TERM of REFERENCE JUMLAH DESA MANDIRI PANGAN YANG DIBERDAYAKAN TAHUN 2013 Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pertanian Unit Eselon I : Badan Ketahanan Pangan Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Hasil : Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Unit Eselon II/Satker : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Kegiatan : Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. Indikator Kinerja Kegiatan : 1.929 Desa A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan a. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (1) dicantumkan bahwa “semua orang mempunyai
kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan
pemerintahan. b. Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan
agar
program
pembangunan
pada
umumnya
dapat
merespon potensi, permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengamanatkan
bahwa
dalam
penyusunan
rencana
dan
anggaran
menggunakan analisis gender, dengan menyusun GAP, GBS dan TOR. d. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan terutama dalam meningkatkan percepatan diversifikasi/penganekaragaman pangan dan memantapkan ketahanan pangan
1
masyarakat.
Dalam
melaksanakan
pengembangan
ketahanan
pangan
terutama mengurangi jumlah penduduk rawan pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor
15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 serta Rencana Strategis Badan
Ketahanan
Pangan
2010-2014,
Badan
Ketahanan
Pangan
melaksanakan Kegiatan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu komponen kegiatan atau salah satu output dari Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan. Untuk mengatasi masalah rawan pangan, dilakukan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat kepada kelompok afinitas (keanggotaannya berdasarkan tempat tinggal) selama 4 (empat) tahun yaitu: tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Tahapan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian dengan fokus pengembangan usaha produktif dan pemantapan ketahanan pangan keluarga. Pengembangan usaha produktif dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli sehingga mampu mengakses pangan dari pasar yang tidak dapat dipenuhi sendiri, sedangkan pengetahuan pemantapan ketahanan pangan keluarga adalah upaya memenuhi kebutuhan pangan sendiri dengan sumber daya pangan yang dimiliki.
Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan identifikasi peserta di desa yang mempunyai jumlah penduduk miskin minimal 30% dan sebagian dalam kondisi rawan pangan. Peserta yang telah terjaring dibentuk kelompok afinitas sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam pendampingan selama 4(empat) tahun. Pendampingan diarahkan sampai dengan kelompok afinitas menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Bagi kelompok afinitas yang berhasil, akan ditunjuk sebagai inti dalam memperluas pengembangan desa mandiri melalui replikasi desa yang berada di sekitarnya dalam mendorong Gerakan Kemandirian Pangan.
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 30,02 juta orang atau 12,49% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagian dari jumlah penduduk miskin tersebut mengalami rawan pangan karena rata-rata konsumsi energi per kapita hanya 70-90% dari Angka Kecukupan Gizi (2.000 kkal/kap/hari). Rawan pangan tersebut terutama disebabkan oleh daya beli yang rendah dan pengetahuan pangan dan gizi yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan
2
tersebut pemerintah melaksanakan Kegiatan Desa Mandiri Pangan, namun dalam penerapan di lapangan ada kesenjangan gender dalam sasaran pembinaan. Dari penetapan sasaran pembinaan yang telah berjalan selama ini, proporsi perempuan hanya sebesar 10%. Hal ini dapat diperhatikan berikut ini: a. Akses Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitas/ dana bantuan dan pelatihan/peningkatan kapabilitas lebih rendah dibanding Lelaki Kepala Rumah Tangga (LKRT); b. Laki-laki memiliki kontrol terhadap sumberdaya lahan dan sarana prasarana yang lebih tinggi dibanding perempuan; c. Anggota kelompok afinitas(berdasarkan tempat tinggal) pada umumnya lakilaki, sehingga merekalah yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi dengan petugas setempat; d. Dikarenakan masarakat pedesaan yang terdata pada umumnya laki-laki, maka pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat cenderung lebih dimanfaatkan oleh petani laki-laki. Padahal baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama dalam
mengikuti
pemberdayaan
ketahanan
pangan
masyarakat,
bahkan
perempuan mempunyai kemampuan dan peranan lebih baik dari pada laki-laki karena disamping perempuan dapat berusaha dalam peningkatan pendapatan keluarga
juga bisa menerapkan pendidikan pangan dan gizi di lingkungan
keluarganya. Kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan tersebut disebabkan oleh : a. Kesenjangan internal : 1) Belum dilakukan pendataan terpilah antara peserta laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan; 2) belum semua orang/petugas baik di pusat maupun daerah yang mengetahui kegiatan responsif gender; 3) issue gender belum dianggap sebagai issue penting yang perlu ditangani secara serius oleh personil yang merencanakan maupun yang melaksanakan program/kegiatan. b. Kesenjangan eksternal : 1) masih kuatnya persepsi yang bias gender di kalangan masyarakat yaitu Kepala Rumah Tangga itu laki-laki dan perempuan hanya berperan dalam urusan rumah tangga; 2) motivasi perempuan
untuk
pemberdayaan
mengikuti
ketahanan
peningkatan
pangan
masyarakat
kapabilitas yang
khususnya
masih
rendah
dikarenakan perhatiannya yang lebih fokus kepada urusan rumah tangga. Atas kondisi tersebut, perlu direformulasikan tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi petugas, petani
3
dan kelompok afinitas dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang berbasis responsif gender dengan memberi kesempatan, peran dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. 2. Gambaran Umum Pada dasarnya pengembangan desa mandiri pangan memberdayakan kelompok miskin dan rawan pangan menjadi kelompok dengan ketahanan pangan keluarga yang mantap. Untuk menunjang suksesnya pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan di 33 Propinsi, maka dibentuk kelompok kerja di tingkat pusat dan propinsi, serta tim teknis tingkat kabupaten/kota, sedangkan di tingkat desa/kelurahan dibentuk tim pangan desa. Bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Kelompok Kerja (Pusat dan Propinsi) Kelompok kerja dibentuk untuk mempersiapkan, memantau dan membina, melaporkan dan mengevaluasi serta memberikan pelatihan. Kelompok kerja beranggota dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan manajemen dan teknis yang menjadi tanggungjawabnya dalam pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan. b. Tim Teknis Kabupaten/Kota Berdasarkan arahan dan kebijakan dari Kelompok Kerja tersebut, dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota yang bertugas mempersiapkan kegiatan, membimbing
teknis
dan
manajemen,
memecahkan
permasalahan,
mengusahakan kemitraan serta melaporkan dan mengevaluasi kegiatan. Agar tim dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka anggotanya berasal dari instansi terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan. c. Tim Pangan Desa/Kelurahan Tim Pangan Desa/Kelurahan bertugas memberikan saran dan usulan kegiatan serta membantu pemecahan masalah kegiatan Kegiatan Desa Mandiri Pangan di tingkat lapangan. Tim tersebut beranggota pamong desa dan tokoh masyarakat.
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah rumah tangga miskin di 1.929 desa, baik laki-laki maupun perempuan di desa pada lokasi rawan pangan, petugas Badan
4
Ketahanan Pangan di 33 Propinsi (410 Kabupaten/Kota) dan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan.
C. Stategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian. .2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan. a.
Kelompok Kerja 1) Tahapan pelaksanaan i.
Persiapan
: Penyusunan pedoman dan petunjuk umum, serta Sosialisasi program;
ii. Pelaksanaan
: Pemantauan dan pembinaan;
iii. Pelaporan
: Pembuatan laporan kegiatan.
2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Bulan 1
2
3
4
Identifikasi dan penetapan kelompok afinitas Penetapan dan
pelatihan
bagi pendamping penyuluh pertanian Pendampingan usaha produktif
dan
pengelolaan ketahanan pangan keluarga Pelaporan dan evaluasi
5
5
6
7
8
9
10
11
12
D. Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember tepat waktu.
E. Analisis Resiko Berdasarkan hasil identifikasi, kegiatan Desa Mandiri Pangan terdapat 3 (tiga) titik kritis, yaitu : a. Penetapan kelompok afinitas, dengan ditetapkannya kelompok afinitas sesuai dengan pedoman/petunjuk diharapkan anggota yang menjadi seseran pembinaan merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan, mempunyai komitmen tinggi dan ada keinginan kuat untuk memantapkan ketahanan pangan keluarga. Dengan demikian diharapkan kegiatan desa mandiri pangan dapat berjalan lancar serta berfungsinya kegiatan dalam mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan. b. Penyusunan RUK, penyusunan rencana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok. RUK yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota kelompok akan menyebabkan anggota tidak dapat melaksanakan kegiatan produktif dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga. c. Pemberian bantuan, pemberian bantuan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan berdasarkan RUK, demikian pula pendistribusian kepada anggota, serta waktu pemberiannya. Alokasi yang tidak tepat akan mempengaruhi kegiatan usaha produktif yang dilaksanakan oleh masing – masing anggota kelompok afinitas.
F. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Kegiatan Desa Mandiri Pangan sebanyak 1.929 Desa sebesar Rp. 115.165.000.000,-.
Jakarta,
Juli 2012
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan,
Dr. Ir. Hermanto, MS NIP. 19550708.197903.1001
6
