Legacy SBY Di Bidang Politik dan Demokrasi
LSI DENNY JA Oktober 2014
Legacy SBY di Bidang Politik dan Demokrasi •
Selamat Jalan Presiden SBY. Selamat datang presiden baru Joko Widodo. Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, SBY dinilai cukup berhasil dalam menjaga transisi dan iklim demokrasi Indonesia. Penilaian ini pun datang dari dunia internasional. Namun penilaian tersebut berbalik 180 derajat setelah DPR mensahkan UU Pilkada oleh DPRD. Publik domestik maupun internasional pun ramai-ramai menyalahkan SBY sebagai aktor dibalik mundurnya demokrasi Indonesia.
•
Reaksi keras publik domestik dan internasional membuat SBY gerah dan melakukan langkah politik dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu). Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, otomatis telah membatalkan UU. No.22 Tahun 2014 yang mengatur Pilkada oleh DPRD. Dan Perppu No.2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga secara otomatis membatalkan UU No. 23 Tahun 2014.
•
Namun kedua perppu diatas masih potensial ditolak DPR, khususnya Perppu Pilkada Langsung. Karena mayoritas DPR masih dikuasai oleh koalisi partai pendukung pilkada oleh DPRD. Diterima atau ditolaknya Perppu pilkada langsung berefek langsung pada penilaian publik terhadap reputasi dan legacy SBY.
•
Sebanyak 72.24 % publik menilai bahwa baik atau buruknya kinerja 10 tahun Presiden SBY di bidang politik dan demokrasi tergantung nasib Perppu Pilkada Langsung. Jika SBY berhasil menggoalkan perppu pilkada langsung menjadi UU dalam sidang paripurna DPR Januari 2015 nanti, maka publik akan menilai baik legacy SBY di bidang politik.
•
Namun sebaliknya jika Perppu tersebut ditolak oleh DPR, maka SBY dinilai meninggalkan legacy yang buruk dalam bidang politik dan demokrasi di Indonesia. Hanya 16.92 % publik yang menyatakan legacy SBY tidak tergantung nasib Perppu.
•
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA. LSI Denny JA kembali mengadakan survei khusus merespon kondisi politik nasional menjelang berakhir masa jabatan SBY. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 17 – 19 Oktober 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.
•
LSI Denny JA juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
•
Penilaian bahwa legacy SBY tergantung nasib Perppu merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang tinggal di desa maupun kota, perempuan-laki-laki, berpendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat ekonomi mapan maupun wong cilik. Rata-rata di semua segmen masyarakat, antara 53-89 % publik yang menyatakan legacy SBY tergantung Perppu Pilkada Langsung.
•
Namun demikian, mereka yang laki-laki, ekonomi atas, berpendidikan minimal sarjana, dan tinggal di kota, lebih tinggi prosentasenya yang menyatakan nasib legacy SBY tergantung perppu pilkada langsung. Tingginya prosentase kelompok publik ini menilai legacy SBY tergantung perppu pilkada langsung karena kelebihan mereka dalam mengakses informasi dan berita politik. Kelompok ini juga yang secara jelas dan terbuka menunjukan kemarahannya kepada presiden SBY ketika RUU Pilkada DPRD disetujui DPR pada 25 September 2014 lalu.
•
Tak hanya pemilih partai Koalisi Indonesia Hebat yang menilai legacy SBY tergantung Perppu Pilkada Langsung. Pemilih partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pun menyatakan hal yang sama. Misalnya pemilih partai Demokrat, sebesar 62. 98 % menyatakan baik buruk kerja SBY di bidang politik tergantung nasib Perppu Pilkada Langsung.
•
***** Dari riset kualitatif yang dilakukan LSI Denny JA, ada 4 (empat) alasan mengapa publik menilai legacy SBY senasib dengan perppu pilkada langsung.
•
Pertama, pilkada langsung atau pilkada DPRD adalah hal yang sangat penting bagi publik karena berhubungan dengan “hak politik memilih pemimpinnya sendiri” yang kini dirampas. Selama 9 tahun sejak 2005, publik diberi hak politik untuk memilih sendiri kepala daerahnya. Namun hak konstitusional itu dicabut oleh DPR dan pemerintah dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2014.
•
Kedua, publik menilai peran SBY sangat vital dalam merampas hak politik masyarakat itu. Peran vital SBY tersebut karena SBY (pemerintah) adalah inisiator RUU Pilkada oleh DPRD dan aksi walkout partai Demokrat saat paripurna DPR yang dinilai publik memberi jalan bagi berlakunya UU Pilkada DPRD.
•
Ketiga, publik menilai langkah SBY mengeluarkan Perppu hanya strategi menebus dosanya. Karena publik paham bahwa perppu tersebut harus disetujui oleh DPR. Jika perppu ditolak, maka UU Pilkada DPRD bisa berlaku kembali.
•
Keempat, soal pilkada langsung, SBY sudah berjanji berulang kali. SBY pernah berjanji akan memperjuangkan pilkada tetap langsung oleh rakyat. SBY menyatakan beliau mendengar aspirasi rakyat dan secara pribadi menilai pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi.
•
Namun janji tersebut dikhianati sendiri oleh partai demokrat dengan aksi walkout. Sulit bagi publik mempercayai bahwa aksi partai Demokrat tersebut diluar kontrol dan perintah SBY. Janji SBY kini tak lagi dipercayai, kecuali jika SBY bisa membuktikannya. *****
•
LSI Denny JA menilai, di atas kertas SBY bisa memenangkan perppu pilkada langsung untuk diterima oleh DPR. Bahkan kemenangan ini bisa dicapai dengan cara mufakat oleh semua fraksi, tanpa voting. Ada dua alasan yang mendasari penilaian ini :
•
Pertama, semua fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH),yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura, memang sejak mendukung pilkada langsung. Sikap Koalisi Indonesia Hebat ini akan konsisten mendukung pilkada langsung yang artinya juga akan mendukung Perppu SBY.
•
Kedua, semua fraksi Koalisi Merah Putih diklaim SBY sudah sepakat secara tertulis untuk juga mendukung perppu pilkada langsung itu. Bukti dukungan itu bahkan dideclare oleh SBY secara resmi di twitternya. Dalam tweet-nya, SBY mengklaim semua ketua umum dan sekjen partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah menandatangani komitmen tertulis untuk mendukung pilkada langsung. Kini tinggal SBY membuktikan kembali janjinya tersebut.
•
Namun jika SBY gagal memperjuangkan perppu pilkada langsung untuk diterima oleh DPR, maka publik pun menghukum SBY sebagai aktor utama pilkada DPRD dan kemuduran demokrasi Indonesia. Sebanyak 59.66 % publik menyatakan bahwa mereka akan mengingat SBY sebagai Bapak Pilkada Tidak Langsung Indonesia.
•
Jika Perppu ditolak DPR, publik pun bereaksi. Sebanyak 83.23 % publik menyatakan setuju jika pemerintahan Jokowi-JK nantinya menyelenggarakan referendum (jajak pendapat langsung) ke seluruh rakyat Indonesia untuk menanyakan apakah rakyat menginginkan pilkada langsung atau pilkada oleh DPRD. Referendum dianggap sebagai alternatif cara damai untuk menyelesaikan perselisihan soal pilkada.
Kamis, 21 Oktober 2014 Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA Narasumber : Ardian Sopa (0819.88.20.20 / 0856.858.36.94) Moderator : Ade Mulyana (0811.880.3080 / 0812.837.975.06) Tim Riset LSI: Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI
PREDIKSI LSI*
HASIL KPU
TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI
DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT
18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%
TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI
Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%
9
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009 DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI 2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%
SBYBOEDIONO
SBYBOEDIONO
SBY-BOEDIONO
TERBUKTI
30%-50%
-
-
-
DI BAWAH 30%
MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO
-
-
TERBUKTI
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 10
Track Record LSI Quick Count Paling Akurat Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Quick Count LSI (Data 100 %)
Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014
46. 70 % 53. 30 %
46. 85 % 53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 17 – 19 Oktober 2014 • • • •
Quickpoll (smartphone LSI) Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden : 1200 responden Margin of error : ± 2.9 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 12
Mayoritas Publik Menilai Legacy SBY Tergantung Perppu Pilkada Langsung Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Ya, setuju. Kinerja SBY akan ditentukan oleh keberhasilan Perppu Pilkada Langsung
Tidak setuju, tidak ditentukan oleh Pilkada Langsung
Tidak Tahu/Tidak Jawab
72,24%
16,92%
10,84%
Publik Laki-Laki Lebih Tinggi Persetujuan Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Gender
Base
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Laki-laki
50 %
77. 79 %
10. 37 %
11.84 %
Perempuan
50 %
67. 56 %
22. 44 %
10. 00 %
Baik laki-laki maupun perempuan diatas 65 % yang menilai legacy SBY tergantung Perppu.
Publik Laki-Laki Lebih Intens mengikuti berita politik
Publik Di Kota Lebih Tinggi Persetujuannya Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Status Wilayah
Base
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Desa
75.89 %
72. 00 %
18. 00 %
10. 00 %
Kota
24.11 %
72. 32 %
16. 57 %
11. 11 %
Publik di Kota lebih intens dan variatif dalam mengakses berita politik.
Publik Ekonomi Atas Lebih Tinggi Persetujuan Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Tingkat Pendapatan
Base
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Menengah – Bawah
45.89 %
54. 11 %
14. 32 %
31. 57%
Menengah
29.11 %
66. 91 %
17. 41 %
15. 68 %
Menengah Atas
24.63 %
78. 67 %
17. 17 %
4. 16 %
Di semua segmen ekonomi diatas SBY senasib dengan Perppu
50 % yang menilai baik-buruk kinerja
Publik Berpendidikan Tinggi Lebih Tinggi Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Tingkat Pendidikan
Base
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Tamat SLTP ke bawah
48.13 %
65. 97 %
22. 92 %
11. 11 %
Tamat SLTA ke bawah
38.43 %
72. 98 %
12. 39 %
14. 63 %
Tamat D3/S1/diatasnya
13.44 %
89. 71 %
10. 29 %
0. 00 %
Di semua segmen pendidikan diatas 60 % yang menilai kinerja SBY bidang politik tergantung Perppu Pilkada Langsung.
Pemilih Partai Demokrat Pun Menilai Legacy SBY Senasib Dengan Perppu Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Partai Politik
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Golkar
72. 32 %
18. 94 %
8. 74 %
Demokrat
62. 98 %
27. 81 %
9. 21 %
Gerindra
71. 03 %
21. 40 %
7. 57 %
PKS
70. 93 %
20. 07 %
9. 00 %
PAN
68. 50 %
20. 75 %
10. 75 %
PPP
74. 88 %
14. 55 %
10. 57 %
Rata-rata pendukung Koalisi Merah Putih diatas legacy SBY tergantung Perppu Pilkada Langsung
60 % yang menilai
Konstituen KIH Pun Setuju Legacy SBY Tergantung Perppu Pilkada Langsung Q : Salah satu persoalan yang tersisa dari pemerintahan SBY adalah mengenai Perppu Pilkada langsung. Ada pendapat yang mengatakan kinerja SBY di bidang politik akan ditentukan oleh keberhasilan dalam membuat Perppu tersebut diterima oleh DPR sehingga rakyat tetap bisa memilih kepala daerah secara langsung. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut?
Pilihan Partai Pileg 2014
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
PDIP
76. 88 %
13. 11 %
10. 01 %
PKB
73. 63 %
13. 99 %
12. 38 %
HANURA
75. 64 %
15. 04 %
9. 32 %
NASDEM
75. 77 %
11. 87 %
12. 36 %
Rata-rata pendukung Koalisi Indonesia Hebat diatas 70 % yang menilai prestasi SBY bidang politik tergantung Perppu.
Pendukung Prabowo-Hatta Pun Setuju Legacy SBY Tergantung Perppu Pilkada Langsung Q : Pasca Pilpres, pemerintah dan DPR dikuasai oleh dua koalisi partai yang berbeda. Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat menguasai pemerintah sementara parlemen (DPR) dikuasai oleh koalisi merah putih. Seberapa khawatirkah bapak-ibu dengan kondisi pemerintahan ini?
Pilihan Capres 9 Juli 2014
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Prabowo-Hatta
67. 77 %
19. 89 %
12. 34 %
Jokowi - JK
75. 89 %
17. 01 %
7. 10 %
Hanya dibawah 20 % pendukung Prabowo-Hatta yang menyatakan prestasi SBY bidang politik tak tergantung perppu pilkada langsung.
Apa alasan publik legacy SBY Senasib dengan Perppu Pilkada langsung?
21
1. Hak Politik Masyarakat Pilkada langsung atau pilkada DPRD adalah hal yang sangat penting bagi publik karena berhubungan dengan “hak politik memilih pemimpinnya sendiri” yang kini dirampas. Selama 9 tahun sejak 2005, publik diberi hak politik untuk memilih sendiri kepala daerahnya. Hak itu kini dirampas.
2. SBY Punya Peran Vital 1. SBY (pemerintah) adalah inisiator RUU Pilkada DPRD.
2. Aksi Walkout Partai Demokrat dalam Paripurna DPR RI 25 September 2014
3. Perppu Hanya Menebus Dosa SBY SBY bereaksi setelah publik domestik maupun internasional menghukumnya sebagai aktor dibalik kemunduran demokrasi Indonesia. Publik paham bahwa perppu tersebut harus disetujui oleh DPR. Jika perppu ditolak, maka UU Pilkada DPRD bisa berlaku kembali.
4. SBY Telah Berjanji Berulang kali Dukung Pilkada Langsung Soal pilkada langsung, SBY sudah berjanji berulang kali. SBY pernah berjanji akan memperjuangkan pilkada tetap langsung oleh rakyat (lewat youtube). Namun dikhianati oleh partainya sendiri dengan aksi walkout. Janji SBY kini tak lagi dipercayai, kecuali jika SBY bisa membuktikannya.
Di Atas Kertas, SBY Bisa Memenangkan Perppu 1. Koalisi Indonesia Hebat (KIH),yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura, sejak awal mendukung pilkada langsung dan akan konsisten termasuk mendukung Perppu. 2. SBY mengklaim (melalui official twitter-nya) telah mendapat dukungan tertulis, yang ditandatangani oleh Ketum & Sekjen, dari Partai KMP untuk dukung Perppu Pilkada Langsung
Jika Perppu Ditolak, SBY dinilai Bersalah Jika SBY gagal memperjuangkan perppu pilkada langsung untuk diterima oleh DPR, maka publik pun menghukum SBY sebagai aktor utama pilkada DPRD dan kemuduran demokrasi Indonesia.
Sebanyak 59.66 % publik menyatakan bahwa mereka akan mengingat SBY sebagai Bapak Pilkada Tidak Langsung Indonesia.
Jika Perppu Ditolak, Publik Setuju Ada Referendum Sebanyak 83.23 % publik menyatakan setuju jika pemerintahan Jokowi-JK nantinya menyelenggarakan referendum (jajak pendapat langsung) ke seluruh rakyat Indonesia untuk menanyakan apakah rakyat menginginkan pilkada langsung atau pilkada oleh DPRD.
Referendum dianggap sebagai alternatif cara damai untuk menyelesaikan perselisihan soal pilkada.
