KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI

Foto oleh: Agus Mulyawan

Mei 2016 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI MEI 2016

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234 Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988 Email : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016

1

2


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali triwulan I 2016. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali. Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional. Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders.

Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ideide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 17 Mei 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI TTD Dewi Setyowati Kepala Perwakilan


3

Daftar Isi Kata Pengantar

3

Ringkasan Umum

12

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali

15

Bab I Ekonomi Makro Regional

21

1.1. KONDISI UMUM

23

1.2. SISI PERMINTAAN

23

1.2.1. Konsumsi

24

1.2.2. Investasi

26

1.2.3. Neraca Perdagangan

28

32

1.3. SISI PENAWARAN

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

34

1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

36

1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

37

1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

39

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Real Estate

40

1.3.6. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

41

42

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Bab II Perkembangan Inflasi 49 2.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

51

52

2.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

52

2.2.2. Inflasi Menurut Kota

59

62

2.3. DISAGREGASI INFLASI

a) Volatile Food 62 b) Administered Prices 63 c) Core Inflation 63

2.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI

65

2.5. INFLASI PEDESAAN

65

Bab III Perbankan dan Sistem Pembayaran 69 3.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM

4


71

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

72

3.1.2. Non Performing Loan (NPL)

74

3.2. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

74

3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN KABUPATEN/KOTA

75

3.4. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

77

3.4.1. Ketahanan Sektor Korporasi

77

3.4.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

79

81

3.5. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

3.5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

81

3.5.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

82

Bab IV Keuangan Pemerintah 97

4.1. GAMBARAN UMUM

99

4.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

99

4.3. APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

105

4.4. ALOKASI APBN DI PROVINSI BALI

108

Bab V Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 117

5.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN

119

5.2. NILAI TUKAR PETANI

122

5.3. TINGKAT KEMISKINAN

123

Bab VI Prospek Perekonomian 125

6.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

127

6.2. INFLASI BALI TRIWULAN II 2016

131

6.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

133

Daftar Singkatan

141


5

Daftar Grafik Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Grafik 1. 3 Indeks Tendensi Konsumen Grafik 1. 4 Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1. 5 Konsumsi Listrik RT Grafik 1. 6 Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama Grafik 1. 7 Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 8 Kredit Konsumsi Grafik 1. 9 Kredit Multiguna Grafik 1. 10 Perkembangan Giro Pemerintah Grafik 1. 11 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 12 Likert Investasi Grafik 1. 13 Perkembangan Investasi (SBT) Grafik 1. 14 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Grafik 1. 15 Penjualan Semen Provinsi Bali Grafik 1. 16 Arus Barang Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Grafik 1. 17 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 18 Volume Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 19 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2016 Grafik 1. 20 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas utama Grafik 1. 21 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Grafik 1. 22 Pertumbuhan Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Grafik 1. 23 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali Grafik 1. 24 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali Grafik 1. 25 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC Grafik 1. 26 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC Grafik 1. 27 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan I 2016 Grafik 1. 28 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2016 Grafik 1. 29 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT) Grafik 1. 30 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan Grafik 1. 31 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Bali Grafik 1. 32 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara Grafik 1. 33 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Grafik 1. 34 Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 35 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas Grafik 1. 36 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

6


23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36

Grafik 1. 37 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Grafik 1. 38 Pertumbuhan Penjualan Sepeda Motor dan Mobil Grafik 1. 39 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi (SBT) Grafik 1. 40 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan Grafik 1. 41 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai Grafik 1. 42 Jumlah Kedatangan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai Grafik 1. 43 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa Grafik 1. 44 Arus Kapal Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Provinsi Bali Grafik 1. 45 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Grafik 1. 46 Konsumsi Listrik Industri Grafik 1. 47 Kredit Kategori Industri Grafik 1. 48 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 49 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali Grafik 1. 50 Kredit KP Apartemen Grafik 1. 51 Kredit KPR Tipe s.d. 70 Grafik 1. 52 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer Grafik 1. 53 Perkembangan Kegiatan Usaha Sektor Pertanian Grafik 1. 54 Perkembangan Produksi Padi di Bali Grafik 1. 55 Perkembangan Produksi Ikan Pengambengan Grafik 1. 56 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian Grafik 1. 57 Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali Grafik 1. 58 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Grafik 1. 59 Share Lapangan Usaha Utama PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Grafik 2. 1 Inflasi Kumulatif Bali (%ytd) Grafik 2. 2 Inflasi Kumulatif Nasional (%ytd) Grafik 2. 3 Inflasi Kota di Bali (%yoy) Grafik 2. 4 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy) Grafik 2. 5 Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan Denpasar, Singaraja, dan Prov. Bali Grafik 2. 6 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali Grafik 2. 7 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali Grafik 2. 8 Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Merah Grafik 2. 9 Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Putih Grafik 2. 10 Pergerakan Inflasi Bulanan Telur Ayam Ras Grafik 2. 11 Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Ayam Ras Grafik 2. 12 Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Sapi Grafik 2. 13 Pergerakan Inflasi Bulanan Beras Grafik 2. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Grafik 2. 15 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Grafik 2. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali


37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 44 51 51 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56

7

Grafik 2. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali Grafik 2. 18 Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Grafik 2. 19 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer Grafik 2. 20 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali Grafik 2. 21 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali Grafik 2. 22 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali Grafik 2. 23 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali Grafik 2. 24 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali Grafik 2. 25 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali Grafik 2. 26 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali Grafik 2. 27 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali Grafik 2. 28 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar Grafik 2. 29 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja Grafik 2. 30 Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi Bali Grafik 2. 31 Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Bali Grafik 2. 32 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Grafik 2. 33 Perbandingan Nilai Tukar Kawasan Grafik 2. 34 Ekspektasi Penjualan Grafik 2. 35 Ekspektasi Konsumen Grafik 2. 36 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Grafik 2. 37 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd) Grafik 3. 1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit Grafik 3. 2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank Grafik 3. 3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Grafik 3. 4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank Grafik 3. 5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank Grafik 3. 6 Pertumbuhan DPK Grafik 3. 7 Pertumbuhan Kredit Perbankan Grafik 3. 8 Komposisi Kredit Grafik 3. 9 Perkembangan Suku Bunga Grafik 3. 10 Perkembangan NPL Kredit Grafik 3. 11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank Grafik 3. 12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK Grafik 3. 13 Loan to Deposit Ratio (LDR) Grafik 3. 14 Proporsi Kredit Bank Umum Spasial Grafik 3. 15 Proporsi DPK Bank Umum Spasial Grafik 3. 16 Pertumbuhan kredit lokasi bank kabupaten/kota di Provinsi Bali Grafik 3. 17 NPL Kabupaten/Kota Maret 2016 Grafik 3. 18 Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Dewasa

8


56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 62 62 63 63 64 64 65 65 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 75 75 76 76 76 76 77

Grafik 3. 19 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali 77 Grafik 3. 20 Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa 77 Grafik 3. 21 Penyebaran ATM di Provinsi Bali 77 Grafik 3. 22 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Bali 78 Grafik 3. 23 Proporsi Kredit Sektoral Korporasi 78 Grafik 3. 24 Posisi NPL Kredit Korporasi Sektor Provinsi Bali 78 Grafik 3. 25 Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga Perjenis Penggunaan 80 Grafik 3. 26 Pertumbuhan KPR per Tipe 80 Grafik 3. 27 Posisi Kredit Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan 81 Grafik 3. 28 NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan 81 Grafik 3. 29 Perkembangan Uang Kartal di Bali 81 Grafik 3. 30 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling 82 Grafik 3. 31 Perkembangan Kliring 83 Grafik 3. 32 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong 83 Grafik 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Bali 2011-2016 99 Grafik 4. 2 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 102 Grafik 4. 3 Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 104 Grafik 4. 4 Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016 106 Grafik 4. 5 Anggaran belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016 108 Grafik 5. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali 120 Grafik 5. 2 Perkiraan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU) 120 Grafik 5. 3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang 120 Grafik 5. 4 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya 122 Grafik 5. 5 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali 124 Grafik 5. 6 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali 124 Grafik 5. 7 Perbandingan IPM Provinsi Bali Dengan Daerah Lain 124 Grafik 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali 127 Grafik 6. 2 Perkiraan Perkembangan Investasi 128 Grafik 6. 3 Indeks Ekspektasi Konsumen 128 Grafik 6. 4 Perkembangan Dunia Usaha 129 Grafik 6. 5 Perkembangan Dunia Usaha : Sektoral 130 Grafik 6. 6 Proyeksi Inflasi Bali 131 Grafik 6. 7 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd) 131 Grafik 6. 8 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa 132 Grafik 6. 9 Pergerakan Harga Dunia Komoditas Emas 133 Grafik 6. 10 Pergerakan Harga Dunia Komoditas Minyak WTI 133


9

Daftar Tabel Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy) 24 Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy) 33 Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%,yoy) 43 Tabel 2. 1 Produksi Padi 55 Tabel 2. 2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran 60 Tabel 2. 3 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Denpasar 60 Tabel 2. 4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 61 Tabel 2. 5 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Singaraja 61 Tabel 3. 1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali 71 Tabel 3. 2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori 74 Tabel 3. 3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali 75 Tabel 3. 4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali Maret 2016 76 Tabel 3. 5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali 82 Tabel 3. 6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 83 Tabel 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 100 Tabel 4. 2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali 2015-2016 101 Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012-2016 102 Tabel 4. 4 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012-2016 104 Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016 106 Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, 2016 107 Tabel 4. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran APBN 2015-2016 Untuk Provinsi Bali 109 Tabel 5. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang) 119 Tabel 5. 2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang) 121 Tabel 5. 3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang) 121 Tabel 5. 4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang) 122 Tabel 5. 5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang) 122 Tabel 5. 6 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali 123 Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali 131

10


Daftar Boks BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL PRIMER TRIWULAN I 2016 : HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TERUS MENUNJUKKAN PENINGKATAN 45 BOKS B ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI 66 BOKS C GERAKAN PEDULI KOIN RUPIAH 87 BOKS D KPWBI PROVINSI BALI BERKERJASAMA DENGAN DESA ADAT DALAM UPAYA MENERTIBKAN KUPVA BB 90 BOKS E PENURUNAN BI RATE BERDAMPAK PADA PENURUNAN SUKU BUNGA PERBANKAN 92 BOKS F PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BALI 110 BOKS G KINERJA USAHA DIPERKIRAKAN TUMBUH LEBIH BAIK 135 BOKS H PANDANGAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN SMART CITY DENPASAR 139

Seri Kebanksentralan BI 7-DAY REPO RATE

84


11

PERKEMBANGAN TUNAI INFLOW

Rp5,07T Rp2,5T

OUTFLOW

Rp2,9T Rp4T

NET INFLOW

Rp2,1T Rp1,51T

NON TUNAI KLIRING

Rp19,8T (633 lembar) Rp18,2T (614 lembar)

Tw I 2016 Tw IV 2015

Perkembangan SISTEM PEMBAYARAN Sistem pembayaran nontunai mengalami peningkatan pada triwulan I 2016

1

2

3

Perkembangan INFLASI

Perkembangan PERBANKAN

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 2,75% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 memberikan dampak positif pada kinerja perbankan secara umum

8,81% yoy

2,38 NPL

83,47 LDR

7,12% yoy

4,93% yoy

3,59% yoy SINGARAJA DENPASAR

12


4,42 yoy 3,41 yoy

KREDIT

ASET

DPK

6,04% Tw I 2016

5,96% Tw IV 2015 6,06% - 6,46% yoy

Triwulan II 2016

4% 1% yoy 6,09% - 6,84% yoy

19,28%

7,7%

PENDAPATAN

BELANJA

2016

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

KEUANGAN PEMERINTAH Tw I 2016

PROYEKSI PEREKONOMIAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2016

4

5

6

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan sedikit mengalami peningkatan namun kualitas hidup masyarakat terjaga seiring dengan peningkatan IPM dan menurunnya Gini Ratio

5,25%

2,12%

September 2015 TINGKAT KEMISKINAN

4,76% yoy

September 2014

Februari 2016

TENAGA KERJA

1,37% yoy

Februari 2015


13

Ringkasan Umum Pertumbuhan tahunan ekonomi Bali triwulan I 2016 mencapai 6,04% (yoy), lebih tinggi

Perekonomian Bali

dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 5,96% (yoy). Pertumbuhan

triwulan I 2016

ekonomi Bali triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi

tumbuh meningkat

nasional sebesar 4,92% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong oleh

sebesar 6,04% (yoy)

peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB (investasi), dan peningkatan kinerja ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, perekonomian Bali pada triwulan I 2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, Konstruksi, Jasa keuangan, Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial. Inflasi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), mengalami peningkatan

Tekanan inflasi Provinsi

dibandingkan dengan pencapaian inflasi triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,75%

Bali pada triwulan I

(yoy). Namun demikian, pencapaian inflasi Bali triwulan I 2016 masih lebih rendah

2016 tercatat sebesar

dibanding inflasi Nasional yang sebesar 4,45% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan

3,59% lebih tinggi

dengan inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 6,42% (yoy). Secara spasial, pada triwulan I

dibanding triwulan IV

2016 inflasi di Kota Singaraja tercatat sebesar 4,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan

2015

dengan inflasi periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,99% (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,41% (yoy), jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,88% (yoy). Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh kelompok inti dan volatile food. Sementara itu, kelompok administered prices tercatat sebagai penahan kenaikan laju inflasi seiring dengan kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg pada awal Tahun 2016. Pada triwulan I 2016, kinerja bank umum di Provinsi Bali masih terjaga. Asset bank

Peningkatan

umum masih mencatat pertumbuhan positif meski terjadi perlambatan dibanding

pertumbuhan ekonomi

triwulan IV 2015. Perlambatan tersebut bersumber dari perlambatan pertumbuhan DPK

pada triwulan I 2016

yang dihimpun bank umum. Demikian pula penyaluran kredit bank umum juga masih

memberikan dampak

mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit nasional. Di

positif pada kinerja

sisi lain, BPR mencatat peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan DPK.

perbankan secara

Secara spasial, penyebaran penyaluran kredit bank umum perkabupaten/kota di Provinsi

umum

Bali masih menunjukkan konsentrasi pada daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA). Sejalan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada periode triwulan I 2016, penyaluran kredit korporasi juga menunjukkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (berdasarkan lokasi proyek), yaitu tumbuh dari 11,63% (yoy) di triwulan

14


Kinerja kredit korporasi

IV 2015 menjadi 12,29% di triwulan I 2016. Meskipun terjadi peningkatan, kualitas

dan rumah tangga

kredit korporasi menunjukkan penurunan, tercermin dari rasio Non Peforming Loan

Provinsi Bali triwulan I

(NPL) yang meningkat. Pada periode triwulan I 2016 nilai NPL mencapai 3,90%, lebih

2016 masih terjaga

tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 3,22%. Perkembangan kinerja kredit sektor rumah tangga (RT) pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,89% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit rumah tangga, rasio NPL menunjukan peningkatan yang signifikan dari 0,64% di triwulan IV 2015 menjadi 0,87% pada triwulan I 2016.

Sistem pembayaran nontunai tercatat

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali triwulan I 2016 berada pada posisi net inflow

sesuai dengan pola musimannya. Sementara itu, transaksi

mengalami

pembayaran nontunai (dengan mekanisme kliring) mengalami peningkatan baik secara

peningkatan pada

nominal maupun jumlah transaksi. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan

triwulan I 2016.

pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan.

Realisasi Belanja

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali hingga triwulan I 2016 tercatat sebesar

daerah Provinsi Bali

19,28% dari total pendapatan yang ditargetkan, lebih rendah dibandingkan periode

pada triwulan I 2016

yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,58%. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi

tercatat lebih tinggi

Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 7,7%, lebih tinggi dibandingkan periode

dibandingkan dengan

yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,29%. Secara keseluruhan kabupaten/kota di

periode yang sama tahun sebelumnya.

Provinsi Bali pada triwulan I 2016, realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota mencapai 19,76%. Sementara, realisasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 sebesar 8,91% atau senilai Rp 1,55 triliun.

Tingkat Pengangguran

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali pada Semester I 2016 mengalami perlambatan

Terbuka (TPT) dan

dibanding Semester II 2015, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah penduduk

kemiskinan sedikit

yang menganggur (6,76%) lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk yang

mengalami penurunan

bekerja (0,31%). Kondisi ini berdampak kepada meningkatnya Tingkat Pengangguran

namun kualitas hidup

Terbuka (TPT) yang pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari Agustus

masyarakat terjaga

2015 yang sebesar 1,99%. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

seiring dengan

(TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,23%. Meskipun melambat, namun kondisi

peningkatan IPM dan menurunnya Gini Ratio

ketenagakerjaan di Bali masih lebih Baik dibanding Nasional. Pada periode yang sama, TPT nasional tercatat sebesar 5,05% dan TPAK nasional sebesar 68,06%. Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 mengalami penurunan dibanding triwulan IV 2015, mengindikasikan penurunan tingkat kemampuan/daya beli petani. Penurunan tersebut terjadi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan Rakyat, dan Perikanan. Sementara NTP subsektor hortikultura dan subsektor peternakan menunjukkan peningkatan pada periode yang sama.


15

Selanjutnya dari sisi distribusi, kesejahteraan antar penduduk mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari menurunnya angka gini ratio. Disisi lain, pembangunan manusia di Provinsi Bali berada dalam kondisi yang baik, tercermin dari nilai IPM yang jauh di atas rata-rata nasional dan merupakan IPM terbesar ke-5 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2016 diperkirakan mengalami

Perekonomian Bali

peningkatan, dibanding triwulan I 2016, yaitu tumbuh pada kisaran 6,06% - 6,46%

triwulan II 2016

(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan

diperkirakan tumbuh

kinerja konsumsi pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara itu dari sisi

kisaran 6,06% -

penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan sebagian besar lapangan usaha

6,46% (yoy)

antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan pergudangan. Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan perekonomian Bali tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,04% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun

Perekonomian

2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,08%-6,84% (yoy). Dari sisi permintaan,

Bali tahun 2016

perbaikan perkiraan perekonomian global di tahun 2016 bersumber pada perbaikan

diperkirakan tumbuh

kinerja ekspor luar negeri seiring dengan upaya ekspansi beberapa industri pengolahan.

pada kisaran 6,08% -

Dari sisi penawaran, perkiraan peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan

6,84% (yoy)

peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah, serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata dan industri pengolahan. Berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan I 2016, inflasi Bali diperkirakan

Inflasi Bali 2016

akan sebesar 3,72%±1% (yoy) pada tahun 2016, dan diharapkan dapat mendukung

diperkirakan berada

tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Pada triwulan II 2016,

dalam kisaran

kelompok volatile food diperkirakan melandai seiring dengan masuknya musim panen

3,72%±1% (yoy).

padi dan tekanan demand yang relatif tidak setinggi triwulan I 2016. Namun demikian, komoditas bawang merah masih perlu menjadi perhatian seiring dengan peningkatan harga yang terjadi secara nasional dan ketergantungan Provinsi Bali terkait pasokan komoditas bumbu-bumbuan.

16


Tabel Indikator PDRB DAN INFLASI

3,59


17

PERBANKAN – BANK UMUM

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA Rp Miliar

18


SISTEM PEMBAYARAN


19

Halaman ini sengaja dikosongkan

20

Ekonomi Makro Regional

BAB I

Foto oleh: Agus Mulyawan

Makro Ekonomi Regional


21

22


1.1.

KONDISI UMUM

(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah

34 33 32 31 30 29 28 27

tangga, PMTB (investasi), dan meningkatnya kinerja

PDRB 10 8

6.04

6 5.96

4 2

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

0

I

ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, perekonomian Bali pada triwulan I 2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha

%,YOY

RP TRILIUN

gPDRB (skala kanan)

yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi

Makan

dan

Minum,

Transportasi,

Konstruksi, Jasa keuangan, Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Grafik 1. 1 Provinsi Bali

1.2.

SISI PERMINTAAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2016 dari sisi permintaan terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seiring

Bali 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00

dengan penurunan harga BBM, LPG, dan TTL yang

NASIONAL

terjadi sepanjang triwulan I 2016. Komponen ekspor 7.73

luar negeri, mengalami peningkatan pada triwulan laporan, didorong oleh perbaikan perekonomian

6.74 6.20

6.22

5.99

5.14 4.96 4.97 5.04

I

II

III

IV

2014

5.92

6.30

4.73 4.66 4.74

I

II

III

2015

5.96

6.04

5.04 4.92

IV

I 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Grafik 1. 2 Provinsi Bali

negara

mitra

dagang

sehingga

mendorong

peningkatan permintaan dan upaya diversifikasi pasar oleh pelaku ekspor. Peningkatan kinerja ekspor luar negeri tersebut juga didukung oleh peningkatan ekspor jasa, seiring dengan kinerja industri pariwisata yang mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja pariwisata didorong oleh adanya event hari raya dan liburan antara lain imlek, paskah, Galungan, dan Kuningan sepanjang triwulan I 2016. Sementara itu,

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2016

investasi (PMTB) mengalami peningkatan, didorong

mencatat peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar

oleh peningkatan kinerja investasi non bangunan

6,04% (yoy) dengan output riil mencapai Rp

yang tergambar dari impor barang modal yang

32 triliun. Dibandingkan dengan pertumbuhan

mengalami peningkatan di akhir triwulan I 2016,

triwulan sebelumnya, capaian tersebut lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan

dibandingkan

triwulan

PMTB juga didorong oleh optimisme pelaku usaha

sebelumnya (triwulan IV 2015) yang sebesar 5,96%

terhadap perkembangan ekonomi seiring dengan

(yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan I

penurunan BI Rate dan perbaikan kondisi makro

2016 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka

ekonomi regional.

dengan

pertumbuhan

pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,92%


23

Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

1.2.1. Konsumsi

musiman berupa perayaan hari raya keagamaan yaitu

Konsumsi Rumah Tangga

Paskah, Galungan, Kuningan, dan Nyepi yang diiringi

Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen

dengan penurunan harga BBM, TTL, dan LPG pada

terbesar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

triwulan laporan diperkirakan menjadi pendorong

Provinsi Bali dengan share sebesar 54%, yang

peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga.

(IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang menunjukkan rata-rata indeks sepanjang triwulan I 2016 yang mengalami peningkatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) berdasarkan hasil survei BPS, pada triwulan I 2016 juga menunjukkan peningkatan

Sumber : BPS

dibandingkan triwulan sebelumnya. Adanya aktivitas

Grafik 1. 3

24


Indeks Tendensi Konsumen

108.4

105.84

111.66 105.42

di ketiga indeksnya yaitu Indeks Keyakinan Konsumsen

INDEKS

tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

102.36

2016. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut

113.13

2015 menjadi sebesar 9,05% (yoy) pada triwulan I

111.9

114.98

pertumbuhan dari 7,04% (yoy) dari triwulan IV

116.75

pada triwulan laporan mengalami peningkatan

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1. 4

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Grafik 1. 6 Tahan Lama LS 1.73

2 1.5 1 0.5

0

0 -0.5

-0.13 III

IV

2013

Sumber : PLN Grafik 1. 5

Konsumsi Listrik RT

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I 2016

Sumber : Survei dan Liaison, diolah Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 7

Selain itu, peningkatan Upah Minimum Kota/

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga juga

Kabupaten (UMK)

awal tahun turut mendorong

terkonfirmasi oleh peningakatan pertumbuhan kredit

peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seperti

konsumsi dari sebesar 12,86% (yoy) pada triwulan

terlihat dari peningkatan indeks ketepatan waktu

IV 2015 menjadi sebesar 13,14% (yoy) di triwulan I

pembelian barang tahan lama (survei konsumen)

2016. Peningkatan kredit konsumsi, terutama terjadi

dari 87 pada triwulan IV 2015, menjadi 87,67 pada

di kredit multiguna yang mencatat peningkatan

triwulan I 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut,

pertumbuhan dari 20,56% (yoy) pada di triwulan

Hasil survei dan liaison yang dilakukan oleh Bank

IV 2015 menjadi 20,84% (yoy) pada triwulan I

Indonesia pada triwulan I 2016, turut mengkonfirmasi

2016. Kondisi tersebut, sejalan dengan peningkatan

peningkatan tersebut, sebagaimana terlihat dari

ekspektasi

peningkatan signifikan nilai likert scale penjualan

(IEK mengalami peningkatan dari sebesar 105,28

domestik pada triwulan laporan, yaitu dari sebesar

di triwulan IV 2015 menjadi 107,39 pada triwulan I

-0,13 poin pada triwulan IV 2015, menjadi sebesar

2016).

masyarakat

terhadap

perekonomian

1,73 poin di triwulan I 2016.


25

Grafik 1. 8

Grafik 1. 9

Kredit Konsumsi

Kredit Multiguna

Grafik 1. 10

Perkembangan Giro Pemerintah

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 11

Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah

dibandingkan triwulan IV 2015 yang mencatat

Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non Profit yang

pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy). Perlambatan ini

melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi

sesuai dengan pola musiman konsumsi pemerintah

pemerintah mengalami perlambatan pada triwulan

yang realisasinya masih terbatas di pada triwulan I.

laporan. Konsumsi LNPRT mengalami perlambatan

Kondisi ini juga terkonfirmasi oleh peningkatan posisi

dari sebesar 14,80% (yoy) pada triwulan IV 2015

giro pemerintah pada triwulan laporan yang tercatat

menjadi sebesar 13,30% (yoy) di triwulan I 2016.

mengalami peningkatan. Perlambatan tersebut juga

Kondisi tersebut merupakan dampak base effect

tercermin dari realisasi belanja total APBD Provinsi Bali

tingginya kinerja konsumsi LNPRT di triwulan IV

yang masih terbatas pada triwulan laporan, tercatat

2015 seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan

sebesar 8%.

Kepala Daerah Langsung (Pilkada), di 6 Kabupaten/ Kota di Bali. Sementara itu, perkembangan konsumsi Pemerintah hanya mencatat pertumbuhan sebesar 3,45% (yoy) di triwulan I 2016, jauh lebih rendah

26


1.2.2. Investasi Kinerja investasi Provinsi Bali triwulan I 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 9,54% (yoy), jauh

lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar

2 tahun terakhir. Kondisi tersebut seiring pengadaan

5,76% (yoy). Peningkatan tersebut juga tercermin

pekerjaan yang telah dilakukan pada triwulan I 2016,

dari likert investasi (hasil survei dan liaison Kantor

peningkatan anggaran untuk proyek infrastruktur

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali) dari sebesar

strategis

1 poin pada triwulan IV 2015, menjadi 1,41 poin di

jembatan, irigasi dan penyediaan air minum serta

triwulan I 2016. Selain itu, hasil Survei Kegiatan Dunia

pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali dan Rumah

Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Sakit Mata Indera yang ditargetkan selesai di tahun

Provinsi Bali pada triwulan I 2016 juga menunjukkan

2016.

perbaikan perkembangan investasi dari sebesar -3,71% (SBT) pada triwulan IV 2015 menjadi -2,82% (SBT) pada triwulan I 2016. Perbaikan kinerja investasi terutama didorong oleh peningkatan kinerja investasi non bangunan yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan impor barang modal dari sebesar -91,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 23,67% (yoy) pada triwulan I 2016. Tingginya pertumbuhan tersebut bersumber dari impor kapal senilai USD 18,2 juta dari Korea Selatan di triwulan I 2016. Peningkatan kinerja investasi pada periode triwulan I 2016 juga didorong oleh peningkatan realisasi kinerja proyek infrastruktur pemerintah yang menunjukkan peningkatan seperti tergambar dari realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan I 2016 dengan nilai realisasi sebesar 6,79%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 dan dibandingkan pola historisnya dalam

berupa peningkatan kapasitas jalan,

Berdasarkan hasil survei dan liaison Bank Indonesia, peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh optimisme pelaku usaha

terhadap perkembangan

ekonomi regional dan beberapa faktor pendukung lainnya yang antara lain meliputi sebagai berikut: i) perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Bali pada tahun 2016; ii) peluang penguatan

permintaan

sepanjang

tahun

(domestik

2016

dan

didukung

ekspor)

perbaikan

kinerja perekonomian global pada tahun berjalan dibandingkan

tahun

sebelumnya;

iii)

kebijakan

Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, iv) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi untuk Wilayah Bali Utara dan Bali Timur, v) Paket deregulasi kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan sejumlah 12 paket khususnya

16.00 14.00 12.00 10.00

%

8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I 2016

-6.00

Sumber : Survei dan Liaison Bank Indonesia, diolah Likert Investasi Grafik 1. 12

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha BI Perkembangan Investasi (SBT) Grafik 1. 13


27

terkait dengan dihapuskannya Bidang Usaha Restoran

neraca perdagangan antar daerah dari sebesar Rp

dari daftar Negatif Investasi, vi) tendensi penurunan

12,6 triliun di triwulan IV 2015 menjadi sebesar Rp

tingkat suku bunga kredit perbankan seiring dengan

8,09 triliun pada triwulan laporan. Sementara itu,

penurunan BI Rate, yang diyakini akan mendorong

pada periode yang sama, neraca perdagangan luar

akselerasi peningkatan kinerja dunia usaha.

negeri mencatatkan penurunan surplus dari Rp 14,14 triliun (triwulan IV 2015) menjadi sebesar Rp 12,98 %, yoy

Ribu Ton

triliun di triwulan I 2016. Kondisi ini menyebabkan tertahannya

laju

peningkatan

surplus

neraca

perdagangan pada periode triwulan laporan. Net Ekspor antar Daerah Kinerja

net

ekspor

antar

daerah

menunjukan

perbaikan, dengan pertumbuhan pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 18,97% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar -2,24% (yoy). Perbaikan tersebut diindikasikan oleh perbaikan Grafik 1. 14

Perkembangan Nilai Impor Barang Modal

kecukupan stok barang kebutuhan (terutama bahan makanan) di Provinsi Bali1), seiring dengan adanya periode musiman berupa perayaan hari keagamaan pada periode triwulan I 2016. Kondisi tersebut mendorong

peningkatan

permintaan

konsumsi

rumah tangga pada periode triwulan laporan, sehingga mendorong pelaku usaha perdagangan untuk

mengantisipasi

peningkatan

permintaan

melalui peningkatan stok. Peningkatan stok juga sejalan dengan upaya Tim Pengendalian Inflasi

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah Penjualan Semen Provinsi Bali Grafik 1. 15

1.2.3. Neraca Perdagangan Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Bali triwulan I 2016, mencatat peningkatan kinerja yang tergambar dari nilai surplus sebesar Rp 4,89 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan surplus triwulan IV 2015 (Rp 1,5 triliun). Peningkatan nilai surplus tersebut didorong oleh penurunan defisit 1

Sumber : Pelindo 3 Arus Barang Pelabuhan Benoa dan Grafik 1. 16 Pelabuhan Celukan Bawang

Provinsi Bali cenderung mengimpor barang kebutuhan dari luar daerah (terutama bahan makanan pada saat permintaan tinggi) disebabkan kapasistas produksi Provinsi Bali yang terbatas

28


Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

menjadi sebesar 215,3%(yoy). Peningkatan tersebut,

menjaga ketersediaan stok ditengah peningkatan

seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan

permintaan, sehingga defisit perdagangan antar

ekonomi beberapa negara tujuan ekspor Provinsi

daerah

kinerja

Bali, seperti kawasan Eropa dan Asia (China, Jepang

net ekspor antar daerah juga terlihat dari semakin

dan ASEAN, serta Amerika Serikat). Selain itu,

dalamnya kontraksi pertumbuhan volume arus barang

dihapuskannya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas

masuk di Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan

Kayu (SVLK) yang berlaku sejak triwulan IV-2015

Bawang, yaitu dari kontraksi sebesar -10,46% (yoy)

(Permendag nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -13,36% (yoy)

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan), turut

di triwulan I 2016.

berdampak pada penurunan biaya pengiriman ekspor

cenderung

mengecil.

Perbaikan

produk olahan kayu. Hal ini mendorong peningkatan

Ekspor Luar Negeri Pada triwulan I 2016, perkembangan kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) Provinsi Bali mencatat peningkatan kinerja di triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 11,86% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar -2,74%(yoy). Peningkatan tersebut,

selaras

dengan

peningkatan

kinerja

ekspor barang dan ekspor jasa pada triwulan laporan, didorong oleh adanya faktor musiman seperti perayaan imlek dan semakin membaiknya kinerja ekonomi negara-negara tujuan ekspor serta perekonomian global yang tumbuh lebih baik pada triwulan I 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Perayaan imlek mendorong peningkatan jumlah wisman asal Tiongkok ke Bali sejalan dengan

volume ekspor khususnya produk olahan kayu yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Provinsi Bali pada periode triwulan laporan. Di samping itu, berdasarkan hasil survei dan liaison Bank Indonesia, peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor Provinsi Bali juga didorong oleh upaya pelaku usaha untuk terus mencari pasar ekspor alternatif, sebagai upaya dalam rangka perluasan akses pasar menghadapi tingkat kompetisi yang terus meningkat. Selain itu, beberapa pelaku usaha ekspor juga telah menjajaki customer/pembeli lama yang sebelumnya telah cukup lama tidak aktif melakukan pemesanan akibat perlambatan kinerja ekonomi global di tahuntahun sebelumnya.

peningkatan direct flight dan chartered flight dari dan ke Bali dari beberapa kota di Tiongkok pada periode triwulan laporan. Sementara itu, beberapa periode hari raya keagamaan lain seperti Paskah, Nyepi, Galungan dan Kuningan juga ikut turut mendorong peningkatan kinerja ekspor jasa. Beberapa kegiatan Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) khususnya yang dilakukan oleh korporasi asing sepanjang triwulan, juga mendorong peningkatan ekspor jasa di triwulan laporan. Membaiknya kinerja ekspor, juga tergambar dari peningkatan pertumbuhan volume ekspor barang dari sebesar 183,7% (yoy) pada triwulan IV 2015

Grafik 1. 17

Nilai Ekspor Luar Negeri Bali


29

komoditas furniture yang memiliki share terhadap total ekspor Provinsi Bali masing-masing sebesar 26,6%; 9,32%; dan 6,87% di periode triwulan laporan. Sementara itu, pertumbuhan kinerja ekspor komoditas perhiasan dan pakaian jadi (yang memiliki share masing-masing sebesar 15,75% dan 18,33%) pertumbuhan volume ekspornya masih cenderung tertahan. Negara tujuan ekspor Provinsi Bali, masih didominasi

Volume Ekspor Luar Negeri Bali

Grafik 1. 18

oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan Hongkong, dengan share masing-masing sebesar

Secara

garis

besar,

peningkatan

pertumbuhan

24,5%, 9,3%, 8,53%, dan 4,9%. Bila dilihat dari

volume ekspor Provinsi Bali terutama didorong oleh

pertumbuhannya, pertumbuhan volume ekspor ke

peningkatan kinerja volume ekspor untuk komoditas

negara tujuan tersebut sepanjang triwulan I 2016

perikanan, komoditas produk olahan kayu, dan

menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Membaiknya kinerja ekspor di Provinsi Bali terutama terjadi untuk volume ekspor dengan negara tujuan ke Amerika Serikat, yang mulai mengalami peningkatan dengan pertumbuhan dari sebesar 9,41% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 12,12% (yoy) di triwulan I 2016. Peningkatan volume ekspor ke Amerika Serikat terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor komoditas pakaian jadi dan perhiasan pada periode triwulan laporan. Sementara itu, negara lain yang juga menunjukkan perbaikan volume kinerja ekspor

Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2016

Grafik 1. 19

dari Bali adalah Jepang, dengan pertumbuhan sebesar

% yoy Other Countries 23.31%

60 40

Germany 2.64%

20 0 (20) (40) (60)

I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

i 2016

Perikanan

Perhiasan

Pakaian Jadi

Wood Manufacture

Furniture

Grafik 1. 20

30

US 24.56%

Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama


Australia 9.30%

Spanyol 4.34%

Cina 4.59% Belanda 2.46% Inggris 2.18%

Grafik 1. 21

Japan 8.53%

France 4.54% Thailand 2.06%

Hongkong 4.90%

Singapore 6.59%

Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

-14,14% (yoy), lebih baik dibandingkan kontraksi

pada triwulan IV 2015 yang sebsar -85,67% (yoy)

yang lebih dalam pada triwulan sebelumnya, terutama

Peningkatan nilai impor tersebut, didorong oleh

didorong oleh membaiknya volume ekspor komoditas

adanya peningkatan nilai impor kapal yang mencapai

perikanan di periode triwulan laporan.

nilai USD 18 juta pada periode triwulan I 2016, yang berasal dari Korea Selatan untuk kebutuhan pariwisata. Sejalan dengan kondisi tersebut, impor nilai raw material (dengan share sebesar 28%), turut mengalami perbaikan dari sebesar -73,72% (yoy) pada triulan IV 2015 menjadi sebesar -35,28% (yoy) di triwulan I 2016. Sementara itu, perbaikan nilai impor capital goods dan raw materials tersebut juga sejalan dengan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap prospek perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik, sehingga pelaku usaha melakukan penambahan investasi dan bahan

Grafik 1. 22

Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

persediaan. Sementara itu, nilai Consumption goods yang memiliki share sebesar 5%, turut mengalami

Impor Luar Negeri

peningkatan dari kontraksi sebesar -58,66% (yoy)

Perkembangan kinerja impor luar negeri pada triwulan

di triwulan IV 2015 menjadi sebesar 35,18%(yoy)

I 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar 34,68% (yoy),

pada triwulan I 2016, seiring dengan peningkatan

lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar

konsumsi di periode triwulan berjalan yang didorong

12,49% (yoy). Peningkatan tersebut terlihat dari

oleh peningkatan kunjungan wisman dan wisnus

peningkatan pertumbuhan nilai impor barang

di

serta adanya faktor musiman berupa perayaan hari

Provinsi Bali dari sebesar -74,7%(yoy) pada triwulan

keagamaan pada sepanjang periode triwulan laporan.

IV 2015, menjadi sebesar 42,93%(yoy) di triwulan I 2016. Seiring dengan peningkatan nilai impor barang, volume impor barang di periode yang sama juga menunjukkan perbaikan di triwulan laporan. Volume impor barang tumbuh sebesar -72,5% (yoy) pada triwulan IV 2015, sementara pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar -41,88% (yoy). Peningkatan kinerja volume dan nilai impor terjadi di seluruh kelompok barang impor baik untuk jenis capital goods, consumption goods, maupun raw material. Peningkatan nilai impor terbesar terjadi pada kelompok jenis capital goods (dengan share sebesar

Grafik 1. 23

Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali

48%) dan tumbuh sebesar 441,12% (yoy) di triwulan I 2016, lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan


31

% yoy

Ribu Ton

Grafik 1. 24

Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

1.3. Consumptio n Goods 5%

Capital Goods 48%

SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, peningkatan perekonomian Provinsi Bali di triwulan laporan, didorong oleh meningkatnya kinerja industri pariwisata seiring dengan faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan seperti hari raya antara lain Imlek, Paskah,

Raw Material & Auxiliary Goods 28%

Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

Grafik 1. 25

Nyepi dan Galungan yang diiringi dengan kegiatan MICE. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha terkait yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan transportasi dan pergudangan. Sementara itu, dengan meningkatnya kinerja investasi, lapangan usaha

700

konstruksi turut menunjukkan peningkatan pada

600

periode triwulan laporan sehingga ikut mendorong

500

peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bali

400 300 200 100 0 (100)

di triwulan laporan. Di sisi lain, lapangan usaha 174.65 109.74 55.08 47.26 70.15 (6.31) (35.28) (36.87)(21.98)(22.87) (48.90)(45.41) (73.72) I II III IV I II III IV I II III IV I 2013

(200)

2014

g Consumption Goods

Grafik 1. 26

32

g Raw Material

2015

g Capital Goods

Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC


2016

pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan, terutama terjadi subsektor tabama, yang disebabkan oleh

mundurnya masa panen

padi sebagai dampak El Nino di tahun 2015 yang menyebakan terjadi pemunduran masa tanam untuk periode musim tanam pertama

Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)*

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali * Tahun Dasar 2010

Struktur perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I

perikanan (14%), (3) konstruksi (9%), (4) transportasi

2016, didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha

dan pergudangan (9%), dan (5) perdagangan besar

utama antara lain: (1) penyediaan akomodasi makan

dan eceran (8%). Dominasi industri pariwisata masih

dan minum (23%), (2) pertanian, kehutanan dan

terlihat dari total pangsa lapangan usaha terkait dengan


33

industri pariwisata yang mencapai 31%. Sementara

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

itu, berdasarkan dari sumbangan pertumbuhan

ekonominya, lapangan usaha penyediaan akomodasi

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan

makan dan minum serta lapangan usaha perdagangan

minum mengalami peningkatan kinerja pada triwulan

besar dan eceran menjadi lapangan usaha yang

I 2016, yaitu tumbuh sebesar 6,61% (yoy), lebih tinggi

memiliki

masing-masing

dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang sebesar

sebesar 1,31% dan 0,78%. Kondisi tersebut, sejalan

4,87% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini

dengan peningkatan kinerja industri pariwisata. Di

terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

sisi lain, lapangan usaha pertanian yang mengalami

yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia

perlambatan pertumbuhan, mengalami penurunan

Provinsi Bali di triwulan I 2016 yang menunjukkan

sumbangan secara signifikan menjadi hanya sebesar

perbaikan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk

0,02% dibandingkan triwulan sebelumnya yang

lapangan usaha ini dari sebesar -9,45% (SBT) pada

mencapai 0,51%

triwulan IV 2015, menjadi sebesar -4,54% (SBT)

sumbangan

tertinggi

dan Makan Minum

di triwulan I 2016. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4%

Jasa Pendidikan 5%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2%

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14%

Jasa lainnya 2%

Jasa Perusahaan 1%

Pengadaan Listrik dan Gas 0%

Real Estate 4% Jasa Keuangan dan Asuransi 4%

Informasi dan Komunikasi 5%

Pertambanga n dan Penggalian 1% Industri Pengolahan 7%

Konstruksi 9% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0% Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8%

Transportasi dan Pergudangan 9%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Grafik 1. 27 Provinsi Bali Triwulan I 2016

JASA LAINNYA JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN… JASA PERUSAHAAN REAL ESTATE

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

0.16 0.11 0.28 0.36

0.46

KONSTRUKSI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH…

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS INDUSTRI PENGOLAHAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

0.02 0.01 0.33 0.06 0.02

kuningan, dan imlek yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan mancanegara (wisman). Peningkatan wisman tertinggi terutama wisman yang berasal dari asal Tiongkok (dari pertumbuhan 1,32% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 29,01% (yoy) pada triwulan I 2016). Faktor lain yang juga mendukung peningkatan adalah direct flight dan chartered flight

-0.76 I 0.59

1.31

2.26

II

III 2014

IV

I

-1.83 II

III

IV

-5.44

I -4.54 2016

2015 -9.45

0.78 0.71

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Grafik 1. 28 Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2016


triwulan I 2016 antara lain paskah, nyepi, galungan,

1.41

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

34

yaitu perayaan hari raya keagamaan sepanjang

0.50

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI …

usaha ini juga didorong oleh adanya faktor musiman,

8.08

0.12 0.22

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Peningkatan kinerja lapangan

-15.86

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Grafik 1. 29 Hotel dan Restoran (SBT)

dari dan ke Bali dari beberapa kota di Tiongkok

lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

dan beberapa negara asal wisman lainnya. Selain

minum menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari

itu adanya beberapa kegiatan Meeting, Incentive,

sebesar 13,77% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

Convention dan Exhibition (MICE) sepanjang triwulan

sebesar 19,64% (yoy), mengkonfirmasi hasil survei

laporan, beberapa diantaranya adalah Bali Clean

dan liaison yang menunjukkan peningkatan investasi

Energy Forum, ICOPE 2016, dan AMWAY China

pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan

International.

usahanya.

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi

Peningkatan kunjungan wisman pada triwulan I

dari peningkatan kunjungan wisman pada triwulan

2016 terjadi pada sebagian besar negara utama asal

laporan tercatat sebesar 15,25% (yoy), jauh lebih tinggi

wisman antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia,

dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar

dan Jepang. Sementara itu berdasarkan share negara

2,55%(yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kredit

asal wisman, kunjungan wisman asal Tiongkok menempati peringkat pertama yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 23%. Sementara, Australia yang sebelumnya menempati peringkat pertama negara asal wisman menempati peringkat kedua dengan share sebesar 22%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi Australia2) serta depresiasi nilai tukar Australia Dollar (AUD) yang menyebabkan biaya berwisata ke Bali menjadi relatif lebih mahal. Lebih lanjut, beberapa wisatawan Australia diindikasikan melakukan pengalihan wisata ke Thailand dengan biaya wisata yang relatif lebih murah dibanding biaya wisata di Provinsi Bali3).

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan Grafik 1. 30

100

g Kr. Akmamin (skala kanan) 40

14,000

35

12,000

30

10,000

25

8,000

20

6,000

15

4,000

10

2,000

5

0

I

II

III 2014

Grafik 1. 31

IV

I

II

III

IV

2015

I

80

%,yoy

16,000

0

2016

Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Bali

60 %,yoy

Miliar Rp

Kr. Akmamin

40 20 0 -20

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

2015

I 2016

-40 Australia

PRC

Japan

South of Korea

Malaysia

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Perkembangan Kunjungan Wisman Grafik 1. 32 Berdasarkan Negara

2

Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) Mei 2016 : Household perceptions of personal finances menunjukkan penurunan pada awal tahun 2016.

3

Berdasarkan perbandingan harga hotel sejenis dan tarif penerbangan


35

Peningkatan lapangan usaha ini terutama mengikuti tendensi peningkatan industri pariwisata (tendensi peningkatan kunjungan wisnus & wisman) seiring dengan Nyepi, liburan panjang Paskah, Galungan dan Kuningan serta intensitas MICE. Selain itu, penurunan harga BBM, LPG dan TTL pada triwulan laporan diindikasikan turut menjadi faktor pendorong lapangan usaha ini. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Grafik 1. 33

dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, peningkatan pertumbuhan penjualan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman,

1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan

dan

serta barang kerajinan dan mainan. Data kredit

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

tembakau,

perlengkapan

rumah

tangga,

Motor LS 1.73

2 1.5 1 0.5

0

0 -0.5

-0.13 III

IV

2013

I

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

2015

I 2016

Sumber : Liaison KPwBI Bali, diolah Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 34

Sumber : Survei Penjualan Eceran Perkembangan Total Penjualan Kelompok Grafik 1. 35 Komoditas

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor turut menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 7,60% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 8,78% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil likert scale penjualan domestik dari sebesar -0,13 poin pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 1,73 poin pada triwulan I 2016.

36


Grafik 1. 36

Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

perdagangan besar turut menunjukkan peningkatan

seiring dengan penurunan suku bunga KKB pada

pertumbuhan dari sebesar 16,55% (yoy) pada

triwulan berjalan serta peningkatan upaya promosi

triwulan IV 2015 menjadi sebesar 19,43% (yoy) pada

penjual kendaraan bermotor untuk menghabiskan

triwulan I 2016.

sisa stok tahun 2015.

Peningkatan

juga

terkonfirmasi

dari

perbaikan

1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan

penjualan kendaraan bermotor pada triwulan laporan

Pergudangan

yang tercatat sebesar -11,59% (yoy), lebih baik

Kategori transportasi dan pergudangan mengalami

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -15,81%

peningkatan mencapai 6,25% (yoy) pada triwulan I

(yoy). Perbaikan tersebut didorong oleh peningkatan

2016, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang

pertumbuhan penjualan mobil dari sebesar -14,85%

tercatat sebesar 3,63% (yoy). Peningkatan tersebut

(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 36,21%

searah dengan peningkatan kinerja industri pariwisata

(yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut

yang

mendorong

peningkatan

penggunaan

transportasi ke Pulau Bali baik transportasi udara maupun

transportasi

laut.

Peningkatan

kinerja

lapangan usaha ini juga selaras dengan hasil Survei Kegiatan

Dunia

Usaha

Bank

Indonesia

sektor

pengangkutan dan komunikasi yang menunjukkan perbaikan dari kontraksi dari sebesar -2,26% (SBT) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -2,06% (SBT) pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit transportasi dan pergudangan pada triwulan I 2016 yang mencapai 32,02% (yoy), jauh lebih tinggi Sumber : DISPENDA Provinsi Bali Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Grafik 1. 37 Bermotor

dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2015 yang sebesar 3,13% (yoy).

I

II

III 2014

Sumber : DISPENDA Provinsi Bali Pertumbuhan Penjualan Sepeda Motor dan Grafik 1. 38 Mobil

IV

I

II

III 2015

IV

I 2016

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Grafik 1. 39 Komunikasi


37

Kr. Transportasi dan Pergudangan

40

g Kr. Transportasi dan Pergudangan

30

Rp miliar

800

20

600

10

400

0 -10

200 0

%,yoy

1,000

-20 I

II

III

IV

2014

Grafik 1. 40

I

II

III

2015

IV

I

-30

2016

Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan

Sumber : BUMN Grafik 1. 42

Jumlah Kedatangan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai

Transportasi Udara

Transportasi Laut

Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi

Pada

terkonfirmasi dari peningkatan kinerja transportasi

transportasi laut turut mengalami peningkatan,

udara baik penumpang maupun kargo. Peningkatan

salah satunya terkait dengan penyediaan empat

kedatangan wisatawan terkait dengan adanya libur

armada baru oleh salah satu kontak di bidang

panjang paskah dan hari raya imlek, serta meningkatnya

usaha transportasi yang dipersiapkan untuk potensi

direct flight dan chartered flight dari dan ke Bali dari

peningkatan arus penyebrangan saat Hari Raya

beberapa kota di Tiongkok. Kedatangan jumlah

Nyepi dan Paskah. Peningkatan tersebut terlihat

penumpang mengalami peningkatan dari sebesar

dari peningkatan pertumbuhan arus penumpang

-1,7% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar


18,3% (yoy) pada triwulan I 2016. Selaras dengan

menjadi sebesar 26,82% (yoy) pada triwulan I 2016.

jumlah kedatangan penumpang, kargo internasional

Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan

turut mengalami peningkatan pertumbuhan dari

pertumbuhan arus kapal dari sebesar -1,68% (yoy)

sebesar -0,38% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 23,47% (yoy)

sebesar 0,85% (yoy) pada triwulan I 2016.

pada triwulan I 2016.

Sumber : BUMN

Sumber : BUMN, diolah Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa Grafik 1. 43

Grafik 1. 41

38

Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai


triwulan

I

2016

perkembangan

kinerja

2,500

Unit

2,000 1,500 1,000 500 0

I

II

III IV

2013

Sumber : BUMN Grafik 1. 44

I

II

III IV

I

2014

II

23.74 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -1.68 -15 -20 -25 III IV I

2015

%,yoy

g Unit Kapal (skala kanan)

%,yoy

Unit Kapal

30 25 20 15 10 5 0 -5

I

2013

I

II III IV

I

2014 IBS

2016

Arus Kapal Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Provinsi Bali

II III IV

II III IV 2015

I 2016

IMK

Sumber : BPS Provinsi Bali Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Grafik 1. 45 Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan Pada triwulan I 2016, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 4,76% (yoy), lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,34% (yoy). Perlambatan ini terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) yang mengalami perlambatan dari sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,41%(yoy) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut juga terkonfirmasi dari perlambatan konsumsi listrik industri dari sebesar 9,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 7,75% (yoy) pada triwulan I 2016. Sejalan

Sumber : PLN Distribusi Bali Konsumsi Listrik Industri Grafik 1. 46

dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit industri pengolahan turut mengalami perlambatan dari sebesar 21,72% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 20,43% (yoy) pada triwulan I 2016. Di sisi lain, pertumbuhan indeks Industri Manufaktur Mikro dan Kecil mengalami peningkatan dari sebesar 10,48% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 12,34% (yoy) pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut juga didukung oleh optimisme peningkatan kinerja industri pengolahan yang terindikasi dari peningkatan volume ekspor beberapa industri pengolahan Provinsi Bali terutama pada komoditas produk olahan kayu dan furniture pada triwulan I 2016.

Grafik 1. 47

Kredit Kategori Industri


39

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi dan

diindikasikan oleh realisasi belanja modal Pemerintah

Provinsi Bali di triwulan I 2016 yang sebesar 9%, jauh

Lapangan Usaha Real Estate

Seiring dengan peningkatan kinerja komponen

lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama

investasi, lapangan usaha konstruksi dan real estate

tahun lalu sebesar 1%.

mengalami peningkatan. Lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan dari sebesar 5,09% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 5,79% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan ini diindikasikan oleh peningkatan penjualan semen pada triwulan IV 2015 mencapai 9,2% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2015 yang sebesar 2,38% (yoy) (pembelian semen di triwulan IV 2015 digunakan untuk stok pembangunan infrastruktur di triwulan I 2016). Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga

Sejalan dengan perkembangan lapangan usaha konstruksi,

lapangan

menunjukkan

usaha

real

perkembangan

estate

positif.

turut

Lapangan

usaha real estate tercatat mengalami peningkatan dari sebesar 5,09% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 5,79% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan kinerja tersebut terindikasi dari peningkatan pertumbuhan kredit KP Apartemen dan KPR rumah tinggal. KP Apartemen mengalami peningkatan dari sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 18,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Sementara KPR rumah tinggal tipe s.d. 70 mengalami peningkatan dari 2,98% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 3,54% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat serta mulai menurunnya suku bunga sebagai dampak diturunkannya BI rate selama triwulan berjalan. Meskipun demikian, seiring dengan optimisme dunia properti ke depan, indeks harga properti residensial

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Grafik 1. 49 Bali

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 48

40


primer menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2016.

Grafik 1. 50

Kredit KP Apartemen

dan kedelai mengalami kemunduran pola tanam sebagai dampak EL Nino di tahun 2015, sehingga 40% produksi pertanian mengalami kemunduran masa panen dari triwulan I 2016 menjadi triwulan II 2016. Kondisi tersebut terindikasi dari kontraksi pertumbuhan produksi padi dari sebesar 0,87% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -7,60% (yoy) pada triwulan I 2016.

Grafik 1. 51

Kredit KPR Tipe s.d. 70

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Perkembangan Kegiatan Usaha Sektor Grafik 1. 53 Pertanian

350,000

15

300,000

10 5

1.3.6. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan

Ton

250,000

0

200,000

-5

150,000

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

100,000

mengalami perlambatan dari sebesar 2,81% (yoy) pada

50,000

triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,15% (yoy) pada

0

-10 -15 -20 I

triwulan I 2016. Perlambatan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan kegiatan dunia usaha

%,yoy

Sumber : Survei Harga Properti Residensial, Bank Indonesia Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Grafik 1. 52 Primer

II

III

IV

2015

I

-25

2016

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Perkembangan Produksi Padi di Bali Grafik 1. 54

sektor pertanian dari sebesar -8,22% (SBT) pada triwulan IV 2015 mejadi sebesar -8,27% (SBT) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut terutama terjadi

Sejalan

dengan

perkembangan

subkategori

pada subkategori tabama dan subkategori perikanan.

pertanian, subkategori perikanan turut mengalami

Pada subkategori tabama, komoditas padi, jagung,

perlambatan dari sebesar -42% (yoy) pada triwulan


41

IV 2015 menjadi sebesar -61% (yoy) pada triwulan

mencapai lebih dari 30% selama beberapa tahun

I 2016. Kredit lapangan usaha pertanian turut

terakhir. Sejalan dengan berkembangnya pariwisata

mengkonfirmasi perlambatan tersebut seperti terlihat

di Provinsi Bali, dominasi pendapatan ekonomi

dari perlambatan pertumbuhan kredit pertanian dari

di Provinsi Bali juga terjadi pada Kabupaten/Kota


dengan dukungan infrastruktur pariwisata dan lokasi

19,13% (yoy) pada triwulan I 2016.

pariwisata seperti daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau sering disebut SARBAGITA. SARBAGITA

Prod. Ikan

10,000

ton

8,000 6,000 4,000 2,000 0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2012

2013

2014

2015

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200

mendominasi

pertumbuhan

PDRB Provinsi Bali dengan share sebesar 69% masing-masing sebesar 18%, 27%, 13%, dan 11%. %,yoy

g. Prod. Ikan(skala kanan)

12,000

sendiri

2016

Sementara share

terkecil dimiliki oleh Kabupaten

Bangli sebesar 3%. Meskipun demikian, kabupaten yang berada di Bali Utara kecuali Buleleng, yaitu Karangasem,

Bangli,

dan

Klungkung

berhasil

mencatat peningkatan pertumbuhan pada tahun 2015, berbeda dengan perekonomian Provinsi Bali yang secara total mengalami perlambatan di tahun

Sumber : PPN Pengambengan Perkembangan Produksi Ikan Grafik 1. 55 Pengambengan

2015.

