KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban

tertulis

Dinas

Kesehatan

kepada

pemberi

wewenang dan mandat, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang. Laporan

Kinerja

ini

juga

menggambarkan

tingkat

pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama tahun 2016. Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan

Kinerja

Tahunan

yang

disusun

ini

masih

terdapat

kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Malang, Pebruari 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG,

Dr. dr. ASIH TRI RACHMI .N, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610905 198903 2 005

DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

i


DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tugas Pokok dan Fungsi Kesehatan D. Analisis Aspek Strategi E. Sistimatika Laporan BAB II :

BAB III :

Dinas

i ii iv vi 1 1 2 3 8 15

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 2. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan tahun sebelumnya

17 17 18

3. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan Akhir periode Renstra Kota Malang 4. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan standar nasional

33

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

38

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja C. Realisasi Anggaran D. Prestasi Tahun 2012 -2016

50


ii

26 26 27 27

31

36

42

58 59


BAB IV :

PENUTUP

69

LAMPIRAN – LAMPIRAN : A. Matriks rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Malang (Penyempurnaan) tahun 2013 – 2018 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 - 2018 C. Perjanjian kinerja tahun 2016 D. Pengukuran penetapan kinerja tahun 2016 E. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2016


72

iii


DAFTAR TABEL

Tabel I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1. II.2 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11

KETERANGAN

Hal

: Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun 2016 : Keadaan Jenis tenaga kesehatan berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun 2016 : Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang Tahun 2016 : Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 : Luas Wilayah Kota Malang Tiap Kecamatan Dan Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2016 : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 : Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan tahun 2016 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2016 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 dengan target akhir periode Renstra Dinas Kesehatan (Tahun 2018) : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 dengan Capaian Nasional / Provinsi tahun 2016 : Persentase capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 : Jumlah kelahiran, kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi yang terjadi di Kota Malang Tahun 2013 -2016 : Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Malang 2013 - 2016 : Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 : Perbandingan realisasi kinerja anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 : Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 : Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang per program tahun 2016


iv

9 10 12 13 14 19 25 28 31 33 36 38 40 42 43 46 49 58


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas kesehatan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kota Malang 2013 – 2018 , yg telah disempurnakan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan indikator kinerja daerah Kota Malang tahun 2013 – 2018. Dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2013 – 2018 dan penyempurnaannya, terdapat 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis, dimana untuk mewujudkan target sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok. Sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Malang, telah di tetapkan dan 19 indikator pencapaian keberhasilan dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU). Dari hasil pengukuran capaian kinerja 19 IKU Dinas Kesehatan Kota Malang, terdapat 7 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, meningkat dibandingkan dengan pencapaian IKU pada tahun 2015. IKU yang pencapaiannya dibawah target, yaitu : 1) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4, dengan capaian 88,58% dari target sebesar 95,5% 2) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan capaian 84,37% dari target sebesar 92% 3) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian 93,58% dari target sebesar 95% 4) Persentase Pelayanan Ibu Nifas, dengan capaian 91,18% dari target sebesar 95% 5) Persentase kunjungan bayi, dengan capaian 87,53% dari target sebesar 96% 6) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian 87,23% dari target sebesar 90% 7) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat, dengan capaian 87% dari target sebesar 90%


v


Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja, nilai capaiannya tergolong dalam kriteria “BERHASIL /TERCAPAI” (interval nilai pencapaian 81 – 100), kecuali 1 indikator yang hanya dalam kategori “CUKUP TERCAPAI/ CUKUP BERHASIL” (interval nilai pencapaian 61 – 80 ) , yaitu : Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1000 penduduk), dengan nilai % capaian sebesar 70%. Hal ini terjadi oleh karena banyaknya jumlah PNS pada Dinas Kesehatan Kota Malang yang memasuki masa purna tugas / pensiun tanp diimbangi dengan masuknya PNS baru pada Dinas Kesehatan Kota Malang terlebih lagi dengan adanya kebijakan moratorium PNS. Jika di bandingkan dengan capaian kinerja periode tahun sebelumnya (tahun 2015), hanya 1 indikator yang capaiannya mengalami penurunan, yaitu : Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan penurunan sebesar 12,13 %. Sedangkan indikator kinerja lainnya , sebanyak 8 indikator mengalami kenaikan capaian, yaitu : 1) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar 1,89%. 2) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, sebesar 10,76% 3) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 2,88%, 4) Persentase pelayanan Ibu Nifas, sebesar 5,57% 5) Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani, sebesar 15,57% 6) Persentase kunjungan bayi, sebesar 8,53% 7) Persentase pelayanan anak balita, sebesar 5,04% 8) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), sebesar 20,56 % Terdapat 5 indikator yang tetap capainnya sebesar 100%, yaitu : 1) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh. 2) Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani 3) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam. 4) Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102). 5) Persentase kelurahan siaga aktif Dari 19 indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Malang, hanya terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang memiliki pembanding dengan capaian tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dari 3 IKU tersebut, capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Malang berada diatas capaian nasional dan provinsi, yaitu : 1) Persentase balita gizi buruk (< 0,47) 2) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam


vi


3) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Sedangkan IKU yang tidak memenuhi target capaian pada tahun 2016, meskipun persentase capaiannya tergolong dalam kategori berhasil/ baik sebanyak 11 indikator, yaitu : 1) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk), dengan capaian 0,28 dari target sebesar 0,4 2) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas, dengan capaian sebesar 79,57 dari target sebesar 80 3) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan capaian sebesar 65,80% dari target sebesar 76% 4) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4, dengan capaian 88,58% dari target sebesar 95,5 % 5) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan capaian 84,37% dari target sebesar 92% 6) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian 93,58% dari target sebesar 95% 7) Persentase Pelayanan Ibu Nifas, dengan capaian 91,18 % dari target sebesar 95% 8) Persentase kunjungan bayi, dengan capaian 87,53 % dari target sebesar 96% 9) Persentase pelayanan anak balita, dengan capaian 68,10% dari target sebesar 83% 10) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian 87,23% dari target sebesar 90% 11) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat, dengan capaian sebesar 87% dari target sebesar 90%. Anggaran terbesar dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu” yaitu sebesar Rp. 25.675.837.100 (47,08%) yang digunakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas. Kemudian disusul dengan “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang miskin” yaitu sebesar Rp. 14.853.792.103 (17,32%) dan digunakan untuk membiayai iuran/ premi bulanan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/ PBI Daerah masyarakat miskin Kota Malang yang belum tercover dalam PBI APBN. Juga digunakan untuk membayar biaya pelayanan masyarakat oleh rumah sakit yang belum menjadi peserta JKN, tetapi sangat membutuhkan DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

vii


mendapatkan pelayanan kesehatan di RS dengan menggunakan “Surat Pernyataan Miskin/ SPM”


viii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Akuntabilitas suatu

instansi

Kinerja

pemerintah

adalah

untuk

perwujudan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan

bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Laporan

Kinerja

akuntabilitas kinerja

berisi

gambaran

perwujudan

kementrian, lembaga, pemerintah daerah,

instansi pemnerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berpedoman pada Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan perjanjian dan pelaporan kinerja. Laporan kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolak ukur keberhasilan

dalam

pelaksanaan

program,

kebijakan

dan

pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta


1


dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. B. Landasan Hukum 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 penyelenggaraan

negara

yang bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme; 2. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

09 Tahun 2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

2


12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; 14. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja; 15. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang

Tahun 2015 –

2019 16. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2018 C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab Tugas

pokok

pelaksanaan

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas

kesehatan

adalah

penyusunan

dan

kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang

kesehatan. Struktur Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1)

Subbagian Penyusunan Program;

2)

Subbagian Keuangan;

3)

Subbagian Umum.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus; DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

3


2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 3) Seksi

Perizinan

dan

Akreditasi

Sarana

dan

Tenaga

Kesehatan. d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1)

Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;

2)

Seksi Gizi;

3)

Seksi Promosi Kesehatan.

e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : 1)

Seksi Pencegahan Penyakit;

2)

Seksi Pengendalian Penyakit;

3)

Seksi Penyehatan Lingkungan.

f. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional, terdiri dari : 1) Seksi Farmasi; 2) Seksi Makanan dan Minuman; 3) Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisonal. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari : 1)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungkandang;

2)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gribig;

3)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Arjowinangun;

4)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Janti;

5)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ciptomulyo;

6)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyorejo;

7)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Arjuno;

8)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bareng;

9)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rampal Celaket;

10)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cisadea;

11)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalkerep;

12)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pandanwangi;

13)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo;

14)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolangu;

15)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalsari;


4


16)

UPT Rumah Bersalin;

17)

UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga;

18)

UPT Laboratorium Kesehatan;

19)

UPT Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.

20)

Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi : 2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan; 4. penyelenggaraan,

bimbingan

dan

pengendalian

operasionalisasi bidang kesehatan; 5. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga; 6. penyelenggaraan

survaillance

epidemiologi,

penyelidikan

kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk; 7. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); 9. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk; 10.penyelenggaraan

operasional

penanggulangan

masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah; 11. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat; 12. pembantuan

penyelenggaraan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan Nasional; 13. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal; DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

5


14. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin; 15. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. pendayagunaan tenaga kesehatan; 18. pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan; 19. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; 20. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga; 21. pelaksanaan

sertifikasi

alat

kesehatan

dan

perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) klas I; 22. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan; 23. pengelolaan survei kesehatan daerah; 24. implementasi

penapisan

IPTEK

di

bidang

pelayanan

kesehatan; 25. pengelolaan

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

rujukan

sekunder; 26. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 27. pelaksanaan

pembinaan

kesehatan

bersumberdaya

masyarakat; 28. pelaksanaan promosi kesehatan; 29. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; 30. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga; 31. pelaksanaan penyehatan lingkungan; 32. pelaksanaan pengendalian penyakit; 33. pengelolaan sistem informasi kesehatan; 34. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan; DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

6


35. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya; 36. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 37. pelaksanaan pemberlian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud

yang

akan

digunakan

dalam

rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 38. pelaksanaan

pemeliharaan

barang

milik

daerah

yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 39. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 40. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 41. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 42. pengelolaan

administrasi

program,

ketatalaksanaan,

kepegawaian,

rumah

umum

meliputi

penyusunan

ketatausahaan,

keuangan,

perlengkapan,

kehumasan,

tangga,

kepustakaan dan kearsipan; 43. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM); 44. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP); 45. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasa masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 46. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan; 47. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan

publik

secara

berkala

melalui

pemerintah daerah; 48. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 49. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

7

website


50. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 51. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya. D. Analisis Aspek Strategis Aspek strategis

adalah aspek yang mendukung dan

merupakan sumber daya dalam upaya

mencapai sasaran

dan

tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Malang, aspek-aspek tersebut antara lain 1. Aspek Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang

pada

tahun 2016, termasuk UPT Dinas Kesehatan Kota Malang, sebanyak 626 orang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015.

Sebagian

besar

merupakan

tenaga

kesehatan

dan

terdistribusi di UPT Dinas Kesehatan seperti UPT Puskesmas, UPT Laboratorium

Kesehatan,

UPT

Rumah

Bersalin,

UPT

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :


8

PPKO

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Tabel : I.1.

Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan Jenis jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun 2016

NO

JABATAN

JUMLAH

1 I

2

3 464 74 4 31 7 112 154 29 4 28 20 1

II

III

Tenaga Kesehatan Dokter Umum Apoteker Asisten Apoteker Administrator Kesehatan Pertama Bidan Perawat Nutrisionis Penyuluh Kesehatan Pranata Laboratorium Sanitarian Tehnik elektro Medik

119 83

Tenaga Non Kesehatan (Jabatan Fungsional Umum / Pengadministrasi/ Pengelola/ Pengolah ) Petugas Keamanan/ Kebersihan Pengemudi

25 11 43 1 1 4 18 19

Pejabat Struktural Eselon II Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a. Eselon IV.b JUMLAH


626

9

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Tabel : I.2. Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PANGKAT / GOLONGAN Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina, (IV/a) Penata TK I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda T.K I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru Tk.I (I/d) Juru I/c Juru Muda I/a JUMLAH

JUMLAH 5 11 29 101 86 110 94 106 47 7 10 1 10 9 626

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki sarana/ prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri maupun operasional UPT dibawahnya (Puskesmas, Rumah Bersalin, P3K, Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) maupun Laboratorium Kesehatan). Sarana/ prasarana tersebut berupa gedung, mobil (mobil dinas dan puskesmas keliling), dan kendaraan roda 2 (dua), yang terdistribusi di Dinas Kesehatan Kota Malang dan di UPT yang ada. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Malang dilaksanakan di : 1) Kantor utama/ Gedung induk yang terletak di Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Malang. 2) Gudang Farmasi (dibawah Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional)


10


yang terletak di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani Sawojajar Malang. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan

di

UPT Dinas

Kesehatan

yang

tersebar

di

beberapa tempat, yaitu : 1) Di Puskesmas yang berjumlah 15 buah dan 33 Puskesmas Pembantu yang dilengkapi dengan rumah dinas dokter dan paramedis yang tersebar di Kota Malang. 2) Rumah Bersalin PEMDA yang bertempat di jalan Panji Suroso 9 Malang. 3) Pusat

Pelayanan

Kesehatan

Olahraga

(PPKO)

dan

Laboratorium Kesehatan yang berada di jalan Karya Timur no. 10 Malang. 4) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang berada di Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Malang. Sarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Malang a.l : 2) 15 kendaraan Puskesmas Keliling yang tersebar di seluruh puskesmas dan 15 kendaraan ambulance transport yang tersebar di seluruh puskesmas. 3) 3 buah ambulan (118) di UPT P3K dan 2 buah ambulan di Rumah Bersalin. 4) 2 kendaraan mobil operasional di UPT PPKO dan UPT Labkes. 5) 7 kendaraan operasional di Dinas Kesehatan. 6) 69 buah sepeda motor yang terdistribusi di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. 7) 91 unit PC dan 31 unit laptop yang tersebar di Dinas Kesehatan maupun puskesmas.


11


Sedangkan jenis dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang baik milik pemerintah maupun swasta, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.3. Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang Tahun 2016 No

Pelayanan Kesehatan

1

Pemerintah

Swasta

Total

3 4 1 1 5 10 34 3 57 15

4 8 11 0 65 647 163

5 12 12 1 5 10 34 68 647 57 178

2 Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Rumah Bersalin Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Balai Pengobatan/ Klinik Posyandu Poskeskel Apotek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Malang cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas, puskesmas pembantu

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka

Renstra,

mencapai

diperoleh

dari

sasaran beberapa

yang

ditetapkan

sumber

pembiayaan,

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.


dalam

12


Tabel : I.4. Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 JENIS SUMBER PEMBIAYAAN 1 2 1. APBD Kota Malang (DAU, DAK, DBHCHT, Bantuan Keuangan Prov Jatim), terdiri dari : Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 2. APBD Provinsi/ Dekonsentrasi 3. APBN / TP Total alokasi pembiayaan kesehatan Total APBD Kota Malang % Pembiayaan Kesehatan Thd APBD Kota Malang Anggaran Kesehatan perkapita No

JUMLAH ALOKASI 2015 2016 3 4 133.840.374.982,00 133.003.850.070,26

85.624.459.131,00 48.215.915.851,00

85.747.504.184,71 47,256,345,885.55

0

26.740.000,00

1.368.492.000,00 135.208.866.982,00

0 133.030.590.070,26

1.876.858.611.232,58 7,20%

1.974.487.562.026,95 6,73%

159.599,69

155.335,16

4. Aspek Wilayah Kota Malang, adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan ''kota pelajar''. Terletak pada ketinggian antara 440 – 667m dpl, serta terletak pada posisi 112,06-112.07 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung : Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, Gunung Kawi di sebelah Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km2 , dengan batasbatas wilayah, yaitu;  Sebelah Utara

: Kec. Karangploso dan Kec.

