KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF LAKIP Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Sekretariat BKP merupakan salah satu unit Eselon II pada unit kerja Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, dengan tugas “memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan”. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, bahwa BKP juga secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP, sehingga Sekretariat BKP juga memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Selain itu pula memiliki tugas Kesekretariatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) sesuai dengan Financing Agreement SOLID, LOAN No. L-I-835-ID, tertanggal 5 Juli 2011. Berdasarkan Renstra Sekretariat Badan tahun 2010 – 2014 bahwa visi Sekretariat Badan tahun 2010-2014, yaitu: ”Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang cepat, tanggap, berkualitas, efektif dan efisien guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan”. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, Sekretariat Badan mengemban misi yang harus dilaksanakan, antara lain: (a) Terlaksananya perencanaan dan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak di lingkup Badan Ketahanan Pangan; (b)Terlaksananya pelayanan keuangan dan perlengkapan secara efisien; (c) Terlaksananya evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran secara cepat dan tepat; (d) Terlaksananya pelayanan organisasi dan kepegawaian, peraturan dan perundang-undangan, humas dan tata usaha; (e) Terfasilitasinya pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan; (f) Terkoordinasi pengembangan model-model pemberdayaan ketahanan pangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani kecil. Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: a. Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Program, Subbagian Anggaran, serta Subbagian Kerjasama;

i

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, serta Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Subbagian Hukum, serta Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi; Subbagian Evaluasi, serta Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2011, telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut yaitu : 1) Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan; 2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan; 3) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga. Selanjutnya ketiga sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja. Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah dicapai dengan hasil yang baik atau telah terealisasi 100 persen. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran pembangunan ketahanan pangan dari APBN Rp.38,06 milyar atau 52.71 persen dari total alokasi anggaran BKP Pusat Rp.72,20 milyar. Anggaran tersebut termasuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan PIDRA (Persiapan Kegiatan SOLID) pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Dana yang dialokasikan tersebut, sampai akhir tahun anggaran telah digunakan senilai Rp. 34,29 milyar atau 90.12 persen, yaitu oleh PPK: (1) Sekretariat Badan Rp. 28,18 milyar atau 92.25 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp.4,28 milyar atau 83,72 persen; dan (3) SOLID Rp.1,84 milyar atau 76,54 persen. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3,75 milyar atau 9,85 persen yang harus dikembalikan ke negara. Sisa anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan sebesar Rp. 2,37 milyar atau 7.75 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp. 831,13 juta atau 16,27 persen dari alokasinya, dan SOLID yang memiliki sisa Rp.549,60 juta atau 22.92 persen. Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan dalam mendukung pemantapan ketahanan pangan, ditemukan beberapa tantangan dan kendala utama yaitu : (1) Dengan terbitnya PP 38 tahun 2007 dan PP 41 tahun 2007, banyak daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota banyak yang membentuk kelembagaan ketahanan; (2) Proses revisi yang memerlukan waktu yang lama, terutama untuk revisi nama Satker, sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan; (3) Pemaknaan otonomi daerah yang salah berimbas kepada ii


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 pelaksanaan kegiatan satker di daerah baik dekonsentrasi atau tugas pembantuan, khususnya masih belum optimalnya arus balik pelaporan kegiatan; (4) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai pedoman yang ada, sehingga masih banyak ditemui berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan kegiatan; (5) Pemahaman tentang ketahanan pangan di lingkungan masyarakat dan aparat belum sepenuhnya dipahami; (6) Kurangnya peningkatan kapasitas SDM aparat, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan yang seimbang antara SDM aparat di Pusat dan Daerah. Terkait dengan berbagai tantangan dan kendala utama yang dihadapi dalam kinerja Sekretariat BKP tahun 2011 tersebut, maka upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: (1) Sosialisasi dan advokasi; (2) Penyempurnaan Program dan Rencana Aksi, mengingat situasi dan kondisi di daerah yang cepat berubah dan berkembang; (3) Pengembangan dan pengelolaan administrasi keuangan, modernisasi pengelolaan aset negara/barang milik negara (BMN); (3) Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi yang ditunjang dengan sistem komputerize; (4) Pembenahan pada penguatan mekanisme perencanaan, serta pengembangan dan pemantapan sistem perencanaan partisipatif; (5) Pembenahan dan pembinaan kelembagaan ketahanan pangan sesuai PP 38 tahun 2007 dan PP 41 tahun 2007, khususnya di tingkat kabupaten/kota; (6) Peningkatan profesionalisme SDM, melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan bidang ketahanan pangan.

iii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketahanan pangan sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional, dan eksistensi kedaulatan bangsa. Terpaut dengan itu, maka UndangUndang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah merumuskan antara lain: (1) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau; serta (2) Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, seluruh komponen bangsa dari pemerintah hingga masyarakat, harus bersama-sama berperan dalam membangun ketahanan pangan secara sinergi. Program Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2011 ditujukan untuk memberdayakan aparat dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan, dilakukan dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan menggunakan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan, peningkatan citra rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI; (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan atas pangan yang bersifat pokok. Perubahan paradigma dalam pembangunan nasional, menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Seiring dengan perubahan paradigma tersebut, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang mengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan, dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

1


lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011, sebagai salah satu unit kerja Eselon II pada Badan Ketahanan Pangan. B. Organisasi dan Tugas Fungsi 1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Sekretariat BKP merupakan salah satu unit Eselon II pada unit kerja Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, dengan tugas “memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan”. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, bahwa BKP juga secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP, sehingga Sekretariat BKP juga memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Selain itu pula memiliki tugas Kesekretariatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) sesuai dengan Financing Agreement SOLID, LOAN No. L-I-835-ID, tertanggal 5 Juli 2011. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BKP menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program anggaran dan kerjasama di bidang ketahanan pangan;

b.

Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c.

Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan masyarakat dan informasi publik;

d.

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan tindak; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan,


2


Selain itu juga melaksanakan fungsi tambahan yaitu : 1).

Pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

2).

Koordinasi serta penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SOLID di Maluku dan Maluku Utara.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, bagan seperti tertera pada Lampiran : a. Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Program, Subbagian Anggaran, serta Subbagian Kerjasama; b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, serta Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Subbagian Hukum, serta Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi; Subbagian Evaluasi, serta Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.


3


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA A. Perencanaan Kinerja 1. Rencana Strategis Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen dan administrasi Badan, mempunyai visi tahun 2010-2014, yaitu: ”Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang cepat, tanggap, berkualitas, efektif dan efisien guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan”. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, Sekretariat Badan mengemban misi yang harus dilaksanakan, antara lain: a.

b. c. d. e. f.

Terlaksananya perencanaan dan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak di lingkup Badan Ketahanan Pangan; Terlaksananya pelayanan keuangan dan perlengkapan secara efisien; Terlaksananya evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran secara cepat dan tepat; Terlaksananya pelayanan organisasi dan kepegawaian, peraturan dan perundangundangan, humas dan tata usaha; Terfasilitasinya pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan; Terkoordinasi pengembangan model-model pemberdayaan ketahanan pangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani kecil.

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang hendak dicapai oleh sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan tugas dan fungsi serta mengacu visi dan misinya, yaitu: a. b.

Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran, dan kerjasama luar negeri; Meningkatkan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan perlengkapan secara efektif, efisien dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

c.

Meningkatkan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha;


4


d. e. f.

Meningkatkan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan; Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ketahanan pangan dengan memperkuat Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Mengembangkan model-model pemberdayan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani kecil.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan, serta meningkatnya kesejahteraan petani kecil dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga (SOLID). Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur keberhasilan Sekretariat Badan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut adalah: 1. Tersusunnya dokumen rencana program, anggaran, dan kerjasama; 2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan, dan perlengkapan yang efektif, efisien dan transparan; 3. Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, peraturan perundang-undangan, serta humas dan tata usaha; 4. 5. 6.

Terciptanya evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan; Terselenggaranya koordinasi peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID) dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga.

4. Strategi Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut: a. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan dan bebas KKN; b. Memasyarakatkan program dan model pemantapan ketahanan pangan; c. Melayani dokumentasi, kearsipan dan informasi manajemen ketahanan pangan; d. Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan; e. Mengembangkan jaringan kerjasama antar institusi dan pemangku kepentingan;


5


f. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan lintas; g. Merumuskan produk hukum dibidang ketahanan pangan yang berpihak kepada petani; h. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif; i. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan; j. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani. 5. Kebijakan Ada 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu : 1. Kebijakan dalam manajemen ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c) Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan dan perundang-undangan, humas, organisasi dan kepegawaian. 2. Kebijakan dalam peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; serta (c) Meningkatkan peranan kelambagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan. 3. Kebijakan dalam pengembangan model-model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dilakukan melalui pendanaan hibah dan PHLN. Untuk mendukung kebijakan tersebut, kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 adalah “Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan”. Sedangkan program yang dilaksanakan yaitu: “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan. 6. Program Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta memperhatikan strategi dan kebijakan, maka kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan dijabarkan dalam program kerja jangka menengah 2010 – 2014 untuk Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

6


Sekretariat Badan. Subkegiatan-subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan program, anggaran, dan kerjasama pemantapan ketahanan pangan : a. Penyusunan program pemantapan ketahanan pangan; b. Penyusunan anggaran program pemantapan ketahanan pangan; c. Penyusunan kerjasama pemantapan ketahanan pangan. 2. Pengelolaan keuangan, dan perlengkapan : a. Pengelolaan administrasi keuangan; b. Pengelolaan laporan akuntansi keuangan; c. Pengelolaan dan pelaporan perlengkapan. 3. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi, tatalaksana, serta peraturan perundangundangan : a. Peningkatan pengelolaan administrasi pegawai dan perumusan organisasi; b. Peningkatan pengelolaan humas dan tatalaksana; c. Perumusan dan pengelolaan peraturan dan perundangan. 4. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Badan Ketahanan Pangan : a. Penyusunan data dan perumusan bahan informasi ketahanan pangan; b. Pengelolaan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; c. Perumusan Laporan pelaksanaan kegiatan program dan kinerja Badan Ketahanan Pangan serta Laporan Hasil Pemeriksaan. 5. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan: a. Pengelolaan forum koordinasi pencapaian Ketahanan Pangan Masyarakat; b. Monitoring dan evaluasi kesepakatan program dan kegiatan; c. Pemberian penghargaan ketahanan pangan; d. Penyelenggaraan apresiasi kelembagaan ketahanan pangan. 6. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) : a. Perencanaan kegiatan dan penganggaran; b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan SOLID.

B. PENETAPAN KINERJA (PK) Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2011 Sekretariat Badan sebagai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

7


acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.1. FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: Sekretariat Badan Ketahanan Pangan : 2011

Sasaran Strategis (1) 1. Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

1.

2.

Target (3) - 28 dokumen

Indikator Kinerja (2) Jumlah dokumen perencanaan, umum, evaluasi, dan keuangan dalam kebijakan Ketahanan Pangan Jumlah dokumen administrasi dan manajemen ketahanan pangan

- 4 laporan - 33 Provinsi, 186 kab/Kota

3.

Jumlah laporan kegiatan manajemen di daerah

2. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

1.

Jumlah laporan koordinasi perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan

- 4 Laporan

3. Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga

1.

Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina SOLID (Kelompok Mandiri) Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina SOLID (Federasi) Jumlah dokumen manajemen dan Administrasi terhadap SOLID Terbangunnya sarana prasarana desa dalam mendukung SOLID Jumlah demonstration plot yang dilakukan di desa binaan SOLID (Laporan)

- 132 Kelompok

2. 3. 4. 5.