Kabupaten Karangasem bahkan mencatat

angka pertumbuhan tertinggi sebesar 6,22% (yoy) pada tahun 2015, di atas angka pertumbuhan Provinsi Bali yang sebesar 6,04% (yoy) Badung

dan

Kabupaten

yang memiliki pangsa terbesar tercatat

sebesar 6,2% (yoy). Sementara, angka pertumbuhan ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Tabanan yang sebesar 6,03% (yoy) pada tahun 2015.

Tabanan 11%

Denpasar 18%

Grafik 1. 56

Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

1.4.

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN

EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI

BALI Provinsi Bali yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, telah berhasil mencuri perhatian wisatawan domestik dan internasional sebagaimana terlihat dari kontribusi pendapatan sektor pariwisata yang

42


Badung 27% Buleleng 16%

Karangasem 8%

Gianyar 13% Bangli 3%

Klungkung 4%

Sumber : BPS Provinsi Bali Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali Grafik 1. 57

7.30

%,yoy

6.80 6.30 5.80 5.30

2011

2012

2013

2014

2015**)

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara Grafik 1. 58

Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Provinsi Bali Bali (%,yoy)

Kabupaten Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar

2011

2012 6.11 7.07 7.15 6.11 6.14 5.43 6.44 7.16

2013 6.12 7.64 7.08 6.25 6.20 5.93 6.78 7.51

2014 6.41 6.82 6.84 6.05 5.94 6.16 7.15 6.96

2015 6.54 6.97 6.80 5.98 5.82 6.01 6.96 7.00

6.03 6.20 6.06 6.13 6.09 6.22 6.05 6.15

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara

Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi

pertumbuhan yang cukup signifikan dari 5,82%(yoy)

Bali secara keseluruhan, share PDRB Kabupaten/

pada tahun 2014 menjadi sebesar 6,09%(yoy) pada

Kota di Provinsi Bali didominasi oleh lapangan usaha

tahun 2015. Peningkatan tersebut didorong oleh

penyediaan akomodasi makan dan minum dan

share lapangan usaha pertanian yang mendominasi

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

sebesar 27,3% dan lapangan usaha penyediaan

dengan rata-rata masing-masing sebesar 19,7% dan

akomodasi makan dan minum sebesar 12,9%.

18,7%. Kabupaten Bangli mengalami peningkatan


43

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Industri Pengolahan

Transportasi dan Pergudangan


28.1 BULELENG

7.1 9.3 9.2 6.7 3.1 4.7

17.8

22.9

KARANGASEM

8.6 11.5 5.8 1.2 5.1

10.8

17.8 BANGLI

5.7 5.2 4.0 7.5

1.3

12.9 7.4 10.5 9.8 11.0

13.5 KLUNGKUNG

8.7 8.1 9.1 3.1 5.4

GIANYAR

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara Share Lapangan Usaha Utama PDRB Grafik 1. 59 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

44

26.4

27.3

23.3

24.7

25.1

BADUNG

13.3 11.4 7.5 11.9 0.9 5.1

TABANAN

6.7 8.4 6.4 4.0 3.2

9.7 8.7 6.0 1.6 7.0

21.5 22.7

28.4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

DENPASAR

BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL PRIMER TRIWULAN I-2016 : HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TERUS MENUNJUKKAN PENINGKATAN

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) di

Sementara komposisi pembiayaan pembangunan

Provinsi Bali triwulan I 2016 mengindikasikan adanya

properti residensial yang berasal dari konsumen

peningkatan pertumbuhan harga properti residensial

(melalui down payment) hanya sebesar 6%. Dari sisi

di pasar primer. Indeks Harga Properti Residensial

konsumen, fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar

tetap menjadi pilihan utama pembiayaan konsumen

186,57,

Peningkatan

untuk semua tipe rumah. Untuk tipe rumah kecil (s.d.

tersebut lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang sebesar

tipe 36), persentase konsumen yang menggunakan

0,34% (qtq). Berdasarkan tipe rumah, peningkatan

fasilitas

harga (secara triwulanan) terjadi pada semua tipe

menengah (tipe >36 - 70) 82,86% dan tipe rumah

rumah (kecil, menengah dan besar). Peningkatan

besar (Tipe > 70) 73,33%. Selain pembiayaan melalui

harga tertinggi, terjadi pada rumah tipe kecil dengan

KPR, pembiayaan dengan cash secara bertahap juga

kenaikan sebesar 0,57% (qtq), diikuti rumah tipe

menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih

menengah (0,36%, qtq) dan besar (0,16%,qtq).

oleh konsumen.

meningkat

0,36%

(qtq).

Sementara secara tahunan, pertumbuhan harga properti residensial primer di triwulan berjalan, juga menunjukkan peningkatan dari 1,77% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 1,87% (yoy) pada triwulan I 2016. Berdasarkan tipe rumah, peningkatan kenaikan harga terjadi pada semua tipe rumah dengan kenaikan harga terbesar terjadi pada rumah tipe menengah, yaitu sebesar 2,19 % (yoy). Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan I 2016 adalah kenaikan harga bahan bangunan (30%), kenaikan upah pekerja (27%), biaya perizinan (25%), adanya penambahan fasilitas umum di perumahan (9%) dan faktor lainnya (9%).

KPR

mencapai

80,53%,

tipe

rumah

Harga properti residensial di pasar primer, diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2016 sebesar 1,14% (qtq). Kondisi ini menunjukkan bahwa responden optimis perkembangan properti akan semakin membaik pada triwulan II 2016. Peningkatan harga properti residensial di pasar primer tertinggi diperkirakan terjadi pada jenis rumah tipe menengah yang mencapai 1,95% (qtq), sementara untuk tipe rumah besar dan kecil masing-masing diperkirakan meningkat sebesar 0,83% (qtq) dan 0,65%(qtq). Kenaikan harga secara tahunan, juga diperkirakan terjadi pada triwulan II 2016. Secara keseluruhan, harga properti residensial di pasar primer diperkirakan tumbuh 2,48% (yoy) pada triwulan II 2016.

Hasil survei mengkonfirmasi bahwa pembiayaan bank

Pertumbuhan tertinggi diperkirakan terjadi pada

dan dana internal perusahaan tetap menjadi sumber

rumah tipe menengah (3,82%, yoy) diikuti rumah

utama pembiayaan pembangunan properti residensial,

tipe kecil (2,21%, yoy) dan tipe besar (1,43%, yoy).

dengan share masing-masing sebesar 59% dan 35%.

Perkembangan penyaluran kredit perbankan untuk

45

kepemilikan rumah tinggal tipe kecil (s.d. tipe 21)

perlambatan pertumbuhan, dari 10,76% (yoy) pada

dan menengah (s.d. tipe 70) pada triwulan I 2016

triwulan IV 2015 menjadi 8,38% (yoy) pada triwulan

turut

Pertumbuhan

I 2016. Hal ini sejalan dengan hasil SHPR Primer

penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tipe kecil

triwulan I 2016 yang mengindikasikan bahwa properti

pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar -3,92% (yoy),

residensial tipe kecil dan menengah lebih diminati

namun masih lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015

dibanding properti residensial tipe besar. Dilihat dari

yang sebesar -4,45% (yoy). Sementara penyaluran

nominalnya, total kredit untuk kepemilikan rumah

KPR tipe menengah tumbuh sebesar 10,22% (yoy)

tinggal di triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp 11,087

pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan

triliun, meningkat 0,2% (qtq) dibanding triwulan IV

IV 2015 yang sebesar 9,84% (yoy). Namun demikian,

2015 yang sebesar Rp 11,065 triliun.

menunjukkan

peningkatan.

pertumbuhan penyaluran KPR tipe besar mengalami Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

*) Angka Perkiraan Tabel 2. Growth (YoY) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

*) Angka Perkiraan Tabel 3. Growth (qtq) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

*) Angka Perkiraan

46

Metodologi: Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer, bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai perkembangan properti residensial, khususnya rumah primer di Indonesia, guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melalui peningkatan kualitas data. Survei harga properti residensial di pasar primer dilakukan terhadap perusahaan pengembang perumahan yang melakukan transaksi penjualan di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, yang dilakukan secara triwulanan. Data yang dikumpulkan meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual, informasiinformasi tambahan seperti penyebab kenaikan harga, kondisi permintaan dan penawaran serta pembiayaan properti.

47


48


BAB II

Perkembangan inflasi Foto oleh: Umran Usman


49

50

Perkembangan Inflasi

2.1.

PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

yang sebesar 4%±1% (yoy). Meski tercatat lebih

Inflasi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar

rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, secara

3,59% (yoy), meningkat dibanding pencapaian

kumulatif inflasi Bali hingga triwulan I 2016 tercatat

inflasi triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,75%

lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kumulatif

(yoy). Namun demikian, pencapaian inflasi Bali

pada periode yang sama di tahun 2015. Pada Maret

triwulan I 2016 masih lebih rendah dibanding inflasi

2016, inflasi kumulatif Bali tercatat sebesar 0,79%

nasional yang sebesar 4,45% (yoy) dan lebih rendah

(ytd) sementara periode yang sama tahun sebelumnya

dibandingkan dengan inflasi triwulan I 2015 yang

hanya mencapai -0,04% (ytd).

sebesar 6,42% (yoy).

Secara spasial, dari 2 kota sampel inflasi di Provinsi Bali,

Pencapaian inflasi Bali pada triwulan I 2016 masih

Kota Singaraja masih tercatat sebagai kota sampel

dalam kisaran proyeksi Kajian Ekonomi Regional

inflasi yang cukup tinggi pada triwulan I 2016 yaitu

(KEKR) triwulan sebelumnya dan diharapkan dapat

sebesar 4,42% (yoy). Meskipun demikian pencapaian

mendukung

inflasi ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan

tercapainya

target

inflasi

nasional

inflasi periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 9.00

sebesar 8,99% (yoy). Namun, secara kumulatif inflasi

8.00

Kota Singaraja pada triwulan I 2016 (Januari-Maret)

7.00

telah mencapai 1,56% (ytd), jauh lebih tinggi dari

6.00

tahun 2015 yang hanya mencapai 0,15% (ytd).

5.00

2014

4.00

2015

Sementara itu, inflasi Kota Denpasar pada triwulan I

3.00

2016

2016 tercatat sebesar 3,41% (yoy), jauh lebih rendah

2.00

dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,88% (yoy).

1.00

Secara kumulatif, inflasi Kota Denpasar pada triwulan

-

I 2016 (Januari-Maret) adalah sebesar 0,62% (ytd),

(1.00)

juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Kumulatif Bali (%ytd) Grafik 2. 1

triwulan I 2015 yang tercatat sebesar -0,08% (ytd). Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan

9.00 8.00

oleh kelompok inti dan volatile food. Sementara

7.00

itu, kelompok administered prices tercatat sebagai

6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

penahan 2014 2015 2016

kenaikan

laju

inflasi

seiring

dengan

kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg pada awal tahun 2016.

0.00 -1.00 -2.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Kumulatif Nasional (%ytd) Grafik 2. 2


51

indeks harga pada kelompok bahan makanan pada

10 9

triwulan I 2016 disebabkan oleh adanya peningkatan

8

permintaan menjelang Tahun Baru Imlek serta

7 Denpasar

6

perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang

Singaraja

jatuh pada tanggal 8, 10, dan 20 Februari 2016.

4

Bali

Kelompok inti seperti kelompok sandang juga

3

Nasional

menunjukkan adanya peningkatan harga pada

5

2

triwulan I 2016 yang disebabkan oleh penetapan

1 0

harga baru oleh pelaku usaha seiring pergantian tahun Tw I 2016

dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Kota di Bali (%yoy) Grafik 2. 3

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara

Tw II 2015

Tw III 2015

Tw IV 2015

itu, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menunjukkan pergerakan melandai yang dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga dan minyak serta tariff adjustment listrik oleh PT. PLN (Persero). a)

Kelompok Bahan Makanan

Secara tahunan, kelompok bahan makanan pada triwulan I 2016 kembali tercatat sebagai kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Bali. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 7,70% (yoy) pada Maret 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Perkembangan Inflasi Nasional dan Grafik 2. 4 Provinsi Bali (% yoy)

2.2.

ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

inflasi Maret 2015 yang sebesar 7,43% (yoy). Secara spasial, kelompok bahan makanan juga menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi di kedua

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan 16.00

Pada triwulan I 2016, penyebab utama inflasi

14.00

Provinsi Bali masih didominasi oleh kelompok bahan

12.00

makanan yang dipicu oleh kenaikan harga bawang

10.00 8.00

merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai

6.00

rawit sebagai pendorong utama inflasi volatile food.

4.00

Tren kenaikan harga komoditas tersebut merupakan dampak dari pergeseran musim panen akibat berlanjutnya anomali cuaca yang mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian secara nasional sehingga turut mempengaruhi pasokan komoditas pangan di Provinsi Bali. Selain itu, peningkatan

52


%, mtm

2.00 0.00 -2.00

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Jasa

2014

Bali

2015

Denpasar

2016

Singaraja

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan Grafik 2. 5 Denpasar, Singaraja, dan Prov. Bali

kota sampel inflasi di Provinsi Bali. Di Kota Denpasar,

Operasi Pasar dan Pasar Murah di bawah koordinasi

inflasi kelompok bahan makanan tercatat mencapai

TPID Provinsi Bali. Selain beras, komoditas lainnya yang

6,93% (yoy) pada triwulan I 2016, sementara di Kota

menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok

Singaraja tercatat sebesar 11,56% (yoy). Sementara

bahan makanan adalah bawang merah, daging ayam

secara triwulanan, kelompok bahan makanan tercatat

ras, dan cabai merah. Sementara komoditas beras

sebesar 4,08% (qtq) lebih tinggi dibandingkan dengan

menunjukkan pergerakan melandai meskipun terjadi

triwulan sebelumnya yang sebesar 1,44% (qtq).

penurunan produksi padi pada periode Januari-Maret 2016.

%, qtq

40.00

Bawang Merah

%, mtm

30.00 20.00 10.00 0.00

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

-10.00

2014

2015

2016

-20.00 -30.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Grafik 2. 6 Makanan di Prov. Bali

%, yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Merah Grafik 2. 8

14.00

%, mtm

Bawang Putih

12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb -4.00

2014

2015

2016

-6.00 -8.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan Grafik 2. 7 di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Putih Grafik 2. 9

Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok bahan makanan ditunjukkan terutama pada pergerakan harga bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan rangkaian penyelenggaraan


53

15.00

Telur Ayam Ras

%, mtm

10.00 5.00 0.00

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

-5.00

2014

2015

2016

-10.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Telur Ayam Ras Grafik 2. 10

15.00

Daging Ayam Ras

%, mtm

8.00

10.00

6.00

5.00 0.00

Beras

%, mtm

10.00

4.00 2.00 Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

-5.00

2014

2015

2016

0.00 -2.00

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

-4.00

-10.00

2015

2016

-6.00

-15.00

-8.00

-20.00

-10.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Ayam Grafik 2. 11 Ras

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Beras Grafik 2. 13

4.00

%, mtm

Kenaikan harga komoditas pada kelompok ini

Daging Sapi

merupakan

pergeseran

musim

mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian

2.00

secara

1.00

-1.00

dari

panen akibat berlanjutnya anomali cuaca yang

3.00

0.00

dampak

nasional

sehingga

turut

mempengaruhi

pasokan komoditas pangan di Provinsi Bali. Selain itu, peningkatan indeks harga pada kelompok bahan Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

2015

2016

makanan juga disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan menjelang Tahun Baru Imlek serta

-2.00

perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan jatuh

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Sapi Grafik 2. 12

pada tanggal 8, 10, dan 20 Februari 2016. Nampak pada grafik, bahwa pergerakan harga beras sebagai kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali melandai di tengah penurunan produksi di Provinsi Bali.

54


Tabel 2.1 Produksi Padi (Ton)

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, diolah

b)

Kelompok Makanan Jadi, Minuman,

Rokok dan Tembakau

%, qtq

%, yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 14


Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi,

Grafik 2. 15

Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Pada triwulan I 2016 tekanan inflasi kelompok

ini mengalami penurunan dan tercatat sebesar

makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau

1,14% (qtq) pada triwulan I 2016, atau lebih rendah

tercatat 4,07% (yoy), meningkat dari triwulan

dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,48% (qtq).

sebelumnya yang sebesar 3,66% (yoy) setelah terus melandai sejak triwulan IV 2014. Secara tahunan, inflasi kelompok ini juga lebih rendah dibandingkan dengan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,65% (yoy). Sementara itu, mengikuti pola pergerakan triwulanan, kelompok

c)

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

dan Bahan Bakar

Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar pada triwulan I 2016 tercatat relatif jauh lebih rendah. Pada triwulan I 2016 inflasi kelompok


55

dan Pertalite). Tertahannya inflasi pada kelompok ini

%, qtq

juga didukung adanya tariff adjustment listrik oleh PT. PLN Persero sejak Januari 2016 yang terus bertahap sampai Maret 2016 terutama golongan R-1, R-2, R-3, P-1, dan P-2. 9,000

100%

8,000

80%

7,000 6,000

60%

5,000

40%

4,000


Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

3,000

20%

2,000

0%

1,000

2002

2005

2008

2009 2013 2014

2015

01 April

28 Maret

05 Januari

01 Maret

19 Januari

01 Januari

22 Juni

18 November

15 Januari

15 Desember

24 Mei

01 Desember

01 Maret

2003

01 Oktober

21 Januari

%, yoy

01 Januari

-20% 17 Januari

-

2016

Sumber : Pertamina, diolah Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Grafik 2. 18 (BBM) Bersubsidi

Di sisi lain, pada triwulan I 2016 Survei Harga Properti Residensial (SHPR) primer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali tercatat relatif stabil meski pada Januari 2016 terdapat gejolak harga pada komoditas sewa rumah di Denpasar. SHPR tercatat mengalami Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 17

Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air,

sedikit peningkatan dari 1,77% (yoy) atau 0,34%

Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

(qtq) pada triwulan IV 2015 menjadi 1,87% (yoy) atau 0,36% (qtq) pada triwulan I 2016.

ini tercatat sebesar 0,91% (yoy) yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 4,79% (yoy). Sementara secara triwulan, kelompok ini tercatat deflasi sebesar

190

Indeks

(%)

20

170

15

triwulan IV 2015 yang tercatat inflasi sebesar 0,62%

150

10

(qtq). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah

130

-1,12% (qtq) pada triwulan I 2016 lebih rendah dari

terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.2K/12/MEM/2016 yang diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2016. Kondisi ini juga merupakan dampak berlanjutnya penurunan harga minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya harga bensin serta penurunan harga Bahan Bakar Khusus (Pertamax

56


1.77 1.87

110

0.36

0.34

90

I

II

III

2013 IHPR - Total

IV

I

II

III

IV

2014 Growth qtq (RHS)

I

II

III

IV

I

2015 2016 Growth yoy (RHS)

Sumber : Survei Harga Properti Residensial Primer Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Grafik 2. 19 Primer

5 0 -5

d)

Kelompok Sandang %, qtq

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang Grafik 2. 20 di Prov. Bali

%, yoy

e)

Kelompok Kesehatan %, qtq

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan Grafik 2. 22 di Prov. Bali

%, yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali Grafik 2. 21

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Grafik 2. 23 di Prov. Bali

Inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami

Sejalan dengan kelompok sandang, tekanan inflasi

peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan

kelompok kesehatan turut mengalami peningkatan

setelah pada triwulan sebelumnya turun cukup

baik secara triwulanan maupun secara tahunan.

dalam. Pada Maret 2016 kelompok ini tercatat

Pada Maret 2016, kelompok ini tercatat mengalami

mengalami inflasi sebesar 3,30% (qtq), jauh lebih

inflasi sebesar 5,71% (yoy), meningkat dibandingkan

tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang

yang hanya tercatat sebesar 0,06% (qtq). Sementara

sebesar 4,81% (yoy). Sementara secara triwulanan

itu, secara tahunan kelompok ini tercatat mengalami

tercatat mengalami inflasi sebesar 1,57% (qtq) atau

inflasi sebesar 6,69% (yoy), juga lebih tinggi

meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan lalu

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

yang sebesar 0,99% (qtq).

sebesar 4,31% (yoy).


57

f)

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah

g)

Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa

Raga

Keuangan

Sesuai dengan pola historis, secara triwulanan, inflasi

Secara triwulanan, inflasi pada kelompok transpor,

pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga

komunikasi

tercatat mengalami peningkatan dari 0,07% (qtq)

penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,35% (qtq)

triwulan sebelumnya dari 0,001% (qtq) pada triwulan

pada triwulan I 2016. Namun secara tahunan, pada

sebelumnya menjadi -1,45% (qtq) pada periode

triwulan I 2016 kelompok pendidikan, rekreasi dan

laporan. Sementara itu, secara tahunan inflasi

olah raga tercatat relatif stabil dengan inflasi sebesar

kelompok ini tercatat sebesar 0,34% (yoy), lebih tinggi

4,05% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan


dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

mengalami deflasi sebesar -1,18% (yoy). Rendahnya

4,07% (yoy).

inflasi kelompok ini didukung adanya penyesuaian

dan

jasa

keuangan

mengalami

harga Bahan Bakar sehingga tercatat deflasi pada komoditas Angkutan Antar Kota, Angkutan Dalam %, qtq

Kota, Angkutan Udara, Bensin, dan Solar. %, qtq

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Grafik 2. 24 Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali


%, yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Grafik 2. 25 Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

58


Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

%, yoy


Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

2.2.2. Inflasi Menurut Kota

a)

Kota Denpasar

Sejak Tahun 2013 inflasi Provinsi Bali ditentukan

Pada triwulan I 2016, laju inflasi Kota Denpasar

berdasarkan inflasi dari 2 (dua) kota sampel inflasi,

mengalami peningkatan dari 2,70% (yoy) pada

yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja. Karakteristik

triwulan IV 2015 menjadi 3,41% (yoy) pada triwulan

inflasi Kota Denpasar maupun Kota Singaraja

I 2016. Peningkatan tekanan inflasi tertinggi terjadi

terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran

pada kelompok bahan makanan (6,93%, yoy),

bahan makanan, makanan jadi dan perumahan

kelompok sandang (6,24%, yoy), dan kelompok

sebagaimana tercermin pada dominannya bobot

kesehatan (6,24%, yoy). Inflasi kelompok bahan

kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK

makanan triwulan I 2016 tercatat lebih rendah dari

Kota Denpasar maupun Kota Singaraja.

inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 7,65% (yoy). Sama halnya dengan kondisi Bali secara umum, peningkatan inflasi kelompok ini pada periode pelaporan di Kota Denpasar disebabkan karena adanya hambatan produksi pada komoditas utama penyumbang inflasi

26% 19% 19% 16% 9% 6%

(cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) yang terjadi pada lingkup nasional dan juga berkurangnya stok/pasokan yang tersedia di pasar tradisional. Hal ini juga tidak lepas dari masih tingginya ketergantungan pasokan dari daerah lainnya sehingga harga relatif berfluktuasi. Selain itu, tekanan inflasi kelompok bahan makanan juga didorong oleh terjadinya

Sumber : BPS, diolah Bobot Tahun Dasar (2012=100) Grafik 2. 28 Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

bencana kebakaran di salah satu pasar tradisional terbesar di Denpasar, yaitu Pasar Badung. Menyikapi adanya potensi kenaikan, pada Maret 2016 kembali dilakukan rangkaian upaya koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali antara lain melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah

27% 26% 19% 12% 6% 5% 4%

serta kegiatan pemantauan harga. Selain kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kesehatan pada triwulan I 2016 juga merupakan pendorong inflasi Kota Denpasar. Adanya peningkatan pada kedua kelompok ini didorong oleh peningkatan UMK Denpasar sebesar 11,5% sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2016 tentang Upah

Sumber : BPS, diolah Bobot Tahun Dasar (2012=100) Grafik 2. 29 Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

Minimum Kabupaten/Kota. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menunjukkan penurunan yang cukup dalam dibandingkan triwulan IV 2015 tercatat


59

sebesar 5,09% (yoy) sehingga menjadi sebesar

5 komoditas yang tercatat mengalami inflasi di Kota

1,07% (yoy) pada triwulan I 2016. Apabila ditinjau

Denpasar masih didominasi oleh komoditas pada

pergerakannya sepanjang triwulan I 2016, maka top

kelompok volatile food.

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tabel 2.3 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Denpasar

No

Komoditas

Januari Inflasi 1 Bawang Merah

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

33,17

0,18

Komoditas

Deflasi 1 Bensin

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

-3,73

-0,20

2

Daging Ayam Ras

6,80

0,13

2

Buncis

-55,75

-0,09

3

Telur Ayam Ras

14,45

0,10

3

-25,00

-0,04

4

Angkutan Udara

10,18

0,09

4

-17,49

-0,04

54,02

0,08

5

Kasur Angkutan Antar Kota Semangka

-19,16

-0,03

57,10

0,12

-3,81

-0,16

5 Baju Kaos Berkerah Februari Inflasi 1 Cabai Merah

Deflasi 1 Tarif Listrik

2

Pisang

16,58

0,05

2

Bensin

-1,13

-0,06

3

Emas Perhiasan

4,92

0,04

3

Cabai Rawit

-30,24

-0,04

4

Rokok Kretek Filter

2,45

0,03

4

Bawang Merah

-6,82

-0,04

56,47

0,03

5

Angkutan Udara

-2,65

-0,02

80,70

0,12

-12,82

-0,24

65,60

0,09

2

Tarif Listrik

-1,80

-0,07

5 Tomat Sayur Maret Inflasi 1 Cabai Rawit

Deflasi 1 Daging Ayam Ras

2

Sawi Hijau

3

Mobil

2,17

0,06

3

Angkutan Udara

-5,22

-0,05

4

Buncis

38,39

0,06

4

Bensin

-0,72

-0,04

5

Tongkol Pindang

10,26

0,04

5

Telur Ayam Ras

-5,01

-0,03


60

No


b)

Kota Singaraja Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran


Tabel 2.5 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Singaraja

No

Komoditas

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

No

Komoditas

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

Januari Inflasi

Deflasi

1

Cabai Rawit

46,40

0,53

1

Buncis

-46,32

-0,22

2

Bawang Merah

32,03

0,31

2

Bensin

-3,92

-0,16

3

Kentang

51,27

0,08

3

Minyak Goreng

-2,54

-0,03

4

Telur Ayam Ras

7,14

0,07

4

Salak

-20,83

-0,02

5

Tongkol/Ambu-ambu

19,20

0,04

5

Angkutan Antar Kota

-3,85

-0,01

Februari Inflasi

Deflasi

1

Mie Kering Instant

17,40

0,21

1

Cabai Rawit

-23,28

-0,26

2

Pisang

12,61

0,09

2

Bawang Merah

-23,93

-0,23

3

Daging Ayam Ras

2,10

0,05

3

Buncis

-19,91

-0,09

4

Tomat Sayur

47,57

0,04

4

Tarip Listrik

-2,70

-0,08

5

Cabai Merah

24,44

0,04

5

Kacang Panjang

-13,70

-0,04

1

Cabai Rawit

49,67

0,56

1

Daging Ayam Ras

-13,37

-0,33

2

Bawang Merah

29,52

0,28

2

Pisang

-4,77

-0,03

3

Buncis

52,38

0,25

3

Kentang

-19,93

-0,03

4

Kacang Panjang

22,94

0,07

4

Tarip Listrik

-1,09

-0,03

5

Bayam

21,67

0,05

5

Udang Basah

-7,57

-0,02

Maret Inflasi

Deflasi



61

Inflasi Kota Singaraja tercatat mengalami peningkatan

Kenaikan harga bawang merah yang terjadi secara

yang cukup tinggi dari 2,97% (yoy) pada triwulan

nasional, harga cabai merah, cabai rawit, dan daging

IV 2015 menjadi 4,42% (yoy) pada triwulan I 2016.

ayam ras mendorong terjadinya inflasi pada kelompok

Namun demikian, capaian inflasi ini tercatat lebih

volatile food. Tren kenaikan harga komoditas tersebut

rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya

merupakan dampak dari peningkatan permintaan

yang tercatat sebesar 8,99% (yoy). Realisasi inflasi

masyarakat sehubungan dengan rangkaian perayaan

Kota Singaraja pada triwulan I 2016 masih berada

Imlek, Galungan, dan Kuningan, serta terhambatnya

di atas inflasi Kota Denpasar. Jalur distribusi Bali

distribusi bahan pangan akibat terbakarnya Pasar

Selatan dan Bali Utara masih perlu menjadi perhatian

Induk di Bali, Pasar Badung.

untuk menjaga ketersediaan pasokan pada kedua kota sampel inflasi di Provinsi Bali. Berdasarkan

18

kelompoknya, peningkatan tertinggi terjadi pada

16

kelompok bahan makanan yang meningkat tajam

12

14


10

menjadi sebesar 11,56% (yoy) pada triwulan I 2016.

6

8

Hampir seluruh kelompok pengeluaran di Kota

4

Singaraja mengalami peningkatan kecuali kelompok

0

2

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar,

Maret 2016, maka komoditas yang mendorong laju

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013 2014 2015 2016 yoy VOLATILE

sejalan dengan kondisi Kota Denpasar. Jika ditinjau berdasarkan pergerakannya sepanjang Januari sampai

% yoy

CORE ADMINISTERED

Sumber : Bank Indonesia Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Bali Grafik 2. 31

inflasi di Singaraja didominasi oleh kelompok volatile food. 2.3.

a)

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pada

DISAGREGASI INFLASI4)

Pada triwulan I 2016, tekanan inflasi kelompok volatile food kembali menunjukkan peningkatan.

triwulan I 2016, inflasi volatile food di Provinsi Bali tercatat lebih tinggi dengan capaian inflasi tahunan sebesar 6,93% (yoy) setelah pada triwulan IV 2015 tercatat sebesar 3,10% (yoy). Tekanan inflasi

8

kelompok ini pada triwulan I 2016 masih tercatat lebih

6

rendah dibandingkan rata-rata historisnya selama 3

4

tahun terakhir yang sebesar 8,64% (yoy). Adanya

2 0

Volatile Food

peningkatan harga pada kelompok ini langsung 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013

-2

2014

2015

2016

disikapi oleh TPID baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melalui rangkaian

-4

Series4

CORE

upaya pengendalian inflasi. Pengendalian harga

-6

VOLATILE

ADMINISTERED

oleh TPID dalam jangka pendek antara lain adalah melalui pelaksanaan Pasar Murah dan pelaksanaan

Sumber : Bank Indonesia Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi Bali Grafik 2. 30

4

Menggunakan klasifikasi disagregasi pendekatan Bank Indonesia

62


pemantauan lapangan dan kecukupan stok untuk merespon peningkatan harga.

Pada triwulan I 2016, kenaikan harga terjadi pada

Tekanan inflasi kelompok inti tercatat relatif stabil.

komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit,

Rupiah kembali mengalami penguatan pada Maret

dan daging ayam ras. Sementara itu, komoditas yang

2016 yang secara year to date (ytd), nilai tukar rupiah

tercatat mengalami penurunan indeks harga pada

menguat sebesar 3,96% atau secara point-to-point

triwulan I 2016 adalah daging babi (-0,054%, yoy)

(ptp) menguat sebesar 0,84% (mtm) ke level Rp

dan beras (-0,052%, yoy).

13.260 per dolar AS. Ke depan, Bank Indonesia terus

b)

Administered Prices

Tekanan inflasi kelompok administered prices pada triwulan I 2016 kembali tercatat melandai lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya,

sehingga

dapat

mendukung

terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kelompok administered prices pada triwulan I 2016 mencatat inflasi sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2015 yang 1,01% (yoy). Komoditas yang menyumbang inflasi administered prices cukup signifikan pada triwulan I 2016 adalah komoditas rokok kretek filter dan angkutan udara. Namun demikian, laju inflasi tertahan oleh penurunan indeks harga bahan bakar bensin (-0,046%, yoy) solar (-0,009, yoy), angkutan antar kota (-0,021%, yoy), dan tarif listrik (-0,034%, yoy). Rendahnya inflasi pada kelompok administered prices pada triwulan I 2016 merupakan dampak dari penurunan harga

Sumber : Reuters, Bloomberg, diolah Perbandingan Nilai Tukar Kawasan Grafik 2. 33

minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya harga bensin dan solar. c)

Core Inflation

Interaksi permintaan dan penawaran Hasil Survei Pedagang Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan I 2016 mengindikasikan

tekanan

permintaan

dapat

direspon dengan baik oleh sisi penawaran meskipun terdapat sedikit penurunan indeks perkiraan total penjualan secara umum pada 3 bulan yang akan datang dari dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Sementara dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa konsumen optimis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2016 adalah sebesar 99,43 menurun dibandingkan dengan triwulan Sumber : Reuters Grafik 2. 32

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

sebelumnya yang sebesar 100,42 pada Desember 2015. Penurunan IKK triwulan I 2016 tersebut


63

terutama disebabkan oleh penurunan Indeks Kondisi

perkiraan meningkatnya permintaan selama bulan

Ekonomi Saat ini (IKE), khususnya melemahnya

puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.

persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini.

Laju inflasi kelompok inti cukup stabil didukung

Ekspektasi Inflasi Hasil

Survei

oleh masih memadainya sisi suplai dan ekspektasi

Konsumen

Bank

Indonesia

juga

inflasi yang terjaga (baik dari sisi konsumen maupun

menunjukkan bahwa konsumen memperkirakan

pedagang). Pengendalian ekspektasi inflasi menjadi

tekanan kenaikan harga yang meningkat pada Juni

sangat penting untuk dilaksanakan untuk mengurangi

2016. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi Harga

ketidakpastian dan ekspektasi inflasi yang berlebihan.

(IEH) 3 bulan mendatang yang tercatat naik menjadi

Berkaitan dengan itu, langkah strategis TPID Provinsi

185,50 pada triwulan I 2016. Meningkatnya tekanan

Bali menjaga ekspektasi melalui press release,

kenaikan harga diperkirakan terjadi utamanya pada

talkshow, dan gerakan operasi pasar serta pasar

kelompok bahan makanan dan kelompok makanan

murah di Tahun 2016 secara aktif dilaksanakan.

jadi, minuman, rokok, dan tembakau seiring dengan 200.00

50%

180.00

143 141

160.00 140.00

40% 30%

120.00

20%

100.00

10%

80.00

0%

60.00

-13%-10% -14% -20%

40.00 20.00 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015 Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad Growth Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad

10

11

12

1

2

-30%

3

2016 Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad Growth Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia Ekspektasi Penjualan Grafik 2. 34

205

50%

200

194

195 190

185.5

185

10%

175

3% 0% 2%

170 165

-10%

160 1

2

3

4

5

6

2015 Indeks Ekspektasi harga 3 bulan yad Growth Ekspektasi harga 3 bulan yad

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Ekspektasi Konsumen Grafik 2. 35

64

30% 20%

180

155

40%


7

8

9

10

11

12

1

2

2016 Indeks Ekspektasi harga 6 bulan yad Growth Ekspektasi harga 6 bulan yad

3

-20%

2.4.

PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON

Sejalan dengan masih terjadinya inflasi perdesaan di

SAMPEL INFLASI

Bali, pada triwulan I 2016 rata-rata Nilai Tukar Petani

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota non

(NTP) mengalami sedikit penurunan dari 105,15 pada

sampel inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendali

triwulan IV 2015 menjadi sebesar 105,08.

Inflasi Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan %, mtm

Strategis (SiGapura) Provinsi Bali. Sesuai dengan butir kesepakatan Capacity Building PIHPS Provinsi Bali SiGapura, per tanggal 1 April 2016, kontributor data SiGapura di tingkat konsumen adalah seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan total 15 pasar tradisional dan 2 pasar modern yang tersebar di Provinsi Bali. Hasil pemantauan harga terhadap 6 komoditas (penyumbang utama inflasi Bali) di Provinsi Bali menunjukkan pergerakan harga yang searah dengan pergerakan harga di kedua kota sampel inflasi.

Sumber : BPS, diolah Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) dan Grafik 2. 36 Nilai Tukar Petani (NTP)

Peningkatan harga terjadi pada komoditas bawang merah yang masih terus tinggi sejak minggu pertama Februari

2016.

Komoditas

yang

menunjukkan

penurunan harga antara lain komoditas aneka cabai seiring dengan masuknya musim panen. Sementara komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras terpantau relatif stabil pada triwulan I 2016.

10

6 4 2 0

2.5.

INFLASI PEDESAAN

Berbeda halnya dengan inflasi di kota-kota sampel perhitungan inflasi di Bali, tekanan inflasi perdesaan Bali sampai dengan triwulan I 2016 justru mengalami penurunan dibandingkan inflasi triwulan IV 2015.

%, ytd

8

-2

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013

2014

2015

2016

-4 Bali

Nasional

Sumber : BPS, diolah Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd) Grafik 2. 37

Laju inflasi perdesaan Bali pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,33% (mtm) lebih rendah dari inflasi perdesaan nasional sebesar 0,95% (mtm). Secara kumulatif, inflasi perdesaan Bali tercatat sebesar 1,72% (ytd) sedikit berada di bawah inflasi perdesaan nasional yang mencapai 1,87% (ytd). Namun, inflasi perdesaan Bali meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,55% (ytd).


65

BOKS B

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI

Dalam upaya menjaga inflasi Bali yang rendah

Inflasi sebesar 3,5±1% di 2018. Roadmap ini

dan stabil, TPID Provinsi Bali bersama 9 (sembilan)

merupakan guideline terkoordinasi dan terencana

TPID Kabupaten/Kota kembali melakukan langkah

serta diharapkan menjadi komitmen penuh dari

koordinatif

seluruh stakeholders dengan susunan yang terdiri

dalam

pengendalian

inflasi

jangka

pendek dan menengah dengan menyusun Roadmap

dari:

Pengendalian inflasi Provinsi Bali 2016 -2018.

1. Identifikasi permasalahan pokok di masing-

Penyusunan Roadmap ini dilaksanakan sebagai tindak

masing

lanjut amanah Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo

administered prices, core) di Bali

kelompok

inflasi

(volatile

food,

dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian

2. Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka

Inflasi Daerah VI di Jakarta pada 27 Mei 2015 dengan

pendek 2016, dan jangka menengah (2017-

3 (tiga) rekomendasi utama yang dihasilkan sebagai

2018)

berikut:

3. Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah

1. Mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), 2. Melakukan infrastruktur

percepatan dan

pembangunan

mewujudkan

kedaulatan

pangan di daerah, 3. Melakukan

penajaman

langkah

Pemerintah

Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran.

pusat serta Kementerian/Instansi terkait. Melalui serangkaian langkah koordinasi, sinkronisasi berbagai kegiatan dan rencana kerja pemerintah daerah di masing-masing leading sektor (SKPD terkait) serta dengan mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya yang berada dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Bali, yang dimulai sejak Januari – Maret 2016 guna menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan

Bali bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali disusun dengan

Provinsi Bali, pada tanggal 5 April 2016 telah disepakati

mengacu dan telah diselaraskan dengan Roadmap

dan ditandatangani bersama Roadmap Pengendalian

Pengendalian Inflasi 2015 -2017 yang disusun

Inflasi Daerah se-Provinsi Bali oleh seluruh ketua TPID

oleh Pokjanas TPID. Roadmap Pengendalian Inflasi

Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali.

Daerah Provinsi Bali 2018 disusun untuk mendukung pencapaian target inflasi sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran

66

Dalam upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, Provinsi Bali masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan

pengendalian inflasi Provinsi Bali untuk kelompok

jangka panjang yang menjadi permasalahan struktural

penyumbang inflasi baik jangka pendek maupun

adalah sebagai berikut:

• •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • •

67

Untuk mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah

bangunan, (ii) mengarahkan ekspektasi inflasi untuk

Pusat dan Daerah serta kebijakan Bank Indonesia

mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil.,

dalam

inflasi

(iii) penyediaan fasilitas asrama (mahasiswa) atau

nasional telah disusun berbagai usulan rekomendasi

rumah dinas (pekerja) bagi penduduk pendatang, (iv)

pengendalian

perbaikan tata ruang wilayah dengan membangun

mengawal

pencapaian

inflasi.

Usulan

sasaran

rekomendasi

pengendalian inflasi dalam jangka pendek adalah: (a) pengendalian inflasi pangan diarahkan pada: (i) menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai (ii) mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok (iii) memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok. (b) pengendalian inflasi kelompok administered prices khususnya energi diarahkan: (i) meningkatkan transparansi dan menjaga konsistensi penetapan tarif angkutan darat dalam dan luar kota (iii) melakukan review atas adjustment tarif listrik khususnya terkait penggunaan variabel inflasi. (iv) menjaga stabilitas nilai tukar antara lain dengan mendorong penggunakan Rupiah dalam bertransaksi. (c) pengendalian kelompok inti diarahkan pada (i) melakukan pertemuan secara berkala dengan Real Estate Indonesia (REI)/ Pelaku Usaha dan instansi terkait guna memantau perkembangan harga dan merumuskan kebijakan yang dapat menekan inflasi di sektor perumahan/

68

pusat ekonomi di daerah sub-urban/penyangga. Sementara usulan rekomendasi kebijakan jangka menengah adalah: (a) pengendalian inflasi pangan diarahkan pada: (i) mengefisienkan tata niaga perdagangan pangan pokok (ii) mengefektifkan kebijakan harga referensi melalui dukungan system informasi

harga

yang

akurat

(PIHPS-SiGapura)

dan review harga referensi mengacu pada cost of production (iii) menyediakan instrument intervensi melalui stok pangan pemerintah (iv) mensinergikan program

Roadmap

jangka

menengah

panjang

dengan RKPD pada SKPD terkait untuk mendukung kedaulatan

pangan.

(b)

pengendalian

inflasi

kelompok administered prices khususnya energi diarahkan: (i) mempersiapkan diversifikasi energi (ii) memperkuat infrastruktur distribusi sektor energi (iii) meningkatkan efiiensi penggunaan energi di daerah, (c) pengendalian kelompok inti diarahkan pada (i) mengembangkan daerah-daerah penyangga sebagai supply untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah/ kontrak rumah yang meningkat.

BAB III

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016

69

70

Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1.

PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA

BANK UMUM Tabel 3.1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali

Grafik 3. 1

Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit

Grafik 3. 2

Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali pada triwulan

terbesar dicatat kelompok bank asing campuran dari

I 2016 masih terjaga sebagaimana tercermin dari


peningkatan aset, dan fungsi intermediasi perbankan

kontraksi sebesar -7,63% (yoy) pada triwulan I 2016.

(kenaikan LDR) serta terjaganya rasio kredit Non

Berdasarkan share-nya, share asset kelompok bank

Performing Loan di periode triwulan I 2016. Aset bank

pemerintah mengalami peningkatan dari sebesar

umum pada triwulan I 2016 mencapai Rp 91,4 triliun

59,94% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

atau tumbuh sebesar 7,12% (yoy), sedikit melambat

60,83%, seiring dengan masih tertahannya kinerja

dibanding

sebelumnya

konsumsi Pemerintah. Sementara itu, share asset

(8,23%, yoy). Perlambatan pertumbuhan dialami

kelompok bank umum swasta nasional dan kelompok

oleh seluruh kelompok bank antara lain kelompok

bank asing campuran cenderung stabil masing-

bank asing campuran, bank umum swasta nasional

masing sebesar 37,33% dan 1,84%.

dan

pertumbuhan

kelompok

bank

triwulan

pemerintah.

Perlambatan


71

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

3.1.1.1 Penghimpunan Dana

%

Bank Swasta Nasional

Bank Asing & Campuran

Bank Pemerintah

DPK

35 30 25 20 15 10 5 0 -5

I

II

III

IV

I

2014

-10

II

III 2015

IV

I 2016

-15

Grafik 3. 3

Grafik 3. 4

Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)

Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank

Grafik 3. 5

Grafik 3. 6

Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank

Pertumbuhan DPK

Fungsi intermediasi bank umum pada triwulan I

Pada triwulan I 2016 Penghimpunan Dana Pihak

2016 menunjukkan kinerja yang membaik tercermin

Ketiga (DPK) mencapai Rp75,5 triliun, tumbuh

dari peningkatan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)

4,93%

dari 83,24% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang

83,47% pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut

mencapai 7,09% (yoy). Perlambatan pertumbuhan

antara lain didorong oleh perlambatan DPK pada

DPK terjadi di semua jenis DPK dengan perlambatan

triwulan laporan. Berdasarkan kelompok bank, LDR

terdalam pada jenis deposito. Perlambatan tersebut

terbesar terdapat pada kelompok bank pemerintah

disebabkan oleh upaya perbankan untuk mendukung

yaitu sebesar 89,25%. Sedangkan LDR kelompok

tercapainya suku bunga single digit sehingga

bank umum swasta nasional dan bank asing campuran

perbankan cenderung melepas deposito (dengan

masing-masing tercatat sebesar 76,42% (sebelumnya

share sebesar 36,81%) yang memiliki bunga yang

75,53%) dan 46,42% (sebelumnya 42,44%).

tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari perlambatan

72


(yoy),

namun

mengalami

perlambatan

pertumbuhan deposito dari sebesar 7,36% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 4,23% (yoy) pada triwulan I 2016 atau tercatat sebesar Rp 27,8 triliun. Perlambatan pertumbuhan DPK yang dalam terjadi pada semua kelompok bank, dimana pertumbuhan terdalam terjadi pada kelompok asing dan campuran yang mengalami kontraksi sebesar -6,49% (yoy) pada triwulan laporan. 3.1.1.2. Penyaluran Kredit Penyaluran kredit bank umum pada triwulan I 2016 kembali mengalami perlambatan yang tercatat

Grafik 3. 7

Pertumbuhan Kredit Perbankan

sebesar 8,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 9,87% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, share kredit modal kerja masih menjadi yang terbesar mencapai 38,71% dari total kredit. Pada triwulan I 2016, kredit modal kerja tercatat sebesar Rp24,4 triliun atau tumbuh sebesar 6,43% (yoy) sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 7,72% (yoy). Sementara itu, share kredit investasi pada triwulan I 2016 mencapai 22,9% dari total kredit yaitu sebesar Rp14,4 triliun atau tumbuh sebesar 6,01%(yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding triwulan IV

Grafik 3. 8

Komposisi Kredit

2015 yang tumbuh sebesar 8,83% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi dengan share 38,39% sedikit meningkat dari 12,86% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 13,14% (yoy) pada triwulan I 2016 dengan nominal sebesar Rp. 24,2 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit konsumsi terjadi seiring dengan peningkatan kinerja konsumsi pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan daya beli sebagai dampak dari kenaikan UMR serta penurunan harga BBM, LPG, dan TTL, dan penurunan suku bunga BI Rate pada triwulan laporan yang mendorong tendensi penurunan suku bunga.

Grafik 3. 9

Perkembangan Suku Bunga


73

Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori (dalam miliar Rp)

Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan Industri Pengolahan Perantara Keuangan Jasa Kemasyarakatan Konstruksi Pertanian Lainnya

Berdasarkan

kategori

14,736 5,614 1,689 1,619 2,227 1,330 1,825 948 20,342

share

ekonomi,

15,865 5,825 1,616 1,669 2,130 1,475 2,090 1,011 21,145

16,574 5,969 1,678 1,886 2,140 1,692 2,206 1,075 21,868

17,460 6,252 1,779 1,935 2,185 1,452 2,230 1,146 22,768

17,966 6,515 1,775 1,838 2,168 1,310 2,167 1,219 23,008

18,747 6,439 1,789 1,813 2,262 1,345 2,282 1,286 23,813

19,008 6,295 1,851 1,807 2,367 1,310 2,333 1,346 24,655

19,776 6,455 1,771 1,914 2,321 1,344 2,120 1,388 25,767

19,440 6,366 1,754 1,555 2,240 1,268 2,069 1,399 26,983

kredit

(yoy) pada triwulan laporan. Sementara berdasarkan

secara sektoral masih diominasi oleh sektor yang

kelompok bank, peningkatan NPL tertinggi terjadi

mendominasi

pada kelompok bank pemerintah sebesar 2,73%

perekonomian

Bali,

yaitu

pelaku

usaha kategori perdagangan besar dan eceran,

pada triwulan I 2016.

serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Share kredit kategori perdagangan besar dan eceran mencapai 30,82%. Sedangkan share kredit kategori penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebesar 10,09%. 3.1.2. Non Performing Loan (NPL) Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan Provinsi Bali masih terjaga di bawah 5%. NPL pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 2,38%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,06%. Berdasarkan jenis penggunaannya,

Grafik 3. 11

peningkatan NPL tersebut terutama didorong oleh

NPL Berdasarkan Kelompok Bank

peningkatan NPL investasi yang mencapai 5,55% 3.2.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN

RAKYAT (BPR)

NPL Total Kredit

NPL Kredit Modal Kerja

Sejalan dengan perkembangan bank umum, kinerja

NPL Kredit Investasi

NPL Kredit Konsumsi

BPR pada triwulan I 2016 masih terjaga. Asset

6.00

BPR pada triwulan I 2015 tumbuh 20,74%(yoy),

5.00

sedikit lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang

4.00

sebesar 20,61% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan

3.00

dengan peningkatan pertumbuhan DPK dari sebesar

2.00

18,66% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

1.00 0.00

19,87%(yoy) pada triwulan I 2016. Perbaikan tersebut I

II

III 2014

Grafik 3. 10

74

IV

I

II

III 2015

Perkembangan NPL Kredit


IV

I 2016

juga didukung oleh peningkatan LDR dari sebesar 76,33 pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 76,98 pada triwulan I 2016.

Tabel 3.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali (dalam miliar Rp)

Sementara itu, pertumbuhan penyaluran kredit BPR

14,18%(yoy) dengan nominal Rp8,3 triliun. Secara

pada triwulan I 2016 mengalami sedikit perlambatan

klasifikasi jenis penggunaan, kredit yang disalurkan

dari 16,28%(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

oleh BPR didominasi oleh kredit produktif yaitu kredit modal kerja dengan porsi sebesar 51% dan kredit investasi sebesar 13% dari total kredit, sedangkan

Rp Miliar 14,000 12,000

Aset

g Asset (%, yoy)

g Kredit (%, yoy)

g DPK (%, yoy)

30

kredit konsumsi mencapai 36%.

25

10,000

3.3.

20 15

6,000 4,000 2,000 -

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

2015

Secara spasial, penyaluran kredit bank umum masih

10

terkonsentrasi di 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi

5

Bali yang memiliki pangsa mencapai 82%, yaitu

0

meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kondisi tersebut sejalan dengan persebaran DPK

2016

kabupaten kota di Provinsi Bali yang terkonsentrasi di 4

Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK

Grafik 3. 12

KABUPATEN/KOTA %,yoy

8,000

PERKEMBANGAN PERBANKAN

(empat) kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki pangsa mencapai 90%, yaitu meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dari pertumbuhan kreditnya, kabupaten yang mengalami peningkatan

84.13

pertumbuhan adalah Kabupaten Tabanan, Kabupaten

82.57 82.71

81.67 78.96

80.11

Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Sementara dari

80.54

sisi kualitas kredit, seluruh kabupaten/kota di Provinsi 76.33

76.98

Bali memiliki NPL yang terjaga di bawah batas 5%. NPL tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar mencapai 3,37% pada triwulan I 2016.

I

II

III 2014

Grafik 3. 13

IV

I

II

III 2015

IV

I 2016

Loan to Deposit Ratio (LDR)


75

Jembrana 3% Tabanan 6% Badung 12% Gianyar 5%

Denpasar 59%

Klungkung 2%

60 50 40 %,yoy

Buleleng 7%

30 20 10 0

I

II

III

IV

I

2014

Karangasem 4%

Grafik 3. 14

Bangli 2%

Proporsi Kredit Bank Umum Spasial

Buleleng 4%

Jembrana Tabanan 2% 3%

Grafik 3. 16

Klungkung 1%

Karangasem 2%

Grafik 3. 15

Proporsi DPK Bank Umum Spasial


IV

I 2016

Buleleng

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Denpasar

Pertumbuhan kredit lokasi bank kabupaten/kota di Provinsi Bali

3.37

1.14

1.69 1.06 0.94 0.67 0.64 0.22 0.87

Bangli 1%

Grafik 3. 17

NPL Kabupaten/Kota Maret 2016

Tabel 3.4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali Maret 2016

76

III 2015

Badung 16% Gianyar 4%

Denpasar 67%

II

Terkonsentrasinya sebaran kredit dan DPK di empat KOTA DENPASAR

kabupaten/kota tersebut juga tercermin dari sebaran ketersediaan layanan perbankan di Provinsi Bali. Kondisi ini terlihat dari jumlah kantor bank di Kota Denpasar yang mencapai 301 kantor dibanding

2.01

KAB. KARANGASEM

0.24

KAB. BANGLI

0.17

KAB. KLUNGKUNG

0.30

KAB. GIANYAR

0.72

Kabupaten Bangli yang hanya 24 kantor bank.

KAB. BADUNG

Sementara ketersediaan layanan ATM di Kota

KAB. TABANAN

0.34

Denpasar mencapai 1.293 dibanding Kabupaten

KAB. JEMBRANA

0.29

Bangli yang hanya 28 ATM. Kondisi tersebut

KAB. BULELENG

0.30 0.00

merupakan kondisi umum ketika bank follows the trade di mana pusat perkembangan perekonomian Provinsi Bali terkonsentrasi di Bali Selatan.

DENPASAR

2.28

0.50

KOTA DENPASAR

0.15

KAB. KARANGASEM

72

BANGLI

0.11

KAB. BANGLI

28

0.25

KAB. KLUNGKUNG

0.27 0.62 0.22

BULELENG

0.20

0.40

0.60

KAB. TABANAN

117 58

KAB. BULELENG

140

0.80

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Grafik 3. 18 Dewasa

0

301

KARANGASEM

51

BANGLI

24

KLUNGKUNG

37

GIANYAR

korporasi juga menunjukkan peningkatan di triwulan I 2016 dibanding triwulan sebelumnya (berdasarkan

82

lokasi proyek), yaitu tumbuh dari 11,63% (yoy) di

43

triwulan IV 2015 menjadi 12,29% (yoy) di triwulan

78 0

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

pada periode triwulan I 2016, penyaluran kredit 193

BULELENG

1500

Sejalan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali

BADUNG TABANAN

1000

3.4.1. Ketahanan Sektor Korporasi

100

JEMBRANA

500

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Penyebaran ATM di Provinsi Bali Grafik 3. 21

3.4. DENPASAR

1018

KAB. JEMBRANA

0.17 0.00

270

KAB. BADUNG

0.25

JEMBRANA

2.50

40

KAB. GIANYAR

BADUNG TABANAN

2.00

1293

KARANGASEM

GIANYAR

1.50

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa Grafik 3. 20

0.48

KLUNGKUNG

1.00

100

200

300

400

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali Grafik 3. 19

I

2016.

Peningkatan

kinerja

sektor

korporasi,

terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit pedagangan besar dan eceran yang memiliki pangsa terbesar (40,35%) dari total penyaluran


77

kredit korporasi, yaitu dari 16,11% (yoy) di triwulan

peningkatan kinerja dunia usaha Provinsi Bali pada

IV 2015 menjadi 17,60% (yoy) pada triwulan I 2016,

periode triwulan I 2016.

sehingga mendorong peningkatan kinerja kredit sektor korporasi pada triwulan I 2016. GROWTH (YOY) 60

NOMINAL KREDIT 25,000 (RP MILIAR)

20,000 15,000 10,000 5,000 -

I

II

III

2014

Grafik 3. 22

IV

I

II

III

2015

IV

I

Meskipun terjadi peningkatan penyaluran kredit korporasi, kualitas kredit korporasi menunjukkan penurunan, tercermin dari rasio Non Peforming Loan (NPL) yang menunjukkan peningkatan pada periode

50

triwulan I 2016 dengan nilai NPL sebesar 3,90%, lebih

40

tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat

30

sebesar 3,22%. Sebagian besar sektor usaha utama,

20

menunjukkan peningkatan NPL diantaranya sektor

10

usaha penyediaan akomodasi makan minum (dari

0

4,64% menjadi 6,48%), sektor usaha perdagangan besar dan eceran (dari 2,90% menjadi 3,56%) dan

2016

Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Bali

sektor usaha industri pengolahan (dari 2,50% menjadi 2,66%). Sementara itu, pada periode yang sama sektor usaha utama lainnya menunjukkan perbaikan kualitas NPL yaitu sektor konstruksi NPL turun dari 5,37%

Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan

jasa perusahaan yang juga menunjukkan penurunan

LGA

NPL yaitu dari 2,15% menjadi 2,05%. Meskipun

Konstruksi

mengalami peningkatan yang signifikan, namun

Perdagangan

nilai NPL kredit korporasi secara keseluruhan masih

Akomodasi Makan Minum

terjaga di bawah batas toleransi 5%. Oleh karena

Transportasi Keuangan

Grafik 3. 23

menjadi 3,76% dan sektor real estate, persewaan dan

Proporsi Kredit Sektoral Korporasi

itu, stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari korporasi masih dikategorikan aman, namun khusus untuk sektor dengan nilai NPL diatas 5% tetap harus mendapatkan perhatian.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit didorong oleh terjadinya peningkatan pertumbuhan

REAL ESTATE

modal kerja yang memiliki pangsa terbesar dalam

AKMAMIN

penyaluran kredit korporasi. Kredit modal kerja

PERDAGANGAN

tumbuh dari 7,40% (yoy) pada triwulan IV 2015

KONSTRUKSI

menjadi 10,26% (yoy) di triwulan I 2016. Sementara

INDUSTRI PENGOLAHAN

pada periode yang sama, kredit investasi justru

-

1.00

2.00

3.00

mengalami perlambatan yaitu tumbuh menjadi 14,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan

78

kredit

modal

kerja


mengkonfirmasi

5.00

6.00

7.00

8.00

% 2016 I

IV 2015 yang sebesar 16,31% (yoy). Meningkatnya kinerja

4.00

Grafik 3. 24

2015 IV

2015 III

2015 II

2015 I

Posisi NPL Kredit Korporasi Sektor Provinsi Bali

Peningkatan pertumbuhan kredit pada periode

triwulan sebelumnya yang tumbuh positif, yaitu dari

triwulan

oleh

1,37% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi kontraksi

penurunan suku bunga kredit korporasi untuk jenis

sebesar -4,31% (yoy) pada triwulan I 2016. Meskipun

penggunaan modal kerja dari 12,75% di triwulan

demikian, jenis kredit rumah tangga lainnya yaitu

IV 2015 menjadi 12,53% di triwulan I 2016. Sejalan

kredit multiguna, kredit pemilikan rumah toko/

dengan itu, perkembangan suku bunga kredit

rumah kantor dan kredit pemilikan apartemen tetap

investasi juga menunjukkan penurunan di periode

menunjukkan peningkatan pertumbuhan di triwulan

yang sama yaitu dari 12,68% di triwulan IV 2015

laporan. Perkembangan kredit multiguna (share

menjadi 12,46% pada triwulan I 2016. Perbaikan

terbesar kedua 39,40%) terus tumbuh signifikan pada

kinerja dunia usaha yang tergambar dari hasil SKDU

triwulan laporan sebesar 19,62% (yoy), lebih tinggi

Bank Indonesia triwulan I 2016

sebesar -13,03%

dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 19,30%.

SBT, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

Peningkatan pertumbuhan kredit multiguna, sejalan

yang sebesar -21,88% SBT, juga merupakan faktor

dengan peningkatan kinerja pertumbuhan komponen

yang mendorong peningkatan pertumbuhan kredit

konsumsi rumah tangga yang juga menunjukkan

korporasi di triwulan laporan. Semakin membaiknya

peningkatan kinerja di periode triwulan laporan.

laporan

diperkirakan

didorong

kinerja dunia usaha juga didorong oleh penurunan harga BBM, LPG dan TTL pada periode triwulan laporan serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Selain itu, faktor keamanan yang kondusif dan peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisdom seiring dengan adanya beberapa faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan seperti imlek, nyepi, kuningan dan galungan juga ikut mendorong pertumbuhan kredit korporasi sejalan dengan peningkatan kinerja industri pariwisata di triwulan laporan.

Perlambatan kredit KPR terutama disebabkan oleh perlambatan KPR tipe di atas 70 yang turun secara signifikan dari 10,59% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 6,74% (yoy) di triwulan I 2016. Perlambatan KPR tipe di atas 70 terutama disebabkan oleh peningkatan harga rumah yang signifikan untuk tipe besar, yang terkonfirmasi oleh hasil Survei Properti Residensial (SHPR) Primer Bank Indonesia di triwulan laporan yaitu dengan peningkatan nilai Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) untuk

3.4.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

tipe besar pada triwulan laporan yaitu 156,83 di

Perkembangan kinerja kredit sektor rumah tangga

triwulan IV 2015 menjadi 158,38 pada triwulan I

(RT) pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan

2016 sehingga menahan laju penjualan rumah tipe

dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,89%

besar. Perlambatan kredit pada KPR tipe besar (di atas

(yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,16% (yoy)

70), juga disebabkan oleh masih tingginya tingkat

pada triwulan I 2016. Perlambatan ini, terutama

suku bunga perbankan di periode triwulan laporan

didorong oleh perlambatan kredit pemilikan rumah-

yang berada dalam kisaran 11,82% pa. Sementara

KPR yang memiliki share terbesar dalam penyaluran

berdasarkan hasil SHPR primer pada periode triwulan

kredit rumah tangga (pangsa 42%) yang tumbuh

laporan, sejumlah 73% responden mengkonfirmasi

dari 5,96% di triwulan IV 2015 menjadi 4,79%

pembelian rumah dengan menggunakan pembiayaan

pada triwulan I 2016. Perlambatan juga terjadi pada

KPR, sehingga tingkat suku bunga sangat sensitif

jenis kredit kendaraan bermotor, yang mengalami

mempengaruhi pembelian rumah untuk tipe besar

kontraksi pada triwulan laporan, dibandingkan

di periode triwulan laporan. Sementara itu, KPR tipe


79

kredit yang lebih tinggi di periode triwulan laporan, masih tingginya kebutuhan hunian untuk masyarakat untuk tipe kecil dan menengah. Kontraksi

penyaluran

KKB

Rp triliun

dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh

Tipe Diatas 70

G_Tipe 22 s.d. 70

G_Tipe 21

5

30 25

4

20

3.5

dipengaruhi

oleh

3

15

2.5

10

2 1.5

hampir

0.5

jenis

Tipe 22 s.d. 70

G_Tipe Diatas 70

4.5

penurunan pertumbuhan penyaluran KKB untuk semua

Tipe 21

kendaraan

yang

meliputi

KKB mobil, KKB sepeda motor dan KKB truk dan

5 0

1 0

-5 I

II

III

IV

I

2014

kendaraan bermotor roda enam atau lebih. KKB mobil mengalami penurunan yang signifikan pada

%,yoy

21 dan KPR tipe 22-70 menunjukkan pertumbuhan

Grafik 3. 26

II

III 2015

IV

I

-10

2016

Pertumbuhan KPR per Tipe

periode triwulan laporan yaitu dari 2,78% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi kontraksi -3,08% (yoy)

untuk kendaraan dan suku cadang justru mengalami

pada triwulan I 2016. Sementara itu, KKB sepeda

penurunan omset penjualan yang signifikan rata-

motor mengalami kontraksi yang semakin dalam di

rata diatas 50% sepanjang triwulan I 2016. Kondisi

triwulan laporan yaitu dari kontraksi -19,69% (yoy)

ini juga didorong oleh aktivitas musiman berupa

menjadi -22,84% (yoy) pada triwulan I 2016. Kondisi

perayaan hari raya keagamaan berupa imlek, nyepi,

ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank

galungan dan kuningan sepanjang triwulan I 2016.

Indonesia Provinsi Bali, dimana indeks pengeluaran masyarakat untuk pembelian barang tahan lama turun dari 88,5 di Desember 2015 menjadi 88 pada Maret 2016. Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia di periode triwulan laporan juga mengkonfirmasi bahwa pengeluaran masyarakat di periode triwulan I 2016, lebih ditujukan untuk pembelian bahan makanan dan peralatan rumah tangga. Sementara

Peningkatan

pertumbuhan

kredit

multiguna

di

periode triwulan laporan diperkirakan didorong oleh peningkatan adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan dan stabilnya tingkat harga barang di periode triwulan laporan yang terindikasi oleh tingkat inflasi tahunan yang mencapai 3,59% (yoy). Sementara itu, kredit pemilikan apartemenKPA meskipun masih mengalami kontraksi, namun menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi di

G-MULTIGUNA

G-KKB

G-KPA

G-KPR

triwulan laporan yaitu dari kontraksi -6,99% (yoy)

G-RUKAN

triwulan IV 2015 menjadi -6,10% (yoy) pada triwulan I 2016. Penurunan pertumbuhan kredit KPA terutama

80 70

disebabkan oleh penurunan KPA tipe di atas 70 dari

60

kontraksi -10,96% (yoy) menjadi kontraksi -19,17%

%,yoy

50 40

(yoy). Perlambatan penyaluran kredit pada KPA di

30 20

periode triwulan laporan terindikasi disebabkan oleh

10 0 -10

terjadinya peningkatan suku bunga untuk seluruh I

-20

Grafik 3. 25

80

II

III

IV

I

II

2014

III 2015

IV

I 2016

Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga Perjenis Penggunaan


jenis tipe KPA, sehingga menahan laju penjualan apartemen. KPA untuk tipe kecil naik dari 13,38% pa menjadi 14,28% pa, sementara itu KPA tipe

menengah naik dari 12,34% pa menjadi 12,52%

rukan dan kredit multiguna meskipun menunjukkan

sedangkan KPA tipe besar naik dari 11,57% pa

peningkatan namun tingkat NPL masih relatif kecil,

menjadi 11,92% pa.

berada dalam kisaran di bawah 1% (kecuali KPR tercatat sebesar 1,07%). Kondisi tersebut sejalan

Rp triliun

KPR

KKB

KREDIT MULTIGUNA

KP-RUKAN

dengan NPL KKB yang menunjukkan peningkatan

KPA

namun juga persentasenya masih di bawah 1%.

14 12

Secara keseluruhan, kondisi ketahanan sektor rumah

10

tangga masih relatif aman dan ke depan diharapkan

8

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang akan

6

tumbuh lebih tinggi pada tahun 2016, kualitas kredit

4

rumah tangga juga akan lebih baik.

2 0

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

3.5.

I

2015

2016

3.5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Posisi Kredit Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan

Grafik 3. 27

3.5.1.1. Perkembangan Aliran Masuk (Inflow)

NPL_RUKAN

Penukaran

NPL_KKB

NPL_MULTIGUNA

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran 0.14

0.01

0.12 0.1

%

0.008

0.08

0.006 0.004 0.002 II

III

IV

I

II

III 2015

IV

I

uang kartal pada triwulan I 2016 menunjukkan posisi net inflow tercatat sebesar Rp 2,1 triliun, dengan Inflow tercatat sebesar Rp 5,07 triliun, jauh lebih tinggi

0.06


0.04

sebesar Rp 2,5 triliun. Sementara outflow tercatat

0.02

2014

Grafik 3. 28

%

0.012

I

dan Keluar (Outflow) serta Kegiatan

NPL_KPR

NPL_KPA (skala kanan)

0

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

0

2016

NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan

sebesar Rp 2,9 triliun pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 4,01 triliun.

Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit rumah tangga, rasio NPL menunjukan peningkatan yang signifikan dari 0,64% di triwulan IV 2015 menjadi 0,87% pada triwulan I 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan NPL untuk KPA yang meningkat signifikan dari 6,70% di triwulan IV 2015 menjadi 12,16% pada triwulan I 2016. Kondisi perlu mendapatkan perhatian, meskipun KPA memiliki share yang rendah sebesar 0,78% terhadap total kredit RT, namun kondisi tetap perlu diwaspadai. Sementara itu, jenis kredit RT lainnya yaitu KPR, kredit pemilikan

Grafik 3. 29

Perkembangan Uang Kartal di Bali


81

Grafik 3. 30

Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

Tabel 3.5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

3.5.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar Bank

Indonesia

terus

berkomitmen

terus dilakukan kepada masyarakat umum dan pelaku dalam

usaha di Bali untuk meminimalisir peredaran uang

meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat

palsu. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa

(clean money policy), dengan menarik uang lusuh/

mengintensifkan kerjasama dengan pihak kepolisian

rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia

dalam menekan peredaran uang palsu.

(inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan I 2016 mencapai 18 kali. Jumlah

uang

palsu

yang

teridentifikasi

3.5.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai 3.5.2.1. Perkembangan Kliring Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian, aktivitas transaksi nontunai menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada triwulan I 2016 jumlah nominal perputaran kliring

pada

mencapai Rp 19 triliun, meningkat sebesar 8,14%

triwulan I 2016 sebanyak 1.934 lembar, meningkat

(qtq). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

lembar kliring pada triwulan I 2016 juga menunjukkan

1.372 lembar. Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah

peningkatan sebesar 3,09% (qtq).

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

82


Tabel 3.6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Pada triwulan I 2016 jumlah tolakan cek/bilyet giro

1,3% dari total lembar kliring yang ditransaksikan

kosong tercatat sebesar 8,3 ribu lembar dengan

pada triwulan I 2016. Sedangkan secara nominal,

nominal sebesar Rp 430 miliar. Jumlah lembar tolakan

tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan

tersebut mengalami penurunan sebesar -6,04%(qtq)

mencapai -67,49% (qtq). Nominal tolakan tersebut

dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

mencapai 2,16% dari keseluruhan nominal transaksi

8,3 ribu lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai

kliring triwulan I 2015.

Grafik 3. 31

Perkembangan Kliring

Grafik 3. 32

Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong


83

SERI KEBANKSENTRALAN

BI 7- DAY REPO RATE Bank Indonesia mereformulasi suku bunga kebijakan,

(term structure). Penguatan operasi moneter ini telah

dari BI Rate menjadi BI 7-day (Reverse) Repo Rate.

melalui kajian yang lama dan mendalam serta sejalan

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

dengan praktik terbaik (best practice) di berbagai

transmisi kebijakan moneter. Meskipun demikian,

bank sentral di dunia.

penguatan operasi moneter ini tidak mengubah sikap (stance) kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Perubahan suku bunga kebijakan ini akan berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus 2016. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, Bank Indonesia akan tetap menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan. Dalam periode yang sama, BI akan mulai mengumumkan BI 7-day Repo Rate sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter

84

Penguatan

kerangka

operasi

moneter

tersebut

memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan

moneter

melalui

pengaruhnya

pada

pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar

keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan

Bank Indonesia tidak menghapus suku bunga

struktur suku bunga di Pasar Uang Antarbank (PUAB)

kebijakan. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah

untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Untuk itu,

memperkenalkan suku bunga kebijakan baru, yaitu

penguatan operasi moneter akan disertai dengan

BI 7-day Repo Rate, menggantikan BI Rate yang saat

langkah-langkah

ini berlaku sebagai suku bunga kebijakan. Adapun

untuk

percepatan

pendalaman

perbedaan antara BI Rate dengan BI 7-day Repo Rate

pasar uang.

adalah BI Rate saat ini berada pada level 6,75% (setara

Dalam menentukan suku bunga kebijakan, Bank

dengan suku bunga 12 bulan dalam struktur suku

Indonesia menggunakan sejumlah kriteria yaitu

bunga operasi moneter). Sementara BI 7-day Repo

bersifat transaksional (antara BI dengan perbankan),

Rate saat ini berada pada level 5,50% (setara dengan

memiliki pasar yang relatif dalam, dan memiliki

suku bunga operasi meneter 7 hari). Sampai dengan

hubungan yang kuat dengan sasaran operasional

sebelum 19 Agustus 2016, BI Rate masih tetap ada

kebijakan moneter. BI Rate sebagai suku bunga

sebagai suku bunga kebijakan, namun nantinya BI

kebijakan tidak mengacu kepada instrumen manapun

7-day Repo Rate-lah yang akan dipergunakan sebagai

di pasar uang. Sementara BI 7-Day Repo Rate

suku bunga acuan (suku bunga kebijakan). Dengan

mengacu kepada instrumen operasi moneter yang

demikian, dalam struktur tenor operasi moneter, suku

aktif ditransaksikan antara BI dengan perbankan

bunga kebijakan akan bergeser dari tenor 1 tahun

(transaksional) setiap hari. Selain itu, pilihan untuk

(360 hari) menjadi tenor yang lebih pendek yakni 7

menggunakan instrumen repo juga ditujukan untuk

hari.

mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya instrumen repo.

Rp

BAURAN KEBIJAKAN (POLICY MIX)

BI RATE TETAP

7-DAY REPO RATE

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 April 2016 memutuskan

(Repo Rate adalah suku bunga operasi moneter BI dengan tenor 7 hari dan akan ditetapkan sebagai suku bunga kebijakan BI yang baru efektif sejak 19 Agustus 2016)

Struktur suku bunga atau term structure operasi moneter Bank Indonesia

Tenor Term Structure Operasi Moneter

5,50%

5,60%

5,80%

6,20%

6,45%

6,60%

6,75%

5,50%

Bunga Deposit Facility Turun 25 %

Bunga Lending Facility Turun 25 %

4,75%

7,25%

6,75%

Fokus Kebijakan BI Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inﬂasi 2016 dan 2017 sebesar 4±1% dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik, di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia akan melanjutkan upaya penguatan kerangka operasi moneter melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter secara konsisten. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk memastikan pengendalian inﬂasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan pelaksanaan reformulasi struktural berjalan dengan baik, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

85

Informasi yang menyatakan bahwa kebijakan BI 7-day

Desember 2015 menjadi 6,75% pada Maret 2016,

Repo Rate merupakan kebijakan Bank Indonesia yang

telah memberikan dampak terhadap penurunan suku

akan menurunkan bunga secara drastis adalah tidak

bunga kredit di Provinsi Bali. Rata-rata suku bunga

benar. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah

kredit modal kerja pada Maret 2016 tercatat sebesar

memperkuat kerangka operasi moneter, bukan

12,53% (pa), turun dibanding Desember 2015 yang

mengubah sikap (stance) kebijakan. Perubahan

sebesar 12,75% (pa). Penurunan rata-rata suku

tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas

bunga kredit juga terjadi pada suku bunga kredit

kebijakan moneter, sehingga setiap ada perubahan

investasi yang turun dari 12,68% (pa) di Desember

tingkat suku bunga kebijakan, baik kenaikan maupun

2015 menjadi 12,46% (pa) di Maret 2016. Penurunan

penurunan, dampaknya terhadap suku bunga pasar

juga terjadi pada rata-rata suku bunga kredit UMKM

uang dan perbankan, baik deposito maupun kredit,

yang turun dari 13,03% (pa) pada Desember 2015

akan menjadi semakin cepat.

menjadi 12,67% (pa) di Maret 2016. Kondisi tersebut

Sejalan dengan penurunan BI Rate yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dari 7,50% pada

86

juga diperkuat produk kredit beberapa bank dengan suku bunga yang dapat dijangkau masyarakat.

BOKS C

GERAKAN PEDULI KOIN RUPIAH I.

LATAR BELAKANG

Dalam

rangka

menjalankan

survei kepada masyarakat Kota Denpasar mengenai amanat

Undang-

perlakuan terhadap uang logam. Berdasarkan survei,

undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

38 % dari responden menggunakan uang logam

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6

untuk bertransaksi atau ditabung di bank, sementara

tahun 2009 dan pelaksanaan visi dan misi KPwDN,

62 % responden lainnya memperlakukan uang

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah

logam dengan menyimpan/mengumpulkan di tempat

melaksanakan kebijakan pengedaran uang Rupiah

khusus penyimpanan uang (celengan), laci, dan

ke seluruh wilayah Provinsi Bali. Terlebih lagi dengan

tempat tertentu di rumah. Awareness masyarakat

dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 2011

yang masih kurang tersebut menjadi salah satu

tentang Mata Uang yang mewajibkan semua transaksi

faktor yang menyebabkan perputaran uang logam di

di wilayah NKRI mempergunakan Rupiah, sehingga

masyarakat tidak berjalan dengan optimal.

kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah harus dapat dipenuhi dengan baik.

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan data 2015, aliran uang keluar (outflow)

Menindaklanjuti latar belakang tersebut, dan dalam

KPw BI Provinsi Bali sebesar Rp14,47 Triliun yang

rangka melakukan edukasi kepada masyarakat

terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dari jumlah

untuk memperlakukan uang logam dengan baik,

tersebut, kebutuhan terhadap uang logam mencapai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

97,2 juta keping dengan nominal sebesar Rp41,8

menyelenggarakan kegiatan Gerakan Peduli Koin

miliar atau naik 30 % dari tahun 2014 yang tercatat

Rupiah yang dirangkaikan juga dengan penukaran

sebesar Rp32,1 miliar. Hal tersebut menunjukkan

uang lusuh pada hari Minggu tanggal 17 April 2016

peningkatan kebutuhan uang logam di Provinsi Bali.

dalam area Car Free Day di lapangan Renon Denpasar.

Namun demikian, selama ini tidak ada aliran uang

Kegiatan ini melibatkan kasir/teller perbankan di Kota

logam layak edar masuk (inflow) dari perbankan ke

Denpasar dengan didukung pula oleh para Duta

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Hal

Rupiah yang terpilih melalui ajang pemilihan Duta

yang sama juga terjadi di masyarakat, dimana hanya

Rupiah yang diikuti oleh kasir/teller perbankan pada

sedikit yang menukarkan ataupun menyetorkan uang

tahun 2015. Kegiatan yang berlangsung dari pukul

logam ke perbankan. Dengan kata lain uang logam

06.00 – 10.00 Wita mendapatkan animo yang tinggi

yang selama ini dikeluarkan dan diedarkan oleh

dari pengunjung Car Free Day di Lapangan Renon

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melalui

maupun masyarakat yang sengaja datang untuk

perbankan terserap sepenuhnya oleh masyarakat.

melakukan penukaran uang logam yang dimiliki.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Pada kegiatan tersebut, tercatat lebih dari 300

Provinsi Bali pada tahun 2015 telah melakukan

orang melakukan penukaran uang logam dengan

87

berbagai pecahan mulai dari pecahan Rp50,00 s.d.

Sedangkan

Rp1.000,00. Jumlah uang logam yang terkumpul

menukarkan uang lusuh mencapai 100 orang dengan

sebanyak 149.146 keping dengan nilai sebesar

jumlah

Rp.45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh

(seratus dua puluh enam juta enam ratus empat

ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel

puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai

berikut :

pecahan uang kertas.

88

masyarakat

penukaran

yang

sebesar

datang

untuk

Rp.126.647.000,00

III.

RENCANA KEDEPAN

kegiatan serupa di beberapa lokasi khususnya

Mempertimbangkan animo dan antusias masyarakat

kantong-kantong uang logam di luar kota Denpasar.

dalam melakukan penukaran uang logam, maka

Selain itu edukasi Rupiah berupa sosialisasi ciri-ciri


keaslian uang Rupiah, tata cara pelaporan uang yang

akan terus memberikan edukasi tentang tata cara

diragukan keasliannya dan kewajiban penggunaan

memperlakukan uang Rupiah khususnya uang logam

Rupiah juga diperlukan agar menjadikan Rupiah

kepada

berdaulat di wilayah NKRI.

masyarakat

dengan

menyelenggarakan

89

BOKS D

KPwBI PROVINSI BALI BERKERJASAMA DENGAN DESA ADAT DALAM UPAYA MENERTIBKAN KUPVA BB Bali sebagai salah satu lokasi favorit di dunia

BB di Provinsi Bali saat ini mencapai 594 kantor layanan

setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan wisatawan

dengan 132 diantaranya merupakan kantor pusat.

mancanegara.

industri

Dominasi sebaran terbesar ada di Kabupaten Badung

terhadap

dengan persentase sebesar 67% atau sebanyak 418

perekonomian Bali. Citra positif yang telah terbentuk

kantor, diantaranya sebanyak 300 kantor terdapat di

di mata wisatawan asing sebagai manifestasi layanan

wilayah Kuta. Selanjutnya diikuti oleh Kota Denpasar

prima yang diberikan selama ini hendaknya dapat

sebesar 21% atau 81 kantor dan Kabupaten Gianyar

dipertahankan dan ditingkatkan.

sebesar 9% atau 63 kantor.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi

Melalui

Setyowati, dalam sambutannya mengatakan bahwa

PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang

perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan

Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Provinsi Bali

Bank,

mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selama

KUPVA BB. Pengaturan dilakukan baik terhadap

tahun 2015 jumlah KUPVA BB yang memperoleh izin

aspek perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan.

usaha dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang

Bali mencapai 81 kantor layanan KUPVA. Total KUPVA

mungkin muncul di bidang sistem pembayaran, BI

pariwisata

90

Selama

telah

ini

kemajuan

berkontribusi

besar

Peraturan

Bank

Bank

Indonesia

Indonesia

mendorong

No.16/15/

penguatan

telah berkerja sama dengan POLRI, baik pada tingkat

tersebut

pusat dengan Mabes POLRI maupun di tingkat daerah

bertambahnya KUPVA BB di Wilayah Desa Adat Kuta,

dengan POLDA. Salah satu bidang tugas yang telah

dipandang perlu untuk membuat suatu Pernyataan

disepakati untuk disinergikan antara Bank Indonesia

Bersama antara para pihak mengenai Kerjasama dan

dengan Kepolisian adalah penanggulangan tindak

Koordinasi terhadap KUPVA BB guna terciptanya

pidana di bidang sistem pembayaran dan KUPVA BB.

ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan para

disimpulkan

bahwa

dengan

semakin

wisatawan. Selain

kerjasama

dengan

kepolisian,

berbagai

upaya telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, pada

Indonesia Provinsi Bali antara lain melalui penyebaran

tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Perwakilan Bank

leaflet Himbauan Penggunaan KUPVA BB Berizin,

Indonesia Provinsi Bali dilaksanakan penandatanganan

Daftar KUPVA Berizin di Provinsi Bali dan Modus

Pernyataan Bersama Kerjasama dan Koordinasi terkait

Penipuan KUPVA BB dalam 3 (tiga) bahasa (Indonesia,

KUPVA BB antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Inggris dan Cina). Disamping itu, dilakukan juga

Provinsi Bali dan Desa Adat Kuta serta Sosialisasi

pengembangan Aplikasi Edukasi Rupiah di Android

Peraturan

yang memuat daftar KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

tentang KUPVA BB. Acara diikuti oleh Anggota

per Kabupaten/Kota.

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik

Bank

Indonesia

No.

16/15/PBI/2014

Indonesia, DR. SHRI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Pada tanggal 25 Januari 2016 lalu telah diadakan

M. Wedasteraputra Suyasa, Kasubdit 2 Ditreskrimsus

pertemuan antara DPD RI bersama jajaran pimpinan

Polda Bali, Komisaris Polisi I Made Witaya, Bendesa

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan

Adat Kuta, Bp. I Wayan Swarsa, Ketua Asosiasi

komponen Desa Adat Kuta terkait penertiban KUPVA

Pedagang Valuta Asing Provinsi Bali, Ibu Ayu Astuti

BB di palemahan Desa Adat Kuta yang dilaksanakan

Dharma dan Komponen Desa Adat Kuta.

di Gedung KPw BI Provinsi Bali. Dari hasil pertemuan

91

BOKS E

PENURUNAN BI RATE BERDAMPAK PADA PENURUNAN SUKU BUNGA PERBANKAN Sejak Januari hingga Maret 2016, Bank Indonesia

diperkirakan akan berada dalam kisaran 6,09% (yoy)-

telah menurunkan BI Rate sebanyak 3 kali. Melalui

6,84% (yoy), seiring dengan peningkatan konsumsi

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia

pemerintah

pada 16-17 Maret 2016, Bank Indonesia kembali

investasi. Dari sisi supply, pertumbuhan ekonomi

memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25

Bali 2016, akan didorong oleh peningkatan kinerja

basis point (bps) menjadi 6,75%, dengan suku bunga

semua lapangan usaha khususnya lapangan usaha

Deposit Facility menjadi sebesar 4,75% dan Lending

penyediaan

Facility menjadi sebesar 7,25%. Beberapa faktor yang

dengan kebijakan bebas visa), industri pengolahan

melatarbelakangi keputusan tersebut adalah masih

(seiring dengan potensi perbaikan negara tujuan

terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter

ekspor), pertanian dan perdagangan besar eceran.

sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi,

Seperti halnya nasional, tekanan inflasi di Provinsi

terutama terus menurunnya tekanan inflasi di

Bali pada tahun 2016 diperkirakan melemah seiring

2016 dan 2017, serta meredanya ketidakpastian

dengan berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi

di pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi

Daerah (TPID) Provinsi Bali dalam menjaga kestabilan

dunia pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan

harga barang.

dan

rumah

akomodasi

tangga,

makan

ekspor,

minum

serta

(sejalan

lebih lambat dari sebelumnya, dengan pemulihan ekonomi yang belum kuat di sejumlah negara maju

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Bali yang

dan perlambatan ekonomi di negara berkembang.

lebih tinggi di tahun 2016 tersebut, peran industri

Di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi

perbankan

global tersebut, kebijakan penurunan BI Rate

merupakan faktor yang strategis. Namun demikian,

diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan

penyaluran kredit perbankan secara umum masih

permintaan domestik untuk mendorong momentum

mengalami perlambatan. Pada triwulan I 2016,

pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama

pertumbuhan penyaluran kredit bank umum di

menjaga stabilitas makroekonomi.

Provinsi Bali tercatat sebesar 8,81% (yoy), lebih rendah

dalam

menyalurkan

pembiayaan

dari triwulan I 2015 yang sebesar 15,18% (yoy). Tren Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Bali pada

perlambatan penyaluran kredit tersebut telah dimulai

triwulan I 2016 turut menunjukkan peningkatan.

sejak tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan oleh

Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2016

Grafik 1.

tercatat sebesar 6,04% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang sebesar 5,96% (yoy), dan lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang sebesar 5,99% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2016

92

Grafik 1. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Bali

Tabel Perkembangan Pertumbuhan Kredit di Provinsi Bali (2015-2016)

Melalui liaison terhadap beberapa pelaku usaha

untuk meningkatkan pembiayaan yang lebih murah

dari triwulan I 2015 hingga triwulan I 2016, dapat

dari perbankan (bila terjadi penurunan suku bunga

diketahui bahwa salah satu penyebab melambatnya

kredit). Meskipun umumnya, penurunan BI Rate tidak

penyaluran kredit tersebut adalah karena tingginya

secara langsung direspon oleh penurunan tingkat

tingkat suku bunga kredit. Mayoritas contact liaison

suku bunga kredit oleh perbankan, namun penurunan

lebih memilih sumber pembiayaan dari dana internal

cost of funds dari perbankan sebagai dampak dari 3

untuk pembiayaan modal kerja dan investasinya

kali penurunan BI Rate, mulai diikuti oleh penurunan

dibanding pembiayaan dengan menggunakan dana

suku bunga kredit, seperti ditunjukkan oleh Grafik 2.

dari perbankan. Oleh karena itu, penurunan BI Rate sejak Januari 2016 hingga Maret 2016 tersebut, diharapkan dapat menjadi signal bagi pelaku usaha

93

Grafik 2. Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Perbankan

Tabel Perkembangan Suku Bunga Deposito dan Kredit di Provinsi Bali (2015-2016_

Seperti dapat dilihat pada Grafik 2, sementara

pemerintah (Grafik 3). Berdasarkan data perbankan

itu, suku bunga kredit bank umum di Provinsi Bali

Maret 2016 tingkat suku bunga kredit di Provinsi Bali,

mulai menunjukkan penurunan, seiring dengan

telah memperlihatkan penurunan terjadi sejak bulan

penurunan cost of funds perbankan (diindikasikan

Februari 2016, khususnya untuk suku bunga kredit

oleh penurunan suku bunga, DPK khususnya suku

modal kerja dan investasi. Sementara itu, suku bunga

bunga deposito). Hal ini juga sejalan dengan sasaran

kredit konsumsi belum menunjukkan penurunan.

pemerintah yang menargetkan tingkat suku bunga

Penurunan suku bunga kredit, khususnya untuk kredit

kredit single digit (diakhir tahun 2016), sebagai

produktif dari bank umum ini, diharapkan dapat

upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di

Berdasarkan

Provinsi Bali pada tahun 2016.

hasil

liaison,

industri

perbankan

khususnya bank umum pemerintah, juga secara umum mendukung target kredit single digit oleh

94

Grafik 3. Perkembangan Suku Bunga Kredit Bank Umum di Provinsi Bali

Tabel Perkembangan Suku Bunga Kredit di Provinsi Bali (2015-2016)

95


96


BAB IV

KEUANGAN PEMERINTAH Foto oleh: Agus Mulyawan

97

98

Keuangan Pemerintah

4.1

GAMBARAN UMUM

4.2.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Sejalan dengan perkembangan asumsi makroekonomi

dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

regional, khususnya pertumbuhan ekonomi yang

Daerah

keuangan

diperkirakan akan tumbuh lebih baik pada tahun

tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh

2016 dibandingkan tahun 2015, nilai APBD Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD

Bali terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada

secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah

tahun 2016, pagu anggaran pendapatan daerah

dan belanja-transfer daerah. APBD menggambarkan

mencapai Rp 5,62 triliun, meningkat sebesar 14,62%

arah dan skala prirotas serta kebijakan Pemerintah

bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat

Daerah dalam melaksanakan pembangunan di

sebesar Rp 4,90 triliun. Sementara itu anggaran

daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan

belanja daerah di tahun 2016 juga menunjukkan

setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan

peningkatan sebesar 6,96%, dibandingkan triwulan

kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan

sebelumnya, yaitu dari Rp 5,56 triliun (2015) menjadi

Pemerintah Pusat.

Rp 5,95 triliun (2016).

(APBD)

merupakan

rencana

Pagu nilai APBD Provinsi Bali dari sisi pendapatan untuk tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar

Growth yoy (%)

Nominal APBD (Rp Juta)

14,66%, bila dibandingkan dengan tahun 2015,

23.82

yaitu dari Rp 4,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 5,62 triliun di tahun 2016. Peningkatan nilai APBD

23.86

14.66

tersebut, didukung oleh peningkatan pendapatan 6.96

baik pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan maupun peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, peningkatan juga terjadi dari sisi belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan peningkatan sebesar

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 4. 1

6,96%. Dukungan fiskal terhadap perekonomian Bali semakin membaik, sebagaimana tergambar pada realisasi belanja modal yang berada diatas rataratanya selama 5 tahun terakhir.

Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Bali 2011-2016

4.2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Bali Nilai pagu anggaran pendapatan Daerah Provinsi

Realisasi APBD Provinsi Bali pada triwulan I-2016 untuk

Bali pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,62 triliun

sisi pendapatan daerah menunjukkan penurunan nilai

atau meningkat sebesar 14,66% dibandingkan pagu

realisasi pada triwulan I-2016 yaitu sebesar 19,38%

anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,90

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

triliun. Peningkatan pagu anggaran pendapatan pada

yang sebesar 23,58%. Sementara itu, realisasi

tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan

belanja di triwulan I-2016 tercatat sebesar 7,70%,

pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat

menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan

sebesar 13,08% di tahun 2016 dengan nilai sebesar

I-2015 yang sebesar 6,29%.

Rp 3,38 triliun dibandingkan tahun 2015 yang

Keuangan Pemerintah

99

Tabel 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali

sebesar Rp 2,99 triliun. Selain karena peningkatan

lapangan usaha meliputi lapangan usaha transportasi

PAD, peningkatan pendapatan daerah juga didorong

dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan-

oleh peningkatan dana transfer sebesar 71,66% pada

minum serta lapangan usaha perdagangan besar dan

tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Sementara

eceran. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong

pendapatan lain-lain yang sah justru mengalami

peningkatan setoran pajak dari pelaku usaha.

penurunan sebesar 62,25% pada tahun 2016

Sementara itu, penurunan pendapatan lain-lain yang

dibandingkan tahun 2015.

sah pada tahun 2016 disebabkan oleh terjadinya

Peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan pada tahun 2016 didorong oleh meningkatnya pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar

penurunan untuk pendapatan hibah dan penurunan dana penyesuaian dan otonomi khusus yang menurun signifikan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015.

14,37% pada tahun 2016 atau dengan target nominal

4.2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali

sebesar Rp 3,05 triliun, lebih tinggi dibandingkan

Nilai pagu anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali pada

tahun 2015 yang sebesar Rp 2,67 triliun. Kondisi

tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,95 triliun, mengalami

ini didukung oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi

peningkatan sebesar 6,96%, dibandingkan dengan

Bali yang lebih baik pada tahun 2016 dibandingkan

pagu anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar

tahun 2015 dan tendensi peningkatan kinerja dunia

Rp 5,56 triliun. Peningkatan pagu anggaran belanja

usaha sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi

di tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan

serta potensi peningkatan jumlah kunjungan wisman.

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk

Kondisi ini juga seiring dengan kebijakan pembebasan

belanja tidak langsung, peningkatan pagu anggaran

visa 174 negara oleh Pemerintah di tahun 2016, yang

tertinggi terjadi pada anggaran belanja hibah yang

akan mendorong peningkatan aktivitas beberapa

menunjukkan peningkatan signifikan di tahun berjalan

100

Keuangan Pemerintah

Tabel 4. 2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali 2015-2016


dengan peningkatan pagu sebesar 46,57% (yoy).

26,60% (yoy) atau tumbuh dari Rp 635,83 miliar

Peningkatan belanja tidak langsung juga didorong

(2015) menjadi Rp 804,95 miliar (2016). Peningkatan

oleh peningkatan pagu anggaran belanja belanja

ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk

pegawai (share terbesar kedua pada belanja tidak

meningkatkan konektivitas antar daerah di Bali melalui

langsung), menunjukkan peningkatan pagu anggaran

pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan

yang tercatat sebesar Rp 941 miliar atau meningkat

kapasitas jalan dan jembatan. Selain itu, peningkatan

sebesar 17,02 % (yoy) dibandingkan tahun 2015.

pagu anggaran belanja modal juga pada tahun 2016

Peningkatan belanja bantuan keuangan kepada Prov/

ditujukan untuk perbaikan sarana irigasi di beberapa

Kab/Kota/Desa sebesar 7,70% (yoy), yaitu dari Rp

wilayah untuk mendorong peningkatan produksi dan

699,61 miliar (2015) menjadi Rp 753,48 miliar (2016),

ketahanan pangan, selain itu peingkatan pagu belanja

juga ikut mendorong peningkatan pagu anggaran

modal juga ditujukan untuk pembangunan dan

belanja tidak langsung pada Sementara itu, pagu

peningkatan kapasitas sistem penyediaan ari minum

anggaran belanja bantuan sosial menurun sebesar

(SPAM) di beberapa wilayah. Peningkatan pagu

-57,88% (yoy) pada tahun 2016 dibandingkan tahun

belanja modal juga didorong oleh upaya Pemerintah

sebelumnya, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp

Daerah untuk menyelesaikan pembangunan Rumah

179 miliar.

Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera.

Peningkatan belanja daerah pada tahun 2016, juga didorong oleh peningkatan pagu anggaran belanja tidak langsung. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pagu anggaran untuk komponen belanja modal yang tumbuh sebesar

Peningkatan belanja langsung, juga didorong oleh peningkatan pagu belanja pegawai yang pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp Rp 102 miliar atau meningkat sebesar 12,63% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Keuangan Pemerintah

101

Dari sisi kemandirian fiskal, kemampuan Pemerintah

rendah bila dibandingkan dengan realisasi triwulan

Provinsi Bali dalam membiayai Belanja Daerahnya

I-2015

semakin

sebagaimana

nilai nominal sebesar Rp 1,156 triliun. Realisasi

tercermin pada rasio pagu anggaran PAD terhadap

pendapatan pada triwulan I-2016 juga merupakan

total pagu anggaran belanja daerah yang terus

realisasi terendah dalam kurun waktu 5 (lima)

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

tahun terakhir untuk periode triwulan yang sama,

tahun 2016, rasio pagu anggaran PAD terhadap total

dengan rata-rata persentase realisasi selalu diatas

pagu anggaran belanja daerah mencapai 56,81%,

23%. Penurunan realisasi pendapatan pada periode

lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar

triwulan I-2016, disebabkan oleh penurunan realisasi

53,73%.

pada 3 komponen utama pendapatan dibandingkan

menunjukkan

perbaikan,

4.2.3. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Pada triwulan I-2016, realisasi pendapatan mencapai Rp 1,089 triliun atau dengan persentase sebesar

yang

mencapai

lain-lain pendapatan yang sah.

(%)

30 25 20 15 10 5 TW 1-2013

TW 1-2014

TW 1-2015

TW 1-2016

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Persentase Realisasi Pendapatan APBD Grafik 4. 2 Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016

Sumber : Biro Keuangan Pemda Provinsi Bali

102

Keuangan Pemerintah

dengan

daerah, realisasi pendapatan transfer dan realisasi

35

TW 1-2012

atau

tahun sebelumnya, yaitu realisasi pendapatan asli

19,38% dari pagu anggaran. Nilai realisasi ini, lebih

0

23,58%

Pada periode triwulan I-2016, sebagian besar

tangga dan lapangan usaha penyediaan akomodasi

komponen pendapatan menunjukkan realisasi yang

makan minum menunjukkan peningkatan kinerja

lebih rendah dibandingkan pola historisnya. Adapun

pada periode triwulan I-2016 dibanding triwulan

komponen yang menunjukkan realisasi tertinggi

sebelumnya,

adalah realisasi dana alokasi umum (DAU), yaitu

peningkatan realisasi peningkatan PAD realisasi PAD

sebesar 33,33% dan dengan share yang cukup

pada periode triwulan I-2016. Rasio realisasi PAD

signifikan pada pendapatan daerah (nominal sebesar

terhadap total realisasi pendapatan sebesar 48,44%,

Rp 283 miliar), sehingga berkonstribusi besar terhadap

lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama

realisasi pendapatan daerah pada triwulan I-2016.

tahun 2015 yang mencapai 58,83% dan lebih rendah

Sementara itu, komponen pendapatan dengan

bila dibandingkan dengan target anggaran dalam

realisasi terendah adalah realisasi retribusi daerah

APBD yang sebesar 60,13%. Meskipun demikian,

yaitu sebesar 14,99%, meskipun demikian share

sejalan dengan potensi membaiknya kondisi dunia

komponen ini relatif terhadap pendapatan daerah

usaha khususnya industri pariwisata seiring dengan

bila dibandingkan dengan komponen pendapatan

kebijakan

lainnya. Sementara itu, PAD mengalami realisasi yang

mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman,

rendah bila dibandingkan dengan pola historisnya

penurunan tingkat suku bunga perbankan untuk

dengan realisasi sebesar 15,61%, terendah dalam 5

kredit kendaraan bermotor (KKB) dan perusahaan

(lima) tahun terakhir yang selalu berada di atas 20%.

pembiayaan serta potensi meningkatkanya kegiatan

Penurunan volume penjualan kendaraan bermotor

MICE

pada triwulan I-2016 yang mengalami kontraksi

domestik antara lain liburan sekolah diperkirakan

sebesar -11,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan

akan mendorong peningkatan PAD pada triwulan ke

I-2015 yang sebesar kontraksi -6,09%, merupakan

depan.

salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi PAD. Selain faktor tersebut, penurunan harga BBM pada triwulan I-2016 juga ikut mendorong penurunan PAD pada periode triwulan tersebut.

namun

bebas

domestik

visa

dan

tidak

yang

dapat

mendorong

diperkirakan

meningkatnya

akan

kunjungan

Pada sisi yang lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat memiliki realisasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 26,19% dan dengan share sebesar 47% terhadap total pendapatan, sehingga memberikan

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa rendahnya

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian

realisasi pendapatan daerah pada triwulan

I-2016

realisasi anggaran pada triwulan I-2016. Selain

terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi PAD.

pencapaian realisasi yang tinggi, pendapatan transfer

Secara keseluruhan, seluruh komponen PAD yaitu

juga mengalami peningkatan dari sisi realisasi nominal

pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

lain-lain PAD yang sah memiliki realisasi dibawah

yaitu meningkat sebsar 59%. Peningkatan ini

periode yang sama tahun 2015. Sebagaimana yang

terutama didorong oleh peningkatan realisasi dana

diketahui, bahwa pajak provinsi umumnya terkait

alokasi umum yang sangat signifikan dari Rp 13

dengan konsumsi rumah tangga dan kegiatan pelaku

miliar pada triwulan 1-2015 menjadi Rp 183 miliar

usaha seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak

di triwulan 1-2016. Dana perimbangan terkait erat

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan

dengan realisasi pendapatan pajak pemerintah pusat.

restoran dan sebagainya. Meskipun konsumsi rumah

Keuangan Pemerintah

103

4.1.4. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Grafik 4. 3 Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 Tabel 4. 4 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016


Realisasi belanja APBD Provinsi Bali di triwulan I-2016

Pola realisasi belanja APBD pada tahun 2016 ini tidak

tercatat sebesar 7,70%, lebih tinggi bila dibandingkan

berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015

dimana pada triwulan I, realisasi belanja APBD

yang mencapai 6,29%. Meskipun menunjukkan

cenderung masih terbatas khususnya untuk belanja

peningkatan, namun realisasi belanja ini masih

barang dan jasa serta belanja modal. Sementara itu,

menunjukkan pola yang sama dengan tahun-tahun

realisasi belanja pegawai juga telah memiliki pola

sebelumnya, dengan persentase realisasi yang akan

historis yang berulang, dimana aktivitas kegiatan

menunjukkan peningkatan yang signifikan pada

kedinasan dan rapat serta acara yang terkait dengan

triwulan III & IV, seiring dengan telah terealisasinya

MICE, biasanya akan mulai meningkat pada periode

beberapa

dan

triwulan II. Pada periode triwulan I 2016, realisasi

belanja modal. Sementara untuk realisasi triwulan

belanja tidak langsung tercatat sebesar 7,90%,

I, umumnya cenderung relatif kecil seiring dengan

sedangkan belanja langsung tercatat sebesar 7,20%.

masih dilakukannya pemenuhan administrasi dan

Realisasi kedua komponen belanja APBD tersebut

pelelangangn untuk pengadaan infrastruktur, barang

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama

dan jasa.

tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar

104

proyek

pengadaan

Keuangan Pemerintah

infrastruktur

7,29% dan 3,72%. Meskipun pada triwulan ini,

nominal belanja modal tersebut mencapai 12% dari

pola realisasi belanja APBD relatif sama dengan

realisasi total belanja APBD pada periode triwulan

tahun-tahun sebelumnya, namun pada triwulan I

berjalan. Peningkatan realisasi belanja modal tersebut,

2016 pola realisasi belanja cenderung relatif lebih

mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan

merata diantara masing-masing komponen belanja

PMTB pada triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar

APBD dibandingkan periode yang sama tahun-

9,54% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan triwulan

tahun sebelumnya. Diharapkan ke depannya pola

IV 2015 yang sebesar 6,69% (yoy) dan triwulan yang

realisasi belanja pemerintah yang lebih merata dapat

sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,43% (yoy).

dilakukan khususnya di tahun 2016, seiring dengan

Selain itu, peningkatan realisasi belanja modal juga

akselerasi percepatan belanja barang dan jasa serta

mendorong peningkatan kinerja konstruksi dari sisi

belanja modal yang realisasinya pada triwulan I 2016

penawaran, yang pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar

jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama

7,62% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan triwulan

tahun 2015. Kondisi ini seiring dengan kebijakan

sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy) dan periode

program lelang yang lebih awal dilakukan untuk

yang sama triwulan sebelumnya yang sebesar 2,67%

tahun anggaran 2016 yang telah mulai dilaksanakan

(yoy). Pada tahun 2016, terdapat beberapa proyek

pada akhir tahun 2015, sehingga realisasi proyek

infrastruktur yang telah dianggarkan dalam APBD

khususnya infrastruktur dapat dimulai lebih awal.

Provinsi Bali yang meliputi peningkatan kapasitas,

Secara umum, belanja APBD didorong oleh tingginya realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada komponen realisasi belanja tidak langsung, realisasi tertinggi terjadi pada komponen belanja hibah dengan nilai realisasi mencapai 15,73%, meskipun lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 17,02%, namun

pelebaran, pembangunan serta pemeliharaan jalan Provinsi di beberapa Kabupaten/Kota, perbaikan dan peningkatan kapasitas saluran irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, pembangunan dan peningkatan kapasitas salauran penyediaaan air minum serta pembangunan rumah sakit provinsi dan rumah sakit mata Indera.

secara nominal menunjukkan peningkatan yang

4.3.

signifikan sebesar 35,48% dibandingkan periode

BALI

yang sama tahun sebelumnya dengan nilai nominal

4.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

mencapai Rp 192 miliar atau sebesar 42% dari total

realisasi belanja APBD di triwulan I 2016. Peningkatan

Total anggaran pendapatan yang dialokasikan oleh 9

realisasi belanja hibah didorong oleh adanya aktivitas

Kabupeten/Kota di Provinsi Bali mencapai Rp 15,96

perayaan keagamaan pada triwulan I 2016 berupa

triliun. Total nilai APBD ini jauh lebih besar dibanding

nyepi, kuningan dan galungan.

anggaran pendapatan APBD Provinsi dan APBN yang

Belanja modal APBD Provinsi Bali pada periode triwulan I 2016 memiliki realisasi yang tinggi tercatat sebesar 6,79% atau dengan nominal Rp 55 miliar. Realisasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan pola historisnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang persentase realisasinya selalu berada di bawah 1%. Realisasi

APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI

APBD Kabupaten/Kota

dialokasikan untuk Provinsi Bali. Anggaran terbesar dimiliki oleh Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp 3,83 triliun dan share sebesar 23,97% terhadap total anggaran pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota di tahun 2016. Sementara anggaran pendapatan yang terkecil adalah Kabupaten Bangli dengan nilai sebesar

Keuangan Pemerintah

105

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Grafik 4. 4 Provinsi Bali, 2016 Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali 2016

Jenis Pendapatan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Anggaran 2016 (Rp Miliar) 15.995 5.165 8.598 2.232

Realisasi Tw 1 2016 (Rp Miliar) 3.161 940 2.140 81

% Realisasi 19,76 18,20 24,89 3,63


Rp 908 miliar dan share sebesar 5,68% terhadap total

berupa pajak yang dianggarkan oleh Pemerintah

anggaran pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota.

Kabupaten Bangli disebabkan karena masih relatif

Pendapatan

transfer

merupakan

komponen

pendapatan yang memiliki alokasi anggaran terbesar yaitu mencapai Rp 8,6 triliun atau dengan share sebesar 53,75% terhadap total seluruh anggaran pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Bali. Besarnya pendapatan transfer ini menandakan ketergantungan fiskal pemerintah kabupaten/kota yang masih cukup tinggi

terbatasnya perkembangan aktivitas usaha di Kab. Bangli dan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 5,45% (berdasarkan data 2013), sehingga ketergantungan kabupaten tersebut terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi masih tergolong tinggi.

terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Secara Keseluruhan pada triwulan I 2016, realisasi

Secara keseluruhan, rata-rata derajat desentralisasi

pendapatan

fiskal untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi

19,76%. Capaian realisasi ini terhitung cukup tinggi,

Bali sebesar 23,62%. Berdasarkan data anggaran

bahkan lebih tinggi bila dibanding dengan realisasi

pendapatan tahun 2016, derajat desentralisasi fiskal

pendapatan Provinsi Bali di periode yang sama.

tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung dengan rasio

Tingginya realisasi pendapatan kabupaten/kota di

mencapai 76,64% dan terendah di Kabupaten Bangli

triwulan I 2016 ini, terutama didorong oleh realisasi

dengan rasio sebesar 8,36%. Rendahnya pendapatan

pendapatan

106

Keuangan Pemerintah

APBD

transfer

kabupaten/kota

yang

mencapai

mencapai

24,89%.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD

juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

Kabupaten/Kota

capaian realisasi pendapatan di triwulan laporan,

Anggaran belanja dan transfer kabupaten/kota di Bali

dengan tingkat realisasi sebesar 18,20%. Salah satu

pada tahun 2016 mencapai Rp 17,36 triliun, dengan

komponen yang mendorong cukup tingginya realisasi

share sebesar 59,56% dari total anggaran merupakan

PAD adalah pendapatan pajak daerah khususnya

belanja tidak langsung dengan nilai nominal sebesar

terkait dengan pendapatan pajak hotel dan restoran,

Rp 10,34 triliun, sedangkan belanja langsung

seiring dengan peningkatan kinerja lapangan usaha

memiliki share sebesar 40,44% dari total anggaran

penyediaan akomodasi makan minum yang tumbuh

belanja. Dengan nilai anggaran sebesar Rp 3,8 triliun,

signifikan pada periode triwulan laporan sebesar

Kabupaten

6,61% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya

anggaran belanja daerah terbesar dibandingkan

yang sebesar 4,87% (yoy). Tingginya pertumbuhan

wilayah lainnya. Sementara itu, Kabupaten Jembrana

lapangan usaha ini diindikasikan ikut membantu

merupakan kabupaten dengan anggaran belanja

peningkatan penerimaan kabupaten/kota di Bali pada

daerah terendah yang hanya sebesar Rp 1,09 triliun.

triwulan laporan.

Badung merupakan wilayah dengan

Secara agregat, belanja modal APBD kabupaten/kota

Realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 2016

mencapai Rp 3,35 triliun atau sebesar 19,31% dari

dicapai oleh Kabupaten Bangli dengan capaian

total anggaran belanja. Rasio belanja modal tertinggi

sebesar 25,19%. Sementara itu, realisasi PAD yang

dicapai oleh Kabupaten Badung yakni sebesar

mencapai 12,5% dan pendapatan transfer sebesar

28,41%. Tingginya rasio belanja modal di Kabupaten

33,40%,

utama

Badung ini diharapkan dapat membantu mendorong

tingginya realisasi pendapatan kabupaten tersebut.

pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan

Berdasarkan informasi anekdotal, Pemerintah Daerah

mendukung perkembangan kinerja industri pariwisata

Kabupaten Bangli selalu berupaya untuk menggali

di Provinsi Bali, dengan Kabupaten Badung sebagai

peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak

salah satu sentra pengembangan pariwisata di Bali.

merupakan

faktor

pendorong

daerah, antara lain pajak dari kepemilikan tanah yang belum terdaftar. Selama ini penerimaan pajak daerah bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak atas penerangan jalan.

Realisasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 sebesar 8,91% atau senilai Rp 1,55 triliun. Realisasi belanja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi belanja Provinsi Bali

Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, 2016

Jenis Belanja Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Modal

Anggaran 2016 (Rp Miliar) 17.360 10.340 7.020 3.353

Realisasi Tw 1 2016 (Rp Miliar) 1.546 1.268 278 15

% Realisasi 8,91 12,26 3,96 0,44

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi bali

Keuangan Pemerintah

107

di periode yang sama yang hanya sebesar 7,70%.

belanja modal yang rendah (share plafon anggaran

Realisasi belanja tidak langsung kabupaten/kota di

belanja modal sebesar 28,41% terhadap total

Provinsi Bali yang mencapai 12,26% dan realisasi

anggaran belanja Kabupaten Badung), menjadi salah

belanja modal yang mencapai 3,96% di triwulan

satu penyebab utama rendahnya realisasi belanja

laporan, ikut mendorong peningkatan realisasi

Kabupaten Badung di periode triwulan laporan.

belanja kabupaten/kota di triwulan laporan. Meskipun

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Badung

demikian, realisasi belanja modal kabupaten/kota

telah menyediakan anggaran yang besar yaitu Rp

di Provinsi Bali masih menunjukkan capaian yang

1,15 triliun untuk membiayai beberapa proyek

rendah yang baru mencapai 0,44% dikarenakan

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.

pembangunan proyek infrastruktur, sebagian besar masih dalam proses lelang dan penyiapan administrasi serta perencanaan.

4. 4.

ALOKASI APBN DI PROVINSI BALI

Dalam rangka membiayai belanja daerah, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran APBN

Dengan realisasi belanja sebesar 12,33%, Kabupaten

untuk direalisasikan di Bali. Anggaran penerimaan

Tabanan merupakan wilayah dengan realisasi belanja

APBN tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri

terbesar diantara seluruh kabupaten/kota di Bali

yang bersumber dari pajak, Penerimaan Negara

pada triwulan I 2016. Tingginya realisasi tersebut

Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Pada sisi yang

terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja

lain, belanja APBN disalurkan dalam bentuk belanja

barang dan jasa, belanja pegawai serta belanja

pemerintah pusat dan transfer ke daerah melalui dana

bantuan keuangan. Realisasi belanja barang dan jasa

transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja

telah mencapai 10,78%, sedangkan realisasi belanja

pemerintah pusat digunakan untuk membiayai

pegawai mencapai 15,68%, sementara realisasi

gaji pegawai kementrian atau instansi pemerintah

belanja bantuan keuangan mencapai 10,56% di

pusat yang beroperasi di Bali. Selain itu, anggaran

Kabupaten Tabanan di periode triwulan laporan.

ini dipergunakan juga untuk membiayai proyek-

Sementara itu, Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan realisasi belanja terendah di triwulan I 2016 yang baru mencapai 5,61%. Realisasi (%) 30 25 20

proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang dikelola antara lain oleh balai jalan dan balai sungai. Jumlah pagu anggaran APBN untuk Provinsi Bali pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,50% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 891 miliar. Nilai

15

pagu APBN pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 8,49

10

triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp

5

3,5 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,2 triliun dan

0

belanja modal sebesar Rp 1,75 triliun serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 7,6 miliar. Penurunan pagu anggaran terbesar pada tahun 2016, terutama terjadi pada anggaran belanja modal yang mencapai Rp

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Anggaran belanja Kabupaten/Kota di Grafik 4. 5 Provinsi Bali, 2016

108

Keuangan Pemerintah

626 miliar atau turun sebesar 26,31% dibandingkan tahun 2015.

Sementara itu, realisasi belanja anggaran APBN pada

realisasi belanja pegawai yang mencapai 21,26%

triwulan I 2016 tercatat sebesar 13,40% atau dengan

dan realisasi belanja barang yang mencapai 9,39%

nilai nominal mencapai Rp 1,138 triliun. Capaian

di triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibandingkan

realisasi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-

periode yang sama tahun 2015 yang hanya mencapai

masing sebesar 19,13% dan 7,93%.

10,63%. Peningkatan capaian realisasi belanja APBN di triwulan laporan terutama didorong oleh tingginya Tabel 4. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran APBN 2015-2016 Untuk Provinsi Bali

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Total

Pagu (Rp Miliar) 3.523 3.292 2.379 188 9.382

Tahun 2015 Realisasi (Rp Miliar) 674 261 18 44 997

Realisasi (%) 19,13 7,93 0,76 23,40 10,63

Pagu (Rp Miliar) 3.523 3.207 1.753 7,6 8.491

Tahun 2016 Realisasi (Rp Miliar) 749 301 88,00 1.138

Realisasi (%) 21,26 9,39 5,02 13,40

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi bali

Keuangan Pemerintah

109

BOKS F

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BALI Infrastruktur

dalam

rangka

meningkatkan

konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali Pembangunan

infrastruktur

Badung, sehingga Kabupaten Badung dan wilayah salah

sekitarnya akan menjadi target utama lokasi investasi

satu aspek penting untuk mempercepat proses

dari investor. Berdasarkan hasil FGD dengan Badan

pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali

Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi

di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali tidak

Bali, investor umumnya selalu mempertimbangkan

dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastrukturnya.

infrastruktur sebagai hal yang krusial dalam penetapan

Pembangunan di bidang infrastruktur akan menjadi

keputusan investasi. Ketersediaan infrastruktur yang

pondasi dari pertumbuhan ekonomi Bali di masa

mendukung akan mendorong peningkatan investasi

yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan

pada suatu daerah yang akan menjadi salah satu

infrastruktur

atau

sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,

sasaran yang ingin dicapai oleh stakeholders terkait

dan sebaliknya. Oleh karena itu, belum optimalnya

(pemerintah daerah) dalam setiap program tahunan

konektivitas dari Bali Selatan dan non Selatan.

yang

pembangunan

Sebagai contoh : Kabupaten Badung dan Kabupaten

infrastruktur yang vital dalam mencapai pertumbuhan

Buleleng, akan berdampak pula terhadap rendahnya

ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah

penyebaran investasi dari Bali selatan ke non selatan.

pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas

Peningkatan konektivitas antara wilayah Bali selatan

antar wilayah di Provinsi Bali.

(pusat aktivitas ekonomi) dengan Bali non selatan

selalu

dicanangkan.

menjadi

Salah

merupakan

infrastruktur Bandar Udara Internasional di Kabupaten

isu

satu

stategis

akan mampu mendorong pemerataan aktivitas Sebagaimana telah diketahui dari pelaksanaan Focus

ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong

Group Discussion (FGD) dengan stakeholders terkait

pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali.

(contoh: Dinas Pembangunan Umum Provinsi Bali), salah satu isu utama dalam pertumbuhan ekonomi

Dalam kaitannya dengan peningkatan konektivitas

Bali adalah tidak meratanya pembangunan antara

antara Bali selatan dan non selatan, Direktorat

wilayah Bali selatan (Kota Denpasar, Kabupaten

Jenderal Bina Marga, c.q. Balai Pelaksanaan Jalan

Badung, dan Gianyar) dengan wilayah Bali non

Nasional (BPJN) VIII berencana untuk meningkatkan

selatan (Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli,

jaringan jalan utara – selatan di Provinsi Bali. Melalui

Klungkung, Jembrana, dan Tabanan). Pertumbuhan

studi yang dilakukan oleh BPJN VIII, Ketimpangan

ekonomi Bali sebagian besar masih terpusat di

pembangunan pariwisata di daerah Bali selatan

wilayah Bali selatan, mengingat kondisi infrastruktur

dengan daerah Bali utara yang diakibatkan oleh

di wilayah Bali selatan lebih memadai dibanding

terbatasnya akses dan lamanya waktu tempuh yang

non selatan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan

diperlukan oleh para wisatawan untuk mengakses

110

Tabel 1. Perkiraan Jarak dan Waktu Tempuh Mengwitani – Singaraja setelah Pembuatan Shortcut

Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII (diolah)

objek-objek wisata di daerah Bali utara harus dicarikan

tersebut juga mendesak mengingat kondisi lalu lintas

solusi dan penanganan sehingga terjadi pemerataan

eksisting yang dalam waktu singkat diperkirakan

pembangunan antara Bali utara dan Bali selatan. Solusi

akan semakin parah. Pembangunan shortcut tersebut

dan penanganan tersebut akan diwujudkan dalam

akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan

pembangunan shortcut Mengwitani – Singaraja,

konektivitas Bali selatan dan Bali utara. Selain

Bali. Gambaran umum dari rencana pembangunan

rencana pengembangan shortcut Mengwitani –

shortcut tersebut, seperti terangkum pada Tabel 1 di

Singaraja tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga

atas.

telah merealisasikan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di setiap Kota/Kabupaten di

Pengembangan jalan poros Bali utara – Bali selatan

Provinsi Bali. Rincian kegiatan dan nilai realisasi dari

tersebut

pengembangan tersebut adalah sebagai berikut :

perlu

disinergikan

dengan

rencana

pembangunan jalur kereta api, jalan tol dan akses bandara di Bali utara. Pengembangan jalan poros

111

Tabel 2. Realisasi dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Bali

9,750,000,000

112

Sumber: Dinas Pembangunan Umum Pemerintah Provinsi Bali – Bidang Bina Marga (diolah)

Total dana APBD untuk Dinas PU Provinsi Bali c.q.

kawasan hotel menjadi penyebab menyusutnya lahan

Bidang Bina Marga di tahun 2016 adalah sebesar

pertanian di Bali. Rata-rata alih fungsi lahan sawah

Rp299.846.514.120,- lebih tinggi dari total dana

dari 2009 – 2013 tercatat mencapai 350 ha/tahun.

APBD yang direalisasikan pada tahun 2015 yang

Target luasan tanam di Bali tahun 2015 sebesar

sebesar Rp 214.402.963.450,-. Hal ini seiring dengan

150.000 ha juga tidak tercapai dan hanya terealisasi

usaha pemerintah untuk mewujudkan mantapnya

135.000 ha, sehingga menyebabkan target produksi

kondisi infrastruktur yang merupakan salah satu

padi sebesar 901.000 ton tidak tercapai dan hanya

sasaran strategis tahun 2014-2018.

terealisasi 850.000 ton. Dengan kondisi tersebut, Bali membutuhkan pasokan pangan dari provinsi lain.

Infrastruktur

dalam

rangka

mendukung

Bali mengimpor komoditas beras, gula pasir, tepung

ketahanan pangan di Provinsi Bali

terigu, minyak goreng dan kedelai impor dari Jawa

Selain infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas

Timur. Sedangkan untuk komoditas bawang merah

antar

diimpor dari NTB.

wilayah,

infrastruktur

untuk

mendukung

ketahanan pangan juga merupakan infrastruktur vital

Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu

di Provinsi Bali. Dengan karakteristik pertumbuhan

faktor vital untuk meningkatkan ketahanan pangan

ekonominya yang didominasi oleh industri pariwisata,

di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil FGD dengan

peningkatan demand akan produk hasil pertanian

stakeholder terkait (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida)

didorong oleh rata-rata jumlah kunjungan wisatawan

isu-isu strategis dari pengelolaan SDA di Bali meliputi:

yang mencapai 10 juta orang (wisman dan wisnus)

1. Tidak meratanya Potensi Sumber Daya Air pada

setiap tahunnya. Selain itu, alih fungsi lahan yang cukup tinggi dari lahan pertanian menjadi beberapa

tiap Daerah Aliran Sungai (DAS) 2. Terganggunya kuantitas air dan menurunnya

113

kualitas air di kawasan sumber air (Danau, Mata

manfaat antara lain: 1) Menambah Menambah

air dan Badan Sungai)

intensitas tanam 169% menjadi 275% seluas

3. Belum optimalnya upaya pemanfaatan potensi

1794,82 Ha, dan memberikan pasokan air baku

Sumber Daya Air dan adanya konflik kepentingan

350 liter/detik, dengan keandalan 250 liter/detik, 2)

antar pemanfaat air

Menambah pasokan listrik sebesar 1,5 MW, dan 3)

4. Ancaman banjir, kekeringan dan abrasi pantai pada kawasan pesisir, dan

Selain bendungan Titab, pemerintah juga berencana

5. Perlu peningkatan peran lembaga dan pemangku kepentingan

dalam

Dapat dikembangkan menjadi kawasan tujuan wisata.

sinergisitas

pengelolaan

Sumber Daya Air

membangun infrastruktur berupa waduk/bendungan lainnya

untuk

meningkatkan

kapasitas

irigasi.

Pembangunan waduk-waduk tersebut diharapkan

Dalam mendukung upaya ketahanan pangan Provinsi

dapat meningkatkan produktivitas pertanian di

Bali, pemerintah telah merealisasikan pembangunan

Provinsi Bali sehingga supply komoditas-komoditas

bendungan Titab di Kabupaten Buleleng. Dengan

pangan strategis dari dalam pulau Bali sendiri

nilai pembangunan sebesar Rp400,78 miliar (APBN),

dapat meningkat. Berikut rencana pembangunan

pembangunan bendungan Titab akan memberikan

infrastruktur waduk di Provinsi Bali :

Tabel 3. Rencana Pembangunan Waduk/Bendungan di Provinsi Bali

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (diolah)

114

Pembangunan

8

(delapan)

waduk/bendungan

pasokan air baku untuk mendukung pertanian di Bali.

tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu faktor

Rincian perkiraan manfaat apabila pembangunan

pendorong utama untuk mewujudkan ketahanan

8

pangan di Provinsi Bali, mengingat manfaat utama dari

direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut:

(delapan)

waduk/bendungan

tersebut

telah

pembangunan waduk/bendungan tersebut adalah Tabel 4. Manfaat Pembangunan Waduk/Bendungan di Provinsi Bali

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (diolah)

115


116


BAB V

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016

117

118

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.

KONDISI KETENAGAKERJAAN

2016 tercatat sebesar 50,4 juta jiwa, atau meningkat

Pasokan tenaga kerja Provinsi Bali mengalami

sebesar 6,76% dibanding Agustus 2015. Peningkatan

peningkatan, terlihat dari jumlah penduduk usia kerja

jumlah pengangguran yang lebih besar daripada

pada Februari 2016 yang mengalami peningkatan

peningkatan jumlah angkatan kerja berdampak pada

baik secara tahunan maupun dibanding Agustus

meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2015. Pada Februari 2016 jumlah penduduk usia

pada Februari 2016. TPT Provinsi Bali pada Februari

kerja di Bali tercatat sebesar 3,16 juta orang,

2016 tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari TPT

atau meningkat 1,50% dibanding Februari 2015

Agustus 2015 yang sebesar 1,99% dan TPT Februari

dan meningkat 0,74% dibanding Agustus 2015.

2015 yang sebesar 1,37%. Meskipun mengalami

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut

peningkatan, namun TPT Bali tersebut masih jauh

dapat menjadi indikasi peningkatan potensi tenaga

lebih rendah dibanding TPT Nasional yang sebesar

kerja di Bali. Seiring dengan peningkatan usia kerja,

5,50% pada Februari 2016.

jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat meningkat dibanding Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,38 juta jiwa atau meningkat 0,44% dibanding Agustus 2015. Seiring dengan hal tersebut, angkatan kerja yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% dibanding Agustus 2015. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut tidak dapat diserap secara optimal oleh lapangan kerja yang tersedia. Hal ini tercermin dari meningkatnya pengangguran di Bali pada Februari 2016. Jumlah

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

kerja

(TPAK)

menunjukkan penurunan. TPAK yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2015. TPAK pada Februari 2016 tercatat sebesar 75,28%, lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang sebesar 75,51%. Meskipun mengalami sedikit penurunan, TPAK tersebut masih jauh lebih tinggi dari TPAK nasional yang pada Februari 2016 tercatat sebesar 68,06%.

angkatan kerja yang menganggur pada Februari Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)

Sumber : BPS Provinsi Bali


119

1.99

1.9

2.12

1.37

Sumber: BPS Provinsi Bali Perkembangan Tingkat Pengangguran di Grafik 5. 1 Provinsi Bali

Sumber : SK KPw BI Provinsi Bali

Seiring

kondisi

Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak

perekonomian ke depan, kondisi ketenagakerjaan

mengalami perubahan. Sektor perdagangan masih

diperkirakan akan mengalami perbaikan. Hal ini

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

kerja di Provinsi Bali. Pada Februari 2016, lapangan

KPwBI Provinsi Bali triwulan I-2016 yang menunjukkan

usaha perdagangan masih menjadi penyumbang

adanya optimisme penambahan tenaga kerja oleh

terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali, yaitu sebesar

dunia usaha pada triwulan yang akan datang,

708 ribu orang, atau 30,45% dari total penduduk

terutama pada sektor Industri Pengolahan, Keuangan,

yang bekerja di Bali. Lapangan usaha pertanian

persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor Jasa-

kemudian menempati posisi kedua dengan 511,86

jasa. Optimisme terkait kondisi ketenagakerjaan

ribu orang bekerja pada lapangan usaha ini, atau

ditunjukkan juga oleh hasil Survei Konsumen di

sebesar 22,02% dari total penduduk yang bekerja di

Provinsi Bali triwulan I-2016. Berdasarkan hasil SK,

Bali. Sementara lapangan usaha jasa kemasyarakatan

terlihat bahwa tingkat keyakinan konsumen akan

menempati posisi ketiga dengan menyerap 418,86

Ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang

ribu orang atau 18,02% penduduk yang bekerja di

cenderung optimis, yaitu sebesar 102,5 (indeks diatas

Bali.

dengan

perbaikan

optimisme

100 menunjukkan optimisme konsumen).

Grafik 5. 3

Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang

Terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan

pekerjaan

yang

selama

ini

menjadi

penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali. Pada Februari 2016, penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan perdagangan mengalami penurunan sebesar 7,82% dibanding Agustus 2015, sementara lapangan pekerjaan pertanian turun sebesar 1,71%, lapangan pekerjaan konstruksi turun sebesar 14,16%, dan lapangan pekerjaan lainnya turun sebesar -51,1%. Disisi lain, penyerapan tenaga Sumber: SKDU KPw BI Provinsi Bali Perkiraan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil Grafik 5. 2 SKDU)

120


kerja dari lapangan pekerjaan industri, transportasi, pergudangan dan komunikasi, keuangan, serta

Tabel 5.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang)

Sumber : BPS Provinsi Bali Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang)


jasa kemasyarakatan pada Februari 2016 tercatat

Bali yang bekerja masih tergantung pada kegiatan

meningkat dibanding Agustus 2015.

informal.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2016

Penyerapan tenaga kerja di Bali masih didominasi

adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan

oleh penduduk yang tergolong pekerja penuh waktu

informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan

(full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada

informal tercatat sebanyak 1,24 juta jiwa atau

kelompok 35 jam ke atas per minggu. Jumlah pekerja

sebesar 53,07% dari total penduduk yang bekerja,

penuh waktu di Bali pada Februari 2016 tercatat

sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal

sebanyak 1,36 juta jiwa atau sebesar 58,39% dari

tercatat sebanyak 1,09 juta jiwa atau sebesar 46,93%

total penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah tersebut

pada periode yang sama. Komposisi tersebut relatif

lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang tercatat

sama dengan kondisi pada Agustus 2015. Hal ini

sebanyak 1,84 juta orang atau 79,39% dari total

mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk

penduduk yang bekerja. Pada periode yang sama,


121

Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang)


Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang)


jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami

5.2

peningkatan, dari 479 ribu jiwa pada Agustus 2015

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2016

menjadi 970 ribu jiwa pada Februari 2016.

mengalami

Kualitas

pendidikan

penduduk

yang

bekerja

mengalami sedikit perbaikan. Kondisi ini tercermin

NILAI TUKAR PETANI penurunan

dibandingkan

dengan

triwulan IV 2015. Penurunan NTP mengindikasikan menurunnya kesejahteraan petani dengan penurunan

dari meningkatnya penduduk yang bekerja tingkat SMA/SMK keatas sebesar 4,2% pada Februari 2016 dibanding Agustus 2015. Disisi lain, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan sampai dengan SMP mengalami penurunan sebesar 2,96% pada periode yang sama. Namun demikian, dari sisi penyerapan tenaga, sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), dengan porsi sekitar 36,8% dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pekerja berpendidikan tinggi mencakup 17,6%, dan sisanya merupakan pekerja berpendidikan menengah yang memilliki porsi sebesar 45,6%.

122


Sumber: BPS Provinsi Bali Ket: *) NTP April 2016 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya Grafik 5. 4

Tabel 5.6. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah) Ket: *) NTP April 2016

daya beli petani di pedesaan. Apabila dibandingkan

Yang Dibayar Petani (IB) lebih tinggi dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, penurunan NTP terjadi

dengan Indeks Yang Diterima Petani (IT). Di sisi lain,

pada subsektor tanaman pangan, Perkebunan rakyat,

NTP subsektor hortikultura dan subsektor peternakan

dan Perikanan. Penurunan NTP terdalam terjadi pada

mengalami peningkatan masing masing sebesar

subsektor tanaman pangan, yaitu sebesar 2,4%

1,1% dan 0,7% pada periode yang sama.

(qtq) pada triwulan I-2016, atau turun dari 100,48 di triwulan IV-2015 menjadi 98,04 di triwulan I-2016. Selanjutnya, NTP subsektor perikanan menurun sebesar 1% (qtq), atau dari 102,16 di triwulan IV2015 menjadi 101,13 di triwulan I-2016. Sementara NTP subsektor perkebunan rakyat menurun sebesar 0,9% pada periode yang sama. Penurunan NTP pada ketiga subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks

5.3 TINGKAT KEMISKINAN Angka kemiskinan di Provinsi Bali pada September 2015 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Bali per September 2015 tercatat sebanyak 219 ribu jiwa atau 5,25% dari jumlah penduduk Bali. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama


123

Sumber: BPS Provinsi Bali Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali Grafik 5. 5

Sumber: BPS Provinsi Bali Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali Grafik 5. 6

tahun lalu, yang tercatat sebesar 4,76% dari jumlah

yang tercermin dari penurunan Gini Ratio pada

penduduk. Peningkatan jumlah penduduk miskin

tahun 2015. Gini Ratio Bali pada tahun 2015 tercatat

tersebut didorong oleh peningkatan jumlah penduduk

sebesar 0,38, jauh lebih rendah jika dibandingkan

miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan.

dengan Gini Ratio tahun 2015 yang sebesar 0,42 dan

Jumlah penduduk miskin di desa meningkat dari

nasional sebesar 0,41.

86,76 ribu jiwa pada September 2014 menjadi 102,99 ribu jiwa pada September 2015. Sementara jumlah penduduk miskin di kota meningkat dari 109,2 ribu jiwa pada September 2014 menjadi 115,9 ribu jiwa pada September 2015. Meskipun mengalami sedikit peningkatan, angka kemiskinan di Bali tersebut masih jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 11,13% pada September 2015. Dari

sisi

pemerataan

pendapatan,

disparitas

pendapatan di Provinsi Bali mengalami perbaikan

Pembangunan manusia di Provinsi Bali masih berada dalam kondisi yang baik dan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali yang secara historis selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional. Data terakhir menyebutkan IPM Provinsi Bali di tahun 2015 sebesar 72,48, meningkat dibanding IPM Bali tahun 2014 yang tercatat sebesar 72,09 dan IPM nasional tahun 2015 yang sebesar 68,90. IPM Bali juga tercatat sebagai IPM tertinggi ke 5 di Indonesia.

Sumber: BPS Provinsi Bali Perbandingan IPM Provinsi Bali Dengan Grafik 5. 7 Daerah Lain

124


BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN

Prospek Perekonomian

125

126


6.1.

MAKRO EKONOMI REGIONAL

infrastruktur melakukan proses pelelangan dan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II

melengkapi administrasi. Proyek infrastruktur yang

2016 diperkirakan mengalami peningkatan, dibanding

akan berlangsung pada tahun 2016 antara lain adalah

triwulan I 2016, yaitu tumbuh pada kisaran 6,06%

peningkatan kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan

- 6,46% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan

penyediaan air minum serta pembangunan Rumah

terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi

Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera yang

pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara

ditargetkan selesai di tahun 2016 Selain itu, konsumsi

itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh

pemerintah pada triwulan II 2016 juga akan didorong

peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha

oleh realisasi pembayaran gaji ke13 dan 14 untuk PNS

utama antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan

dan pensiunan. Sementara itu, terdapat risiko yang

usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan

berpotensi menahan peningkatan kinerja konsumsi

akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan

pemerintah di triwulan II 2016, yaitu pemotongan

pergudangan.

anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar 10% seiring dengan pesimisme tercapainya target realisasi penerimaan pajak di tahun 2016.

35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000

I

II

III

2014

IV

I

II

PDRB

III

2015

IV

9 8 6.06-6.46 7 6 6.04 5 4 3 2 1 0 I

Sejalan

dengan

realisasi

pembangunan

proyek

infrastruktur oleh pemerintah pada triwulan II 2016, kinerja %,YOY

RP MILIAR

gPDRB(skala kanan)

II*)

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi Bank Indonesia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Grafik 6. 1

investasi

diperkirakan

akan

mengalami

peningkatan yang dikontribusikan oleh pengerjaan proyek Pemerintah dan swasta. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang menunjukkan peningkatan

perkiraan

perkembangan

investasi

pelaku usaha dari sebesar -2,82% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -1,66% (SBT) di triwulan II 2016. Peningkatan tersebut, sejalan dengan semakin

Sisi permintaan Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2016, didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, investasi (PMTB), serta ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan terindikasi oleh peningkatan tren realisasi fisik APBD Provinsi Bali mengikuti

tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro regional, sehingga berdampak pada semakin kondusifnya perkembangan usaha. Selain itu, optimisme pelaku usaha juga didorong oleh tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga single digit sebagai respon terhadap penurunan suku bunga BI Rate.

pola historisnya, seiring mulai berjalannya realisasi

Di samping itu, perkiraan peningkatan kinerja

pembangunan fisik beberapa proyek infrastruktur,

komponen ekspor1 pada triwulan depan, didorong

setelah pada triwulan I sebagian besar proyek

oleh perkiraan perbaikan perekonomian negara tujuan

1

Salah satu negara utama tujuan ekspor Provinsi Bali, USA menunjukkan peningkatan permintaan ekspor terutama untuk komoditas garmen.


127

15

Total Industri pengolahan

Perdagangan, hotel dan restoran

%

10

5

0

I

II

III

IV

I

II

2014

-5

III

IV

2015

I

II*

-2.82 -1.66

2016

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Perkiraan Perkembangan Investasi Grafik 6. 2

Sumber : Survei Konsumen (SK), Bank Indonesia Indeks Ekspektasi Konsumen Grafik 6. 3

ekspor dan upaya eksportir untuk terus melakukan

peningkatan omset penjualan untuk peralan tulis

diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan kualitas

dengan pertumbuhan sebesar 1,8% (mtm).

produk agar dapat bersaing ditengah semakin ketatnya persaingan. Selain itu, kinerja ekspor jasa diperkirakan turut mengalami peningkatan seiring dengan berakhirnya periode low season pariwisata dan upaya beberapa hotel untuk meningkatan promosi serta penjualan melalui online booking, sales call, dan program discount.

Sisi Penawaran Dari

sisi

penawaran,

optimisme

peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016 terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan sebesar

peningkatan

kegiatan

usaha

dari

-13,73% (SBT) pada triwulan I 2016,

menjadi sebesar 17,74% (SBT) di triwulan II 2016.

Sementara itu, ditengah minimnya event perayaan

Peningkatan tersebut juga didorong oleh perkiraan

keagamaan pada triwulan berjalan, konsumsi rumah

peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha,

tangga masih berpotensi mengalami peningkatan

antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan,

sebagai dampak dari adanya penurunan harga

dan peternakan, industri pengolahan, konstruksi,

BBM ( yang terkonfirmasi oleh peningkatan indeks

penyediaan akomodasi makan dan minum, serta

ekspektasi

peningkatan

transportasi dan pergudangan. Perkiraan peningkatan

kinerja konsumsi rumah tangga juga didorong oleh

kinerja lapangan usaha pertanian terkonfirmasi oleh

masuknya bulan Ramadhan pada akhir triwulan

hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan peningkatan

berjalan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor

kegiatan usaha dari sebesar

yang berpotensi menahan laju peningkatan konsumsi

triwulan I 2016, menjadi sebesar 2,09% (SBT) di

rumah tangga pada triwulan berjalan antara lain

triwulan II 2016. Peningkatan tersebut juga didorong

adalah adanya persiapan memasuki tahun ajaran

oleh adanya panen komoditas tabama yang mulai

baru sehingga konsumen mengalokasikan sebagian

terjadi di beberapa daerah di Provinsi Bali (sebagai

dana konsumsinya untuk pemenuhan kebutuhan

dampak mundurnya masa tanam, sehingga masa

pendidikan terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan

panen mundur ke triwulan II 2016). Selain komoditas

Eceran pada bulan Mei 2016 yang menunjukkan

tabama, komoditas perkebunan (manggis) juga telah

128

konsumen).


Selain

itu,

-8,27% (SBT) pada

memasuki masa panen dengan peningkatan volume

akomodasi makan dan minum juga didorong oleh

produksi khususnya di daerah sentra yaitu Kabupaten

peningkatan frekuensi MICE pada triwulan II 2016,

Jembrana. Meskipun demikian, terdapat faktor yang

salah satunya pelaksanaan Musyarawah Nasional

berpotensi menjadi penahan peningkatan kinerja

Luar Biasa (MUNASLUB) Golkar pada minggu

lapangan usaha

pertanian, yaitu resiko kemarau

ketiga Mei 2016, Bali Interhash 2016 pada minggu

yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan Juni

ketiga Mei 2016 yang diikuti oleh 6.000 wisatawan

2016.

mancanegara dan 19th Bali Coaltrans pada awal Juni

Perkembangan lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan II 2016 diperkirakan mengalami peningkatan, terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan

perkiraan

usaha dari sebesar

peningkatan

kegiatan

-0,41% (SBT) pada triwulan

I 2016, menjadi sebesar 1,16% (SBT) di triwulan II 2016. Perkiraan peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga didorong oleh

2016 sehingga berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisdom dan wisman. Sementara itu, peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga didorong oleh faktor musiman seiring dengan berlangsungnya bulan Ramadhan pada akhir triwulan II 2016 yang akan mendorong peningkatan penggunaan transportasi darat, laut, dan udara untuk persiapan mudik.

potensi semakin baiknya perkembangan ekonomi

Di sisi lain, risiko perlambatan pada triwulan II 2016,

global (yang berorientasi ekspor luar negeri) dan

berpotensi bersumber dari perlambatan kinerja

masuknya bulan Ramadhan pada akhir triwulan II

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

2016 sehingga berpotensi mendorong peningkatan

sebagai dampak dari minimnya event perayaan hari

volume

(khususnya

keagamaan sepanjang triwulan II 2016 dan upaya

untuk industri pengolahan ikan kaleng dan daging

konsumen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

kaleng). Sementara itu, lapangan usaha konstruksi

dengan mengurangi alokasi anggaran konsumsi

diperkirakan akan turut mengalami peningkatan

rumah tangga.

perdagangan

antar

daerah

seiring dengan realisasi akselerasi pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Seiring dengan berakhirnya periode low season pariwisata, kinerja industri pariwisata pada triwulan II

2016

diperkirakan

mengalami

peningkatan.

Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha terkait, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II* 2016

lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Peningkatan tersebut juga terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan, hotel, dan restoran dari sebesar -4,45% (SBT) pada triwulan

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Perkembangan Dunia Usaha Grafik 6. 4

I 2016, menjadi sebesar 6,24% (SBT) di triwulan II 2016.

Peningkatan lapangan usaha penyediaan


129

peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan peningkatan

kinerja

lapangan

usaha

pertanian

seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah, serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata dan

industri

diperkirakan

pengolahan. mengalami

Industri

pariwisata

peningkatan

seiring

dengan upaya pemerintah dalam me-rebranding Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Perkembangan Dunia Usaha : Sektoral Grafik 6. 5

dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi

Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016

meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan

Dengan

perekonomian

alternatif segmen pasar baru (domestik dan ekspor).

Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan

Optimisme meningkatnya pertumbuhan ekonomi

akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan

Provinsi Bali tersebut masih menghadapi resiko

perekonomian Bali tahun 2015 (6,04% (yoy)).

antara lain risiko, berkembangnya isu keamanan

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016 diperkirakan

yang berdampak terhadap industri pariwisata, risiko

berada pada kisaran 6,08%-6,84% (yoy). Dari sisi

anomali cuaca dan bencana alam, serta resiko seiring

permintaan,

dengan revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan

perkembangan

perbaikan

terakhir,

perkiraan

perekonomian

global di tahun 2016, akan berpotensi mendorong perbaikan kinerja ekspor luar negeri, seiring dengan upaya ekspansi pasar beberapa industri pengolahan. Selain itu, konsumsi rumah tangga di tahun 2016 diperkirakan mulai mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan UMP dan potensi menurunnya harga BBM dan LPG, serta terjaganya TTL sepanjang tahun 2016. Sementara itu, komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan perekonomian, terutama pembangunan infrastruktur diperkirakan akan mendorong akselerasi peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi. Sejalan dengan itu, peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh optimisme pelaku usaha seiring dengan tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga single digit sebagai respon terhadap penurunan suku bunga BI Rate. Dari sisi penawaran, perkiraan

130


pariwisata. Sementara, perkiraan peningkatan industri pengolahan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam

ekonomi global. Meskipun prospek perekonomian dunia pada tahun 2016 diperkirakan masih mengalami peningkatan, namun update perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 terakhir ( April 2016 ), mengalami revisi ke bawah. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 yang sebelumnya diperkirakan sebesar 3,4%(yoy), direvisi ke bawah menjadi sebesar 3,2%(yoy), tetap lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2015. Penyesuaian proyeksi (revisi ke bawah) juga terjadi pada beberapa negara tujuan utama ekspor Provinsi Bali yaitu USA, Jepang, Australia, Singapura, dan Hongkong. Revisi ke bawah tersebut, terjadi seiring dengan divergensi perkembangan perekonomian di berbagai belahan dunia, antara lain perlambatan dan rebalancing Tiongkok, berlanjutnya penurunan harga komoditas terutama minyak dunia,

Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) April 2016 Keterangan : *) angka estimasi IMF **) angka proyeksi IMF

perlambatan investasi dan perdagangan terutama di

kisaran 3,72%±1% (yoy) pada tahun 2016. Tendensi

negara maju, serta tekanan geopolitik di beberapa

melandainya inflasi pada triwulan II 2015 terlihat dari

negara. Meskipun demikian, berdasarkan World

menurunnya realisasi inflasi Bali dari sebesar 3,59%

Economic Outlook April 2016, perkembangan ekspor

(yoy) pada Maret 2016 menjadi 2,96% (yoy) pada

negara emerging market and developing economies,

April 2016. Dengan demikian diharapkan dapat

termasuk didalamnya Indonesia diperkirakan akan

mendukung tercapainya target inflasi nasional yang

mengalami peningkatan dari sebesar 1,7% (yoy)

sebesar 4%±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya,

pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,85% (yoy) di

secara tahunan, inflasi pada triwulan I 2016 terutama

tahun 2016. Kondisi tersebut memberikan optimisme

bersumber dari kelompok inti dan volatile food.

terhadap ekspektasi peningkatan kinerja ekonomi

Sementara itu, tekanan kelompok administered prices

nasional dan regional Bali pada tahun 2016.

tercatat menahan laju inflasi seiring dengan kebijakan

6.2.

INFLASI BALI TRIWULAN II 2016

Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM.

Berdasarkan hasil tracking sampai dengan April

Pada triwulan II 2016, kelompok volatile food

2016, inflasi Bali diperkirakan akan melandai pada

diperkirakan melandai seiring dengan masuknya

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi BI Proyeksi Inflasi Bali Grafik 6. 6

Sumber : Reuters, Bloomberg, diolah Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan Grafik 6. 7 (ytd)


131

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2012

2013

2014

2015

2016

Perkiraan rata-rata perkembangan harga barang dan jasa secara umum 3 bulan yang akan datang Perkiraan rata-rata perkembangan harga barang dan jasa secara umum 6 bulan yang akan datang

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Grafik 6. 8 Harga Barang & Jasa

musim panen padi dan tekanan demand yang relatif

lalu yang sebesar 169,5. Meningkatnya tekanan

tidak setinggi triwulan III 2016. Namun demikian,

kenaikan harga diperkirakan terjadi pada kelompok

komoditas bawang merah masih perlu menjadi

sandang dan kelompok bahan makanan, didorong

perhatian seiring dengan peningkatan harga yang

oleh perkiraan meningkatnya permintaan menjelang

terjadi secara nasional dan ketergantungan Provinsi

hari raya Idul Fitri.

Bali terkait pasokan komoditas bumbu-bumbuan. Selain itu, resiko tekanan inflasi juga disebabkan oleh perkiraan masuknya musim kemarau pada Juni 2016 yang mengancam kinerja produksi bahan pangan.

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered prices diperkirakan masih dalam tendensi penurunan seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Khusus (pertamax, pertalite, pertadex, dan bio solar)

Tekanan inflasi kelompok inti juga diperkirakan stabil,

pada 31 Maret. Selain itu, pada April 2016, telah

seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah,

disepakati penurunan tarif Angkutan Antar Kota

dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalinya

Dalam Provinsi (AKDP) di Bali turun sebesar 3,5%.

tekanan inflasi inti pada triwulan I 2016 didukung

Namun demikian yang dapat mendorong laju inflasi

oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih

pada triwulan II 2016 adalah adanya rencana kenaikan

kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

tarif listrik (tariff adjusment) di triwulan mendatang.

. Namun demikian, tren peningkatan komoditas emas

Namun demikian, terjadinya kebakaran hutan di

dunia yang mulai merangkak naik pada Februari 2016

Kanada dalam skala yang lebih besar menyebabkan

berpotensi mendorong peningkatan inflasi kelompok

penurunan volume produksi minyak mencapai 1,2

inti. Selain itu, perlu diwaspadai adanya peningkatan

juta barel perhari di pasar internasional, sehingga

ekspektasi konsumen terhadap perubahan harga ke

mendorong kenaikan harga minyak dunia mendekati

depan yang nampak Survei Konsumen (SK) periode

USD 50/barrel

Maret 2016. Survei tersebut menunjukkan indeks ekspektasi perubahan harga periode 3 bulan ke depan sebesar 173,37, meningkat dibandingkan triwulan

132


1800

pengendalian inflasi secara intensif dilakukan oleh

1700

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam wadah

1600

Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi

1500

maupun Kabupaten/Kota untuk menjaga kestabilan

1400

harga di Provinsi Bali selama triwulan I 2016. Dalam

1300

upaya mengendalikan inflasi, TPID Provinsi Bali

1200

bersama 9 (sembilan) TPID Kabupaten/Kota kembali

1100 1000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013

2014

2015

2016

Sumber : Bloomberg, diolah Pergerakan Harga Dunia Komoditas Emas Grafik 6. 9

melakukan berbagai kegiatan pengendalian. Upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Provinsi Bali mengacu pada amanah Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah VI di Jakarta pada 27 Mei 2015 dan tiga rekomendasi utama yang dihasilkan,

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20

yaitu: 1. Mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif); 2. Melakukan infrastruktur

dan

pembangunan

mewujudkan

kedaulatan

pangan di daerah; dan, 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013

2014

2015

2016

Sumber : Bloomberg, diolah Pergerakan Harga Dunia Komoditas Grafik 6. 10 Minyak WTI

Ke depan, masih terdapat sejumlah risiko (upward risk) yang perlu diwaspadai, diantaranya: (i) Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali, (ii) Masih belum optimalnya utilisasi sarana pelabuhan yang tersedia (arus barang dan penumpang terpusat di pelabuhan Gilimanuk), dan (iii) struktur pasar yang belum efisien dan pola perdagangan yang masih rentan gejolak harga. 6.3.

percepatan

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

3. Melakukan

penajaman

langkah

Pemerintah

Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. Mencermati perlu adanya suatu rujukan/guideline dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali di tahuntahun mendatang, yang akan menjadi komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah TPID Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, maka pada 5 April 2016 telah disepakati bersama Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Bali. Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target inflasi sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi sebesar 3,5±1% di 2018. Roadmap ini merupakan guideline

Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Bali terus

terkoordinasi dan terencana serta diharapkan menjadi

melakukan berbagai upaya pengendalian harga untuk

komitmen penuh dari seluruh stakeholders yang

mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Upaya-upaya

terdiri dari:


133

•

Identifikasi permasalahan pokok di masingmasing

kelompok

inflasi

(volatile

food,

administered prices, core) di Bali •

•

Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka

responsif menyikapi gejolak harga. 2. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui talk show dan press release atau media lainnya. 3. Menghimpun

informasi dengan

dan

berbagai

membangun

pendek 2016, dan jangka menengah (2017-

komunikasi

pihak

terkait

2018)

dengan antisipasi dan upaya stabilisasi harga

Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah

serta pemenuhan kecukupan pasokan melalui

pusat serta Kementerian/Instansi terkait

Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan

Berbagai langkah kegiatan pengendalian inflasi

sehubungan dengan antisipasi gejolak harga.

lainnya yang telah dilakukan, antara lain adalah

4. Intensifikasi penyampaian informasi harga dan

sebagai berikut:

ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan

1. Melakukan pertemuan rutin melalui forum

Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam

koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk

rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat

tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun se-

dan dalam rangka mendukung integrasi PIHPS

Provinsi Bali, baik rapat tim teknis maupun rapat

nasional

tim kebijakan dalam menyusun langkah – langkah

produsen.

134


serta

updating

harga

pada

level

BOKS G

KINERJA USAHA DIPERKIRAKAN TUMBUH LEBIH BAIK

Hasil

Survei

Kegiatan

Dunia

Usaha

(SKDU)

tercermin dari saldo bersih akses kredit selama 3 (tiga)


bulan terakhir sebesar - 3%, naik dibanding triwulan

mengindikasikan kegiatan usaha pada triwulan I-2016

IV 2015 yang sebesar -22%. Hasil survei mencatat

secara triwulanan, tumbuh lebih tinggi dibanding

sebesar 19% responden menilai akses terhadap

periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo

kredit perbankan lebih mudah, meningkat dibanding

Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -13,73%, yang

triwulan sebelumnya yang sebesar 0%. Sementara

meskipun mengalami kontraksi namun lebih tinggi

59% responden berpendapat akses terhadap kredit

dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar -21,88%.

perbankan berada dalam kondisi normal dan 22%

Peningkatan kegiatan usaha terindikasi terjadi pada

yang menyatakan lebih sulit.

sebagian besar sektor, terutama industri pengolahan yang menunjukkan kenaikan SBT dari -1,24%

Peningkatan kegiatan usaha juga terindikasi pada

pada triwulan IV 2015 menjadi 0,41% di triwulan

tingkat penggunaan tenaga kerja yang tercermin dari

I 2016 dan sektor perdagangan hotel dan restoran

SBT penggunaan tenaga kerja triwulan I 2016 sebesar

dari -9,45% menjadi -4,54% pada triwulan I 2016.

-7,89%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya

Sektor lain yang menunjukkan peningkatan adalah

yang sebesar -20,14%. Peningkatan penggunaan

sektor jasa-jasa dengan nilai SBT sebesar -0,30%

tenaga kerja sebagian besar terjadi pada sektor

pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan

perdagangan hotel dan restoran dengan nilai SBT

sebelumnya yang sebesar -6,15%.

0,41%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai -5,42%. Sejalan dengan peningkatan

Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi

kegiatan

dari semakin membaiknya kondisi likuiditas dan

terpakai pada triwulan I 2016 juga menunjukkan

rentabilitas dibanding triwulan sebelumnya. Saldo

peningkatan yaitu pada level 76,20%, lebih tinggi

bersih kondisi likuiditas selama 3 bulan terakhir

dibanding 69,93% pada triwulan sebelumnya.

tercatat sebesar 29%, meningkat dari triwulan IV

Peningkatan kapasitas produksi terutama terjadi

2015 yang sebesar 23%. Selain itu, kemampuan

pada sektor industri pengolahan yaitu 79,16%, lebih

perusahaan

(rentabilitas)

tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar

juga terindikasi meningkat, seperti tercermin dari

70,29%. Seiring dengan peningkatan kinerja dunia

saldo bersih kondisi rentabilitas sebesar 23%, naik

usaha, perkembangan investasi juga menunjukkan

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 20%.

peningkatan dari -3,71% di triwulan IV 2015

Sementara dari sisi pembiayaan, dunia usaha menilai

menjadi -2,82% pada triwulan I 2016. Sektor utama

akses kredit perbankan relatif lebih mudah pada

yang menunjukkan peningkatan investasi adalah

triwulan I 2016 dibanding triwulan sebelumnya, yang

industri pengolahan (nilai SBT naik dari -1,09% pada

untuk

mencetak

laba

usaha,

rata-rata

kapasitas

produksi


135

triwulan IV-2015 menjadi -0,07% di triwulan I 2016).

17,74%. Ekspansi kegiatan dunia usaha terutama

Peningkatan juga terjadi pada sektor pertanian yang

diperkirakan terjadi pada sektor pertanian, sektor

mengalami kenaikan SBT dari -6,88% di triwulan IV

industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan

2015 menjadi -4,09% pada triwulan I 2016.

restoran serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Sejalan dengan ekspektasi peningkatan

Sementara tekanan harga jual pada triwulan I 2016

kinerja usaha pada triwulan II 2016, penggunaan

terindikasi menurun, tercermin dari nilai SBT yang

tenaga

mengalami kontraksi sebesar -0,91%, lebih rendah

peningkatan dengan nilai SBT perkiraan tenaga kerja

dibanding triwulan sebelumnya yang

sebesar

sebesar -4,85%,meskipun masih mengalami kontraksi

18,48%. Penurunan harga jual terutama terjadi pada

namun tumbuh lebih baik dibanding triwulan

sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel

sebelumnya. Perkiraan peningkatan penggunaan

dan restoran dengan nilai SBT pada triwulan I 2016

tenaga kerja terutama terjadi pada sektor industri

masing-masing sebesar -4,88% dan 0,19%, lebih

pengolahan dan sektor keuangan, sejalan dengan

rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar

perkiraan ekspansi usaha yang dilakukan oleh pelaku

11,46% dan 1,79%. Secara rata-rata responden

usaha di kedua sektor tersebut. Dengan ekspektasi

memperkirakan inflasi pada tahun 2016 sebesar

peningkatan kinerja pada triwulan II 2016 tersebut,

4,75% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi inflasi

beberapa pelaku usaha berencana meningkatkan

tahun 2015 yang sebesar 2,75%, namun masih

investasi yang terindikasi dari peningkatan nilai SBT

dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2016

triwulan II 2016 sebesar -1,66%, lebih tinggi dibanding

yang sebesar 4% ± 1%.

triwulan sebelumnya yang sebesar -2,82%. Pelaku

kerja

juga

terindikasi

menunjukkan

usaha juga memperkirakan terjadinya peningkatan Peningkatan

kinerja

akan

harga jual seiring perkiraan meningkatnya volume

berlanjut pada triwulan II 2016. Secara triwulanan,

penjualan pada triwulan II 2016 yang tergambar dari

perkembangan

mengalami

nilai SBT perkiraan harga jual sebesar 3,32% lebih

ekspansi pada triwulan II 2016 seperti tercermin dari

tinggi dibanding realisasi SBT triwulan I 2016 yang

SBT perkiraan kinerja usaha triwulan II 2016 sebesar

sebesar -0,91%.

usaha

usaha

diperkirakan

diperkirakan

Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Usaha (Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

136

Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai (Persentase)

Tabel 3. Perkembangan Indikator Lainnya (Persentase)

Tabel 4. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

137

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Tabel 6. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan harga Jual (Persentase Saldo Bersih Tertimbang- SBT)

Tabel 7. Perkiraan Inflasi Tahunan (% yoy)

Metodologi: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei triwulanan yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Pada triwulan I-2016, jumlah responden mencapai 130 responden yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Bali dan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden baik melalui hardcopy kuesioner maupun secara online melalui website. Metode perhitungan dilakukan dengan metode saldo bersih (SB-net balance), yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”. Khusus untuk perhitungan saldo bersih kegiatan usaha, harga jual, penggunaan tenaga kerja, kondisi investasi dilakukan dengan metode saldo bersih tertimbang (SBT-Weighted net balance) yang diperoleh dari hasil perkalian sakdo bersih sektor/sub sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/sub sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

138

BOKS H

PANDANGAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN SMART CITY DENPASAR Smart city adalah pengembangan dan pengelolaan

keseluruhan. Melalui pengembangan smart city,

kota dengan pemanfaatan teknologi informasi.

volume transaksi keuangan secara non tunai akan

Pengembangan dapat dilakukan pada berbagai aspek

mengalami peningkatan sehingga semua transaksi

untuk menjadi solusi terhadap permasalahan terkait

akan tercatat dan terdata dengan baik sehingga pada

pelayanan masyarakat, sumber daya, kemacetan,

gilirannya akan mendorong peningkatan akurasi

dan permasalahan sosial lainnya dalam suatu kota.

penghitungan nilai ekonomi yang mendekati nilai

Melalui pengembangan smart city, masyarakat

riil. Smart city juga akan mendorong kinerja transaksi

dapat turut berperan aktif dalam menyampaikan

online, khususnya yang terkait dengan perdagangan

aspirasi

membangun

sehingga akan mendorong peningkatan volume

sebagai

tempat

perkotaan

tinggal,

tempat

yang

nyaman

bekerja,

dan

perdagangan, termasuk perdagangan antar daerah

tempat untuk dikunjungi. Berdasarkan Rencana

dan luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut, smart

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

city juga akan mendorong kreativitas wirausaha dalam

2019, tujuan pembangunan smart city adalah untuk

pengembangan start up bisnis dengan mekanisme

mencapai pembangunan yang berkelanjutan, melalui

online sehingga akselerasi pengembangan usaha

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan

dapat mencapai cakupan wilayah yang lebih luas.

kualitas hidup masyarakat, serta membentuk suatu

Selain itu, pengembangan transportasi massal yang

kota yang aman, nyaman bagi warganya serta

efisien dan praktis (sesuai dengan konsep smart city),

mendorong daya saing perekonomian kota yang

akan mendorong peningkatan penggunaan dan

pada gilirannya dapat menopang pembangunan

kelancaran distribusi barang dan arus penumpang,

perekonomian di daerah sekitarnya, dan karena itu

serta efisiensi waktu tempuh yang pada gilirannya

Pemerintah mendorong terbentuknya smart city di

akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Indonesia. Dalam upaya mewujudkan Smart City,

Implementasi smart city juga berpotensi untuk

Kementerian PPN/ Bappenas telah menetapkan

meningkatkan

25 strategi pada 6 (enam) komponen smart city di

produk berorientasi ekspor sehingga berpotensi

Indonesia, yang terdiri atas smart infrastructure,

meningkatkan devisa.

smart economy, smart living, smart environment, smart governance, dan smart people.

akses

pasar

khususnya

untuk

Selanjutnya, terwujudnya smart city juga mendorong perluasan akses keuangan masyarakat, yang selama

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia,

ini masih terbatas sehingga pada gilirannya akan

pengembangan smart city khususnya di Provinsi

meningkatkan

Bali (yang berpotensi diterapkan oleh 9 Kabupaten/

sampai dengan di daerah penunjang di sekitar smart

Kota), akan memberikan berbagai macam nilai

city. Secara umum, smart city juga akan mendorong

tambah terhadap perekonomian Provinsi Bali secara

efisiensi perekonomian, seiring dengan pemanfaatan

akses

perekonomian

masyarakat

139

teknologi untuk penggunaan sumber daya yang lebih

Kota Denpasar relatif paling unggul, Kota Denpasar

efisien, termasuk dalam governance pengurusan

telah mencapai tingkat kematangan tersebar atau

perizinan usaha dan aktivitas bisnis menjadi lebih

scattered (secara intensif menerapkan konsep-konsep

transparan

demikian,

kota cerdas). Sementara kebanyakan kota yang telah

terwujudnya smart city, selanjutnya akan mendorong

mengimplementasikan smart city, masih berada

peningkatan investasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi

dalam tahapan Initiative (kota sudah mulai memiliki

Bali seiring dengan daya saing kota tersebut yang

inisiatif menerapkan konsep kota cerdas meskipun

akan semakin meningkat (peningkatan indeks ease of

masih parsial). Lebih tingginya tingkat kematangan

doing business).

pengembangan smart city di Kota Denpasar, juga

dan

akuntabel.

Dengan

Sebagai informasi, di Provinsi Bali salah satu Kota yang telah mengembangkan smart city adalah Kota Denpasar. Sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki tingkat

pertumbuhan

penduduk

yang

terus

terlihat dari hasil benchmarking

antara smart city

di KTI dengan program smart city

di Surabaya,

mengkonfirmasi bahwa ketersediaan program smart city di Kota Denpasar yang cukup lengkap.

mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk

Bank Indonesia juga melakukan asesmen terkait

saat ini mencapai 880,6 ribu jiwa, diiringi dengan

dengan implementasi smart city di Kota Denpasar

peningkatan urbanisasi dan kunjungan wisatawan,

dengan

sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan

dari

terhadap ketersediaan fasilitas penunjang, terutama

Kota Denpasar telah didukung oleh komitmen

terhadap kesiapan dan ketersediaan infrastruktur yang

pemerintah dan infrastruktur yang cukup memadai

semakin mendesak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota

untuk mewujudkan Kota Denpasar sebagai smart

Denpasar telah berkomitmen untuk menjadikan Kota

city.

Denpasar sebagai Smart City, yang mengutamakan

dari permasalahan pembebasan lahan di Kota

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan

Denpasar untuk pembangunan dukungan jaringan

menggunakan komponen (1) Smart economy, (2)

telekomunikasi dan Information, Communication,

Smart mobility, (3) Smart government, (4) Smart

Technology

living, (5) Smart environtment, dan (6) Smart people.

mewujudkan pengembangan Smart City Denpasar

Mengacu pada ke enam komponen tersebut, beberapa

sehingga dapat mencapai tingkat kematangan smart

pencapaian Utama dalam pengembangan smart city

(level kematangan tertinggi, komponen kota cerdas

Kota Denpasar yang telah diimplementasikan antara

telah semakin terintegrasi dan mudah ditemukan

lain adalah Denpasar Sightseeing, taman pintar, Pro

banyak SKPD dan juga di seluruh bagian kota). Maka

Denpasar+ (layanan pengaduan online), e-commerce

diperlukan adanya komitmen bersama antar SKPD

di tingkat kecamatan, ATM sampah, dan Area Traffic

dan peningkatan kerjasama dari seluruh stakeholder

Control System (ATCS) : pemantauan kepadatan lalu

terkait sehingga dapat memanfaatkan peluang yang

lintas di Kota Denpasar.

ada dan mentransformasi tantangan dan weakness

Bila dilakukan perbandingan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) antara pengembangan smart city di

140


menggunakan

hasil

diperoleh

Namun

analisis beberapa

SWOT.

Adapun

hasil

bahwa

demikian, tantangan masih datang

(ICT). Dengan demikian, untuk dapat

menjadi kelebihan untuk dapat mewujudkan Kota Denpasar sebagai smart city.

Daftar Singkatan ADHB

Atas Dasar Harga Berlaku

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah

ADHK

Atas Dasar Harga Konstan

PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja

PMD

Pembangunan Masyarakat Desa

Daerah

PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto

ATM

Anjungan Tunai Mandiri

PPN

Pelabuhan Perikanan Nusantara

BBM

Bahan Bakar Minyak

qtq

quarter to quarter

BPR

Bank Perkreditan Rakyat

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka

CGE

Computable General Equilibrium

Menengah Daerah

DAK

Dana Alokasi Khusus

RT

Rumah Tangga

DAU

Dana Alokasi Umum

RTGS

Real Time Gross Settlement

DOC

Day Old Chicks

SBT

Saldo Bersi Tertimbang

FGD

Focus Group Discussion

SK

Survei Konsumen

GKG

Gabah Kering Giling

SKDU

Survei Kegiatan Dunia Usaha

HPP

Harga Pokok Penjualan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

IB

Indeks Yang Dibayar Petani

SMA

Sekolah Menengah Atas

IHK

Indeks Harga Konsumen

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

IHKP

Indeks Harga Konsumen Perdesaan

TDL

Tarif Dasar Listrik

IKRT

Indeks Konsumsi Rumah Tangga

TPID

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

TPK

Tingkat Penghunian Kamar

IT

Indeks Yang Diterima Petani

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka

JITUT

Jaringan Irigasi Usaha Tani

TTL

Tarif Tenaga Listrik

LDR

Loan to Deposit Ratio

USD

United States Dollar

LGA

Listrik Air dan Gas

yoy

year on year

LNPRT

Lembaga Non Profit Rumah Tangga

mtm

month to month

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

NPL

Non Performing Loan

NTB

Nilai Tambah Bruto

NTP

Nilai Tukar Petani

PAD

Pendapatan Asli Daerah

PBI

Peraturan Bank Indonesia

PDB

Produk Domestik Bruto

PDRB

Pertumbuhan Domestik Regional

Bruto PHR

Perdagangan Hotel dan Restoran

PIHPS

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis


141

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80234 Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988,

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Recommend Documents