di bawah Pemerintahan Jokowi-JK

Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK66 Mangadar Situmorang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Email: [email protected] dan [email protected]

Abstrak: Prinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional.Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dibawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik. Kata-kata kunci: Kebijakan Politik Luar Negeri, Kebijakan berorientasi kedalam, Dinamika Politik (dalam negeri dan internasional) . Abstract: The basic principles of states' foreign policies are rightly to have roots in certain historical, ideological, and constitutional context. In their application, however, particular interests, leaders and leadership, and both national and international political dynamics are individually or collectively playing significant influences. This article manages to discuss the appearance of President Joko Widodo to lead the country in dealing with the global economic and political dynamics. It is argued that despite the unchanging “bebas aktif” principle of Indonesia's foreign policy and uninterrupted changes of global politics, Jokowi's administration has the chance to make a kind of adjustment which is believed to be caused by his personality and domestic political context. Upon these two factors, Indonesia's foreign policy highly likely becomes inward-looking oriented. Keywords: Foreign Policy, Inward-looking Orientation, (domestic and international) Political Dynamics.

66

Tulisan ini merupakan perbaikan dan pelengkapan dari makalah yang dipresentasikan sebagai bahan diskusi Kegiatan Networking yang diselenggarakan oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Hotel Grand Serela, Hegarmanah, Bandung, 15 September 2014. 67

68

Mangadar Situmorang, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK66

Pengantar

ASEAN dan kemampuan Indonesia menggiring atau mengarahkan agenda-

Politik luar negeri Indonesia di

agenda kerjasama dalam APEC, APT,

bawah pemerintahan Presiden Susilo

maupun bentuk kemitraan ASEAN

B a m b a n g Yu d h o y o n o ( S B Y )

lainnya. Bali Democracy Forum (BDF)

menampilkan sosok politik yang high

dan keterlibatan Tentara Nasional

profile. Keikutsertaan Indonesia dalam

Indonesia (TNI) dalam operasi

G-20 secara umum diakui tidak saja

perdamaian PBB yang kemudian disusul

sebagai ekspresi pengakuan dunia

pembangunan pusat pendidikan/pelatihan

terhadap perkembangan Indonesia dalam

peace keeping force (PKF) di Sentul,

satu dasawarsa terakhir, tetapi juga hasil

serta shuttle diplomacy dalam

dari perjuangan dan keinginan

menjembatani perseteruan wilayah

pemerintah, termasuk Kementerian Luar

antara Thailand-Kamboja atas Candi

Negeri (Kemenlu), untuk diperhitungkan

Preah Vihear juga menampilkan peace-

dalam kancah internasional. Ini bersifat

outlook dan democratic outlook Indonesia

indikatif dari kinerja ekonomi politik

secara internasional.67

nasional dan politik luar negeri Indonesia. Walau masih terlalu dini, partisipasi aktif

Tanpa mengabaikan capaian-

Indonesia dalam asosiasi negara-negara

capaian domestik yang menopang politik

kekuatan ekonomi tersebut memberi

luar negeri yang high profile tersebut,

ruang yang lebih lebar bagi Indonesia

pada dasarnya dapat dikatakan bahwa

untuk turut serta di dalam menentukan

SBY dan Kemenlu telah mencoba

regulasi-regulasi dan merekonstruksi

menciptakan arena permainannya sendiri

ekspektasi-ekspektasi global tentang

di luar batas-batas teritorial Indonesia.

kerjasama, pembangunan, dan keamanan

Dengan kata lain, Indonesia tengah

internasional.

membangun “panggung”nya sendiri atau telah melakukan permainan “tandang uji

Sejumlah catatan prestasi lainnya

coba” di luar negeri.

dapat dikemukakan untuk menegaskan politik luar negeri Indonesia di bawah SBY yang flamboyan. Di antaranya 67

adalah kepemimpinan Indonesia dalam

Lihat Bantato Bandoro, 2014, States' Choice of Strategies, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.147.


Terpilihnya pasangan Joko Widodo

1. Prinsip dan Tujuan

(Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai

Konstitusional Politik

presiden dan wakil presiden pada pemilu

Luar Negeri:

Juli 2014 lalu menyiratkan perubahan atau perbedaan dalam kinerja politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan. Secara hipotetik Jokowi-JK akan lebih

69

A rg u m e n t a s i p e r t a m a y a n g memungkinkan sekaligus membenarkan kebijakan luar negeri Jokowi yang inward-looking adalah prinsip politik luar

menampilkan politik luar negeri yang low

negeri yang dianut selama ini, yakni

profile atau setidak-tidaknya mengurangi

prinsip bebas-aktif. Prinsip ini membuka

“terlalu banyak tampil di luar negeri” dan akan lebih fokus pada urusan dalam negeri atau ditujukan semata-mata untuk membenahi dan memperkuat “di dalam”. Bagi pasangan ini penguatan dan pembangunan ekonomi nasional nampak lebih menarik dan lebih penting.

ruang bebas bagi interpretasi dan pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi ini mempertegas makna

Tulisan ini ditujukan untuk

“kebebasan” Indonesia dengan cara

mendiskusikan argumentasi-argumentasi

mewujudkan kedaulatan, kemandirian,

yang bisa membenarkan kemungkinan

dan kepribadian nasional. Di dalamnya

(hipotesis) di atas.

juga termaktub sikap dan sifat “aktif” untuk dapat merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif

Kebijakan luar negeri Jokowi yang

dan konstruktif yakni gotong-royong.

berorientasi kedalam (inward-looking) Prinsip “bebas-aktif” dari politik Setidak-tidaknya terdapat empat

luar negeri Indonesia selalu bermakna

argumen yang dimajukan untuk

ganda. Pertama, bahwa politik luar negeri

mengatakan kecenderungan inward-

Indonesia bertujuan untuk memelihara

looking dari kebijakan luar negeri

identitas nasional. Salah satu pertanyaan

presiden terpilih Joko Widodo.

