Kasubdit Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Otda Bappenas
1
VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
2
LANDASAN KEBIJAKAN DAK UU 33/2004 PP 55/2005
DAK UU 23/2014 “Pembagian Urusan”
PRIORITAS NASIONAL RPJMN & RKP 3
KONSEP DASAR DAK DAK Kab/Kota
Provinsi
APBN Anggaran K/L
Pusat
Pencapaian “Program Prioritas” 4
PERKEMBANGAN BIDANG DAK TAHUN 2015-2017 DAK 2015
DAK 2016
DAK 2017
• DAK hanya untuk kegiatan Fisik • Formula DAK menggunakan (1) Kriteria Umum; (2) Kriteria Khusus; dan (3) Kriteria Teknis • Wajib menyediakan dana pendamping 10%
• DAK Fisik (DAK Reguler, DAK IPD, DAK Afirmasi) • DAK Non Fisik • Tidak diwajibkan Dana Pendamping • Dana Penunjang 5% • Hanya menggunakan Kriteria Teknis • Menggunakan usulan daerah (proposal based)
• DAK Fisik • DAK Non Fisik • Tidak diwajibkan Dana Pendamping • Dana Penunjang 5% • Menggunakan Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis • Menggunakan usulan daerah (proposal based) yang terintegrasi dengan e-musrenbang
PERUBAHAN BIDANG DAK DALAM RKP TAHUN 2014-2016 NO
DAK 2014
DAK REGULER
NO
DAK 2015
DAK REGULER
NO
DAK 2016
DAK REGULER
1
Pendidikan
1
Pendidikan
1
Pendidikan
2
Kesehatan
2
Kesehatan
2
Kesehatan dan KB
3
Inf. Jalan
3
Transportasi
3
Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan
4
Transportasi Perdesaan
4
Inf. Irigasi
4
Kedaulatan Pangan
5
Keselamatan Transportasi Darat
5
Air Minum dan Sanitasi
5
Kehutanan dan LH
6
Inf. Irigasi
6
Prasarana Pemerintah Daerah
6
Energi Skala Kecil
7
Inf. Air Minum
7
Kelautan dan Perikanan
7
Kelautan dan Perikanan
8
Inf. Sanitasi
8
Pertanian
8
Prasarana Pemerintahan Daerah
9
Prasarana Pemerintah Daerah
9
Lingkungan Hidup
9
Transportasi
10
Kelautan dan Perikanan
10
KB
10
Sarana Perdagangan, Industri,dan Pariwisata
11
Pertanian
11
Kehutanan
12
Lingkungan Hidup
12
Sarana Perdagangan
1
Inf. Air Minum dan Sanitasi
13
KB
13
Energi Perdesaan
2
Inf. Irigasi
14
Kehutanan
14
Perumahan dan Permukiman
3
Transportasi (Jalan dan Transdes)
15
Sarana Perdagangan
16
Energi Perdesaan
1
Inf. Air Minum dan Sanitasi
1
Transportasi (Jalan dan Perhubungan)
17
Perumahan dan Permukiman
2
Inf. Irigasi
2
Inf. Irigasi
18
SPDT
3
Transportasi
3
Inf. Air Minum dan Sanitasi
19
SPKP
4
Kelautan dan Perikanan
DAK AFIRMASI
DAK APBNP 2015 1
DAK P3K2
2
DAK Usulan Daerah yang Disetujui DPR RI
DAK AFIRMASI
DAK IPD
KONSEP DAK 2017
DAK
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU 33/2004)
“Diprioritaskan untuk Membantu Daerah dalam Pemenuhan Pelayanan Publik”
DAK REGULER
“Pencapaian Prioritas Nasional melalui Penugasan”
DAK PENUGASAN
Slide - 7 7
Rancangan Awal Jenis DAK Tahun 2017 DAK PENUGASAN (INFRASTRUKTUR PUBLIK/AFIRMASI) Menu Kegiatan
• •
DAK REGULER
Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional Bersifat closed menu dan top-down
• •
Menggunakan menu eksisting ataupun sesuai dengan pemenuhan pelayanan publik Daerah masih memiliki diskresi untuk menentukan menu serta lokus dari pembangunan setiap Bidang DAK
Prioritas Daerah Penerima
•
Penentuan kriteria daerah, sampai dengan lokus pembangunan DAK (contoh: ruas jalan tertentu)
•
Penerima DAK adalah daerah yang mengusulkan DAK melalui mekanisme Propsal Based
Mekanisme Pengusulan
•
Menggunakan mekanisme proposal based sebagai bentuk konfirmasi kepada daerah atas menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
•
Menggunakan Proposal Based, daerah menyampaikan melalui aplikasi e-musrenbang Bottom-Up
•
Ketersediaan Data Teknis
•
Perlu dukungan data teknis pada level Pemerintah Pusat (baik Direktorat Sektor Bappenas maupun K/L Teknis), sebagai acuan untuk menentukan menu prioritas dan lokasi prioritas
•
Mekanisme verifikasi data teknis yang dimiliki K/L dengan data teknis daerah
Penentuan Alokasi
•
Pengalokasian per bidang/daerah ditentukan bersama antara Bappenas, K/L teknis, bersama Kementerian Keuangan
•
Pengalokasian mempertimbangkan usulan alokasi yang disampaikan oleh daerah, dengan memperhatikan alokasi minimal dan alokasi maksimal (batas atas dan batas bawah) 8
ALTERNATIF BIDANG DAK TAHUN 2017
9
Rancangan DAK Reguler Tahun 2017 JENIS DAK
1. DAK REGULER
FOKUS DAK
Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (pencapaian pemenuhan Pelayanan Publik)
BIDANG DAK (EKSISTING 2016) 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi 4. Kedaulatan Pangan 5. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Energi Skala Kecil 7. Kelautan dan Perikanan 8. Praspem 9. Transportasi 10. Sarana Perdagangan, Industri, dan Pariwisata 10
Rancangan Bidang DAK Penugasan “Hasil Pemetaan Melalui Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial” Prioritas Nasional 1. Kedaulatan Pangan
2. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Bidang DAK
Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Produksi Padi dan Rehabilitasi DAS Hulu, Pangan Lain Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
DAK Kedaulatan Pangan
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
DAK Transportasi
Konektivitas / Aksesibilitas Ketersediaan Infrastruktur Dasar
Sub Bidang DAK
Pertanian Infrastruktur Irigasi
DAK Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi SDM Industri yang Peningkatan Kualitas SMK Industri DAK Pendidikan Kompeten dan Disiplin Ketersediaan Peningkatan Aksesibilitas / DAK Transportasi Energi dan Konektivitas Infrastruktur DAK Energi Skala Kecil Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM DAK Perumahan, Air Ketersediaan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Bersih, dan Persampahan 3. Kemaritiman Industri Perikanan Pengadaan sarana dan prasarana DAK Kelautan dan dan Kelautan dan Hasil Laut pendukung produksi kelautan dan Perikanan perikanan 4. Pembangunan Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana DAK Transportasi Pariwisata Destinasi Wisata Transportasi Pembangunan Fasilitas Umum DAK Sarana Perdagangan, dalam Kawasan IKM, dan Pariwisata SDM dan Peningkatan Kualitas SMK DAK Pendidikan Kelembagaan Pariwisata Pariwisata
Infrastruktur Jalan Air Minum dan Sanitasi SMA/SMK
Lokasi Prioritas
• 40 Kabupaten/KKawa san Pengembangan Komoditas Padi 2015-2019 • 12 KEK di Luar Jawa • 14 Kawasan Industri
Infrastruktur Jalan
Air Minum dan Sanitasi • 30 Kabupaten (PP/PPI) Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Pariwisata (Amenitas Wisata) SMA/SMK
• 10 KSPN
11
Rancangan Bidang DAK Penugasan “Hasil Pemetaan Melalui Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial” Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Bidang DAK Nasional 5. Daerah Pemenuhan Pembangunan Ketenagalistrikan DAK Energi Skala Kecil Tertinggal Pelayanan Dasar Publik Pembangunan sarana dan prasarana DAK Pendidikan pendidikan
Peningkatan Aksesibilitas/ Konektivitas
Pembangunan sarana dan prasarana DAK Kesehatan kesehatan Penyediaan air bersih dan sanitasi DAK Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Pembangunan, Peningkatan DAK Transportasi Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Dermaga DAK Transportasi
6. Kawasan Pembangunan 10 Perbatasan PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara
Pembangunan sarana dan prasarana DAK Transportasi di kota pusat pertumbuhan Pembangunan/ revitalisasi sarana DAK Sarana Perdagangan distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuha Membuka Isolasi Membangun akses transportasi DAK Transportasi Lokpri, Peningkatan darat, laut, dan udara pembuka Sarpras Peningkatan isolasi SDM, dan Ekonomi Pembangunan sarana dan prasarana DAK Energi Skala Kecil Perbatasan kelistrikan, TIK, dan penyiaran Pembangunan sarana dan prasarana DAK Pendidikan pendidikan, pengembangan, dan pelatihan SDM Pembangunan sarana dan prasarana DAK Kesehatan kesehatan
Sub Bidang DAK
Lokasi Prioritas • 122 Daerah Tertinggal
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK Pelayanan Kesehatan Rujukan Air Minum dan Sanitasi Infrastruktur Jalan Transportasi Perdesaan Infrastruktur Jalan
• 41 Lokpri
Pasar Transportasi Perdesaan
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK Pelayanan Kesehatan Rujukan
12
POIN PENTING DALAM PERENCANAAN DAK 2017 Proses Pengusulan DAK Tahun 2017 • Evaluasi mekanisme proposal based DAK 2016, perlu adanya integrasi format usulan dengan e-musrenbang dengan form usulan dari Kementerian Keuangan • Penetapan SOP tatacara usulan DAK oleh daerah dan penilaian DAK di lingkup Pemerintah Pusat (saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan RPMK) • Penetapan batas atas/bawah alokasi yang diusulkan oleh daerah • Pelaksanaan Pokja sebagaimana tupoksi masing-masing K/L (Penilaian dan Verifikasi Proposal Daerah)
Menu dan Ruang Lingkup DAK • • • •
DAK 2017 menggunakan open menu dan close menu DAK bersifat penugasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional Sasaran dan Indikator setiap Bidang DAK harus terukur (temuan BPK, 2015) Fokus dan jumlah dibatasi sesuai dengan prioritas pencapaian target dalam RKP dan RPJMN
Monitoring dan Evaluasi • Pemutakhiran SEB 3 Menteri (Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) • Perlu adanya sistem pelaporan yang berbasis web dan dapat diakses oleh semua K/L • Mekanisme monev, utamanya dalam mengevaluasi capaian target Prioritas Nasional
TIME FRAME PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM DAK TAHUN 2017
14
TERIMA KASIH
15
