KEMENTERIAN PERTANIAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TA 2015

Disampaikan oleh: Drs. Tri Prianggono, MM Pada Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2015 Denpasar, 25 Juni 2014

KEMENTERIAN PERTANIAN Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

ISI PAPARAN

1.

• PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015

2.

• PAGU INDIKATIF RAPBN 2015

3.

• PERENCANAAN PENGANGGARAN

Kementerian Pertanian

2

www.pertanian.go.id

1.

PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015


3

www.pertanian.go.id

PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan 4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan 5. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 6. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 9. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan 10. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 11. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 12. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati


4

www.pertanian.go.id

REFOCUSING PENGEMBANGAN KOMODITAS 1. Bahan Pangan Pokok Nasional: Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Daging Unggas, Daging Sapi-Kerbau 2. Bahan Pangan Pokok Lokal: Sagu, Jagung (NTT-Madura), UmbiUmbian (ubi kayu, ubi jalar) 3. Produk Pertanian Penting Pengendali Inflasi: Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, CPO/Minyak Goreng 4. Bahan Baku Industri (Konvensional): Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Susu, Ubi kayu 5. Bahan Baku Industri lainnya : Sorgum, Gandum, Tanaman Obat, Minyak Atsiri 6. Produk Industri Pertanian Prospektif : Aneka Tepung, Jamu 7. Produk Energi Pertanian Prospektif : Biodiesel, Bioetanol, Biogas 8. Produk Pertanian Berorientasi Ekspor Prospektif : Pala, Lada, Buahbuahan (Nanas, Manggis, Salak, Mangga, Jeruk), Kambing/Domba, Babi, Florikultura


5

www.pertanian.go.id

REFOCUSING PEMBANGUNAN PERTANIAN BERDIMENSI KAWASAN 2015 1. Refocusing program dan kegiatan: mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga, ekspor dan substitusi impor, bahan baku bio-energi dan bio-industri, mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, MDG,s PDT, BNPP 2. Refocusing komoditas: komoditas strategis, pangan pokok, pangan lokal, pengendali inflasi, bahan baku industri, ekspor, substitusi impor 3. Refocusing lokasi kawasan: merupakan kawasan andalan, sejalan MP3EI, tidk tersebar merata, skala luasan berdampak nasional, bisa pengembangan kawasan baru maupun existing. 4. Refocusing kegiatan: berdasarkan need assessment, didukung regulasi, dialokasikan kegiatan “trigger”, menarik investor 5. Refocusing jumlah satker: diupayakaan ramping, mendukung WTP, skala pagu layak, berkinerja baik, tersedia SDM memadai, pengelolaan asset-nya.


6

www.pertanian.go.id

KEBUTUHAN REGULASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1. Regulasi di bidang lahan: mempercepat penerbitan Perda Provinsi/ Kab/Kota dan penyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009. 2. Regulasi sarana pertanian: perbaikan subsidi pupuk dan subsidi benih; pengembangan sistem perbenihan. 3. Regulasi pembiayaan pertanian: mempercepat dan mempermudah persyaratan akses petani pada skim kredit. 4. Regulasi perlindungan petani: implmentasi UU 19/2013 asuransi usahatani 5. Regulasi terkait penganekaragaman pangan dan gizi 6. Regulasi di bidang ekspor pertanian dan impor produk pertanian: 7. Regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian Kementerian Pertanian

7

www.pertanian.go.id

2.

PAGU INDIKATIF RAPBN 2015


8

www.pertanian.go.id

RANCANGAN TEMA RKP 2015 Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan  Reformasi pembangunan untuk struktur ekonomi yang kokoh: perceptan hilirisasi industri berbasis SDA; mengurangi impor barang modal dan bahan baku; kepastian dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.  Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh: daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek,  Berkeadilan: pembangunan inklusif dan peningkatan rasa keadilan.


9

www.pertanian.go.id 9

PAGU INDIKATIF RAPBN KEMENTAN 2015 RP 15,82 T RANCANGAN PAGU INDIKATIF APBN 2015 (Rp 000) NO

ESELON-I

BELANJA OPERASIONAL

BELANJA OPERASIONAL / BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG MENGIKAT

PLN

HLN

1 SEKRETARIAT JENDERAL

767.264.116

50.000.000

817.264.116

-

2 INSPEKTORAT JENDERAL

20.172.000

3.264.000

23.436.000

-

3 DITJEN TANAMAN PANGAN

52.500.000

12.266.000

64.766.000

-

4 DITJEN HORTIKULTURA

33.010.186

10.289.000

43.299.186

-

5 DITJEN PERKEBUNAN

87.688.000

11.511.000

99.199.000

6 DITJEN PKH

140.786.000

60.000.000

7 DITJEN PPHP

23.961.000

8 DITJEN PSP

BLU

6.300.000

-

RUPIAH MURNI

3.036.251

TOTAL

402.856.599

1.229.456.966

62.092.157

85.528.157

-

-

-

627.475

2.663.310.884

2.732.204.359

-

-

-

585.795.800

629.094.986

-

-

-

506.570

1.485.520.851

1.585.226.421

200.786.000

-

-

19.329.170 8.577.099

1.431.922.474

1.660.614.743

5.375.000

29.336.000

-

-

563.940.200

593.276.200

29.147.898

13.134.000

42.281.898 11.760.000 4.500.000

-

3.143.790.400

3.202.332.298

9 BADAN LITBANG

553.048.800

155.300.000

708.348.800 246.360.000

-

10.652.206

717.609.234

1.682.970.240

10 BPPSDMP

139.290.000

46.392.000

185.682.000

2.500.000

-

2.851.605

968.490.095

1.159.523.700

11 BKP

24.410.000

8.200.000

32.610.000 140.400.000 4.560.000

-

404.814.900

582.384.900

12 BARANTAN

232.377.000

150.000.000

246.955.711

682.382.030

2.103.655.000

525.731.000

JUMLAH

Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian

-

382.377.000

-

-

PNBP

3.500.000

-

-

-

-

53.049.319

2.629.386.000 398.520.000 21.360.000 19.329.170 79.300.525

10

12.677.099.305 15.824.995.000

www.pertanian.go.id www.pertanian.go.id

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (1) NO 1

2

3

KEGIATAN

VOLUME

Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat - Penguatan Lembaga usaha Pangan Masyarakat 327 - Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 1.483 - Kondisi harga pangan pokok 35 - Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan 1 Cadangan Pangan Model Pemantauan Jaringan Distribusi dan 24 - Pengembangan Cadangan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan - Pengembangan Desa Mandiri Pangan 429 - Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 149 - Penanganan Rawan Pangan, SKPG 456 - Penyusunan FSVA 35 - Kajian kerawanan Pangan 35 - Kajian Ketersediaan pangan dan akses pangan 35 - Pemantauan, monitoting dan evaluasi Desa Mandiri Pangan 34 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman 4.050 Konsumsi Pangan) - pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan 35 kebijakan P2KP - Promosi P2KP 35 - Situasi konsumsi penduduk 36 - Hasil Penanganan Keamanan Pangan Segar 65 - Pengembangan Pangan Pokok Lokal 22


11

gapoktan lumbung pangan laporan laporan laporan desa kawasan lokasi laporan pusat laporan laporan

desa

ANGGARAN (Rp. 000) 97.663,00 39.977,00 43.341,00 6.674,00 5.871,00 1.800,00 98.355,09 24.730,00 39.900,00 15.030,50 2.700,00 2.000,00 5.450,09 8.544,50 120.026,00 80.496,00

laporan

11.020,00

laporan laporan laporan laporan

5.540,00 6.320,00 13.450,00 3.200,00

www.pertanian.go.id

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (2) NO 4

KEGIATAN

VOLUME

DUKUNGAN MANAJEMEN dan Teknis Lainnya - Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama - Dokumen Keuangan dan Perlengkapan - Pemantauan dan Evaluasi Program - Dokumen Kepegawaian, Organisasi, Humas, Hukum - Layanan Operasional Perkantoran (Output Generik) - Sidang Pleno, Konferensi dan Sidang Regional Ketahanan Pangan - Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID - Dukungan manajemen SOLID - Hasil Usaha Tani Terpadu - Pemberdayaan Petani Kecil - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Pedesaan - Pengelolaan Sumberdaya dan Infrastruktur

TOTAL


35 dokumen 35 35 1 1 1

ANGGARAN (Rp. 000) 266.340,81 14.000,00

dokumen laporan dokumen tahun laporan

8.000,00 10.310,00 3.000,00 32.610,81 10.000,00

12 bulan layanan

25.340,00 163.080,00 26.500,00 47.360,00 28.500,00 37.720,00 23.000,00

14 11 9.990 116 116

Paket laporan KK federasi Paket

582.384,90 12

www.pertanian.go.id

3.

PERENCANAAN PENGANGGARAN


13

www.pertanian.go.id

PERENCANAAN PENGANGGARAN 1. Dasar Hukum 2. Pengertian 3. Prinsip Umum Penganggaran 4. Pola Perencanaan Anggaran 5. Proses Perencanaan 6. Proses Penganggaran 7. Pagu Alokasi Per Sumber Biaya 8. Pagu Alokasi Per Jenis Belanja 9. Catatan Pengelolaan Anggaran Kementerian Pertanian

14

www.pertanian.go.id

1) Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5.

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan&Tanggungjawab Keu Neg. UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 6. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 7. PP No. 90/2010 tentang Penyusunan RKA-K/L 8. Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 - 2024 9. Keppres No 29 Tahun 2013 tentang Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 10. Permentan No. 15/2010 tentang Renstra Kementan 2010-2014 11. PMK No 51/PMK.02 Tahun 2014 tentang perubahan atas PMK 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL 12. PMK No 7/PMK.02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 13. PMK No 53/PMK.02 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015


15

www.pertanian.go.id

2) Pengertian a. BELANJA PEGAWAI

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan.

b. BELANJA MODAL Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Pertanian

16

www.pertanian.go.id

LANJUTAN c. BELANJA BARANG Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. 1). BELANJA BARANG OPERASIONAL Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. 2). BELANJA BARANG NON OPERASIONAL; Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal


17

www.pertanian.go.id

LANJUTAN d. BELANJA SOSIAL Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Termasuk untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kriteria belanja bantuan sosial adalah: 1. Tujuan penggunaan antara lain : a)Belanja Pemberdayaan Sosial b)Belanja Perlindungan Sosial c)Belanja Penanggulangan Kemiskinan d)Belanja Penanggulangan Bencana 2. Pemberi Bantuan 3. Penerima Bantuan 4. Bentuk Belanja Bantuan


18

www.pertanian.go.id

3) Prinsip Umum Penyusunan Anggaran Partisipasi

Penegakan Hukum

Keterbukaan

Responsif

Kesetaraan

Visi yang strategis

Efektif dan Efisien

Profesionalisme

Akuntabilitas

Pengawasan


19

www.pertanian.go.id

4) Pola Perencanaan Anggaran PLATFORM PRESIDEN

5 TAHUN

RPJM

RENSTRA K/L

1 TAHUN

RKP

RENJA K/L

1 TAHUN

APBN

RKA K/L

KEPPRES RINCIAN APBN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN


20

www.pertanian.go.id

5) Proses Perencanaan Renstra Kementan (5 Tahunan)

Untuk target 5 komoditas utama (Padi, Jagung, Kedelai, Gula, Daging) serta kebutuhan pembiayaan disusun oleh Kementan bersama Bappenas dan Kemenkeu

Renja Kementan (Tahunan)

Disusun oleh masing-masing Esleon I lingkup Kementan dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan untuk disampaikan ke Bappenas sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKA-KL DIPA (Tahunan)

Disusun oleh masing-masing Eselon I KEMENTAN dan dikoordinasikan oleh ROREN dan di reviu oleh APIP untuk ditelaah oleh DJA Kemenkeu

Dok. Pelaksanaan Anggaran

Sebagai dasar pencairan dana atas beban APBN


21

www.pertanian.go.id

6) Proses Penganggaran PAGU INDIKATIF Sebagai dasar penyusunan Renja; Pagu per Eselon I ditetapkan oleh Menteri Pertanian; sedangkan rincian anggaran per kegiatan dan output oleh masing-masing Eselon I (Biro Perencanaan hanya mengkoordinasikan)

Raker dengan Komisi IV DPR-RI

PAGU ANGGARAN Sebagai dasar penyusunan RKA-KL yang disusun oleh masingmasing Eselon I dan sebagai bahan Pidato Presiden (Nota Keuangan dan RAPBN) pada sidang Paripurna DPR setiap Tanggal 16 Agustus (Biro Perencanaan hanya mengkoordinasikan) Raker dengan Komisi IV DPR-RI

PAGU ALOKASI ANGGARAN Finalisasi RKA-KL sebagai bahan Penyusunan Perpres tentang Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Raker dengan Komisi IV DPR-RI

RKA-KL DIPA Kementerian Pertanian

22

www.pertanian.go.id

7) PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014 PER PROGRAM PER SUMBER BIAYA (Surat Menkeu No. S-760/MK.02/2013 tgl 28 Oktober 2013) NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

RINCIAN ANGGARAN PASCA RAKER 21 OKTOBER 2013 (Rp.000) RM PNBP BLU PLN HLN JUMLAH 15.470.610.980 15.029.399.857 72.826.822 30.601.401 334.320.000 3.462.900 15.470.610.980 PAGU

1.134.988.830 1.131.746.200 65.528.157

65.528.157 600.000

2.722.035.359

623.068.300

436.500

1.566.951.421 1.566.461.591

489.830

1.643.993.743 1.606.589.700

6.802.642

592.903.200

1.067.000 1.134.988.830

65.528.157

2.722.035.359 2.721.435.359 623.504.800

2.175.630

623.504.800 1.566.951.421

30.601.401

1.643.993.743

592.903.200

592.903.200

3.195.251.400 3.187.251.400

8.000.000

3.195.251.400

1.601.445.440 1.361.592.800

10.532.640

229.320.000

1.601.445.440

1.149.818.700 1.135.486.000

2.692.700

11.640.000

1.149.818.700

526.184.900

438.865.500

648.005.030

598.471.650


23

85.360.000 49.533.380

1.959.400

526.184.900 648.005.030

www.pertanian.go.id

8) PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014 PER ESELON I PER JENIS BELANJA (Rp. 000)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESELON 1 KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN TANAMAN PANGAN DITJEN HORTIKULTURA DITJEN PERKEBUNAN DITJEN PKH DITJEN PPHP DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN BADAN LITBANG BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

BELANJA BELANJA BARANG OPR NON OPR PEGAWAI 2,043,842,441 468,204,733 7,001,375,989 786,713,423 47,248,646 265,783,842 20,179,757 3,263,800 41,384,600 61,500,000 12,265,387 591,261,580 29,559,144 8,646,080 547,378,412 77,500,000 11,510,543 899,926,014 130,500,000 54,736,278 1,242,660,282 24,749,237 5,038,416 528,561,947

BELANJA MODAL BANSOS JUMLAH OPR NON OPR 602,442,778 5,354,745,039 15,470,610,980 35,242,919 1,134,988,830 700,000 65,528,157 3,773,400 2,053,234,992 2,722,035,359 7,921,164 30,000,000 623,504,800 7,576,569 570,438,295 1,566,951,421 132,487,183 83,610,000 1,643,993,743 4,553,600 30,000,000 592,903,200

27,866,445 13,133,555 522,246,335 133,988,304

765,481,600 659,361,947

-

145,500,000 46,391,132 23,250,000 8,112,630 194,278,100 123,869,962

937,857,140 291,795,830 229,922,795

-


24

9,577,400 2,379,192,400 285,848,854 -

10,663,076 4,164,440 99,934,173

9,407,352 198,862,000 -

3,195,251,400 1,601,445,440

1,149,818,700 526,184,900 648,005,030

www.pertanian.go.id

PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2014 NO.

NAMA PROGRAM

1

2

PERUBAHAN ANGGARAN

PAGU ALOKASI ANGGARAN 2014

PEMOTONGAN

PENAMBAHAN PHLN

3

4

5

APBN-P 2014 6=3- 4+5

1

SEKRETARIAT JENDERAL

1.134.988.830

31.926.158

1.103.062.672

2

INSPEKTORAT JENDERAL

65.528.157

0

65.528.157

3

DITJEN TANAMAN PANGAN

2.722.035.359

448.203.654

2.273.831.705

4

DITJEN HORTIKULTURA

623.504.800

98.834.979

524.669.821

5

DITJEN PERKEBUNAN

1.566.951.421

250.631.300

1.316.320.121

6

DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

1.643.993.743

265.060.266

7

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

592.903.200

89.944.118

502.959.082

8

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

3.195.251.400

479.365.733

2.715.885.667

9

BADAN LITBANG PERTANIAN

1.601.445.440

73.235.955

1.149.818.700

50.982.675

11 BADAN KETAHANAN PANGAN

526.184.900

70.639.429

12 BADAN KARANTINA PERTANIAN

648.005.030

44.160.295

10 BADAN PPSDM PERTANIAN

JUMLAH


15.470.610.980

1.902.984.562

25

12.530.356

29.889.142

1.391.463.833

1.558.098.627 1.098.836.025

3.000.000

458.545.471 603.844.735

45.419.498

13.613.045.916

www.pertanian.go.id

ALOKASI ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014 PER SUMBER BIAYA, JENIS BELANJA dan PER KEWENANGAN 1.

2.

Per Sumber Biaya Rupiah Murni = Rp. 438.865.500.000 PNBP = Rp. 0 BLU = Rp. 0 PLN = Rp. 85.360.000.000 HLN = Rp. 1.959.400.000 Total = Rp. 526.184.900.000 Per Jenis Belanja Belanja Pegawai = Rp. 23.250.000.000 Belanja Barang • Operasional = Rp. 8.112.630.000 • Non Operasional = Rp. 291.795.830.000 Belanja Modal • Operasional = Rp. 0 • Non Operasional = Rp. 4.164.440.000 Belanja Bansos = Rp. 198.862.000.000 Total = Rp. 526.184.900.000

3. Per Jenis Kewenangan Kantor Pusat = Rp. 83.649.950.000 Kantor Daerah = Rp. 0 Dekonsentrasi = Rp. 262.768.500.000 Tugas Pembantuan= Rp. 179.766.450.000 Total = Rp. 526.184.900.000 Realisasi Anggaran Badan KeTahanan Pangan (Per 14 Juni 2014) adalah sebesar Rp. 58.015.426.000 atau 17,18 %

Catatan : 1. Pagu awal = Rp.526.184.900.000 2. Pemotongan = Rp. 70.639.429.000 3. Penambahan PHLN = Rp. 3.000.000.000 4. Pagu Akhir = Rp.458.545.471.000


26

www.pertanian.go.id

9. SEPULUH Catatan Pengelolaan Anggaran 1. Penetapan APBN/D 2. Anatomi dokumen anggaran 3. Jenis dana yang tersedia 4. Sistem Pengendalian Intern 5. Komponen pokok organisasi Satuan Kerja 6. Cara pemilihan penyedia barang/jasa 7. Dokumen dasar belanja 8. Cara pembayaran 9. Perpajakan atas belanja negara/daerah 10.Pelaporan Kementerian Pertanian

27

www.pertanian.go.id27

1. Penetapan APBN Tahapan Perencanaan

Pengendalian

1. Memperhatikan Kebijakan Umum. 2. Memperhatikan Prioritas Anggaran.

1. Konsistensi pencapaian outcomes sesuai Rencana Strategis (Renstra). 2. Konsistensi Rencana Kerja Tahunan dan kebijakan umum. 3. Konsistensi rencana kerja (RKA KL) dan prioritas anggaran.

Reviu/Pe nelitian


28

Penelaah an


2. Anatomi Dokumen Anggaran Pengendalian

Penyediaan Anggaran 1. Tujuan penyediaan anggaran. 2. Pelaksana anggaran. 3. Output penggunaan anggaran. 4. Batas (pagu) anggaran.


1. Penyediaan anggaran harus sesuai tugas fungsi unit organisasi dan struktur penganggaran: fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan. 2. Pelaksana anggaran sesuai nomenklatur Satuan Kerja (melekat pada unit organisasi formal). Satu unit organisasi satu Satker. 3. Ketepatan klasifikasi penggunaan dana untuk pencapaian output (belanja pegawai, barang habis pakai, modal, bansos). 4. Tidak melampaui pagu tertinggi yang tersedia dalam dokumen anggaran.

29


3. Jenis Dana yang Tersedia Pengendalian

Jenis Dana

1. APBN. a. Dekonsentrasi. b. Tugas Pembantuan. 2. APBD. 3. Dana transfer ke daerah.


1. Pengelolaan anggaran harus mengacu kepada dasar hukum yang mengatur tentang belanja negara sesuai jenis dana yang tersedia (APBN/D, transfer).

30

www.pertanian.go.id

4. Sistem Pengendalian Intern Pengendalian

Unsur SPI 1.

2.

1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian resiko. 3. Kegiatan pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan.


3.

4. 5.

Lingkungan pengendalian pada Satker sekurangkurangnya memiliki Ketetapan Struktur Organisasi yang tepat. Penilaian resiko, memahami permasalahan yang dihadapi Satker yang mungkin mengganggu proses kegiatan termasuk proses pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengendalian pada Satker sekurangkurangnya pengamanan asset termasuk dokumen yamg melekat/dihasilkan Satker. Informasi dan komunikasi pada satker sekurangkurangnya dlm bentuk Laporan Keuangan Satker. Pemantauan sekurang-kurangnya dalam bentuk pemantauan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa.

31

www.pertanian.go.id

5. Komponen Pokok Organisasi Satker Pengendalian

Unit Organisasi Satker 1.

1. Kepala Satker. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 3. Bendahara. 4. Unit perencanaan dan pelaporan.


2.

3.

4.

Satker dipimpin oleh Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berperan dalam pengendalian Satkernya. PPK bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan kegiatan sesuai karakteristik jenis belanja (Bagan Akun Standar). Pengeluaran belanja harus didasarkan pada bukti yang sah (Surat Keputusan, Kontrak, Surat Perintah Tugas, kwitansi, dll). Bendahara melakukan transaksi dan pencatatan seluruh transaksi keuangan.

32

www.pertanian.go.id

6. Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengendalian

Pemilihan Penyedia B/J 1.

1. Lelang/seleksi 2. Penunjukkan Langsung 3. Swakelola.

2. 3.

4. 5. 6.


Proses pelelangan/seleksi mengacu kepada Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54 tahun 2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa. Membentuk ULP Kementan. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP). Proses pengadaan barang/jasa secara online di website Kementan. Survey harga pasar. Harga beberapa jenis barang menggunakan fasilitas e-catalog. Diharapkan pengadaan barang/jasa (lelang) sudah diproses pada bulan Maret 2014.

33

www.pertanian.go.id

7. Dokumen Dasar Belanja Pengendalian

Jenis Belanja 1. 2.

1. 2. 3. 4.

Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Belanja bantuan sosial

3.

4.


Belanja pegawai : - Berdasarkan Surat Keputusan Belanja barang : - Kwitansi - in voice - Surat Perintah Kerja Belanja modal: - Dokumen pengadaannya - Surat Perintah Kerja/Kontrak - Berita Acara Serah Terima (BAST) Belanja Bantuan Sosial: - mengacu kepada Pedoman/ Juklak/Juknis - Kegiatan berdasarkan usulan (RUK). 34

www.pertanian.go.id

8. Cara pembayaran Pengendalian Pembayaran APBN 1.

1. Langsung ke rekening pihak ketiga 2. UP, TUP, dan GU 3. Langsung ke rekening bendahara

2.

3.


Pembayaran ke rekening pihak ketiga : - Tagihan dari pihak ketiga, dilampiri: kwitansi penagihan dengan dokumen pendukung sesuai dasar belanja (B.Pegawai, B modal, B.Bansos) dan serah terima pekerjaan/barang - Penerbitan SPM LS Pembayaran tunai oleh bendahara atas dana UP, TUP, dan GU : - Kwitansi penagihan dengan dokumen pendukung sesuai dasar belanja - Penerbitan SPM Pembayaran langsung ke rekening bendahara dari Instansi Perbendaharaan: - Pembayaran langsung ke personil berdasarkan usulan yg diajukan

35

www.pertanian.go.id

9. Perpajakan atas belanja negara Pengendalian

Jenis Pajak

1. Disetor oleh penerima pajak 2. Dipungut oleh Satker 3. Tidak dikenakan pajak

1.

Disetor oleh penerima pajak : - Bea materai - PPN langganan daya dan jasa - PPN pembelian kurang dari Rp.1 juta

2.

Dipungut oleh Satker : - PPH 21, 22, 23 - Pajak pertambahan nilai untuk pembelian di atas Rp.1 juta - Pajak penjualan atas barang mewah Tidak dikenakan pajak : - Belanja perjalanan dan belanja bansos

3.


36

www.pertanian.go.id

10. Pelaporan Pengendalian

Jenis Pelaporan 1.

1. Laporan keuangan 2. Sistem Akuntansi BMN 3. Buku Kas Umum Bendaharawan

2.

3.


Laporan keuangan : - Neraca - Laporan realisasi - Catatan atas laporan keuangan Sistem akuntansi BMN - Pencatatan semua penambahan asset - Pencatatan semua penambahan nilai asset Buku kas umum: - Pencatatan transaksi bendahara

37

www.pertanian.go.id


38

www.pertanian.go.id

KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents