Pernikahan di bawah umur dan relevansi ketentuan pidana mengenai administrasi kependudukuan
Stijn Cornelis van Huis Institut für Asien- un Afrkawissenschaften (IAAW) Humboldt Universität zu Berlin
PhD survey: under aged marriages Cumulative percentage under aged marriages (PhD survey) < 16 years
< 18 years
18 years
Cianjur
17.5 %
41.7 %
53.3 %
Bulukumba
11.7%
25.0 %
36.5 %
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12y
14y
16y
18y
20y
22y
24y
26y
Cianjur: age at first marriage (N=120) Bulukumba: age at first marriage (N=116)
28y
Marriages under the marriage age of 18 years in the Netherlands •
Every year about 10 girls of 16 years and 30 girls of 17 years are granted marriage dispensation on the ground of pre-marital pregnancy
•
No other marriage dispensation grounds have been approved by court since 2007
•
Each year around 50.000 women marry for the first time
only 0.08 percent of those marriages are under aged marriages
Is there a correlation between the law and social practice? • Indonesia: legal age of marriage 19 years for men and 16 years for women. Dispensation possible; no minimum age mentioned but spouses have to show sufficient maturity •
Netherlands: legal age of marriage: 18 years, dispensation possible for 17 year and 16 year olds
Women´s age at first marriage Age at first marriage in the Netherlands Year
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2012
Husband
28.0
26.6
24.7
25.4
28.2
31.0
33.0
33.1
Wife
25.6
24.3
22.7
23.0
25.9
28.5
30.1
30.4
Mean age of first marriage in Cianjur and Bulukumba
BKKBN 2013
PhD Survey
Cianjur
18.6
18
Bulukumba
20.9
21.2 (median 19)
Indonesia
20.9
-
The legal differences can not explain differences in the social practices of marriage
Mothers´ age at birth of first child Age mother at.. (BKKBN 2013) First pregnancy
First child
Cianjur
19.7
20.4
Bulukumba
21.9
22.2
Indonesia
21.7
22.2
Rise of marriage age in the Netherlands •
Social, cultural and socio-economic (and not so much legal) developments have caused the rise in mariage age in the Netherlands: availability of contraceptives, acceptance of non-marital unions, secularisation, etc.
•
Nonetheless, a greater freedom regarding relationship forms is combined with new regulations and a strict implementation of civil registration requirements for those new relationships.
•
Strict application of under aged marriage rules
Indonesia: differences with the Netherlands which no law can change •
Religious norms are strong behaviour drivers, marriage is sacred, extramarital sex sinful
•
Pregnancies and (exposed) extra-marital relationships often can only be socially and culturally „solved“ by a marriage.
Legal measures which possibly can instigate change regarding early marriage practices • Stricter dispensation guidelines for judges: perhaps dispensation should not be granted too easily and only apply to emergency cases (pregnancy, extra-marital sex scandals) • No dispensation for children below a certain minimum age.
• Implementation of existing civil registration penalties in Indonesian law for under aged marriage cases concluded without dispensation • Punish civil registration and KUA marriage registrars involved in fraud Any social change requires a change of culture within the civil registration and KUA offices
Marriage registrars in the Marriage Law and Civil Registration Law Marriage Law Art 16 (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) , Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
UU No. 23 2006 Adminduk jo. UU No. 24 2013 (amendemen) Art 8 (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: (f) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
Penalties in the Civil Registration Law •
Pasal 93
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyakRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). •
Pasal 94
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”
Penalties in the Civil Registration Law •
Pasal 96A Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
•
Pasal 98 (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga). (2) Dalam hal pejabat dan petugas pacla Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
•
Pasal 99 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
Penalties are extra harsh for forgeries and active fraudulent behavior of marriage registrars
Penalties in the Ciminal Code •
KUHP Pasal 279 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
•
KUHP Pasal 280 Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
•
Penalties for someone entering a polygamous marriage without court dispensation (Art 279)
•
Penalties when someone deceives his spouse into a marriage which is later invalidated by the court. Art 280 could apply to under aged marriages without court dispensation, if invalidated by the court.
Bahan diskusi • Apakah dengan memperketat implementasi ketentuan pidana administrasi kependudukan yang ada dalam perundang-undangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai usia pernikahan dan demikian turut mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur? • Realistiskah isu adminduk menjadi prioritas para penyidik, polisi dan kejaksaan? • Sejauh mana perubahan kultur di badan pelaksana Catatan Sipil dan KUA terhadap tindak pemalsuan umur dapat terlaksana?
