KEMENTERIAN PERTANIAN

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PUSAT DAN DAERAH Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian PENAS XIV-2014 Malang, 8 Juni 2014

KEMENTERIAN PERTANIAN Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

ISI PAPARAN

I

• PENDAHULUAN

II

• KONDISI UMUM KELEMBAGAAN PENYULUHAN

III

• PERMASALAHAN

IV

• RENCANA TINDAK LANJUT

Kementerian Pertanian

2

www.pertanian.go.id

I


PENDAHULUAN

3

www.pertanian.go.id

PENDAHULUAN 1. UU No 16 Tahun 2006 tentang SP3K mengamanatkan terbentuknya kelembagaan penyuluhan di Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa 2. Perhatian yang besar terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian diwujudkan melalui anggaran pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta DAK bagi penyuluhan pertanian 3. Namun demikian masih ditemui perbedaan dukungan pemerintah daerah terhadap penyuluhan pertanian 4. Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan belum diberdayakan secara optimal sebagai pusat koordinasi program dan kegiatan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian

4

www.pertanian.go.id

II

KONDISI UMUM KELEMBAGAAN PENYULUHAN


5

www.pertanian.go.id

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PUSAT Kelembagaan Penyuluhan Pusat sudah terbentuk di 3 (tiga) Kementerian, yaitu :  Kementerian Pertanian : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;  Kementerian Kelautan dan Perikanan : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

 Kementerian Kehutanan : Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

dan

 Kelembagaan penyuluhan Pusat tersebut dikoordinasikan dalam satu wadah koordinasi penyuluhan nasional non struktural yaitu Bakornas P3K sesuai Perpres No 10/2011


6

www.pertanian.go.id

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PROVINSI  Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang diketuai oleh Gubernur;  Bakorluh dalam melaksanakan tugas koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi di bidang penyuluhan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;  Untuk menunjang kegiatan Bakorluh dibentuk Sekretariat Bakorluh yang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon IIa;

 Perkembangan pembentukan Bakorluh disajikan pada Tabel berikut : Kementerian Pertanian

7

www.pertanian.go.id

Rekapitulasi Kelembagaan Penyuluhan Provinsi NO 1

BENTUK KELEMBAGAAN

JUMLAH

Badan Koordinasi Penyuluhan

22

- Ditetapkan Melalui PERDA

22

- Ditetapkan melalui PERGUB 2

3

-

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

9


6

- Ditetapkan melalui PERGUB

3

Belum terbentuk/Bagian dari Dinas lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan TOTAL Kementerian Pertanian

3 34

8

www.pertanian.go.id

KELEMBAGAAN PENYULUHAN KABUPATEN/KOTA  Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Kabupaten/Kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bapeluh);  Bapeluh pada tingkat Kab/Kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II b dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;  Pembentukan Bapeluh berdasarkan kriteria potensi wilayah bidang pembangunan pertanian, perikanan, atau kehutanan;

 Perkembangan pembentukan Bapeluh disajikan pada Tabel berikut : Kementerian Pertanian

9

www.pertanian.go.id

Rekapitulasi Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota NO 1

BENTUK KELEMBAGAAN

JUMLAH

Badan Pelaksana Penyuluhan

154


131

- Ditetapkan melalui PERBUP/PERWALI 2

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

23 182


176

- Ditetapkan melalui PERBUP/PERWALI 3

6

Belum terbentuk/Bagian dari Dinas lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

175

TOTAL

511


10

www.pertanian.go.id

KELEMBAGAAN PENYULUHAN KECAMATAN  Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);  BP3K berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

para

 Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota;  Sampai saat ini telah terbentuk 5.232 Balai Penyuluhan (UPTD: BP3K, BPK, BPP) dari 7.000 Kecamatan.


11

www.pertanian.go.id

BALAI PENYULUHAN SEBAGAI PUSAT KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DI KECAMATAN BPTP

STPP/SPP • Diseminasi Teknologi • Kaji Terap • KATAM

• Pengabdian Masyarakat • Kajian Kelembagaan (konsep, peran, kelas, kemitraan) • Pengembangan Model Kewirausahaan

PENELITI/ PENYULUH PENDAMPING

BAKORLUH

DINAS TEKNIS PROV

BAPELUH

DINAS TEKNIS KAB/KOTA

 Lembaga Keuangan  Perusahaan Saprotan  UPJA  Mitra Usaha

Program/ Kegiatan

Program/ Kegiatan

BPP/ BP3K

Pelatihan Penyuluh, Petani & pelaku usaha • Kewirausahaan • Teknis Agribisnis • Manajemen BPK

UPTD/KCD

BBPP/BDP • Penguatan Kelembagaan • Sarana & Prasarana • Metode Pelatihan

Penyuluh di WKPP

Penyuluh di WKPP

POKTAN/ GAPOKTAN 12

• POPT, PBT • Penyuluh Swasta Penyuluh Swadaya di Posluhdes

Pendampingan

P4S • Inkubator Kementerian Pertanian Agribisnis

Penyuluh di WKPP

Cluster Kawasan

www.pertanian.go.id

PERAN STRATEGIS BP3K 1. Pusat data base pertanian sampai tingkat desa di wilayah binaannya 2. Rentang kendali pembinaan terhadap petani lebih optimal karena adanya penyuluh di setiap Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) pada masing-masing BP3K

3. Sebagai simpul koordinasi dan sinergi berbagai program dan kegiatan baik internal lintas eselon I Kementerian Pertanian maupun lintas kementerian Kementerian Pertanian

13

www.pertanian.go.id

lanjutan… 4. Pusat Pengembangan Kawasan/cluster Pertanian 5. Menjabarkan target produksi nasional pangan strategis secara terukur sampai tingkat kecamatan dan desa untuk menjadi target kinerja penyuluh pertanian 6. Sebagai tempat pembelajaran bagi penyuluh dan petani. Untuk itu diperlukan adanya prasarana dan sarana yang memadai Kementerian Pertanian

14

www.pertanian.go.id

lanjutan… 7. Pusat informasi lapangan dengan memanfaatkan fasilitas cyber extension 8. Pusat konsultasi petani dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan usahataninya 9. Tempat koordinasi bagi penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya serta petugas teknis pertanian lainnya Kementerian Pertanian

15

www.pertanian.go.id

III


PERMASALAHAN

16

www.pertanian.go.id

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN

 Belum terbitnya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2006;  Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006;


17

www.pertanian.go.id

lanjutan…  Beberapa Kabupaten/Kota yang telah membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006: 1) Belum melakukan penguatan kelembagaan penyuluhan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas ketenagaan penyuluh, peningkatan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyuluhan, serta pemberdayaan kelembagaan petani; 2) Akan menggabungkan kembali Bapeluh dengan kelembagaan teknis atau badan ketahanan pangan.


18

www.pertanian.go.id

IV

RENCANA TINDAK LANJUT


19

www.pertanian.go.id

PERCEPATAN TERBITNYA PERPRES KELEMBAGAAN PENYULUHAN  Rancangan Perpres tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sudah melalui proses harmonisasi dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan surat Nomor: PPE.PP.02.03-130, tanggal 18 Februari 2014, perihal penyampaian hasil pengharmonisasian RPerpres tentang Kelembagaan Penyuluhan;  Rancangan Perpres sudah dikirim oleh KemenPAN dan RB melalui surat nomor: B/1301/M.PANRB/03/2014, tanggal 21 Maret 2014 kepada Presiden RI untuk menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Presiden;  Saat ini, rancangan tsb telah mendapatkan paraf dari Menteri Pertanian, selanjutnya diproses untuk mendapatkan paraf Menteri Perikanan dan Kelautan, dan Menteri Kehutanan, sebelum mendapat penetapan dari Presiden RI.


20

www.pertanian.go.id

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN  Memberikan advokasi tentang pembentukan kelembagaan penyuluhan, terutama kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif kabupaten/kota dan provinsi;  Memperkuat kelembagaan penyuluhan yang sudah terbentuk melalui: peningkatan kuantitas dan kualitas ketenagaan penyuluh, peningkatan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyuluhan;

 Meningkatkan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai POSKO Pembangunan Pertanian di Kecamatan;  Menumbuhkembangkan pos penyuluhan desa/kelurahan. Kementerian Pertanian

21

www.pertanian.go.id

TERIMA KASIH


24

www.pertanian.go.id

KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents