KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI
Foto oleh: Agus Mulyawan
Mei 2016 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI MEI 2016
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234 Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988 Email :
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
1
2
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali triwulan I 2016. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali. Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional. Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders.
Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ideide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca.
Denpasar, 17 Mei 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI TTD Dewi Setyowati Kepala Perwakilan
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
3
Daftar Isi Kata Pengantar
3
Ringkasan Umum
12
Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali
15
Bab I Ekonomi Makro Regional
21
1.1. KONDISI UMUM
23
1.2. SISI PERMINTAAN
23
1.2.1. Konsumsi
24
1.2.2. Investasi
26
1.2.3. Neraca Perdagangan
28
32
1.3. SISI PENAWARAN
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
34
1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
36
1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan
37
1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan
39
1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Real Estate
40
1.3.6. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
41
42
1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI
Bab II Perkembangan Inflasi 49 2.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI
51
52
2.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI
2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa
52
2.2.2. Inflasi Menurut Kota
59
62
2.3. DISAGREGASI INFLASI
a) Volatile Food 62 b) Administered Prices 63 c) Core Inflation 63
2.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI
65
2.5. INFLASI PEDESAAN
65
Bab III Perbankan dan Sistem Pembayaran 69 3.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM
4
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
71
3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi
72
3.1.2. Non Performing Loan (NPL)
74
3.2. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
74
3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN KABUPATEN/KOTA
75
3.4. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
77
3.4.1. Ketahanan Sektor Korporasi
77
3.4.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga
79
81
3.5. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
3.5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai
81
3.5.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai
82
Bab IV Keuangan Pemerintah 97
4.1. GAMBARAN UMUM
99
4.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
99
4.3. APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
105
4.4. ALOKASI APBN DI PROVINSI BALI
108
Bab V Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 117
5.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN
119
5.2. NILAI TUKAR PETANI
122
5.3. TINGKAT KEMISKINAN
123
Bab VI Prospek Perekonomian 125
6.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL
127
6.2. INFLASI BALI TRIWULAN II 2016
131
6.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI
133
Daftar Singkatan
141
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
5
Daftar Grafik Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Grafik 1. 3 Indeks Tendensi Konsumen Grafik 1. 4 Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1. 5 Konsumsi Listrik RT Grafik 1. 6 Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama Grafik 1. 7 Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 8 Kredit Konsumsi Grafik 1. 9 Kredit Multiguna Grafik 1. 10 Perkembangan Giro Pemerintah Grafik 1. 11 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 12 Likert Investasi Grafik 1. 13 Perkembangan Investasi (SBT) Grafik 1. 14 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Grafik 1. 15 Penjualan Semen Provinsi Bali Grafik 1. 16 Arus Barang Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Grafik 1. 17 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 18 Volume Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 19 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2016 Grafik 1. 20 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas utama Grafik 1. 21 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Grafik 1. 22 Pertumbuhan Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Grafik 1. 23 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali Grafik 1. 24 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali Grafik 1. 25 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC Grafik 1. 26 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC Grafik 1. 27 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan I 2016 Grafik 1. 28 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2016 Grafik 1. 29 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT) Grafik 1. 30 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan Grafik 1. 31 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Bali Grafik 1. 32 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara Grafik 1. 33 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Grafik 1. 34 Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 35 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas Grafik 1. 36 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran
6
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36
Grafik 1. 37 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Grafik 1. 38 Pertumbuhan Penjualan Sepeda Motor dan Mobil Grafik 1. 39 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi (SBT) Grafik 1. 40 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan Grafik 1. 41 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai Grafik 1. 42 Jumlah Kedatangan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai Grafik 1. 43 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa Grafik 1. 44 Arus Kapal Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Provinsi Bali Grafik 1. 45 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Grafik 1. 46 Konsumsi Listrik Industri Grafik 1. 47 Kredit Kategori Industri Grafik 1. 48 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 49 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali Grafik 1. 50 Kredit KP Apartemen Grafik 1. 51 Kredit KPR Tipe s.d. 70 Grafik 1. 52 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer Grafik 1. 53 Perkembangan Kegiatan Usaha Sektor Pertanian Grafik 1. 54 Perkembangan Produksi Padi di Bali Grafik 1. 55 Perkembangan Produksi Ikan Pengambengan Grafik 1. 56 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian Grafik 1. 57 Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali Grafik 1. 58 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Grafik 1. 59 Share Lapangan Usaha Utama PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Grafik 2. 1 Inflasi Kumulatif Bali (%ytd) Grafik 2. 2 Inflasi Kumulatif Nasional (%ytd) Grafik 2. 3 Inflasi Kota di Bali (%yoy) Grafik 2. 4 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy) Grafik 2. 5 Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan Denpasar, Singaraja, dan Prov. Bali Grafik 2. 6 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali Grafik 2. 7 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali Grafik 2. 8 Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Merah Grafik 2. 9 Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Putih Grafik 2. 10 Pergerakan Inflasi Bulanan Telur Ayam Ras Grafik 2. 11 Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Ayam Ras Grafik 2. 12 Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Sapi Grafik 2. 13 Pergerakan Inflasi Bulanan Beras Grafik 2. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Grafik 2. 15 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Grafik 2. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 44 51 51 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56
7
Grafik 2. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali Grafik 2. 18 Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Grafik 2. 19 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer Grafik 2. 20 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali Grafik 2. 21 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali Grafik 2. 22 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali Grafik 2. 23 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali Grafik 2. 24 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali Grafik 2. 25 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali Grafik 2. 26 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali Grafik 2. 27 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali Grafik 2. 28 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar Grafik 2. 29 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja Grafik 2. 30 Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi Bali Grafik 2. 31 Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Bali Grafik 2. 32 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Grafik 2. 33 Perbandingan Nilai Tukar Kawasan Grafik 2. 34 Ekspektasi Penjualan Grafik 2. 35 Ekspektasi Konsumen Grafik 2. 36 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Grafik 2. 37 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd) Grafik 3. 1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit Grafik 3. 2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank Grafik 3. 3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Grafik 3. 4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank Grafik 3. 5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank Grafik 3. 6 Pertumbuhan DPK Grafik 3. 7 Pertumbuhan Kredit Perbankan Grafik 3. 8 Komposisi Kredit Grafik 3. 9 Perkembangan Suku Bunga Grafik 3. 10 Perkembangan NPL Kredit Grafik 3. 11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank Grafik 3. 12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK Grafik 3. 13 Loan to Deposit Ratio (LDR) Grafik 3. 14 Proporsi Kredit Bank Umum Spasial Grafik 3. 15 Proporsi DPK Bank Umum Spasial Grafik 3. 16 Pertumbuhan kredit lokasi bank kabupaten/kota di Provinsi Bali Grafik 3. 17 NPL Kabupaten/Kota Maret 2016 Grafik 3. 18 Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Dewasa
8
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 62 62 63 63 64 64 65 65 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74 75 75 76 76 76 76 77
Grafik 3. 19 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali 77 Grafik 3. 20 Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa 77 Grafik 3. 21 Penyebaran ATM di Provinsi Bali 77 Grafik 3. 22 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Bali 78 Grafik 3. 23 Proporsi Kredit Sektoral Korporasi 78 Grafik 3. 24 Posisi NPL Kredit Korporasi Sektor Provinsi Bali 78 Grafik 3. 25 Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga Perjenis Penggunaan 80 Grafik 3. 26 Pertumbuhan KPR per Tipe 80 Grafik 3. 27 Posisi Kredit Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan 81 Grafik 3. 28 NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan 81 Grafik 3. 29 Perkembangan Uang Kartal di Bali 81 Grafik 3. 30 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling 82 Grafik 3. 31 Perkembangan Kliring 83 Grafik 3. 32 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong 83 Grafik 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Bali 2011-2016 99 Grafik 4. 2 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 102 Grafik 4. 3 Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 104 Grafik 4. 4 Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016 106 Grafik 4. 5 Anggaran belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016 108 Grafik 5. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali 120 Grafik 5. 2 Perkiraan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU) 120 Grafik 5. 3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang 120 Grafik 5. 4 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya 122 Grafik 5. 5 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali 124 Grafik 5. 6 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali 124 Grafik 5. 7 Perbandingan IPM Provinsi Bali Dengan Daerah Lain 124 Grafik 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali 127 Grafik 6. 2 Perkiraan Perkembangan Investasi 128 Grafik 6. 3 Indeks Ekspektasi Konsumen 128 Grafik 6. 4 Perkembangan Dunia Usaha 129 Grafik 6. 5 Perkembangan Dunia Usaha : Sektoral 130 Grafik 6. 6 Proyeksi Inflasi Bali 131 Grafik 6. 7 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd) 131 Grafik 6. 8 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa 132 Grafik 6. 9 Pergerakan Harga Dunia Komoditas Emas 133 Grafik 6. 10 Pergerakan Harga Dunia Komoditas Minyak WTI 133
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
9
Daftar Tabel Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy) 24 Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy) 33 Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%,yoy) 43 Tabel 2. 1 Produksi Padi 55 Tabel 2. 2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran 60 Tabel 2. 3 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Denpasar 60 Tabel 2. 4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 61 Tabel 2. 5 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Singaraja 61 Tabel 3. 1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali 71 Tabel 3. 2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori 74 Tabel 3. 3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali 75 Tabel 3. 4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali Maret 2016 76 Tabel 3. 5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali 82 Tabel 3. 6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 83 Tabel 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 100 Tabel 4. 2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali 2015-2016 101 Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012-2016 102 Tabel 4. 4 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012-2016 104 Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2016 106 Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, 2016 107 Tabel 4. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran APBN 2015-2016 Untuk Provinsi Bali 109 Tabel 5. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang) 119 Tabel 5. 2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang) 121 Tabel 5. 3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang) 121 Tabel 5. 4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang) 122 Tabel 5. 5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang) 122 Tabel 5. 6 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali 123 Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali 131
10
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
Daftar Boks BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL PRIMER TRIWULAN I 2016 : HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TERUS MENUNJUKKAN PENINGKATAN 45 BOKS B ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI 66 BOKS C GERAKAN PEDULI KOIN RUPIAH 87 BOKS D KPWBI PROVINSI BALI BERKERJASAMA DENGAN DESA ADAT DALAM UPAYA MENERTIBKAN KUPVA BB 90 BOKS E PENURUNAN BI RATE BERDAMPAK PADA PENURUNAN SUKU BUNGA PERBANKAN 92 BOKS F PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BALI 110 BOKS G KINERJA USAHA DIPERKIRAKAN TUMBUH LEBIH BAIK 135 BOKS H PANDANGAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN SMART CITY DENPASAR 139
Seri Kebanksentralan BI 7-DAY REPO RATE
84
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
11
PERKEMBANGAN TUNAI INFLOW
Rp5,07T Rp2,5T
OUTFLOW
Rp2,9T Rp4T
NET INFLOW
Rp2,1T Rp1,51T
NON TUNAI KLIRING
Rp19,8T (633 lembar) Rp18,2T (614 lembar)
Tw I 2016 Tw IV 2015
Perkembangan SISTEM PEMBAYARAN Sistem pembayaran nontunai mengalami peningkatan pada triwulan I 2016
1
2
3
Perkembangan INFLASI
Perkembangan PERBANKAN
Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 2,75% (yoy).
Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 memberikan dampak positif pada kinerja perbankan secara umum
8,81% yoy
2,38 NPL
83,47 LDR
7,12% yoy
4,93% yoy
3,59% yoy SINGARAJA DENPASAR
12
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
4,42 yoy 3,41 yoy
KREDIT
ASET
DPK
6,04% Tw I 2016
5,96% Tw IV 2015 6,06% - 6,46% yoy
Triwulan II 2016
4% 1% yoy 6,09% - 6,84% yoy
19,28%
7,7%
PENDAPATAN
BELANJA
2016
Pertumbuhan Ekonomi Inflasi
KEUANGAN PEMERINTAH Tw I 2016
PROYEKSI PEREKONOMIAN
Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2016
4
5
6
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan sedikit mengalami peningkatan namun kualitas hidup masyarakat terjaga seiring dengan peningkatan IPM dan menurunnya Gini Ratio
5,25%
2,12%
September 2015 TINGKAT KEMISKINAN
4,76% yoy
September 2014
Februari 2016
TENAGA KERJA
1,37% yoy
Februari 2015
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
13
Ringkasan Umum Pertumbuhan tahunan ekonomi Bali triwulan I 2016 mencapai 6,04% (yoy), lebih tinggi
Perekonomian Bali
dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 5,96% (yoy). Pertumbuhan
triwulan I 2016
ekonomi Bali triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi
tumbuh meningkat
nasional sebesar 4,92% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong oleh
sebesar 6,04% (yoy)
peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB (investasi), dan peningkatan kinerja ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, perekonomian Bali pada triwulan I 2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, Konstruksi, Jasa keuangan, Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial. Inflasi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), mengalami peningkatan
Tekanan inflasi Provinsi
dibandingkan dengan pencapaian inflasi triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,75%
Bali pada triwulan I
(yoy). Namun demikian, pencapaian inflasi Bali triwulan I 2016 masih lebih rendah
2016 tercatat sebesar
dibanding inflasi Nasional yang sebesar 4,45% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan
3,59% lebih tinggi
dengan inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 6,42% (yoy). Secara spasial, pada triwulan I
dibanding triwulan IV
2016 inflasi di Kota Singaraja tercatat sebesar 4,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan
2015
dengan inflasi periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,99% (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,41% (yoy), jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,88% (yoy). Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh kelompok inti dan volatile food. Sementara itu, kelompok administered prices tercatat sebagai penahan kenaikan laju inflasi seiring dengan kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg pada awal Tahun 2016. Pada triwulan I 2016, kinerja bank umum di Provinsi Bali masih terjaga. Asset bank
Peningkatan
umum masih mencatat pertumbuhan positif meski terjadi perlambatan dibanding
pertumbuhan ekonomi
triwulan IV 2015. Perlambatan tersebut bersumber dari perlambatan pertumbuhan DPK
pada triwulan I 2016
yang dihimpun bank umum. Demikian pula penyaluran kredit bank umum juga masih
memberikan dampak
mengalami perlambatan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit nasional. Di
positif pada kinerja
sisi lain, BPR mencatat peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan DPK.
perbankan secara
Secara spasial, penyebaran penyaluran kredit bank umum perkabupaten/kota di Provinsi
umum
Bali masih menunjukkan konsentrasi pada daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA). Sejalan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada periode triwulan I 2016, penyaluran kredit korporasi juga menunjukkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (berdasarkan lokasi proyek), yaitu tumbuh dari 11,63% (yoy) di triwulan
14
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
Kinerja kredit korporasi
IV 2015 menjadi 12,29% di triwulan I 2016. Meskipun terjadi peningkatan, kualitas
dan rumah tangga
kredit korporasi menunjukkan penurunan, tercermin dari rasio Non Peforming Loan
Provinsi Bali triwulan I
(NPL) yang meningkat. Pada periode triwulan I 2016 nilai NPL mencapai 3,90%, lebih
2016 masih terjaga
tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 3,22%. Perkembangan kinerja kredit sektor rumah tangga (RT) pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,89% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit rumah tangga, rasio NPL menunjukan peningkatan yang signifikan dari 0,64% di triwulan IV 2015 menjadi 0,87% pada triwulan I 2016.
Sistem pembayaran nontunai tercatat
Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali triwulan I 2016 berada pada posisi net inflow
sesuai dengan pola musimannya. Sementara itu, transaksi
mengalami
pembayaran nontunai (dengan mekanisme kliring) mengalami peningkatan baik secara
peningkatan pada
nominal maupun jumlah transaksi. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan
triwulan I 2016.
pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan.
Realisasi Belanja
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali hingga triwulan I 2016 tercatat sebesar
daerah Provinsi Bali
19,28% dari total pendapatan yang ditargetkan, lebih rendah dibandingkan periode
pada triwulan I 2016
yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,58%. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi
tercatat lebih tinggi
Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 7,7%, lebih tinggi dibandingkan periode
dibandingkan dengan
yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,29%. Secara keseluruhan kabupaten/kota di
periode yang sama tahun sebelumnya.
Provinsi Bali pada triwulan I 2016, realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota mencapai 19,76%. Sementara, realisasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 sebesar 8,91% atau senilai Rp 1,55 triliun.
Tingkat Pengangguran
Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali pada Semester I 2016 mengalami perlambatan
Terbuka (TPT) dan
dibanding Semester II 2015, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah penduduk
kemiskinan sedikit
yang menganggur (6,76%) lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk yang
mengalami penurunan
bekerja (0,31%). Kondisi ini berdampak kepada meningkatnya Tingkat Pengangguran
namun kualitas hidup
Terbuka (TPT) yang pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari Agustus
masyarakat terjaga
2015 yang sebesar 1,99%. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
seiring dengan
(TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,23%. Meskipun melambat, namun kondisi
peningkatan IPM dan menurunnya Gini Ratio
ketenagakerjaan di Bali masih lebih Baik dibanding Nasional. Pada periode yang sama, TPT nasional tercatat sebesar 5,05% dan TPAK nasional sebesar 68,06%. Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 mengalami penurunan dibanding triwulan IV 2015, mengindikasikan penurunan tingkat kemampuan/daya beli petani. Penurunan tersebut terjadi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan Rakyat, dan Perikanan. Sementara NTP subsektor hortikultura dan subsektor peternakan menunjukkan peningkatan pada periode yang sama.
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
15
Selanjutnya dari sisi distribusi, kesejahteraan antar penduduk mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari menurunnya angka gini ratio. Disisi lain, pembangunan manusia di Provinsi Bali berada dalam kondisi yang baik, tercermin dari nilai IPM yang jauh di atas rata-rata nasional dan merupakan IPM terbesar ke-5 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2016 diperkirakan mengalami
Perekonomian Bali
peningkatan, dibanding triwulan I 2016, yaitu tumbuh pada kisaran 6,06% - 6,46%
triwulan II 2016
(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan
diperkirakan tumbuh
kinerja konsumsi pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara itu dari sisi
kisaran 6,06% -
penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan sebagian besar lapangan usaha
6,46% (yoy)
antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan pergudangan. Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan perekonomian Bali tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,04% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun
Perekonomian
2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,08%-6,84% (yoy). Dari sisi permintaan,
Bali tahun 2016
perbaikan perkiraan perekonomian global di tahun 2016 bersumber pada perbaikan
diperkirakan tumbuh
kinerja ekspor luar negeri seiring dengan upaya ekspansi beberapa industri pengolahan.
pada kisaran 6,08% -
Dari sisi penawaran, perkiraan peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan
6,84% (yoy)
peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah, serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata dan industri pengolahan. Berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan I 2016, inflasi Bali diperkirakan
Inflasi Bali 2016
akan sebesar 3,72%±1% (yoy) pada tahun 2016, dan diharapkan dapat mendukung
diperkirakan berada
tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Pada triwulan II 2016,
dalam kisaran
kelompok volatile food diperkirakan melandai seiring dengan masuknya musim panen
3,72%±1% (yoy).
padi dan tekanan demand yang relatif tidak setinggi triwulan I 2016. Namun demikian, komoditas bawang merah masih perlu menjadi perhatian seiring dengan peningkatan harga yang terjadi secara nasional dan ketergantungan Provinsi Bali terkait pasokan komoditas bumbu-bumbuan.
16
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
Tabel Indikator PDRB DAN INFLASI
3,59
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
17
PERBANKAN – BANK UMUM
INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA Rp Miliar
18
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
SISTEM PEMBAYARAN
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
19
Halaman ini sengaja dikosongkan
20
Ekonomi Makro Regional
BAB I
Foto oleh: Agus Mulyawan
Makro Ekonomi Regional
Ekonomi Makro Regional
21
22
Ekonomi Makro Regional
1.1.
KONDISI UMUM
(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah
34 33 32 31 30 29 28 27
tangga, PMTB (investasi), dan meningkatnya kinerja
PDRB 10 8
6.04
6 5.96
4 2
I
II
III
IV
I
II
2014
III
IV
2015
0
I
ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, perekonomian Bali pada triwulan I 2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha
%,YOY
RP TRILIUN
gPDRB (skala kanan)
yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi
Makan
dan
Minum,
Transportasi,
Konstruksi, Jasa keuangan, Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial.
2016
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Grafik 1. 1 Provinsi Bali
1.2.
SISI PERMINTAAN
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2016 dari sisi permintaan terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seiring
Bali 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00
dengan penurunan harga BBM, LPG, dan TTL yang
NASIONAL
terjadi sepanjang triwulan I 2016. Komponen ekspor 7.73
luar negeri, mengalami peningkatan pada triwulan laporan, didorong oleh perbaikan perekonomian
6.74 6.20
6.22
5.99
5.14 4.96 4.97 5.04
I
II
III
IV
2014
5.92
6.30
4.73 4.66 4.74
I
II
III
2015
5.96
6.04
5.04 4.92
IV
I 2016
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Grafik 1. 2 Provinsi Bali
negara
mitra
dagang
sehingga
mendorong
peningkatan permintaan dan upaya diversifikasi pasar oleh pelaku ekspor. Peningkatan kinerja ekspor luar negeri tersebut juga didukung oleh peningkatan ekspor jasa, seiring dengan kinerja industri pariwisata yang mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja pariwisata didorong oleh adanya event hari raya dan liburan antara lain imlek, paskah, Galungan, dan Kuningan sepanjang triwulan I 2016. Sementara itu,
Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2016
investasi (PMTB) mengalami peningkatan, didorong
mencatat peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar
oleh peningkatan kinerja investasi non bangunan
6,04% (yoy) dengan output riil mencapai Rp
yang tergambar dari impor barang modal yang
32 triliun. Dibandingkan dengan pertumbuhan
mengalami peningkatan di akhir triwulan I 2016,
triwulan sebelumnya, capaian tersebut lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan
dibandingkan
triwulan
PMTB juga didorong oleh optimisme pelaku usaha
sebelumnya (triwulan IV 2015) yang sebesar 5,96%
terhadap perkembangan ekonomi seiring dengan
(yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan I
penurunan BI Rate dan perbaikan kondisi makro
2016 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka
ekonomi regional.
dengan
pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,92%
Ekonomi Makro Regional
23
Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
1.2.1. Konsumsi
musiman berupa perayaan hari raya keagamaan yaitu
Konsumsi Rumah Tangga
Paskah, Galungan, Kuningan, dan Nyepi yang diiringi
Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen
dengan penurunan harga BBM, TTL, dan LPG pada
terbesar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
triwulan laporan diperkirakan menjadi pendorong
Provinsi Bali dengan share sebesar 54%, yang
peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga.
(IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang menunjukkan rata-rata indeks sepanjang triwulan I 2016 yang mengalami peningkatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) berdasarkan hasil survei BPS, pada triwulan I 2016 juga menunjukkan peningkatan
Sumber : BPS
dibandingkan triwulan sebelumnya. Adanya aktivitas
Grafik 1. 3
24
Ekonomi Makro Regional
Indeks Tendensi Konsumen
108.4
105.84
111.66 105.42
di ketiga indeksnya yaitu Indeks Keyakinan Konsumsen
INDEKS
tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia
102.36
2016. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut
113.13
2015 menjadi sebesar 9,05% (yoy) pada triwulan I
111.9
114.98
pertumbuhan dari 7,04% (yoy) dari triwulan IV
116.75
pada triwulan laporan mengalami peningkatan
Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1. 4
Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Grafik 1. 6 Tahan Lama LS 1.73
2 1.5 1 0.5
0
0 -0.5
-0.13 III
IV
2013
Sumber : PLN Grafik 1. 5
Konsumsi Listrik RT
I
II
III
2014
IV
I
II
III
IV
2015
I 2016
Sumber : Survei dan Liaison, diolah Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 7
Selain itu, peningkatan Upah Minimum Kota/
Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga juga
Kabupaten (UMK)
awal tahun turut mendorong
terkonfirmasi oleh peningakatan pertumbuhan kredit
peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seperti
konsumsi dari sebesar 12,86% (yoy) pada triwulan
terlihat dari peningkatan indeks ketepatan waktu
IV 2015 menjadi sebesar 13,14% (yoy) di triwulan I
pembelian barang tahan lama (survei konsumen)
2016. Peningkatan kredit konsumsi, terutama terjadi
dari 87 pada triwulan IV 2015, menjadi 87,67 pada
di kredit multiguna yang mencatat peningkatan
triwulan I 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut,
pertumbuhan dari 20,56% (yoy) pada di triwulan
Hasil survei dan liaison yang dilakukan oleh Bank
IV 2015 menjadi 20,84% (yoy) pada triwulan I
Indonesia pada triwulan I 2016, turut mengkonfirmasi
2016. Kondisi tersebut, sejalan dengan peningkatan
peningkatan tersebut, sebagaimana terlihat dari
ekspektasi
peningkatan signifikan nilai likert scale penjualan
(IEK mengalami peningkatan dari sebesar 105,28
domestik pada triwulan laporan, yaitu dari sebesar
di triwulan IV 2015 menjadi 107,39 pada triwulan I
-0,13 poin pada triwulan IV 2015, menjadi sebesar
2016).
masyarakat
terhadap
perekonomian
1,73 poin di triwulan I 2016.
Ekonomi Makro Regional
25
Grafik 1. 8
Grafik 1. 9
Kredit Konsumsi
Kredit Multiguna
Grafik 1. 10
Perkembangan Giro Pemerintah
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 11
Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah
dibandingkan triwulan IV 2015 yang mencatat
Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non Profit yang
pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy). Perlambatan ini
melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi
sesuai dengan pola musiman konsumsi pemerintah
pemerintah mengalami perlambatan pada triwulan
yang realisasinya masih terbatas di pada triwulan I.
laporan. Konsumsi LNPRT mengalami perlambatan
Kondisi ini juga terkonfirmasi oleh peningkatan posisi
dari sebesar 14,80% (yoy) pada triwulan IV 2015
giro pemerintah pada triwulan laporan yang tercatat
menjadi sebesar 13,30% (yoy) di triwulan I 2016.
mengalami peningkatan. Perlambatan tersebut juga
Kondisi tersebut merupakan dampak base effect
tercermin dari realisasi belanja total APBD Provinsi Bali
tingginya kinerja konsumsi LNPRT di triwulan IV
yang masih terbatas pada triwulan laporan, tercatat
2015 seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan
sebesar 8%.
Kepala Daerah Langsung (Pilkada), di 6 Kabupaten/ Kota di Bali. Sementara itu, perkembangan konsumsi Pemerintah hanya mencatat pertumbuhan sebesar 3,45% (yoy) di triwulan I 2016, jauh lebih rendah
26
Ekonomi Makro Regional
1.2.2. Investasi Kinerja investasi Provinsi Bali triwulan I 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 9,54% (yoy), jauh
lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar
2 tahun terakhir. Kondisi tersebut seiring pengadaan
5,76% (yoy). Peningkatan tersebut juga tercermin
pekerjaan yang telah dilakukan pada triwulan I 2016,
dari likert investasi (hasil survei dan liaison Kantor
peningkatan anggaran untuk proyek infrastruktur
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali) dari sebesar
strategis
1 poin pada triwulan IV 2015, menjadi 1,41 poin di
jembatan, irigasi dan penyediaan air minum serta
triwulan I 2016. Selain itu, hasil Survei Kegiatan Dunia
pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali dan Rumah
Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sakit Mata Indera yang ditargetkan selesai di tahun
Provinsi Bali pada triwulan I 2016 juga menunjukkan
2016.
perbaikan perkembangan investasi dari sebesar -3,71% (SBT) pada triwulan IV 2015 menjadi -2,82% (SBT) pada triwulan I 2016. Perbaikan kinerja investasi terutama didorong oleh peningkatan kinerja investasi non bangunan yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan impor barang modal dari sebesar -91,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 23,67% (yoy) pada triwulan I 2016. Tingginya pertumbuhan tersebut bersumber dari impor kapal senilai USD 18,2 juta dari Korea Selatan di triwulan I 2016. Peningkatan kinerja investasi pada periode triwulan I 2016 juga didorong oleh peningkatan realisasi kinerja proyek infrastruktur pemerintah yang menunjukkan peningkatan seperti tergambar dari realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan I 2016 dengan nilai realisasi sebesar 6,79%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 dan dibandingkan pola historisnya dalam
berupa peningkatan kapasitas jalan,
Berdasarkan hasil survei dan liaison Bank Indonesia, peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh optimisme pelaku usaha
terhadap perkembangan
ekonomi regional dan beberapa faktor pendukung lainnya yang antara lain meliputi sebagai berikut: i) perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Bali pada tahun 2016; ii) peluang penguatan
permintaan
sepanjang
tahun
(domestik
2016
dan
didukung
ekspor)
perbaikan
kinerja perekonomian global pada tahun berjalan dibandingkan
tahun
sebelumnya;
iii)
kebijakan
Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, iv) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi untuk Wilayah Bali Utara dan Bali Timur, v) Paket deregulasi kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan sejumlah 12 paket khususnya
16.00 14.00 12.00 10.00
%
8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00
I
II
III 2014
IV
I
II
III 2015
IV
I 2016
-6.00
Sumber : Survei dan Liaison Bank Indonesia, diolah Likert Investasi Grafik 1. 12
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha BI Perkembangan Investasi (SBT) Grafik 1. 13
Ekonomi Makro Regional
27
terkait dengan dihapuskannya Bidang Usaha Restoran
neraca perdagangan antar daerah dari sebesar Rp
dari daftar Negatif Investasi, vi) tendensi penurunan
12,6 triliun di triwulan IV 2015 menjadi sebesar Rp
tingkat suku bunga kredit perbankan seiring dengan
8,09 triliun pada triwulan laporan. Sementara itu,
penurunan BI Rate, yang diyakini akan mendorong
pada periode yang sama, neraca perdagangan luar
akselerasi peningkatan kinerja dunia usaha.
negeri mencatatkan penurunan surplus dari Rp 14,14 triliun (triwulan IV 2015) menjadi sebesar Rp 12,98 %, yoy
Ribu Ton
triliun di triwulan I 2016. Kondisi ini menyebabkan tertahannya
laju
peningkatan
surplus
neraca
perdagangan pada periode triwulan laporan. Net Ekspor antar Daerah Kinerja
net
ekspor
antar
daerah
menunjukan
perbaikan, dengan pertumbuhan pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 18,97% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar -2,24% (yoy). Perbaikan tersebut diindikasikan oleh perbaikan Grafik 1. 14
Perkembangan Nilai Impor Barang Modal
kecukupan stok barang kebutuhan (terutama bahan makanan) di Provinsi Bali1), seiring dengan adanya periode musiman berupa perayaan hari keagamaan pada periode triwulan I 2016. Kondisi tersebut mendorong
peningkatan
permintaan
konsumsi
rumah tangga pada periode triwulan laporan, sehingga mendorong pelaku usaha perdagangan untuk
mengantisipasi
peningkatan
permintaan
melalui peningkatan stok. Peningkatan stok juga sejalan dengan upaya Tim Pengendalian Inflasi
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah Penjualan Semen Provinsi Bali Grafik 1. 15
1.2.3. Neraca Perdagangan Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Bali triwulan I 2016, mencatat peningkatan kinerja yang tergambar dari nilai surplus sebesar Rp 4,89 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan surplus triwulan IV 2015 (Rp 1,5 triliun). Peningkatan nilai surplus tersebut didorong oleh penurunan defisit 1
Sumber : Pelindo 3 Arus Barang Pelabuhan Benoa dan Grafik 1. 16 Pelabuhan Celukan Bawang
Provinsi Bali cenderung mengimpor barang kebutuhan dari luar daerah (terutama bahan makanan pada saat permintaan tinggi) disebabkan kapasistas produksi Provinsi Bali yang terbatas
28
Ekonomi Makro Regional
Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
menjadi sebesar 215,3%(yoy). Peningkatan tersebut,
menjaga ketersediaan stok ditengah peningkatan
seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan
permintaan, sehingga defisit perdagangan antar
ekonomi beberapa negara tujuan ekspor Provinsi
daerah
kinerja
Bali, seperti kawasan Eropa dan Asia (China, Jepang
net ekspor antar daerah juga terlihat dari semakin
dan ASEAN, serta Amerika Serikat). Selain itu,
dalamnya kontraksi pertumbuhan volume arus barang
dihapuskannya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas
masuk di Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan
Kayu (SVLK) yang berlaku sejak triwulan IV-2015
Bawang, yaitu dari kontraksi sebesar -10,46% (yoy)
(Permendag nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang
pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -13,36% (yoy)
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan), turut
di triwulan I 2016.
berdampak pada penurunan biaya pengiriman ekspor
cenderung
mengecil.
Perbaikan
produk olahan kayu. Hal ini mendorong peningkatan
Ekspor Luar Negeri Pada triwulan I 2016, perkembangan kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) Provinsi Bali mencatat peningkatan kinerja di triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 11,86% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar -2,74%(yoy). Peningkatan tersebut,
selaras
dengan
peningkatan
kinerja
ekspor barang dan ekspor jasa pada triwulan laporan, didorong oleh adanya faktor musiman seperti perayaan imlek dan semakin membaiknya kinerja ekonomi negara-negara tujuan ekspor serta perekonomian global yang tumbuh lebih baik pada triwulan I 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Perayaan imlek mendorong peningkatan jumlah wisman asal Tiongkok ke Bali sejalan dengan
volume ekspor khususnya produk olahan kayu yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Provinsi Bali pada periode triwulan laporan. Di samping itu, berdasarkan hasil survei dan liaison Bank Indonesia, peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor Provinsi Bali juga didorong oleh upaya pelaku usaha untuk terus mencari pasar ekspor alternatif, sebagai upaya dalam rangka perluasan akses pasar menghadapi tingkat kompetisi yang terus meningkat. Selain itu, beberapa pelaku usaha ekspor juga telah menjajaki customer/pembeli lama yang sebelumnya telah cukup lama tidak aktif melakukan pemesanan akibat perlambatan kinerja ekonomi global di tahuntahun sebelumnya.
peningkatan direct flight dan chartered flight dari dan ke Bali dari beberapa kota di Tiongkok pada periode triwulan laporan. Sementara itu, beberapa periode hari raya keagamaan lain seperti Paskah, Nyepi, Galungan dan Kuningan juga ikut turut mendorong peningkatan kinerja ekspor jasa. Beberapa kegiatan Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) khususnya yang dilakukan oleh korporasi asing sepanjang triwulan, juga mendorong peningkatan ekspor jasa di triwulan laporan. Membaiknya kinerja ekspor, juga tergambar dari peningkatan pertumbuhan volume ekspor barang dari sebesar 183,7% (yoy) pada triwulan IV 2015
Grafik 1. 17
Nilai Ekspor Luar Negeri Bali
Ekonomi Makro Regional
29
komoditas furniture yang memiliki share terhadap total ekspor Provinsi Bali masing-masing sebesar 26,6%; 9,32%; dan 6,87% di periode triwulan laporan. Sementara itu, pertumbuhan kinerja ekspor komoditas perhiasan dan pakaian jadi (yang memiliki share masing-masing sebesar 15,75% dan 18,33%) pertumbuhan volume ekspornya masih cenderung tertahan. Negara tujuan ekspor Provinsi Bali, masih didominasi
Volume Ekspor Luar Negeri Bali
Grafik 1. 18
oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan Hongkong, dengan share masing-masing sebesar
Secara
garis
besar,
peningkatan
pertumbuhan
24,5%, 9,3%, 8,53%, dan 4,9%. Bila dilihat dari
volume ekspor Provinsi Bali terutama didorong oleh
pertumbuhannya, pertumbuhan volume ekspor ke
peningkatan kinerja volume ekspor untuk komoditas
negara tujuan tersebut sepanjang triwulan I 2016
perikanan, komoditas produk olahan kayu, dan
menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Membaiknya kinerja ekspor di Provinsi Bali terutama terjadi untuk volume ekspor dengan negara tujuan ke Amerika Serikat, yang mulai mengalami peningkatan dengan pertumbuhan dari sebesar 9,41% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 12,12% (yoy) di triwulan I 2016. Peningkatan volume ekspor ke Amerika Serikat terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor komoditas pakaian jadi dan perhiasan pada periode triwulan laporan. Sementara itu, negara lain yang juga menunjukkan perbaikan volume kinerja ekspor
Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2016
Grafik 1. 19
dari Bali adalah Jepang, dengan pertumbuhan sebesar
% yoy Other Countries 23.31%
60 40
Germany 2.64%
20 0 (20) (40) (60)
I
II
III
IV
2013
I
II
III
2014
IV
I
II
III
IV
2015
i 2016
Perikanan
Perhiasan
Pakaian Jadi
Wood Manufacture
Furniture
Grafik 1. 20
30
US 24.56%
Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama
Ekonomi Makro Regional
Australia 9.30%
Spanyol 4.34%
Cina 4.59% Belanda 2.46% Inggris 2.18%
Grafik 1. 21
Japan 8.53%
France 4.54% Thailand 2.06%
Hongkong 4.90%
Singapore 6.59%
Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan
-14,14% (yoy), lebih baik dibandingkan kontraksi
pada triwulan IV 2015 yang sebsar -85,67% (yoy)
yang lebih dalam pada triwulan sebelumnya, terutama
Peningkatan nilai impor tersebut, didorong oleh
didorong oleh membaiknya volume ekspor komoditas
adanya peningkatan nilai impor kapal yang mencapai
perikanan di periode triwulan laporan.
nilai USD 18 juta pada periode triwulan I 2016, yang berasal dari Korea Selatan untuk kebutuhan pariwisata. Sejalan dengan kondisi tersebut, impor nilai raw material (dengan share sebesar 28%), turut mengalami perbaikan dari sebesar -73,72% (yoy) pada triulan IV 2015 menjadi sebesar -35,28% (yoy) di triwulan I 2016. Sementara itu, perbaikan nilai impor capital goods dan raw materials tersebut juga sejalan dengan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap prospek perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik, sehingga pelaku usaha melakukan penambahan investasi dan bahan
Grafik 1. 22
Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan
persediaan. Sementara itu, nilai Consumption goods yang memiliki share sebesar 5%, turut mengalami
Impor Luar Negeri
peningkatan dari kontraksi sebesar -58,66% (yoy)
Perkembangan kinerja impor luar negeri pada triwulan
di triwulan IV 2015 menjadi sebesar 35,18%(yoy)
I 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar 34,68% (yoy),
pada triwulan I 2016, seiring dengan peningkatan
lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar
konsumsi di periode triwulan berjalan yang didorong
12,49% (yoy). Peningkatan tersebut terlihat dari
oleh peningkatan kunjungan wisman dan wisnus
peningkatan pertumbuhan nilai impor barang
di
serta adanya faktor musiman berupa perayaan hari
Provinsi Bali dari sebesar -74,7%(yoy) pada triwulan
keagamaan pada sepanjang periode triwulan laporan.
IV 2015, menjadi sebesar 42,93%(yoy) di triwulan I 2016. Seiring dengan peningkatan nilai impor barang, volume impor barang di periode yang sama juga menunjukkan perbaikan di triwulan laporan. Volume impor barang tumbuh sebesar -72,5% (yoy) pada triwulan IV 2015, sementara pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar -41,88% (yoy). Peningkatan kinerja volume dan nilai impor terjadi di seluruh kelompok barang impor baik untuk jenis capital goods, consumption goods, maupun raw material. Peningkatan nilai impor terbesar terjadi pada kelompok jenis capital goods (dengan share sebesar
Grafik 1. 23
Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali
48%) dan tumbuh sebesar 441,12% (yoy) di triwulan I 2016, lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan
Ekonomi Makro Regional
31
% yoy
Ribu Ton
Grafik 1. 24
Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali
1.3. Consumptio n Goods 5%
Capital Goods 48%
SISI PENAWARAN
Dari sisi penawaran, peningkatan perekonomian Provinsi Bali di triwulan laporan, didorong oleh meningkatnya kinerja industri pariwisata seiring dengan faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan seperti hari raya antara lain Imlek, Paskah,
Raw Material & Auxiliary Goods 28%
Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC
Grafik 1. 25
Nyepi dan Galungan yang diiringi dengan kegiatan MICE. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha terkait yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan transportasi dan pergudangan. Sementara itu, dengan meningkatnya kinerja investasi, lapangan usaha
700
konstruksi turut menunjukkan peningkatan pada
600
periode triwulan laporan sehingga ikut mendorong
500
peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bali
400 300 200 100 0 (100)
di triwulan laporan. Di sisi lain, lapangan usaha 174.65 109.74 55.08 47.26 70.15 (6.31) (35.28) (36.87)(21.98)(22.87) (48.90)(45.41) (73.72) I II III IV I II III IV I II III IV I 2013
(200)
2014
g Consumption Goods
Grafik 1. 26
32
g Raw Material
2015
g Capital Goods
Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC
Ekonomi Makro Regional
2016
pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan, terutama terjadi subsektor tabama, yang disebabkan oleh
mundurnya masa panen
padi sebagai dampak El Nino di tahun 2015 yang menyebakan terjadi pemunduran masa tanam untuk periode musim tanam pertama
Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)*
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali * Tahun Dasar 2010
Struktur perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I
perikanan (14%), (3) konstruksi (9%), (4) transportasi
2016, didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha
dan pergudangan (9%), dan (5) perdagangan besar
utama antara lain: (1) penyediaan akomodasi makan
dan eceran (8%). Dominasi industri pariwisata masih
dan minum (23%), (2) pertanian, kehutanan dan
terlihat dari total pangsa lapangan usaha terkait dengan
Ekonomi Makro Regional
33
industri pariwisata yang mencapai 31%. Sementara
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi
itu, berdasarkan dari sumbangan pertumbuhan
ekonominya, lapangan usaha penyediaan akomodasi
Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan
makan dan minum serta lapangan usaha perdagangan
minum mengalami peningkatan kinerja pada triwulan
besar dan eceran menjadi lapangan usaha yang
I 2016, yaitu tumbuh sebesar 6,61% (yoy), lebih tinggi
memiliki
masing-masing
dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang sebesar
sebesar 1,31% dan 0,78%. Kondisi tersebut, sejalan
4,87% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini
dengan peningkatan kinerja industri pariwisata. Di
terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha
sisi lain, lapangan usaha pertanian yang mengalami
yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia
perlambatan pertumbuhan, mengalami penurunan
Provinsi Bali di triwulan I 2016 yang menunjukkan
sumbangan secara signifikan menjadi hanya sebesar
perbaikan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk
0,02% dibandingkan triwulan sebelumnya yang
lapangan usaha ini dari sebesar -9,45% (SBT) pada
mencapai 0,51%
triwulan IV 2015, menjadi sebesar -4,54% (SBT)
sumbangan
tertinggi
dan Makan Minum
di triwulan I 2016. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4%
Jasa Pendidikan 5%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14%
Jasa lainnya 2%
Jasa Perusahaan 1%
Pengadaan Listrik dan Gas 0%
Real Estate 4% Jasa Keuangan dan Asuransi 4%
Informasi dan Komunikasi 5%
Pertambanga n dan Penggalian 1% Industri Pengolahan 7%
Konstruksi 9% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0% Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8%
Transportasi dan Pergudangan 9%
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Grafik 1. 27 Provinsi Bali Triwulan I 2016
JASA LAINNYA JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN… JASA PERUSAHAAN REAL ESTATE
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
0.16 0.11 0.28 0.36
0.46
KONSTRUKSI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH…
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS INDUSTRI PENGOLAHAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
0.02 0.01 0.33 0.06 0.02
kuningan, dan imlek yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan mancanegara (wisman). Peningkatan wisman tertinggi terutama wisman yang berasal dari asal Tiongkok (dari pertumbuhan 1,32% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 29,01% (yoy) pada triwulan I 2016). Faktor lain yang juga mendukung peningkatan adalah direct flight dan chartered flight
-0.76 I 0.59
1.31
2.26
II
III 2014
IV
I
-1.83 II
III
IV
-5.44
I -4.54 2016
2015 -9.45
0.78 0.71
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Grafik 1. 28 Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2016
Ekonomi Makro Regional
triwulan I 2016 antara lain paskah, nyepi, galungan,
1.41
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
34
yaitu perayaan hari raya keagamaan sepanjang
0.50
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI …
usaha ini juga didorong oleh adanya faktor musiman,
8.08
0.12 0.22
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
Peningkatan kinerja lapangan
-15.86
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Grafik 1. 29 Hotel dan Restoran (SBT)
dari dan ke Bali dari beberapa kota di Tiongkok
lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan
dan beberapa negara asal wisman lainnya. Selain
minum menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari
itu adanya beberapa kegiatan Meeting, Incentive,
sebesar 13,77% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi
Convention dan Exhibition (MICE) sepanjang triwulan
sebesar 19,64% (yoy), mengkonfirmasi hasil survei
laporan, beberapa diantaranya adalah Bali Clean
dan liaison yang menunjukkan peningkatan investasi
Energy Forum, ICOPE 2016, dan AMWAY China
pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan
International.
usahanya.
Peningkatan kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi
Peningkatan kunjungan wisman pada triwulan I
dari peningkatan kunjungan wisman pada triwulan
2016 terjadi pada sebagian besar negara utama asal
laporan tercatat sebesar 15,25% (yoy), jauh lebih tinggi
wisman antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia,
dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar
dan Jepang. Sementara itu berdasarkan share negara
2,55%(yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kredit
asal wisman, kunjungan wisman asal Tiongkok menempati peringkat pertama yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 23%. Sementara, Australia yang sebelumnya menempati peringkat pertama negara asal wisman menempati peringkat kedua dengan share sebesar 22%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi Australia2) serta depresiasi nilai tukar Australia Dollar (AUD) yang menyebabkan biaya berwisata ke Bali menjadi relatif lebih mahal. Lebih lanjut, beberapa wisatawan Australia diindikasikan melakukan pengalihan wisata ke Thailand dengan biaya wisata yang relatif lebih murah dibanding biaya wisata di Provinsi Bali3).
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan Grafik 1. 30
100
g Kr. Akmamin (skala kanan) 40
14,000
35
12,000
30
10,000
25
8,000
20
6,000
15
4,000
10
2,000
5
0
I
II
III 2014
Grafik 1. 31
IV
I
II
III
IV
2015
I
80
%,yoy
16,000
0
2016
Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Bali
60 %,yoy
Miliar Rp
Kr. Akmamin
40 20 0 -20
I
II
III
2013
IV
I
II
III
IV
2014
I
II
III
IV
2015
I 2016
-40 Australia
PRC
Japan
South of Korea
Malaysia
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Perkembangan Kunjungan Wisman Grafik 1. 32 Berdasarkan Negara
2
Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) Mei 2016 : Household perceptions of personal finances menunjukkan penurunan pada awal tahun 2016.
3
Berdasarkan perbandingan harga hotel sejenis dan tarif penerbangan
Ekonomi Makro Regional
35
Peningkatan lapangan usaha ini terutama mengikuti tendensi peningkatan industri pariwisata (tendensi peningkatan kunjungan wisnus & wisman) seiring dengan Nyepi, liburan panjang Paskah, Galungan dan Kuningan serta intensitas MICE. Selain itu, penurunan harga BBM, LPG dan TTL pada triwulan laporan diindikasikan turut menjadi faktor pendorong lapangan usaha ini. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Grafik 1. 33
dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, peningkatan pertumbuhan penjualan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman,
1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan
dan
serta barang kerajinan dan mainan. Data kredit
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
tembakau,
perlengkapan
rumah
tangga,
Motor LS 1.73
2 1.5 1 0.5
0
0 -0.5
-0.13 III
IV
2013
I
II
III
IV
2014
I
II
III
IV
2015
I 2016
Sumber : Liaison KPwBI Bali, diolah Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 34
Sumber : Survei Penjualan Eceran Perkembangan Total Penjualan Kelompok Grafik 1. 35 Komoditas
Seiring dengan peningkatan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor turut menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 7,60% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 8,78% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil likert scale penjualan domestik dari sebesar -0,13 poin pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 1,73 poin pada triwulan I 2016.
36
Ekonomi Makro Regional
Grafik 1. 36
Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran
perdagangan besar turut menunjukkan peningkatan
seiring dengan penurunan suku bunga KKB pada
pertumbuhan dari sebesar 16,55% (yoy) pada
triwulan berjalan serta peningkatan upaya promosi
triwulan IV 2015 menjadi sebesar 19,43% (yoy) pada
penjual kendaraan bermotor untuk menghabiskan
triwulan I 2016.
sisa stok tahun 2015.
Peningkatan
juga
terkonfirmasi
dari
perbaikan
1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan
penjualan kendaraan bermotor pada triwulan laporan
Pergudangan
yang tercatat sebesar -11,59% (yoy), lebih baik
Kategori transportasi dan pergudangan mengalami
dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -15,81%
peningkatan mencapai 6,25% (yoy) pada triwulan I
(yoy). Perbaikan tersebut didorong oleh peningkatan
2016, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang
pertumbuhan penjualan mobil dari sebesar -14,85%
tercatat sebesar 3,63% (yoy). Peningkatan tersebut
(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 36,21%
searah dengan peningkatan kinerja industri pariwisata
(yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut
yang
mendorong
peningkatan
penggunaan
transportasi ke Pulau Bali baik transportasi udara maupun
transportasi
laut.
Peningkatan
kinerja
lapangan usaha ini juga selaras dengan hasil Survei Kegiatan
Dunia
Usaha
Bank
Indonesia
sektor
pengangkutan dan komunikasi yang menunjukkan perbaikan dari kontraksi dari sebesar -2,26% (SBT) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -2,06% (SBT) pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit transportasi dan pergudangan pada triwulan I 2016 yang mencapai 32,02% (yoy), jauh lebih tinggi Sumber : DISPENDA Provinsi Bali Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Grafik 1. 37 Bermotor
dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2015 yang sebesar 3,13% (yoy).
I
II
III 2014
Sumber : DISPENDA Provinsi Bali Pertumbuhan Penjualan Sepeda Motor dan Grafik 1. 38 Mobil
IV
I
II
III 2015
IV
I 2016
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Grafik 1. 39 Komunikasi
Ekonomi Makro Regional
37
Kr. Transportasi dan Pergudangan
40
g Kr. Transportasi dan Pergudangan
30
Rp miliar
800
20
600
10
400
0 -10
200 0
%,yoy
1,000
-20 I
II
III
IV
2014
Grafik 1. 40
I
II
III
2015
IV
I
-30
2016
Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan
Sumber : BUMN Grafik 1. 42
Jumlah Kedatangan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai
Transportasi Udara
Transportasi Laut
Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi
Pada
terkonfirmasi dari peningkatan kinerja transportasi
transportasi laut turut mengalami peningkatan,
udara baik penumpang maupun kargo. Peningkatan
salah satunya terkait dengan penyediaan empat
kedatangan wisatawan terkait dengan adanya libur
armada baru oleh salah satu kontak di bidang
panjang paskah dan hari raya imlek, serta meningkatnya
usaha transportasi yang dipersiapkan untuk potensi
direct flight dan chartered flight dari dan ke Bali dari
peningkatan arus penyebrangan saat Hari Raya
beberapa kota di Tiongkok. Kedatangan jumlah
Nyepi dan Paskah. Peningkatan tersebut terlihat
penumpang mengalami peningkatan dari sebesar
dari peningkatan pertumbuhan arus penumpang
-1,7% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar
dari sebesar 9,01% (yoy) pada triwulan IV 2015
18,3% (yoy) pada triwulan I 2016. Selaras dengan
menjadi sebesar 26,82% (yoy) pada triwulan I 2016.
jumlah kedatangan penumpang, kargo internasional
Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan
turut mengalami peningkatan pertumbuhan dari
pertumbuhan arus kapal dari sebesar -1,68% (yoy)
sebesar -0,38% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi
pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 23,47% (yoy)
sebesar 0,85% (yoy) pada triwulan I 2016.
pada triwulan I 2016.
Sumber : BUMN
Sumber : BUMN, diolah Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa Grafik 1. 43
Grafik 1. 41
38
Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai
Ekonomi Makro Regional
triwulan
I
2016
perkembangan
kinerja
2,500
Unit
2,000 1,500 1,000 500 0
I
II
III IV
2013
Sumber : BUMN Grafik 1. 44
I
II
III IV
I
2014
II
23.74 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -1.68 -15 -20 -25 III IV I
2015
%,yoy
g Unit Kapal (skala kanan)
%,yoy
Unit Kapal
30 25 20 15 10 5 0 -5
I
2013
I
II III IV
I
2014 IBS
2016
Arus Kapal Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Provinsi Bali
II III IV
II III IV 2015
I 2016
IMK
Sumber : BPS Provinsi Bali Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Grafik 1. 45 Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)
1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan Pada triwulan I 2016, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 4,76% (yoy), lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,34% (yoy). Perlambatan ini terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) yang mengalami perlambatan dari sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,41%(yoy) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut juga terkonfirmasi dari perlambatan konsumsi listrik industri dari sebesar 9,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 7,75% (yoy) pada triwulan I 2016. Sejalan
Sumber : PLN Distribusi Bali Konsumsi Listrik Industri Grafik 1. 46
dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit industri pengolahan turut mengalami perlambatan dari sebesar 21,72% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 20,43% (yoy) pada triwulan I 2016. Di sisi lain, pertumbuhan indeks Industri Manufaktur Mikro dan Kecil mengalami peningkatan dari sebesar 10,48% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 12,34% (yoy) pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut juga didukung oleh optimisme peningkatan kinerja industri pengolahan yang terindikasi dari peningkatan volume ekspor beberapa industri pengolahan Provinsi Bali terutama pada komoditas produk olahan kayu dan furniture pada triwulan I 2016.
Grafik 1. 47
Kredit Kategori Industri
Ekonomi Makro Regional
39
1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi dan
diindikasikan oleh realisasi belanja modal Pemerintah
Provinsi Bali di triwulan I 2016 yang sebesar 9%, jauh
Lapangan Usaha Real Estate
Seiring dengan peningkatan kinerja komponen
lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama
investasi, lapangan usaha konstruksi dan real estate
tahun lalu sebesar 1%.
mengalami peningkatan. Lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan dari sebesar 5,09% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 5,79% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan ini diindikasikan oleh peningkatan penjualan semen pada triwulan IV 2015 mencapai 9,2% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2015 yang sebesar 2,38% (yoy) (pembelian semen di triwulan IV 2015 digunakan untuk stok pembangunan infrastruktur di triwulan I 2016). Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga
Sejalan dengan perkembangan lapangan usaha konstruksi,
lapangan
menunjukkan
usaha
real
perkembangan
estate
positif.
turut
Lapangan
usaha real estate tercatat mengalami peningkatan dari sebesar 5,09% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 5,79% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan kinerja tersebut terindikasi dari peningkatan pertumbuhan kredit KP Apartemen dan KPR rumah tinggal. KP Apartemen mengalami peningkatan dari sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 18,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Sementara KPR rumah tinggal tipe s.d. 70 mengalami peningkatan dari 2,98% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 3,54% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat serta mulai menurunnya suku bunga sebagai dampak diturunkannya BI rate selama triwulan berjalan. Meskipun demikian, seiring dengan optimisme dunia properti ke depan, indeks harga properti residensial
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Grafik 1. 49 Bali
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Grafik 1. 48
40
Ekonomi Makro Regional
primer menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2016.
Grafik 1. 50
Kredit KP Apartemen
dan kedelai mengalami kemunduran pola tanam sebagai dampak EL Nino di tahun 2015, sehingga 40% produksi pertanian mengalami kemunduran masa panen dari triwulan I 2016 menjadi triwulan II 2016. Kondisi tersebut terindikasi dari kontraksi pertumbuhan produksi padi dari sebesar 0,87% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -7,60% (yoy) pada triwulan I 2016.
Grafik 1. 51
Kredit KPR Tipe s.d. 70
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Perkembangan Kegiatan Usaha Sektor Grafik 1. 53 Pertanian
350,000
15
300,000
10 5
1.3.6. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan
Ton
250,000
0
200,000
-5
150,000
Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan
100,000
mengalami perlambatan dari sebesar 2,81% (yoy) pada
50,000
triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,15% (yoy) pada
0
-10 -15 -20 I
triwulan I 2016. Perlambatan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan kegiatan dunia usaha
%,yoy
Sumber : Survei Harga Properti Residensial, Bank Indonesia Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Grafik 1. 52 Primer
II
III
IV
2015
I
-25
2016
Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Perkembangan Produksi Padi di Bali Grafik 1. 54
sektor pertanian dari sebesar -8,22% (SBT) pada triwulan IV 2015 mejadi sebesar -8,27% (SBT) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut terutama terjadi
Sejalan
dengan
perkembangan
subkategori
pada subkategori tabama dan subkategori perikanan.
pertanian, subkategori perikanan turut mengalami
Pada subkategori tabama, komoditas padi, jagung,
perlambatan dari sebesar -42% (yoy) pada triwulan
Ekonomi Makro Regional
41
IV 2015 menjadi sebesar -61% (yoy) pada triwulan
mencapai lebih dari 30% selama beberapa tahun
I 2016. Kredit lapangan usaha pertanian turut
terakhir. Sejalan dengan berkembangnya pariwisata
mengkonfirmasi perlambatan tersebut seperti terlihat
di Provinsi Bali, dominasi pendapatan ekonomi
dari perlambatan pertumbuhan kredit pertanian dari
di Provinsi Bali juga terjadi pada Kabupaten/Kota
sebesar 20,86% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi
dengan dukungan infrastruktur pariwisata dan lokasi
19,13% (yoy) pada triwulan I 2016.
pariwisata seperti daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau sering disebut SARBAGITA. SARBAGITA
Prod. Ikan
10,000
ton
8,000 6,000 4,000 2,000 0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2012
2013
2014
2015
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200
mendominasi
pertumbuhan
PDRB Provinsi Bali dengan share sebesar 69% masing-masing sebesar 18%, 27%, 13%, dan 11%. %,yoy
g. Prod. Ikan(skala kanan)
12,000
sendiri
2016
Sementara share
terkecil dimiliki oleh Kabupaten
Bangli sebesar 3%. Meskipun demikian, kabupaten yang berada di Bali Utara kecuali Buleleng, yaitu Karangasem,
Bangli,
dan
Klungkung
berhasil
mencatat peningkatan pertumbuhan pada tahun 2015, berbeda dengan perekonomian Provinsi Bali yang secara total mengalami perlambatan di tahun
Sumber : PPN Pengambengan Perkembangan Produksi Ikan Grafik 1. 55 Pengambengan
2015.
