung adanya menteri utama dalam Kabinet Jokowi paska setahun pemerintahan.
•
Namun demikian, mereka yang pria, tinggal di perkotaan, berpendidikan tinggi, ekonomi menengah atas, lebih tinggi tingkat dukungannya terhadap keberadaan menteri utama ini. Hal ini merupakan kondisi yang wajar karena segmen-segmen ini biasasanya lebih concern dengan isu politik dan pemerintahan.
3
***** •Ada sejumlah alasan yang mendasari dukungan publik terhadap wacana Menteri Utama tersebut. Dari data gabungan riset kuantitatif (survei) dan kualitatif (in depth interview) berikut sejumlah alasan tersebut: •Pertama, merosotnya kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di tahun pertamanya. Dalam 5 bidang kehidupan yang ditanyakan ke responden, terdapat 4 (empat) rapor merah Jokowi (rata-rata kepuasaan dibawah 50 %), dan hanya 1 (satu) rapor biru (kepuasaan diatas 50 %). Empat rapor merah tersebut adalah antara lain di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Sedangkan rapor birunya adalah di bidang keamanan. •Mereka yang puas di bidang ekonomi hanya sebesar 29.79 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi di bidang hukum hanya sebesar 47.22 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi di bidang politik hanya sebesar 43.75 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi bidang sosial hanya sebesar 48.39 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi bidang keamanan sebesar 53.85 %. •Merosotnya kepuasaan terhadap kinerja Jokowi secara umum maupun per sektor kehidupan ini membuat publik meyakini perlunya penguatan pemerintahan. Salah satunya dengan keberadaan menteri utama.
4
•
Kedua, memburuknya citra partai politik pendukung. Setahun pemerintahan Jokowi-JK juga diwarnai dengan memburuknya citra partai politik pendukung pemerintah atau partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
•
Memburuknya citra partai pendukung pemerintah ini salah satunya disebabkan oleh kasus korupsi yang menimpa petinggi partai Nasdem. Seperti yang diketahui Patrice Rio Capella (Sekjen) dan OC Kaligis (Dewan Penasehat) ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Bansos yang melibatkan Gubernur Sumut non aktif Gatot Puji Nugroho.
•
Selain Nasdem, PDIP pun dinilai melakukan blunder karena dipandang sebagai partai yang “getol” ingin merevisi undang-undang KPK.
•
Ketiga, belum solidnya kementrian. Setahun Jokowi pun diwarnai dengan perselisihan atau “keributan” terbuka antara para pembantu presiden. Perselisihan tersebut misalnya dalam kasus perdebatan target Listrik 35 ribu Watt antara Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla. Atau perselisihan lain yang terjadi antara Rizal Ramli dengan Rini Suwandi terkait pembeliaan pesawat baru Garuda. Perselisihan terbuka ini dibaca oleh publik sebagai bukti tidak solidnya pemerintahan.
5
•
Keempat, bertele-telenya tragedi asap dan tak kunjung selesai. Kebakaran lahan dan bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan terus terjadi dan bahkan titik apinya bertambah. Tragedi asap ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Masyarakat justru menilai pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini. Padahal bencana ini tak hanya menggangu warga di tanah air, namun juga negara tetangga.
•
Keempat alasan diataslah yang mendasari pertimbangan publik untuk menyetujui adanya menteri utama dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dari hasil riset kualitatif (in depth interview), ada 3 (tiga) tugas utama yang akan dilakukan oleh menteri utama sebagai “operator” pemerintah. Ketiga tugas tersebut adalah : Pertama, mempertajam program sukses presiden. Kedua, mengkoordinasi para menteri. Ketiga, menjembatani hubungan presiden dengan pihak luar (DPR, Parpol, Pers, civil society).
•
Wacana menteri utama ini memang akan menjadi perdebatan. Namun survei menunjukan bahwa publik menyetujui jika akhirnya keberadaan menteri utama dilegalkan Jokowi. Sistem tata negara kita memang tak mengenal perdana menteri atau menteri utama, tetapi presiden bisa memberi tugas tambahan kepada menteri atau pejabat yang dipercayainya.
6
Lalu jika Jokowi menegaskan keberadaan menteri utama, siapakah figur yang dinilai publik pantas menempati posisi tersebut? LSI menguji banyak nama yang saat ini berada dalam Kabinet Jokowi-JK. Namun dari sejumlah nama tersebut, ada 4 (empat) besar, nama yang dinilai layak menempati posisi tersebut. Keempat nama tersebut adalah; Luhut B. Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam dipilih oleh 52.3 %. Jusuf Kalla, Wapres Jokowi, dipilih oleh 14.3 % publik. Rini Suwandi, saat ini menjabat sebagai menteri BUMN, dipilih oleh 9.8 % publik. Dan Rizal Ramli, saat ini menjabat sebagai Menko Kemaritiman, dipilih oleh 8.7 % publik. Banyak juga nama-nama Menteri yang lain yang muncul dalam survei ini, namun dukungan publik tidak besar, rata-rata dibawah 3 %. Tanpa operator pemerintahan yang memang diberi wewenang khusus, dikwatirkan pemerintahan semakin tak terkoordinasi dan bertambah buruk.
Kamis, 29 Oktober 2015 Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA Narasumber : Dewi Arum (081280382407-081932005520) Moderator : Fitri Hari (081380140260) Tim Riset LSI: Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum. 7
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI
PREDIKSI LSI*
HASIL KPU
TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI
DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT
18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%
TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI
Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%
8
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009
DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI 2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%
SBYBOEDIONO
SBYBOEDIONO
SBY-BOEDIONO
TERBUKTI
30%-50%
-
-
-
DI BAWAH 30%
MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO
-
-
TERBUKTI
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 9
Track Record LSI Quick Count Paling Akurat Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Quick Count LSI (Data 100 %)
Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014
46. 70 % 53. 30 %
46. 85 % 53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
10
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 25 – 27 Oktober 2015 • • • •
Quickpoll (smartphone LSI) Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden : 600 responden Margin of error : ± 4 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 11
11
Publik Setuju Adanya “Menteri Utama” Q. Sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal perdana menteri. Namun dimungkinkan adanya operator pemerintahan berupa menteri yang mendapat tugas tambahan untuk menjalankan fungsi sejenis perdana menteri/menteri utama. Menurut Anda, apakah Jokowi memerlukan Menteri Utama di pemerintahannya?
Hanya dibawah 40 % yang resisten dengan konsep Menteri Utama
12
Laki-Laki Perempuan Dukung “Menteri Utama” Q. Sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal perdana menteri. Namun dimungkinkan adanya operator pemerintahan berupa menteri yang mendapat tugas tambahan untuk menjalankan fungsi sejenis perdana menteri/menteri utama. Menurut Anda, apakah Jokowi memerlukan Menteri Utama di pemerintahannya?
Gender
Base
Ya Saya Mendukung
Tidak, Saya Tidak Mendukung
TT/TJ
Laki-laki
50 %
65. 22 %
32. 61%
2. 17 %
Perempuan
50 %
63. 89 %
30. 56 %
5. 55 %
Baik laki-laki maupun perempuan diatas 60 yang dukung adanya Menteri Utama.
%
13
Segmen Atas Lebih Tinggi Dukungannya Q. Sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal perdana menteri. Namun dimungkinkan adanya operator pemerintahan berupa menteri yang mendapat tugas tambahan untuk menjalankan fungsi sejenis perdana menteri/menteri utama. Menurut Anda, apakah Jokowi memerlukan Menteri Utama di pemerintahannya?
Tingkat Pendapatan
Base
Mendukung
Tidak Mendukung
TT/TJ
Menengah – Bawah
45.89 %
56. 52%
41. 31 %
2.17 %
Menengah
29.11 %
66. 67 %
33. 33 %
0. 00 %
Menengah Atas
24.63 %
76. 67 %
16. 66 %
6. 67 %
Di semua segmen ekonomi diatas 50 % Dukung Adanya Menteri Utama.
14
Semua Segmen Pendidikan Dukung Q. Sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal perdana menteri. Namun dimungkinkan adanya operator pemerintahan berupa menteri yang mendapat tugas tambahan untuk menjalankan fungsi sejenis perdana menteri/menteri utama. Menurut Anda, apakah Jokowi memerlukan Menteri Utama di pemerintahannya?
Tingkat Pendidikan
Base
Mendukung
Tidak Mendukung
TT/TJ
SMP Kebawah
45.69 %
50. 01 %
31. 24 %
18. 75 %
SMA Kebawah
41.72 %
72. 73 %
27. 27 %
0. 00 %
Pernah Kuliah
12.59 %
80. 00 %
20. 00 %
0.00 %
Rata-rata dibawah 35 % yang menyatakan menolak Adanya Menteri Utama dalam Kabinet Jokowi
15
4 Alasan Publik Mendukung “Menteri Utama”
16
(1) Merosotnya Kepuasaan Jokowi 4 Rapor Merah & 1 Rapor Biru Bidang
Ekonomi Hukum Politik Sosial Keamanan
Puas
29. 79 % 47. 22 % 43. 75 % 48. 39 % 53.85 %
Tidak Puas
65.96 % 47. 22 % 46.88 % 41.94 % 42.31 %
TT/TJ
4. 25 % 5. 56 % 9.37 % 9.67 % 3.84 %
Hanya bidang keamanan yang kepuasaannya diatas 50 %. 17
(2) Memburuknya Citra Partai Pendukung Setahun pemerintahan Jokowi-JK juga diwarnai dengan memburuknya citra partai politik pendukung pemerintah. Terutama kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai Nasdem dan blunder PDIP atas usul revisi UU KPK.
18
(3) Belum Solidnya Pemerintah Setahun Jokowi juga dinilai dengan belum solidnya pemerintah. Indikasi ini terlihat dari banyaknya “keributan” antara pembantu presiden sendiri. Pemerintah terlihat tidak satu suara dan berselisih pendapat secara terbuka mengenai sebuah kebijakan penting. Hal ini tentunya merisaukan publik. 19
(4) Tak Tuntasnya Tragedi Asap
Bertele-telenya tragedi asap dan tak kunjung selesai membuat masyarakat risau. Publik pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah pun terkesan tidak kompak sehingga membuat bencana asap yang kian membahayakan terkesan tak terurus secara baik.
20
3 Tugas Pokok Menteri Utama Pertama, mempertajam program sukses presiden. Kedua, menteri.
mengkoordinasi
para
Ketiga, menjembatani hubungan presiden dengan pihak luar (DPR, Parpol, Pers, civil society).
21
Siapakah Menteri Utama? Q : Menurut Anda, siapa tokoh yang pantas menjadi pemegang peran operator pemerintahan atau menteri utama itu ?
Luhut dinilai dipercaya dan dekat dengan Jokowi 22
Harapan Publik : Setahun Jokowi Pemerintah Makin Kuat
Tanpa operator pemerintahan yang memang diberi wewenang khusus, dikhawatirkan pemerintahan semakin tak terkoordinasi dan bertambah buruk.
23
24
