kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 .

BAB I

PENDAHULUAN Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sewrta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegitan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Format Perjanjian terdiri atas 2 bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Pernyataan Perjanjian Kinerja terdiri atas : a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu, b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Sedang Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja, informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. Penyusunan perjanjian kinerja ini dimulai dengan merumuskan RPJMD Kota Tebing Tinggi (Tahun 2011-2016) yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja capaian dan program-program yang akan dilaksankan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kemudian dituangkan kedalam Renstra 1 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015


rencana jangka menengah (lima tahunan) yang merupakan penjabaran dari program yang ada pada RPJMD Kota Tebing Tinggi, kemudian Renstra dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan pernyataan perjanjian kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun visi dan misi RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI YANG BERIMAN, BERTAQWA, MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN Misi : 1. Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan; 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas;

2 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015


4. Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir; 6. Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek; 7. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja; 8. Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi tertib hukum;



BAB II

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA Pernyataan

Perjanjian

Kinerja dan lampiran merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam dokumen PK. Untuk memudahkan penyusunan PK,

template

pernyataan perjanjian kinerja beserta formulir lampirannya sebagaimana berikut. Lampiran perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja ini meliputi : a)

Sasaran strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun.

b)

Indikator kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Indikator kinerja Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. c)

Target kinerja



Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu. d)

Jumlah anggaran yang dialokasikan Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut.

(Lampiran perjanjian kinerja selengkapnya terdapat pada anak lampiranI/4-6)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN, MM

Jabatan

:

WALIKOTA TEBING TINGGI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

`

Tebing Tinggi,

2015





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI : :

Provinsi/Kota Tahun Anggaran

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas mental spriritual masyarakat dan sumber daya aparat dan terwujudnya masyarakat madani, yang bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan akhirnya Terwujudnya kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika dan bermartabat;

Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmonis dalam keberagaman

SUMATERA UTARA / KOTA TEBING TINGGI 2015

Indikator Kerja

Target RPJMD

2 Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan

3 50%

2

Jumlah Insiden yang Disebabkan Perbedaaan Agama

0%

3

Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Karakter Bagi Guru

2 Keg

4

Terintegrasinya Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran di Sekolah

100%

5

Terlaksananya Sertifikasi IMTAQ bagi Siswa Kelas Akhir

100%

1

Menurunnya Tindak Pelanggaran dan Gangguan Trantibum

70%

2

Membaiknya Hubungan Antar Intern Umat Beragama

100%

3

Membaiknya Hubungan Antar Umat Beragama

100%

4

Membaiknya Hubungan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah

100%

5

Hearing Dialog Antara : Pejabat Daerah / Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama

24 Kali

1



6

Pembinaan Kepada Pekerja Seks Komersial

4 Kali

7

Pembinaan kepada Gelandangan dan Pengemis

4 kali

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat dan mandiri

1

100.000 org

Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; Meningkatnya angka melanjutkan

1

Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Terwujudnya Kota Layak Anak Angka Melanjut kan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjut kan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersertifikat Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs Rasio Guru terhadap murid SMA/SMK/MA

132,7%

2

1

2

Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi

1

2

3 4

Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas Meningkatnya prestasi pelajar dan masyarakat di bidang olah raga guna menciptakan atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional

1

1

Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas Jumlah prestasi pelajar dan masyarakat yang diperoleh pada tingkat lokal, regional, dan internasional


4.500 judul

30 kel

177,2%

81,1%

66%

16% 15%

0%

18 Kali


Meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Tersedianya bantuan bagi Pendidikan

1

Penyediaan media pembelajaran

2

Angka Partisipasi Kasar : - Paket A

5%

- Paket B

0,3%

- Paket C

6%

1

2

3

4

5

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah bertaraf Internasional melalui pengembangan dan pembangunan sekolah-sekolah berbasis Teknologi Informatika

1 -

Jumlah lulusan SLTA yang berprestasi melanjut ke Perguruan Tinggi Negeri Jumlah Tenaga Pendidik yang melanjutkan ke jenjang ≥ S1 Jumlah Siswa kurang mampu penerima beasiswa Jumlah Mahasiswa berprestasi penerima beasiswa Jumlah Tenaga Pendidik berprestasi penerima beasiswa Jumlah Sekolah yang memiliki: Perpustakaan

-

Laboratorium MIPA, Bahasa dan TI

1

Jumlah Tutor yang mengikuti pelatihan pendidikan non formal

2

Jumlah Tenaga Kependidikan yang menguasai TIK

3

Jumlah Sekolah yang memiliki koneksi internet Balai Pelatihan Guru yang dibangun

4


75%

42,34%

94.23%

7.521 siswa

140 org

9 Org

84,80 % 61 %

65% 90%

100% 1 unit


5 6

Meningkatnya Pemberian Beasiswa kepada Tenaga Pendidik Guna Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Pendidik Yang Berprestasi ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi

1

Melestarikan budaya lokal, kearifan lokal (Local Wisdom) dan budaya bangsa melalui pertunjukan seni dan budaya bangsa Meningkatkan Peran Serta Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Budaya

1

2

2

Jumlah Grup Kesenian

1

Jumlah objek pariwisata dan usaha pariwisata Jumlah Pagelaran seni dan budaya Jumlah Festival Seni dan Budaya Meningkatnya Aktivitas yang bernuansa Apresiasi Budaya

2 3

Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Aparatur terhadap seni, Budaya dan Kearifan Lokal Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi-balita sampai dewasa serta terselenggaranya pelayanan kesehatan dan KB yang mudah, murah, berkualitas

Jumlah Sarana penyelen ggaraan seni dan budaya Terpilihnya 2 orang pemuda utusan Kota Tebing Tinggi sebagai peserta (BPAP) Jumah Prestasi Guru Yang di Peroleh pada Tingkat Lokal Regional dan Internasional Jumlah Prestasi Pelajar Yang Diperoleh pada Tingkat Lokal Regional dan Internasional Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

1

I. 1 2 3

PELAYANAN KESEHATAN DASAR Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jampersal) 10

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015

18 grup unit 2 Org

12 kali

30 kali

7 unit

20 Grup 16 unit 5 kgt 12 kgt 6 kali

95% 80% 90%


4 5

6 7 8

9 10

11

a.

b.

c.

d. e.

Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neotatus dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Pemberian Makanan Pendam ping ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : Acute Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 penduduk usia < 15 Tahun Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positip Penderita DBD yang ditangani setiap tahun Penderita Diare pada Balita yang ditangani

95% 85%

95% 85% 90%

100% 95%

100%

<2%

100% 100%

100% 100%

12

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (yang berobat)

100%

13

Angka kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih

100%



14

15 16 17 II.

1 a. b. c. d.

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa Cakupan Pelayanan Kesehatan usia Lanjut Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja DERAJAT KESEHATAN KOTA MORBIDITAS Angka Kesembuh an TB Paru Angka Penderita DBD Prevalensi HIV/AIDS Angka Diare pada Balita

2 1. 2.

STATUS GIZI Jumlah balita gizi buruk Persentase Penurunan Angka Balita Gizi Buruk 3. Persentase Balita Bertubuh Pendek 4. Persentase Penurunan Angka Balita Gizi Kurang 5. Angka Ibu Hamil KEK 6. Kecamatan Bebas Rawan Gizi 7. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 8. Jumlah Hari Perawatan Rawat Inap 9. Persentase pemanfaa tan tempat Tidur (BOR) 10. Lenght Of Stay (LOS) 11. Jumlah Rumah Sakit pemerintah dan Swasta yang melaksanakan PONEK 12 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015

100%

15% 80% 70%

89% 65 per 100.000 0,8% 9%

0 kasus 6% 11% 11% 12% 100% 53.320 kunjungan 58.108 kunjungan 85% 4 hari 3 RS


12. Prevalensi KB Peserta KB Aktif 13 Jumlah Anak Perkeluarga 14. Persentase Rasio Akseptor KB Pria 15. Persentase Peserta KB Baru 16. Peserta MOP (Medis Operasi Pria) 17. Peserta MOW (Medis Operasi Wanita) 18. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Aktif Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga

IV

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10

11

PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Cakupan desa/kelu rahan Siaga aktif Jumlah Posyandu Aktif Persentase rumah tangga dengan PHBS Persentase Rumah Tangga yang memiliki jamban sehat Rumah Tangga meng akses Air Bersih Rumah Tangga dengan Rumah Sehat Bayi mendapat ASI Eksklusif Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes Cakupan Pengawa san Terhadap Pengawasan AMDAL Persentase Tempat Umum yang memiliki Sanitasi Persentase Penanganan 13


100% 2 Org 8% 90% 90 org 125 org 75 kelompok

60% 80 posyandu

80% 95%

95% 95% 80% 90%

90%

90%

100%


Sampah Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan

1

2

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

1

2

3

4

5

6

Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dengan memanfaatkan potensi local yang staregis sebagai titik sentra segi tiga emas

1

Ketersediaan obat dan Vaksin sesuai dengan kebutuhan Persentase instalasi farmasi yang memenuhi stándar Kementerian Kesehatan Persentase masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkes mas dan jamkesda Jumlah puskesmas yang sudah memenuhi standar Kementerian Kesehatan Jumlah Rumah Sakt Yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Jumlah Rumah Sakit Yang Melayani Pasien Miskin Diluar Peserta Program Jamkesmas /Jamkesda Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standart Kelas B Non Pendidikan Persentase Kemampuan Rumah Sakit Dalam Pembiayaan Operasional Secara Mandiri

Jumlah pelaku usaha di bidang jasa


90%

100%

100%

9 unit

3 RS

2 RS

85%

86,5%

690 PU


Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa

1

Jenis usaha di sektor jasa

2

Jumlah PAD dari sektor jasa pada kota Tebing Tinggi

Rp. 13.911.618.000

Menjalin kerjasama sharing transportasi antar daerah hinterland dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi

1

Jumlah penumpang yang terangkut per tahun

998.854 orang

Penegakan Peraturan Daerah

1

Jumlah Perda yang ditegakkan

2

Persentase PKL yang telah menempati lokasi yang diizinkan

65%

3

Jumlah lokasi PKL yang diizinkan

8 Lokasi

1

Terjaganya pasokan pangan

100%

2

Penguatan cadangan pangan

100%

1

Tersedianya Data Informasi Harga Pangan Pokok

100%

2

Tersedianya Data Informasi Harga Harian Pangan Pokok Startegis dan Akses Pangan

100%

1

Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan

100%

2

Ketersediaan Pangan Bagi Keluarga Miskin

100%

1

Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan

100%

2

Skor pola pangan harapan (PPH)

90%

Meningkatnya ketersediaan pangan

Meningkatnya Distribusi Pangan

Meningkatnya akses pangan keluarga miskin

Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan


11 Unit

1 Buah


3

4

5

Meningkatnya Pengembangan Pertanian Perkotaan

1

a. b. c. d. e. f. g. 2

3

4

5

6 7 8

Meningkatnya pemahaman ibu-ibu dan terciptanya kreativitas dalam memilih menemukan, menyusun dan menciptakan menu 3B tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang sesuai potensi sumber daya lokal Tersosialisasinya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Tersedianya lahan perkarangan percontohan untuk gerakan pemanfaatan lahan perkarangan masyarakat Produktifitas Padi/Bahan pangan Utama lokal lainnya per hektar : Padi Jagung Kedele Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan Jumlah Kelompok TaniPembudidaya Ikan Yang Mendapat Pembinaan Jumlah Kelompok Tani Ternak Yang Mendapat Pembinaan Produksi Ikan Air tawar Produksi Benih Ikan Air tawar Jumlah Pembudidaya Ikan Profesional 16


60%

100%

75%

62 Kw/ha 50 kw/ha 14 kw/ha 13 kw/ha 13 kw/ha 39 kw/ha 11.65 kw/ha 1.93

55 kelompok

25 kelompok

13 kelompok

450 ton 3.900.000 ekor 140 orang


9 10 11

12 Meningkatnya daya saing produk daerah

1

2

Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bebas banjir dan infrastruktur yang berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal;

3

Masyarakat lebih mudah mendapat bantuan dana

1

Panjang jalan Kota Dalam Kondisi Baik

2

Talud yang diBangun

3

Pelatihan Tagana dan Relawan Tingkat Dasar dan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

4

Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas dan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah kota

Jumlah Populasi Sapi Potong Penanganan hewan tervaksin rabies Penanganan Kasus kematian unggas yang diduga terjangkit Flu Burung Pemberian Bantuan/Bibit Unggul Kepada Poktan Bertam bahnya pengeta huan dan wawasan masyara kat mengenai TTG Meningkatnya kapasitas aparatur pemerin tah kelurahan

950 ekor 450 ekor 1 kasus

10 kelompok 2 keg

70%

7 kelompok

280 km

2 km

100 org

1 thn

1

Penurunan Angka Kecelakaan

2

Rambu dan Marka pada Kawasan Rawan Kecelakaan

4 lokasi

3

Pembangunan Jalan dan Jembatan

10 km

4

Pembukaan Jalan Akses Baru

10 km


5%


5

Persentase Jalan yang Terpasang LPJU

95%

6

Cakupan layanan informasi telematika Rasio panjang jalan kondisi baik

6%

7

8

Rasio Bangunan gedung pemerin tah kondisi baik

95%

9

Rasio fasilitas kesehatan kondisi baik Rasio drainase kondisi baik

90%

11

Rasio permukiman layak huni

95%

12

Cakupan layanan air bersih

75%

13

Cakupan layanan listrik

99%

1

Rasio RTH

8%

2

Rasio rumah ber-IMB

3

Cakupan layanan sampah

4

Sumur resapan

5

Razia pelanggaran tata ruang

4 kali per bulan

6

Persentase RTH di DAS

50%

1

Pertumbuhan angkutan umum

20%

2

Pertumbuhan penum pang angkutan umum

10%

3

Izin trayek yang dikeluarkan

290

4

Angkutan umum yang

10

Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi ;

Tertatanya transportasi dan lalu lintas perkotaan

52,50%


90%

740 unit 74%

42 unit

3.175 unit


diuji KIR 5

Rapat koordinasi dengan pihak kepolisian

1

Jumlah dana yang digulirkan

2

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan

Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);

1

Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industry

Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM

1

Jumlah Koperasi

2

Jumlah Pengurus / pengelola koperasi Jumlah anggota Koperasi

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM;

3

4 kali

Rp. 2.500.000.000 130 pelaku usaha

10 buah

225 koperasi 449 org 21.340 org

1

Jumlah UMKM / IKM yang dilatih

2

Persentase Jumlah nilai produksi

Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna);

1

Jumlah PelakuUMKM yang ikut pelatihan

Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan;

1

Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM

70%

2

Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional

5 pameran

3

Jumlah pasar yang dibangun 19


80 org

50%

15 org

1 unit


Menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional

Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1

Jumlah pedagang kaki lima yang membayar retribusi

25 usaha

2

Penertiban pedagang kaki lima

30 orang

1

Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesai kan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keamanan Produk Konsumen

24 kasus

2

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas secara berkualitas

3

Operasi Pasar Murah

1 kali

1

PNS yang mengikuti Diklat struktural

60 org

2

Jumlah PNS yang memiliki pendidi kan formal - S-1 - S-2 PNS yang mengikuti BINTEK PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BIMTEK ttg pengelolaan dan penatausaha an keuangan daerah PNS yang mengikuti Diklat fungsional PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan

3 4

5 6

Meningkatnya sumber daya masyarakat sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja;

4 kali

1

20 org 1 org 66 org 100% 32 SKPD 175 org

66 org 527 org

90 org

2

Jumlah angkatan kerja

3

Jumlah pencari kerja

4

Jumlah pengangguran

9.458Orang

5

Angka pengangguran 20

350 org


83.761 org 350 org


yang berkurang Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan;

1

Partisipasi angkatan kerja perempuan

50%

2

70%

Meningkatkan Implementasi PUG 1 dalam berbagai bidang pembangunan 2

Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan Persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

1

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

70 lembaga

2

Lembaga kemasyakatan yang di bina oleh pemda

12 lembaga

3

Peserta Pelatihan Kewirausahaan

75 org

1

Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan

75 org

2

Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan Pembinaan PMKS

3 unit

3

Jumlah PMKS yang dibina

200 org

4

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial (PMKS)

60 org

5

Persentase usulan kegiatan yang di akomodir di dalam APBD

80%

6

Persentase kehadiran dan partisipasi masyara kat dalam pelaksanaan musrenbang

95%

Terwujudnya pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan


85%

50%


7

Terakomodasinya aspirasi masyara kat melalui kegiatan perencanaan

80%

8

Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan

4 dok

9

Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan indikator dalam RPJMD Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan

100%

10

Meningkatnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan agar pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan; Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan

1

100%

12.885 jiwa

1

Jumlah kerjasama antar daerah

2

Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah propinsi

50 kali

3

Jumlah pertemuan konsultasi dengan pemerintah

10 kali

4

Ketepatan waktu penyampaian LPPD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

100%

5

6

7

2.280 lbr

- Jumlah surat keluar

1.880 lbr

Jumlah media informasi yang dikelola pemerin tah daerah - kalender

3.000 lbr

Pengelolaan barang 22


WTP

Mengeva luasi : - Jumlah surat masuk

- majalah 9

10 perjanjian

24.000 exp


10

11 12 13 14 15

16

Memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat tentang proses pelayanan yang dilakukan masing-masing instansi untuk dipahami masyarakat secara luas;

1

daerah berupa :(barda) -Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing Tinggi -DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing Tinggi Daftar Pengada an barang Kota Tebing Tinggi Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi Penetapan Status Penggunaan Barang Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi Daftar Mutasi Barang Pelaksanaan penghapusan barang nilai sehingga neraca khususnya aktiva tetap dapat dipercaya Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindakLanjuti Jumlah dokumen perencanaan kota

2 lap

2 lap 1 lap

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 80%

100%

40 dok

2

Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu

85%

3

Standard penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)

Baik Sekali

4

Persentase peningkatan PAD Indeks kepuasan layanan masyarakat

100%

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM);

1

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;

1 2

3

Jumlah SOP yang ditetapkan Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa

1 paket

Jumlah perda yang ditetapkan

17 buah


3,30 Kat.A

0%


Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

4

Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

9%

5

Jumlah perwa/aturan dan peraturan lainnya yang ditetapkan

3 buah

1

Persentase Jumlah wajib KTP

97%

2

Persentase Jumlah kepemilikan KTP Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian Ketersediaan SOP pelayanan Implementasi NIK dan SIAK Implementasi e- KTP

97%

3

4 5 6

7 8 9


100%

100% 80% 80%

100% 100% 100%


No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Program Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Normal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian keja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dam Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita Program Peningkatan pelayanan Kesehatan lansia Program Peningklatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa / rumah sakit paru paru /rumah sakit mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Jalan dan jembatan Program Pembangunan saluran drainase / gotong royong Program Pembangunan Turap / Talud / bronjong Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi,


Anggaran 8.888.000,00 1.635.261.480,0 14.439.846.750,00 15.526.492.800,00 252.542.000,00 1.666.808.500,00 120.952.000,00 10.000.000,00 1.423.968.000,00 5.208.881.000,00 52.325.000,00 1.126.654.000,00 361.021.000,00 198.320.000,00 829.340.000,00 64.170.000,00 5.397.025.000,00 2.900.000,00 30.420.000,00 65.250.000,00 78.769.000,00 9.719.400,00

34.188.225.000,00 10.000.000,00 18.206.369.000,00 990.000.000,00 5.600.000.000,00 11.150.000.000,00 144.000.000,00 2.095.000.000,00


31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Rawa dan Jaringan pengairan lainnya Program Pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan Program Sarana dan Prasarana gedung Program Pengembangan Perumahan Program Tata Ruang Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Air Program Pengembangan data / informasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kerja dan keuangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pelayanan Komunikasidan informatika Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH ) Program Penerangan Jalan, Taman dan hutan kota (Program Dekorasi Kota) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Keluarga Berencana Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pelayanan Kontrasepsi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


2.320.774.000,00 3.405.710.000,00 31.790.396.000,00 742.000.000,00 350.000.000,00 4.297.220.000,00 11.234.000,00 96.150.000,00 14.260.000,00 330.300.000,00 100.000.000,00 82.100.000,00 1.772.740.000,00 275.780.000,00 55.000.000,00 10.000.000,00 216.135.100,00 449.435.800,00 552.312.500,00 93.550.000,00 42.471.000,00 2.336.050.200,00 195.512.100,00 9.982.000,00 8.402.326.300,00 75.300.000,00 3.148.775.000,00 8.096.375.000,00 10.000.000,00 349.749.500,00 3.724.000,00 1.378.378.000,00 27.545.000,00 15.324.000,00 169.159.000,00 79.050.000,00 126.982.000,00


68. 69.

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Program Peningkatan Pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan Program Pengembangan industri kecil dan menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengelolaan kekayaan Budaya Program Peningkatan peran serta kepemudaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan kerjasama pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Program Peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Pengembangan wawasan kebangasaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat Program Peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban


10.000.000,00 2.305.947.000,00

169.750.000,00 1.470.323.000,00 23.200.000,00 1.108.483.576,00 435.420.000,00 104.500.000,00 9.999.800,00 339.325.600,00 30.771.500,00 27.625.600,00 1.603.968.700,00 95.077.000,00 1.282.343.600,00 65.747.400,00 342.519.000,00 9.597.000,00 134.236.000,00 2.403.046.000,00 248.110.000,00 1.625.900.000,00 760.192.500,00 6.396.000.000,00 24.000.000,00 10.000.000,00 287.360.000,00 444.600.000,00 177.630.000,00 68.215.000,00 542.900.000,00 122.660.000,00 132.700.000,00 1.356.200.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 402.331.000,00


106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

bencana alam Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa Program Pengembangan Nilai Budaya Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Kerjasama informasi dengan mas media Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Program Penataan Peraturan perundang-undangan Program penataan Daerah otonomi Baru Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pengembangan dan pelayanan keprotokolan Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pendidikan kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan Aparatur Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan


91.900.000,00 61.538.400,00 812.873.500,00 1.084.700.000,00 361.000.000,00 3.506.000.000,00 1.045.232.000,00 2.675.420.300,00

1.669.776.200,00 13.200.000,00 4.682.800.00,00 130.256.000,00 51.820.000,00 802.813.000,00 191.315.000,00 67.510.600,00 12.000.000,00 202.500.000,00 8.893.900,00 5.398.972.000,00 36.435.000,00 6.246.000,00 448.509.500,00 9.969.000,00 689.450.000,00 98.905.000,00 7.662.400,00 99.650.000,00 1.528.926.600,00 437.638.300,00 700.000.000,00 266.000.000,00 54.000.000,00 60.100.000,00 43.499.400,00 96.440.000,00 700.000.000,00


143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

330.750.000,00 54.000.000,00

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembangunan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program pembedayaan kelembagaan kesejahteraaan Sosial Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program p mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan ketahanan pangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan Program pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan disiplin aparatur

700.000.000,00 310.800.000,00 54.000.000,00


55.000.000,00 42.732.800,00 96.440.000,00 700.000.000,00 277.200.000,00 54.000.000,00 55.000.000,00 42.732.800,00 96.440.000,00

60.068.000,00 27.329.400,00 76.280.000,00 700.000.000,00 308.700.000,00 54.000.000,00 55.000.000,00 42.345.400,00 96.440.000,00 18.500.000,00 145.000.000,00 5.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 4.830.000,00 711.930.000,00 30.000.000,00 584.679.200,00 55.000.000,00 418.155.000,00 94.750.000,00 261.720.00,00 5.000.000,00 80.000.000,00 149.594.200,00 188.652.500,00 5.000.000,00


184.

191. 192.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

193.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

194.

Program rehabilitas hutan dan lahan

195.

Program pengembangan budidaya perikanan

196.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya Program penyediaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu

185. 186. 187. 188. 189. 190.

197. 198.

9.994.000,00 101.975.000,00 303.950.000,00 300.703.000,00 742.985.000,00 2.435.965.000,00 847.492.000,00 60.000.000,00 463.975.000,00 84.710.000,00 1.330.545.500,00

Tebing Tinggi,

457.937.500,00 2.108.000.000,00 419.200.000,00 422.400.000,00

2015





BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah disusun merupakan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2015, sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 guna mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, sehingga Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi di tahun yang akan datang demi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki.






































































































































































































































































































































































































































































































kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

Recommend Documents