Kabupaten Karangasem bahkan mencatat
angka pertumbuhan tertinggi sebesar 6,22% (yoy) pada tahun 2015, di atas angka pertumbuhan Provinsi Bali yang sebesar 6,04% (yoy) Badung
dan
Kabupaten
yang memiliki pangsa terbesar tercatat
sebesar 6,2% (yoy). Sementara, angka pertumbuhan ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Tabanan yang sebesar 6,03% (yoy) pada tahun 2015.
Tabanan 11%
Denpasar 18%
Grafik 1. 56
Perkembangan Kredit Kategori Pertanian
1.4.
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
BALI Provinsi Bali yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, telah berhasil mencuri perhatian wisatawan domestik dan internasional sebagaimana terlihat dari kontribusi pendapatan sektor pariwisata yang
42
Ekonomi Makro Regional
Badung 27% Buleleng 16%
Karangasem 8%
Gianyar 13% Bangli 3%
Klungkung 4%
Sumber : BPS Provinsi Bali Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali Grafik 1. 57
7.30
%,yoy
6.80 6.30 5.80 5.30
2011
2012
2013
2014
2015**)
Tabanan
Badung
Gianyar
Klungkung
Bangli
Karangasem
Buleleng
Denpasar
Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara Grafik 1. 58
Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Provinsi Bali Bali (%,yoy)
Kabupaten Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
2011
2012 6.11 7.07 7.15 6.11 6.14 5.43 6.44 7.16
2013 6.12 7.64 7.08 6.25 6.20 5.93 6.78 7.51
2014 6.41 6.82 6.84 6.05 5.94 6.16 7.15 6.96
2015 6.54 6.97 6.80 5.98 5.82 6.01 6.96 7.00
6.03 6.20 6.06 6.13 6.09 6.22 6.05 6.15
Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara
Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi
pertumbuhan yang cukup signifikan dari 5,82%(yoy)
Bali secara keseluruhan, share PDRB Kabupaten/
pada tahun 2014 menjadi sebesar 6,09%(yoy) pada
Kota di Provinsi Bali didominasi oleh lapangan usaha
tahun 2015. Peningkatan tersebut didorong oleh
penyediaan akomodasi makan dan minum dan
share lapangan usaha pertanian yang mendominasi
lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan
sebesar 27,3% dan lapangan usaha penyediaan
dengan rata-rata masing-masing sebesar 19,7% dan
akomodasi makan dan minum sebesar 12,9%.
18,7%. Kabupaten Bangli mengalami peningkatan
Ekonomi Makro Regional
43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Industri Pengolahan
Transportasi dan Pergudangan
Ekonomi Makro Regional
28.1 BULELENG
7.1 9.3 9.2 6.7 3.1 4.7
17.8
22.9
KARANGASEM
8.6 11.5 5.8 1.2 5.1
10.8
17.8 BANGLI
5.7 5.2 4.0 7.5
1.3
12.9 7.4 10.5 9.8 11.0
13.5 KLUNGKUNG
8.7 8.1 9.1 3.1 5.4
GIANYAR
Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara Share Lapangan Usaha Utama PDRB Grafik 1. 59 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
44
26.4
27.3
23.3
24.7
25.1
BADUNG
13.3 11.4 7.5 11.9 0.9 5.1
TABANAN
6.7 8.4 6.4 4.0 3.2
9.7 8.7 6.0 1.6 7.0
21.5 22.7
28.4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
DENPASAR
BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL PRIMER TRIWULAN I-2016 : HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TERUS MENUNJUKKAN PENINGKATAN
Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) di
Sementara komposisi pembiayaan pembangunan
Provinsi Bali triwulan I 2016 mengindikasikan adanya
properti residensial yang berasal dari konsumen
peningkatan pertumbuhan harga properti residensial
(melalui down payment) hanya sebesar 6%. Dari sisi
di pasar primer. Indeks Harga Properti Residensial
konsumen, fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar
tetap menjadi pilihan utama pembiayaan konsumen
186,57,
Peningkatan
untuk semua tipe rumah. Untuk tipe rumah kecil (s.d.
tersebut lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang sebesar
tipe 36), persentase konsumen yang menggunakan
0,34% (qtq). Berdasarkan tipe rumah, peningkatan
fasilitas
harga (secara triwulanan) terjadi pada semua tipe
menengah (tipe >36 - 70) 82,86% dan tipe rumah
rumah (kecil, menengah dan besar). Peningkatan
besar (Tipe > 70) 73,33%. Selain pembiayaan melalui
harga tertinggi, terjadi pada rumah tipe kecil dengan
KPR, pembiayaan dengan cash secara bertahap juga
kenaikan sebesar 0,57% (qtq), diikuti rumah tipe
menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih
menengah (0,36%, qtq) dan besar (0,16%,qtq).
oleh konsumen.
meningkat
0,36%
(qtq).
Sementara secara tahunan, pertumbuhan harga properti residensial primer di triwulan berjalan, juga menunjukkan peningkatan dari 1,77% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 1,87% (yoy) pada triwulan I 2016. Berdasarkan tipe rumah, peningkatan kenaikan harga terjadi pada semua tipe rumah dengan kenaikan harga terbesar terjadi pada rumah tipe menengah, yaitu sebesar 2,19 % (yoy). Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan I 2016 adalah kenaikan harga bahan bangunan (30%), kenaikan upah pekerja (27%), biaya perizinan (25%), adanya penambahan fasilitas umum di perumahan (9%) dan faktor lainnya (9%).
KPR
mencapai
80,53%,
tipe
rumah
Harga properti residensial di pasar primer, diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2016 sebesar 1,14% (qtq). Kondisi ini menunjukkan bahwa responden optimis perkembangan properti akan semakin membaik pada triwulan II 2016. Peningkatan harga properti residensial di pasar primer tertinggi diperkirakan terjadi pada jenis rumah tipe menengah yang mencapai 1,95% (qtq), sementara untuk tipe rumah besar dan kecil masing-masing diperkirakan meningkat sebesar 0,83% (qtq) dan 0,65%(qtq). Kenaikan harga secara tahunan, juga diperkirakan terjadi pada triwulan II 2016. Secara keseluruhan, harga properti residensial di pasar primer diperkirakan tumbuh 2,48% (yoy) pada triwulan II 2016.
Hasil survei mengkonfirmasi bahwa pembiayaan bank
Pertumbuhan tertinggi diperkirakan terjadi pada
dan dana internal perusahaan tetap menjadi sumber
rumah tipe menengah (3,82%, yoy) diikuti rumah
utama pembiayaan pembangunan properti residensial,
tipe kecil (2,21%, yoy) dan tipe besar (1,43%, yoy).
dengan share masing-masing sebesar 59% dan 35%.
Perkembangan penyaluran kredit perbankan untuk
45
kepemilikan rumah tinggal tipe kecil (s.d. tipe 21)
perlambatan pertumbuhan, dari 10,76% (yoy) pada
dan menengah (s.d. tipe 70) pada triwulan I 2016
triwulan IV 2015 menjadi 8,38% (yoy) pada triwulan
turut
Pertumbuhan
I 2016. Hal ini sejalan dengan hasil SHPR Primer
penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tipe kecil
triwulan I 2016 yang mengindikasikan bahwa properti
pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar -3,92% (yoy),
residensial tipe kecil dan menengah lebih diminati
namun masih lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015
dibanding properti residensial tipe besar. Dilihat dari
yang sebesar -4,45% (yoy). Sementara penyaluran
nominalnya, total kredit untuk kepemilikan rumah
KPR tipe menengah tumbuh sebesar 10,22% (yoy)
tinggal di triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp 11,087
pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan
triliun, meningkat 0,2% (qtq) dibanding triwulan IV
IV 2015 yang sebesar 9,84% (yoy). Namun demikian,
2015 yang sebesar Rp 11,065 triliun.
menunjukkan
peningkatan.
pertumbuhan penyaluran KPR tipe besar mengalami Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer
*) Angka Perkiraan Tabel 2. Growth (YoY) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer
*) Angka Perkiraan Tabel 3. Growth (qtq) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer
*) Angka Perkiraan
46
Metodologi: Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer, bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai perkembangan properti residensial, khususnya rumah primer di Indonesia, guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melalui peningkatan kualitas data. Survei harga properti residensial di pasar primer dilakukan terhadap perusahaan pengembang perumahan yang melakukan transaksi penjualan di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, yang dilakukan secara triwulanan. Data yang dikumpulkan meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual, informasiinformasi tambahan seperti penyebab kenaikan harga, kondisi permintaan dan penawaran serta pembiayaan properti.
47
Halaman ini sengaja dikosongkan
48
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
BAB II
Perkembangan inflasi Foto oleh: Umran Usman
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
49
50
Perkembangan Inflasi
2.1.
PERKEMBANGAN UMUM INFLASI
yang sebesar 4%±1% (yoy). Meski tercatat lebih
Inflasi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar
rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, secara
3,59% (yoy), meningkat dibanding pencapaian
kumulatif inflasi Bali hingga triwulan I 2016 tercatat
inflasi triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,75%
lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kumulatif
(yoy). Namun demikian, pencapaian inflasi Bali
pada periode yang sama di tahun 2015. Pada Maret
triwulan I 2016 masih lebih rendah dibanding inflasi
2016, inflasi kumulatif Bali tercatat sebesar 0,79%
nasional yang sebesar 4,45% (yoy) dan lebih rendah
(ytd) sementara periode yang sama tahun sebelumnya
dibandingkan dengan inflasi triwulan I 2015 yang
hanya mencapai -0,04% (ytd).
sebesar 6,42% (yoy).
Secara spasial, dari 2 kota sampel inflasi di Provinsi Bali,
Pencapaian inflasi Bali pada triwulan I 2016 masih
Kota Singaraja masih tercatat sebagai kota sampel
dalam kisaran proyeksi Kajian Ekonomi Regional
inflasi yang cukup tinggi pada triwulan I 2016 yaitu
(KEKR) triwulan sebelumnya dan diharapkan dapat
sebesar 4,42% (yoy). Meskipun demikian pencapaian
mendukung
inflasi ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan
tercapainya
target
inflasi
nasional
inflasi periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 9.00
sebesar 8,99% (yoy). Namun, secara kumulatif inflasi
8.00
Kota Singaraja pada triwulan I 2016 (Januari-Maret)
7.00
telah mencapai 1,56% (ytd), jauh lebih tinggi dari
6.00
tahun 2015 yang hanya mencapai 0,15% (ytd).
5.00
2014
4.00
2015
Sementara itu, inflasi Kota Denpasar pada triwulan I
3.00
2016
2016 tercatat sebesar 3,41% (yoy), jauh lebih rendah
2.00
dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,88% (yoy).
1.00
Secara kumulatif, inflasi Kota Denpasar pada triwulan
-
I 2016 (Januari-Maret) adalah sebesar 0,62% (ytd),
(1.00)
juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Kumulatif Bali (%ytd) Grafik 2. 1
triwulan I 2015 yang tercatat sebesar -0,08% (ytd). Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan
9.00 8.00
oleh kelompok inti dan volatile food. Sementara
7.00
itu, kelompok administered prices tercatat sebagai
6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
penahan 2014 2015 2016
kenaikan
laju
inflasi
seiring
dengan
kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg pada awal tahun 2016.
0.00 -1.00 -2.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Kumulatif Nasional (%ytd) Grafik 2. 2
Perkembangan Inflasi
51
indeks harga pada kelompok bahan makanan pada
10 9
triwulan I 2016 disebabkan oleh adanya peningkatan
8
permintaan menjelang Tahun Baru Imlek serta
7 Denpasar
6
perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang
Singaraja
jatuh pada tanggal 8, 10, dan 20 Februari 2016.
4
Bali
Kelompok inti seperti kelompok sandang juga
3
Nasional
menunjukkan adanya peningkatan harga pada
5
2
triwulan I 2016 yang disebabkan oleh penetapan
1 0
harga baru oleh pelaku usaha seiring pergantian tahun Tw I 2016
dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Kota di Bali (%yoy) Grafik 2. 3
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara
Tw II 2015
Tw III 2015
Tw IV 2015
itu, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menunjukkan pergerakan melandai yang dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga dan minyak serta tariff adjustment listrik oleh PT. PLN (Persero). a)
Kelompok Bahan Makanan
Secara tahunan, kelompok bahan makanan pada triwulan I 2016 kembali tercatat sebagai kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Bali. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 7,70% (yoy) pada Maret 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Perkembangan Inflasi Nasional dan Grafik 2. 4 Provinsi Bali (% yoy)
2.2.
ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI
inflasi Maret 2015 yang sebesar 7,43% (yoy). Secara spasial, kelompok bahan makanan juga menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi di kedua
2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan 16.00
Pada triwulan I 2016, penyebab utama inflasi
14.00
Provinsi Bali masih didominasi oleh kelompok bahan
12.00
makanan yang dipicu oleh kenaikan harga bawang
10.00 8.00
merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai
6.00
rawit sebagai pendorong utama inflasi volatile food.
4.00
Tren kenaikan harga komoditas tersebut merupakan dampak dari pergeseran musim panen akibat berlanjutnya anomali cuaca yang mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian secara nasional sehingga turut mempengaruhi pasokan komoditas pangan di Provinsi Bali. Selain itu, peningkatan
52
Perkembangan Inflasi
%, mtm
2.00 0.00 -2.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Jasa
2014
Bali
2015
Denpasar
2016
Singaraja
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan Grafik 2. 5 Denpasar, Singaraja, dan Prov. Bali
kota sampel inflasi di Provinsi Bali. Di Kota Denpasar,
Operasi Pasar dan Pasar Murah di bawah koordinasi
inflasi kelompok bahan makanan tercatat mencapai
TPID Provinsi Bali. Selain beras, komoditas lainnya yang
6,93% (yoy) pada triwulan I 2016, sementara di Kota
menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok
Singaraja tercatat sebesar 11,56% (yoy). Sementara
bahan makanan adalah bawang merah, daging ayam
secara triwulanan, kelompok bahan makanan tercatat
ras, dan cabai merah. Sementara komoditas beras
sebesar 4,08% (qtq) lebih tinggi dibandingkan dengan
menunjukkan pergerakan melandai meskipun terjadi
triwulan sebelumnya yang sebesar 1,44% (qtq).
penurunan produksi padi pada periode Januari-Maret 2016.
%, qtq
40.00
Bawang Merah
%, mtm
30.00 20.00 10.00 0.00
Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb
-10.00
2014
2015
2016
-20.00 -30.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Grafik 2. 6 Makanan di Prov. Bali
%, yoy
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Merah Grafik 2. 8
14.00
%, mtm
Bawang Putih
12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb -4.00
2014
2015
2016
-6.00 -8.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan Grafik 2. 7 di Prov. Bali
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Putih Grafik 2. 9
Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok bahan makanan ditunjukkan terutama pada pergerakan harga bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan rangkaian penyelenggaraan
Perkembangan Inflasi
53
15.00
Telur Ayam Ras
%, mtm
10.00 5.00 0.00
Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb
-5.00
2014
2015
2016
-10.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Telur Ayam Ras Grafik 2. 10
15.00
Daging Ayam Ras
%, mtm
8.00
10.00
6.00
5.00 0.00
Beras
%, mtm
10.00
4.00 2.00 Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb
-5.00
2014
2015
2016
0.00 -2.00
Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014
-4.00
-10.00
2015
2016
-6.00
-15.00
-8.00
-20.00
-10.00
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Ayam Grafik 2. 11 Ras
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Beras Grafik 2. 13
4.00
%, mtm
Kenaikan harga komoditas pada kelompok ini
Daging Sapi
merupakan
pergeseran
musim
mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian
2.00
secara
1.00
-1.00
dari
panen akibat berlanjutnya anomali cuaca yang
3.00
0.00
dampak
nasional
sehingga
turut
mempengaruhi
pasokan komoditas pangan di Provinsi Bali. Selain itu, peningkatan indeks harga pada kelompok bahan Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014
2015
2016
makanan juga disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan menjelang Tahun Baru Imlek serta
-2.00
perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan jatuh
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Sapi Grafik 2. 12
pada tanggal 8, 10, dan 20 Februari 2016. Nampak pada grafik, bahwa pergerakan harga beras sebagai kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali melandai di tengah penurunan produksi di Provinsi Bali.
54
Perkembangan Inflasi
Tabel 2.1 Produksi Padi (Ton)
Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, diolah
b)
Kelompok Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau
%, qtq
%, yoy
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 14
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi,
Grafik 2. 15
Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali
Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali
Pada triwulan I 2016 tekanan inflasi kelompok
ini mengalami penurunan dan tercatat sebesar
makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau
1,14% (qtq) pada triwulan I 2016, atau lebih rendah
tercatat 4,07% (yoy), meningkat dari triwulan
dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,48% (qtq).
sebelumnya yang sebesar 3,66% (yoy) setelah terus melandai sejak triwulan IV 2014. Secara tahunan, inflasi kelompok ini juga lebih rendah dibandingkan dengan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,65% (yoy). Sementara itu, mengikuti pola pergerakan triwulanan, kelompok
c)
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas
dan Bahan Bakar
Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar pada triwulan I 2016 tercatat relatif jauh lebih rendah. Pada triwulan I 2016 inflasi kelompok
Perkembangan Inflasi
55
dan Pertalite). Tertahannya inflasi pada kelompok ini
%, qtq
juga didukung adanya tariff adjustment listrik oleh PT. PLN Persero sejak Januari 2016 yang terus bertahap sampai Maret 2016 terutama golongan R-1, R-2, R-3, P-1, dan P-2. 9,000
100%
8,000
80%
7,000 6,000
60%
5,000
40%
4,000
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 16
Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali
3,000
20%
2,000
0%
1,000
2002
2005
2008
2009 2013 2014
2015
01 April
28 Maret
05 Januari
01 Maret
19 Januari
01 Januari
22 Juni
18 November
15 Januari
15 Desember
24 Mei
01 Desember
01 Maret
2003
01 Oktober
21 Januari
%, yoy
01 Januari
-20% 17 Januari
-
2016
Sumber : Pertamina, diolah Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Grafik 2. 18 (BBM) Bersubsidi
Di sisi lain, pada triwulan I 2016 Survei Harga Properti Residensial (SHPR) primer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali tercatat relatif stabil meski pada Januari 2016 terdapat gejolak harga pada komoditas sewa rumah di Denpasar. SHPR tercatat mengalami Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 17
Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air,
sedikit peningkatan dari 1,77% (yoy) atau 0,34%
Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali
(qtq) pada triwulan IV 2015 menjadi 1,87% (yoy) atau 0,36% (qtq) pada triwulan I 2016.
ini tercatat sebesar 0,91% (yoy) yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 4,79% (yoy). Sementara secara triwulan, kelompok ini tercatat deflasi sebesar
190
Indeks
(%)
20
170
15
triwulan IV 2015 yang tercatat inflasi sebesar 0,62%
150
10
(qtq). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah
130
-1,12% (qtq) pada triwulan I 2016 lebih rendah dari
terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.2K/12/MEM/2016 yang diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2016. Kondisi ini juga merupakan dampak berlanjutnya penurunan harga minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya harga bensin serta penurunan harga Bahan Bakar Khusus (Pertamax
56
Perkembangan Inflasi
1.77 1.87
110
0.36
0.34
90
I
II
III
2013 IHPR - Total
IV
I
II
III
IV
2014 Growth qtq (RHS)
I
II
III
IV
I
2015 2016 Growth yoy (RHS)
Sumber : Survei Harga Properti Residensial Primer Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Grafik 2. 19 Primer
5 0 -5
d)
Kelompok Sandang %, qtq
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang Grafik 2. 20 di Prov. Bali
%, yoy
e)
Kelompok Kesehatan %, qtq
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan Grafik 2. 22 di Prov. Bali
%, yoy
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali Grafik 2. 21
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Grafik 2. 23 di Prov. Bali
Inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami
Sejalan dengan kelompok sandang, tekanan inflasi
peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan
kelompok kesehatan turut mengalami peningkatan
setelah pada triwulan sebelumnya turun cukup
baik secara triwulanan maupun secara tahunan.
dalam. Pada Maret 2016 kelompok ini tercatat
Pada Maret 2016, kelompok ini tercatat mengalami
mengalami inflasi sebesar 3,30% (qtq), jauh lebih
inflasi sebesar 5,71% (yoy), meningkat dibandingkan
tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang
yang hanya tercatat sebesar 0,06% (qtq). Sementara
sebesar 4,81% (yoy). Sementara secara triwulanan
itu, secara tahunan kelompok ini tercatat mengalami
tercatat mengalami inflasi sebesar 1,57% (qtq) atau
inflasi sebesar 6,69% (yoy), juga lebih tinggi
meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan lalu
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
yang sebesar 0,99% (qtq).
sebesar 4,31% (yoy).
Perkembangan Inflasi
57
f)
Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah
g)
Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa
Raga
Keuangan
Sesuai dengan pola historis, secara triwulanan, inflasi
Secara triwulanan, inflasi pada kelompok transpor,
pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga
komunikasi
tercatat mengalami peningkatan dari 0,07% (qtq)
penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan
pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,35% (qtq)
triwulan sebelumnya dari 0,001% (qtq) pada triwulan
pada triwulan I 2016. Namun secara tahunan, pada
sebelumnya menjadi -1,45% (qtq) pada periode
triwulan I 2016 kelompok pendidikan, rekreasi dan
laporan. Sementara itu, secara tahunan inflasi
olah raga tercatat relatif stabil dengan inflasi sebesar
kelompok ini tercatat sebesar 0,34% (yoy), lebih tinggi
4,05% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar
mengalami deflasi sebesar -1,18% (yoy). Rendahnya
4,07% (yoy).
inflasi kelompok ini didukung adanya penyesuaian
dan
jasa
keuangan
mengalami
harga Bahan Bakar sehingga tercatat deflasi pada komoditas Angkutan Antar Kota, Angkutan Dalam %, qtq
Kota, Angkutan Udara, Bensin, dan Solar. %, qtq
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Grafik 2. 24 Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 26
%, yoy
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Grafik 2. 25 Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali
58
Perkembangan Inflasi
Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali
%, yoy
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 27
Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali
2.2.2. Inflasi Menurut Kota
a)
Kota Denpasar
Sejak Tahun 2013 inflasi Provinsi Bali ditentukan
Pada triwulan I 2016, laju inflasi Kota Denpasar
berdasarkan inflasi dari 2 (dua) kota sampel inflasi,
mengalami peningkatan dari 2,70% (yoy) pada
yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja. Karakteristik
triwulan IV 2015 menjadi 3,41% (yoy) pada triwulan
inflasi Kota Denpasar maupun Kota Singaraja
I 2016. Peningkatan tekanan inflasi tertinggi terjadi
terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran
pada kelompok bahan makanan (6,93%, yoy),
bahan makanan, makanan jadi dan perumahan
kelompok sandang (6,24%, yoy), dan kelompok
sebagaimana tercermin pada dominannya bobot
kesehatan (6,24%, yoy). Inflasi kelompok bahan
kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK
makanan triwulan I 2016 tercatat lebih rendah dari
Kota Denpasar maupun Kota Singaraja.
inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 7,65% (yoy). Sama halnya dengan kondisi Bali secara umum, peningkatan inflasi kelompok ini pada periode pelaporan di Kota Denpasar disebabkan karena adanya hambatan produksi pada komoditas utama penyumbang inflasi
26% 19% 19% 16% 9% 6%
(cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) yang terjadi pada lingkup nasional dan juga berkurangnya stok/pasokan yang tersedia di pasar tradisional. Hal ini juga tidak lepas dari masih tingginya ketergantungan pasokan dari daerah lainnya sehingga harga relatif berfluktuasi. Selain itu, tekanan inflasi kelompok bahan makanan juga didorong oleh terjadinya
Sumber : BPS, diolah Bobot Tahun Dasar (2012=100) Grafik 2. 28 Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar
bencana kebakaran di salah satu pasar tradisional terbesar di Denpasar, yaitu Pasar Badung. Menyikapi adanya potensi kenaikan, pada Maret 2016 kembali dilakukan rangkaian upaya koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali antara lain melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah
27% 26% 19% 12% 6% 5% 4%
serta kegiatan pemantauan harga. Selain kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kesehatan pada triwulan I 2016 juga merupakan pendorong inflasi Kota Denpasar. Adanya peningkatan pada kedua kelompok ini didorong oleh peningkatan UMK Denpasar sebesar 11,5% sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2016 tentang Upah
Sumber : BPS, diolah Bobot Tahun Dasar (2012=100) Grafik 2. 29 Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja
Minimum Kabupaten/Kota. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menunjukkan penurunan yang cukup dalam dibandingkan triwulan IV 2015 tercatat
Perkembangan Inflasi
59
sebesar 5,09% (yoy) sehingga menjadi sebesar
5 komoditas yang tercatat mengalami inflasi di Kota
1,07% (yoy) pada triwulan I 2016. Apabila ditinjau
Denpasar masih didominasi oleh komoditas pada
pergerakannya sepanjang triwulan I 2016, maka top
kelompok volatile food.
Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tabel 2.3 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Denpasar
No
Komoditas
Januari Inflasi 1 Bawang Merah
(%, mtm)
Kontribusi (%,mtm)
33,17
0,18
Komoditas
Deflasi 1 Bensin
(%, mtm)
Kontribusi (%,mtm)
-3,73
-0,20
2
Daging Ayam Ras
6,80
0,13
2
Buncis
-55,75
-0,09
3
Telur Ayam Ras
14,45
0,10
3
-25,00
-0,04
4
Angkutan Udara
10,18
0,09
4
-17,49
-0,04
54,02
0,08
5
Kasur Angkutan Antar Kota Semangka
-19,16
-0,03
57,10
0,12
-3,81
-0,16
5 Baju Kaos Berkerah Februari Inflasi 1 Cabai Merah
Deflasi 1 Tarif Listrik
2
Pisang
16,58
0,05
2
Bensin
-1,13
-0,06
3
Emas Perhiasan
4,92
0,04
3
Cabai Rawit
-30,24
-0,04
4
Rokok Kretek Filter
2,45
0,03
4
Bawang Merah
-6,82
-0,04
56,47
0,03
5
Angkutan Udara
-2,65
-0,02
80,70
0,12
-12,82
-0,24
65,60
0,09
2
Tarif Listrik
-1,80
-0,07
5 Tomat Sayur Maret Inflasi 1 Cabai Rawit
Deflasi 1 Daging Ayam Ras
2
Sawi Hijau
3
Mobil
2,17
0,06
3
Angkutan Udara
-5,22
-0,05
4
Buncis
38,39
0,06
4
Bensin
-0,72
-0,04
5
Tongkol Pindang
10,26
0,04
5
Telur Ayam Ras
-5,01
-0,03
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
60
No
Perkembangan Inflasi
b)
Kota Singaraja Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Tabel 2.5 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Singaraja
No
Komoditas
(%, mtm)
Kontribusi (%,mtm)
No
Komoditas
(%, mtm)
Kontribusi (%,mtm)
Januari Inflasi
Deflasi
1
Cabai Rawit
46,40
0,53
1
Buncis
-46,32
-0,22
2
Bawang Merah
32,03
0,31
2
Bensin
-3,92
-0,16
3
Kentang
51,27
0,08
3
Minyak Goreng
-2,54
-0,03
4
Telur Ayam Ras
7,14
0,07
4
Salak
-20,83
-0,02
5
Tongkol/Ambu-ambu
19,20
0,04
5
Angkutan Antar Kota
-3,85
-0,01
Februari Inflasi
Deflasi
1
Mie Kering Instant
17,40
0,21
1
Cabai Rawit
-23,28
-0,26
2
Pisang
12,61
0,09
2
Bawang Merah
-23,93
-0,23
3
Daging Ayam Ras
2,10
0,05
3
Buncis
-19,91
-0,09
4
Tomat Sayur
47,57
0,04
4
Tarip Listrik
-2,70
-0,08
5
Cabai Merah
24,44
0,04
5
Kacang Panjang
-13,70
-0,04
1
Cabai Rawit
49,67
0,56
1
Daging Ayam Ras
-13,37
-0,33
2
Bawang Merah
29,52
0,28
2
Pisang
-4,77
-0,03
3
Buncis
52,38
0,25
3
Kentang
-19,93
-0,03
4
Kacang Panjang
22,94
0,07
4
Tarip Listrik
-1,09
-0,03
5
Bayam
21,67
0,05
5
Udang Basah
-7,57
-0,02
Maret Inflasi
Deflasi
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Perkembangan Inflasi
61
Inflasi Kota Singaraja tercatat mengalami peningkatan
Kenaikan harga bawang merah yang terjadi secara
yang cukup tinggi dari 2,97% (yoy) pada triwulan
nasional, harga cabai merah, cabai rawit, dan daging
IV 2015 menjadi 4,42% (yoy) pada triwulan I 2016.
ayam ras mendorong terjadinya inflasi pada kelompok
Namun demikian, capaian inflasi ini tercatat lebih
volatile food. Tren kenaikan harga komoditas tersebut
rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya
merupakan dampak dari peningkatan permintaan
yang tercatat sebesar 8,99% (yoy). Realisasi inflasi
masyarakat sehubungan dengan rangkaian perayaan
Kota Singaraja pada triwulan I 2016 masih berada
Imlek, Galungan, dan Kuningan, serta terhambatnya
di atas inflasi Kota Denpasar. Jalur distribusi Bali
distribusi bahan pangan akibat terbakarnya Pasar
Selatan dan Bali Utara masih perlu menjadi perhatian
Induk di Bali, Pasar Badung.
untuk menjaga ketersediaan pasokan pada kedua kota sampel inflasi di Provinsi Bali. Berdasarkan
18
kelompoknya, peningkatan tertinggi terjadi pada
16
kelompok bahan makanan yang meningkat tajam
12
14
dari sebesar 4,74% (yoy) pada triwulan IV 2015
10
menjadi sebesar 11,56% (yoy) pada triwulan I 2016.
6
8
Hampir seluruh kelompok pengeluaran di Kota
4
Singaraja mengalami peningkatan kecuali kelompok
0
2
perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar,
Maret 2016, maka komoditas yang mendorong laju
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013 2014 2015 2016 yoy VOLATILE
sejalan dengan kondisi Kota Denpasar. Jika ditinjau berdasarkan pergerakannya sepanjang Januari sampai
% yoy
CORE ADMINISTERED
Sumber : Bank Indonesia Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Bali Grafik 2. 31
inflasi di Singaraja didominasi oleh kelompok volatile food. 2.3.
a)
Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pada
DISAGREGASI INFLASI4)
Pada triwulan I 2016, tekanan inflasi kelompok volatile food kembali menunjukkan peningkatan.
triwulan I 2016, inflasi volatile food di Provinsi Bali tercatat lebih tinggi dengan capaian inflasi tahunan sebesar 6,93% (yoy) setelah pada triwulan IV 2015 tercatat sebesar 3,10% (yoy). Tekanan inflasi
8
kelompok ini pada triwulan I 2016 masih tercatat lebih
6
rendah dibandingkan rata-rata historisnya selama 3
4
tahun terakhir yang sebesar 8,64% (yoy). Adanya
2 0
Volatile Food
peningkatan harga pada kelompok ini langsung 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013
-2
2014
2015
2016
disikapi oleh TPID baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melalui rangkaian
-4
Series4
CORE
upaya pengendalian inflasi. Pengendalian harga
-6
VOLATILE
ADMINISTERED
oleh TPID dalam jangka pendek antara lain adalah melalui pelaksanaan Pasar Murah dan pelaksanaan
Sumber : Bank Indonesia Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi Bali Grafik 2. 30
4
Menggunakan klasifikasi disagregasi pendekatan Bank Indonesia
62
Perkembangan Inflasi
pemantauan lapangan dan kecukupan stok untuk merespon peningkatan harga.
Pada triwulan I 2016, kenaikan harga terjadi pada
Tekanan inflasi kelompok inti tercatat relatif stabil.
komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit,
Rupiah kembali mengalami penguatan pada Maret
dan daging ayam ras. Sementara itu, komoditas yang
2016 yang secara year to date (ytd), nilai tukar rupiah
tercatat mengalami penurunan indeks harga pada
menguat sebesar 3,96% atau secara point-to-point
triwulan I 2016 adalah daging babi (-0,054%, yoy)
(ptp) menguat sebesar 0,84% (mtm) ke level Rp
dan beras (-0,052%, yoy).
13.260 per dolar AS. Ke depan, Bank Indonesia terus
b)
Administered Prices
Tekanan inflasi kelompok administered prices pada triwulan I 2016 kembali tercatat melandai lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya,
sehingga
dapat
mendukung
terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Kelompok administered prices pada triwulan I 2016 mencatat inflasi sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2015 yang 1,01% (yoy). Komoditas yang menyumbang inflasi administered prices cukup signifikan pada triwulan I 2016 adalah komoditas rokok kretek filter dan angkutan udara. Namun demikian, laju inflasi tertahan oleh penurunan indeks harga bahan bakar bensin (-0,046%, yoy) solar (-0,009, yoy), angkutan antar kota (-0,021%, yoy), dan tarif listrik (-0,034%, yoy). Rendahnya inflasi pada kelompok administered prices pada triwulan I 2016 merupakan dampak dari penurunan harga
Sumber : Reuters, Bloomberg, diolah Perbandingan Nilai Tukar Kawasan Grafik 2. 33
minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya harga bensin dan solar. c)
Core Inflation
Interaksi permintaan dan penawaran Hasil Survei Pedagang Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan I 2016 mengindikasikan
tekanan
permintaan
dapat
direspon dengan baik oleh sisi penawaran meskipun terdapat sedikit penurunan indeks perkiraan total penjualan secara umum pada 3 bulan yang akan datang dari dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Sementara dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa konsumen optimis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2016 adalah sebesar 99,43 menurun dibandingkan dengan triwulan Sumber : Reuters Grafik 2. 32
Pergerakan Nilai Tukar Rupiah
sebelumnya yang sebesar 100,42 pada Desember 2015. Penurunan IKK triwulan I 2016 tersebut
Perkembangan Inflasi
63
terutama disebabkan oleh penurunan Indeks Kondisi
perkiraan meningkatnya permintaan selama bulan
Ekonomi Saat ini (IKE), khususnya melemahnya
puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.
persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini.
Laju inflasi kelompok inti cukup stabil didukung
Ekspektasi Inflasi Hasil
Survei
oleh masih memadainya sisi suplai dan ekspektasi
Konsumen
Bank
Indonesia
juga
inflasi yang terjaga (baik dari sisi konsumen maupun
menunjukkan bahwa konsumen memperkirakan
pedagang). Pengendalian ekspektasi inflasi menjadi
tekanan kenaikan harga yang meningkat pada Juni
sangat penting untuk dilaksanakan untuk mengurangi
2016. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi Harga
ketidakpastian dan ekspektasi inflasi yang berlebihan.
(IEH) 3 bulan mendatang yang tercatat naik menjadi
Berkaitan dengan itu, langkah strategis TPID Provinsi
185,50 pada triwulan I 2016. Meningkatnya tekanan
Bali menjaga ekspektasi melalui press release,
kenaikan harga diperkirakan terjadi utamanya pada
talkshow, dan gerakan operasi pasar serta pasar
kelompok bahan makanan dan kelompok makanan
murah di Tahun 2016 secara aktif dilaksanakan.
jadi, minuman, rokok, dan tembakau seiring dengan 200.00
50%
180.00
143 141
160.00 140.00
40% 30%
120.00
20%
100.00
10%
80.00
0%
60.00
-13%-10% -14% -20%
40.00 20.00 0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015 Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad Growth Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad
10
11
12
1
2
-30%
3
2016 Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad Growth Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad
Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia Ekspektasi Penjualan Grafik 2. 34
205
50%
200
194
195 190
185.5
185
10%
175
3% 0% 2%
170 165
-10%
160 1
2
3
4
5
6
2015 Indeks Ekspektasi harga 3 bulan yad Growth Ekspektasi harga 3 bulan yad
Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Ekspektasi Konsumen Grafik 2. 35
64
30% 20%
180
155
40%
Perkembangan Inflasi
7
8
9
10
11
12
1
2
2016 Indeks Ekspektasi harga 6 bulan yad Growth Ekspektasi harga 6 bulan yad
3
-20%
2.4.
PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON
Sejalan dengan masih terjadinya inflasi perdesaan di
SAMPEL INFLASI
Bali, pada triwulan I 2016 rata-rata Nilai Tukar Petani
Pemantauan pergerakan harga di kota-kota non
(NTP) mengalami sedikit penurunan dari 105,15 pada
sampel inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendali
triwulan IV 2015 menjadi sebesar 105,08.
Inflasi Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan %, mtm
Strategis (SiGapura) Provinsi Bali. Sesuai dengan butir kesepakatan Capacity Building PIHPS Provinsi Bali SiGapura, per tanggal 1 April 2016, kontributor data SiGapura di tingkat konsumen adalah seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan total 15 pasar tradisional dan 2 pasar modern yang tersebar di Provinsi Bali. Hasil pemantauan harga terhadap 6 komoditas (penyumbang utama inflasi Bali) di Provinsi Bali menunjukkan pergerakan harga yang searah dengan pergerakan harga di kedua kota sampel inflasi.
Sumber : BPS, diolah Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) dan Grafik 2. 36 Nilai Tukar Petani (NTP)
Peningkatan harga terjadi pada komoditas bawang merah yang masih terus tinggi sejak minggu pertama Februari
2016.
Komoditas
yang
menunjukkan
penurunan harga antara lain komoditas aneka cabai seiring dengan masuknya musim panen. Sementara komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras terpantau relatif stabil pada triwulan I 2016.
10
6 4 2 0
2.5.
INFLASI PEDESAAN
Berbeda halnya dengan inflasi di kota-kota sampel perhitungan inflasi di Bali, tekanan inflasi perdesaan Bali sampai dengan triwulan I 2016 justru mengalami penurunan dibandingkan inflasi triwulan IV 2015.
%, ytd
8
-2
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013
2014
2015
2016
-4 Bali
Nasional
Sumber : BPS, diolah Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd) Grafik 2. 37
Laju inflasi perdesaan Bali pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,33% (mtm) lebih rendah dari inflasi perdesaan nasional sebesar 0,95% (mtm). Secara kumulatif, inflasi perdesaan Bali tercatat sebesar 1,72% (ytd) sedikit berada di bawah inflasi perdesaan nasional yang mencapai 1,87% (ytd). Namun, inflasi perdesaan Bali meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,55% (ytd).
Perkembangan Inflasi
65
BOKS B
ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI
Dalam upaya menjaga inflasi Bali yang rendah
Inflasi sebesar 3,5±1% di 2018. Roadmap ini
dan stabil, TPID Provinsi Bali bersama 9 (sembilan)
merupakan guideline terkoordinasi dan terencana
TPID Kabupaten/Kota kembali melakukan langkah
serta diharapkan menjadi komitmen penuh dari
koordinatif
seluruh stakeholders dengan susunan yang terdiri
dalam
pengendalian
inflasi
jangka
pendek dan menengah dengan menyusun Roadmap
dari:
Pengendalian inflasi Provinsi Bali 2016 -2018.
1. Identifikasi permasalahan pokok di masing-
Penyusunan Roadmap ini dilaksanakan sebagai tindak
masing
lanjut amanah Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo
administered prices, core) di Bali
kelompok
inflasi
(volatile
food,
dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian
2. Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka
Inflasi Daerah VI di Jakarta pada 27 Mei 2015 dengan
pendek 2016, dan jangka menengah (2017-
3 (tiga) rekomendasi utama yang dihasilkan sebagai
2018)
berikut:
3. Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah
1. Mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), 2. Melakukan infrastruktur
percepatan dan
pembangunan
mewujudkan
kedaulatan
pangan di daerah, 3. Melakukan
penajaman
langkah
Pemerintah
Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran.
pusat serta Kementerian/Instansi terkait. Melalui serangkaian langkah koordinasi, sinkronisasi berbagai kegiatan dan rencana kerja pemerintah daerah di masing-masing leading sektor (SKPD terkait) serta dengan mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya yang berada dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Bali, yang dimulai sejak Januari – Maret 2016 guna menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi
Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan
Bali bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali disusun dengan
Provinsi Bali, pada tanggal 5 April 2016 telah disepakati
mengacu dan telah diselaraskan dengan Roadmap
dan ditandatangani bersama Roadmap Pengendalian
Pengendalian Inflasi 2015 -2017 yang disusun
Inflasi Daerah se-Provinsi Bali oleh seluruh ketua TPID
oleh Pokjanas TPID. Roadmap Pengendalian Inflasi
Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali.
Daerah Provinsi Bali 2018 disusun untuk mendukung pencapaian target inflasi sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran
66
Dalam upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, Provinsi Bali masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan
pengendalian inflasi Provinsi Bali untuk kelompok
jangka panjang yang menjadi permasalahan struktural
penyumbang inflasi baik jangka pendek maupun
adalah sebagai berikut:
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
67
Untuk mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah
bangunan, (ii) mengarahkan ekspektasi inflasi untuk
Pusat dan Daerah serta kebijakan Bank Indonesia
mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil.,
dalam
inflasi
(iii) penyediaan fasilitas asrama (mahasiswa) atau
nasional telah disusun berbagai usulan rekomendasi
rumah dinas (pekerja) bagi penduduk pendatang, (iv)
pengendalian
perbaikan tata ruang wilayah dengan membangun
mengawal
pencapaian
inflasi.
Usulan
sasaran
rekomendasi
pengendalian inflasi dalam jangka pendek adalah: (a) pengendalian inflasi pangan diarahkan pada: (i) menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai (ii) mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok (iii) memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok. (b) pengendalian inflasi kelompok administered prices khususnya energi diarahkan: (i) meningkatkan transparansi dan menjaga konsistensi penetapan tarif angkutan darat dalam dan luar kota (iii) melakukan review atas adjustment tarif listrik khususnya terkait penggunaan variabel inflasi. (iv) menjaga stabilitas nilai tukar antara lain dengan mendorong penggunakan Rupiah dalam bertransaksi. (c) pengendalian kelompok inti diarahkan pada (i) melakukan pertemuan secara berkala dengan Real Estate Indonesia (REI)/ Pelaku Usaha dan instansi terkait guna memantau perkembangan harga dan merumuskan kebijakan yang dapat menekan inflasi di sektor perumahan/
68
pusat ekonomi di daerah sub-urban/penyangga. Sementara usulan rekomendasi kebijakan jangka menengah adalah: (a) pengendalian inflasi pangan diarahkan pada: (i) mengefisienkan tata niaga perdagangan pangan pokok (ii) mengefektifkan kebijakan harga referensi melalui dukungan system informasi
harga
yang
akurat
(PIHPS-SiGapura)
dan review harga referensi mengacu pada cost of production (iii) menyediakan instrument intervensi melalui stok pangan pemerintah (iv) mensinergikan program
Roadmap
jangka
menengah
panjang
dengan RKPD pada SKPD terkait untuk mendukung kedaulatan
pangan.
(b)
pengendalian
inflasi
kelompok administered prices khususnya energi diarahkan: (i) mempersiapkan diversifikasi energi (ii) memperkuat infrastruktur distribusi sektor energi (iii) meningkatkan efiiensi penggunaan energi di daerah, (c) pengendalian kelompok inti diarahkan pada (i) mengembangkan daerah-daerah penyangga sebagai supply untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah/ kontrak rumah yang meningkat.
BAB III
PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
69
70
Perbankan dan Sistem Pembayaran
3.1.
PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA
BANK UMUM Tabel 3.1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali
Grafik 3. 1
Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit
Grafik 3. 2
Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank
Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali pada triwulan
terbesar dicatat kelompok bank asing campuran dari
I 2016 masih terjaga sebagaimana tercermin dari
sebesar 29,07% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi
peningkatan aset, dan fungsi intermediasi perbankan
kontraksi sebesar -7,63% (yoy) pada triwulan I 2016.
(kenaikan LDR) serta terjaganya rasio kredit Non
Berdasarkan share-nya, share asset kelompok bank
Performing Loan di periode triwulan I 2016. Aset bank
pemerintah mengalami peningkatan dari sebesar
umum pada triwulan I 2016 mencapai Rp 91,4 triliun
59,94% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar
atau tumbuh sebesar 7,12% (yoy), sedikit melambat
60,83%, seiring dengan masih tertahannya kinerja
dibanding
sebelumnya
konsumsi Pemerintah. Sementara itu, share asset
(8,23%, yoy). Perlambatan pertumbuhan dialami
kelompok bank umum swasta nasional dan kelompok
oleh seluruh kelompok bank antara lain kelompok
bank asing campuran cenderung stabil masing-
bank asing campuran, bank umum swasta nasional
masing sebesar 37,33% dan 1,84%.
dan
pertumbuhan
kelompok
bank
triwulan
pemerintah.
Perlambatan
Perbankan dan Sistem Pembayaran
71
3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi
3.1.1.1 Penghimpunan Dana
%
Bank Swasta Nasional
Bank Asing & Campuran
Bank Pemerintah
DPK
35 30 25 20 15 10 5 0 -5
I
II
III
IV
I
2014
-10
II
III 2015
IV
I 2016
-15
Grafik 3. 3
Grafik 3. 4
Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)
Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank
Grafik 3. 5
Grafik 3. 6
Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank
Pertumbuhan DPK
Fungsi intermediasi bank umum pada triwulan I
Pada triwulan I 2016 Penghimpunan Dana Pihak
2016 menunjukkan kinerja yang membaik tercermin
Ketiga (DPK) mencapai Rp75,5 triliun, tumbuh
dari peningkatan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)
4,93%
dari 83,24% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar
dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang
83,47% pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut
mencapai 7,09% (yoy). Perlambatan pertumbuhan
antara lain didorong oleh perlambatan DPK pada
DPK terjadi di semua jenis DPK dengan perlambatan
triwulan laporan. Berdasarkan kelompok bank, LDR
terdalam pada jenis deposito. Perlambatan tersebut
terbesar terdapat pada kelompok bank pemerintah
disebabkan oleh upaya perbankan untuk mendukung
yaitu sebesar 89,25%. Sedangkan LDR kelompok
tercapainya suku bunga single digit sehingga
bank umum swasta nasional dan bank asing campuran
perbankan cenderung melepas deposito (dengan
masing-masing tercatat sebesar 76,42% (sebelumnya
share sebesar 36,81%) yang memiliki bunga yang
75,53%) dan 46,42% (sebelumnya 42,44%).
tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari perlambatan
72
Perbankan dan Sistem Pembayaran
(yoy),
namun
mengalami
perlambatan
pertumbuhan deposito dari sebesar 7,36% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 4,23% (yoy) pada triwulan I 2016 atau tercatat sebesar Rp 27,8 triliun. Perlambatan pertumbuhan DPK yang dalam terjadi pada semua kelompok bank, dimana pertumbuhan terdalam terjadi pada kelompok asing dan campuran yang mengalami kontraksi sebesar -6,49% (yoy) pada triwulan laporan. 3.1.1.2. Penyaluran Kredit Penyaluran kredit bank umum pada triwulan I 2016 kembali mengalami perlambatan yang tercatat
Grafik 3. 7
Pertumbuhan Kredit Perbankan
sebesar 8,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 9,87% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, share kredit modal kerja masih menjadi yang terbesar mencapai 38,71% dari total kredit. Pada triwulan I 2016, kredit modal kerja tercatat sebesar Rp24,4 triliun atau tumbuh sebesar 6,43% (yoy) sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 7,72% (yoy). Sementara itu, share kredit investasi pada triwulan I 2016 mencapai 22,9% dari total kredit yaitu sebesar Rp14,4 triliun atau tumbuh sebesar 6,01%(yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding triwulan IV
Grafik 3. 8
Komposisi Kredit
2015 yang tumbuh sebesar 8,83% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi dengan share 38,39% sedikit meningkat dari 12,86% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 13,14% (yoy) pada triwulan I 2016 dengan nominal sebesar Rp. 24,2 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit konsumsi terjadi seiring dengan peningkatan kinerja konsumsi pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan daya beli sebagai dampak dari kenaikan UMR serta penurunan harga BBM, LPG, dan TTL, dan penurunan suku bunga BI Rate pada triwulan laporan yang mendorong tendensi penurunan suku bunga.
Grafik 3. 9
Perkembangan Suku Bunga
Perbankan dan Sistem Pembayaran
73
Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori (dalam miliar Rp)
Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan Industri Pengolahan Perantara Keuangan Jasa Kemasyarakatan Konstruksi Pertanian Lainnya
Berdasarkan
kategori
14,736 5,614 1,689 1,619 2,227 1,330 1,825 948 20,342
share
ekonomi,
15,865 5,825 1,616 1,669 2,130 1,475 2,090 1,011 21,145
16,574 5,969 1,678 1,886 2,140 1,692 2,206 1,075 21,868
17,460 6,252 1,779 1,935 2,185 1,452 2,230 1,146 22,768
17,966 6,515 1,775 1,838 2,168 1,310 2,167 1,219 23,008
18,747 6,439 1,789 1,813 2,262 1,345 2,282 1,286 23,813
19,008 6,295 1,851 1,807 2,367 1,310 2,333 1,346 24,655
19,776 6,455 1,771 1,914 2,321 1,344 2,120 1,388 25,767
19,440 6,366 1,754 1,555 2,240 1,268 2,069 1,399 26,983
kredit
(yoy) pada triwulan laporan. Sementara berdasarkan
secara sektoral masih diominasi oleh sektor yang
kelompok bank, peningkatan NPL tertinggi terjadi
mendominasi
pada kelompok bank pemerintah sebesar 2,73%
perekonomian
Bali,
yaitu
pelaku
usaha kategori perdagangan besar dan eceran,
pada triwulan I 2016.
serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Share kredit kategori perdagangan besar dan eceran mencapai 30,82%. Sedangkan share kredit kategori penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebesar 10,09%. 3.1.2. Non Performing Loan (NPL) Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan Provinsi Bali masih terjaga di bawah 5%. NPL pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 2,38%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,06%. Berdasarkan jenis penggunaannya,
Grafik 3. 11
peningkatan NPL tersebut terutama didorong oleh
NPL Berdasarkan Kelompok Bank
peningkatan NPL investasi yang mencapai 5,55% 3.2.
PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN
RAKYAT (BPR)
NPL Total Kredit
NPL Kredit Modal Kerja
Sejalan dengan perkembangan bank umum, kinerja
NPL Kredit Investasi
NPL Kredit Konsumsi
BPR pada triwulan I 2016 masih terjaga. Asset
6.00
BPR pada triwulan I 2015 tumbuh 20,74%(yoy),
5.00
sedikit lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang
4.00
sebesar 20,61% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan
3.00
dengan peningkatan pertumbuhan DPK dari sebesar
2.00
18,66% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar
1.00 0.00
19,87%(yoy) pada triwulan I 2016. Perbaikan tersebut I
II
III 2014
Grafik 3. 10
74
IV
I
II
III 2015
Perkembangan NPL Kredit
Perbankan dan Sistem Pembayaran
IV
I 2016
juga didukung oleh peningkatan LDR dari sebesar 76,33 pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 76,98 pada triwulan I 2016.
Tabel 3.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali (dalam miliar Rp)
Sementara itu, pertumbuhan penyaluran kredit BPR
14,18%(yoy) dengan nominal Rp8,3 triliun. Secara
pada triwulan I 2016 mengalami sedikit perlambatan
klasifikasi jenis penggunaan, kredit yang disalurkan
dari 16,28%(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi
oleh BPR didominasi oleh kredit produktif yaitu kredit modal kerja dengan porsi sebesar 51% dan kredit investasi sebesar 13% dari total kredit, sedangkan
Rp Miliar 14,000 12,000
Aset
g Asset (%, yoy)
g Kredit (%, yoy)
g DPK (%, yoy)
30
kredit konsumsi mencapai 36%.
25
10,000
3.3.
20 15
6,000 4,000 2,000 -
I
II
III
IV
I
II
2014
III
IV
I
2015
Secara spasial, penyaluran kredit bank umum masih
10
terkonsentrasi di 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi
5
Bali yang memiliki pangsa mencapai 82%, yaitu
0
meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kondisi tersebut sejalan dengan persebaran DPK
2016
kabupaten kota di Provinsi Bali yang terkonsentrasi di 4
Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK
Grafik 3. 12
KABUPATEN/KOTA %,yoy
8,000
PERKEMBANGAN PERBANKAN
(empat) kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki pangsa mencapai 90%, yaitu meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dari pertumbuhan kreditnya, kabupaten yang mengalami peningkatan
84.13
pertumbuhan adalah Kabupaten Tabanan, Kabupaten
82.57 82.71
81.67 78.96
80.11
Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Sementara dari
80.54
sisi kualitas kredit, seluruh kabupaten/kota di Provinsi 76.33
76.98
Bali memiliki NPL yang terjaga di bawah batas 5%. NPL tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar mencapai 3,37% pada triwulan I 2016.
I
II
III 2014
Grafik 3. 13
IV
I
II
III 2015
IV
I 2016
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Perbankan dan Sistem Pembayaran
75
Jembrana 3% Tabanan 6% Badung 12% Gianyar 5%
Denpasar 59%
Klungkung 2%
60 50 40 %,yoy
Buleleng 7%
30 20 10 0
I
II
III
IV
I
2014
Karangasem 4%
Grafik 3. 14
Bangli 2%
Proporsi Kredit Bank Umum Spasial
Buleleng 4%
Jembrana Tabanan 2% 3%
Grafik 3. 16
Klungkung 1%
Karangasem 2%
Grafik 3. 15
Proporsi DPK Bank Umum Spasial
Perbankan dan Sistem Pembayaran
IV
I 2016
Buleleng
Jembrana
Tabanan
Badung
Gianyar
Klungkung
Bangli
Karangasem
Denpasar
Pertumbuhan kredit lokasi bank kabupaten/kota di Provinsi Bali
3.37
1.14
1.69 1.06 0.94 0.67 0.64 0.22 0.87
Bangli 1%
Grafik 3. 17
NPL Kabupaten/Kota Maret 2016
Tabel 3.4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali Maret 2016
76
III 2015
Badung 16% Gianyar 4%
Denpasar 67%
II
Terkonsentrasinya sebaran kredit dan DPK di empat KOTA DENPASAR
kabupaten/kota tersebut juga tercermin dari sebaran ketersediaan layanan perbankan di Provinsi Bali. Kondisi ini terlihat dari jumlah kantor bank di Kota Denpasar yang mencapai 301 kantor dibanding
2.01
KAB. KARANGASEM
0.24
KAB. BANGLI
0.17
KAB. KLUNGKUNG
0.30
KAB. GIANYAR
0.72
Kabupaten Bangli yang hanya 24 kantor bank.
KAB. BADUNG
Sementara ketersediaan layanan ATM di Kota
KAB. TABANAN
0.34
Denpasar mencapai 1.293 dibanding Kabupaten
KAB. JEMBRANA
0.29
Bangli yang hanya 28 ATM. Kondisi tersebut
KAB. BULELENG
0.30 0.00
merupakan kondisi umum ketika bank follows the trade di mana pusat perkembangan perekonomian Provinsi Bali terkonsentrasi di Bali Selatan.
DENPASAR
2.28
0.50
KOTA DENPASAR
0.15
KAB. KARANGASEM
72
BANGLI
0.11
KAB. BANGLI
28
0.25
KAB. KLUNGKUNG
0.27 0.62 0.22
BULELENG
0.20
0.40
0.60
KAB. TABANAN
117 58
KAB. BULELENG
140
0.80
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Grafik 3. 18 Dewasa
0
301
KARANGASEM
51
BANGLI
24
KLUNGKUNG
37
GIANYAR
korporasi juga menunjukkan peningkatan di triwulan I 2016 dibanding triwulan sebelumnya (berdasarkan
82
lokasi proyek), yaitu tumbuh dari 11,63% (yoy) di
43
triwulan IV 2015 menjadi 12,29% (yoy) di triwulan
78 0
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
pada periode triwulan I 2016, penyaluran kredit 193
BULELENG
1500
Sejalan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali
BADUNG TABANAN
1000
3.4.1. Ketahanan Sektor Korporasi
100
JEMBRANA
500
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Penyebaran ATM di Provinsi Bali Grafik 3. 21
3.4. DENPASAR
1018
KAB. JEMBRANA
0.17 0.00
270
KAB. BADUNG
0.25
JEMBRANA
2.50
40
KAB. GIANYAR
BADUNG TABANAN
2.00
1293
KARANGASEM
GIANYAR
1.50
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa Grafik 3. 20
0.48
KLUNGKUNG
1.00
100
200
300
400
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali Grafik 3. 19
I
2016.