Singosari

(Kabupaten Malang)  Sebelah Barat

: Kec. Dau (Kab Malang) dan

Kec. Wagir

(Kab. Malang)  Sebelah Selatan

: Kec. Pakisaji dan Kec. Tajinan (Kab. Malang)

 Sebelah Timur

: Kec. Pakis dan Kec Tumpang (Kab. Malang)


13


Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu sebagai berikut; 1. Kecamatan Kedungkandang. 2. Kecamatan Sukun. 3. Kecamatan Klojen. 4. Kecamatan Blimbing. 5. Kecamatan Lowokwaru. Tabel I.5. Luas Wilayah Kota Malang Tiap Kecamatan Dan Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2016 Prosen tase terhadap Luas Kota (%)

Jumlah kelurahan per Keca matan

Jumlah Puskes mas per Kecama tan

Jumlah Puskesmas Pembantu per Kecama tan

5

6

7

12

3

9

No

Kecama tan

Luas Wilayah (Km2)

1

2

3

4

1

Kedung kandang

39,89

36,24

2

Sukun

20,97

19,05

11

3

10

3

Klojen

8,83

8,02

11

3

2

4

Blimbing

17,77

16,15

11

3

5

5

Lowokwaru

22,60

20,53

12

3

7

110.06

100

57

15

33

JUMLAH

Dari tabel I.5. diatas terlihat bahwa penyebaran puskesmas di setiap kecamatan di Kota Malang merata. Di setiap wilayah kecamatan di Kota Malang

terdapat 3 Puskesmas. Sedangkan

jumlah puskesmas pembantu terbanyak

berada di kecamatan

Sukun sebanyak 10 buah puskesmas pembantu, dan paling sedikit adalah jumlah puskesmas pembantu

di kecamatan Klojen

sebanyak 2 puskesmas pembantu. 5. Aspek Permasalahan Kesehatan Prioritas masalah kesehatan di Kota Malang pada tahun 2016 berdasarkan permasalah yang adalah sbb : DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

14


1).

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

2).

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3).

Menurunnya

kesakitan,

kematian

dan

kecacatan

akibat

penyakit serta terwujudnya lingkungan sehat. 4).

Mewujudkan kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

5).

Melindungi sediaan

masyarakat

farmasi

lain,

dari

makanan/

minuman,

obat

alat

kesehatan

kosmetik

serta

penggunaan jamu yang berbahaya. E. Sistimatika Laporan Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang

Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

: PENDAHULUAN a) Latar Belakang b) Landasan Hukum c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan d) Analisis Aspek Strategis e) Sistimatika Laporan

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)


15


BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA B. Pengukuran Kinerja C. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 2. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan tahun sebelumnya 3. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan Akhir periode Renstra Kota Malang 4. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan standar nasional 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja C. Realisasi Anggaran D. Prestasi Tahun 2016 BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN : A. Matriks rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Malang (Penyempurnaan) tahun 2013 – 2018 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 - 2018 C. Perjanjian kinerja tahun 2016 D. Pengukuran penetapan kinerja tahun 2016 E. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2016


16


BAB II PERENCANAAN KINERJA Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari Visi, Misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan. Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil (out put), manfaat (out comes) dan dampak kegiatan (benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Walikota Malang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang esselon. A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi Visi Dinas Kesehatan adalah “Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat” Istilah martabat adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kesehatan Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Sedangkan Misi Dinas Kesehatan adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang” 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya misi dari Dinas Kesehatan Kota Malang, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya masyarakat miskin; 2. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak; DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

17


3. Menurunnya kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta terwujudnya lingkungan sehat; 4. Mewujudkan kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan; 5. Melindungi masyarakat dari makanan/ minuman, obat sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan kosmetik serta penggunaan jamu yang berbahaya; 6. Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan. B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur capaian setiap sasaran strategis yang ada pada Rencana strategis ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkan disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 indikator Kinerja Utama (IKU) dari 7 sasaran strategis yang

telah

Perjanjian

ditetapkan.

Rumusan

Kinerja (PK) tahun 2016.

tersebut

tertuang

Perjanjian

dalam

Kinerja (PK)

Tahun 2016, berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp 85,747,504,184.71 dalam rangka mencapai 6 tujuan,

7 sasaran

strategis, dengan 17 program dan 226 kegiatan (terlampir). Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang

Tahun 2016 dan melaporkannnya dalam Laporan

Kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan dan bentuk komitmen yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


18


Tabel II.1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 NO 1 1

TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2 Meningkatny a kualitas dan akses pelayananke sehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau khususnya masyarakat miskin

3 Sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standart/ terakreditas i


1

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 4 5 Terwujudnya 1 Jumlah pelayanan puskesmas kesehatan di yang puskesmas berstandar dan ISO 9001 : jaringannya 2008 atau memenuhi terakreditasi standar mutu 2 Jumlah puskesmas yang memiliki fasiltas HIV Counseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual (IMS)

TARGET 6 3

10

3

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)

0,12

4

Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

0,06

5

Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

0,4

6

Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas

80

19


NO 1

TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2

3

Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

2

Meningkatny a derajat kesehatan ibu dan anak

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 4 5 7 Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

Menurun nya Angka Kematian Ibu

Menurun nya Angka Kematian Bayi


2

3

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang miskin

Terlindungin ya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit

TARGET 6 100%

8

Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan

90%

9

Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

76%

10

Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

30%

11

Persentase kunjungan Ibu Hamil K4

12

Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

92%

13

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

20

95,5%


NO 1

3


Menurunnya kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta terwujudnya lingkungan sehat

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 4 5 14 Persentase pelayanan Ibu Nifas 15 Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani

3

Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam


4

Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit

TARGET 6 95%

80%

16

Persentase kunjungan bayi

96%

17

Persentase pelayanan anak balita

83%

18

Persentase balita gizi buruk

<0,47

19

Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

20

Penemuan penderita pneumonia balita

10%

21

Penemuan pasien Baru TB – BTA positif

72%

22

Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh

100%

23

Penemuan penderita Diare

10%

24

Penemuan penderita Kusta yang diobati dan sembuh

95%

21

4


NO 1


3


SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 4 5 25 Penderita HIV/Aids yang ditemukan dan ditangani

TARGET 6 100%

100%

26

Penderita IMS yang ditangani

27

Persentase desa/ kelurah an Universal Child Immunization (UCI)

28

Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100%

29

Puskesmas yang melaksanaka n PPTM secara terpadu

100%

30

% Desa yang melaksanaka n kegiatan Posbindu PTM

100%

31

% Perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara

20%

32

% Fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR

0%

22

90%


NO 1 4

5

TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2 Terwujudnya kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan

Melindungi masyarakat dari makanan/ minuman, obat dan sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan kosmetika serta penggunaan jamu yang berbahaya

3 Persentase kelurahan siaga aktif

Persentase sarana obat dan sarana pangan yang memenuhi standar


5

6

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 4 5 Meningkatny 33 Kelurahan a perilaku mengikuti hidup bersih program kota dan sehat, sehat dan peran serta aktif 34 Persentase masyarakat Tempat di bidang Umum dan kesehatan Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat

Terpantauny a mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika

TARGET 6 53

77%

35

Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

90%

36

Rasio Posyandu per satuan Balita

1 : 102

37

Persentase penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

99,65%

38

Persentase kelurahan siaga aktif

39

Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar Persentase sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar

40

23

98,2%

36%

100%


NO 1

6


Meningkatka n manajemen pembanguna n kesehatan

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA 4 5 41 Persentase sampel Kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar

3

Tersedianya dokumen perencanaa n kinerja dan laporan kinerja

TARGET 6 45%

42

Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar

55%

7

Perencanaan Pembanguna n Kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran

43

Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja dan Pelaporan Kinerja

9 dokumen

8

Tersedianya sistem informasi kesehatan berdasarkan data yang valid dan reliabel

44

Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan

1 dokumen

Dari sebanyak 44 indikator kinerja tersebut diatas 19 indikator, ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang pada Tahun 2016, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :


24


Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016

URAIAN 1

4 Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu

SASARAN STRATEGIS

TARGE T

INDIKATOR KINERJA 5 Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

6 0,06

2


0,4

3

Survey kepuasan masyarakat

80

1

2


4

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar

3

Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit

5


6

Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

92%

Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk

95% 80%

7

8 9 10 11 12

4


95%

96% 83% <0,47

Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh

100%

14

Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100%

17


90%

18


1:102

19


98,2%

16 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan

95,5%

13

15

5

76%


25

90% 100%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Essensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/ kegiatan dan sumberdaya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntanbilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai. A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya , sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang, maka sesuai dengan kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja di awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut :


26


Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

81 - 100

Tercapai / Berhasil

61 - 80

Cukup Tercapai / Cukup Berhasil

41 - 60

Kurang Tercapai / Kurang Berhasil

< 40

Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sbb : a.

Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sbb: Persentase capaian =

b.

Realisasi Rencana

x 100%

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sbb : Persentase capaian =

(2 x Rencana) - Realisasi Rencana

x 100%

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2016 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor : PER / 09/ M.Pan/ 5/ 2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

27


dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 disajikan sebagai berikut : 1. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 Tabel III.1. Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan tahun 2016 No

Indikator kinerja Utama

Sasaran strategis

Uraian

1

2

3

1

Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu

1

2

3

2


4

3

Terlindunginy a setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit

5

6

Satua n 4

Capaian

Target 5

Penghitungan Capaian 6

Realisa si 7

Capaian (%) 8

Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Persentase kunjungan Ibu Hamil K4

Per 1000 pendu duk

0,06

= (54 x1.000)/ 856.410

0,06

100%

Per 1000 pendu duk

0,4

= ( 240 x 1.000)/ 856.410

0,28

70%

-

80

= (78,77 + 80.36) /2

79,57

99,46%

%

76%

= (92832/141068) x 100%

65,80%

86.57%

%

95,5%

= (11.877/13.407) x 100%

88,58%

92.75%


%

92%

= (2.262/2.681) x 100%

84,37%

91,70%


28


No 1


Sasaran strategis 2

Uraian 3 7

8 9

10 11 12

4


13

14

15

16

5

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan

17

Satua n 4

Capaian

Target 5


Realisa si 7

Capaian (%) 8

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk

%

95%

= (11.976/12.797) x 100%

93,58%

98,50%

%

95%

91,18%

95,97%

%

80%

= (11.668/12.797) x 100% = (1.525/1.828) x 100%

83,42%

104,3%

%

96%

87,53%

91,17%

%

83%

68,10%

82,04%

%

<0,47

= (11.128/12.714) x 100% = (32.822/48.197) x100% = (66/60.911) x 100%

0,11%

100%

Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

%

100%

= (464/464) x 100%

100%

100%

%

100%

= (316/316) x 100%

100%

100%

%

90%

= (41/47) x 100%

87,23%

96,92%

%

100%

= (32/32) x 100%

100%

100%

%

90%

= (745.077 /856.410) x 100%

87%

96,6%


29


No 1


Sasaran strategis 2

Uraian 3 18


19

Perentase kelurahan siaga aktif

Satua n 4

Capaian

5


Realisa si 7

Capaian (%) 8

Posyn adu : balita

1:102

1 : 101

100%

100 %

%

98,2%

= (57/57) x 100%

100%

100%

Target

Dari tabel III.1. tersebut diatas terlihat bahwa dari 19 IKU Dinas Kesehatan Kota Malang, terdapat 7 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, meningkat dibandingkan dengan pencapaian IKU pada tahun 2015. IKU yang pencapaiannya dibawah target, yaitu : 1) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4, dengan capaian 88,58% dari target sebesar 95,5% 2) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan capaian 84,37% dari target sebesar 92% 3) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian 93,58% dari target sebesar 95% 4) Persentase Pelayanan Ibu Nifas, dengan capaian 91,18% dari target sebesar 95% 5) Persentase kunjungan bayi, dengan capaian 87,53% dari target sebesar 96% 6) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian 87,23% dari target sebesar 90% 7) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat, dengan capaian 87% dari target sebesar 90% Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja, nilai capaiannya tergolong dalam kriteria “BERHASIL /TERCAPAI” (interval nilai pencapaian 81 – 100), kecuali 1 indikator yang hanya dalam kategori “CUKUP TERCAPAI/ CUKUP BERHASIL” (interval nilai pencapaian 61 – 80 ) , yaitu : Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1000 penduduk), dengan nilai % capaian sebesar 70%. Hal ini terjadi oleh karena banyaknya jumlah PNS pada Dinas Kesehatan Kota Malang yang memasuki masa purna tugas / pensiun tanp diimbangi dengan masuknya PNS baru pada


30


Dinas Kesehatan Kota Malang terlebih lagi dengan adanya kebijakan moratorium PNS.

2. Analisis Realisasi sebelumnya

Kinerja Dinas Tahun 2016 dan tahun

Tabel III.2. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2016 Indikator Kinerja Utama

Capaian

No

Sasaran strategis

1

2

3

1


1


0,06

2

Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas

0,28

Uraian

3

2

3

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang miskin Terlindungi nya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit

4


5

2013

2014

2015

2016

4

5

7

8

79,57

-

76,03 %

77,93%


90,32 %

88,52 %

87,67%

88,58%

6


89,41 %

87,74 %

73,61%

84,37%

7

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi

92,24 %

91,50 %

90,70%

93,58%

-

91,50 % 76,55 %

85,61%

91,18%

67,85%

83,42%

100%

79%

87,53%

8 9 10


75,01 % 92,72 %

31

65,80%


No

Sasaran strategis

1

2

Indikator Kinerja Utama Uraian

12 Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit

13 14

15

16

5


2013

2014

2015

2016

4

5

7

8

-

80,70 %

63,06%

68,10%

-

-

0.11%

3 11

4

Capaian

17

Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk (< 0,47) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

18

Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102)

19


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89,47 % 100%

85,59 % 100%

66,67%

100%

87,23%

100%

-

-

-

87%

100% (1:63)

100% (1:102)

100% (1:94,2)

100% (1:101)

100%

100%

-

100%

Jika di bandingkan dengan capaian kinerja periode tahun sebelumnya (tahun 2015), terlihat pada tabel III.2, hanya 1 indikator yang capaiannya mengalami penurunan, yaitu : 1) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan penurunan sebesar 12,13 % Sedangkan indikator kinerja lainnya , sebanyak 8 indikator mengalami kenaikan capaian, yaitu : 1) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar 1,89%.


32


2) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, sebesar 10,76% 3) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 2,88%, 4) Persentase pelayanan Ibu Nifas, sebesar 5,57% 5) Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani, sebesar 15,57% 6) Persentase kunjungan bayi, sebesar 8,53% 7) Persentase pelayanan anak balita, sebesar 5,04% 8) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), sebesar 20,56 % Terdapat 5 indikator yang tetap capainnya sebesar 100%, yaitu : 1) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh. 2) Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani 3) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam. 4) Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102). 5) Persentase kelurahan siaga aktif 3. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2016 dan Akhir periode Renstra Kota Malang Tabel III.3. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 dengan target akhir periode Renstra Dinas Kesehatan (Tahun 2018) No

1 1

Sasaran strategis 2 Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu

Indikator kinerja

1

2

3

2


4

Capaian Target 2016

Tingkat Kemajua n

Realisasi 2016 5

Target 2018 6

0,06

0,06

0

7

3 Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)

4 0,06


0,4

0,28

0,43

-0,15

80

79,57

85

-5,43


76%


65,80%

78%

33

-12,20


No

1 3

Sasaran strategis 2 Terlindunginy a setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit

Indikator kinerja

88,58%

97%

-8,42

7


92%

84,37%

100%

-15,63

7

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk (< 0,47) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

95%

93,58%

91%

2,58

95%

91,18%

91%

-0,18

80%

83,42%

85%

-1,58

96%

87,53%

95%

-74,47

83%

68,10%

70%

-1,9

<0,47

0,11%

<0,45%

0,34

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

90%

87,23%

100%

-12,77

100%

100%

100%

0

90%

87%

92%

-5

11 12 13 14

15

16


Target 2018 6

6

5

10

5

Realisasi 2016 5

4 95,5%

9


Target 2016

Tingkat Kemajua n

3 Persentase kunjungan Ibu Hamil K4

8

4

Capaian

17


34


No

Sasaran strategis

1

2

Indikator kinerja

18

19

Capaian Target 2016

3 Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102)

4 1:102


98,2%

Tingkat Kemajua n

Realisasi 2016 5

Target 2018 6

100% (1:101)

1 : 101

0

100%

100%

0

Pada tabel III.3. diatas terlihat adanya capaian kinerja yang sudah mencapai target akhir periode renstra (tahun 2018) sebanyak 6 indikator, yaitu (1) Rasio Posyandu per balita yang sudah mencapai 1 : 101 (setiap posyandu melayani 101 balita), (2) Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk), (3) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh, (4) Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani, (5) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, (6) Persentase kelurahan siaga aktif . Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015, mengalami penurunan sebanyak 2 indikator. Dan yang belum tercapai dan perlu mendapatkan perhatian sebanyak 11 indikator kinerja. Selisih capaian indikator kinerja 3 terbesar dibandingkan target pada akhir periode renstra adalah capaian indikator kinerja : 1. Persentase kunjungan bayi sebesar - 74,47% 2. Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 15,63% 3. Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar -12,77%


35

7


4. Analisis Realisasi nasional

Kinerja Dinas Tahun 2015 dan standar

Tabel III.4. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 dengan Capaian Nasional / Provinsi tahun 2016

No

Sasaran strategis

1

2

1


Indikator kinerja Uraian

Nasio nal 2016

Perbandin gan dg target Nasional (+/-)

Target Realisasi 2016

3

Jawa Timur 2016 5

1


0,06

17,04

-

-

2


0,28

-

-

-

3

Survey kepuasan masyarakat di puskesmas

79,57

-

-

-

65,80%

15%

-

-

2


4


3

Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit

5

Persentase kunjungan Ibu Hamil K4 Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

88,58%

-

-

-

84,37%

-

-

-


93,58%

-

-

-

6

7


36


No

Sasaran strategis

1

2


9

10 11 12

4


13

14

15

16

5


Realisasi 2016

3 8

17

18

19

Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk (< 0,47) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102) Persentase kelurahan siaga aktif


Nasio nal 2016

Perbandin gan dg target Nasional (+/-)

Target Jawa Timur 2016 5 91,18%

-

-

-

83,42%

-

-

-

87,53%

-

-

-

68,10%

-

-

-

0,11%

0,80%

3,40%

+3,29

100%

-

-

-

100%

-

-

-

87,23%

-

-

-

100%

93%

90%

+2,77

87%

83,08 %

67,81 %

+19,19

100% (1:101)

-

-

-

100%

-

-

-

37


Pada tabel III.4. tersebut diatas dapat dilihat pada periode 2016, dari 19 indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Malang, hanya terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang memiliki pembanding dengan capaian tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dari 3 IKU tersebut, capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Malang berada diatas capaian nasional dan provinsi, yaitu : 1) Persentase balita gizi buruk (< 0,47) 2) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam 3) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dari 19 Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang pada Tahun 2016, pencapaian target capaian dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.5. Persentase capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 Indikator kinerja Uraian

1

2

3

4

5

Capaian Satuan

Targe t

Realis asi

% capai an

Interval Realisasi Kinerja (%)

81100

6180

4160

<40

6

7

8

9

1 Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas

2 Per 1000 pendu duk

3 0,06

4 0,06

5 100%

Per 1000 pendu duk

0,4

0,28

70%

-

80

79,57

99,4 6%

√

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Persentase kunjungan Ibu Hamil K4

%

76%

65,80 %

86.5 7%

√

%

95,5 %

88,58 %

92.7 5%

√


√

√

38


Indikator kinerja

7

8 9

10 11 12 13

14

15

16

17

18

Interval Realisasi Kinerja (%)

Satuan

Targe t

Realis asi

% capai an

81100

6180

4160

<40

1 Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

2 %

3 92%

4 84,37 %

5 91,7 0%

√

6

7

8

9

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi

%

95%

93,58 %

98,5 0%

√

%

95%

91,18 %

95,9 7%

√

%

80%

83,42 %

104, 3%

√

%

96%

87,53 %

91,1 7%

√

Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk

%

83%

68,10 %

82,0 4%

√

%

<0,47

0,11%

100%

√

Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

%

100%

100%

100%

√

%

100%

100%

100%

√

%

90%

87,23 %

96,9 2%

√

%

100%

100%

100%

√

Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Rasio Posyandu per satuan Balita

%

90%

87%

96,6 %

√

Posyan du : balita

1:102

100%

100 %

√

Uraian

6

Capaian


39



19

1 Persentase kelurahan siaga aktif

Capaian Satuan 2 %

Targe t

Realis asi

% capai an

3 98,2 %

4 100%

5 100%

Interval Realisasi Kinerja (%) 81100

6180

4160

<40

6

7

8

9

√

Sampai saat ini Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang terjadi di Kota Malang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, meskipun dalam 4 tahun terakhir telah mengalami penurunan kasus dan masih dibawah angka nasional dan angka provinsi Jawa Timur, jumlah kematian ibu dan bayi selama 4 tahun di Kota Malang, sbb : Tabel III.6. Jumlah kelahiran, kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi yang terjadi di Kota Malang Tahun 2013 - 2016 NO 1 1 2 3

URAIAN 2 Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun Jumlah kelahiran Hidup Jumlah kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas

2013

2014

2015

2016

3 209

4 209

5 116

114

13.353

13.269

12.284

11.953

20

13

8

9

Kondisi sebagaimana tergambar pada tabel III.6. tersebut di atas menunjukkan masih tingginya jumlah kematian bayi dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari Dinas Kesehatan. Sedangkan jumlah kematian ibu meskipun mengalami penurunan yang signifikan, masih perlu diupayakan agar lebih turun lagi. Jika melihat capaian IKU Dinas kesehatan tahun 2016, ternyata capaian IKU yang menunjang upaya penurunan AKI dan AKB, telah memenuhi target yg telah ditetapkan, dan persentase


40


capaiannya

(interval persentase capaian) tergolong berhasil/

tercapai. Sedangkan IKU yang tidak memenuhi target capaian pada tahun 2016, meskipun persentase capaiannya tergolong dalam kategori berhasil/ baik sebanyak 11 indikator, yaitu : 1)

Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk), dengan capaian 0,28 dari target sebesar 0,4 2) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas, dengan capaian sebesar 79,57 dari target sebesar 80 3) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan capaian sebesar 65,80% dari target sebesar 76% 4) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4, dengan capaian 88,58% dari target sebesar 95,5 % 5) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan capaian 84,37% dari target sebesar 92% 6) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian 93,58% dari target sebesar 95% 7) Persentase Pelayanan Ibu Nifas, dengan capaian 91,18 % dari target sebesar 95% 8) Persentase kunjungan bayi, dengan capaian 87,53 % dari target sebesar 96% 9) Persentase pelayanan anak balita, dengan capaian 68,10% dari target sebesar 83% 10) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian 87,23% dari target sebesar 90% 11) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat, dengan capaian sebesar 87% dari target sebesar 90%.

Beberapa

penyebab dari permasalahan tersebut diatas

antara

lain : – Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Malang belum semuanya bersinergi. – Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas kesehatan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

41


mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi tidak optimal dan sangat kurang serta mempengaruhi tingkat capaian indikator kinerja. – Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan Kota Malang

terhadap program dan kegiatan

kesehatan masih

belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain adalah: – Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kota Malang, Dinas Kesehatan maupun puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Kesehatan. – Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta saling bersinergi antar program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Selama beberapa tahun anggaran kesehatan mengalami penurunan. Persentase anggaran kesehatan jika dibandingkan dengan total APBD berjumlah 5,07% di luar gaji. Berikut ini jumlah

anggaran

dari

tahun

2013

hingga

2016

dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kota Malang. Tabel III.7. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Malang 2013 - 2016

No

Tahun

1. 2. 3. 4

2013 2014 2015 2016


Anggaran Rp. Rp. Rp. Rp.

93.325.000.000,00 92.140.641.000,00 85.624.459.131,00 85.747.504.185,00

42

yang


Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2016

Agar dapat mewujudkan target capaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan,

tentunya

dibutuhkan

anggaran

dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian

target

sasaran

strategis.

Berikut

disampaikan

anggaran yang telah dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016. Tabel III.8.

No 1 1

2

Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016

Sasaran strategis 2 Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu


Indikator kinerja

1


Anggaran Alokasi

%

4

5 -

0

2


3


25.675.837.100

47,08

4


14.853.792.103

17,32


-

43

0


No 1 3

Sasaran strategis 2 Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit

Indikator kinerja

5

6


7

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102) Persentase kelurahan siaga aktif

8 9 10 11 12 4


13 14

15

16

5


3 Persentase kunjungan Ibu Hamil K4

17

18 19

Alokasi anggaran untuk mencapai target sasaran IKU Total Anggaran Belanja Langsung


Anggaran Alokasi

%

4 480.000.000

-

-

-

5 0,88

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.239.000.000

20,61

290.000.000

0,53

498.200.000

0,91

1.137.716.000

2,09

160.090.000

0,29

23.074.000

0,04

140.000.000

0,26

43.000.000

0,08

54.540.709.203

63,61

85.747.504.185

100

44


Pada tahun 2016, alokasi anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kota Malang sebesar Rp. 85.747.504.185. Sebesar 63,61% atau Rp. 54.540.709.203

di gunakan untuk

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 9,26 %. Sedangkan 36,39 % atau Rp. 31.206.794.982 ,00 di gunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target IKU, antara lain untuk : 1) Program untuk

pelayanan

administrasi

membiayai

kegiatan

perkantoran operasional

(termasuk

UPT

Dinas

Kesehatan/ Puskesmas) 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4) Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5) Program pengembangan manajemen kesehatan Anggaran

terbesar

dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis Dinas Kesehatan adalah untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu” 25.675.837.100

(47,08%)

yaitu sebesar Rp.

yang digunakan dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas. Kemudian disusul dengan “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang miskin” yaitu sebesar Rp. 14.853.792.103 (17,32%) dan digunakan untuk membiayai iuran/

premi

bulanan

kepesertaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional/ PBI Daerah masyarakat miskin Kota Malang yang belum tercover dalam PBI APBN.

Juga digunakan untuk

membayar biaya pelayanan masyarakat oleh rumah sakit yang belum menjadi peserta JKN, tetapi sangat membutuhkan DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

45


mendapatkan pelayanan kesehatan di RS dengan menggunakan “Surat Pernyataan Miskin/ SPM” Anggaran

terkecil

strategis, adalah

dalam

rangka

mencapai

sasaran

dalam rangka mencapai sasaran strategis

“Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan” hanya sebesar Rp. 206.074.000 (0,24%) Ada program

dan kegiatan dalam rangka mencapai

sasaran strategis “Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit” yang tidak dialokasikan / tidak menggunakan anggaran belanja langsung dalam DPA/ DPPA Dinas Kesehatan tahun 2016, sebanyak 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani 2) Persentase pertolongan

persalinan

oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 3) Persentase pelayanan Ibu Nifas 4) Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani 5) Persentase kunjungan bayi 6) Persentase pelayanan anak balita Tabel III.9. Perbandingan Realisasi kinerja dan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 Indikator kinerja Uraian

1

2

3

Capaian Kinerja Satua n

Capaian / realisasi Anggaran

Target

Realisasi

% capaian


2 Per 1000 pendu duk

3 0,06

4 0,06

5 100%


Per 1000 pendu duk

0,4

0,28

70%

-

80

79,57

99,46%


Alokasi 6

% capaia n

Realisasi 7

-

-

8

-

-

-

-

25.675.837.100

19.270.359.633.24

75,05

46


Indikator kinerja

5 6

7

8 9

10 11 12 13

14

15

16

17

18 19

Capaian / realisasi Anggaran % capaia n

Satua n

Target

Realisasi

% capaian

Alokasi

Realisasi

1 Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Persentase kunjungan Ibu Hamil K4 Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

2 %

3 76%

4 65,80%

5 86.57%

6 14.853.792.103

7 13.521.115.339

8 91,03

%

95,5%

88,58%

92.75%

480.000.000

438.204.500

91,29

%

92%

84,37%

91,70%

-

-

-

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas

%

95%

93,58%

98,50%

-

-

-

%

95%

91,18%

95,97%

-

-

-

Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi

%

80%

83,42%

104,3%

-

-

-

%

96%

87,53%

91,17%

-

-

-

Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk

%

83%

68,10%

82,04%

-

-

-

%

<0,47

0,11%

100%

11.239.000.000

9.525.774.770

84,76

Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Rasio Posyandu per satuan Balita

%

100%

100%

100%

290.000.000

271.766.250

93,71

%

100%

100%

100%

498.200.000

402.266.000

80,74

%

90%

87,23%

96,92%

1.137.716.000

1.034.672.800

90,94

%

100%

100%

100%

160.090.000

112.177.850

70,07

%

90%

87%

96,6%

23.074.000

22.478.865

97,42

Posya ndu : balita %

1:102

100%

100 %

140.000.000

140.000.000

100

98,2%

100%

100%

43.000.000

43.000.000

100

Uraian

4

Capaian Kinerja



47


Pada

tabel

III.9.

menggambarkan

tingkat

efisiensi

penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja (IKU). Dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 7 IKU yang pencapaian

realisasi

kinerjanya

lebih

besar

dibandingkan

dengan realisasi anggaran, yaitu : 1) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas 2) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4 3) Persentase balita gizi buruk 4) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh 5) Persentase

penderita

HIV/AIDS

yang

ditemukan

dan

ditangani 6) Persentase desa/ kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI) 7) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani

< 24

jam Sedangkan pencapaian realisasi kinerjanya yang lebih rendah dari realisasi anggaran ada 2 IKU, yaitu : 1) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 2) Persentase

penduduk

dengan

akses

fasilitas

sanitasi

memenuhi syarat Secara akumulasi pencapaian realisasi kinerja lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, artinya dengan lebih besar

realisasi

kinerja

dengan

anggaran

terjadi

efisiensi

penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dengan realisasi pencapaian IKU tertinggi, adalah pada program/ kegiatan

dalam

rangka

mewujudkan

masyarakat di puskesmas”

“Survey

kepuasan

yaitu sebesar 24,41% dan yang

terendah efisiensinya adalah anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

48


“Persentase

masyarakat

miskin

yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan dasar” yaitu sebesar - 4,46%. Yang menarik adalah adanya kegiatan yang tidak dialokasikan anggarannya dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU, tetapi dapat dilaksanakan sebagaimana terlihat pada tabel III.10 berikut ini. Tabel.III. 10. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 Indikator Kinerja Utama

1

2

3 4

5 6 7

8 9 10 11 12 13

Satuan

% capaian kinerja


2 Per 1000 pendu Duk

5 100


Per 1000 pendu duk

% penyerap an anggaran 8

Tingkat Efisiensi

-

100

70

-

70

-

99,46

75,05

24,41

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Persentase kunjungan Ibu Hamil K4 Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

%

86.57

91,03

- 4,46

%

92.75

91,29

1,46

%

91,70

-

91,70

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pelayanan Ibu Nifas Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase kunjungan bayi Persentase pelayanan anak balita Persentase balita gizi buruk Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh

%

98,50

-

98,50

%

95,97

-

95,97

%

104,3

-

100

%

91,17

-

91,17

%

82,04

-

82,04

%

100

84,76

15,24

%

100

93,71

6,29


49


Indikator Kinerja Utama

14 15 16 17

1 Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat

18


19


% capaian kinerja

% penyerap an anggaran

2 %

5 100

8 80,74

19,26

%

96,92

90,94

5,98

%

100

70,07

29,93

%

96,6

97,42

-0,82

Posyan du : balita %

100

100

0

100

100

0

Satuan

Tingkat Efisiensi

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2016 dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian 8 sasaran strategis, dan 44 indikator kinerja termasuk didalamnya 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target IKU, tetap memperhatikan pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU. Jumlah seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Belanja langsung pada tahun 2016 sebanyak 16 program dengan 226 kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu : Pengadaan bahan radiologi, oleh karena ada perubahan kewenangan puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi di puskesmas. Adapun Program dan kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis tersebut antara lain adalah sbb : 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu, dengan indikator kinerja utama terdiri dari : DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

50


1) Survey kepuasan masyarakat di puskesmas, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.675.837.100 ,00 melalui : a. Program Upaya kegiatan :

Kesehatan

Masyarakat

dengan

1) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pemberian pelayanan kepada masyarakat

dalam

2) Pemantapan program kesehatan kerja 3) Pelatihan clinical instructure perawat puskesmas 4) Penyuluhan kesehatan indera mata 5) Penyuluhan kesehatan indera telinga 6) Pemantapan program kesehatan olah raga 7) Workshop manajemen puskesmas 8) Perizinan tenaga radiographer 9) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 10) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno (DAK Non Fisik) 11) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng (DAK Non Fisik) 12) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket (DAK Non Fisik) 13) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea (DAK Non Fisik) 14) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal Kerep (DAK Non Fisik) 15) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik) 16) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik) 17) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik) 18) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun (DAK Non Fisik) 19) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik) DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

51


20) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik) 21) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo (DAK Non Fisik) 22) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik) 23) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolangu (DAK Non Fisik) 24) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari (DAK Non Fisik) 25) Penyelenggaraan kesehatan

perizinan

sarana

dan

tenaga

26) Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang 27) Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang . 28) Pemantapan Puskesmas

Program

Kesehatan

Indera

di

29) Pemantapan Program Kesehatan jiwa di Puskesmas 30) Pemilihan Puskesmas Berprestasi 31) Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota Malang 32) Akreditasi Tenaga Kesehatan 33) Penyusunan Distric Health Account (DHA) 34) Pengembangan Taman Posyandu 35) Pertemuan pembinaan sarana dan tenaga kesehatan 36) Pelatihan GELS (General Emergency Life Support) bagi petugas IGD 37) Akreditasi puskesmas dan laboratorium kesehatan 38) Revitasasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU 39) Pelatihan BTLS (Basic Trauma Life Support) b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan terdiri dari : 1) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2) Pengadaan Obat Penunjang DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

52


3) Pengadaan bahan Radiologi 4) Pengadaan bahan laboratorium kesehatan 5) Bimbingan Teknis Manajemen Obat bagi Petugas Pengelola Obat di Puskesmas / RB / RS / Gudang Farmasi 6) Bimbingan Teknis Pemakaian Obat Secara Rasional bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas / RB / RS 7) Bimbingan teknis peningkatan pelayanan farmasi komunitas bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian 8) Pemantapan perencanaan dan pengelolaan obat di puskesmas/RB/Gudang Farmasi 9) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) c. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, dengan kegiatan terdiri dari : 1) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 2) Kalibrasi Alat Kesehatan 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Puskesmas Mulyorejo menjadi Puskesmas Rawat Inap 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT) 5) Perizinan sarana dan prasarana radiologi 6) Penyediaan Puskesmas Keliling/Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Puskesmas (DAK) 7) Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alat kesehatan 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

53


2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang miskin, dengan indikator kinerja utama terdiri dari : 1) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.853.792.103,00 melalui : a. Program kegiatan :

upaya

kesehatan

masyarakat,

terdiri

1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 2) Pemantapan Pengelolaan Program JKN 3. Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi penyakit dengan indikator kinerja utama terdiri dari :

dan dari

1) Persentase kunjungan Ibu Hamil K4, di capai melalui program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan terdiri dari : 1) Upaya Peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS 2) Audit Maternal Parinatal (AMP) 3) Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Reproduksi / KB 4) Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak 5) Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisisan Buku KIA 6) Pelatihan kelas Ibu 2) Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, di capai melalui kegiatan rutin puskesmas yang ada di Kota Malang dan tidak mengalokasikan belanja langsung untuk kegiatan. 3) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di capai melalui kegiatan rutin puskesmas yang ada di Kota Malang dan tidak mengalokasikan belanja langsung untuk kegiatan.


54


4) Persentase pelayanan Ibu Nifas, di capai melalui kegiatan rutin puskesmas yang ada di Kota Malang dan tidak mengalokasikan belanja langsung untuk kegiatan. 5) Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani, di capai melalui kegiatan rutin puskesmas yang ada di Kota Malang dan tidak mengalokasikan belanja langsung untuk kegiatan. 6) Persentase kunjungan bayi, di capai melalui kegiatan rutin puskesmas yang ada di Kota Malang dan tidak mengalokasikan belanja langsung untuk kegiatan. 7) Persentase pelayanan anak balita, di capai melalui kegiatan rutin puskesmas yang ada di Kota Malang dan tidak mengalokasikan belanja langsung untuk kegiatan. 8) Persentase balita gizi buruk, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.239.000.000 ,00 melalui program Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan terdiri dari : 1) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 2) Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan kurang 3) Penanggulangan anemia gizi besi 4) Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium 5) Penanggulangan kekurangan vitamin A 6) Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu 7) Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi 8) Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDs 9) Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu 10) Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut 11) Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil 4. Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit dengan indikator kinerja utama terdiri dari : DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

55


1) Persentase penderita DBD yang ditangani dan sembuh, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.000.000 ,00 melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan : 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3) Pemberdayaan Pokjanal DBD 2) Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.200.000 ,00 melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan : 1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 2) Kolaborasi TB – HIV 3) Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 4) Peningkatan HIV/AIDS

Jejaring

Pelayanan

Penanggulangan

5) Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIVAIDS) 6) Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 3) Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.137.716.000,00 melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan : 1) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 2) Peningkatan Imunisasi 3) Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 4) Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi 5) Pengadaan Rantai Dingin Vaccine 6) Pengadaan kendaraan operasional imunisasi 4) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.090.000 ,00 melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan : DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

56


1) Peningkatan Surveillance Penanggulangan Wabah 2) Monitoring dan Epidemiologi

Epidemiologi

Evaluasi

Program

dan

Surveilance

3) Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH 4) Pelacakan Kasus KLB 5) Pelaksanaan vaksinasi calon jemaah haji 5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan dengan indikator kinerja utama terdiri dari : 1) Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

23.074.000

,00

melalui

Program

Pengembangan Lingkungan Sehat kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 2) Rasio Posyandu per satuan Balita (1 : 102), dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

140.000.000 ,00

melalui Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat kegiatan : 1) Lomba Posyandu Balita 2) Lomba Posyandu lansia 3) Persentase kelurahan siaga aktif, dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Program

Promosi

Kesehatan

43.000.000 ,00 melalui dan

Pemberdayaan

masyarakat kegiatan : Pelatihan Kader Kelurahan Siaga C. REALISASI ANGGARAN Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

57


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2016 pada Dinas Kesehatan Kota Malang per program bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel. III.11. Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang per program tahun 2016 No.

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran setelah PAPBD (Rp)

1

2

3

1

Realisasi (Rp) 4

% Realisasi

26.780.964.981,71

23.344.039.877,57

87,16%

611.650.000,00

602.231.952,00

98,46%

204.786.000,00

153.016.000,00

74,71%

208.825.000,00

206.745.000,00

99,00%

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.387.946.100,00

1.848.363.547,00

42,12%

6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

20.098.192.103,00

18.169.992.919,67

90,40%

7

Program Pengawasan Obat dan Makanan

459.000.000,00

379.585.809,00

82,69%

8

40.000.000,00

34.200.000,00

85,50%

933.000.000,00

824.091.500,00

88,32%

10

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

11.239.000.000,00

9.525.774.770,00

84,75%

11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

702.661.900,00

626.616.384,00

89,17%

12

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

2.533.006.600,00

2.203.919.860,00

87,00%

16.043.491.000,00

12.773.118.506,24

79,61%

103.000.000,00

80.300.000,00

77,96%

480.000.000,00

438.204.500,00

91,29%

809.650.500,00

635.393.100,00

78,47%

112.330.000,00

90.720.770,00

80,76%

85.747.504.184,71

71.936.314.495,48

83,89%

2 3 4

9

13

14 15 16 17

JUMLAH


58


D. PRESTASI TAHUN 2012 -2016 Beberapa prestasi yang sempat diraih oleh Kota Malang dalam bidang kesehatan periode 2012 s.d. 2016 adalah : 1. TAHUN 2012 1) Piagam penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2012, Predikat Terbaik 2

2. TAHUN 2013

1) Juara II Kategori Penilaian Pelayanan Publik Bidang Jasa

Medis dalam Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov Jawa Timur dan Kab/ Kota se Jawa Timur Tahun 2013


59


2) Juara / Peringkat III Puskesmas Berprestasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Tingkat

3) Penghargaan Kota Sehat Tahun 2013 Kategori “Swastisaba Wistara”


60


3. TAHUN 2014 -

4. TAHUN 2015 1) Juara I Lomba Cerdas Cermat Tim Pembina UKS dalam rangka Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015


61


5. TAHUN 2016 1) Penghargaan lolos 7 (tujuh) Tatanan Verifikasi Penilaian Kab/ Kota Sehat Tk. Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

2) Pengharagaan sebagai Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru Terbaik Tahun 2016


62


3) Penghargaan kepada Puskesmas Kedungkandang sebagai Tim Pembina Pemenang I Kategori Best Achievment Tk SMP/ MTs Lomba Sekolah Sehat Tk Nasional Tahun 2016

4) Penghargaan kepada Tim Pembina Kecamatan, Pemenang I Kategori Best Achievment Tk SMP/ MTs Lomba Sekolah Sehat Tk Nasional Tahun 2016


63


5) Teladan III Lomba Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan Puskesmas Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2016

6) Peringkat 10 besar Nasional kategori Tenaga Kefarmasian dalam lomba penulisan makalah terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016


64


7) Penghargaan Sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Kategori Tenaga Teknis Kefarmasian Tahun 2016


65


8) Terbaik Harapan I Lomba Inovasi Petugas Promkes Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 (Kategori Karya Tulis Inovasi)

9) Teladan V Lomba Nutrisionis Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016


66


10) Juara I Lomba Cerdas Cermat Tim Pembina UKS dalam rangka Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016


67


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Malang pemerintahan

pada

tahun

berkaitan dengan penyelenggaraan 2016

sebagai

bahan

pengambilan

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan

Kota

Malang dapat disimpulkan bahwa : 1) Sebagian besar IKU Dinas Kesehatan Kota Malang pada periode 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan : 8 IKU mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan tahun 2015, sebanyak 5 IKU mengalami capaian yang tetap dibandingkan tahun 2015 dan hanya 1 IKU yang capaiannya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015, yaitu “Persentase masyarakat miskin” yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan penurunan sebesar 12,13 % 2) Jika dibandingkan dengan capaian kinerja jangka menengah (pada akhir periode) terdapat 6 IKU yang telah mencapai target IKU jangka menengah yaitu (1) Rasio Posyandu per balita yang sudah mencapai 1 : 101 (setiap posyandu melayani 101 balita), (2) Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk), (3) Persentase penderita

DBD yang ditangani dan sembuh, (4)

Persentase penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani, (5) Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, (6) Persentase kelurahan siaga aktif. Dan yang belum tercapai dan perlu mendapatkan perhatian sebanyak 11 indikator kinerja. 3) Dari 19 IKU Dinas Kesehatan Kota Malang pada tahun 2016, hanya

terdapat

3

Indikator

Kinerja

Utama

yang

memiliki

pembanding dengan capaian tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Malang berada diatas DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

68


capaian nasional dan provinsi, yaitu (1) Persentase balita buruk (< 0,47), ditangani

gizi

(2)Persentase kelurahan mengalami KLB yang

< 24 jam.

(3)Persentase penduduk dengan akses

fasilitas sanitasi memenuhi syarat 4) IKU Dinas Kesehatan Kota Malang yang tidak memenuhi target capaian pada tahun 2016, meskipun persentase capaiannya tergolong dalam kategori berhasil/ baik sebanyak 11 indikator. 5) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja (IKU). Dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 7 IKU

yang

pencapaian

realisasi

kinerjanya

lebih

besar

dibandingkan dengan realisasi anggaran. Sedangkan pencapaian realisasi kinerjanya yang lebih rendah dari realisasi anggaran ada 2 IKU 6) Secara akumulasi pencapaian realisasi kinerja lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, artinya dengan lebih besar

realisasi

kinerja

dengan

anggaran

terjadi

efisiensi

penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2016 7) Beberapa penyebab dari permasalahan

tersebut diatas

antara

lain : a. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Malang belum semuanya bersinergi. b. Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas kesehatan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi tidak optimal dan sangat kurang serta mempengaruhi tingkat capaian indikator kinerja. c. Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan Kota Malang

terhadap program dan kegiatan


kesehatan masih 69


belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 8) Solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain adalah: a. Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kota Malang, Dinas Kesehatan maupun puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Kesehatan. b. Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta saling bersinergi antar program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota

Malang pada umumnya dan Dinas

Kesehatan Kota Malang pada khususnya. **************


70


LAMPIRAN


71


A.

Matriks rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Malang (Penyempurnaan) tahun 2013 – 2018 (Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor : 188.47/ 92/ 35.73.306/ 2015 Tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014 – 2018)


72


PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN

Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878 MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG NOMOR : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2013 - 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota Malang, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan; b. bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014 – 2018.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;


73


7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018; 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018.

KESATU

:

Menetapkan Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2018.

KEDUA

:

Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 – 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.


DINAS KESEHATAN KOTA PERUBAHAN INDIKATOR DINAS KESEHATAN TAHUN

74


KETIGA

:

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang Pada Tanggal : 19 Juni

2015

Tembusan disampaikan kepada yth : 1) Inspektur Kota Malang; 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.


75



76



77



78



79



80



81



82



83



84


B.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang (Penyempurnaan) Tahun 2013 2018


85


PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878 MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

NOMOR : 188.47/ 95 / 35.73.306/ 2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2013 - 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG Menimbang

:

a) bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota Malang, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan; b) bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2018.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dareah;


86


7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018; 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. 14. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2013 – 2018.

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2013 – 2018


Utama

87

Dinas


. KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 – 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berlaku pada tanggal ditetapkan.

ini

Ditetapkan di : Malang Pada Tanggal : 14 Juli 2015

Tembusan disampaikan kepada yth :

1) Inspektur Kota Malang; 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.


88

mulai


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor :188.47/95/35.73.306 / 2015 Tangal :14 Juli 2015

VISI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA : Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat

MISI

: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang

TUJUAN

:

DINAS KESEHATAN TAHUN 2013 - 2018

1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, khususnya masyarakat miskin 2. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak 3. Menurunnya kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta terwujudnya lingkungan sehat 4. Terwujudnya kesadaran dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan

Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/ Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar mutu

1



Penjelasan/ Formula Penghitungan


Jumlah dokter puskesmas X 1.000 dibagi jumlah penduduk

89

Sumber Data Profil Kesehatan

Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Kesehatan


Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/ Sasaran


Indikator Kinerja Utama 2


3


Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat


4


Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit

5



Jumlah tenaga paramedis X 1.000 dibagi jumlah penduduk

Sumber Data

Penanggung Jawab

Profil Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Survey kepuasan masyarakat di puskesmas tiap semester

Sekretariat

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%

Laporan Puskesmas, Laporan Dinas Kesehatan, Laporan Dinas Sosial

Bidang Binkesmas

Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dibagi jumlah sasaran ibu hamil X 100 %

LB3, SIRS, Kohort Ibu, PWS - KIA


90





Sumber Data

Penanggung Jawab

6


Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive dibagi jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 100 %

LB3, SIRS, Laporan AMP


7


Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 100 %

LB3, SIRS


8

Persentase Pelayanan Ibu Nifas

Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu nifas X 100 %

LB3, SIRS, Kohort LB 3 Ibu, PWS - KIA



91




Indikator Kinerja Utama Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 100 %

10

Persentase kunjungan bayi

11

12

9


Sumber Data

Penanggung Jawab

LB3, SIRS, Laporan AMP


Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 100 %

Kohort bayi, SIRS dan klinik


Persentase pelayanan anak balita

Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi jumlah seluruh anak balita X 100 %

Kohort Balita, Laporan rutin SKDN, Buku KIA, KMS, Pencatatan pada Pos PAUD


Persentase balita gizi buruk

Jumlah semua balita gizi buruk dibagi jumlah semua balita yang ada X 100 %

Laporan KLB Gizi buruk Puskesmas dan RS, LB 3 SIMPUS, SIRSW1

Bidang Binkesmas

92


Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/ Sasaran Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit



Sumber Data

Penanggung Jawab

13

Persentase Penderita DBD yang ditangani dan sembuh

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dan sembuh dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 %

SIMPUS, SIRS

Bidang P2PL

14

Persentase Penderita HIV/AIDS yang di temukan dan ditangani

Jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan x 100%

SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)

Bidang P2PL

15

Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah desa/ kelurahan UCI dibagi jumlah desa/ kelurahan X 100 %

SIMPUS, SIRS dan klinik

Bidang P2PL

16

Persentase kelurahan mengalami KLB yang dtangani < 24 jam

Jumlah Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB X 100 %

Laporan KLB 24 jam (W1), Laporan Hasil Penyelidikan dan penanggulangan KLB

Bidang P2PL


93


Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/ Sasaran Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan



Sumber Data

Penanggung Jawab

17


Jumlah penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat dibagi jumlah penduduk x 100%

Laporan semesteran kesehatan lingkungan

Bidang P2PL

18


Jumlah Posyandu X 1000 dibagi Jumlah Balita

Profil Kesehatan Kota Malang, Laporan Kinerja Posyandu

Bidang Binkesmas

19


Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 %

Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas

Bidang Binkesmas

Malang, 14 Juli 2015


94


C.

Perjanjian kinerja tahun 2016


95



96



97



98


D.

Pengukuran penetapan kinerja tahun 2016


99



100



101



102


E.

Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2016


103



104

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud

Recommend Documents