- 44 Federasi - 12 Bulan layanan - 44 Desa - 14 Laporan

Jumlah Anggaran : Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 38.055.860.000,-


8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2011 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja pada Tabel III.1 sebagai berikut : Tabel III.1 : Pengukuran Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 Realisasi

%

Sasaran Strategis (1) 1. Meningkatnya 1. manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam 2. mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan 3. ketahanan pangan

Indikator Kinerja (2) Jumlah dokumen perencanaan, umum, evaluasi, dan keuangan dalam kebijakan Ketahanan Pangan

Target (3) 28 dok

28 dok

100

Jumlah dokumen administrasi dan manajemen ketahanan pangan

4 laporan

4 laporan

100

Jumlah laporan kegiatan manajemen di daerah

33 Provinsi, 33 Prov, 100 186 kab/Kota 186kab/Kota

2. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

1.

Jumlah laporan koordinasi perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan

4 Laporan

4 laporan

100

3. Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga

1.

Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina SOLID (Kelompok Mandiri) Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina SOLID (Federasi)

132 Kelompok

132 Kelompok

100

44 Federasi

0

0

Jumlah dokumen manajemen dan Administrasi terhadap SOLID Terbangunnya sarana prasarana desa dalam mendukung SOLID

12 Bulan layanan 44 Desa


100

Jumlah demonstration plot yang dilakukan di desa binaan SOLID (Laporan)

14 Laporan

14 Laporan

100

2.

3. 4.

5.


9

100


Secara ringkas, sasaran-sasaran strategis tahun 2011 yang ditargetkan hampir tercapai seluruhnya 100 persen karena sasaran serta program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Kecuali untuk kegiatan pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat (federasi) pada kegiatan SOLID realisasinya masih 0 persen karena ”Loan Effective” pada tanggal 5 Juli 2011 tetapi dana LOAN melalui Rekening Khusus (RK) kegiatan SOLID di pusat baru bisa digunakan per Oktober 2011 dan di daerah per Nopember 2011. Dengan jangka waktu yang sangat pendek tersebut, maka kegiatan pembentukan kelompok masyarakat (Federasi) belum dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Keterlambatan penggunaan dana Rekening Khusus tersebut menyebabkan seluruh kabupaten SOLID (11 kabupaten) terlambat melaksanakan kegiatan di lapangan, kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, dan dijadikan sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 Sebagian besar sasaran yang digunakan pada tahun 2011 mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2010 – 2014 dan Program Kerja Pemantapan Ketahanan Pangan tersebut, dan mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2011, telah ditetapkan tiga sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Secara garis besar, realisasi pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa sasaran tersebut seluruhnya telah tercapai 100 persen atau telah dapat dicapai dengan hasil yang baik. Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran diakibatkan oleh: (a) Sasaran yang direncanakan beserta program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini; (b) Kerjasama dari seluruh pelaksana kegiatan yang berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Walaupun sasaran tersebut telah terealisasi dengan baik, namun dalam proses pencapaian sasaran tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain: (a) Sulitnya untuk melakukan koordinasi antar bagian di lingkup Setba dalam pengumpulan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan kinerja; dan (b) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

10


Perubahan kebijakan dan lingkungan strategis yang terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan lancar dan tepat waktu. C. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan oleh beberapa kegiatan. Namun demikian, pada laporan ini, kegiatan yang dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2011 Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan Sasaran tersebut dicapai dengan mengukur tiga indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.2. sebagai berikut: Tabel III.2. Sasaran Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan Indikator Kinerja

1. Jumlah dokumen perencanaan, umum, evaluasi, dan keuangan dalam kebijakan Ketahanan Pangan 2. Jumlah dokumen administrasi dan manajemen ketahanan pangan 3. Jumlah laporan kegiatan manajemen di daerah