Peningkatan
kinerja
sektor
korporasi,
terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit pedagangan besar dan eceran yang memiliki pangsa terbesar (40,35%) dari total penyaluran
Perbankan dan Sistem Pembayaran
77
kredit korporasi, yaitu dari 16,11% (yoy) di triwulan
peningkatan kinerja dunia usaha Provinsi Bali pada
IV 2015 menjadi 17,60% (yoy) pada triwulan I 2016,
periode triwulan I 2016.
sehingga mendorong peningkatan kinerja kredit sektor korporasi pada triwulan I 2016. GROWTH (YOY) 60
NOMINAL KREDIT 25,000 (RP MILIAR)
20,000 15,000 10,000 5,000 -
I
II
III
2014
Grafik 3. 22
IV
I
II
III
2015
IV
I
Meskipun terjadi peningkatan penyaluran kredit korporasi, kualitas kredit korporasi menunjukkan penurunan, tercermin dari rasio Non Peforming Loan (NPL) yang menunjukkan peningkatan pada periode
50
triwulan I 2016 dengan nilai NPL sebesar 3,90%, lebih
40
tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat
30
sebesar 3,22%. Sebagian besar sektor usaha utama,
20
menunjukkan peningkatan NPL diantaranya sektor
10
usaha penyediaan akomodasi makan minum (dari
0
4,64% menjadi 6,48%), sektor usaha perdagangan besar dan eceran (dari 2,90% menjadi 3,56%) dan
2016
Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Bali
sektor usaha industri pengolahan (dari 2,50% menjadi 2,66%). Sementara itu, pada periode yang sama sektor usaha utama lainnya menunjukkan perbaikan kualitas NPL yaitu sektor konstruksi NPL turun dari 5,37%
Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan
jasa perusahaan yang juga menunjukkan penurunan
LGA
NPL yaitu dari 2,15% menjadi 2,05%. Meskipun
Konstruksi
mengalami peningkatan yang signifikan, namun
Perdagangan
nilai NPL kredit korporasi secara keseluruhan masih
Akomodasi Makan Minum
terjaga di bawah batas toleransi 5%. Oleh karena
Transportasi Keuangan
Grafik 3. 23
menjadi 3,76% dan sektor real estate, persewaan dan
Proporsi Kredit Sektoral Korporasi
itu, stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari korporasi masih dikategorikan aman, namun khusus untuk sektor dengan nilai NPL diatas 5% tetap harus mendapatkan perhatian.
Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit didorong oleh terjadinya peningkatan pertumbuhan
REAL ESTATE
modal kerja yang memiliki pangsa terbesar dalam
AKMAMIN
penyaluran kredit korporasi. Kredit modal kerja
PERDAGANGAN
tumbuh dari 7,40% (yoy) pada triwulan IV 2015
KONSTRUKSI
menjadi 10,26% (yoy) di triwulan I 2016. Sementara
INDUSTRI PENGOLAHAN
pada periode yang sama, kredit investasi justru
-
1.00
2.00
3.00
mengalami perlambatan yaitu tumbuh menjadi 14,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan
78
kredit
modal
kerja
Perbankan dan Sistem Pembayaran
mengkonfirmasi
5.00
6.00
7.00
8.00
% 2016 I
IV 2015 yang sebesar 16,31% (yoy). Meningkatnya kinerja
4.00
Grafik 3. 24
2015 IV
2015 III
2015 II
2015 I
Posisi NPL Kredit Korporasi Sektor Provinsi Bali
Peningkatan pertumbuhan kredit pada periode
triwulan sebelumnya yang tumbuh positif, yaitu dari
triwulan
oleh
1,37% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi kontraksi
penurunan suku bunga kredit korporasi untuk jenis
sebesar -4,31% (yoy) pada triwulan I 2016. Meskipun
penggunaan modal kerja dari 12,75% di triwulan
demikian, jenis kredit rumah tangga lainnya yaitu
IV 2015 menjadi 12,53% di triwulan I 2016. Sejalan
kredit multiguna, kredit pemilikan rumah toko/
dengan itu, perkembangan suku bunga kredit
rumah kantor dan kredit pemilikan apartemen tetap
investasi juga menunjukkan penurunan di periode
menunjukkan peningkatan pertumbuhan di triwulan
yang sama yaitu dari 12,68% di triwulan IV 2015
laporan. Perkembangan kredit multiguna (share
menjadi 12,46% pada triwulan I 2016. Perbaikan
terbesar kedua 39,40%) terus tumbuh signifikan pada
kinerja dunia usaha yang tergambar dari hasil SKDU
triwulan laporan sebesar 19,62% (yoy), lebih tinggi
Bank Indonesia triwulan I 2016
sebesar -13,03%
dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 19,30%.
SBT, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya
Peningkatan pertumbuhan kredit multiguna, sejalan
yang sebesar -21,88% SBT, juga merupakan faktor
dengan peningkatan kinerja pertumbuhan komponen
yang mendorong peningkatan pertumbuhan kredit
konsumsi rumah tangga yang juga menunjukkan
korporasi di triwulan laporan. Semakin membaiknya
peningkatan kinerja di periode triwulan laporan.
laporan
diperkirakan
didorong
kinerja dunia usaha juga didorong oleh penurunan harga BBM, LPG dan TTL pada periode triwulan laporan serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Selain itu, faktor keamanan yang kondusif dan peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisdom seiring dengan adanya beberapa faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan seperti imlek, nyepi, kuningan dan galungan juga ikut mendorong pertumbuhan kredit korporasi sejalan dengan peningkatan kinerja industri pariwisata di triwulan laporan.
Perlambatan kredit KPR terutama disebabkan oleh perlambatan KPR tipe di atas 70 yang turun secara signifikan dari 10,59% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 6,74% (yoy) di triwulan I 2016. Perlambatan KPR tipe di atas 70 terutama disebabkan oleh peningkatan harga rumah yang signifikan untuk tipe besar, yang terkonfirmasi oleh hasil Survei Properti Residensial (SHPR) Primer Bank Indonesia di triwulan laporan yaitu dengan peningkatan nilai Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) untuk
3.4.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga
tipe besar pada triwulan laporan yaitu 156,83 di
Perkembangan kinerja kredit sektor rumah tangga
triwulan IV 2015 menjadi 158,38 pada triwulan I
(RT) pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan
2016 sehingga menahan laju penjualan rumah tipe
dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,89%
besar. Perlambatan kredit pada KPR tipe besar (di atas
(yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,16% (yoy)
70), juga disebabkan oleh masih tingginya tingkat
pada triwulan I 2016. Perlambatan ini, terutama
suku bunga perbankan di periode triwulan laporan
didorong oleh perlambatan kredit pemilikan rumah-
yang berada dalam kisaran 11,82% pa. Sementara
KPR yang memiliki share terbesar dalam penyaluran
berdasarkan hasil SHPR primer pada periode triwulan
kredit rumah tangga (pangsa 42%) yang tumbuh
laporan, sejumlah 73% responden mengkonfirmasi
dari 5,96% di triwulan IV 2015 menjadi 4,79%
pembelian rumah dengan menggunakan pembiayaan
pada triwulan I 2016. Perlambatan juga terjadi pada
KPR, sehingga tingkat suku bunga sangat sensitif
jenis kredit kendaraan bermotor, yang mengalami
mempengaruhi pembelian rumah untuk tipe besar
kontraksi pada triwulan laporan, dibandingkan
di periode triwulan laporan. Sementara itu, KPR tipe
Perbankan dan Sistem Pembayaran
79
kredit yang lebih tinggi di periode triwulan laporan, masih tingginya kebutuhan hunian untuk masyarakat untuk tipe kecil dan menengah. Kontraksi
penyaluran
KKB
Rp triliun
dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh
Tipe Diatas 70
G_Tipe 22 s.d. 70
G_Tipe 21
5
30 25
4
20
3.5
dipengaruhi
oleh
3
15
2.5
10
2 1.5
hampir
0.5
jenis
Tipe 22 s.d. 70
G_Tipe Diatas 70
4.5
penurunan pertumbuhan penyaluran KKB untuk semua
Tipe 21
kendaraan
yang
meliputi
KKB mobil, KKB sepeda motor dan KKB truk dan
5 0
1 0
-5 I
II
III
IV
I
2014
kendaraan bermotor roda enam atau lebih. KKB mobil mengalami penurunan yang signifikan pada
%,yoy
21 dan KPR tipe 22-70 menunjukkan pertumbuhan
Grafik 3. 26
II
III 2015
IV
I
-10
2016
Pertumbuhan KPR per Tipe
periode triwulan laporan yaitu dari 2,78% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi kontraksi -3,08% (yoy)
untuk kendaraan dan suku cadang justru mengalami
pada triwulan I 2016. Sementara itu, KKB sepeda
penurunan omset penjualan yang signifikan rata-
motor mengalami kontraksi yang semakin dalam di
rata diatas 50% sepanjang triwulan I 2016. Kondisi
triwulan laporan yaitu dari kontraksi -19,69% (yoy)
ini juga didorong oleh aktivitas musiman berupa
menjadi -22,84% (yoy) pada triwulan I 2016. Kondisi
perayaan hari raya keagamaan berupa imlek, nyepi,
ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank
galungan dan kuningan sepanjang triwulan I 2016.
Indonesia Provinsi Bali, dimana indeks pengeluaran masyarakat untuk pembelian barang tahan lama turun dari 88,5 di Desember 2015 menjadi 88 pada Maret 2016. Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia di periode triwulan laporan juga mengkonfirmasi bahwa pengeluaran masyarakat di periode triwulan I 2016, lebih ditujukan untuk pembelian bahan makanan dan peralatan rumah tangga. Sementara
Peningkatan
pertumbuhan
kredit
multiguna
di
periode triwulan laporan diperkirakan didorong oleh peningkatan adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan dan stabilnya tingkat harga barang di periode triwulan laporan yang terindikasi oleh tingkat inflasi tahunan yang mencapai 3,59% (yoy). Sementara itu, kredit pemilikan apartemenKPA meskipun masih mengalami kontraksi, namun menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi di
G-MULTIGUNA
G-KKB
G-KPA
G-KPR
triwulan laporan yaitu dari kontraksi -6,99% (yoy)
G-RUKAN
triwulan IV 2015 menjadi -6,10% (yoy) pada triwulan I 2016. Penurunan pertumbuhan kredit KPA terutama
80 70
disebabkan oleh penurunan KPA tipe di atas 70 dari
60
kontraksi -10,96% (yoy) menjadi kontraksi -19,17%
%,yoy
50 40
(yoy). Perlambatan penyaluran kredit pada KPA di
30 20
periode triwulan laporan terindikasi disebabkan oleh
10 0 -10
terjadinya peningkatan suku bunga untuk seluruh I
-20
Grafik 3. 25
80
II
III
IV
I
II
2014
III 2015
IV
I 2016
Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga Perjenis Penggunaan
Perbankan dan Sistem Pembayaran
jenis tipe KPA, sehingga menahan laju penjualan apartemen. KPA untuk tipe kecil naik dari 13,38% pa menjadi 14,28% pa, sementara itu KPA tipe
menengah naik dari 12,34% pa menjadi 12,52%
rukan dan kredit multiguna meskipun menunjukkan
sedangkan KPA tipe besar naik dari 11,57% pa
peningkatan namun tingkat NPL masih relatif kecil,
menjadi 11,92% pa.
berada dalam kisaran di bawah 1% (kecuali KPR tercatat sebesar 1,07%). Kondisi tersebut sejalan
Rp triliun
KPR
KKB
KREDIT MULTIGUNA
KP-RUKAN
dengan NPL KKB yang menunjukkan peningkatan
KPA
namun juga persentasenya masih di bawah 1%.
14 12
Secara keseluruhan, kondisi ketahanan sektor rumah
10
tangga masih relatif aman dan ke depan diharapkan
8
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang akan
6
tumbuh lebih tinggi pada tahun 2016, kualitas kredit
4
rumah tangga juga akan lebih baik.
2 0
I
II
III
IV
I
II
2014
III
IV
3.5.
I
2015
2016
3.5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai
Posisi Kredit Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan
Grafik 3. 27
3.5.1.1. Perkembangan Aliran Masuk (Inflow)
NPL_RUKAN
Penukaran
NPL_KKB
NPL_MULTIGUNA
Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran 0.14
0.01
0.12 0.1
%
0.008
0.08
0.006 0.004 0.002 II
III
IV
I
II
III 2015
IV
I
uang kartal pada triwulan I 2016 menunjukkan posisi net inflow tercatat sebesar Rp 2,1 triliun, dengan Inflow tercatat sebesar Rp 5,07 triliun, jauh lebih tinggi
0.06
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
0.04
sebesar Rp 2,5 triliun. Sementara outflow tercatat
0.02
2014
Grafik 3. 28
%
0.012
I
dan Keluar (Outflow) serta Kegiatan
NPL_KPR
NPL_KPA (skala kanan)
0
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
0
2016
NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan
sebesar Rp 2,9 triliun pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 4,01 triliun.
Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit rumah tangga, rasio NPL menunjukan peningkatan yang signifikan dari 0,64% di triwulan IV 2015 menjadi 0,87% pada triwulan I 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan NPL untuk KPA yang meningkat signifikan dari 6,70% di triwulan IV 2015 menjadi 12,16% pada triwulan I 2016. Kondisi perlu mendapatkan perhatian, meskipun KPA memiliki share yang rendah sebesar 0,78% terhadap total kredit RT, namun kondisi tetap perlu diwaspadai. Sementara itu, jenis kredit RT lainnya yaitu KPR, kredit pemilikan
Grafik 3. 29
Perkembangan Uang Kartal di Bali
Perbankan dan Sistem Pembayaran
81
Grafik 3. 30
Perkembangan Kegiatan Kas Keliling
Tabel 3.5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali
3.5.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar Bank
Indonesia
terus
berkomitmen
terus dilakukan kepada masyarakat umum dan pelaku dalam
usaha di Bali untuk meminimalisir peredaran uang
meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat
palsu. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa
(clean money policy), dengan menarik uang lusuh/
mengintensifkan kerjasama dengan pihak kepolisian
rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia
dalam menekan peredaran uang palsu.
(inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan I 2016 mencapai 18 kali. Jumlah
uang
palsu
yang
teridentifikasi
3.5.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai 3.5.2.1. Perkembangan Kliring Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian, aktivitas transaksi nontunai menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada triwulan I 2016 jumlah nominal perputaran kliring
pada
mencapai Rp 19 triliun, meningkat sebesar 8,14%
triwulan I 2016 sebanyak 1.934 lembar, meningkat
(qtq). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar
lembar kliring pada triwulan I 2016 juga menunjukkan
1.372 lembar. Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah
peningkatan sebesar 3,09% (qtq).
oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
82
Perbankan dan Sistem Pembayaran
Tabel 3.6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong
Pada triwulan I 2016 jumlah tolakan cek/bilyet giro
1,3% dari total lembar kliring yang ditransaksikan
kosong tercatat sebesar 8,3 ribu lembar dengan
pada triwulan I 2016. Sedangkan secara nominal,
nominal sebesar Rp 430 miliar. Jumlah lembar tolakan
tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan
tersebut mengalami penurunan sebesar -6,04%(qtq)
mencapai -67,49% (qtq). Nominal tolakan tersebut
dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar
mencapai 2,16% dari keseluruhan nominal transaksi
8,3 ribu lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai
kliring triwulan I 2015.
Grafik 3. 31
Perkembangan Kliring
Grafik 3. 32
Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong
Perbankan dan Sistem Pembayaran
83
SERI KEBANKSENTRALAN
BI 7- DAY REPO RATE Bank Indonesia mereformulasi suku bunga kebijakan,
(term structure). Penguatan operasi moneter ini telah
dari BI Rate menjadi BI 7-day (Reverse) Repo Rate.
melalui kajian yang lama dan mendalam serta sejalan
Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
dengan praktik terbaik (best practice) di berbagai
transmisi kebijakan moneter. Meskipun demikian,
bank sentral di dunia.
penguatan operasi moneter ini tidak mengubah sikap (stance) kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Perubahan suku bunga kebijakan ini akan berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus 2016. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, Bank Indonesia akan tetap menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan. Dalam periode yang sama, BI akan mulai mengumumkan BI 7-day Repo Rate sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter
84
Penguatan
kerangka
operasi
moneter
tersebut
memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan
moneter
melalui
pengaruhnya
pada
pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar
keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan
Bank Indonesia tidak menghapus suku bunga
struktur suku bunga di Pasar Uang Antarbank (PUAB)
kebijakan. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah
untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Untuk itu,
memperkenalkan suku bunga kebijakan baru, yaitu
penguatan operasi moneter akan disertai dengan
BI 7-day Repo Rate, menggantikan BI Rate yang saat
langkah-langkah
ini berlaku sebagai suku bunga kebijakan. Adapun
untuk
percepatan
pendalaman
perbedaan antara BI Rate dengan BI 7-day Repo Rate
pasar uang.
adalah BI Rate saat ini berada pada level 6,75% (setara
Dalam menentukan suku bunga kebijakan, Bank
dengan suku bunga 12 bulan dalam struktur suku
Indonesia menggunakan sejumlah kriteria yaitu
bunga operasi moneter). Sementara BI 7-day Repo
bersifat transaksional (antara BI dengan perbankan),
Rate saat ini berada pada level 5,50% (setara dengan
memiliki pasar yang relatif dalam, dan memiliki
suku bunga operasi meneter 7 hari). Sampai dengan
hubungan yang kuat dengan sasaran operasional
sebelum 19 Agustus 2016, BI Rate masih tetap ada
kebijakan moneter. BI Rate sebagai suku bunga
sebagai suku bunga kebijakan, namun nantinya BI
kebijakan tidak mengacu kepada instrumen manapun
7-day Repo Rate-lah yang akan dipergunakan sebagai
di pasar uang. Sementara BI 7-Day Repo Rate
suku bunga acuan (suku bunga kebijakan). Dengan
mengacu kepada instrumen operasi moneter yang
demikian, dalam struktur tenor operasi moneter, suku
aktif ditransaksikan antara BI dengan perbankan
bunga kebijakan akan bergeser dari tenor 1 tahun
(transaksional) setiap hari. Selain itu, pilihan untuk
(360 hari) menjadi tenor yang lebih pendek yakni 7
menggunakan instrumen repo juga ditujukan untuk
hari.
mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya instrumen repo.
Rp
BAURAN KEBIJAKAN (POLICY MIX)
BI RATE TETAP
7-DAY REPO RATE
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 April 2016 memutuskan
(Repo Rate adalah suku bunga operasi moneter BI dengan tenor 7 hari dan akan ditetapkan sebagai suku bunga kebijakan BI yang baru efektif sejak 19 Agustus 2016)
Struktur suku bunga atau term structure operasi moneter Bank Indonesia
Tenor Term Structure Operasi Moneter
5,50%
5,60%
5,80%
6,20%
6,45%
6,60%
6,75%
5,50%
Bunga Deposit Facility Turun 25 %
Bunga Lending Facility Turun 25 %
4,75%
7,25%
6,75%
Fokus Kebijakan BI Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 2016 dan 2017 sebesar 4±1% dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik, di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia akan melanjutkan upaya penguatan kerangka operasi moneter melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter secara konsisten. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan pelaksanaan reformulasi struktural berjalan dengan baik, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
85
Informasi yang menyatakan bahwa kebijakan BI 7-day
Desember 2015 menjadi 6,75% pada Maret 2016,
Repo Rate merupakan kebijakan Bank Indonesia yang
telah memberikan dampak terhadap penurunan suku
akan menurunkan bunga secara drastis adalah tidak
bunga kredit di Provinsi Bali. Rata-rata suku bunga
benar. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah
kredit modal kerja pada Maret 2016 tercatat sebesar
memperkuat kerangka operasi moneter, bukan
12,53% (pa), turun dibanding Desember 2015 yang
mengubah sikap (stance) kebijakan. Perubahan
sebesar 12,75% (pa). Penurunan rata-rata suku
tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas
bunga kredit juga terjadi pada suku bunga kredit
kebijakan moneter, sehingga setiap ada perubahan
investasi yang turun dari 12,68% (pa) di Desember
tingkat suku bunga kebijakan, baik kenaikan maupun
2015 menjadi 12,46% (pa) di Maret 2016. Penurunan
penurunan, dampaknya terhadap suku bunga pasar
juga terjadi pada rata-rata suku bunga kredit UMKM
uang dan perbankan, baik deposito maupun kredit,
yang turun dari 13,03% (pa) pada Desember 2015
akan menjadi semakin cepat.
menjadi 12,67% (pa) di Maret 2016. Kondisi tersebut
Sejalan dengan penurunan BI Rate yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dari 7,50% pada
86
juga diperkuat produk kredit beberapa bank dengan suku bunga yang dapat dijangkau masyarakat.
BOKS C
GERAKAN PEDULI KOIN RUPIAH I.
LATAR BELAKANG
Dalam
rangka
menjalankan
survei kepada masyarakat Kota Denpasar mengenai amanat
Undang-
perlakuan terhadap uang logam. Berdasarkan survei,
undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
38 % dari responden menggunakan uang logam
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6
untuk bertransaksi atau ditabung di bank, sementara
tahun 2009 dan pelaksanaan visi dan misi KPwDN,
62 % responden lainnya memperlakukan uang
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah
logam dengan menyimpan/mengumpulkan di tempat
melaksanakan kebijakan pengedaran uang Rupiah
khusus penyimpanan uang (celengan), laci, dan
ke seluruh wilayah Provinsi Bali. Terlebih lagi dengan
tempat tertentu di rumah. Awareness masyarakat
dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 2011
yang masih kurang tersebut menjadi salah satu
tentang Mata Uang yang mewajibkan semua transaksi
faktor yang menyebabkan perputaran uang logam di
di wilayah NKRI mempergunakan Rupiah, sehingga
masyarakat tidak berjalan dengan optimal.
kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah harus dapat dipenuhi dengan baik.
II.
PELAKSANAAN KEGIATAN
Berdasarkan data 2015, aliran uang keluar (outflow)
Menindaklanjuti latar belakang tersebut, dan dalam
KPw BI Provinsi Bali sebesar Rp14,47 Triliun yang
rangka melakukan edukasi kepada masyarakat
terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dari jumlah
untuk memperlakukan uang logam dengan baik,
tersebut, kebutuhan terhadap uang logam mencapai
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
97,2 juta keping dengan nominal sebesar Rp41,8
menyelenggarakan kegiatan Gerakan Peduli Koin
miliar atau naik 30 % dari tahun 2014 yang tercatat
Rupiah yang dirangkaikan juga dengan penukaran
sebesar Rp32,1 miliar. Hal tersebut menunjukkan
uang lusuh pada hari Minggu tanggal 17 April 2016
peningkatan kebutuhan uang logam di Provinsi Bali.
dalam area Car Free Day di lapangan Renon Denpasar.
Namun demikian, selama ini tidak ada aliran uang
Kegiatan ini melibatkan kasir/teller perbankan di Kota
logam layak edar masuk (inflow) dari perbankan ke
Denpasar dengan didukung pula oleh para Duta
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Hal
Rupiah yang terpilih melalui ajang pemilihan Duta
yang sama juga terjadi di masyarakat, dimana hanya
Rupiah yang diikuti oleh kasir/teller perbankan pada
sedikit yang menukarkan ataupun menyetorkan uang
tahun 2015. Kegiatan yang berlangsung dari pukul
logam ke perbankan. Dengan kata lain uang logam
06.00 – 10.00 Wita mendapatkan animo yang tinggi
yang selama ini dikeluarkan dan diedarkan oleh
dari pengunjung Car Free Day di Lapangan Renon
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melalui
maupun masyarakat yang sengaja datang untuk
perbankan terserap sepenuhnya oleh masyarakat.
melakukan penukaran uang logam yang dimiliki.
Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Pada kegiatan tersebut, tercatat lebih dari 300
Provinsi Bali pada tahun 2015 telah melakukan
orang melakukan penukaran uang logam dengan
87
berbagai pecahan mulai dari pecahan Rp50,00 s.d.
Sedangkan
Rp1.000,00. Jumlah uang logam yang terkumpul
menukarkan uang lusuh mencapai 100 orang dengan
sebanyak 149.146 keping dengan nilai sebesar
jumlah
Rp.45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh
(seratus dua puluh enam juta enam ratus empat
ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel
puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai
berikut :
pecahan uang kertas.
88
masyarakat
penukaran
yang
sebesar
datang
untuk
Rp.126.647.000,00
III.
RENCANA KEDEPAN
kegiatan serupa di beberapa lokasi khususnya
Mempertimbangkan animo dan antusias masyarakat
kantong-kantong uang logam di luar kota Denpasar.
dalam melakukan penukaran uang logam, maka
Selain itu edukasi Rupiah berupa sosialisasi ciri-ciri
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
keaslian uang Rupiah, tata cara pelaporan uang yang
akan terus memberikan edukasi tentang tata cara
diragukan keasliannya dan kewajiban penggunaan
memperlakukan uang Rupiah khususnya uang logam
Rupiah juga diperlukan agar menjadikan Rupiah
kepada
berdaulat di wilayah NKRI.
masyarakat
dengan
menyelenggarakan
89
BOKS D
KPwBI PROVINSI BALI BERKERJASAMA DENGAN DESA ADAT DALAM UPAYA MENERTIBKAN KUPVA BB Bali sebagai salah satu lokasi favorit di dunia
BB di Provinsi Bali saat ini mencapai 594 kantor layanan
setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan wisatawan
dengan 132 diantaranya merupakan kantor pusat.
mancanegara.
industri
Dominasi sebaran terbesar ada di Kabupaten Badung
terhadap
dengan persentase sebesar 67% atau sebanyak 418
perekonomian Bali. Citra positif yang telah terbentuk
kantor, diantaranya sebanyak 300 kantor terdapat di
di mata wisatawan asing sebagai manifestasi layanan
wilayah Kuta. Selanjutnya diikuti oleh Kota Denpasar
prima yang diberikan selama ini hendaknya dapat
sebesar 21% atau 81 kantor dan Kabupaten Gianyar
dipertahankan dan ditingkatkan.
sebesar 9% atau 63 kantor.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi
Melalui
Setyowati, dalam sambutannya mengatakan bahwa
PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang
perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan
Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Provinsi Bali
Bank,
mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selama
KUPVA BB. Pengaturan dilakukan baik terhadap
tahun 2015 jumlah KUPVA BB yang memperoleh izin
aspek perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan.
usaha dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang
Bali mencapai 81 kantor layanan KUPVA. Total KUPVA
mungkin muncul di bidang sistem pembayaran, BI
pariwisata
90
Selama
telah
ini
kemajuan
berkontribusi
besar
Peraturan
Bank
Bank
Indonesia
Indonesia
mendorong
No.16/15/
penguatan
telah berkerja sama dengan POLRI, baik pada tingkat
tersebut
pusat dengan Mabes POLRI maupun di tingkat daerah
bertambahnya KUPVA BB di Wilayah Desa Adat Kuta,
dengan POLDA. Salah satu bidang tugas yang telah
dipandang perlu untuk membuat suatu Pernyataan
disepakati untuk disinergikan antara Bank Indonesia
Bersama antara para pihak mengenai Kerjasama dan
dengan Kepolisian adalah penanggulangan tindak
Koordinasi terhadap KUPVA BB guna terciptanya
pidana di bidang sistem pembayaran dan KUPVA BB.
ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan para
disimpulkan
bahwa
dengan
semakin
wisatawan. Selain
kerjasama
dengan
kepolisian,
berbagai
upaya telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, pada
Indonesia Provinsi Bali antara lain melalui penyebaran
tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Perwakilan Bank
leaflet Himbauan Penggunaan KUPVA BB Berizin,
Indonesia Provinsi Bali dilaksanakan penandatanganan
Daftar KUPVA Berizin di Provinsi Bali dan Modus
Pernyataan Bersama Kerjasama dan Koordinasi terkait
Penipuan KUPVA BB dalam 3 (tiga) bahasa (Indonesia,
KUPVA BB antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Inggris dan Cina). Disamping itu, dilakukan juga
Provinsi Bali dan Desa Adat Kuta serta Sosialisasi
pengembangan Aplikasi Edukasi Rupiah di Android
Peraturan
yang memuat daftar KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali
tentang KUPVA BB. Acara diikuti oleh Anggota
per Kabupaten/Kota.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik
Bank
Indonesia
No.
16/15/PBI/2014
Indonesia, DR. SHRI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Pada tanggal 25 Januari 2016 lalu telah diadakan
M. Wedasteraputra Suyasa, Kasubdit 2 Ditreskrimsus
pertemuan antara DPD RI bersama jajaran pimpinan
Polda Bali, Komisaris Polisi I Made Witaya, Bendesa
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan
Adat Kuta, Bp. I Wayan Swarsa, Ketua Asosiasi
komponen Desa Adat Kuta terkait penertiban KUPVA
Pedagang Valuta Asing Provinsi Bali, Ibu Ayu Astuti
BB di palemahan Desa Adat Kuta yang dilaksanakan
Dharma dan Komponen Desa Adat Kuta.
di Gedung KPw BI Provinsi Bali. Dari hasil pertemuan
91
BOKS E
PENURUNAN BI RATE BERDAMPAK PADA PENURUNAN SUKU BUNGA PERBANKAN Sejak Januari hingga Maret 2016, Bank Indonesia
diperkirakan akan berada dalam kisaran 6,09% (yoy)-
telah menurunkan BI Rate sebanyak 3 kali. Melalui
6,84% (yoy), seiring dengan peningkatan konsumsi
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia
pemerintah
pada 16-17 Maret 2016, Bank Indonesia kembali
investasi. Dari sisi supply, pertumbuhan ekonomi
memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25
Bali 2016, akan didorong oleh peningkatan kinerja
basis point (bps) menjadi 6,75%, dengan suku bunga
semua lapangan usaha khususnya lapangan usaha
Deposit Facility menjadi sebesar 4,75% dan Lending
penyediaan
Facility menjadi sebesar 7,25%. Beberapa faktor yang
dengan kebijakan bebas visa), industri pengolahan
melatarbelakangi keputusan tersebut adalah masih
(seiring dengan potensi perbaikan negara tujuan
terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter
ekspor), pertanian dan perdagangan besar eceran.
sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi,
Seperti halnya nasional, tekanan inflasi di Provinsi
terutama terus menurunnya tekanan inflasi di
Bali pada tahun 2016 diperkirakan melemah seiring
2016 dan 2017, serta meredanya ketidakpastian
dengan berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi
di pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi
Daerah (TPID) Provinsi Bali dalam menjaga kestabilan
dunia pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan
harga barang.
dan
rumah
akomodasi
tangga,
makan
ekspor,
minum
serta
(sejalan
lebih lambat dari sebelumnya, dengan pemulihan ekonomi yang belum kuat di sejumlah negara maju
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Bali yang
dan perlambatan ekonomi di negara berkembang.
lebih tinggi di tahun 2016 tersebut, peran industri
Di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi
perbankan
global tersebut, kebijakan penurunan BI Rate
merupakan faktor yang strategis. Namun demikian,
diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan
penyaluran kredit perbankan secara umum masih
permintaan domestik untuk mendorong momentum
mengalami perlambatan. Pada triwulan I 2016,
pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama
pertumbuhan penyaluran kredit bank umum di
menjaga stabilitas makroekonomi.
Provinsi Bali tercatat sebesar 8,81% (yoy), lebih rendah
dalam
menyalurkan
pembiayaan
dari triwulan I 2015 yang sebesar 15,18% (yoy). Tren Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Bali pada
perlambatan penyaluran kredit tersebut telah dimulai
triwulan I 2016 turut menunjukkan peningkatan.
sejak tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan oleh
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2016
Grafik 1.
tercatat sebesar 6,04% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang sebesar 5,96% (yoy), dan lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang sebesar 5,99% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2016
92
Grafik 1. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Bali
Tabel Perkembangan Pertumbuhan Kredit di Provinsi Bali (2015-2016)
Melalui liaison terhadap beberapa pelaku usaha
untuk meningkatkan pembiayaan yang lebih murah
dari triwulan I 2015 hingga triwulan I 2016, dapat
dari perbankan (bila terjadi penurunan suku bunga
diketahui bahwa salah satu penyebab melambatnya
kredit). Meskipun umumnya, penurunan BI Rate tidak
penyaluran kredit tersebut adalah karena tingginya
secara langsung direspon oleh penurunan tingkat
tingkat suku bunga kredit. Mayoritas contact liaison
suku bunga kredit oleh perbankan, namun penurunan
lebih memilih sumber pembiayaan dari dana internal
cost of funds dari perbankan sebagai dampak dari 3
untuk pembiayaan modal kerja dan investasinya
kali penurunan BI Rate, mulai diikuti oleh penurunan
dibanding pembiayaan dengan menggunakan dana
suku bunga kredit, seperti ditunjukkan oleh Grafik 2.
dari perbankan. Oleh karena itu, penurunan BI Rate sejak Januari 2016 hingga Maret 2016 tersebut, diharapkan dapat menjadi signal bagi pelaku usaha
93
Grafik 2. Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Perbankan
Tabel Perkembangan Suku Bunga Deposito dan Kredit di Provinsi Bali (2015-2016_
Seperti dapat dilihat pada Grafik 2, sementara
pemerintah (Grafik 3). Berdasarkan data perbankan
itu, suku bunga kredit bank umum di Provinsi Bali
Maret 2016 tingkat suku bunga kredit di Provinsi Bali,
mulai menunjukkan penurunan, seiring dengan
telah memperlihatkan penurunan terjadi sejak bulan
penurunan cost of funds perbankan (diindikasikan
Februari 2016, khususnya untuk suku bunga kredit
oleh penurunan suku bunga, DPK khususnya suku
modal kerja dan investasi. Sementara itu, suku bunga
bunga deposito). Hal ini juga sejalan dengan sasaran
kredit konsumsi belum menunjukkan penurunan.
pemerintah yang menargetkan tingkat suku bunga
Penurunan suku bunga kredit, khususnya untuk kredit
kredit single digit (diakhir tahun 2016), sebagai
produktif dari bank umum ini, diharapkan dapat
upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di
Berdasarkan
Provinsi Bali pada tahun 2016.
hasil
liaison,
industri
perbankan
khususnya bank umum pemerintah, juga secara umum mendukung target kredit single digit oleh
94
Grafik 3. Perkembangan Suku Bunga Kredit Bank Umum di Provinsi Bali
Tabel Perkembangan Suku Bunga Kredit di Provinsi Bali (2015-2016)
95
Halaman ini sengaja dikosongkan
96
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
BAB IV
KEUANGAN PEMERINTAH Foto oleh: Agus Mulyawan
97
98
Keuangan Pemerintah
4.1
GAMBARAN UMUM
4.2.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Sejalan dengan perkembangan asumsi makroekonomi
dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
regional, khususnya pertumbuhan ekonomi yang
Daerah
keuangan
diperkirakan akan tumbuh lebih baik pada tahun
tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh
2016 dibandingkan tahun 2015, nilai APBD Provinsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD
Bali terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada
secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah
tahun 2016, pagu anggaran pendapatan daerah
dan belanja-transfer daerah. APBD menggambarkan
mencapai Rp 5,62 triliun, meningkat sebesar 14,62%
arah dan skala prirotas serta kebijakan Pemerintah
bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat
Daerah dalam melaksanakan pembangunan di
sebesar Rp 4,90 triliun. Sementara itu anggaran
daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan
belanja daerah di tahun 2016 juga menunjukkan
setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan
peningkatan sebesar 6,96%, dibandingkan triwulan
kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan
sebelumnya, yaitu dari Rp 5,56 triliun (2015) menjadi
Pemerintah Pusat.
Rp 5,95 triliun (2016).
(APBD)
merupakan
rencana
Pagu nilai APBD Provinsi Bali dari sisi pendapatan untuk tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar
Growth yoy (%)
Nominal APBD (Rp Juta)
14,66%, bila dibandingkan dengan tahun 2015,
23.82
yaitu dari Rp 4,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 5,62 triliun di tahun 2016. Peningkatan nilai APBD
23.86
14.66
tersebut, didukung oleh peningkatan pendapatan 6.96
baik pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan maupun peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, peningkatan juga terjadi dari sisi belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan peningkatan sebesar
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 4. 1
6,96%. Dukungan fiskal terhadap perekonomian Bali semakin membaik, sebagaimana tergambar pada realisasi belanja modal yang berada diatas rataratanya selama 5 tahun terakhir.
Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Bali 2011-2016
4.2.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Bali Nilai pagu anggaran pendapatan Daerah Provinsi
Realisasi APBD Provinsi Bali pada triwulan I-2016 untuk
Bali pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,62 triliun
sisi pendapatan daerah menunjukkan penurunan nilai
atau meningkat sebesar 14,66% dibandingkan pagu
realisasi pada triwulan I-2016 yaitu sebesar 19,38%
anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,90
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
triliun. Peningkatan pagu anggaran pendapatan pada
yang sebesar 23,58%. Sementara itu, realisasi
tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan
belanja di triwulan I-2016 tercatat sebesar 7,70%,
pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat
menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan
sebesar 13,08% di tahun 2016 dengan nilai sebesar
I-2015 yang sebesar 6,29%.
Rp 3,38 triliun dibandingkan tahun 2015 yang
Keuangan Pemerintah
99
Tabel 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali
sebesar Rp 2,99 triliun. Selain karena peningkatan
lapangan usaha meliputi lapangan usaha transportasi
PAD, peningkatan pendapatan daerah juga didorong
dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan-
oleh peningkatan dana transfer sebesar 71,66% pada
minum serta lapangan usaha perdagangan besar dan
tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Sementara
eceran. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong
pendapatan lain-lain yang sah justru mengalami
peningkatan setoran pajak dari pelaku usaha.
penurunan sebesar 62,25% pada tahun 2016
Sementara itu, penurunan pendapatan lain-lain yang
dibandingkan tahun 2015.
sah pada tahun 2016 disebabkan oleh terjadinya
Peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan pada tahun 2016 didorong oleh meningkatnya pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar
penurunan untuk pendapatan hibah dan penurunan dana penyesuaian dan otonomi khusus yang menurun signifikan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015.
14,37% pada tahun 2016 atau dengan target nominal
4.2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali
sebesar Rp 3,05 triliun, lebih tinggi dibandingkan
Nilai pagu anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali pada
tahun 2015 yang sebesar Rp 2,67 triliun. Kondisi
tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,95 triliun, mengalami
ini didukung oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi
peningkatan sebesar 6,96%, dibandingkan dengan
Bali yang lebih baik pada tahun 2016 dibandingkan
pagu anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar
tahun 2015 dan tendensi peningkatan kinerja dunia
Rp 5,56 triliun. Peningkatan pagu anggaran belanja
usaha sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi
di tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan
serta potensi peningkatan jumlah kunjungan wisman.
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk
Kondisi ini juga seiring dengan kebijakan pembebasan
belanja tidak langsung, peningkatan pagu anggaran
visa 174 negara oleh Pemerintah di tahun 2016, yang
tertinggi terjadi pada anggaran belanja hibah yang
akan mendorong peningkatan aktivitas beberapa
menunjukkan peningkatan signifikan di tahun berjalan
100
Keuangan Pemerintah
Tabel 4. 2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali 2015-2016
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali
dengan peningkatan pagu sebesar 46,57% (yoy).
26,60% (yoy) atau tumbuh dari Rp 635,83 miliar
Peningkatan belanja tidak langsung juga didorong
(2015) menjadi Rp 804,95 miliar (2016). Peningkatan
oleh peningkatan pagu anggaran belanja belanja
ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk
pegawai (share terbesar kedua pada belanja tidak
meningkatkan konektivitas antar daerah di Bali melalui
langsung), menunjukkan peningkatan pagu anggaran
pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan
yang tercatat sebesar Rp 941 miliar atau meningkat
kapasitas jalan dan jembatan. Selain itu, peningkatan
sebesar 17,02 % (yoy) dibandingkan tahun 2015.
pagu anggaran belanja modal juga pada tahun 2016
Peningkatan belanja bantuan keuangan kepada Prov/
ditujukan untuk perbaikan sarana irigasi di beberapa
Kab/Kota/Desa sebesar 7,70% (yoy), yaitu dari Rp
wilayah untuk mendorong peningkatan produksi dan
699,61 miliar (2015) menjadi Rp 753,48 miliar (2016),
ketahanan pangan, selain itu peingkatan pagu belanja
juga ikut mendorong peningkatan pagu anggaran
modal juga ditujukan untuk pembangunan dan
belanja tidak langsung pada Sementara itu, pagu
peningkatan kapasitas sistem penyediaan ari minum
anggaran belanja bantuan sosial menurun sebesar
(SPAM) di beberapa wilayah. Peningkatan pagu
-57,88% (yoy) pada tahun 2016 dibandingkan tahun
belanja modal juga didorong oleh upaya Pemerintah
sebelumnya, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp
Daerah untuk menyelesaikan pembangunan Rumah
179 miliar.
Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera.
Peningkatan belanja daerah pada tahun 2016, juga didorong oleh peningkatan pagu anggaran belanja tidak langsung. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pagu anggaran untuk komponen belanja modal yang tumbuh sebesar
Peningkatan belanja langsung, juga didorong oleh peningkatan pagu belanja pegawai yang pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp Rp 102 miliar atau meningkat sebesar 12,63% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Keuangan Pemerintah
101
Dari sisi kemandirian fiskal, kemampuan Pemerintah
rendah bila dibandingkan dengan realisasi triwulan
Provinsi Bali dalam membiayai Belanja Daerahnya
I-2015
semakin
sebagaimana
nilai nominal sebesar Rp 1,156 triliun. Realisasi
tercermin pada rasio pagu anggaran PAD terhadap
pendapatan pada triwulan I-2016 juga merupakan
total pagu anggaran belanja daerah yang terus
realisasi terendah dalam kurun waktu 5 (lima)
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada
tahun terakhir untuk periode triwulan yang sama,
tahun 2016, rasio pagu anggaran PAD terhadap total
dengan rata-rata persentase realisasi selalu diatas
pagu anggaran belanja daerah mencapai 56,81%,
23%. Penurunan realisasi pendapatan pada periode
lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar
triwulan I-2016, disebabkan oleh penurunan realisasi
53,73%.
pada 3 komponen utama pendapatan dibandingkan
menunjukkan
perbaikan,
4.2.3. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Pada triwulan I-2016, realisasi pendapatan mencapai Rp 1,089 triliun atau dengan persentase sebesar
yang
mencapai
lain-lain pendapatan yang sah.
(%)
30 25 20 15 10 5 TW 1-2013
TW 1-2014
TW 1-2015
TW 1-2016
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Persentase Realisasi Pendapatan APBD Grafik 4. 2 Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016
Sumber : Biro Keuangan Pemda Provinsi Bali
102
Keuangan Pemerintah
dengan
daerah, realisasi pendapatan transfer dan realisasi
35
TW 1-2012
atau
tahun sebelumnya, yaitu realisasi pendapatan asli
19,38% dari pagu anggaran. Nilai realisasi ini, lebih
0
23,58%
Pada periode triwulan I-2016, sebagian besar
tangga dan lapangan usaha penyediaan akomodasi
komponen pendapatan menunjukkan realisasi yang
makan minum menunjukkan peningkatan kinerja
lebih rendah dibandingkan pola historisnya. Adapun
pada periode triwulan I-2016 dibanding triwulan
komponen yang menunjukkan realisasi tertinggi
sebelumnya,
adalah realisasi dana alokasi umum (DAU), yaitu
peningkatan realisasi peningkatan PAD realisasi PAD
sebesar 33,33% dan dengan share yang cukup
pada periode triwulan I-2016. Rasio realisasi PAD
signifikan pada pendapatan daerah (nominal sebesar
terhadap total realisasi pendapatan sebesar 48,44%,
Rp 283 miliar), sehingga berkonstribusi besar terhadap
lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama
realisasi pendapatan daerah pada triwulan I-2016.
tahun 2015 yang mencapai 58,83% dan lebih rendah
Sementara itu, komponen pendapatan dengan
bila dibandingkan dengan target anggaran dalam
realisasi terendah adalah realisasi retribusi daerah
APBD yang sebesar 60,13%. Meskipun demikian,
yaitu sebesar 14,99%, meskipun demikian share
sejalan dengan potensi membaiknya kondisi dunia
komponen ini relatif terhadap pendapatan daerah
usaha khususnya industri pariwisata seiring dengan
bila dibandingkan dengan komponen pendapatan
kebijakan
lainnya. Sementara itu, PAD mengalami realisasi yang
mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman,
rendah bila dibandingkan dengan pola historisnya
penurunan tingkat suku bunga perbankan untuk
dengan realisasi sebesar 15,61%, terendah dalam 5
kredit kendaraan bermotor (KKB) dan perusahaan
(lima) tahun terakhir yang selalu berada di atas 20%.
pembiayaan serta potensi meningkatkanya kegiatan
Penurunan volume penjualan kendaraan bermotor
MICE
pada triwulan I-2016 yang mengalami kontraksi
domestik antara lain liburan sekolah diperkirakan
sebesar -11,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan
akan mendorong peningkatan PAD pada triwulan ke
I-2015 yang sebesar kontraksi -6,09%, merupakan
depan.
salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi PAD. Selain faktor tersebut, penurunan harga BBM pada triwulan I-2016 juga ikut mendorong penurunan PAD pada periode triwulan tersebut.
namun
bebas
domestik
visa
dan
tidak
yang
dapat
mendorong
diperkirakan
meningkatnya
akan
kunjungan
Pada sisi yang lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat memiliki realisasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 26,19% dan dengan share sebesar 47% terhadap total pendapatan, sehingga memberikan
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa rendahnya
kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian
realisasi pendapatan daerah pada triwulan
I-2016
realisasi anggaran pada triwulan I-2016. Selain
terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi PAD.
pencapaian realisasi yang tinggi, pendapatan transfer
Secara keseluruhan, seluruh komponen PAD yaitu
juga mengalami peningkatan dari sisi realisasi nominal
pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
lain-lain PAD yang sah memiliki realisasi dibawah
yaitu meningkat sebsar 59%. Peningkatan ini
periode yang sama tahun 2015. Sebagaimana yang
terutama didorong oleh peningkatan realisasi dana
diketahui, bahwa pajak provinsi umumnya terkait
alokasi umum yang sangat signifikan dari Rp 13
dengan konsumsi rumah tangga dan kegiatan pelaku
miliar pada triwulan 1-2015 menjadi Rp 183 miliar
usaha seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak
di triwulan 1-2016. Dana perimbangan terkait erat
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan
dengan realisasi pendapatan pajak pemerintah pusat.
restoran dan sebagainya. Meskipun konsumsi rumah
Keuangan Pemerintah
103
4.1.4. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Grafik 4. 3 Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016 Tabel 4. 4 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali
Realisasi belanja APBD Provinsi Bali di triwulan I-2016
Pola realisasi belanja APBD pada tahun 2016 ini tidak
tercatat sebesar 7,70%, lebih tinggi bila dibandingkan
berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015
dimana pada triwulan I, realisasi belanja APBD
yang mencapai 6,29%. Meskipun menunjukkan
cenderung masih terbatas khususnya untuk belanja
peningkatan, namun realisasi belanja ini masih
barang dan jasa serta belanja modal. Sementara itu,
menunjukkan pola yang sama dengan tahun-tahun
realisasi belanja pegawai juga telah memiliki pola
sebelumnya, dengan persentase realisasi yang akan
historis yang berulang, dimana aktivitas kegiatan
menunjukkan peningkatan yang signifikan pada
kedinasan dan rapat serta acara yang terkait dengan
triwulan III & IV, seiring dengan telah terealisasinya
MICE, biasanya akan mulai meningkat pada periode
beberapa
dan
triwulan II. Pada periode triwulan I 2016, realisasi
belanja modal. Sementara untuk realisasi triwulan
belanja tidak langsung tercatat sebesar 7,90%,
I, umumnya cenderung relatif kecil seiring dengan
sedangkan belanja langsung tercatat sebesar 7,20%.
masih dilakukannya pemenuhan administrasi dan
Realisasi kedua komponen belanja APBD tersebut
pelelangangn untuk pengadaan infrastruktur, barang
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama
dan jasa.
tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar
104
proyek
pengadaan
Keuangan Pemerintah
infrastruktur
7,29% dan 3,72%. Meskipun pada triwulan ini,
nominal belanja modal tersebut mencapai 12% dari
pola realisasi belanja APBD relatif sama dengan
realisasi total belanja APBD pada periode triwulan
tahun-tahun sebelumnya, namun pada triwulan I
berjalan. Peningkatan realisasi belanja modal tersebut,
2016 pola realisasi belanja cenderung relatif lebih
mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan
merata diantara masing-masing komponen belanja
PMTB pada triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar
APBD dibandingkan periode yang sama tahun-
9,54% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan triwulan
tahun sebelumnya. Diharapkan ke depannya pola
IV 2015 yang sebesar 6,69% (yoy) dan triwulan yang
realisasi belanja pemerintah yang lebih merata dapat
sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,43% (yoy).
dilakukan khususnya di tahun 2016, seiring dengan
Selain itu, peningkatan realisasi belanja modal juga
akselerasi percepatan belanja barang dan jasa serta
mendorong peningkatan kinerja konstruksi dari sisi
belanja modal yang realisasinya pada triwulan I 2016
penawaran, yang pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar
jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama
7,62% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan triwulan
tahun 2015. Kondisi ini seiring dengan kebijakan
sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy) dan periode
program lelang yang lebih awal dilakukan untuk
yang sama triwulan sebelumnya yang sebesar 2,67%
tahun anggaran 2016 yang telah mulai dilaksanakan
(yoy). Pada tahun 2016, terdapat beberapa proyek
pada akhir tahun 2015, sehingga realisasi proyek
infrastruktur yang telah dianggarkan dalam APBD
khususnya infrastruktur dapat dimulai lebih awal.
Provinsi Bali yang meliputi peningkatan kapasitas,
Secara umum, belanja APBD didorong oleh tingginya realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada komponen realisasi belanja tidak langsung, realisasi tertinggi terjadi pada komponen belanja hibah dengan nilai realisasi mencapai 15,73%, meskipun lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 17,02%, namun
pelebaran, pembangunan serta pemeliharaan jalan Provinsi di beberapa Kabupaten/Kota, perbaikan dan peningkatan kapasitas saluran irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, pembangunan dan peningkatan kapasitas salauran penyediaaan air minum serta pembangunan rumah sakit provinsi dan rumah sakit mata Indera.
secara nominal menunjukkan peningkatan yang
4.3.
signifikan sebesar 35,48% dibandingkan periode
BALI
yang sama tahun sebelumnya dengan nilai nominal
4.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan
mencapai Rp 192 miliar atau sebesar 42% dari total
realisasi belanja APBD di triwulan I 2016. Peningkatan
Total anggaran pendapatan yang dialokasikan oleh 9
realisasi belanja hibah didorong oleh adanya aktivitas
Kabupeten/Kota di Provinsi Bali mencapai Rp 15,96
perayaan keagamaan pada triwulan I 2016 berupa
triliun. Total nilai APBD ini jauh lebih besar dibanding
nyepi, kuningan dan galungan.
anggaran pendapatan APBD Provinsi dan APBN yang
Belanja modal APBD Provinsi Bali pada periode triwulan I 2016 memiliki realisasi yang tinggi tercatat sebesar 6,79% atau dengan nominal Rp 55 miliar. Realisasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan pola historisnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang persentase realisasinya selalu berada di bawah 1%. Realisasi
APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
APBD Kabupaten/Kota
dialokasikan untuk Provinsi Bali. Anggaran terbesar dimiliki oleh Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp 3,83 triliun dan share sebesar 23,97% terhadap total anggaran pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota di tahun 2016. Sementara anggaran pendapatan yang terkecil adalah Kabupaten Bangli dengan nilai sebesar
Keuangan Pemerintah
105
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Grafik 4. 4 Provinsi Bali, 2016 Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali 2016
Jenis Pendapatan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Anggaran 2016 (Rp Miliar) 15.995 5.165 8.598 2.232
Realisasi Tw 1 2016 (Rp Miliar) 3.161 940 2.140 81
% Realisasi 19,76 18,20 24,89 3,63
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali
Rp 908 miliar dan share sebesar 5,68% terhadap total
berupa pajak yang dianggarkan oleh Pemerintah
anggaran pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota.
Kabupaten Bangli disebabkan karena masih relatif
Pendapatan
transfer
merupakan
komponen
pendapatan yang memiliki alokasi anggaran terbesar yaitu mencapai Rp 8,6 triliun atau dengan share sebesar 53,75% terhadap total seluruh anggaran pendapatan 9 Kabupaten/Kota di Bali. Besarnya pendapatan transfer ini menandakan ketergantungan fiskal pemerintah kabupaten/kota yang masih cukup tinggi
terbatasnya perkembangan aktivitas usaha di Kab. Bangli dan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 5,45% (berdasarkan data 2013), sehingga ketergantungan kabupaten tersebut terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi masih tergolong tinggi.
terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Secara Keseluruhan pada triwulan I 2016, realisasi
Secara keseluruhan, rata-rata derajat desentralisasi
pendapatan
fiskal untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
19,76%. Capaian realisasi ini terhitung cukup tinggi,
Bali sebesar 23,62%. Berdasarkan data anggaran
bahkan lebih tinggi bila dibanding dengan realisasi
pendapatan tahun 2016, derajat desentralisasi fiskal
pendapatan Provinsi Bali di periode yang sama.
tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung dengan rasio
Tingginya realisasi pendapatan kabupaten/kota di
mencapai 76,64% dan terendah di Kabupaten Bangli
triwulan I 2016 ini, terutama didorong oleh realisasi
dengan rasio sebesar 8,36%. Rendahnya pendapatan
pendapatan
106
Keuangan Pemerintah
APBD
transfer
kabupaten/kota
yang
mencapai
mencapai
24,89%.
Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD
juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
Kabupaten/Kota
capaian realisasi pendapatan di triwulan laporan,
Anggaran belanja dan transfer kabupaten/kota di Bali
dengan tingkat realisasi sebesar 18,20%. Salah satu
pada tahun 2016 mencapai Rp 17,36 triliun, dengan
komponen yang mendorong cukup tingginya realisasi
share sebesar 59,56% dari total anggaran merupakan
PAD adalah pendapatan pajak daerah khususnya
belanja tidak langsung dengan nilai nominal sebesar
terkait dengan pendapatan pajak hotel dan restoran,
Rp 10,34 triliun, sedangkan belanja langsung
seiring dengan peningkatan kinerja lapangan usaha
memiliki share sebesar 40,44% dari total anggaran
penyediaan akomodasi makan minum yang tumbuh
belanja. Dengan nilai anggaran sebesar Rp 3,8 triliun,
signifikan pada periode triwulan laporan sebesar
Kabupaten
6,61% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya
anggaran belanja daerah terbesar dibandingkan
yang sebesar 4,87% (yoy). Tingginya pertumbuhan
wilayah lainnya. Sementara itu, Kabupaten Jembrana
lapangan usaha ini diindikasikan ikut membantu
merupakan kabupaten dengan anggaran belanja
peningkatan penerimaan kabupaten/kota di Bali pada
daerah terendah yang hanya sebesar Rp 1,09 triliun.
triwulan laporan.
Badung merupakan wilayah dengan
Secara agregat, belanja modal APBD kabupaten/kota
Realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 2016
mencapai Rp 3,35 triliun atau sebesar 19,31% dari
dicapai oleh Kabupaten Bangli dengan capaian
total anggaran belanja. Rasio belanja modal tertinggi
sebesar 25,19%. Sementara itu, realisasi PAD yang
dicapai oleh Kabupaten Badung yakni sebesar
mencapai 12,5% dan pendapatan transfer sebesar
28,41%. Tingginya rasio belanja modal di Kabupaten
33,40%,
utama
Badung ini diharapkan dapat membantu mendorong
tingginya realisasi pendapatan kabupaten tersebut.
pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan
Berdasarkan informasi anekdotal, Pemerintah Daerah
mendukung perkembangan kinerja industri pariwisata
Kabupaten Bangli selalu berupaya untuk menggali
di Provinsi Bali, dengan Kabupaten Badung sebagai
peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak
salah satu sentra pengembangan pariwisata di Bali.
merupakan
faktor
pendorong
daerah, antara lain pajak dari kepemilikan tanah yang belum terdaftar. Selama ini penerimaan pajak daerah bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak atas penerangan jalan.
Realisasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 sebesar 8,91% atau senilai Rp 1,55 triliun. Realisasi belanja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi belanja Provinsi Bali
Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, 2016
Jenis Belanja Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Modal
Anggaran 2016 (Rp Miliar) 17.360 10.340 7.020 3.353
Realisasi Tw 1 2016 (Rp Miliar) 1.546 1.268 278 15
% Realisasi 8,91 12,26 3,96 0,44
Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi bali
Keuangan Pemerintah
107
di periode yang sama yang hanya sebesar 7,70%.
belanja modal yang rendah (share plafon anggaran
Realisasi belanja tidak langsung kabupaten/kota di
belanja modal sebesar 28,41% terhadap total
Provinsi Bali yang mencapai 12,26% dan realisasi
anggaran belanja Kabupaten Badung), menjadi salah
belanja modal yang mencapai 3,96% di triwulan
satu penyebab utama rendahnya realisasi belanja
laporan, ikut mendorong peningkatan realisasi
Kabupaten Badung di periode triwulan laporan.
belanja kabupaten/kota di triwulan laporan. Meskipun
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Badung
demikian, realisasi belanja modal kabupaten/kota
telah menyediakan anggaran yang besar yaitu Rp
di Provinsi Bali masih menunjukkan capaian yang
1,15 triliun untuk membiayai beberapa proyek
rendah yang baru mencapai 0,44% dikarenakan
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.
pembangunan proyek infrastruktur, sebagian besar masih dalam proses lelang dan penyiapan administrasi serta perencanaan.
4. 4.
ALOKASI APBN DI PROVINSI BALI
Dalam rangka membiayai belanja daerah, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran APBN
Dengan realisasi belanja sebesar 12,33%, Kabupaten
untuk direalisasikan di Bali. Anggaran penerimaan
Tabanan merupakan wilayah dengan realisasi belanja
APBN tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri
terbesar diantara seluruh kabupaten/kota di Bali
yang bersumber dari pajak, Penerimaan Negara
pada triwulan I 2016. Tingginya realisasi tersebut
Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Pada sisi yang
terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja
lain, belanja APBN disalurkan dalam bentuk belanja
barang dan jasa, belanja pegawai serta belanja
pemerintah pusat dan transfer ke daerah melalui dana
bantuan keuangan. Realisasi belanja barang dan jasa
transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja
telah mencapai 10,78%, sedangkan realisasi belanja
pemerintah pusat digunakan untuk membiayai
pegawai mencapai 15,68%, sementara realisasi
gaji pegawai kementrian atau instansi pemerintah
belanja bantuan keuangan mencapai 10,56% di
pusat yang beroperasi di Bali. Selain itu, anggaran
Kabupaten Tabanan di periode triwulan laporan.
ini dipergunakan juga untuk membiayai proyek-
Sementara itu, Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan realisasi belanja terendah di triwulan I 2016 yang baru mencapai 5,61%. Realisasi (%) 30 25 20
proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang dikelola antara lain oleh balai jalan dan balai sungai. Jumlah pagu anggaran APBN untuk Provinsi Bali pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,50% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 891 miliar. Nilai
15
pagu APBN pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 8,49
10
triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp
5
3,5 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,2 triliun dan
0
belanja modal sebesar Rp 1,75 triliun serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 7,6 miliar. Penurunan pagu anggaran terbesar pada tahun 2016, terutama terjadi pada anggaran belanja modal yang mencapai Rp
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Anggaran belanja Kabupaten/Kota di Grafik 4. 5 Provinsi Bali, 2016
108
Keuangan Pemerintah
626 miliar atau turun sebesar 26,31% dibandingkan tahun 2015.
Sementara itu, realisasi belanja anggaran APBN pada
realisasi belanja pegawai yang mencapai 21,26%
triwulan I 2016 tercatat sebesar 13,40% atau dengan
dan realisasi belanja barang yang mencapai 9,39%
nilai nominal mencapai Rp 1,138 triliun. Capaian
di triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibandingkan
realisasi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-
periode yang sama tahun 2015 yang hanya mencapai
masing sebesar 19,13% dan 7,93%.
10,63%. Peningkatan capaian realisasi belanja APBN di triwulan laporan terutama didorong oleh tingginya Tabel 4. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran APBN 2015-2016 Untuk Provinsi Bali
Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Total
Pagu (Rp Miliar) 3.523 3.292 2.379 188 9.382
Tahun 2015 Realisasi (Rp Miliar) 674 261 18 44 997
Realisasi (%) 19,13 7,93 0,76 23,40 10,63
Pagu (Rp Miliar) 3.523 3.207 1.753 7,6 8.491
Tahun 2016 Realisasi (Rp Miliar) 749 301 88,00 1.138
Realisasi (%) 21,26 9,39 5,02 13,40
Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi bali
Keuangan Pemerintah
109
BOKS F
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BALI Infrastruktur
dalam
rangka
meningkatkan
konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali Pembangunan
infrastruktur
Badung, sehingga Kabupaten Badung dan wilayah salah
sekitarnya akan menjadi target utama lokasi investasi
satu aspek penting untuk mempercepat proses
dari investor. Berdasarkan hasil FGD dengan Badan
pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali
Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi
di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali tidak
Bali, investor umumnya selalu mempertimbangkan
dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastrukturnya.
infrastruktur sebagai hal yang krusial dalam penetapan
Pembangunan di bidang infrastruktur akan menjadi
keputusan investasi. Ketersediaan infrastruktur yang
pondasi dari pertumbuhan ekonomi Bali di masa
mendukung akan mendorong peningkatan investasi
yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan
pada suatu daerah yang akan menjadi salah satu
infrastruktur
atau
sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,
sasaran yang ingin dicapai oleh stakeholders terkait
dan sebaliknya. Oleh karena itu, belum optimalnya
(pemerintah daerah) dalam setiap program tahunan
konektivitas dari Bali Selatan dan non Selatan.
yang
pembangunan
Sebagai contoh : Kabupaten Badung dan Kabupaten
infrastruktur yang vital dalam mencapai pertumbuhan
Buleleng, akan berdampak pula terhadap rendahnya
ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah
penyebaran investasi dari Bali selatan ke non selatan.
pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas
Peningkatan konektivitas antara wilayah Bali selatan
antar wilayah di Provinsi Bali.
(pusat aktivitas ekonomi) dengan Bali non selatan
selalu
dicanangkan.
menjadi
Salah
merupakan
infrastruktur Bandar Udara Internasional di Kabupaten
isu
satu
stategis
akan mampu mendorong pemerataan aktivitas Sebagaimana telah diketahui dari pelaksanaan Focus
ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong
Group Discussion (FGD) dengan stakeholders terkait
pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali.
(contoh: Dinas Pembangunan Umum Provinsi Bali), salah satu isu utama dalam pertumbuhan ekonomi
Dalam kaitannya dengan peningkatan konektivitas
Bali adalah tidak meratanya pembangunan antara
antara Bali selatan dan non selatan, Direktorat
wilayah Bali selatan (Kota Denpasar, Kabupaten
Jenderal Bina Marga, c.q. Balai Pelaksanaan Jalan
Badung, dan Gianyar) dengan wilayah Bali non
Nasional (BPJN) VIII berencana untuk meningkatkan
selatan (Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli,
jaringan jalan utara – selatan di Provinsi Bali. Melalui
Klungkung, Jembrana, dan Tabanan). Pertumbuhan
studi yang dilakukan oleh BPJN VIII, Ketimpangan
ekonomi Bali sebagian besar masih terpusat di
pembangunan pariwisata di daerah Bali selatan
wilayah Bali selatan, mengingat kondisi infrastruktur
dengan daerah Bali utara yang diakibatkan oleh
di wilayah Bali selatan lebih memadai dibanding
terbatasnya akses dan lamanya waktu tempuh yang
non selatan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan
diperlukan oleh para wisatawan untuk mengakses
110
Tabel 1. Perkiraan Jarak dan Waktu Tempuh Mengwitani – Singaraja setelah Pembuatan Shortcut
Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII (diolah)
objek-objek wisata di daerah Bali utara harus dicarikan
tersebut juga mendesak mengingat kondisi lalu lintas
solusi dan penanganan sehingga terjadi pemerataan
eksisting yang dalam waktu singkat diperkirakan
pembangunan antara Bali utara dan Bali selatan. Solusi
akan semakin parah. Pembangunan shortcut tersebut
dan penanganan tersebut akan diwujudkan dalam
akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan
pembangunan shortcut Mengwitani – Singaraja,
konektivitas Bali selatan dan Bali utara. Selain
Bali. Gambaran umum dari rencana pembangunan
rencana pengembangan shortcut Mengwitani –
shortcut tersebut, seperti terangkum pada Tabel 1 di
Singaraja tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga
atas.
telah merealisasikan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di setiap Kota/Kabupaten di
Pengembangan jalan poros Bali utara – Bali selatan
Provinsi Bali. Rincian kegiatan dan nilai realisasi dari
tersebut
pengembangan tersebut adalah sebagai berikut :
perlu
disinergikan
dengan
rencana
pembangunan jalur kereta api, jalan tol dan akses bandara di Bali utara. Pengembangan jalan poros
111
Tabel 2. Realisasi dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Bali
9,750,000,000
112
Sumber: Dinas Pembangunan Umum Pemerintah Provinsi Bali – Bidang Bina Marga (diolah)
Total dana APBD untuk Dinas PU Provinsi Bali c.q.
kawasan hotel menjadi penyebab menyusutnya lahan
Bidang Bina Marga di tahun 2016 adalah sebesar
pertanian di Bali. Rata-rata alih fungsi lahan sawah
Rp299.846.514.120,- lebih tinggi dari total dana
dari 2009 – 2013 tercatat mencapai 350 ha/tahun.
APBD yang direalisasikan pada tahun 2015 yang
Target luasan tanam di Bali tahun 2015 sebesar
sebesar Rp 214.402.963.450,-. Hal ini seiring dengan
150.000 ha juga tidak tercapai dan hanya terealisasi
usaha pemerintah untuk mewujudkan mantapnya
135.000 ha, sehingga menyebabkan target produksi
kondisi infrastruktur yang merupakan salah satu
padi sebesar 901.000 ton tidak tercapai dan hanya
sasaran strategis tahun 2014-2018.
terealisasi 850.000 ton. Dengan kondisi tersebut, Bali membutuhkan pasokan pangan dari provinsi lain.
Infrastruktur
dalam
rangka
mendukung
Bali mengimpor komoditas beras, gula pasir, tepung
ketahanan pangan di Provinsi Bali
terigu, minyak goreng dan kedelai impor dari Jawa
Selain infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Timur. Sedangkan untuk komoditas bawang merah
antar
diimpor dari NTB.
wilayah,
infrastruktur
untuk
mendukung
ketahanan pangan juga merupakan infrastruktur vital
Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu
di Provinsi Bali. Dengan karakteristik pertumbuhan
faktor vital untuk meningkatkan ketahanan pangan
ekonominya yang didominasi oleh industri pariwisata,
di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil FGD dengan
peningkatan demand akan produk hasil pertanian
stakeholder terkait (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida)
didorong oleh rata-rata jumlah kunjungan wisatawan
isu-isu strategis dari pengelolaan SDA di Bali meliputi:
yang mencapai 10 juta orang (wisman dan wisnus)
1. Tidak meratanya Potensi Sumber Daya Air pada
setiap tahunnya. Selain itu, alih fungsi lahan yang cukup tinggi dari lahan pertanian menjadi beberapa
tiap Daerah Aliran Sungai (DAS) 2. Terganggunya kuantitas air dan menurunnya
113
kualitas air di kawasan sumber air (Danau, Mata
manfaat antara lain: 1) Menambah Menambah
air dan Badan Sungai)
intensitas tanam 169% menjadi 275% seluas
3. Belum optimalnya upaya pemanfaatan potensi
1794,82 Ha, dan memberikan pasokan air baku
Sumber Daya Air dan adanya konflik kepentingan
350 liter/detik, dengan keandalan 250 liter/detik, 2)
antar pemanfaat air
Menambah pasokan listrik sebesar 1,5 MW, dan 3)
4. Ancaman banjir, kekeringan dan abrasi pantai pada kawasan pesisir, dan
Selain bendungan Titab, pemerintah juga berencana
5. Perlu peningkatan peran lembaga dan pemangku kepentingan
dalam
Dapat dikembangkan menjadi kawasan tujuan wisata.
sinergisitas
pengelolaan
Sumber Daya Air
membangun infrastruktur berupa waduk/bendungan lainnya
untuk
meningkatkan
kapasitas
irigasi.
Pembangunan waduk-waduk tersebut diharapkan
Dalam mendukung upaya ketahanan pangan Provinsi
dapat meningkatkan produktivitas pertanian di
Bali, pemerintah telah merealisasikan pembangunan
Provinsi Bali sehingga supply komoditas-komoditas
bendungan Titab di Kabupaten Buleleng. Dengan
pangan strategis dari dalam pulau Bali sendiri
nilai pembangunan sebesar Rp400,78 miliar (APBN),
dapat meningkat. Berikut rencana pembangunan
pembangunan bendungan Titab akan memberikan
infrastruktur waduk di Provinsi Bali :
Tabel 3. Rencana Pembangunan Waduk/Bendungan di Provinsi Bali
Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (diolah)
114
Pembangunan
8
(delapan)
waduk/bendungan
pasokan air baku untuk mendukung pertanian di Bali.
tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu faktor
Rincian perkiraan manfaat apabila pembangunan
pendorong utama untuk mewujudkan ketahanan
8
pangan di Provinsi Bali, mengingat manfaat utama dari
direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut:
(delapan)
waduk/bendungan
tersebut
telah
pembangunan waduk/bendungan tersebut adalah Tabel 4. Manfaat Pembangunan Waduk/Bendungan di Provinsi Bali
Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (diolah)
115
Halaman ini sengaja dikosongkan
116
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
BAB V
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
117
118
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
5.1.
KONDISI KETENAGAKERJAAN
2016 tercatat sebesar 50,4 juta jiwa, atau meningkat
Pasokan tenaga kerja Provinsi Bali mengalami
sebesar 6,76% dibanding Agustus 2015. Peningkatan
peningkatan, terlihat dari jumlah penduduk usia kerja
jumlah pengangguran yang lebih besar daripada
pada Februari 2016 yang mengalami peningkatan
peningkatan jumlah angkatan kerja berdampak pada
baik secara tahunan maupun dibanding Agustus
meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2015. Pada Februari 2016 jumlah penduduk usia
pada Februari 2016. TPT Provinsi Bali pada Februari
kerja di Bali tercatat sebesar 3,16 juta orang,
2016 tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari TPT
atau meningkat 1,50% dibanding Februari 2015
Agustus 2015 yang sebesar 1,99% dan TPT Februari
dan meningkat 0,74% dibanding Agustus 2015.
2015 yang sebesar 1,37%. Meskipun mengalami
Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut
peningkatan, namun TPT Bali tersebut masih jauh
dapat menjadi indikasi peningkatan potensi tenaga
lebih rendah dibanding TPT Nasional yang sebesar
kerja di Bali. Seiring dengan peningkatan usia kerja,
5,50% pada Februari 2016.
jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat meningkat dibanding Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,38 juta jiwa atau meningkat 0,44% dibanding Agustus 2015. Seiring dengan hal tersebut, angkatan kerja yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% dibanding Agustus 2015. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut tidak dapat diserap secara optimal oleh lapangan kerja yang tersedia. Hal ini tercermin dari meningkatnya pengangguran di Bali pada Februari 2016. Jumlah
Tingkat
Partisipasi
Angkatan
kerja
(TPAK)
menunjukkan penurunan. TPAK yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2015. TPAK pada Februari 2016 tercatat sebesar 75,28%, lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang sebesar 75,51%. Meskipun mengalami sedikit penurunan, TPAK tersebut masih jauh lebih tinggi dari TPAK nasional yang pada Februari 2016 tercatat sebesar 68,06%.
angkatan kerja yang menganggur pada Februari Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)
Sumber : BPS Provinsi Bali
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
119
1.99
1.9
2.12
1.37
Sumber: BPS Provinsi Bali Perkembangan Tingkat Pengangguran di Grafik 5. 1 Provinsi Bali
Sumber : SK KPw BI Provinsi Bali
Seiring
kondisi
Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak
perekonomian ke depan, kondisi ketenagakerjaan
mengalami perubahan. Sektor perdagangan masih
diperkirakan akan mengalami perbaikan. Hal ini
menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga
terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha
kerja di Provinsi Bali. Pada Februari 2016, lapangan
KPwBI Provinsi Bali triwulan I-2016 yang menunjukkan
usaha perdagangan masih menjadi penyumbang
adanya optimisme penambahan tenaga kerja oleh
terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali, yaitu sebesar
dunia usaha pada triwulan yang akan datang,
708 ribu orang, atau 30,45% dari total penduduk
terutama pada sektor Industri Pengolahan, Keuangan,
yang bekerja di Bali. Lapangan usaha pertanian
persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor Jasa-
kemudian menempati posisi kedua dengan 511,86
jasa. Optimisme terkait kondisi ketenagakerjaan
ribu orang bekerja pada lapangan usaha ini, atau
ditunjukkan juga oleh hasil Survei Konsumen di
sebesar 22,02% dari total penduduk yang bekerja di
Provinsi Bali triwulan I-2016. Berdasarkan hasil SK,
Bali. Sementara lapangan usaha jasa kemasyarakatan
terlihat bahwa tingkat keyakinan konsumen akan
menempati posisi ketiga dengan menyerap 418,86
Ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang
ribu orang atau 18,02% penduduk yang bekerja di
cenderung optimis, yaitu sebesar 102,5 (indeks diatas
Bali.
dengan
perbaikan
optimisme
100 menunjukkan optimisme konsumen).
Grafik 5. 3
Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang
Terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan
pekerjaan
yang
selama
ini
menjadi
penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali. Pada Februari 2016, penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan perdagangan mengalami penurunan sebesar 7,82% dibanding Agustus 2015, sementara lapangan pekerjaan pertanian turun sebesar 1,71%, lapangan pekerjaan konstruksi turun sebesar 14,16%, dan lapangan pekerjaan lainnya turun sebesar -51,1%. Disisi lain, penyerapan tenaga Sumber: SKDU KPw BI Provinsi Bali Perkiraan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil Grafik 5. 2 SKDU)
120
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
kerja dari lapangan pekerjaan industri, transportasi, pergudangan dan komunikasi, keuangan, serta
Tabel 5.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang)
Sumber : BPS Provinsi Bali Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang)
Sumber : BPS Provinsi Bali
jasa kemasyarakatan pada Februari 2016 tercatat
Bali yang bekerja masih tergantung pada kegiatan
meningkat dibanding Agustus 2015.
informal.
Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2016
Penyerapan tenaga kerja di Bali masih didominasi
adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan
oleh penduduk yang tergolong pekerja penuh waktu
informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan
(full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada
informal tercatat sebanyak 1,24 juta jiwa atau
kelompok 35 jam ke atas per minggu. Jumlah pekerja
sebesar 53,07% dari total penduduk yang bekerja,
penuh waktu di Bali pada Februari 2016 tercatat
sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal
sebanyak 1,36 juta jiwa atau sebesar 58,39% dari
tercatat sebanyak 1,09 juta jiwa atau sebesar 46,93%
total penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah tersebut
pada periode yang sama. Komposisi tersebut relatif
lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang tercatat
sama dengan kondisi pada Agustus 2015. Hal ini
sebanyak 1,84 juta orang atau 79,39% dari total
mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk
penduduk yang bekerja. Pada periode yang sama,
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
121
Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang)
Sumber : BPS Provinsi Bali
Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang)
Sumber : BPS Provinsi Bali
jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami
5.2
peningkatan, dari 479 ribu jiwa pada Agustus 2015
Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2016
menjadi 970 ribu jiwa pada Februari 2016.
mengalami
Kualitas
pendidikan
penduduk
yang
bekerja
mengalami sedikit perbaikan. Kondisi ini tercermin
NILAI TUKAR PETANI penurunan
dibandingkan
dengan
triwulan IV 2015. Penurunan NTP mengindikasikan menurunnya kesejahteraan petani dengan penurunan
dari meningkatnya penduduk yang bekerja tingkat SMA/SMK keatas sebesar 4,2% pada Februari 2016 dibanding Agustus 2015. Disisi lain, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan sampai dengan SMP mengalami penurunan sebesar 2,96% pada periode yang sama. Namun demikian, dari sisi penyerapan tenaga, sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), dengan porsi sekitar 36,8% dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pekerja berpendidikan tinggi mencakup 17,6%, dan sisanya merupakan pekerja berpendidikan menengah yang memilliki porsi sebesar 45,6%.
122
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Sumber: BPS Provinsi Bali Ket: *) NTP April 2016 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya Grafik 5. 4
Tabel 5.6. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali
Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah) Ket: *) NTP April 2016
daya beli petani di pedesaan. Apabila dibandingkan
Yang Dibayar Petani (IB) lebih tinggi dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya, penurunan NTP terjadi
dengan Indeks Yang Diterima Petani (IT). Di sisi lain,
pada subsektor tanaman pangan, Perkebunan rakyat,
NTP subsektor hortikultura dan subsektor peternakan
dan Perikanan. Penurunan NTP terdalam terjadi pada
mengalami peningkatan masing masing sebesar
subsektor tanaman pangan, yaitu sebesar 2,4%
1,1% dan 0,7% pada periode yang sama.
(qtq) pada triwulan I-2016, atau turun dari 100,48 di triwulan IV-2015 menjadi 98,04 di triwulan I-2016. Selanjutnya, NTP subsektor perikanan menurun sebesar 1% (qtq), atau dari 102,16 di triwulan IV2015 menjadi 101,13 di triwulan I-2016. Sementara NTP subsektor perkebunan rakyat menurun sebesar 0,9% pada periode yang sama. Penurunan NTP pada ketiga subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks
5.3 TINGKAT KEMISKINAN Angka kemiskinan di Provinsi Bali pada September 2015 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Bali per September 2015 tercatat sebanyak 219 ribu jiwa atau 5,25% dari jumlah penduduk Bali. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
123
Sumber: BPS Provinsi Bali Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali Grafik 5. 5
Sumber: BPS Provinsi Bali Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali Grafik 5. 6
tahun lalu, yang tercatat sebesar 4,76% dari jumlah
yang tercermin dari penurunan Gini Ratio pada
penduduk. Peningkatan jumlah penduduk miskin
tahun 2015. Gini Ratio Bali pada tahun 2015 tercatat
tersebut didorong oleh peningkatan jumlah penduduk
sebesar 0,38, jauh lebih rendah jika dibandingkan
miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan.
dengan Gini Ratio tahun 2015 yang sebesar 0,42 dan
Jumlah penduduk miskin di desa meningkat dari
nasional sebesar 0,41.
86,76 ribu jiwa pada September 2014 menjadi 102,99 ribu jiwa pada September 2015. Sementara jumlah penduduk miskin di kota meningkat dari 109,2 ribu jiwa pada September 2014 menjadi 115,9 ribu jiwa pada September 2015. Meskipun mengalami sedikit peningkatan, angka kemiskinan di Bali tersebut masih jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 11,13% pada September 2015. Dari
sisi
pemerataan
pendapatan,
disparitas
pendapatan di Provinsi Bali mengalami perbaikan
Pembangunan manusia di Provinsi Bali masih berada dalam kondisi yang baik dan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali yang secara historis selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional. Data terakhir menyebutkan IPM Provinsi Bali di tahun 2015 sebesar 72,48, meningkat dibanding IPM Bali tahun 2014 yang tercatat sebesar 72,09 dan IPM nasional tahun 2015 yang sebesar 68,90. IPM Bali juga tercatat sebagai IPM tertinggi ke 5 di Indonesia.
Sumber: BPS Provinsi Bali Perbandingan IPM Provinsi Bali Dengan Grafik 5. 7 Daerah Lain
124
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
BAB VI
PROSPEK PEREKONOMIAN
Prospek Perekonomian
125
126
Prospek Perekonomian
6.1.
MAKRO EKONOMI REGIONAL
infrastruktur melakukan proses pelelangan dan
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II
melengkapi administrasi. Proyek infrastruktur yang
2016 diperkirakan mengalami peningkatan, dibanding
akan berlangsung pada tahun 2016 antara lain adalah
triwulan I 2016, yaitu tumbuh pada kisaran 6,06%
peningkatan kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan
- 6,46% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan
penyediaan air minum serta pembangunan Rumah
terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi
Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera yang
pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara
ditargetkan selesai di tahun 2016 Selain itu, konsumsi
itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh
pemerintah pada triwulan II 2016 juga akan didorong
peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha
oleh realisasi pembayaran gaji ke13 dan 14 untuk PNS
utama antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan
dan pensiunan. Sementara itu, terdapat risiko yang
usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan
berpotensi menahan peningkatan kinerja konsumsi
akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan
pemerintah di triwulan II 2016, yaitu pemotongan
pergudangan.
anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar 10% seiring dengan pesimisme tercapainya target realisasi penerimaan pajak di tahun 2016.
35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000
I
II
III
2014
IV
I
II
PDRB
III
2015
IV
9 8 6.06-6.46 7 6 6.04 5 4 3 2 1 0 I
Sejalan
dengan
realisasi
pembangunan
proyek
infrastruktur oleh pemerintah pada triwulan II 2016, kinerja %,YOY
RP MILIAR
gPDRB(skala kanan)
II*)
2016
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi Bank Indonesia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Grafik 6. 1
investasi
diperkirakan
akan
mengalami
peningkatan yang dikontribusikan oleh pengerjaan proyek Pemerintah dan swasta. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang menunjukkan peningkatan
perkiraan
perkembangan
investasi
pelaku usaha dari sebesar -2,82% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -1,66% (SBT) di triwulan II 2016. Peningkatan tersebut, sejalan dengan semakin
Sisi permintaan Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2016, didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, investasi (PMTB), serta ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan terindikasi oleh peningkatan tren realisasi fisik APBD Provinsi Bali mengikuti
tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro regional, sehingga berdampak pada semakin kondusifnya perkembangan usaha. Selain itu, optimisme pelaku usaha juga didorong oleh tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga single digit sebagai respon terhadap penurunan suku bunga BI Rate.
pola historisnya, seiring mulai berjalannya realisasi
Di samping itu, perkiraan peningkatan kinerja
pembangunan fisik beberapa proyek infrastruktur,
komponen ekspor1 pada triwulan depan, didorong
setelah pada triwulan I sebagian besar proyek
oleh perkiraan perbaikan perekonomian negara tujuan
1
Salah satu negara utama tujuan ekspor Provinsi Bali, USA menunjukkan peningkatan permintaan ekspor terutama untuk komoditas garmen.
Prospek Perekonomian
127
15
Total Industri pengolahan
Perdagangan, hotel dan restoran
%
10
5
0
I
II
III
IV
I
II
2014
-5
III
IV
2015
I
II*
-2.82 -1.66
2016
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Perkiraan Perkembangan Investasi Grafik 6. 2
Sumber : Survei Konsumen (SK), Bank Indonesia Indeks Ekspektasi Konsumen Grafik 6. 3
ekspor dan upaya eksportir untuk terus melakukan
peningkatan omset penjualan untuk peralan tulis
diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan kualitas
dengan pertumbuhan sebesar 1,8% (mtm).
produk agar dapat bersaing ditengah semakin ketatnya persaingan. Selain itu, kinerja ekspor jasa diperkirakan turut mengalami peningkatan seiring dengan berakhirnya periode low season pariwisata dan upaya beberapa hotel untuk meningkatan promosi serta penjualan melalui online booking, sales call, dan program discount.
Sisi Penawaran Dari
sisi
penawaran,
optimisme
peningkatan
pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016 terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan sebesar
peningkatan
kegiatan
usaha
dari
-13,73% (SBT) pada triwulan I 2016,
menjadi sebesar 17,74% (SBT) di triwulan II 2016.
Sementara itu, ditengah minimnya event perayaan
Peningkatan tersebut juga didorong oleh perkiraan
keagamaan pada triwulan berjalan, konsumsi rumah
peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha,
tangga masih berpotensi mengalami peningkatan
antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan,
sebagai dampak dari adanya penurunan harga
dan peternakan, industri pengolahan, konstruksi,
BBM ( yang terkonfirmasi oleh peningkatan indeks
penyediaan akomodasi makan dan minum, serta
ekspektasi
peningkatan
transportasi dan pergudangan. Perkiraan peningkatan
kinerja konsumsi rumah tangga juga didorong oleh
kinerja lapangan usaha pertanian terkonfirmasi oleh
masuknya bulan Ramadhan pada akhir triwulan
hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan peningkatan
berjalan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor
kegiatan usaha dari sebesar
yang berpotensi menahan laju peningkatan konsumsi
triwulan I 2016, menjadi sebesar 2,09% (SBT) di
rumah tangga pada triwulan berjalan antara lain
triwulan II 2016. Peningkatan tersebut juga didorong
adalah adanya persiapan memasuki tahun ajaran
oleh adanya panen komoditas tabama yang mulai
baru sehingga konsumen mengalokasikan sebagian
terjadi di beberapa daerah di Provinsi Bali (sebagai
dana konsumsinya untuk pemenuhan kebutuhan
dampak mundurnya masa tanam, sehingga masa
pendidikan terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan
panen mundur ke triwulan II 2016). Selain komoditas
Eceran pada bulan Mei 2016 yang menunjukkan
tabama, komoditas perkebunan (manggis) juga telah
128
konsumen).
Prospek Perekonomian
Selain
itu,
-8,27% (SBT) pada
memasuki masa panen dengan peningkatan volume
akomodasi makan dan minum juga didorong oleh
produksi khususnya di daerah sentra yaitu Kabupaten
peningkatan frekuensi MICE pada triwulan II 2016,
Jembrana. Meskipun demikian, terdapat faktor yang
salah satunya pelaksanaan Musyarawah Nasional
berpotensi menjadi penahan peningkatan kinerja
Luar Biasa (MUNASLUB) Golkar pada minggu
lapangan usaha
pertanian, yaitu resiko kemarau
ketiga Mei 2016, Bali Interhash 2016 pada minggu
yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan Juni
ketiga Mei 2016 yang diikuti oleh 6.000 wisatawan
2016.
mancanegara dan 19th Bali Coaltrans pada awal Juni
Perkembangan lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan II 2016 diperkirakan mengalami peningkatan, terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan
perkiraan
usaha dari sebesar
peningkatan
kegiatan
-0,41% (SBT) pada triwulan
I 2016, menjadi sebesar 1,16% (SBT) di triwulan II 2016. Perkiraan peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga didorong oleh
2016 sehingga berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisdom dan wisman. Sementara itu, peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga didorong oleh faktor musiman seiring dengan berlangsungnya bulan Ramadhan pada akhir triwulan II 2016 yang akan mendorong peningkatan penggunaan transportasi darat, laut, dan udara untuk persiapan mudik.
potensi semakin baiknya perkembangan ekonomi
Di sisi lain, risiko perlambatan pada triwulan II 2016,
global (yang berorientasi ekspor luar negeri) dan
berpotensi bersumber dari perlambatan kinerja
masuknya bulan Ramadhan pada akhir triwulan II
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran
2016 sehingga berpotensi mendorong peningkatan
sebagai dampak dari minimnya event perayaan hari
volume
(khususnya
keagamaan sepanjang triwulan II 2016 dan upaya
untuk industri pengolahan ikan kaleng dan daging
konsumen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
kaleng). Sementara itu, lapangan usaha konstruksi
dengan mengurangi alokasi anggaran konsumsi
diperkirakan akan turut mengalami peningkatan
rumah tangga.
perdagangan
antar
daerah
seiring dengan realisasi akselerasi pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Seiring dengan berakhirnya periode low season pariwisata, kinerja industri pariwisata pada triwulan II
2016
diperkirakan
mengalami
peningkatan.
Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha terkait, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta
I
II
III 2014
IV
I
II
III 2015
IV
I
II* 2016
lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Peningkatan tersebut juga terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan, hotel, dan restoran dari sebesar -4,45% (SBT) pada triwulan
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Perkembangan Dunia Usaha Grafik 6. 4
I 2016, menjadi sebesar 6,24% (SBT) di triwulan II 2016.
Peningkatan lapangan usaha penyediaan
Prospek Perekonomian
129
peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan peningkatan
kinerja
lapangan
usaha
pertanian
seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah, serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata dan
industri
diperkirakan
pengolahan. mengalami
Industri
pariwisata
peningkatan
seiring
dengan upaya pemerintah dalam me-rebranding Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Perkembangan Dunia Usaha : Sektoral Grafik 6. 5
dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi
Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016
meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan
Dengan
perekonomian
alternatif segmen pasar baru (domestik dan ekspor).
Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan
Optimisme meningkatnya pertumbuhan ekonomi
akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan
Provinsi Bali tersebut masih menghadapi resiko
perekonomian Bali tahun 2015 (6,04% (yoy)).
antara lain risiko, berkembangnya isu keamanan
Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016 diperkirakan
yang berdampak terhadap industri pariwisata, risiko
berada pada kisaran 6,08%-6,84% (yoy). Dari sisi
anomali cuaca dan bencana alam, serta resiko seiring
permintaan,
dengan revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan
perkembangan
perbaikan
terakhir,
perkiraan
perekonomian
global di tahun 2016, akan berpotensi mendorong perbaikan kinerja ekspor luar negeri, seiring dengan upaya ekspansi pasar beberapa industri pengolahan. Selain itu, konsumsi rumah tangga di tahun 2016 diperkirakan mulai mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan UMP dan potensi menurunnya harga BBM dan LPG, serta terjaganya TTL sepanjang tahun 2016. Sementara itu, komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan perekonomian, terutama pembangunan infrastruktur diperkirakan akan mendorong akselerasi peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi. Sejalan dengan itu, peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh optimisme pelaku usaha seiring dengan tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga single digit sebagai respon terhadap penurunan suku bunga BI Rate. Dari sisi penawaran, perkiraan
130
Prospek Perekonomian
pariwisata. Sementara, perkiraan peningkatan industri pengolahan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam
ekonomi global. Meskipun prospek perekonomian dunia pada tahun 2016 diperkirakan masih mengalami peningkatan, namun update perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 terakhir ( April 2016 ), mengalami revisi ke bawah. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 yang sebelumnya diperkirakan sebesar 3,4%(yoy), direvisi ke bawah menjadi sebesar 3,2%(yoy), tetap lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2015. Penyesuaian proyeksi (revisi ke bawah) juga terjadi pada beberapa negara tujuan utama ekspor Provinsi Bali yaitu USA, Jepang, Australia, Singapura, dan Hongkong. Revisi ke bawah tersebut, terjadi seiring dengan divergensi perkembangan perekonomian di berbagai belahan dunia, antara lain perlambatan dan rebalancing Tiongkok, berlanjutnya penurunan harga komoditas terutama minyak dunia,
Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali
Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) April 2016 Keterangan : *) angka estimasi IMF **) angka proyeksi IMF
perlambatan investasi dan perdagangan terutama di
kisaran 3,72%±1% (yoy) pada tahun 2016. Tendensi
negara maju, serta tekanan geopolitik di beberapa
melandainya inflasi pada triwulan II 2015 terlihat dari
negara. Meskipun demikian, berdasarkan World
menurunnya realisasi inflasi Bali dari sebesar 3,59%
Economic Outlook April 2016, perkembangan ekspor
(yoy) pada Maret 2016 menjadi 2,96% (yoy) pada
negara emerging market and developing economies,
April 2016. Dengan demikian diharapkan dapat
termasuk didalamnya Indonesia diperkirakan akan
mendukung tercapainya target inflasi nasional yang
mengalami peningkatan dari sebesar 1,7% (yoy)
sebesar 4%±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya,
pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,85% (yoy) di
secara tahunan, inflasi pada triwulan I 2016 terutama
tahun 2016. Kondisi tersebut memberikan optimisme
bersumber dari kelompok inti dan volatile food.
terhadap ekspektasi peningkatan kinerja ekonomi
Sementara itu, tekanan kelompok administered prices
nasional dan regional Bali pada tahun 2016.
tercatat menahan laju inflasi seiring dengan kebijakan
6.2.
INFLASI BALI TRIWULAN II 2016
Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM.
Berdasarkan hasil tracking sampai dengan April
Pada triwulan II 2016, kelompok volatile food
2016, inflasi Bali diperkirakan akan melandai pada
diperkirakan melandai seiring dengan masuknya
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi BI Proyeksi Inflasi Bali Grafik 6. 6
Sumber : Reuters, Bloomberg, diolah Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan Grafik 6. 7 (ytd)
Prospek Perekonomian
131
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2012
2013
2014
2015
2016
Perkiraan rata-rata perkembangan harga barang dan jasa secara umum 3 bulan yang akan datang Perkiraan rata-rata perkembangan harga barang dan jasa secara umum 6 bulan yang akan datang
Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Grafik 6. 8 Harga Barang & Jasa
musim panen padi dan tekanan demand yang relatif
lalu yang sebesar 169,5. Meningkatnya tekanan
tidak setinggi triwulan III 2016. Namun demikian,
kenaikan harga diperkirakan terjadi pada kelompok
komoditas bawang merah masih perlu menjadi
sandang dan kelompok bahan makanan, didorong
perhatian seiring dengan peningkatan harga yang
oleh perkiraan meningkatnya permintaan menjelang
terjadi secara nasional dan ketergantungan Provinsi
hari raya Idul Fitri.
Bali terkait pasokan komoditas bumbu-bumbuan. Selain itu, resiko tekanan inflasi juga disebabkan oleh perkiraan masuknya musim kemarau pada Juni 2016 yang mengancam kinerja produksi bahan pangan.
Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered prices diperkirakan masih dalam tendensi penurunan seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Khusus (pertamax, pertalite, pertadex, dan bio solar)
Tekanan inflasi kelompok inti juga diperkirakan stabil,
pada 31 Maret. Selain itu, pada April 2016, telah
seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah,
disepakati penurunan tarif Angkutan Antar Kota
dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalinya
Dalam Provinsi (AKDP) di Bali turun sebesar 3,5%.
tekanan inflasi inti pada triwulan I 2016 didukung
Namun demikian yang dapat mendorong laju inflasi
oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih
pada triwulan II 2016 adalah adanya rencana kenaikan
kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.
tarif listrik (tariff adjusment) di triwulan mendatang.
. Namun demikian, tren peningkatan komoditas emas
Namun demikian, terjadinya kebakaran hutan di
dunia yang mulai merangkak naik pada Februari 2016
Kanada dalam skala yang lebih besar menyebabkan
berpotensi mendorong peningkatan inflasi kelompok
penurunan volume produksi minyak mencapai 1,2
inti. Selain itu, perlu diwaspadai adanya peningkatan
juta barel perhari di pasar internasional, sehingga
ekspektasi konsumen terhadap perubahan harga ke
mendorong kenaikan harga minyak dunia mendekati
depan yang nampak Survei Konsumen (SK) periode
USD 50/barrel
Maret 2016. Survei tersebut menunjukkan indeks ekspektasi perubahan harga periode 3 bulan ke depan sebesar 173,37, meningkat dibandingkan triwulan
132
Prospek Perekonomian
1800
pengendalian inflasi secara intensif dilakukan oleh
1700
Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam wadah
1600
Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi
1500
maupun Kabupaten/Kota untuk menjaga kestabilan
1400
harga di Provinsi Bali selama triwulan I 2016. Dalam
1300
upaya mengendalikan inflasi, TPID Provinsi Bali
1200
bersama 9 (sembilan) TPID Kabupaten/Kota kembali
1100 1000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013
2014
2015
2016
Sumber : Bloomberg, diolah Pergerakan Harga Dunia Komoditas Emas Grafik 6. 9
melakukan berbagai kegiatan pengendalian. Upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Provinsi Bali mengacu pada amanah Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah VI di Jakarta pada 27 Mei 2015 dan tiga rekomendasi utama yang dihasilkan,
120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20
yaitu: 1. Mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif); 2. Melakukan infrastruktur
dan
pembangunan
mewujudkan
kedaulatan
pangan di daerah; dan, 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013
2014
2015
2016
Sumber : Bloomberg, diolah Pergerakan Harga Dunia Komoditas Grafik 6. 10 Minyak WTI
Ke depan, masih terdapat sejumlah risiko (upward risk) yang perlu diwaspadai, diantaranya: (i) Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali, (ii) Masih belum optimalnya utilisasi sarana pelabuhan yang tersedia (arus barang dan penumpang terpusat di pelabuhan Gilimanuk), dan (iii) struktur pasar yang belum efisien dan pola perdagangan yang masih rentan gejolak harga. 6.3.
percepatan
UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI
3. Melakukan
penajaman
langkah
Pemerintah
Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. Mencermati perlu adanya suatu rujukan/guideline dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali di tahuntahun mendatang, yang akan menjadi komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah TPID Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, maka pada 5 April 2016 telah disepakati bersama Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Bali. Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target inflasi sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi sebesar 3,5±1% di 2018. Roadmap ini merupakan guideline
Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Bali terus
terkoordinasi dan terencana serta diharapkan menjadi
melakukan berbagai upaya pengendalian harga untuk
komitmen penuh dari seluruh stakeholders yang
mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Upaya-upaya
terdiri dari:
Prospek Perekonomian
133
•
Identifikasi permasalahan pokok di masingmasing
kelompok
inflasi
(volatile
food,
administered prices, core) di Bali •
•
Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka
responsif menyikapi gejolak harga. 2. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui talk show dan press release atau media lainnya. 3. Menghimpun
informasi dengan
dan
berbagai
membangun
pendek 2016, dan jangka menengah (2017-
komunikasi
pihak
terkait
2018)
dengan antisipasi dan upaya stabilisasi harga
Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah
serta pemenuhan kecukupan pasokan melalui
pusat serta Kementerian/Instansi terkait
Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan
Berbagai langkah kegiatan pengendalian inflasi
sehubungan dengan antisipasi gejolak harga.
lainnya yang telah dilakukan, antara lain adalah
4. Intensifikasi penyampaian informasi harga dan
sebagai berikut:
ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan
1. Melakukan pertemuan rutin melalui forum
Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam
koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk
rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun se-
dan dalam rangka mendukung integrasi PIHPS
Provinsi Bali, baik rapat tim teknis maupun rapat
nasional
tim kebijakan dalam menyusun langkah – langkah
produsen.
134
Prospek Perekonomian
serta
updating
harga
pada
level
BOKS G
KINERJA USAHA DIPERKIRAKAN TUMBUH LEBIH BAIK
Hasil
Survei
Kegiatan
Dunia
Usaha
(SKDU)
tercermin dari saldo bersih akses kredit selama 3 (tiga)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
bulan terakhir sebesar - 3%, naik dibanding triwulan
mengindikasikan kegiatan usaha pada triwulan I-2016
IV 2015 yang sebesar -22%. Hasil survei mencatat
secara triwulanan, tumbuh lebih tinggi dibanding
sebesar 19% responden menilai akses terhadap
periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo
kredit perbankan lebih mudah, meningkat dibanding
Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -13,73%, yang
triwulan sebelumnya yang sebesar 0%. Sementara
meskipun mengalami kontraksi namun lebih tinggi
59% responden berpendapat akses terhadap kredit
dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar -21,88%.
perbankan berada dalam kondisi normal dan 22%
Peningkatan kegiatan usaha terindikasi terjadi pada
yang menyatakan lebih sulit.
sebagian besar sektor, terutama industri pengolahan yang menunjukkan kenaikan SBT dari -1,24%
Peningkatan kegiatan usaha juga terindikasi pada
pada triwulan IV 2015 menjadi 0,41% di triwulan
tingkat penggunaan tenaga kerja yang tercermin dari
I 2016 dan sektor perdagangan hotel dan restoran
SBT penggunaan tenaga kerja triwulan I 2016 sebesar
dari -9,45% menjadi -4,54% pada triwulan I 2016.
-7,89%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya
Sektor lain yang menunjukkan peningkatan adalah
yang sebesar -20,14%. Peningkatan penggunaan
sektor jasa-jasa dengan nilai SBT sebesar -0,30%
tenaga kerja sebagian besar terjadi pada sektor
pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan
perdagangan hotel dan restoran dengan nilai SBT
sebelumnya yang sebesar -6,15%.
0,41%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai -5,42%. Sejalan dengan peningkatan
Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi
kegiatan
dari semakin membaiknya kondisi likuiditas dan
terpakai pada triwulan I 2016 juga menunjukkan
rentabilitas dibanding triwulan sebelumnya. Saldo
peningkatan yaitu pada level 76,20%, lebih tinggi
bersih kondisi likuiditas selama 3 bulan terakhir
dibanding 69,93% pada triwulan sebelumnya.
tercatat sebesar 29%, meningkat dari triwulan IV
Peningkatan kapasitas produksi terutama terjadi
2015 yang sebesar 23%. Selain itu, kemampuan
pada sektor industri pengolahan yaitu 79,16%, lebih
perusahaan
(rentabilitas)
tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar
juga terindikasi meningkat, seperti tercermin dari
70,29%. Seiring dengan peningkatan kinerja dunia
saldo bersih kondisi rentabilitas sebesar 23%, naik
usaha, perkembangan investasi juga menunjukkan
dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 20%.
peningkatan dari -3,71% di triwulan IV 2015
Sementara dari sisi pembiayaan, dunia usaha menilai
menjadi -2,82% pada triwulan I 2016. Sektor utama
akses kredit perbankan relatif lebih mudah pada
yang menunjukkan peningkatan investasi adalah
triwulan I 2016 dibanding triwulan sebelumnya, yang
industri pengolahan (nilai SBT naik dari -1,09% pada
untuk
mencetak
laba
usaha,
rata-rata
kapasitas
produksi
Prospek Perekonomian
135
triwulan IV-2015 menjadi -0,07% di triwulan I 2016).
17,74%. Ekspansi kegiatan dunia usaha terutama
Peningkatan juga terjadi pada sektor pertanian yang
diperkirakan terjadi pada sektor pertanian, sektor
mengalami kenaikan SBT dari -6,88% di triwulan IV
industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan
2015 menjadi -4,09% pada triwulan I 2016.
restoran serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Sejalan dengan ekspektasi peningkatan
Sementara tekanan harga jual pada triwulan I 2016
kinerja usaha pada triwulan II 2016, penggunaan
terindikasi menurun, tercermin dari nilai SBT yang
tenaga
mengalami kontraksi sebesar -0,91%, lebih rendah
peningkatan dengan nilai SBT perkiraan tenaga kerja
dibanding triwulan sebelumnya yang
sebesar
sebesar -4,85%,meskipun masih mengalami kontraksi
18,48%. Penurunan harga jual terutama terjadi pada
namun tumbuh lebih baik dibanding triwulan
sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel
sebelumnya. Perkiraan peningkatan penggunaan
dan restoran dengan nilai SBT pada triwulan I 2016
tenaga kerja terutama terjadi pada sektor industri
masing-masing sebesar -4,88% dan 0,19%, lebih
pengolahan dan sektor keuangan, sejalan dengan
rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar
perkiraan ekspansi usaha yang dilakukan oleh pelaku
11,46% dan 1,79%. Secara rata-rata responden
usaha di kedua sektor tersebut. Dengan ekspektasi
memperkirakan inflasi pada tahun 2016 sebesar
peningkatan kinerja pada triwulan II 2016 tersebut,
4,75% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi inflasi
beberapa pelaku usaha berencana meningkatkan
tahun 2015 yang sebesar 2,75%, namun masih
investasi yang terindikasi dari peningkatan nilai SBT
dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2016
triwulan II 2016 sebesar -1,66%, lebih tinggi dibanding
yang sebesar 4% ± 1%.
triwulan sebelumnya yang sebesar -2,82%. Pelaku
kerja
juga
terindikasi
menunjukkan
usaha juga memperkirakan terjadinya peningkatan Peningkatan
kinerja
akan
harga jual seiring perkiraan meningkatnya volume
berlanjut pada triwulan II 2016. Secara triwulanan,
penjualan pada triwulan II 2016 yang tergambar dari
perkembangan
mengalami
nilai SBT perkiraan harga jual sebesar 3,32% lebih
ekspansi pada triwulan II 2016 seperti tercermin dari
tinggi dibanding realisasi SBT triwulan I 2016 yang
SBT perkiraan kinerja usaha triwulan II 2016 sebesar
sebesar -0,91%.
usaha
usaha
diperkirakan
diperkirakan
Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Usaha (Saldo Bersih Tertimbang-SBT)
136
Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai (Persentase)
Tabel 3. Perkembangan Indikator Lainnya (Persentase)
Tabel 4. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)
137
Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)
Tabel 6. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan harga Jual (Persentase Saldo Bersih Tertimbang- SBT)
Tabel 7. Perkiraan Inflasi Tahunan (% yoy)
Metodologi: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei triwulanan yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Pada triwulan I-2016, jumlah responden mencapai 130 responden yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Bali dan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden baik melalui hardcopy kuesioner maupun secara online melalui website. Metode perhitungan dilakukan dengan metode saldo bersih (SB-net balance), yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”. Khusus untuk perhitungan saldo bersih kegiatan usaha, harga jual, penggunaan tenaga kerja, kondisi investasi dilakukan dengan metode saldo bersih tertimbang (SBT-Weighted net balance) yang diperoleh dari hasil perkalian sakdo bersih sektor/sub sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/sub sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
138
BOKS H
PANDANGAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN SMART CITY DENPASAR Smart city adalah pengembangan dan pengelolaan
keseluruhan. Melalui pengembangan smart city,
kota dengan pemanfaatan teknologi informasi.
volume transaksi keuangan secara non tunai akan
Pengembangan dapat dilakukan pada berbagai aspek
mengalami peningkatan sehingga semua transaksi
untuk menjadi solusi terhadap permasalahan terkait
akan tercatat dan terdata dengan baik sehingga pada
pelayanan masyarakat, sumber daya, kemacetan,
gilirannya akan mendorong peningkatan akurasi
dan permasalahan sosial lainnya dalam suatu kota.
penghitungan nilai ekonomi yang mendekati nilai
Melalui pengembangan smart city, masyarakat
riil. Smart city juga akan mendorong kinerja transaksi
dapat turut berperan aktif dalam menyampaikan
online, khususnya yang terkait dengan perdagangan
aspirasi
membangun
sehingga akan mendorong peningkatan volume
sebagai
tempat
perkotaan
tinggal,
tempat
yang
nyaman
bekerja,
dan
perdagangan, termasuk perdagangan antar daerah
tempat untuk dikunjungi. Berdasarkan Rencana
dan luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut, smart
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
city juga akan mendorong kreativitas wirausaha dalam
2019, tujuan pembangunan smart city adalah untuk
pengembangan start up bisnis dengan mekanisme
mencapai pembangunan yang berkelanjutan, melalui
online sehingga akselerasi pengembangan usaha
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan
dapat mencapai cakupan wilayah yang lebih luas.
kualitas hidup masyarakat, serta membentuk suatu
Selain itu, pengembangan transportasi massal yang
kota yang aman, nyaman bagi warganya serta
efisien dan praktis (sesuai dengan konsep smart city),
mendorong daya saing perekonomian kota yang
akan mendorong peningkatan penggunaan dan
pada gilirannya dapat menopang pembangunan
kelancaran distribusi barang dan arus penumpang,
perekonomian di daerah sekitarnya, dan karena itu
serta efisiensi waktu tempuh yang pada gilirannya
Pemerintah mendorong terbentuknya smart city di
akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Indonesia. Dalam upaya mewujudkan Smart City,
Implementasi smart city juga berpotensi untuk
Kementerian PPN/ Bappenas telah menetapkan
meningkatkan
25 strategi pada 6 (enam) komponen smart city di
produk berorientasi ekspor sehingga berpotensi
Indonesia, yang terdiri atas smart infrastructure,
meningkatkan devisa.
smart economy, smart living, smart environment, smart governance, dan smart people.
akses
pasar
khususnya
untuk
Selanjutnya, terwujudnya smart city juga mendorong perluasan akses keuangan masyarakat, yang selama
Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
ini masih terbatas sehingga pada gilirannya akan
pengembangan smart city khususnya di Provinsi
meningkatkan
Bali (yang berpotensi diterapkan oleh 9 Kabupaten/
sampai dengan di daerah penunjang di sekitar smart
Kota), akan memberikan berbagai macam nilai
city. Secara umum, smart city juga akan mendorong
tambah terhadap perekonomian Provinsi Bali secara
efisiensi perekonomian, seiring dengan pemanfaatan
akses
perekonomian
masyarakat
139
teknologi untuk penggunaan sumber daya yang lebih
Kota Denpasar relatif paling unggul, Kota Denpasar
efisien, termasuk dalam governance pengurusan
telah mencapai tingkat kematangan tersebar atau
perizinan usaha dan aktivitas bisnis menjadi lebih
scattered (secara intensif menerapkan konsep-konsep
transparan
demikian,
kota cerdas). Sementara kebanyakan kota yang telah
terwujudnya smart city, selanjutnya akan mendorong
mengimplementasikan smart city, masih berada
peningkatan investasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi
dalam tahapan Initiative (kota sudah mulai memiliki
Bali seiring dengan daya saing kota tersebut yang
inisiatif menerapkan konsep kota cerdas meskipun
akan semakin meningkat (peningkatan indeks ease of
masih parsial). Lebih tingginya tingkat kematangan
doing business).
pengembangan smart city di Kota Denpasar, juga
dan
akuntabel.
Dengan
Sebagai informasi, di Provinsi Bali salah satu Kota yang telah mengembangkan smart city adalah Kota Denpasar. Sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki tingkat
pertumbuhan
penduduk
yang
terus
terlihat dari hasil benchmarking
antara smart city
di KTI dengan program smart city
di Surabaya,
mengkonfirmasi bahwa ketersediaan program smart city di Kota Denpasar yang cukup lengkap.
mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk
Bank Indonesia juga melakukan asesmen terkait
saat ini mencapai 880,6 ribu jiwa, diiringi dengan
dengan implementasi smart city di Kota Denpasar
peningkatan urbanisasi dan kunjungan wisatawan,
dengan
sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan
dari
terhadap ketersediaan fasilitas penunjang, terutama
Kota Denpasar telah didukung oleh komitmen
terhadap kesiapan dan ketersediaan infrastruktur yang
pemerintah dan infrastruktur yang cukup memadai
semakin mendesak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota
untuk mewujudkan Kota Denpasar sebagai smart
Denpasar telah berkomitmen untuk menjadikan Kota
city.
Denpasar sebagai Smart City, yang mengutamakan
dari permasalahan pembebasan lahan di Kota
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan
Denpasar untuk pembangunan dukungan jaringan
menggunakan komponen (1) Smart economy, (2)
telekomunikasi dan Information, Communication,
Smart mobility, (3) Smart government, (4) Smart
Technology
living, (5) Smart environtment, dan (6) Smart people.
mewujudkan pengembangan Smart City Denpasar
Mengacu pada ke enam komponen tersebut, beberapa
sehingga dapat mencapai tingkat kematangan smart
pencapaian Utama dalam pengembangan smart city
(level kematangan tertinggi, komponen kota cerdas
Kota Denpasar yang telah diimplementasikan antara
telah semakin terintegrasi dan mudah ditemukan
lain adalah Denpasar Sightseeing, taman pintar, Pro
banyak SKPD dan juga di seluruh bagian kota). Maka
Denpasar+ (layanan pengaduan online), e-commerce
diperlukan adanya komitmen bersama antar SKPD
di tingkat kecamatan, ATM sampah, dan Area Traffic
dan peningkatan kerjasama dari seluruh stakeholder
Control System (ATCS) : pemantauan kepadatan lalu
terkait sehingga dapat memanfaatkan peluang yang
lintas di Kota Denpasar.
ada dan mentransformasi tantangan dan weakness
Bila dilakukan perbandingan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) antara pengembangan smart city di
140
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
menggunakan
hasil
diperoleh
Namun
analisis beberapa
SWOT.
Adapun
hasil
bahwa
demikian, tantangan masih datang
(ICT). Dengan demikian, untuk dapat
menjadi kelebihan untuk dapat mewujudkan Kota Denpasar sebagai smart city.
Daftar Singkatan ADHB
Atas Dasar Harga Berlaku
Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah
ADHK
Atas Dasar Harga Konstan
PLTU
Pembangkit Listrik Tenaga Uap
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja
PMD
Pembangunan Masyarakat Desa
Daerah
PMTB
Pembentukan Modal Tetap Bruto
ATM
Anjungan Tunai Mandiri
PPN
Pelabuhan Perikanan Nusantara
BBM
Bahan Bakar Minyak
qtq
quarter to quarter
BPR
Bank Perkreditan Rakyat
RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka
CGE
Computable General Equilibrium
Menengah Daerah
DAK
Dana Alokasi Khusus
RT
Rumah Tangga
DAU
Dana Alokasi Umum
RTGS
Real Time Gross Settlement
DOC
Day Old Chicks
SBT
Saldo Bersi Tertimbang
FGD
Focus Group Discussion
SK
Survei Konsumen
GKG
Gabah Kering Giling
SKDU
Survei Kegiatan Dunia Usaha
HPP
Harga Pokok Penjualan
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
IB
Indeks Yang Dibayar Petani
SMA
Sekolah Menengah Atas
IHK
Indeks Harga Konsumen
SMK
Sekolah Menengah Kejuruan
IHKP
Indeks Harga Konsumen Perdesaan
TDL
Tarif Dasar Listrik
IKRT
Indeks Konsumsi Rumah Tangga
TPID
Tim Pengendalian Inflasi Daerah
IPM
Indeks Pembangunan Manusia
TPK
Tingkat Penghunian Kamar
IT
Indeks Yang Diterima Petani
TPT
Tingkat Pengangguran Terbuka
JITUT
Jaringan Irigasi Usaha Tani
TTL
Tarif Tenaga Listrik
LDR
Loan to Deposit Ratio
USD
United States Dollar
LGA
Listrik Air dan Gas
yoy
year on year
LNPRT
Lembaga Non Profit Rumah Tangga
mtm
month to month
NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPL
Non Performing Loan
NTB
Nilai Tambah Bruto
NTP
Nilai Tukar Petani
PAD
Pendapatan Asli Daerah
PBI
Peraturan Bank Indonesia
PDB
Produk Domestik Bruto
PDRB
Pertumbuhan Domestik Regional
Bruto PHR
Perdagangan Hotel dan Restoran
PIHPS
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016
141
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80234 Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988,