kritis dalam konteks ini, sebagaimana diutarakan oleh Ubaedillah dan Abdul

70


Rozak, adalah “benarkah ungkapan

internasional, nasionalisme Indonesia

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa

yang dibangun adalah nasionalisme

yang ramah dan agamis. Benarkah

kosmopolitan yang menandaskan

ungkapan ini masih menjadi ciri khas

Indonesia sebagai bangsa tidak dapat

bangsa Indonesia saat ini?”.68 Refleksi

menghindari bangsa lain, namun tetap

yang dilakukan mengatakan,

memiliki nasionalisme kultural ke-

“Mencermati kenyataan sehari-hari,

indonesiaan”.70

julukan ini tidak selamanya tepat. Tingginya kasus korupsi dan maraknya

Makna kedua dari prinsip “bebas-

tindakan kekerasan yang dilakukan

aktif” adalah bahwa politik luar negeri

masyarakat dan negara merupakan

ditujukan pula untuk mewujudkan cita-

kenyataan yang jauh dari julukan luhur

cita nasional sebagaimana dicantumkan

Indonesia sebagai masyarakat yang

di dalam pembukaan UUD 1945, yakni

ramah dan agamis”. 6 9 Disamping

mencerdaskan kehidupan bangsa,

fenomena negatif tersebut, prinsip

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan

tersebut juga hendak menegaskan

ikut serta menjaga perdamaian dan

identitas nasional yang majemuk dan

ketertiban dunia. Sekalipun tujuan yang

toleran. Dengan kata lain, sekalipun

terakhir dapat dilihat sebagai tujuan

karakteristik global bersifat pluralis

yang bersifat eksternal, politik luar negeri

terdapat kecenderungan kearah

juga dimaksudkan untuk mendukung

universalisasi dan uniformitas nilai-nilai

pencapaian dua cita-cita pertama yang

global. Dengan mencermati evolusi

lebih bersifat internal. Sebab,

nasionalisme Indonesia dari periode

sebagaimana disadari bahwa hanya

revolusi kemerdekaan hingga saat ini,

dengan melalui peningkatan kemakmuran

Ubaedillah dan Abdul Rozak berpendapat

nasional maka peran serta dalam

bahwa saat ini yang berkembang di

pemeliharan perdamaian dunia dapat

Indonesia adalah “nasionalisme

dilaksanakan. Dan lebih dari itu, dengan

kosmopolitan”. Dikatakan, “dengan

keterpenuhan seluruh cita-cita tersebut

bergabungnya Indonesia dalam sistem

maka tujuan kemerdekaan menjadi bermakna dan kedaulatan bangsa dan

68

69

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2013, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE-UIN halaman 51. Loc.cit.

negara Indonesia tergenapi. 70

Ibid. halaman 60.


71

Atas dasar prinsip politik luar negeri

perdagangan; (3) Produktivitas

yang bebas aktif dan amanat konstitusi,

perekonomian; dan (4) Pertahanan

maka dapat pula dikatakan misi atau

keamanan nasional, regional serta

tujuan kebijakan luar negeri Jokowi-JK

perdamaian dunia. Sementara Jokowi

selaras. Tujuan tersebut adalah:

menaruh perhatian khusus pada

1. Mengedepankan identitas

komitmen pemberian dukungan bagi

sebagai negara kepulauan dalam

kemerdekaan dan keanggotaan Palestina

pelaksanaan diplomasi dan

di PBB, Jokowi juga mengedepankan

membangun kerjasama

diplomasi total di dalam menyelesaikan

internasional;

potensi sengketa dengan negara-negara

2. Meningkatkan peran global

lain.

melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia

Prioritas program di atas, sekalipun

sebagai kekuatan regional dan

masih bersifat normatif (on paper) bisa

kekuatan global secara selektif

dilihat sebagai prioritas yang

dengan memberikan prioritas

menunjukkan kecenderungan inward-

kepada permasalahan yang

looking. Hal ini berbeda, jika tidak

secara langsung berkaitan

bertentangan, dengan misi, kebijakan

dengan kepentingan bangsa dan

dan strategi terdahulu yang lebih

negara Indonesia;

menampilkan kesan “baru”, “proaktif”

3. M e m p e r l u a s m a n d a l a

dan outward-looking, meskipun seorang

keterlibatan regional di Indo-

analis berpendapat, “Yudhoyono's foreign

Pasifik, dan;

policy is all about image”.71

4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat. Demikian pula dengan empat prioritas yang ditawarkan oleh presiden terpilih Jokowo, yakni (1) Perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri; (2) Perlindungan sumber daya alam dan

71

Bantarto Bandoro, ibid., hlm. 146-147. Seorang penulis lain juga berpendapat bahwa di bawah SBY Indonesia tampak sebagai bangsa yang inferior dalam kancah politik internasional dengan mencontohkan kasus penyadapan oleh Australia dan sengketa bilateral dengan Malaysia. Lihat Lelly Andriasanti, “Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Jokowi” dalam http://www.megawatiinstitute.org/megawatiinstitut/artikel/260-politik-luar-negeriindonesia-di-bawah-jokowi.html.

72


2. Konstelasi politik internasional dan regional:

revisionis dengan arsenal nuklir dan ideologi ekstrimnya (left-wing atau rightwing) seperti Korea Utara dan Iran kerap

Pada dasarnya dinamika politik internasional yang diwarisi oleh Presiden Joko Widodo tidak berbeda dari masa pemerintahan Presiden Susilo B. Yudhoyono. Ini menjadi argumentasi kedua mengapa Jokowi akan cenderung mengutamakan penguatan nasional. Kekuatan-kekuatan internasional masih akan tetap berada di tangan AS, Uni Eropa, bersama dengan organisasi-

pula meningkatkan ketegangan global dan memaksa pergeseran isu dan agenda internasional. Kemunculan gerakangerakan kritis-ekstrim-radikal berupa terorisme internasional juga menambah ketegangan tertentu yang tidak saja mengganggu ketertiban dunia, tetapi juga mengancam struktur global yang dibangun di atas negara (state-system) dan didominasi oleh negara-negara besar.

organisasi internasional seperti PBB, U E / N ATO , I M F / W B , W TO d l l .

Selain isu politik keamanan,

Lembaga-lembaga semacam ini tetap

agenda utama global tetaplah pada

tidak terpisahkan dari AS dan UE

perekonomian. Sekalipun ketegangan-

karena menjadi instrumen penting bagi

ketegangan politik di atas mempengaruhi

legitimasi maupun penguatan dan

kinerja ekonomi internasional, forum-

perluasan peran negara-negara besar

forum internasional masih tetap

tersebut. Perkembangan kekuatan Cina

didominasi oleh persoalan ekonomi, baik

dan kemunduran relatif kekuatan Jepang

itu dalam rangka meningkatkan

serta geliat kekuatan yang kembali

kerjasama untuk memproduksi lebih

ditampilkan oleh Rusia telah menjadi

banyak keuntungan dan kebaikan

bagian dari dinamika politik internasional

bersama, maupun dalam rangka

d a l a m s a t u d a s a w a r s a t e r a k h i r.

mengatasi kemunduran yang mungkin

Ketegangan dan persaingan di antara

terjadi, termasuk menyelesaikan

mereka mempertegas multipolarisme

sengketa-sengkata ekonomi, investasi,

kekuatan-kekuatan dunia. Hal itu

dan perdagangan seperti halnya

disemarakkan pula oleh kekuatan-

Eurocrisis. Pernyataan pers tahunan

kekuatan middle-power lainnya seperti

Menlu Marty Natalegawa pada awal tahun

India dan Brasil. Kekuatan-kekuatan

2014 menggambarkannya terjadinya


73

“trust deficit” sekalipun kerjasama

Komunitas ASEAN dengan tiga

ekonomi dan saling ketergantungan terus

pilarnya, ASEAN Political and Security

berlanjut.72

Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Social and

Isu-isu non-tradisional seperti

Cultural Community (ASCC) yang

lingkungan hidup (global warming dan

hendak diwujudkan pada Desember 2015

climate change), penegakan HAM,

menuntut kesiapan maksimal baik dari

perluasan demokrasi dan partisipasi

setiap negara anggota maupun institusi

nampaknya tetap merupakan isu

A S E A N s e n d i r i . Ti d a k t e r t u t u p

marginal. Kehadirannya ke panggung

kemungkinan terjadinya ketegangan di

internasional ditentukan oleh peristiwa-

antara negara-negara anggota yang

peristiwa tertentu atau oleh gerakan

diakibatkan oleh ketidak-siapan dan

kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal

tuntutan pengecualian (exceptions) atau

ini peran global civil society

pembebasan (exemptions). Dalam

organizations and movements termasuk

konteks ini, presiden Jokowi nampak

media massa dan media sosial serta

memberi perhatian besar. Presiden Jokowi

kemampuan mereka mendapatkan

boleh jadi melihat ASEAN Community

dukungan dari pemerintahan negara-

sebagai “sesuatu yang tidak terelakkan”,

negara dan organisasi internasional akan

tetapi boleh jadi pula sebagai “sesuatu

sangat penting.

keharusan yang menguntungkan.”

Di samping isu-isu yang bersifat

Peningkatan kekuatan Cina yang

universal di atas, terdapat pula isu-isu

drastis menimbulkan ancaman sekaligus

yang lebih spesifik baik karena faktor

peluang bagi negara-negara anggota

geografis maupun pertimbanganpertimbangan pragmatis. Dinamika politik dan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia nampaknya akan tetap didominasi oleh pelaksanaan ASEAN Community dan 73

munculnya “ancaman” Cina. 72

73

Lihat Tabloid Diplomasi No.72 Tahun VII, hlm.4. Lihat beberapa tulisan yang mengulas

kebangkitan kekuatan China, misalnya Ming Xia, “China threat” or “Peaceful rise of China” d a l a m N e w Yo r k T i m e s , http://www.nytimes.com/ref/college/coll-chinapolitics-007.html; Lionel Varion, 2013, China Threat?: The Challenges, Myths and Realities of China's Rise , NY: CN Times Books Inc. Proses pendekatan (rapproachment) antara China dan Taiwan juga terus diupayakan, lihat Justin Doody, “China and Taiwan walking the line of r a p p r o a c h m e n t ” d a l a m http://www.eastasiaforum.org/2014/09/12/china -and-taiwan-walking-the-line-of-

74


ASEAN, termasuk Indonesia. Klaim

Kalau tidak bermanfaat, kita tidak usah

negara tirai bambu tersebut atas wilayah

ikut-ikut dengan urusan orang lain”.

74

di Laut Cina Selatan (LCS), yang 3. Dinamika politik dalam

didukung oleh peningkatan kekuatan

negeri:

militer, tidak urung menimbulkan kekhawatiran sekaligus perlawanan atas

Argumentasi ketiga yang

kemungkinan hilangnya wilayah dan sumber daya dari masing-masing negara pengklaim lainnya. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darusalam, yang merupakan negara-negara anggota ASEAN, di samping Jepang dan Korea Selatan, juga berkepentingan agar jalur laut tersebut aman untuk perdagangan dan aktifitas ekonomi lainnya.

mendorong dan sekaligus membenarkan kebijakan luar negeri Presiden Jokowi condong inward-looking dan low-profile adalah dinamika politik dalam negeri. Kemenangan Jokowi-JK dalam pilpres bukanlah tanpa kesulitan atau perlawanan. Dengan memenangkan hanya 52 persen suara dan perbedaan sekitar 7 juta suara, margin kemenangan

Terhadap perkembangan situasi di LCS nampaknya Presiden Jokowi memandangnya sebagai sesuatu yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Indonesia. Pandangan tersebut telah menuai kritik dengan mengatakan bahwa Jokowi tidak memahami persoalan tersebut dengan baik. Sesuai dengan pandangan tersebut dan seakan-akan mencoba menanggapi kritikan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan menempuh jalan diplomasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, dia juga menyiratkan,

tersebut telah membuka ruang bagi pasangan Prabowo-Hatta untuk melakukan tuntutan hukum agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Jokowi-JK. Keputusan MK yang mengukuhkan kemenangan Jokowi-JK sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Juli 2014 tidak menyurutkan koalisi merahputih pendukung Prabowo-Hatta untuk memberikan “kesulitan-kesulitan” bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun kedepan. Hal ini antara lain

keterlibatan diplomatik tersebut harus 74

mampu memberi manfaat bagi Indonesia.

Lihat liputan media nasional pada saat setelah digelarnya debat kandidat presiden .


75

dimungkinkan mengingat mayoritas

(KPK) merupakan contoh nyata dari

anggota DPR merupakan pendukung

tersanderanya kebijakan-kebijakan dan

Koalisi Merah-Putih (KMP) dan menjadi

program-program pembangunan yang

penyeimbang, jika bukan menjadi oposisi,

telah dicanangkan oleh pemerintahan

terhadap Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

Jokowi-JK.

yang merupakan pendukung Jokowi-JK. Daya tarik atau beban politik Tiga fungsi utama badan legislatif

domestik sebenarnya tidak berhenti pada

DPR, yaitu regulasi (legislasi),

relasi presiden (lembaga kepresidenan

penganggaran, dan pengawasan akan

dan kabinet) dan DPR (beserta partai-

berdampak besar terhadap pelaksanaan

partai politik). Sejalan dengan agenda

fungsi-fungsi eksekutif yang diemban

konsolidasi demokrasi, terdapat sejumlah

presiden. Politik dan kebijakan “hati-hati”

masalah pokok yang perlu mendapat

akan mewarnai pemerintahan Jokowi. Di

perhatian presiden. Diantaranya adalah

satu sisi, Jokowi akan menghindari

upaya peningkatan kepatuhan pada

mengambil kebijakan-kebijakan

hukum (law-enforcement),

kontroversial yang mengundang

pemberantasan korupsi, reformasi

penolakan dari DPR. Kebijakan

birokrasi, penguatan lembaga-lembaga

“mengambil hati” anggota DPR dapat

demokrasi (seperti partai politik, CSOs

dilakukan dengan kebijakan dan program

dan media) serta perluasan konstituen

yang “memenangkan hati” rakyat.

demokrasi.

Kondisi ini, di sisi lain, akan menyita perhatian dan energi Jokowi untuk

Secara positif dan optimistik, Rizal

mengelola hubungan baik dengan DPR

Sukma75 mengatakan bahwa “figure

melalui program-program yang baik

demokrasi menjadi elemen utama bagi

untuk rakyat dan selanjutnya akan

kebijakan luar negeri Indonesia”. Lebih

mengurangi perhatiannya pada isu-isu

lanjut dia berpendapat bahwa kemampuan

internasional. Kasus penunjukan Budi

Indonesia meraih kepemimpinan di

Gunawan sebagai calon Kapolri serta

ASEAN, memainkan peran global,

rangkaian perdebatan politik yang 75

bermuara pada persengkataan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Rizal Sukma, 2012, “Figur Demokrasi Menjadi Elemen Utama Bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia” dalam Tabloid Diplomasi No.53 Thanun V, hlm. 17.

76


mempromosikan diri sebagai negara

kebijakan negara-negara lain pun

demokrasi terbesar ketiga di dunia,

dicermati dan dikaji. Hasil kajian yang

menjadi negara dengan mayoritas Muslim

terkerangka melalui cost-and-benefit

moderat, serta menjadi bridge builder dan

analysis akan bermuara pada

problem solver dalam komunitas global,

pengambilan kebijakan yang lebih

hal itu “sangat tergantung pada sejauh

menguntungkan. Dalam sejumlah kasus,

mana Indonesia dapat mengelola tiga isu

tidak ada keraguan bahwa pemerintahan

kunci domestik, yaitu: konsolidasi

sebelumnya menerapkan model ini.

demokrasi, dampak nasionalisme internal

Paling tidak secara politis atau ideologis,

pada kebijakan luar negeri, dan dimensi

pemerintah pasti berdalih bahwa setiap

Islam”.

kebijakan luar negeri yang diambil telah dipertimbangkan secara seksama dan

4.

Idiosinkretisme Jokowi:

ditujukan semata-mata bagi kepentingan nasional.77

Prinsip politik luar negeri Indonesia “bebas-aktif” dan tujuan konstitusional

Salah satu kesulitan dan sekaligus

Negara Indonesia selain membuka ruang

persoalan atau kelemahan “model aktor

pada interpretasi dan perumusan prioritas

rasional” adalah keharusan untuk

sebagaimana dibahas sebelumnya, juga

mengetahui semua aspek-aspek yang

membuka ruang terhadap berbagai model

terkait dengan tujuan, perhitungan,

76

pengambilan keputusan. Rational Actor

pilihan-pilihan, konsekuensi yang terkait

Model (RAM) misalnya mengandaikan

dengan proses, hasil, dan akibat dari

bahwa setiap pemerintah atau pembuat

pengambilan keputusan kebijakan luar

keputusan politik luar negeri melakukan

negeri baik dari sisi internal maupun

analisis yang mendalam dan menyeluruh

eksternal. Kesulitan ini turut

terhadap berbagai informasi, fakta, dan

memunculkan bureaucratic behavioral

peristiwa yang terjadi. Keputusan dan

model yang lebih merupakan penyederhanaan dari RAM.

76

Karya klasik tentang model pengambilan keputusan luar negeri lihat, Allison. 1969. Conceptual models and the Cuban Missile Crisis. American Political Science Review 63: 689-718. Lihat juga versi bukunya Allison, Graham and Philip Zelikow, 1999, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nded, Longmann.

77

Lihat “Politik Luar Negeri Demi Kepentingan Nasional” dalam Putu Suasta, 2014, Menegakkan Demokrasi, Mengawal Perubahan, Jakarta: Lestari Kiranamata, halaman 311-30.


77

Yang ditegaskan oleh model perilaku

pada akhirnya akan menentukan

organisasi ini adalah adanya prosedur-

kebijakan yang akan diambil.

78

prosedur organisasional baku (POB) di dalam menjalankan tugas-tugasnya serta

Ketiga model pembuatan kebijakan

apabila menghadapi persoalan-persoalan

politik luar negeri di atas pada hakikatnya

tertentu. POB ini menjadi acuan perilaku

tidak mampu mengabaikan eksistensi dan

dan tindakan para pembuat dan pelaksana

signifikansi individu-individu yang

keputusan luar negeri. Kehebatan atau

terlibat. Ketiganya lebih merupakan over-

tingginya kualitas kebijakan yang diambil

simplifikasi dengan cara men-

sangat ditentukan oleh tingkat

subordinasikan personal individuals

institusionalisasi organisasi pembuat

dalam proses-proses pembuatan

keputusan itu sendiri.

keputusan dalam bentuk “rasionalitas kolektif”, “kepentingan politik atau

Model ketiga pengambilan

publik”, dan prinsip-prinsip efektifitas

kebijakan luar negeri adalah

dan efisiensi birokrasi. Sejatinya, yang

governmental political model. Berbeda

terjadi adalah konversi rasionalitas

dengan model birokratis, model politik

subjektif dan transformasi kepentingan-

pemerintahan ini menjelaskan proses

kepentingan subjektif. Kesamaan-

pengambilan kebijakan luar negeri

kesamaan pandangan dan kepentingan

sebagai political games yakni pertarungan

menjadi syarat penting untuk

antara kekuatan-kekuatan politik dengan

menghasilkan kebijakan-kebijakan

preferensi-preferensi atau kepentingan-

kolektif dan institusional. Dan, apabila

kepentingan tertentu. Keputusan yang

tidak terdapat kesamaan tersebut, maka

diambil merupakan hasil proses tawar-

yang kemudian menentukan adalah

menawar dan/atau kompromi. Sebagai

kepatuhan inter-subjektif (dari anggota

permainan politik, pertarungan dan

kelompok) dan ketegasan serta kekuatan

negosiasi tidak berlangsung hanya di

otoritas (dari pemimpin kelompok).

ruang-ruang sidang elit politik, tetapi juga di ruang-ruang publik yang melibatkan kekuatan massa dan opini masyarakat. Sangat besar kemungkinan dimana kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar

78

Analisis ringkas terhadap ketiga model Alison ini dapat dilihat di Kalfe, Tulasi R Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign P o l i c y A n a l y s i s d a l a m http://www.academia.edu/592889/Making_a_ Difference_Allisons_Three_Models_of_Forei gn_Policy_Analysis.

78


Faktor subjektifitas, khususnya

dan keberanian merupakan aspek-aspek

pemimpin, selanjutnya menjadi dasar bagi

dari selfness yang menentukan others

kemunculan model pengambilan

berupa prioritas kepentingan dan

keputusan keempat, yakni idiosyncrasy

pengetahuan tentang orang/yang lain.

model (idiosinkretisme). Model ini

Tidak tertutup kemungkinan bahwa

menggariskan empat dimensi yang perlu

kesederhanaan dan kejujuran Jokowi akan

dicermati: cognitive, social perception,

sangat menentukan prioritas-prioritas

motivational, dan emotional.

79

Dimensi

dalam politik luar negeri Indonesia,

kognitif ini menggambarkan pengetahuan

seperti kerjasama-kerjasama ekonomi dan

dan pemahaman seseorang pemimpin

sosial dengan negara-negara lain atau

terhadap (a) kompleksitas masalah-

organisasi internasional yang dipersepsi

masalah internasional, (b) relasi-relasi

sebagai sama dengan dirinya sendiri,

atau interaksi yang berlangsung

yakni jujur dan baik. Disisi lain, ketegasan

(kerjasama, ketegangan, konflik, perang),

dan keberanian Jokowi dapat muncul bila

(c) identitas, nilai, dan kepentingan yang

menghadapi negara atau

terkandung atau terlibat dalam setiap

negara yang dinilai berlawanan atau

relasi internasional, (d) regulasi-regulasi,

melawan kesahajaan dan kejujuran.

ekspektasi-ekspektasi, serta kekuatan-

Dalam hal ini patut ditegaskan bahwa

kekuatan yang bermain (international

dimensi persepsi sosial dari sinkretisme

regime/governance), dan (e) proses-

Jokowi bersifat filosofis sekaligus

proses dan pola kerja internasional dan

instrumental.

aktor non80

nasional (domestic politics). Dimensi motivasional dari Sementara itu social perception dari

idiosinkretisme mengarah pada self-

id io s i n k r etis me men ju k k an p o la

realization dan self-actualization. Seperti

hubungan antara self (diri sendiri) dan

halnya presiden-presiden sebelumnya,

others (yang lain). Kesederhanaan,

self-beliefs (nilai-nilai dan persepsi sosial)

kejujuran, keterbukaan, atau ketegasan

yang dimiliki oleh presiden dikehendaki untuk diaktualisasikan. Jika, misalnya

79

Analisis yang cukup komprehensif tentang idiosinkretisme dalam pengambilan keputusan politik luar negeri lihat Orosz (cas. Ciot) Melania-Gabriela, 2012, Idiosyncracies in Foreign Policy Decision Making, Post Cold War, Thesis, University “Babes-Bolyai” ClujNapoca.

Presiden SBY melihat pentingnya 80

Baca liputan media tentang perdebatan capres pada Juli 2014 lalu.


79

keteraturan (seremonial dan protokoler)

yang lebih kuat serta memiliki emosi

serta reputasi (posisi dan rasa hormat), hal

yang lebih stabil, lebih terkendali.

itu terlihat jelas mempengaruhi tampilan

Disamping kemampuan intelektual,

politik luar negeri Indonesia dalam

“stabilitas emosi, karakter, sikap, dan

sepuluh tahun terakhir. Ini sangat

kepribadian capres akan menentukan

mungkin berbeda dengan self-beliefs yang

kemampuan melaksanakan pekerjaan

dimiliki Jokowi yang sederhana dan jujur

seperti kemampuan berkomunikasi,

serta mementingkan kerjasama yang

pengajian keputusan, analisa dan mencari

konkrit dimana hal-hal tersebut

solusi kreatif”.82

81

diinginkan untuk direalisasikan dan ditampilkan. Dengan kata lain, presiden

”Jika diukur dengan angka 1-10,”

terpilih Jokowi menghendaki politik dan

Guru Besar Psikologi Universitas

hubungan luar negeri yang lebih

Indonesia Hamdi Muluk menjelaskan,

berlandaskan hubungan kerjasama yang

”poin untuk stabilitas emosi Prabowo

sederhana tetapi jujur serta memberi hasil

berada pada angka 5,16. Adapun Jokowi

positif dan konkrit bagi pihak-pihak yang

7,60 dalam hal ketenangan dalam

terlibat.

menghadapi persoalan yang berat. Sementara itu, cawapres Hatta Rajasa

Aspek terakhir dari idiosinkretisme

mendapat poin 6,48 dan Jusuf Kalla

adalah emotional. Ini mencakup emosi-

mendapat poin 7,51.” "Jadi, soal stabilitas

emosi positif (seperti keriangan, simpel,

emosi, Jokowi relatif lebih stabil

fleksibel, optimis, dll) serta emosi-emosi

dibanding Prabowo," katanya. Lebih

negatif (sedih, gusar, marah, kecewa, dll).

lanjut dijelaskan, “Dalam hal kemampuan

Pengenalan melalui pemberitaan media

menyelesaikan persoalan pelik, poin

nampaknya Jokowi memiliki emosi-

untuk Jokowi juga lebih tinggi dibanding

emosi positif yang lebih kuat atau

Prabowo.

menonjol dibandingkan dengan emosi-

8 1

emosi negatif. Dia merasa aman dan nyaman dalam keramahan di tengah 82

masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan para pakar psikologis dimana Jokowi memiliki kecenderungan afiliasi sosial

L i h a t h t t p : / / i n d o n e s i a baru.liputan6.com/read/2072710/surveipsikologi-motivasi-berkuasa-prabowo-palingtinggi. Tribun News, “Pakar Psikologis Capres harus m e m i l i k i e m o s i s t a b i l ” , h t t p : / / w w w. t r i b u n n e w s . c o m / p e m i l u 2014/2014/05/23/pakar-psikologis-capresharus-memiliki-emosi-stabil.

80


Jokowi mendapat poin 7,83 dan Prabowo

Ada enam karakteristik personal yang

6,23 poin. Adapun Kalla mendapat poin

diajukan.

7,86 dan Hatta 5,99.”83

“high in need for power, low in conceptual

Aggressive leaders adalah

complexity, distrustful of others, Meskipun para ahli psikologi tidak

nationalistic, and likely to believe that

m e m a p a r k a n f a k t o r- f a k t o r y a n g

they have some control over the events in

mempengaruhi karakter dan emosi

which they are involved.” Sementara itu,

presiden terpilih Jokowi, bisa diduga

conciliatory leaders adalah “high in need

bahwa latar belakang etnis, kultur, dan

for affiliation, high in conceptual

sosialnya turut menentukan. Dalam

complexity, trusting of others, low in

konteks ini, budaya dan tradisi Jawa yang

nationalism, and likely to exhibit little

menekankan sikap “guyub” dan

belief in their own ability to control the

mengutamakan “harmoni”, mempunyai

events in which they are involved”.

84

kontribusi terhadap kemampuan pengendalian emosi serta penampilan diri yang lebih santun.

Harapan dan tantangan

Dalam rangka memperjelas

Tidak dapat dipungkiri bahwa

pemahaman tentang faktor personalitas

selama pemerintahan Presiden SBY,

yang mempengaruhi orientasi kebijakan

“Indonesia telah muncul sebagai negara

luar negeri, Margareth Hermann

yang memiliki global responsibilities dan

menyebutkan dua tipologi pemimpin dan

global interests. Tidak ada satupun isu

kepemimpinan: aggressive leaders dan

global yang luput dari perhatian politik

conciliatory leaders.

luar negeri Indonesia”. Prestasi ini patut

85

diapresiasi oleh berbagai pihak. 83

Kompas, “Survei Psikologi Prabowo lebih emosional dibanding Jokowi”, http://nasional.kompas.com/read/2014/07/03/1 923326/Survei.Psikolog.Prabowo.Lebih.Emos io n al. D ib an d in g . J o k o w i. M ed ia ju g a mengabarkan bahwa motivasi Prabowo untuk berkuasa lebih tinggi dibandingkan Jokowi."Prabowo berada pada angka 8,64%, diikuti JK 7,31%, Hatta 7,17% dan Joko Widodo 6,36%," Lihat http://indonesiabaru.liputan6.com/read/2072710/surveipsikologi-motivasi-berkuasa-prabowo-palingtinggi

84

Margareth G. Hermann, 1980, “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders” dalam International Studies Quarterly, Vol.24, No.1, Mar. 1980, halaman 7-46. 85 Kutipan pernyataan Menlu Marty Natalegawa dalam laporannya kepada Presiden SBY dalam acara pengarahan Presiden RI pada Raker Kemlu dan Perwakilan di Gedung Pancasila, Kemlu, tgl 23 Februari 2012.Lihat Tabloid Diplomasi, 2012, No.53 Tahun V.


81

Namun demikian, politik luar negeri

peran ini dipandang perlu, seperti telah

Indonesia akan terus berlanjut seiring

dinyatakan dalam visi-misi Jokowi-JK

dengan perubahan dan perkembangan

tentang Indonesia sebagai kekuatan

global serta sejalan pula dengan dinamika

regional dan global, maka Presiden

politik dalam negeri yang ditandai oleh

Jokowi perlu mengetahui dan memahami

pergantian presiden dari SBY kepada

secara cermat dan komprehensif

Jokowi.

dinamika politik global dengan segala bentuk relasi kekuatan dan kepentingan

Paparan singkat tentang model-

serta regulasi-regulasi global yang ada.

model pengambilan kebijakan luar negeri

Jajaran Kemenlu dan berbagai jenis

di atas dimaksudkan untuk memperluas

think-tank perlu secara konsisten

horison di dalam melihat (memprediksi)

mensuplai presiden dengan berbagai

kebijakan luar negeri Indonesia di bawah

informasi tentang peristiwa dan regulasi

pemerintahan Jokowi-JK. “Model aktor

yang ada dan juga diiringi dengan

rasional” memperlakukan faktor-faktor

analisis-analisis rasional dan

internal (nasional) sama pentingnya

rekomendasi-rekomendasi yang reliable

dengan faktor-faktor eksternal

tentang peluang peran dan kepentingan

(internasional). Kompetensi para pembuat

Indonesia beserta resiko-resikonya.

keputusan mulai dari Presiden dan jajaran Kemenlu menjadi kunci

utama dalam

Model birokrasi memberi peluang

merumuskan dan melaksanakan

yang lebih besar kepada instansi yang

kebijakan-kebijakan

yang

selama ini menangani hubungan luar

menguntungkan Indonesia, baik untuk

negeri Indonesia untuk melanjutkan

jangka pendek maupun jangka panjang,

kebijakan-kebijakan yang dianggap

di segala aspek kenegaraan. Secara

penting dan tepat. Ini tidak terbatas pada

deduktif Presiden, Menlu, para diplomat,

Kemenlu, tetapi juga sekretariat

dan jajaran pemerintah lainnya selama

kepresidenan dan wakil presiden,

satu dekade terakhir mencoba mengikuti

Kemenkopolhukam, Panglima TNI dan

model ini yang pada gilirannya mampu

Polri serta Komisi I DPR RI. Secara

mengangkat posisi dan reputasi Indonesia

operasional, jajaran Kemenlu tetap berada

sebagai middle power dalam kancah

di garis terdepan di dalam menentukan

politik regional dan global. Jika status dan

agenda-agenda hubungan luar negeri

82


Indonesia yang dapat ditawarkan kepada

proses politik sebagai model ketiga

presiden dan dikonsultasikan dengan

pengambilan kebijakan luar negeri.

lembaga-lembaga terkait lainnya.

Kebijakan tersebut boleh jadi mengubah

Meskipun keputusan akhir berada di

orientasi politik luar negeri yang selama

tangan presiden sesuai dengan hierarki

ini tidak atau kurang mementingkan

otoritas dan tata kelola pemerintahan,

karakter archipelagic country dan lebih

jajaran birokrasi Kemenlu perlu terus

berkiblat ke barat (Amerika dan Eropa).

dimampu-kembangkan. Joko Susilo,

Jika dikaitkan dengan fasilitasi yang

mantan dubes RI di Swiss, menegaskan

disediakan oleh pemerintah di dalam

mendesaknya reformasi di kementerian

mendukung kebijakan luar negeri, maka

yang selama dipimpin Marty Natalegawa

ada kemungkinan sumberdaya yang

86

Meski pendapat

dimiliki akan lebih diarahkan untuk

itu dibantah oleh Dubes/Sekjen Kemenlu

memperkuat, merealisasikan, dan

Kristiarto Legowo,87 pengamat lain Ben

mengaktualisasikan konsep maritime

Perkasa Drajat mengusulkan, antara lain,

axis. Sejumlah ide terkait dengan poros

pentingnya reformasi sumber daya

kelautan tersebut, seperti pembangunan

manusia yang mampu membentuk

tol laut, inter-konektivitas laut, dan

kualitas kebijakan luar negeri dan kualitas

penguatan armada angkatan laut (AL),

diplomasi Indonesia. Dia menambahkan,

mempunyai konsekuensi pada penguatan

“the Foreign Ministry has to be more

sektor-sektor dan pihak-pihak yang

dinilai tidak berjalan.

88

inclusive and open to the public”.

terkait atau relevan dengan hal itu. Dengan mengasumsikan adanya

Visi-misi pemerintahan Jokowi-JK

keterbatasan sumberdaya, maka masuk

yang mengedepankan identitas sebagai

akal bilamana terjadi pengurangan pada

negara kepulauan serta perluasan mandala

sektor atau wilayah yang selama waktu

keterlibatan regional di Indo-Pasifik

lalu dipandang sangat penting. Hal ini

boleh jadi membuka peluang pada proses-

mungkin akan menimbulkan resistensi yang penyelesaiannya memerlukan

86

“The death of reforms in the foreign ministry”, Jakarta Post, August 19, 2014. 87 “ Despite constraints, reforms alive and well at Foreign Ministry”, Jakarta Post, August 22, 2014. 88 “Foreign policy reforms under Jokowi”, Jakarta Post, September 9, 2014.

negosiasi dan kompromi politik. Namun demikian, Ben Perkasa berpendapat bahwa inisiatif unilateral ini penting untuk mendongkrak kepercayaan diri bangsa


83

dan menumbuhkan pengertian

sebagaimana dinyatakan oleh anggota

internasional bahwa Indonesia “was

Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto

indeed committed to its sovereignty and

dan ketua kelompok kerja bidang

89

new maritime cooperation.”

pertahanan dan kebijakan luar negeri Jokowi-JK, Rizal Sukma.90

Baik secara teoritis apalagi praktis, sangat sulit mengingkari faktor idiosinkretisme Jokowi dalam kebijakan

Penutup

luar negeri Indonesia ke depan. Prioritas

Secara konseptual dan normatif

politik luar negeri Jokowi-JK seperti

visi-misi kebijakan luar negeri Jokowi-JK

disebut di atas merupakan program-

tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif

program yang menggambarkan “apa dan

dan tujuan konstitusional politik luar

siapa Jokowi”. Perlindungan WNI dan

negeri Indonesia. Namun demikian, patut

TKI adalah keprihatinan riil dan bersifat

dicermati bahwa terdapat ketidak-

kolektif dan berorientasi kerakyatan.

sesuaian antara visi-misi dengan prioritas

Perlindungan sumberdaya alam dan

program untuk beberapa bidang.

optimalisasi perdagangan juga

Misalnya antara identitas kepulauan dan

merupakan sektor-sektor riil yang

perlindungan WNI atau dukungan

memerlukan penanganan serius guna

terhadap Palestina. Demikian juga halnya

memulihkan rasa nasionalisme dan

relevansi status middle-power dan

hargadiri bersama. Terkait dengan itu

mandala Indo-Pasifik dengan potensi

adalah pembangunan ekonomi yang

ancaman/tantangan terhadap keamanan

memerlukan keterlibatan dan peran

dan perdamaian dunia yang secara

positif seluruh pemangku kepentingan

geografis berada di Afrika, Timur Tengah

nasional. Sementara itu, pertahanan dan

dan Eropa Timur.

keamanan nasional, regional, dan global

pula ancaman keamanan dan stabilitas di

dipandang penting untuk memuluskan

Asia Timur, dalam hal ini Laut Cina

prioritas-prioritas yang disebut terdahulu.

Selatan, dan ketegangan-ketegangan

Semua prioritas ini dibungkus dalam

bilateral sehubungan dengan

j a rg o n p e o p l e - b a s e d d i p l o m a c y ,

territorial/border disputes di Asia

89

“Foreign policy reforms under Jokowi”, Jakarta Post, September 9, 2014.

90

Walaupun terdapat

“Jokowi on 'people-based diplomacy”, Jakarta Post, September 10, 2014.

84


Tenggara (ASEAN), prioritas-prioritas

dapat berlangsung secara bersamaan atau

yang dicanangkan tidak sertamerta

bergantian. Pola-pola pengambilan

terkait. Hal ini dapat menimbulkan

keputusan apakah yang berbentuk aktor

dualisme atau pengaburan fokus

rasional, birokratis atau politis, pilihannya

perhatian dan alokasi sumberdaya yang

sangat ditentukan oleh prioritas tertentu.

ada. Tantangan normatif lainnya adalah

Namun demikian, pola yang bersifat

sehubungan dengan pelibatan peran serta

individualis atau idiosinkratis dimana

masyarakat yang memerlukan

persepsi, penilaian, kepribadian, dan

pengaturan-pengaturan yang lebih

gaya kepemimpinan Jokowi akan

seksama.

mempengaruhi kinerja politik luar negeri Indonesia.

Berdasarkan itu, kebijakan

Seperti halnya dinamika

luar negeri akan lebih diproyeksikan

internasional yang bersifat fluktuatif

untuk penguatan di dalam (inward

tetapi kekuatan dan isunya saling terkait

looking) dan akan merupakan

satu sama lain, semua langgam

kecenderungan utama politik luar negeri

pengambilan keputusan luar negeri pun

Indonesia lima tahun ke depan.

Daftar Pustaka Allison, 1969, Conceptual models and the Cuban Missile Crisis.American Political Science Review 63: 689-718. Allison, Graham and Philip Zelikow, 1999, Essence of Decision: Explaining the Cuban nd Missile Crisis, 2 ed, Longmann. Bandoro, Bantarto, 2014, States' Choice of Strategies, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hermawan, Yulius P., 2012, G-20 Research Project: The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role and Objectives of Indonesia's Membership, Jakarta: FES Margareth G. Hermann, 1980, “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders” dalam International Studies Quarterly, Vol.24, No.1, Mar. Orosz (cas. Ciot) Melania-Gabriela, 2012, Idiosyncracies in Foreign Policy Decision Making, Post Cold War, Thesis, University “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca. Suasta, Putu, 2014, Menegakkan Demokrasi, Mengawal Perubahan, Jakarta: Lestari Kiranamata, halaman 311-320.


85

Sukma, Rizal, 2012, “Figur Demokrasi Menjadi Elemen Utama Bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia” dalam Tabloid Diplomasi No.53 Tahun V. Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, 2013, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE-UIN. Varion, Lionel, 2013, China Threat?: The Challenges, Myths and Realities of China's Rise , NY: CN Times Books Inc. Tabloid Diplomasi No.72 Tahun VII. Tabloid Diplomasi, 2012, No.53 Tahun V. Andriasanti, Lelly, “Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Jokowi” dalam http://www.megawatiinstitute.org/megawati-institut/artikel/260-politik-luarnegeri-indonesia-di-bawah-jokowi.html. Doody, Justin, “China and Taiwan walking the line of rapproachment” dalam http://www.eastasiaforum.org/2014/09/12/china-and-taiwan-walking-the-line-ofrapprochement/#more-43416. Kalfe, Tulasi R Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign Policy Analysis dalam http:// www.academia.edu/ 592889/ Making_a_ Difference_Allisons_Three_Models_of_Foreign_Policy_Analysis Ming Xia, “China threat” or “Peaceful rise of China” dalam New York Times, http://www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html. http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2072710/survei-psikologi-motivasi-berkuasaprabowo-paling-tinggi http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2072710/survei-psikologi-motivasi-berkuasaprabowo-paling-tinggi. http://nasional.kompas.com/read/2014/07/03/1923326/Survei.Psikolog.Prabowo.Lebih. Emosional.Dibanding.Jokowi. http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/23/pakar-psikologis-capres-harusmemiliki-emosi-stabil Jakarta Post, Despite constraints, reforms alive and well at Foreign Ministry, August 22, 2014. Jakarta Post, Foreign policy reforms under Jokowi, September 9, 2014. Jakarta Post, Jokowi on 'people-based diplomacy, September 10, 2014. Jakarta Post, The death of reforms in the foreign ministry, August 19, 2014.

di bawah Pemerintahan Jokowi-JK

Recommend Documents