Kementerian Pertanian

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEMBAKAU NASIONAL

1

Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

I. PENDAHULUAN 1.

Tembakau merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Indonesia yang berkembang sudah sejak ratusan tahun yang silam. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan secara turun temurun merupakan suatu proses budaya yang berkembang dalam masyarakat. Terlebih lagi kegiatan tersebut mendatangkan manfaat dari segi ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat yang mengusahakan tembakau.

2.

Produk tembakau dan ikutannya telah menjadi budaya dan kebiasaan hidup serta kehidupan masyarkat sejak sebelum Columbus menemukan benua Amerika di Abad 14. Produk Hasil Tembakau telah menjadi bagian tradisi dan mengakar dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat dan bangsa.

3.

Sisi lain yang tidak dapat dipisahkan dari tembakau adalah budaya mengolah tembakau menjadi barang yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Kegiatan yang sering disebut sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT) ini juga tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kegiatan budidaya tembakau yang dilakukan oleh petani.

4.

Sebagai komoditas yang bernilai ekonomi dan sosial tinggi, hasil tembakau dan industri hasil tembakau berkontribusi besar dalam menunjang pendapatan petani dan negara . Di sentra-sentra produksi, hasil jual tembakau menyumbang sebesar 40-70% dari total pendapatan petani. Disisi lapangan kerja, pada budidaya tembakau mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 825.348 orang dengan melibatkan (558.502 KK)


2

www.pertanian.go.id

DASAR HUKUM Dasar hukum yang terkait dengan “usaha budidaya” tembakau adalah : a. UU RI No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman  Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan jenis pembudidayaannya.”  Pasal 6 ayat (3) : “Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.” b. UU RI No. 39/2014 tentang Perkebunan  Pasal 2 : Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensiberkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkupan hidup.  Pasal 3 : Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan : (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devis negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.


3

www.pertanian.go.id

II. SEBARAN WILAYAH PENANAMAN TEMBAKAU


4

www.pertanian.go.id

PRODUKSI TEMBAKAU


5

www.pertanian.go.id

III. PERKEMBANGAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI SELAMA LIMA TAHUN


6

www.pertanian.go.id

Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tembakau Perkebunan Rakyat, Negara dan Swasta Menurut Provinsi Tahun 2011 s.d. 2016 Tahun 2011 Provinsi

Tahun 2012

Tahun 2013

ACEH

641

951

1,144

814

2,092

1,983

2,158

2,340

1,772

1,919

2,023

2,199

SUMATERA UTARA **)

440

374

511

447

2,852

2,426

2,889

2,416

2,645

2,439

412

531

1,404

1,299

1,404

1,306

1,076

1,002

1,384

1,349

1,376

1,337

1,402

1,366

JAMBI

176

109

287

171

286

193

347

233

393

285

387

287

SUMATERA SELATAN

113

101

13

10

53

38

353

302

323

256

353

302

LAMPUNG

736

620

941

1,180

959

892

634

862

493

519

497

677

9,181

8,086

10,326

9,195

9,973

8,872

9,201

8,146

9,711

8,471

9,355

8,473

44,651

39,411

50,982

43,386

40,620

30,972

42,653

32,542

50,856

40,504

44,884

40,567

2,082

1,428

2,115

1,561

1,307

686

1,595

1,097

2,056

1,534

1,882

1,569

130,284

114,391

144,245

135,309

83,386

73,998

118,717

108,137

107,104

99,016

107,207

99,531

1,132

1,671

970

1,713

803

975

680

937

782

1,024

752

1,038

NUSA TENGGARA BARAT

28,409

40,992

37,055

59,988

28,356

38,529

24,611

37,067

23,760

34,449

23,890

36,074

NUSA TENGGARA TIMUR

1,075

182

2,799

1,393

2,986

1,535

2,049

1,304

2,160

1,324

2,170

1,384

42

47

42

47

30

27

55

32

95

35

55

33

JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR **) BALI

SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN INDONESIA

Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Panen (Ha)

Tahun 2016*

Panen (Ha)

Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Tahun 2015

Panen (Ha)

SUMATERA BARAT

Produksi (Ton)

Tahun 2014

Produksi (Ton)

Produksi (Ton)

Panen (Ha)

Produksi (Ton)

2,554

2,491

2,909

1,915

2,350

2,321

2,116

1,537

2,324

1,535

2,103

1,529

222,920

212,153

255,743

258,435

177,129

164,447

209,443

198,301

205,850

194,646

197,372

195,560

: Statistik Perkebunan Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan

Keterangan : *) Angka Sementara **) Perkebunan Rakyat ditambah Perkebunan Besar Negara ditambah Perkebunan Swasta - Produksi : Daun Kering


7

www.pertanian.go.id

III. VOLUME DAN NILAI EXPOR IMPOR TEMBAKAU TAHUN 2011 - 2015

Keterangan : Tahun 2015 angka sementara hasil sinkronisasi Nasional Sumber : Badan Pusat Statistik


www.pertanian.go.id

IV. SEBARAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA No

Provinsi

Kabupaten

Hasil IHT

1

NAD

Banda Aceh

Kretek

2

Su - Mut

Pematang Siantar, Kota Medan

Rokok Putih

3

Ja - Bar

Kota Cirebon, Cirebon, Karawang, Bekasi

Rokok Putih dan Kretek

4

Ja - Teng

Semarang, Jepara, Pati, Demak, Kudus, Karanganyar, Solo, Kebumen, Salatiga

Kretek dan Rokok Putih

5

Yogyakarta

Bantul, Sleman, Kulonprogo

Kretek

6

Ja - Tim

Pamekasan, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Lumajang, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Malang, Kediri, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Tulungagung, Magetan, Pacitan

Kretek

7

Sul - Sel

Soppeng

Kretek

8

NTB

Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat

Kretek (Home Industri)

Sumber: Radjab (2013)


9

www.pertanian.go.id

INDUSTRI HASIL TEMBAKAU INDONESIA Tenaga Kerja

Jumlah Produsen

Total 728 produsen produk tembakau terdaftar di Indonesia Kementerian Pertanian Sumber: DJBC - 2015

Sumber: Kementerian Perindustrian

www.pertanian.go.id

V.

TANTANGAN PERTANIAN TEMBAKAU PERTANIAN TRADISIONAL

Persiapan lahan secara konvensional

Pemanenan secara tradisional

Penanaman secara manual

Kurang perawatan

Proses setelah panen secara tradisional

Proses pemotongan konvensional

Praktek pertanian secara tradisional menyebabkan hasil yang kurang kompetitif – kualitas, jumlah dan biaya


11

www.pertanian.go.id

TANTANGAN PERTANIAN TEMBAKAU Produktifitas Belum Optimal Praktek Pertanian Tradisional

Biaya Tinggi (sewa lahan & biaya saprodi)


Persaingan Lahan

Pertanian Skala Kecil

Rentan gagal panen

www.pertanian.go.id

TANTANGAN PERTANIAN TEMBAKAU Tataniaga yang Kompleks

IHT Grader Pedagang besar Pedagang kecil Pengumpul

Petani


www.pertanian.go.id

VI. PERMASALAHAN  Penyediaan sarana produksi (pupuk, benih, pestisida);  Lemahnya SDM dan kelembagaan petani ;  Kurangnya pemeliharaan tanaman mengakibatkan mutu hasil panen yang kurang baik;  Daya Saing Komoditas;  Anomali Iklim ;  Konversi Lahan Pertanian.


www.pertanian.go.id

VII. UPAYA PENGEMBANGAN PERTANIAN TEMBAKAU MELALUI KEMITRAAN PERAN PETANI :  Memanfaatkan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan finansial (jika diperlukan)  Mengimplementasikan praktik pertanian yang baik SESUAI dengan standar Good Agricultural Practices (GAP) Perusahaan  Menjual hasil panen tembakau langsung kepada pelaku usaha PERAN PELAKU USAHA :  Memberikan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan finansial (jika diperlukan)  Mensosialisasikan serta membimbing dan mengawasi implementasi praktik pertanian yang baik SESUAI dengan standar Good Agricultural

Practices (GAP) Perusahaan  Membeli hasil panen tembakau langsung dari petani  Transfer teknologi / pengetahuan praktik pertanian terbaik


www.pertanian.go.id 15

Lanjutan

PERAN PEMERINTAH :  Memfasilitasi peningkatan produktivitas dan mutu tembakau sesuai dengan kebutuhan industri.  Menyusun kebijakan berupa Road-map agribisnis tembakau Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek yang terpadu dan sinergis, yang dalam proses penyusunannya melibatkan seluruh stakeholder terkait.  Melindungi dan menjaga kelestarian tembakau khas Indonesia (Indikasi Geografis) yang telah mendunia sebagai kekayaan plasma nutfah bangsa Indonesia, bahkan ditingkatkan produksinya kalau pasarnya masih terbuka.  Menyusun kebijakan produksi terkait dengan supply-demand, dalam rangka menyeimbangkan antara supply (produksi) dan demand (kebutuhan), misal bagi jenis tembakau tertentu yang pasarnya sudah jenuh, sebaiknya pengembangannya dibatasi, sedangkan yang pasarnya tersedia pengembangannya dipacu agar dapat mengisi ekspor dan mengurangi impor (pengaturan impor-ekspor), pengembangan komoditas alternatif, diversifikasi produk, dan sebagainya. Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id 16


17

www.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian

Recommend Documents