Target

28 dok

4 lap 33 prov, 186kab/kota

Realisasi 28 dok

% 100

4 lap

100

33 prov, 186kab/kota

100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2011 tersebut telah terealisasi seluruhnya dengan baik mencapai 100 persen. Pada Indikator Kinerja ”Jumlah dokumen perencanaan, umum, evaluasi, dan keuangan dalam kebijakan ketahanan pangan”, target tersebut yaitu : a. Dokumen perencanaan; terdiri dari : (i) 1 dokumen Renstra BKP; (ii) 1 dokumen Renstra SETBA; (iii) 1 dokumen pedoman teknis; (iv) 1 dokumen RKP/Renja KL; (v) 1 dokumen RKA KL, TOR dan RAB; (vi) 1 dokumen POK; (vii) 1 dokumen


11


DIPA; (vii) 1 bahan kerjasama; (viii) 1 bahan rumusan kebijakan; serta (ix) 1 bahan tayangan/makalah. b. Layanan administrasi keuangan dan perlengkapan; terdiri dari : (i) 1 dokumen Harga Satuan Pokok; (ii) 1 laporan akuntansi keuangan (SAI); (iii) 1 laporan Barang Milik Negara (SIMAK BMN); (iv) 1 dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan BMN; (v) 1 laporan pembayaran gaji, lembur dan honor; serta (vi) 1 dokumen penyusunan juklak administrasi keuangan. c. Layanan SDM, organisasi, humas dan hukum terdiri dari : (i) 1 bahan pengelolaan SDM; (ii) 1 bahan perumusan organisasi dan tata laksana; (iii) 1 bahan penyelenggaraan humas dan tata usaha; dan (iv) 1 bahan penyusunan peraturan dan perundang-undangan d. Data dan laporan pemantauan dan evaluasi; terdiri dari : (i) 1 laporan sementer; (ii) 1 laporan tahunan; (iii) 1 laporan evaluasi program; (iv) 1 laporan LAKIP BKP; (v) 1 laporan LAKIP Setba; (vi) 1 laporan tindak lanjut LHP; (vii) 1 laporan SPI; (viii) 1 dokumen pengelolaan Web BKP; (ix) 1 dokumen kompilasi data ketahanan pangan. Pada indikator kinerja ”Jumlah dokumen administrasi dan manajemen ketahanan pangan” realisasi sebanyak 4 laporan atau 100 persen dari target yaitu dokumen administrasi di masing-masing bagian lingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yaitu : Bagian Perencanaan, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Umum serta Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Sedangkan pada indikator “Jumlah laporan kegiatan manajemen di daerah” realisasi sebesar 100 persen dari target, yaitu dokumen pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Pemerintah (UKP4) dan pemantauan pelaksanaan STandar Pelayanan Minimal (SPM). Sumberdaya manusia/kepegawaian yang tersedia dan berkualitas, sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan Badan dan Sekretariat DKP yang terprogram. Pada tahun 2011, BKP Kementerian Pertanian didukung oleh 336 pegawai, dengan komposisi sangat heterogen sebagai berikut: (a) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah 2,38 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 31,85 persen, Diploma-4 dan sarjana Strata Satu 44,05 persen, strata dua magister 16,67 persen, dan strata tiga doktor 2,38 persen. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

12


(b) Kepangkatan: golongan I 0,89 persen, golongan II 11,31 persen, golongan III 76,79 persen, dan golongan IV 11,01 persen. (c) Usia pegawai: kurang dari 26 tahun 4,46 persen, 26-35 tahun 31,85 persen, 36-45 tahun 21,43 persen, 46-50 tahun 19,94 persen, dan lebih dari 51 tahun 22,32 persen. Jumlah pegawai BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2011, berkurang 10 orang atau 2,98 persen, karena pensiun dan pindah kerja. Kualifikasi pegawai BKP Departemen Pertanian yang masih aktif pada tahun 2006-2011 berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel III.3 berikut: Tabel III.3.

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2006–2011 Jumlah Pegawai Pertahun (Orang)

Uraian 2006 1. Tingkat Pendidikan

a. SLTA ke bawah b. Sarjana Muda dan D-3 c. Sarjana Strata-1 dan D4 d. Strata-2 Magister e. Strata-3 Doktor 2. Kepangkatan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan IIII d. Golongan IV 3. Usia Pegawai

a. b. c. d. e.

Kurang dari 26 tahun 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 – 50 tahun Lebih dari 51 tahun

2007

2008

2009

2010

2011

338 156 15 122 38 7 338 3 63 232 40

328 145 15 125 37 6 328 2 54 232 40

314 135 12 118 43 6 314 1 47 225 41

312 130 11 118 45 7 312 1 44 229 38

322 123 7 134 52 6 322 3 40 243 36

336 115 9 148 56 8 336 3 38 258 37

338 16 91 95 78 57

328 9 94 83 82 60

314 2 91 74 79 68

312 1 87 75 80 69

322 9 96 73 78 66

336 15 107 72 67 75

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Ketahanan Pangan, pada tahun 2011 telah dilakukan: (a) Pemberian tugas belajar dengan biaya pemerintah asing dan dalam negeri, serta biaya sendiri, kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, dan seminar; (b) Pembinaan motivasi dan disiplin; (d) Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (e) Pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.


13


2. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Sasaran ini dicapai dengan mengukur tiga indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.4. sebagai berikut: Tabel III.4. Sasaran Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Indikator Kinerja Target Realisasi % 4 laporan 4 laporan 100 1. Jumlah laporan koordinasi perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan Indikator kinerja sasaran ini telah terealisasi dengan baik dengan pencapaian 100 persen dari target dengan output yaitu : (i) 1 laporan Rakor rapat pleno pokja ahli dan teknis Dewan Ketahanan Pangan (DKP); (ii) 1 dokumen penyusunan bahan kebijakan; (iii) 1 laporan sidang regional DKP Kabupaten/Kota serta (iv) 1 laporan penghargaan ketahanan pangan. Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mendapat tugas untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pangan. Sebagai tindaklanjut penugasan tersebut, pada periode bulan November hingga awal Desember 2011 telah dilaksanakan serangkaian pertemuan pembahasan DIM RUU tentang Pangan. Pembahasan DIM RUU tentang Pangan tersebut melibatkan: Tim Internal Kementerian Pertanian, Staf Ahli Menteri, Anggota Pokja Ahli DKP, Pakar Pangan, Kementerian terkait, Badan Ketahanan Pangan Provinsi, Perum Bulog, dan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi. Dalam hal koordinasi ketahanan pangan, BKP selaku Sekretariat DKP telah memiliki mekanisme baku, dengan menempatkan lembaga DKP untuk melakukan koordinasi fungsional. Kegiatan koordinasi nasional melibatkan para Ketua dan Sekretaris DKP dalam Sidang Regional DKP Kabupaten/Kota dan Konferensi DKP. Sidang Regional merupakan forum koordinasi yang dihadiri oleh Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota, dalam rangka mengevaluasi kinerja DKP, membahas masalah, tantangan serta upaya-upaya penyelesaian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan daerah. Salah satu output dari Sidang Regional DKP Kab/Kota ini adalah Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota yang merupakan komitmen pimpinan daerah untuk memantapkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing.


14


Kegiatan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 1979, yang diserahkan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. Namun demikian, mulai tahun 2011 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraannya, antara lain: (1) Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan diberbagai tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota); (2) Penghargaan Ketahanan Pangan diberi nama Adhikarya Pangan Nusantara dengan jumlah penerima sebanyak 61 penerima; (3) terdapat lima kategori penerima penghargaan, yaitu Pelopor, Pelayanan, Pengguna Kreatif Teknologi, Pemangku dan Pembina Ketahanan Pangan; (4) Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara ini melibatkan kementerian/lembaga anggota Dewan Ketahanan Pangan untuk berpartisipasi menetapkan usulan calon penerima penghargaan (masing-masing kementerian/lembaga sebanyak satu orang calon penerima); (5) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, pakar, praktisi, dan cendikiawan yang memahami mengenai mengenai ketahanan pangan Pemberian Penghargaan Tahun 2011 merupakan masa transisi, sehingga menerbitkan dua Surat Keputusan Menteri Pertanian, yaitu untuk penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan penerima Penghargaan Ketahanan Pangan. Tujuan Pemberian Adhikarya Pangan Nusantara diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah. Sedangkan Penghargaan Ketahanan Pangan diarahkan untuk memberikan apresiasi dan dorongan kepada masyarakat dan aparat dalam meningkatkan produksi pertanian yang mendukung ketahanan pangan.

3. Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga Sasaran ini diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.5. sebagai berikut:


15


Tabel III.5. Sasaran Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga Indikator Kinerja Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina SOLID (Kelompok Mandiri)

Target 132 Kelompok

132 Kelompok

2.

Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina SOLID (Federasi)

44 Federasi

0

Jumlah dokumen manajemen dan Administrasi terhadap SOLID Terbangunnya sarana prasarana desa dalam mendukung SOLID



100

3. 4. 5.

Jumlah demonstration plot yang dilakukan di desa binaan SOLID (Laporan)

14 Laporan

14 Laporan

100

1.

Realisasi

% 100

0

100

Secara ringkas, sasaran-sasaran strategis tahun 2011 yang ditargetkan hampir tercapai seluruhnya 100 persen. Kecuali untuk kegiatan pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat (federasi) pada kegiatan SOLID realisasinya masih 0 % karena ”Loan Effective” pada tanggal 5 Juli 2011 tetapi dana LOAN melalui Rekening Khusus (RK) kegiatan SOLID di pusat baru bisa digunakan per Oktober 2011 dan di daerah per Nopember 2011. Dengan jangka waktu yang sangat pendek tersebut, maka kegiatan pembentukan kelompok masyarakat (Federasi) belum dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Keterlambatan penggunaan dana Rekening Khusus tersebut menyebabkan seluruh kabupaten SOLID (11 kabupaten) terlambat melaksanakan kegiatan di lapangan, kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, dan dijadikan sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Sasaran kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani kecil di provinsi Maluku, meliputi 5 (lima) Kabupaten yaitu Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Keseluruhan lokasi sasaran meliputi 17 kecamatan dan 20 desa, dengan total KK miskin sebanyak 900 KK. Kelompok Mandiri yang dibentuk 60 Kelompok Mandiri

Sedangkan di Provinsi Maluku Utara, meliputi 6 (enam) Kabupaten yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula. Keseluruhan menjangkau 15 kecamatan, 24 desa dengan total KK sebanyak 1.080 KK miskin. Jumlah kelompok Mandiri yang dibentuk 72 Kelompok Mandiri pria,wanita dan campuran. Pria, wanita dan Campuran.


16


D. Akuntabilitas Keuangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran pembangunan ketahanan pangan dari APBN senilai Rp.628,97 milyar. Alokasi tersebut bertambah 231 milyar atau naik 37 persen dari alokasi tahun 2010 sebesar Rp. 397,68 milyar. Dana tersebut tersebar pada Satker Pusat (BKP) Rp.72,20 milyar atau 11,47 persen, dan Satker Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) Rp. 556,77 milyar atau 88,51 persen. Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretariat BKP termasuk didalamnya Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan PIDRA (Persiapan Kegiatan SOLID) pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Tahun 2011 Satker Sekretariat BKP mengelola Rp.38,06 milyar atau 52.71 persen dari total alokasi anggaran BKP Pusat Rp.72,20 milyar. Secara rinci, anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat BKP, yaitu: 1.

Sekretariat Badan senilai Rp. 30,55 milyar atau 52,71 persen dari total pagu anggaran BKP yaitu 70,20 milyar.

2.

DKP senilai Rp. 5,11 milyar atau 7,28 persen.

3.

SOLID senilai Rp.2,40 milyar atau 3,42 persen.

Dana yang dialokasikan tersebut, sampai akhir tahun anggaran telah digunakan senilai Rp. 34,29 milyar atau 90.12 persen, yaitu oleh PPK: (1) Sekretariat Badan Rp. 28,18 milyar atau 92.25 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp.4,28 milyar atau 83,72 persen; dan (3) SOLID Rp.1,84 milyar atau 76,54 persen seperti tertera dalam Tabel III.6. berikut. Tabel III.6. No

Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat Badan Ketahanan Pangan TA. 2011 (Laporan s/d Bulan Desember 2011)

Uraian PPK

Alokasi Rp.000 % 30,548,600 80.27

Realisasi Rp.000 % 28,181,412 92.25

Sisa Anggaran Rp.000 % 2,367,188 7.75

1

Sekretariat

2

DKP

5,108,860

13.42

4,277,228

83.72

831,132

16.27

3

SOLID

2,398,400

6.30

1,835,804

76.54

549,596

22.92

38.055.860 100.00

34.294.443

90.12

3.747.917

9.85

Jumlah

Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3,75 milyar atau 9,85 persen yang harus dikembalikan ke negara. Sisa anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan sebesar Rp. 2,37 milyar atau 7.75 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

17


mencapai Rp. 831,13 juta atau 16,27 persen dari alokasinya, dan pada PPK SOLID yang memiliki sisa Rp.549,60 juta atau 22.92 persen. Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya, karena sistem penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, hanya standar analisis biaya yang belum ditetapkan oleh instansi berwenang


18


BAB IV PENUTUP

Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 secara umum cukup baik, yaitu sudah semua terealisasi 100 persen, kecuali sasaran Penetapan Kelembagaan Masyarakat (Federasi) belum dilaksanakan karena dana LOAN melalui rekening Khusus baru dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 untuk SOLID Pusat dan bulan Nopember 2011 untuk SOLID Daerah.. Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan berbagai tantangan dan kendala, yaitu : (1) Tingginya dinamika pembentukan SKPD dan perangkatnya; (2) Tuntutan peranan pemerintah yang lebih sebagai fasilitator dan mediator dalam menata system ketahanan pangan; (3) Adanya kebijakan untuk melakukan penghematan/saving anggaran, sehingga dana yang sudah dialokasikan untuk beberapa subkegiatan penunjang kegiatan tidak dapat digunakan; (4) Proses revisi yang memerlukan waktu yang lama, terutama untuk revisi nama Satker, sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat dilaksanakan; (5) Pemaknaan otonomi daerah yang salah berimbas kepada pelaksanaan kegiatan satker dan belum optimalnya arus balik pelaporan kegiatan sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh daerah; (6) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai pedoman yang ada, sehingga masih banyak ditemui berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan kegiatan; (7) Kurangnya pemahaman tentang ketahanan pangan di lingkungan masyarakat dan aparat daerah; (8) Kurangnya peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparat dalam pembinaan ketahanan pangan ke lapangan. Terkait dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja Sekretariat BKP tahun 2011 tersebut, maka upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: (1) Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kelembagaan dan kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan prinsip 3 M (Man, Money, Matter); (2) Penyempurnaan Pedoman, Program dan Rencana Aksi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang cepat berubah dan berkembang; (3) Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihanpelatihan; (4) Pengembangan dan pengelolaan perencanaan partisipatif; (5) Modernisasi pengelolaan aset negara/barang milik negara (BMN); (6) Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi; serta (7) Peningkatan akses dan jejaring informasi ketahanan pangan.


19


LAMPIRAN


20


Lampiran 2 :

Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUBBAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN EVALUASI

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PELAPORAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN

SUBBAGIAN KERJA SAMA

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


21

KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents