K A T A P E N G A N T A R. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya-NYA, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanan kewenangan, tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2013 secara substansi menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan uraian analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan informasi yang utuh atas upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2012-2017. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Banda Aceh tidak terlepas dari partisipasi aktif dari semua pihak, baik elemen pemerintahan, masyarakat dan segenap stakeholders yang terkait didalamnya guna perumusan kebijakan, implementasi hingga tercapainya pengawasan yang akuntabel.

i

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan kinerja maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Banda Aceh di masa yang akan datang.

Banda Aceh,

Maret 2015 M Jumadil Awal 1436 H

WALIKOTA BANDA ACEH

Hj. ILLIZA SAÁDUDDIN DJAMAL, SE

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...............................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................

1

1.1. Aspek Strategis Daerah ...............................................................................

3

1.1.1. Aspek Geografis .............................................................................

3

1.1.2. Aspek Demografis .........................................................................

4

1.1.3. Aspek Ekonomi Daerah ...............................................................

5

1.1.4. Aspek Struktur Pemerintahan ...................................................

9

1.1.5. Aspek Perencanaan Strategis Daerah .....................................

12

1.2 Analisis Isu-Isu Strategis .............................................................................

54

1.2.1. Analisis SWOT ..................................................................................

54

1.2.2. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah 56 1.2.3. Identifikasi Isu Strategis Tahun 2014 .......................................

57

1.2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2014 .......................................

60

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....................................................................................

62

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................

91

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................

92

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

serta

Menunjang

Analisis

Program/Kegiatan

Keberhasilan/Kegagalan

yang

Pencapaian

Pernyataan Kinerja .......................................................................... 101

iii

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun Sebelumnya ................... 231 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD ... 236 3.1.4. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)............ 247 3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya ............... 256 3.1.6. Analisis Permasalahan dan Solusi ............................................. 259 3.2. Realisasi Anggaran........................................................................................ 262 3.2.1. Realisasi Anggaran Terkait Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014 ........................................................................................ 262 3.2.2. Keuangan Daerah .......................................................................... 275 3.3. Prestasi dan Penghargaan ......................................................................... 281 BAB IV PENUTUP..................................................................................................................... 283 Lampiran-lampiran : Lamp : 1 Rencana Strategis (Formulir RS) Lamp : 2 Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT) Lamp : 3 Penetapan Kinerja (Formulir Tapkin) Lamp : 4 Pengukuran Kinerja (Formulir PK)

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2012-2017. Visi Kota Banda Aceh adalah “BANDA ACEH MODEL KOTA MADANI”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pengamalan agama menunju pelaksanaan syariat islam secara kaffah; 2) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Memperkuat ekonomi kerakyatan; 4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami; 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak; dan 7) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota. Penjabaran/implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama lima tahun, yang akan diwujudkan sampai tahun 2017 secara bertahap

melalui

prioritas

pembangunan

daerah

setiap

tahunnya.

LAKIP

Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 merupakan LAKIP tahun kedua dari periode RPJM Kota Banda Aceh 2012-2017, dalam upaya menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. v

Secara umum realisasi indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti termuat dalam dokumen Penetapan Kinerja Kota Banda Aceh tahun 2014, dengan rincian :  Misi I terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja diperoleh : 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 1 (satu).  Misi II terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja diperoleh : 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori kurang.  Misi III terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 54 (lima puluh empat) indikator kinerja diperoleh : 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori baik, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori cukup dan 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan kategori kurang.  Misi IV terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja diperoleh : 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan kategori sangat baik dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori cukup.  Misi V terdiri dari 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja diperoleh : 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori baik dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori kurang.  Misi VI terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja diperoleh : 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik, 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori cukup dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori kurang.  Misi VII terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh : 1 (dua) indikator kinerja dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik. vi

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja terhadap 58 (lima puluh delapan) sasaran strategis melalui realisasi 110 (seratus sepuluh) indikator kinerja, terdapat 38 (tiga puluh delapan) sasaran dikategorikan “sangat baik” (skala >85%), 9 (sembilan) sasaran sasaran dikategorikan “baik” (skala 70% – 85%), 4 (empat) sasaran dikategorikan “cukup” (55% - 69%) dan 7 (tujuh) sasaran dikategorikan “kurang” (<55%). Dari seluruh sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 sebesar 86,39 persen. Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 termasuk kategori “sangat baik”. Terhadap beberapa sasaran yang tingkat pencapaian kinerjanya masih kurang, akan dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Kota Banda Aceh sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Banda Aceh sekarang dan masa datang.

Banda Aceh,


WALIKOTA BANDA ACEH


vii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Semangat

Reformasi

Birokrasi

di

lingkungan

pemerintahan,

telah

menumbuhkembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan optimalisasi pelayanan publik. Dalam era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi

daerah,

pemerintah

daerah dituntut lebih responsif melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik ( Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah. Oleh Karena itu pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperintahkan kepada kepala daerah untuk menyusun Laporan Kinerja pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai

sebuah

organisasi,

menyampaikan keberhasilan

instansi

pencapaian

tugas

pemerintah pokok

dituntut

untuk

dan fungsinya yang

telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh

kemampuannya untuk menyampaikan informasi

secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian

informasi

kinerja ini dimaksudkan sebagai

pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

dan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai media pelaporan kinerja tahunan pemerintah daerah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.


BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan LAKIP tahun kedua dari RPJMD periode tahun 2012-2017, dan sekaligus menjadi penilaian atas capaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Uraian LAKIP ini terdiri dari penetapan indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017 yang telah mendapat dukungan pembiayaan dari APBK pada tahun 2014 serta menganalisa capaian kinerja pada tahun 2014 pada tingkat sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017.

1.1. Aspek Strategis Daerah 1.1.1 Aspek Geografis Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kota Banda Aceh merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Aceh yang terletak diantara 05º30′ – 05º35′ LU dan 95º30′ – 99º16′ BT, dengan tinggi rata-rata diatas permukaan laut 0,80 meter mencakup wilayah seluas ± 61,36 km². Secara administratif Kota Banda Aceh mempunyai batas wilayah, sebagai berikut : 

Utara

: Selat Malaka



Selatan

: Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya)

 

Barat Timur

: Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Peukan Bada) : Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam)


BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Batas Administrasi Kota Banda Aceh

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017

Adapun wilayah administratif Kota Banda Aceh meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, 17 Mukim dan 90 (sembilan puluh) Gampong. Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Banda Raya

1.1.2. Aspek Demografis Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2014 sebanyak 249.282 orang yang terdiri atas 128.333 laki-laki dan 120.949 perempuan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10.498 orang jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 238.784 orang. Selain akbat factor pertumbuhan alami, perkembangan jumlah


BAB I PENDAHULUAN

penduduk juga dipengaruhi oleh factor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Jenis Kelamin No

Kecamatan

(1)

(2)

Jumlah Laki-laki

Perempuan

(3)

(4)

(5)

1

Meuraxa

10.044

8.918

18.962

2

Jaya Baru

12.618

11.842

24.460

3

Banda Raya

11.490

11.451

22.941

4

Baiturrahman

18.003

17.215

35.218

5

Lueng Bata

12.582

11.978

24.560

6

Kuta Alam

25.756

23.747

49.503

7

Kutaraja

6.862

5.957

12.819

8

Syiah Kuala

18.201

17.470

35.671

9

Ulee Kareng

12.777

12.371

25.147

128.333

120.949

249.282

Jumlah

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, Banda Aceh Dalam Angka 2013

Dengan luas wilayah Kota Banda Aceh sekitar 61,36 kilo meter persegi yang ditempati oleh 249.282 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Banda Aceh adalah sebanyak 4.062 jiwa per kilo meter persegi.

1.1.3. Aspek Ekonomi Daerah Kinerja pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh dapat diamati dari berbagai indikator

seperti

pertumbuhan

ekonomi

makro,

struktur

perekonomian,

pendapatan per kapita dan indikator ekonomi lainnya. PDRB Kota Banda Aceh sebagai salah satu komponen indikator kinerja pembangunan ekonomi makro menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhan 5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

perekonomian Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 6,12 % dan pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6.3 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar

harga

konstan

2000

Tahun

2013

sebesar

3.651.734,49

(jutaan

Rupiah),mengalami perlambatan pertumbuhan dari 6,17 persen pada tahun 2012 menjadi 5,96 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3.863.037,90 (juta rupiah) atau 5,94 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku

10.359.381,59 (juta rupiah) atau 15,21 persen pada tahun 2012,

diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 11.781.705,76 (juta rupiah) atau 13,73 persen pada tahun 2013, pada tahun 2014 proyeksi pertumbuhan semakin lambat hanya sekitar 13.085.470,12 (juta rupiah) atau 11,07 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Tahun 2012– 2014 Tahun

PDRB ADHB (JutaRp)

Pertumb (%)

PDRB ADHK

Pertumb

(JutaRp)

(%)

1

2

3

4

5

2012

10.359.381,59

15,21

3.441.153,97

6,17

2013

11.781.705,76

13,73

3.651.734,49

5,96

2014*

13.085.470,12

11,07

3.863.037,90

5,94

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2014


BAB I PENDAHULUAN

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 20.00% 15.21% 15.00%

13.73% 11.07%

10.00% 6.17%

5.96%

5.94%

5.00% 0.00% 2012

2013

2012 ADHB 15.21% Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2014

2014

2013 13.73%

2014 11.07%

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kota Banda Aceh dari data tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan seperti yang ditunjukan pada table berikut : Tabel 1.3 PDRB Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2012– 2014 Tahun

ADHB (Rp)

Pertumbuhan (%)

ADHK 2000 (Rp)

Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

2012

44.173.265

12,76

14.673.367

3,91

2013

49.212.652

11.41

15.253.440

3,95

2014*

53.015.990

7.73

15.857.476

3,96

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2014

Proyeksi pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banda Aceh tahun 2013 mencapai 49,21 juta rupiah, meningkat 11,41 persen dari tahun 2012 yang nilainya mencapai 44,173 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2013 mengalami peningkatan 15,253 juta rupiah dan tahun 2014 sebesar 15,857 juta rupiah.


BAB I PENDAHULUAN

Produk menunjukkan

Domestik

Regional

pertumbuhan

Bruto

ekonomi

(PDRB) Kota

Kota Banda

Banda

Aceh

selain

Aceh,

juga

dapat

menggambarkan struktur ekonomi Kota Banda Aceh. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total dimana dari tahun 2012-2014, sektor tertier memegang peranan paling besar dalam struktur ekonomi Kota Banda Aceh dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder. Konstribusi sektor tertier lebih dari 85 persen dan terus mengalami peningkatan. Sebagian besar PDRB kota Banda Aceh berasal dari kelompok sektor ini.

Sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor

perdagangan, hotel dan restoran merupakan tiga besar sektor penyumbang terbanyak PDRB kota Banda Aceh dengan andil masing-masing sektor lebih dari 20 persen.

Sektor sekunder berada pada posisi kedua dalam andil pembentukan

PDRB kota Banda Aceh setelah sektor tertier. Sektor primer menjadi sektor ekonomi dengan konstribusi terkecil terhadap perekonomian Kota Banda Aceh. Tabel 1.4 Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh (%) 2012 - 2014 No

Sektor

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

1,83

1,71

1,28

Primer 1

Pertanian

1,83

1,71

1,28

2

Pertambangan & Penggalian Umum

0,00

0.00

0,00

11,19

10,91

11,70

Sekunder 3

Industri Pengolahan

1,84

1,77

1,76

4

Listrik & Air Bersih

0,87

0.94

0,85

5

Konstruksi

8,48

8,20

9,10


BAB I PENDAHULUAN

No

Sektor

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

86,97

87,39

87,01

Tertier 6

Perdagangan, Hotel & Restoran

22,14

22,18

22,16

7

Pengangkutan & Komunikasi

27,23

25,56

24,13

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

4,00

3,75

3,72

9

Jasa-jasa

33,60

35,90

37,00

100,00

100,00

100,00

Produk Domestik Regional Bruto Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2014

Laju inflasi Kota Banda Aceh tahun kalender sampai dengan Desember 2014 yakni sebesar 7,83 persen. Sedangkan Inflasi “year on year” (Desember 2014 terhadap Desember 2013) untuk Kota Banda Aceh yakni sebesar 7,83 persen.

1.1.4. Aspek Struktur Pemerintahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Struktur Organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Pemerintah Kecamatan. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) 3. Dinas Daerah, sebanyak 12 dinas, terdiri dari : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas 9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian, Dinas Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM,

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Syariat islam. 4. Lembaga Teknis Daerah -

Inspektorat

-

4 (empat) Badan, terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

-

4 (empat) Kantor, terdiri dari : Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu Satu Pintu (KPPTSP), Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan dan Arsip.

-

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Meuraxa

5. Kecamatan, sebanyak 9 Kantor Kecamatan, terdiri dari : Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Meuraxa, Ulee Kareng, Lueng Bata, Banda Raya, Jaya BAru dan Kuta Raja. Khusus Lembaga Keistimewaan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam qanun tersendiri, yaitu : 1.

Lembaga Keistimewaan diatur berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang

susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Lembaga

Keistimewaan Kota Banda Aceh, yang terdiri dari : Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan Baitul Mall. 2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun

2011

tentang

Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh


BAB I PENDAHULUAN

Sumber daya aparatur penyelenggaraan pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh keadaan 31 desember 2014 saat ini berjumlah 5.937 orang, dengan rincian sebagai berikut : Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 65 (1,09%)

1.206 (20,31%)

2.089 (35,18%)

Gol. IV Go. III Gol. II Gol. I

2.577 (43,40%) Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh 2013

Rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menurut klasifikasi pendidikan formal sebagai berikut : Tabel 1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Jenis pendidikan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

1

Pasca Sarjana (S-2)

314

2

Sarjana (S-1)

3172

3

Diploma IV

51

4

Diploma III

493

5

Diploma II

479


BAB I PENDAHULUAN

No

Jenis pendidikan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

6

Diploma I

89

7

Sekolah Menengah Atas/MA

8

Sekolah Menengah Pertama/MTs

61

9

Sekolah Dasar/MI

21

1257

Jumlah

5.937

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh 2014

Selama 7 (tujuh) tahun terakhir Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, kebijakan ini ditempuh karena jumlah Pegawai Negeri Sipil ditambah pegawai non PNS dianggap sudah cukup memadai. Fokus utama Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, efektif dan efisien.

1.1.5. Aspek Perencanaan Strategis Daerah Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan. Secara hirarki perencanaan secara berjenjang disusun mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sehingga memiliki keterkaitan dan kontinuitas dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Perencanaan strategis Pemerintah Kota Banda Aceh disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 20122017. Azas dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017 dalam kerangka

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara


BAB I PENDAHULUAN

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Substansi materi meliputi Strategi dan Kebijakan Umum pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran. Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017 menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Sebagai bagian yang terintegrasi, RPJMD Kota Banda Aceh periode 20122017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan bagian dari perencanaan jangka panjang Kota Banda Aceh, berpedoman pada RPJP Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dan RTRW Tahun 2009 – 2029. Artinya, di dalam penyusunan RPJMD, setiap program yang disusun mempedomani visi, misi dan program yang telah disusun di dalam RPJP Kota Banda Aceh. Selain itu, agar tidak terjadinya tumpang tindih perancanaan dan kesemrawutan di dalam pencapaian tujuan RPJM, juga mempedomani RTRW Kota Banda Aceh dengan melihat semua aspek kebijakan di dalam penggunaan ruang, serta arah pengembangan wilayah. Di samping itu, sebagai bagian integrasi nasional, RPJM Kota Banda Aceh juga memperhatikan RPJM Nasional 2010 – 2014, karena terkait dengan agenda-agenda pembangunan nasional secara keseluruhan untuk mencapai visi dan misi secara menyuluruh, disamping juga harus memperhatikan RPJM Provinsi Aceh 2012 – 2017, untuk mencapai visi dan misi provinsi serta program-program yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.


BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Mempedomani

RTRW

Mempedomani

RPJPD Memperhatikan

Mempedomani RPJMD Mempedomani

RPJM PROPINSI

RENSTRA SKPD Mengacu

Mempedomani

RPJM NASIONAL

RKPK Mengacu

RENJA SKPD

Dalam RPJP ditetapkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh “Terwujudnya Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, yaitu : 1.

Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.

2.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.

3.

Mewujudkan

pembangunan

Kota

Banda

Aceh

yang

nyaman,

aman,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

4.

Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.

5.

Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.

6.

Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.

7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami. RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017 merupakan RPJMD periode kedua dalam RPJP Kota Banda Aceh periode 2007 – 2027. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai

peradaban yang tinggi,

menguasai

dan memanfaatkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh periode 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan,

kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah

pelaksanaannya. RPJMD Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan diacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD. Perencanaan Strategis Kota Banda Aceh yang dituangkan ke dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam

kerangka

waktu

jangka

menengah

selama

lima

tahun

dengan

memperhitungkan analisis lingkungan baik kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang diprediksikan akan muncul.


BAB I PENDAHULUAN

a. Visi Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah :

“Banda Aceh Model Kota Madani” Kota madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab. b. Misi Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan 4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, tekhnologi,seni dan budaya 5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami 16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah public dan perlindungan anak 7. Meningktakan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota c.

Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan Untuk tercapainya tujuan dan sasaran tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran RPJMD akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Adapun rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kota Banda Aceh periode 2012-2017 disajikan dalam tabel, sebagai berikut : Tabel 1.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Banda Aceh Misi I :

Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syari’at Islam Secara Kaffah

Tujuan 1

Meluruskan kembali

Sasaran 1.1 Terwujudnya pemahaman dan

Strategi - Mengoptimalkan peran

Arah Kebijakan - Meningkatkan wawasan keilmuan

kehidupan

pengamalan Islam

masyarakat,

agama Islam melalui

masyarakat

yang murni sesuai

ulama dan umara

pendidikan, kajian

sesuai dengan Al-Quran dan

dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul

untuk melaksanakan

slam dan dakwah kepada masyarakat

Hadits

dalam kehidupan

Syariat Islam

masyarakat

secara kaffah.


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja

2

Meningkatkan kualitas iman

2.1 Meningkatnya ketaqwaan individu

- Menyelenggarakan

- Meningkatkan peran

kajian tentang

individu dan

ilmu tauhid, fiqih dan akhlak

masyarakat dalam mendalami ajaran

melalui kajian

Islam dalam

majelis ta'lim di

kehidupan sehari-

mesjid-mesjid atau meunasah,

hari

balee seumeubeut dan lembaga pendidikan. 3

Meningkatkan

3.1 Meningkatnya

- Membina tata

- Meningkatkan

tata kehidupan

kualitas dan

kehidupan

pemahaman tentang

masyarakat yang lebih baik

produktivitas hidup masyarakat

masyarakat sehari-hari

hukum Islam dan bimbingan keluarga

(Hayatan

melalui dakwah

yang sakinah

Thayyibah)

dan syiar Islam dengan menggunakan media masa dan bimbingan kepada keluarga.

4

Membangun

4.1 Terciptanya

- Peningkatan

- Meningkatkan fungsi

kedamaian dan

ketentraman dan

fungsi perangkat

petugas penegak

ketentraman

kenyamanan

hukum dan

hukum dan

dalam masyarakat

masyarakat

partisipasi masyarakat

pemberdayaan masyarakat dalam

sebagai alat

penegakan syariat

kontrol


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

penegakan

Islam

syariat Islam. 5

Menciptakan

5.1 Terciptanya

- Mengoptimalkan

- Meningkatkan

masyarakat yang

kesadaran dan

pemahaman dan

pemahaman tentang

cerdas secara

pemahaman

pengamalan tata

syariat Islam dalam

intelektual

masyarakat tentang

cara kehidupan

tata kehidupan

syari’at Islam

yang

masyarakat

berlandaskan syariat Islam 6

Meningkatkan

6.1 Terwujudnya

- Menyampaikan

- Meningkatkan

manajemen

manajemen

informasi data

kepercayaan kepada

pengelolaan zakat, infaq dan

pengelolaan ZIS secara transparan

pengumpulan ZIS kepada publik

masyarakat terhadap proses pengumpulan

sadaqoh (ZIS)

dan akuntabel

dan penyaluran dana ZIS - Perlu audit keuangan ZIS

- Melakukan Audit terhadap pengelolaan ZIS

- Melakukan

- Menyalurkan dana

pendataan jumlah

ZIS sesuai dengan

fakir miskin

peruntukannya

Misi II : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tujuan 1

Meningkatkan

Sasaran 1.1 Meningkatnya

Strategi - Mengoptimalkan

Arah Kebijakan - Meningkatkan

kualitas

profesionalisame

kualitas aparatur

profesionalisme

pembinaan dan

aparatur pemeriksa

pengawas

aparatur pengawas

pengawasan

dan terciptanya transparansi birokrasi


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan 2

Sasaran

Peningkatan

2.1 Terwujudnya

Strategi - Meningkatkan

Arah Kebijakan - Meningkatkan

kapasitas

aparatur

SDM aparatur

kompetensi aparatur

sumber daya

pemerintah yang

pemerintah yang

dalam memberikan

aparatur dalam pelayanan

memiliki kompetensi,

profesionalime

pelayanan prima

publik

kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab

3

Peningkatan dsiplin aparatur

3.1 Terwujudnya

- Mempertegas

- Peningkatan

aparatur yang

penerapan PP

kedispilinan PNS

disiplin dan

Nomor 53 tahun

dalam pelaksanaan

berintegritas

2010 tentang

tugas dan kewajiban

Disiplin PNS 4

Mengembangka

4.1 Terciptanya

- Menerapkan

- Pengembangan

n dan meningkatkan

pemerintahan yang berbasis e-

sistem pelayanan publik yang

sistem TIK secara terpadu dan

pengelolaan

goverment

berbasis TIK

terintegrasi

administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 5

Menciptakan tata

kelola

5.1 Terciptanya tata

- Meningkatkan

- Peningkatan kapasitas

kelola

kinerja aparatur

SDM aparatur

pemerintahan

pemerintahan yang

pemerintahan

pemerintah dalam

yang baik

transparan, responsif,

yang berkualitas dan bertanggung

peningkatan pelayanan

akuntabel, efektif

jawab

dan efisien serta partisipatif 6

Memperpendek jalur

birokrasi

pemerintahan

6.1 Terciptanya

- Memangkas

- Penataan birokrasi

birokrasi yang

proses birokrasi

pemerintah yang lebih

efektif dan efisien

yang panjang dan

fleksibel, efektif dan

berbelit-belit

efisien


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan 7

Sasaran

Pembentukan program

7.1 Terbentuknya

kerja

Strategi - Membina

Arah Kebijakan - Menyusun program

Program

hubungan yang

perencanaan

pemerintah

Pembangunan yang

harmonis antara

pembangunan yang

yang aspiratf

mengakomodir aspirasi masyarakat

eksekutif dan legislatif

mengutamakan kepentingan masyarakat

Misi III : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Tujuan 1

Meningkatkan

Sasaran 1.1

usaha ekonomi kecil dan

Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi

menengah

Strategi - Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan

Arah Kebijakan - Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan

modal usaha

2

3

Meningkatkan

2.1

Meningkatnya

- Terciptanya

peluang

kesempatan bagi

lapangan usaha

kesempatan kerja

pencari kerja

bagi pencari kerja

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK

3.1

Meningkatnya

- Peningkatan

kesejhateraan masyarakat

pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat

- Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank - Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial - Menggoordinasikan rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Memfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong

4

Meningkatkan sosialisasi dan

4.1

Meningkatnya minat investor

informasi

untuk berinvestasi

peluang investasi

di Kota Banda Aceh

- Peningkatan kerjasama dengan investor

- Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah - Mengoptimalkan

daerah.

system data base perizinan dan non perizinan - Meningkatkan system informasi dan data investasi secara on line

5

Meningkatkan

5.1

kemudahan pelayanan

Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha

- Peningkatan

- Memberlakukan

jumlah pelaku usaha dalam

standard pelayanan minimal dalam

perizinan/non

pengurusan

pengurusan perizinan

perizinan

perizinan

penanaman

- Meningkatnya kualitas pelayanan

modal

perizinan penanaman modal

6

Meningkatkan

6.1

Meningkatnya

- Peningkatan kerja

kerjasama

partisipasi pelaku

sama kemitraan

kemitraan

usaha dalam

dengan pelaku

dengan pelaku

bidang ekonomi

usaha

- Membentuk forum kemitraan pelaku usaha

usaha 7

8

Mempersiapkan

7.1

Tersedianya Qanun,

- Pembuatan

qanun, perwal

Perwal dan RUPM

Qanun, Perwal

dan RUPM

Penanaman Modal

dan RUPM

penanaman

penanaman

modal

modal

Meningkatkan produksi hasil tangkap nelayan

8.1

Meningkatnya hasil tangkapan nelayan

- Peningkatan produksi hasil tangkap nelayan

- Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat

- Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan 9

Meningkatkan pemanfaatan

Sasaran 9.1

Meningkatnya ketahanan pangan

fungsi lahan

Strategi - Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan

pekarangan 10

Meningkatkan daya serap

10.1 Meningkatnya peluang kerja bagi

tenaga kerja di

masyarakat

- Peningkatan peluang kerja di sektor perikanan

sektor perikanan, pertanian dan

Arah Kebijakan - Menyediakan bibit unggul dan memfungsikan produktifitas lahan - Penyediaan lapangan kerja di sektor perikanan, pertanian dan peternakan

peternakan

11

- Menata

Meningkatkan

11.1 Meningkatnya

ketertiban dan

ketertiban dan

pedagang kaki

kenyamanan

keamanan pasar

lima

- Pengoptimalan fungsi pasar

pedagang dan konsumen 12

13

14

Meningkatkan

12.1 Meningkatnya

- Peningkatan

kemampuan

kualitas dan

kualitas dan

pelaku usaha

kuantitas hasil

kuantitas hasil

kecil

pelaku usaha

pelaku usaha

Meningkatkan

13.1 Meningkatnya

- Peningkatan

pembinaan dan pendampingan

keberhasilan program

program pemberdayaan

bagi pelaku

pemberdayaan

masyarakat

usaha

masyarakat

Meningkatkan

14.1 Meningkatnya

- Mencari peluang

penerimaan ZIS

jumlah penerimaan

potensi-potensi

dari pelaku

ZIS dari masyarakat

penerimaan Zis

usaha ekonomi

- Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan

- Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan

- Meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman zakat mal


BAB I PENDAHULUAN

Misi IV : Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera, yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya Tujuan 1

Mewujudkan pelayanan

Sasaran 1.1 Terwujudnya pelayanan

Strategi - Meningkatkan pemanfaatan

Arah Kebijakan - Penerapan E-Health (pelayanan dasar

kesehatan

kesehatan yang

teknologi

dan rujukan) secara

prima,

optimal dan

informasi dalam

berjenjang di semua

terjangkau dan bermutu

berkualitas

bidang kesehatan dalam rangka

sarana pelayanan kesehatan

peningkatan

pemerintah

mutu pelayanan kesehatan - Membangun

- Penerapan e-health

jejaring yang

secara berjenjang di

terkoneksi Unit

semua sarana

Pelayanan Kesehatan ke

pelayanan kesehatan swasta

Dinkes (dasar dan rujukan) - Meningkatkan

- Mutu pelayanan

Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai

kesehatan yang terstandarisasi ISO/

standar dan JCI

JCI.

(Joint Community International

- Meningkatkan

- Menjadikan semua

koordinasi lintas

gampong menjadi

sektor dalam rangka

desa siaga

implementasi, pengawasan dan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan gampong


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

dalam rangka mewujudkan desa siaga. - Meningkatkan partisipasi

- Menumbuhkan kesadaran

masyarakat di

masyarakat dalam

bidang kesehatan

rangka preventif dan promotif terhadap penyakit DBD

2

Menata sistem 2.1 Terciptanya pendidikan yang program Islami

pendidikan diniyah

- Penyusunan kurikulum pendidikan Islami

pada sekolah dasar dan menengah

- Mendorong perkembangan sekolah dan madrasah yang melaksanakan pendidikan Islami

- Meningkatkan

- Mendorong

partisipasi

perkembangan

masyarakat

sekolah diniyah

dalam pengembangan sekolah, madrasah dan diniyah - Membuat

- Meningkatkan

Perwal/qanun

manajemen

tentang pendidikan

pendidikan islami dan diniyah

diniyah yg terintegrasi dengan kurikulum nasional 3

Meningkatkan

3.1 Terkelolanya

- Pembinaan dan

- Peningkatan

pengelolaan keragaman

keragaman budaya daerah dan

pelestarian nilai budaya dan adat

produktivitas dan kualitas pelaku seni

budaya dan

peningkatan

istiadat daerah.

dan pelestarian


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

pariwisata

kualitas

daerah.

pengelolaan

Strategi

Arah Kebijakan budaya daerah.

budaya dan pariwisata. 4

Meningkatkan

4.1 Tercapainya

- Memfasilitasi

- Peningkatan

kualitas

kualitas pendidikan

guru/ pendidik

kualifikasi,

pendidikan

sesuai SNP

dalam

kompetensi pendidik

sesuai dengan Standar

peningkatan kompetensi

dan tenaga kependidikan

Nasional

sesuai SNP.

melalui pendidikan

Pendidikan

formal dan informal.

(SNP) - Menambah

- Menyiapkan lulusan

jumlah sekolah

yg bermutu, cerdas,

asrama (Boarding

terampil, Islami dan

School)

mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional

- Melengkapi alatalat laboratorium,

- Pemenuhan kelengkapan sarana

perpustakaan,

dan prasarana

buku dan media

penunjang

pembelajaran

pembelajaran siswa

lainnya dalam menunjang semangat siswa.

5

Meningkatkan budaya baca dan pengelolaan

5.1 Terciptanya minat dan budaya baca

- Meningkatkan akses

masyarakat.

perpustakaan

arsip daerah

- Peningkatan pelayanan perpustakaan.

bagi masyarakat.

5.2 Peningkatan pengelolaan arsip daerah

- Meningkatkan

Penataan arsip daerah

manajemen arsip


BAB I PENDAHULUAN

Misi V : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami Tujuan 1

Meningkatkan

Sasaran 1.1 Tersedianya

Strategi  Pendataan

Arah Kebijakan  Meningkatkan

infrastruktur

Infrastruktur Kota

kebutuhan dan

pembangunan

Kota Banda

Banda Aceh yang

peningkatan

infrastruktur sebagai

Aceh yang

mendukung

infrastruktur

akses

mendukung

pariwisata islami

yang terintegrasi

pengembangan

pariwisata Islami

ekonomi dan wisata  Pengadaan sumur

 Tersedianya sumur

resapan di Kota

resapan di Kota

Banda Aceh

Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)

 Pembangunan

 Tersedianya sarana

IPAL medis di

pengolahan limbah

Puskesmas dalam

cair medis di

Kota Banda Aceh

puskesmas dalam Kota Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)

 Pengadaan


sarana dan prasarana

dan prasarana pengolahan sampah

persampahan

di Kota Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)

 Pengadaan

 Tersedianya

sarana dan

informasi kualitas

prasarana

lingkungan di Kota

pendukung

Banda Aceh (Tahun 1

sistem informasi lingkungan

s/d Tahun 5)

 Melakukan

 Tersedianya data

analisa tingkat

kualitas air di Kota

pencemaran air, meliputi air

Banda Aceh Aceh (Tahun 1 s/d Tahun

permukaan dan

5)

air tanah


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi  Melakukan

1.2 Tersedianya

Arah Kebijakan  Tersedianya data

analisa tingkat

kualitas udara di

pencemaran

Kota Banda Aceh

udara

Aceh (Tahun 1 s/d Tahun 5)

 Peningkatan

 Perencanaan

pembangunan infrastruktur

pembangunan infrastruktur

Pembangunan Prasarana dan

transportasi,

transportasi dan

Fasilitas

teknologi, informasi

TIK

Perhubungan (tahun

dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif

1 s/d tahun 5)  Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan (tahun 1 & tahun 3)  Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan (tahun 1 s/d tahun 5)  Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (tahun 1 s/d tahun 5)  Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (tahun 1 s/d tahun 5)  Rehabilitasi/pemelih araan sarana alat pengujian kendaraan


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan bermotor (tahun 1 s/d tahun 5)  Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan (tahun 1 s/d tahun 5)  Rehabilatasi/pemelih araan rambu-rambu lalu linas (tahun 1 s/d tahun 5)  Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (tahun 1 & tahun 2)  Pengadaan perlengkapan TIK (tahun 1 s/d tahun 5)  Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (tahun 2 & tahun 3)  Pembangunan sarana/prasarana angkutan massal (tahun 2 s/d tahun 4)  Pembangunan Gedung Media Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) (tahun 2 & tahun 3)


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan  Pembangunan sarana/prasarana parkir diluar badan jalan (tahun 3 s/d tahun 5)

1.3 Terpenuhinya

 Peningkatan

 Uji kelayakan Sarana

cakupan pelayanan transportasi dan

sarana, prasarana transportasi dan

Transportasi Guna Keselamatan

tercipta keamanan

keamanan serta

Penumpang (tahun 1

serta kenyamanan

kenyamanan bagi

s/d tahun 5)

bagi pengguna jalan/jasa

pengguna jalan/jasa

 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya (tahun 1 s/d tahun 5)  Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal/pelabuhan (tahun 1 s/d tahun 5)  Sosialisasi/Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (tahun 1 s/d tahun 5)  Penataan Tempattempat Pemberhentian/perp arkiran Kenderaan pada Badan Jalan (tahun 1 s/d tahun 5)


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan  Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas (tahun 1 s/d tahun 5)  Pengadaan Marka Jalan (tahun 1 s/d tahun 5)  Pengadaan Pengamanan dan penataan tempattempat pemberhentian angkutan umum (tahun 1 s/d tahun 5)  Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan (tahun 1 s/d tahun 5)  Pengadaan pengamanan dan penertiban juru parkir (tahun 1 s/d tahun 5)  Pembangunan Traffic Light (tahun 2 & 3)  Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardril) (tahun 2 & tahun 4)  Pengumpulan dan analisis data base pelayanan perparkiran (tahun 2 & tahun 4)


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran 1.4 Terwujudnya

Strategi  Perwujudan

Arah Kebijakan  Pembinaan dan

kepemerintahan

fasilitas dan SDM

Pengembangan

yang berbasis TIK

kepemerintahan

Jaringan Informasi

yang berbasisi TIK

(tahun 1 s/d tahun 5)  Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (tahun 1 s/d tahun 5)  Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (tahun 1 s/d tahun 5)  Pengkajian dan penelitian bidang Informasi  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (tahun 1 s/d tahun 5)  Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pembangunan Daerah (tahun 1 s/d tahun 5)  Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (tahun 1 s/d tahun 5)


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan  Pelatihan SDM Bidang Kominfo (tahun 1 s/d tahun 5)  Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (tahun 1 s/d tahun 5)  Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (tahun 1 s/d tahun 5)  Penyediaan pusat data base (tahun 2 & tahun 3)  Pembangunan jaringan TIK (tahun 2 s/d tahun 5)

1.5 Seluruh masyarakat

 Melakukan

 Penambahan pick up

mendapatkan

penambahan

dan becak sampah

pelayanan

jumlah armada

serta peremajaan

pengangkutan sampah yang

pengangkutan yang mampu

truk sampah yang sudah tua

memadai

menjangkau lorong-lorong sempit serta melakukan

 Evaluasi rute dan efektivitas system kerja

peningkatan efisiensi dan efektivitas pengumpulan sampah


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran 1.6 Terciptanya kondisi

Strategi  Penyediaan

Arah Kebijakan  Pengadaan tong

lingkungan yang

wadah sampah

sampah dan

bersih, semua

yang memadai

kontainer sampah

sampah dibuangdalam

serta peningkatan kesadaran

dan mendorong partisipasi

wadah yang

masyarakat

masyarakat dan

tersedia

melalui

dunia usaha untuk

penyuluhan yang dilakukan secara

berkontribusi dalam penyediaan wadah

terus menerus

sampah

1.7 Meningkatnya

 Melakukan

 Pemeliharaan rutin,

keindahan, kenyamanan dan

pemeliharaan dengan baik

meteranisasi, penambahan jumlah

keamanan di jalan-

terhadap lampu

lampu jalan,

jalan umum, taman

jalan dan

pengadaan lampu

kota dan fasilitas/sarana

penambahan lampu di lokasi

hias dan penyediaan sarana operasional

publik lainnya pada

yang masih

pemeliharaan

malam hari

kurang memadai serta menambah jumlah lampu hias di jalan-jalan, taman-taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya

1.8 Seluruh gampong mengikuti program

 Melakukan perluasan

 Secara bertahap menambah jumlah

retribusi

pelayanan

gampong yang

persampahan

pengangkutan

mengikuti program

sampah secara "door to door"

retribusi sampah

hingga ke seluruh

2013 : 51 gampong

gampong serta

2014 : 55 gampong

mengoptimalkan penagihan

2015 : 59 gampong

retribusi sampah melalui kerjasama

2016 : 63 gampong 2017 : 67 gampong

dengan pihak


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

gampong 1.9 Terlaksananya

 Melakukan

 Mengoptimalkan

pembuangan

pemilahan dan

fungsi transfer

sampah yang tidak dapat diolah di TPA

pengolahan sampah secara

station Gp. Jawa dan menyediakan fasiltas

Gp. Jawa ke TPA

maksimal di TPA

pengolahan dan

regional Blang

dan hanya sisa

pengangkutan

Bintang

yang tidak bisa diolah dikirim ke

sampah yang memadai

TPA Blang Bintang 1.10 Meningkatkan

 Meningkatkan

 Pengembangan dan

jumlah masyarakat

penyuluhan di

perluasan kegiatan

yang mengolah dan

sekolah dan

sosialisasi dan

mendaur ulang

gampong serta

bimbingan teknis

sampah

membantu penyediaan

tentang pelaksanaan 3R khususnya

peralatan/sarana

pembuatan pupuk

penunjang

kompos dan

pengolahan

pemanfaatan

sampah

kembali sampah

1.11 Terwujudnya BLUD

 Meningktkan

 Menjadi bengkel

perbengkelan

kemampuan

rujukan pemko

Pemko

pengelolaan

untuk memperbaiki

bengkel dengan

semua jenis

meningkatkan

kendaraan dinas

kapasitas tenaga

milik pemko

pengelola serat mekanik yang bersertifikasi 1.12 Tersedianya

 Pembangunan

 Tersedianya pos

infrastruktur mitigasi bencana

pos pengamat pantai di kawasan

pemantau bencana di kawasan

dalam rangka

Ulee Lheue

pariwisata Ulee

pengurangan resiko

Lheue,


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran bencana

Strategi  Pembangunan

Arah Kebijakan  Tersedianya sarana

escape building

evakuasi bencana

di kecamatan

tsunami

Syiah Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Jaya Baru  Pengadaan

 Tersedianya rambu

rambu penunjuk arah evakuasi

penunjuk arah evakuasi bencana di

kecamatan Jaya

Kota Banda Aceh

Baru, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam dan Syiah Kuala

1.13 Tersedianya sarana

 Pengadaan mobil


dan prasarana

tangga, mobil

dan prasarana

pemadam

suplai, hydrant

pemadam kebakaran

kebakaran

dalam Kota Banda Aceh

1.14 Pengembangan

 Perencanaan,

destinasi pariwisata

penataan dan DED

 Pembebasan lahan kawasan wisata Ulee Lheue, Gp. Pande dan Kr. Aceh (tahun 1 s/d tahun 2)  Studi pengembangan kawasan wisata pantai Syiah Kuala, Alue Naga dan Gampong Jawa (tahun 3)  DED pengembangan kawasan wisata pantai Syiah Kuala, Alue Naga dan Gampong Jawa


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan (tahun 4)

 Pembebasan lahan untuk kawasan wisata pantai Syiah Kuala, Alue Naga dan Gampong Jawa (tahun 4) 1.15 Penataan situs-situs dan kota pusaka

 Pemeliharaan situssitus dan kota pusaka (tahun 1 s/d tahun 5)

1.16 Meningkatkan promosi pariwisata

 Promosi wisata dalam dan luar negeri (tahun 1 s/d tahun 5)

1.17 Terwujudnya

 Pembangunan pusat

kawasan dan bangunan

informasi wisata (tahun 1 s/d tahun 2)

bersejarah 1.18 Tersedianya sarana

 Pemetaan kawasan

dan prasarana pementasan seni

dan bangunan bersejarah (tahun 1

budaya

s/d tahun 2)  Pembebasan lahan gedung pementasan seni (tahun 2)  Pembangunan sarana dan prasarana wisata Ulee Lheue (tahun 2 s/d tahun 4)


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan  Pembangunan sarana dan prasarana wisata Krueng Aceh (tahun 2 s/d tahun 4)  Pembangunan sarana dan prasarana wisata Gampong Pande (tahun 2 s/d tahun 4)  Pembangunan sarana dan prasarana wisata Syiah Kuala, Alue Naga, Gampong Jawa (tahun 5)

2

2.1 Meningkatnya jumlah RTH yang

 Pengadaan taman rekreasi di

Terbuka Hijau di

indah, bersih dan

Kota Banda Aceh

Kota Banda

hijau

Meningkatkan jumlah Ruang

 Tersedianya taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan di Kota

Aceh guna mendukung

Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)

kegiatan kepariwisataan

2.2 Meningkatnya

 Melakukan

 Peningkatan

derajat keindahan dan keteduhan

pemeliharaan terhadap RTH,

penataan RTH yang dapat mendorong

Kota Banda Aceh

menambah

tercapainya

taman baru dan

penyediaan kawasan

menambah jumlah pohon

RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda

penghijauan

Aceh serta mampu menciptakan kondisi kota yang asri indah dan nyaman

2.3 Peningkatan luasan RTH

 Pengembangan

 Meningkatkan

luas Kawasan

jumlah RTH sebagai

RTH

Paru-paru Kota


BAB I PENDAHULUAN

Misi VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik Dan Perlindungan Anak Tujuan 1

Meningkatkan

Sasaran 1.1 Meningkatnya

Strategi  Meningkatkan

Arah Kebijakan  Peningkatan

kapasitas perempuan

peran perempuan dalam ranah publik

peran serta dan kesetaraan

pemberdayaan perempuan dalam

dalam ranah

publik sebagai

gender dalam

pembangunan

publik

warga kota madani

pembangunan  Melaksanakan sosialisasi

 Peningkatan kepahaman

peraturan

masyarakat dan

tentang bahaya

penurunan korban

dan dampak negatif narkoba

penyalahgunaan narkoba di

dan melengkapi

lingkungan

sarana dan

masyarakat dan

prasarana rehabilitasi

remaja

pengguna narkoba 2

Meningkatkan kepedulian

2.1 Meningkatnya pengetahuan dan

 Meningkatkan kualitas

 Peningkatan kualitas hidup dan

tehadap

kesadaran

perempuan

perlindungan

perempuan dan

pemangku

melalui sosialisasi

perempuan dan anak

anak

kebijakan terhadap hak-hak

kesetaraan dan keadilan gender

perempuan dan

di lembaga

anak

eksekutif, legislatif dan yudikatif

3

Menguatkan

3.1 Meningkatnya

 Meningkatkan

 Peningkatan

kapasitas

peran

peran

kerjasama dengan

kelembagaan

kelembangaan

kelembagaan

lembaga-lembaga

pemberdayaan

perempuan dalam

pengarusutamaa

pengarusutamaan

perempuan dan

pemberdayaan

n gender dan

gender dan

perlindungan

perempuan dan

perlindungan

perlindungan anak

anak

perlindungan anak

anak


BAB I PENDAHULUAN

Tujuan 4

Sasaran

Mengwujudkan

Strategi  Mendorong

4.1 Terwujudnya

Arah Kebijakan  Pencapaian Program

pencapaian

pencapaian

kesetaraan

MDG’s dalam

program MDG’s

program MDG’s

gender dan

perencanaan

dalam bidang gender dan

kesetaraan gender dan menurunya

pemberdayaan perempuan serta

pembangunan

perlindungan

angka kematian

mengurangi

anak

anak

angka kematian bayi

Misi VII

: Meningkatkan

Peran

Generasi

Muda

Sebagai

Kekuatan

Pembangunan Kota TUJUAN 1

2

Membina

SASARAN 1.1 Terciptanya

STRATEGI  Meningkatkan

ARAH KEBIJAKAN  Peningkatan peran

generasi muda

generasi muda

peranan generasi

generasi muda yang

menjadi aset

yang cerdas, ber-

muda sebagai

berjiwa sosial dan

yang dapat berperan dalam

etika dan berintegritas.

wadah penyaluran

mampu berinteraksi dengan masyarakat

pembangunan

aspirasi dan

kota

kontrol sosial.

Mendorong

2.1 Terciptanya

 Peningkatan

 Meningkatnya peran

kreativitas dan jiwa

generasi muda yang mampu

upaya penumbuhan

generasi Muda dalam bidang

interpreneurship

menciptakan

kewirausahaan

kewirausahaan dan

bagi generasi

peluang usaha dan

dan kecakapan

kecakapan hidup.

muda

kesempatan kerja

hidup pemuda

d. Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.


BAB I PENDAHULUAN

Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada Indikator Kinerja sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017, sebagai berikut : Tabel 1.7 Tabel Indikator Kinerja No 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai

Indikator Kinerja 

Meningkatnya pembinaan Syariat Islam secara maksimal



Meningkatnya pemahaman masyarakat

dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat

terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan 2.

Meningkatnya ketaqwaan individu

Meningkatnya aqidah masyarakat

3.

Meningkatnya kualitas dan

Seluruh masyarakat Banda Aceh mampu


melaksanakan syariat islam

Terciptanya ketentraman dan

Meningkatnya ketertiban umum dan kepastian

kenyamanan masyarakat

hukum dalam masyarakat

Terciptanya kesadaran dan pemahaman

Meningkatnya kegiatan tausyiah dan ceramah-

masyarakat tentang syari’at Islam

ceramah agama

Terwujudnya manajemen pengelolaan

Meningkatnya manajemen pengelolaan ZIS

4.

5.

6.

ZIS secara transparan dan akuntabel 7.

Meningkatnya profesionalisme

Meningkatnya Jumlah Aparatur pengawas yg

aparatur pemeriksa dan terciptanya

sudah mengikuti pelatihan

transparansi birokrasi 8.

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif,

Meningkatnya Jumlah Aparatur yang telah menamatkan S1 dan S2

amanah, profesional dan bertanggung jawab 9.

Terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas

Menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner


BAB I PENDAHULUAN

No 10.

11.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terciptanya pemerintahan yang

Meningkatnya Jumlah kantor pelayanan yang

berbasise-goverment

berbasis TIK

Terciptanya tata kelola pemerintahan

Meningkatnya Persentase Realisasi Fisik dan

yang transparan, responsif, akuntabel,

Keuangan SKPD

efektif dan efisien serta partisipatif 12.

13.

Terciptanya birokrasi yang efektif dan

Meningkatnya Jumlah Regulasi yang

efisien

ditetapkan untuk memperpendek/menagkas jalur birokrasi

Terbentuknya Program Pembangunan

Meningkatnya Jumlah Dokumen MoU yang

yang mengakomodir aspirasi

disepakati tepat waktu

masyarakat 14.


 Tersedianya IKM yang mampu menjamin pemasaran komoditi  Meningkatnya Jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product  Tersedianya profil serta tertatanya industry kecil (packing & lebeling)  Terlaksananya pembangunan pasar  Berkembangnya keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah  Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi  Berkembangnya usaha kecil menengah dengan fasilitasi melalui perbankan  Terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

15.

Meningkatnya kesempatan Kerja bagi pencari kerja

 Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan bagi pencari kerja  Meningkatnya peluang kerja bagi pencari


BAB I PENDAHULUAN

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja kerja  Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang kondusif  Meningkatnya jumlah tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan  Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan di perusahaan

16

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

 Terfasilitasinya pembinaan BUMG, UMKM, TTG.  Meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial  Meningkatnya pelayanan potensi sosial masyarakat  Tersedianya buku profil dinas  Terkoordinasinya perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan  Meningkatnya pelayanan panti sosial  Tertanganinya keluarga korban bencana  Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial  Menurunnya Penyakit Menular Ternak/Hewan  Terciptanya SDM yang menguasai Teknologi  Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan Pasar Hewan  Terlaksananya daging yang hygine dan halal  Meningkatnya Pendapatan Usaha Agribisnis petani  Meningkatnya pemanfaatan lahan


BAB I PENDAHULUAN

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja pekarangan untuk kebutuhan pangan  Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian  Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan  Tersedianya Sumber Daya Hutan  Terfasilitasinya pendapatan dan kekayaan gampong

17.

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh

 Meningkatnya keikutsertaan dalam pameran pelayanan publik  Meningkatnya pelayanan system informasi  Meningkatnya pelayanan system informasi dan data investasi  Tersedianya data base dan profil KUKM yang akurat  Tersedianya data monitoring bidang pertanian  Tersedianya data base dinas

18.


 Meningkatnya Pelayanan dibidang perizinan  Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal

19.

Meningkatnya partisipasi pelaku usaha

Terpromosinya UMKM pada pameran dan

dalam bidang ekonomi

factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil

20.

Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal

Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal

21.


 Terlaksananya pembinaan pada Kelompok Masyarakat Pesisir  Tersedianya sarana pendukung untuk pembudidaya ikan


BAB I PENDAHULUAN

No 22.

Sasaran Strategis Meningkatnya peluang kerja bagi

Indikator Kinerja Berkembangnya usaha perikanan rakyat

masyarakat 23.

Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar

 Tertatanya pedagang kaki lima dan pedagang asongan  Adanya pelayanan pasar yang optimal

24.

25.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

Tertanggulaninya teknologi modern dalam

hasil pelaku usaha

kegiatan perindustrian

Meningkatnya keberhasilan program

 Terselenggaranya kegiatan lomba cipta menu 3B dan serba ikan

pemberdayaan masyarakat

 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dan nelayan  Meningkatnya Keterampilan penyuluh 26.

Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat

 Tercapainya pembinaan dan pengembangan syariat islam  Tercapainya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah  Tersedianya penelitian dan pengembangan syariat islam  Tercapainya penyemarakan syariat islam  Terlaksananya usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah

27.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

 Tercapainya Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah  Tersedianya jejaring yang terkoneksi ke unit pelayanan kesehatan dari dasar dan rujukan  Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai dengan ISO/JCI  Meningkatnyacakupan desa siaga aktif


BAB I PENDAHULUAN

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja  Menurunnya angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)  Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya kader jumantik di tiap desa

28.

Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah

 Terwujudnya kurikulum pendidikan yang berbasis islami  Terwujudnya pendidikan diniyah pada semua jenjang pendidikan  Terwujudnya proses pembelajaran yang berahlakul karimah

29.

Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP

 Tersedinya guru-guru yang kompeten dan sesuai kualifikasi SNP  Meningkatnya tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan menengah 100% dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

30.

Terkelolanya keragaman budaya

Peningkatan produktifitas dan kualitas pelaku

daerah dan peningkatan kualitas

seni dan pelestarian budaya daerah

pengelolaan budaya dan pariwisata. 31.

Terciptanya minat dan budaya baca

Tersedianya perpustakaan keliling dan buku

masyarakat.

berkualitas.

32.

Peningkatan pengelolaan arsip daerah

Terciptanya dokumen arsip SKPD

33.

Tersedianya Infrastruktur Kota Banda

 Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang baik serta jaringan/saluran pembuangan limbah yang ramah lingkungan

Aceh yang mendukung pariwisata Islami

 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup  Meningkatnya kualitas lingkungan 34.

Tersedianya pembangunan

Meningkatnya jumlah infrastruktur

infrastruktur transportasi, teknologi,

transportasi, teknologi, informasi dan

informasi dan komunikasi yang

komunikasi yang handal, akurat dan


BAB I PENDAHULUAN

No

35.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

handal, akurat dan repesentatif

repesentatif

Terpenuhinya cakupan pelayanan

Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi

transportasi dan tercipta keamanan

dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi

serta kenyamanan bagi pengguna

pengguna jalan/jasa

jalan/jasa 36.

37.

Terwujudnya kepemerintahan yang

Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis

berbasis TIK

TIK

Seluruh masyarakat mendapatkan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan pengangkutan sampah yang

untuk pengelolaan sampah

memadai 38.

Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA

Meningkatnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA Blang Bintang

regional Blang Bintang 39.

40.

41.

42.

Terciptanya kondisi lingkungan yang

Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam

bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah

penyediaan wadah sampah yang layak

Seluruh gampong mengikuti program


retribusi persampahan

membayar retribusi sampah

Meningkatkan jumlah masyarakat yang


mengolah dan mendaur ulang sampah

mendaur ulang sampah

Meningkatnya derajat keindahan dan

Meningkatnya keindahan dan luasan RTH

keteduhan Kota Banda Aceh 43.

Meningkatnya keindahan, kenyamanan

Berfungsinya fasilitas penerangan jalan umum

dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik

dan fasilitas/sarana publik lainnya

lainnya pada malam hari 44.

45.

Terwujudnya BLUD perbengkelan

Meningkatnya jumlah kendaraan dinas Pemko

Pemko

yang terpelihara

Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan

 Tersedianya pos pemantauan di pinggir pantai

resiko bencana

 Tersedianya prasarana evakuasi


BAB I PENDAHULUAN

No 46.

47.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tersedianya sarana dan prasarana


pemadam kebakaran

penanggulangan bahaya kebakaran

Pengembangan destinasi pariwisata

Tersedianya Sarana pendukung pada objekobjek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

48.

Penataan situs-situs dan kota pusaka

Tersedianya Sarana pendukung pada objekobjek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

49.

Terwujudnya kawasan dan bangunan

Tersedianya Sarana pendukung pada objek-

bersejarah

objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

50.

Meningkatkan promosi pariwisata

Tersebarnya informasi pariwisata

51.


Tersedianya tempat pagelaran seni dan

pementasan seni budaya

pameran

Meningkatnya jumlah RTH yang indah,

Meningkatnya jumlah taman rekreasi untuk

bersih dan hijau

tempat bermain dan pendidikan yang terbangun

53.

Peningkatan luasan RTH

Tersedianya RTH minimum 30%

54.

Meningkatnya peran perempuan dalam

Meningkatnya jumlah perempuan yang

ranah publik sebagai warga kota madani

mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG

Meningkatnya pengetahuan dan

Meningkatnya jumlah perempuan yang

kesadaran pemangku kebijakan

menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan

terhadap hak-hakperempuan dan anak

legislatif

Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan

Meningkatnyajumlah lembaga perempuan (Balee Inong)

52.

55.

56.

perempuan dan perlindungan anak 57.

Terwujudnya pencapaian program

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan

MDG’s kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak

Angka Kematian Bayi (AKB)


BAB I PENDAHULUAN

No 58.

59.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terciptanya generasi muda yang

Meningkatnya generasi muda trampil dan

cerdas, ber-etika dan berintegritas

memiliki keahlian


Meningkatnya generasi muda trampil dan

mampu menciptakan peluang usaha

mandiri

dan kesempatan kerja

e. Arah Kebijakan Umum Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Melalui arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan.


BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan visi dan misi Kota Banda Aceh dan visi dan misi Walikota Banda Aceh periode 2012-2017, ditetapkan beberapa kebijakan umum untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. 1.

Meningkatkan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. 

Meningkatkan wawasan keilmuan agama Islam dan amal kebajikan melalui pendidikan, kajian dan dakwah untuk masyarakat terutama kepada anakanak dan para remaja.



Meningkatkan pembinaan dan tokoh-tokoh ulama, pendidik

pengawasan melalui peran orang tua, dan masyarakat, terutama kepada para

remaja dan generasi muda 

Meningkatkan

intensifikasi

penegakan

dan

penindakan

terhadap

pelanggaran perda/qanun dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan syariat islam 

Meningkatkan penyebaran informasi keagamaan yang jelas dalam rangka menghambat penyebaran aliran sesat dan pengaruh globalisasi



Meningkatkan adat istiadat yang menunjang pelaksanaan syariat Islam



Meningkatkan kegiatan pengajaran Al-Qur'an dalam keluarga dan masyarakat



Meningkatkan pemahaman tentang norma hukum, syariat Islam, tata tertib, hubungan sosial melalui sosialisasi hukum, norma adat dan norma sosial



Tersedianya legal drafting qanun dan peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan masyarakat



Membina

serta

mengarahkan

dan

mendidik

masyarakat

untuk

menggunakan/ mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban 

Meningkatkan manajemen pendidikan Islami dan diniyah


BAB I PENDAHULUAN

2.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan



Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional



Mengembangkan

dan

meningkatkan

pengelolaan

administrasi

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan



Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah

3.



Pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi/ISO, JCI

Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah. 

Seluruh potensi sosial budaya, wisata, peninggalan sejarah dan tsunami dikelola dan dipromosikan secara profesional serta dijadikan referensi untuk kreasi inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri keacehan



Seluruh pengelolaan SDA dilaksanakan dengan sistem yang menjamin keberlanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar



Seluruh potensi investasi dan informasi pasar dapat diakses secara online dan terintegrasi antar SKPD



Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan



Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan



Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat


BAB I PENDAHULUAN

4.

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. 

Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentra pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya;



Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif serta pasar dimanca negara



Setiap kecamatan/gampong memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau;



Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK



Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank



Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan

5.



Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan



Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan



Pengoptimalan fungsi pasar



Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan

Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesuai standar. 

Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata



Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi;



Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota;



Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh



Tersedianya sistem mitigasi bencana yang efektif


BAB I PENDAHULUAN



Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh



Peningkatan

penataan

RTH

yang

dapat

mendorong

tercapainya

penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh 

Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

6.

Mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang. 

Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung program pemberdayaan perempuan



Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap arus informasi



Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif



Kaderisasi perempuan potensial di parpol



Menyediakan sarana dan prasarana yang responsive gender



Peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja



Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera



Peningkatan

kapasitas

perempuan

diperdesaan

dan

menciptakan

kemandirian perekonomian perdesaan 

Percepatan dan perluasan pendidikan tentang keadilan gender pada pendidikan formal dan non formal



Menurunnya tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan remaja



Tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai


BAB I PENDAHULUAN

1.2. Analisis Isu-Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Faktor penting yang diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Analisis isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017, karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Banda Aceh periode 2012 - 2017. 1.2.1. Analisis SWOT Analisis SWOT pada dasarnya merupakan identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan secara sistematis untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan dan selanjutnya dapat pula digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya.


BAB I PENDAHULUAN

Analisis SWOT ini didasarkan pada kondisi umum pemerintah Kota Banda Aceh baik yang bersifat internal maupun external guna mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan oleh para pimpinan daerah. Kekuatan utama analisis SWOT adalah karena teknik ini dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah. Kemudian analisis dapat pula digunakan untuk perumusan strategi pembangunan secara sistematis sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Secara lebih spesifik, ada dua manfaat utama dari penggunaan analisis SWOT dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh : 1. Pembahasan tentang kondisi umum daerah akan menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan

langsung dengan penyusunan

perencanaan. Hal ini sangat penting artinya karena kondisi umum (existing condition)

adalah

merupakan

dasar

utama

penyusunan

perencanaan

pembangunan. 2. Perumusan strategi pembangunan daerah sesuai dengan kondisi umum daerah. Hal ini dimaksudkan agar perumusan strategi pembangunan daerah menjadi lebih tajam dan terarah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, dengan demikian kemungkinan berhasilnya pelaksanaan strategi pembangunan daerah tersebut akan menjadi lebih besar. 

Kekuatan (Strengths) 1.

Adanya regulasi yang mendukung

2.

Tersedianya sistem teknologi informasi menuju e-government

3.

Tingginya komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.

Adanya peninggalan situs sejarah dan budaya peninggalan masa lalu serta objek wisata

5.

Letak geografis yang strategis

6.

Adanya dukungan dari pihak legislatif/DPRK


BAB I PENDAHULUAN





Kelemahan (Weakness) 1.

Kualitas SDM belum optimal

2.

Lemahnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi.

3.

Kurangnya sosialisasi program pembangunan

4.

Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai

5.

Kurang terintegrasinya syariat Islam dalam kebijakan pembangunan

6.

Masih kurang sinergisnya program generasi muda.

7.

Tidak tersedianya data yang lengkap dan akurat

8.

Kurangnya pelaksanaan pengarusutamaan gender

Peluang (Opportunity) 1.

Tersedianya fasilitas kredit dari LKM/perbankan

2.

Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan syariat Islam



3.

Adanya kerjasama ekonomi antar daerah, nasional dan internasional

4.

Adanya dukungan program dari pemerintah atasan

5.

Kondisi daerah yang kondusif

6.

Sikap masyarakat yang membuka diri

Ancaman (Threats) 1.

Rendahnya minat investor

2.

Tingginya arus urbanisasi dan globalisasi

3.

Daerah rawan bencana

4.

Rendahnya daya saing

5.

Adanya paham aliran sesat/pendangkalan aqidah

1.2.2. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan perkembangan yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan dapat memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut : 56 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.

Masih terjadinya pendangkalan aqidah.

2.

Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam melayani masyarakat

3.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

4.

Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai

5.

Belum optimalnya kualitas pendidikan

6.

Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

7.

Belum optimalnya pemanfaatan fungsi pasar

8.

Kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana

9.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum proporsional

1.2.3. Identifikasi Isu Strategis Tahun 2014 Rapat kerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 merupakan

forum

koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Kota Banda Aceh. Selama pelaksanaan rapat kerja teridentifikasi berbagai permasalahan berdasarkan bidang isu, yang dikelompokan dalam 3 (tiga) bidang dan juga strategi pemecahan masalah secara komprehensif, sebagai berikut : 1.

Bidang peningkatan percepatan penertiban kota, permasalahan yang dihadapi : 

Bangunan yang belum memiliki IMB dan bangunan tidak sesuai IMB



Bangunan di atas tanah negara



Mobil barang yang bongkar muat dalam kota



Kendaraan yang melanggar rambu parkir



Usaha yang belum memiliki izin



Pemasangan bilboard/baliho yang tidak memiliki izin dan pemasangan spanduk di taman kota, pohon-pohon, traffic light dan rambu lalu lintas



Rumah ibadah liar (gereja, vihara) dan aktivitas keagamaan yang menyimpang



Kasus penyalahgunaan narkotika



Peredaran barang kadaluarsa dan tidak memenuhi standar


BAB I PENDAHULUAN



Pedagang yang berjualan di luar pasar resmi, di tempat terlarang dan membuang sampah sembarangan



Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki alat proteksi kebakaran (heat detector, smoke detector, hydrant, spring kler dan tabung racun api)



Masih terdapat Lorong di pertokoan yang disediakan untuk dilalui mobil pemadam kebakaran saat ini telah tertutup



Sambungan liar dan tunggakan rekening air minum



Penanganan gelandangan dan, pengemis (gepeng)



Pengelolaan rumah kos dan tempat usaha yang belum sesuai dengan syariat islam



Aktivitas pemangkasan dan penebangan pohon di ruang publik yang dilakukan tanpa izin



Tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil



Belum tersusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai PP No. 46 tahun 2011



Masih banyaknya ternak yang berkeliaran



Masih ditemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya



Kasus DBD



Banyaknya rancangan qanun yang belum mendapat pengesahan DPRK



Tunggakan pajak dan retribusi



Penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang resmi (penduduk liar) dan pemilik dokumen kependudukan Aceh Besar yang berdomisili di Kota Banda Aceh



Permasalahan yang ditemukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal



Tanah/aset negara/pemko yang belum disertifikasi



Minimnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup


BAB I PENDAHULUAN

2.

Bidang peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, permasalahan yang dihadapi : 

Program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan masih kurang tepat sasaran



Program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha kurang tepat sasaran



Kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja masih terbatas



Program perlindungan sosial belum optimal



Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

 3.

Belum terintegerasinya kegiatan dan informasi Penanaman Modal

Bidang peningkatan pengamalan syariat islam, permasalahan yang dihadapi : 

Identifikasi adanya upaya-upaya pendangkalan aqidah



Masih terjadinya pelanggaran syariat



Masih ditemukannya proses dan produk makanan yang tidak halal



Masih terjadinya pelanggaran adat istiadat di dalam kehidupan masyarakat



Belum maksimalnya fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ilmu pengetahuan, serta terindikasi penataan rumah ibadah belum sesuai dengan arah kiblat



Kasus KDRT dan trafficking belum tertangani dengan baik



Belum optimalnya pelaksanaan program diniyah di sekolah-sekolah



Prestasi MTQ kafilah Kota Banda Aceh



Manajemen pengelolaan ZIS



Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan syariat Islam



Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat


BAB I PENDAHULUAN

1.2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas pembangunan merupakan kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas

pembangunan

dilakukan

dengan

mengevaluasi

permasalahan

pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah tahun 2014. Arah pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2014 adalah ‘Peningkatan Pengamalan Syariat Islam’ pada semua sektor kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh. Arah pembangunan tersebut menjadi dasar penetapan rencana kerja pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014. Adapun prioritas pembangunan tahun 2014 Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut : 1.

Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam

2.

Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan

3.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi

4.

Pariwisata, seni dan budaya

5.

Pendidikan, pemuda dan olahraga

6.

Kesehatan

7.

Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup

8.

Pengarusutamaan gender (PUG)


BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.8 Prioritas Pembangunan Daerah No 1.

Fokus Pembangunan Tahun Rencana (RPJMD)

Prioritas Pembangunan Daerah

Peningkatan pengamalan syariat Islam

1. Pemahaman dan pengamalan syariat

melalui penguatan keimanan masyarakat

islam

terutama generasi muda yang rentan

2. Ekonomi kerakyatan dan

terhadap pendangkalan akidah. 2.

penanggulangan kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan sumber

3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi 4. Pariwisata, seni dan budaya 5. Pendidikan, pemuda dan olahraga

daya manusia.

6. Kesehatan 7. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup 8. Pengarusutamaan gender (PUG)

Secara umum sasaran pembangunan pada kebijakan APBK 2014 diarahkan untuk

penyelesaian

kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan

sarana

yang

dan

bersifat

prasarana

lanjutan

perkotaan

terutama

seperti yang

menunjang kepariwisataan, di samping itu untuk bidang pendidikan lebih diarahkan kepada penajaman program yang meliputi kualitas murid, kualitas tenaga pendidikan dan manajemen pendidikan. Dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja, serta antisipasi dampak ekonomi global, pemerintah kota memberikan dorongan dan rangsangan dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha kecil menengah atau sektor Informal yang selama ini merupakan katup pengaman terhadap terpaan gejolak ekonomi global. Dalam upaya penyediaan sarana prasarana perkotaan yang semakin meningkat, sedangkan dari sisi pendanaan pendekatan

masih

terbatas,

dengan

pemerintah

pemerintah

pusat

kota

meningkatkan

dan

pemerintah

upaya-upaya propinsi

agar

pendanaannya dapat dibebankan melalui APBN atau APBA. 61 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA


Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahu tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment. Penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh periode 2012-2017 dan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2014 sebesar Rp. 1.113.715.679.533,-



Target Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya. Sasaran strategis dan target indikator kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 ditetapkan sebagaimana yang telah diperjanjikan Walikota Banda Aceh dalam dokumen penetapan kinerja Kota Banda Aceh pada Maret 2014, sebagai berikut : PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2014 MISI I : Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah Sasaran Strategis 1 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Terwujudnya pengamalan

pemahaman islam

sesuai

dengan

sunnah

rasul

masyarakat

yang

Al-Qur’an dalam

dan

1.

murni

Meningkatnya pembinaan syariat islam secara maksimal

Target 11 kali kajian islam

dan

kehidupan

2.

Meningkatnya pemahaman

-

masyarakat terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 21 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.316.955.762,-



Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian


1.

Target

Meningkatnya aqidah

16 kali

masyarakat

pengajian rutin

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 2, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 108.882.700,Sasaran Strategis 3 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Meningkatnya

kualitas

dan


1.

Target

Seluruh masyarakat mampu

50

melaksanakan syariat islam

gampong

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 3, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 8 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.151.906.325,Sasaran Strategis 4 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

1.

Meningkatnya ketertiban umum dan kepastian hukum dalam masyarakat

Target 1098 kali operasi penegakan qanun/perda dan 144 kali operasi penindakan pelanggaran qanun/perda




No Uraian

Terciptanya

kesadaran

dan

1.

Meningkatnya kegiatan

pemahaman masyarakat tentang

tausyiah dan ceramah-ceramah

syari’at Islam

agama

Target 12 kali


No Uraian

Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan

1.


Target 7 Badan Pelaksana

dan akuntabel



MISI II : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sasaran Strategis 7 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Target

Meningkatnya jumlah aparatur

6 orang

aparatur pemeriksa dan terciptanya

pengawas yg sudah mengikuti

pendidikan

transparansi birokrasi

pelatihan

Meningkatnya profesionalisme

1.

dan 10 orang yang mengikuti diklat pengawas

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 7, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 116.940.100,Sasaran Strategis 8 : Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya aparatur pemerintah

No 1.

Uraian

Target

Meningkatnya jumlah aparatur

2 PNS

yang memiliki kompetensi,

yang telah menamatkan S1

kompetitif, amanah, profesional

dan S2

dan bertanggung jawab





No

Terwujudnya aparatur yang disiplin

1.

dan berintegritas

Uraian

Target

Menurunnya jumlah PNS yang

3%

indisipliner


No Uraian

Terciptanya

pemerintahan

yang

1.

berbasise-goverment

Meningkatnya jumlah kantor

Target 80%

pelayanan yang berbasis TIK


No Uraian

Terciptanya pemerintahan

tata yang

kelola transparan,

responsif, akuntabel, efektif dan

1.

Meningkatnya persentase

Target 100%

realisasi fisik dan keuangan SKPD

efisien serta partisipatif




Sasaran Strategis 12 : Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang efektif

No 1.

dan efisien

Uraian

Target

Meningkatnya jumlah regulasi

6 regulasi

yang ditetapkan untuk memperpendek/ memangkas jalur birokrasi

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 12, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 7 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 894.025.300,Sasaran Strategis 13 : Sasaran Terbentuknya program

Indikator Kinerja

No 1.

Uraian

Target

Meningkatnya jumlah

15 MoU/

pembangunan yang

dokumen MoU yang disepakati

Perjanjian


tepat waktu


MISI III : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Sasaran Strategis 14 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian


1.

Meningkatnya jumlah IKM

Target 180 IKM

yang mampu menjamin pemasaran komoditi



Indikator Kinerja Sasaran

No 2.

Uraian

Target

Meningkatnya jumlah industry

Pelatihan

kecil dan menengah yang

300 orang

menunjang one ville one

pengrajin

product 3.

Tersedianya profil serta

30 IKM

tertatanya industry kecil (packing & lebeling) 4.

Terlaksananya pembangunan

1 pasar

pasar 5.

Berkembangnya

keunggulan

100 KUKM

kompetitif usaha kecil dan menengah 6.

Meningkatnya

kualitas

80 koperasi

kelembagaan koperasi 7.

Berkembangnya menengah

usaha

dengan

kecil

-

fasilitasi

melalui perbankan 8.

Terlaksananya pendampingan 20 kelompok terhadap

pelaksanaan

program

pengembangan

usaha mina pedesaan





No

Meningkatnya kesempatan Kerja

1.

bagi pencari kerja

Uraian

Target

Meningkatnya ketrampilan dan

380 orang

kemampuan bagi pencari kerja 2.

Meningkatnya peluang kerja

2550 orang

bagi pencari kerja 3.

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan diperusahaan

70 perusahaan

yang kondusif 4.

Meningkatnya tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan

5.

Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan

5 orang

50 perusahan

di perusahaan


No Uraian

Meningkatnya

kesejahteraan

1. Terfasilitasinya pembinaan

masyarakat miskin

BUMG, UMKM, TTG.

Target 30 pengurus BUMG, 750 UMKM dan 3 TTG

2.

Meningkatnya kesejahteraan

200 orang

para penyandang masalah kesejahteraan sosial




No Uraian 3.

Meningkatnya pelayanan

Target 837 KK

potensi sosial masyarakat 4.

Tersedianya buku profil dinas

1 buah

5.

Terkoordinasinya perumusan

12 kali

kebijakan penanggulangan kemiskinan 6.

Meningkatnya pelayanan panti

1 panti

sosial 7.

Tertanganinya keluarga korban

100 kk

bencana 8.

Jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial

9.

Meminimalisir penyakit

230 orang

22.400 ekor

menular ternak/hewan 10. Terciptanya SDM yang

2 kelompok

menguasai Teknologi 11. Tersedianya sarana dan

5 kegiatan

prasarana RPH dan pasar hewan 12. Terlaksananya daging yang

3 pengawasan

hygine dan halal 13. Meningkatnya pendapatan

20 kelompok

usaha agribisnis petani 14. Meningkatnya pemanfaatan

30

lahan pekarangan untuk

gampong

kebutuhan pangan 15. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian

6 kecamatan




No Uraian

Target

16. Meningkatnya penerapan

2 kecamatan

teknologi pertanian/perkebunan 17. Tersedianya sumber daya

2 Ha

hutan 18. Terfasilitasinya pendapatan

20

dan kekayaan gampong

gampong


No Uraian

Meningkatnya minat investor untuk

1. Meningkatnya

berinvestasi di Kota Banda Aceh

dalam

Target

keikutsertaan

pameran

1 kali

pelayanan

publik 2. Meningkatnya

pelayanan

31 jenis

pelayanan

17 jenis

system informasi 3. Meningkatnya system

informasi

dan

data

investasi 4.

Tersedianya data base dan

1500 UKM

profil KUKM yang akurat 5.

Tersedianya data monitoring

1 buku

bidang pertanian 6.

Tersedianya data base dinas

1 buku




No Uraian

Meningkatnya

jumlah

perizinan

1.

bagi pelaku usaha

Meningkatnya

Target pelayanan

58 Jenis

dibidang perizinan 2.

Meningkatnya

pelayanan

di

12 jenis

bidang penanaman modal


No Uraian

Meningkatnya

partisipasi

pelaku

usaha dalam bidang ekonomi

1.

Target

Terpromosinya UMKM pada

5 kali

pameran dan factory outlet

pameran

serta terdistribusinya bahan

dan 3 kali

pokok dengan harga yang

pasar rakyat

stabil





No Uraian

Tersedianya Qanun, Perwal dan

1.

RUPM Penanaman Modal

Target

Meningkatnya pelayanan di

1 Qanun

bidang penanaman modal

Pada tahun 2014 direncanakan akan ditetapkannya 1 regulasi pelayanan bidang

penanaman

modal

dalam

bentuk

Qanun.

Rancangan

Qanun

Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal telah diajukan kepada pihak legislatif pada tahun 2013 dan diharapkan pada pada tahun 2014 Rancangan Qanun ini dapat disahkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh. Sasaran Strategis 21 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Meningkatnya

hasil

tangkapan

1.

nelayan

Target

Terlaksananya

pembinaan 15 kelompok

pada

masyarakat

kelompok

pesisir 2.

Tersedianya sarana pendukung

4 paket

untuk pembudidaya ikan


No Uraian

Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat

1.

Berkembangnya usaha perikanan rakyat

Target 11 kelompok



Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 22, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.616.694.762,Sasaran Strategis 23 : Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya

ketertiban

No dan

1.

keamanan pasar

Uraian

Target

Tertatanya pedagang kaki lima

10 kali

dan pedagang asongan 2.

Adanya pelayanan pasar yang

4 pasar

optimal


No Uraian

Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha

1.

Penanggulangan teknologi

Target 120 perajin

modern dalam kegiatan perindustrian

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 24, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 76.321.400,-




No Uraian

Meningkatnya keberhasilan

1.

Terselenggaranya kegiatan

program pemberdayaan

lomba cipta menu 3B dan

masyarakat

serba ikan 2.

Target

Meningkatnya

pengetahuan

dan

petani

wawasan

2 kegiatan

20 petani

dan

nelayan 3.

Meningkatnya

keterampilan

30 orang

penyuluh


No Uraian

Meningkatnya jumlah penerimaan

1.

ZIS dari masyarakat 2.

Target

Tercapainya pembinaan dan

90 baitul mal

pengembangan syariat islam

gampong

Tercapainya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan

Rp. 15.736.222.547

shadaqah 3.

Tersedianya penelitian dan

1 laporan

pengembangan syariat islam 4. Tercapainya penyemarakan syariat islam 5.

Terlaksananya usaha dakwah generasi muda dan kader

12.935 penerima ZIS 2.000 calon muzakki

dakwah




MISI IV : Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya Sasaran Strategis 27 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Terwujudnya pelayanan kesehatan

1.

yang optimal dan berkualitas.

Tercapainya penerapan ehealth (pelayanan dasar dan

Target 3 puskesmas

rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah 2.

Tersedianya jejaring yang terkoneksi ke unit pelayanan

3 puskesmas

kesehatan dari dasar dan rujukan 3.

Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi

1 puskesmas

sesuai dengan ISO/JCI 4.

Meningkatnya cakupan desa

55 desa

siaga aktif 5.

Menurunnya angka kejadian

0,10%

kasus Penyakit menular (DBD) 6.

Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya

90 gampong

kader jumantik di tiap desa




No Uraian

Terciptanya program pendidikan

1.

Terwujudnya kurikulum

diniyah pada sekolah dasar dan

pendidikan yang berbasis

menengah

islami 2.

Terwujudnya pendidikan

Target 143 sekolah

143 sekolah

diniyah pada semua jenjang pendidikan 3.

Terwujudnya proses

143 sekolah

pembelajaran yang berahlakul karimah


No Uraian

Tercapainya sesuai SNP

kualitas

pendidikan

1.

Tersedinya guru-guru yang

Target 3043 guru

kompeten dan sesuai kualifikasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)




No Uraian 2.

Meningkatnya tingkat

Target 100%

kelulusan siswa sekolah dasar dan menengah 100% dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) 3.

Persentase kelengkapan sarana

100%

dan prasarana penunjang pembelajaran siswa


No Uraian

Terkelolanya

keragaman budaya

1.

Peningkatan produktifitas

Target 93 atraksi

daerah dan peningkatan kualitas

dan kualitas pelaku seni dan

budaya/even

pengelolaan budaya dan pariwisata

pelestarian budaya daerah

seni budaya


No Uraian

Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat

1.

Tersedianya perpustakaan

Target 100 kali

keliling dan buku berkualitas




No Uraian

Peningkatan

pengelolaan

arsip

1.

daerah

Terciptanya dokumen arsip

Target 3 SKPD

SKPD

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 32, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 38.511.900,-

MISI V : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami Sasaran Strategis 33 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Target

Tersedianya infrastruktur jalan,

693,27 km

Banda Aceh yang mendukung

jembatan, drainase dan air

jalan dalam

pariwisata Islami

bersih yang baik serta

kondisi baik,

Tersedianya

infrastruktur

Kota

1.

jaringan/saluran pembuangan

433.03 km

limbah yang ramah lingkungan

drainase, 46.524 rumah tangga pengguna air bersih

2. Meningkatnya peran serta

3%

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup




No Uraian 3.

Meningkatnya kualitas lingkungan

Target 10%


No Uraian

Tersedianya

pembangunan

infrastruktur

transportasi,

1.

Meningkatnya jumlah

Target 20%

infrastruktur transportasi,

teknologi,

informasi

dan

teknologi, informasi dan

komunikasi

yang handal, akurat

komunikasi yang handal,

dan repesentatif

akurat dan repesentatif


No Uraian

Terpenuhinya

cakupan pelayanan

1.

Meningkatnya cakupan

transportasi dan tercipta keamanan

pelayanan transportasi dan

serta kenyamanan bagi pengguna

tercipta keamanan serta

jalan/jasa

kenyamanan bagi pengguna

Target 18%

jalan/jasa




No Uraian


1.

berbasis TIK

Terwujudnya kepemerintahan

Target 15%

yang berbasis TIK


No Uraian

Seluruh masyarakat mendapatkan

1.

Terpenuhinya kebutuhan

pelayanan pengangkutan sampah

sarana dan prasarana untuk

yang memadai

pengelolaan sampah

Target 7 unit

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 37, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp3.927.640.000,Sasaran Strategis 38 : Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya pembuangan sisa-

No 1.

Uraian

Target

Meningkatnya jumlah sampah

50%

sisa sampah yang tidak dapat

yang dikirim ke TPA Blang

diolah ke TPA Blang Bintang

Bintang




No Uraian

Terciptanya kondisi lingkungan

1.

Meningkatnya kontribusi

yang bersih dimana semua sampah

masyarakat dalam penyediaan

ditempatkan dengan baik dalam

wadah sampah yang layak

Target 100 unit

wadah

Target kinerja yang diharapkan berupa tersedianya wadah sampah melalui kontribusi swadaya masyarakat ataupun bantuan pihak swasta. Sasaran Strategis 40 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Seluruh gampong mengikuti

1.

program retribusi persampahan

Target


13.000

masyarakat dalam membayar

rumah

retribusi sampah

Target kinerja yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah jumlah rumah tangga yang membayar retribusi sampah. Sasaran Strategis 41 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Meningkatkan jumlah masyarakat yang

mengolah

ulang sampah

dan

mendaur

1.


Target 1000 rumah

masyarakat dalam mendaur ulang sampah




No Uraian

Meningkatnya derajat keindahan

1.

dan keteduhan Kota Banda Aceh


Target 3000 batang pohon dan 783.750 ha luas RTH


No Uraian

Meningkatnya keindahan,

1.

Berfungsinya fasilitas

kenyamanan dan keamanan di

penerangan jalan umum dan

jalan-jalan umum, taman kota dan

fasilitas/sarana publik lainnya

Target 100%

fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari.





No Uraian

Terwujudnya BLUD perbengkelan

1.

Pemko

Meningkatnya jumlah

Target 155 unit

kendaraan dinas Pemko yang terpelihara

Target kinerja yang ingin dicapai adalah terbentuknya BLUD perbengkelan sebagai

pusat

pemeliharaan

seluruh

kenderaan

operasional

dilingkungan

Pemerintah Kota Banda Aceh. Sasaran Strategis 45 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Tersedianya infrastruktur mitigasi

1.

bencana dalam rangka

Tersedianya pos pemantauan di pinggir pantai

Target 30% (1 unit)

pengurangan resiko bencana 2.

Tersedianya prasarana

-

evakuasi


No Uraian

Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

1.

Tersedianya mobil tangga,

Target 1 unit

mobil suplai, hydrant dalam Kota Banda Aceh



Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 46, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.087.796.820,Sasaran Strategis 47 : Indikator Kinerja Sasaran Pengembangan destinasi

No 1.

pariwisata

Uraian

Target


3

pada objek-objek wisata dan

perencanaan

terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 47, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.138.313.000,Sasaran Strategis 48 : Indikator Kinerja Sasaran Penataan situs-situs dan kota

No 1.

pusaka

Uraian

Target


6 situs

pada objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

Sasaran Strategis 49 : Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah

No 1.

Uraian

Target


2 kawasan

pada objek-objek wisata dan

bersejarah

terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya




No Uraian


1.

Tersebarnya informasi

Target 12 media cetak

pariwisata

dan 2 media elektronik

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 50, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.576.042.450,Sasaran Strategis 51 : Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana

No 1.

pementasan seni budaya

Uraian

Target

Tersedianya tempat pagelaran

4 lokasi

seni dan pameran


No Uraian

Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau

1.

Meningkatnya jumlah taman

Target 3 lokasi

rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan yang terbangun

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 52, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.493.518.364,87 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Sasaran Strategis 53 : Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan luasan RTH

No 1.

Uraian

Target


26,2%

MISI VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik Dan Perlindungan Anak Sasaran Strategis 54 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Meningkatnya peran perempuan

1.

Meningkatnya jumlah

dalam ranah publik sebagai warga

perempuan yang mengikuti

kota madani

pelatihan penguatan

Target 1 kali (461 orang)

kelembagaan PUG


No Uraian

Meningkatnya pengetahuan dan

1.

Meningkatnya jumlah

Target Eksekutif

kesadaran pemangku kebijakan

perempuan yang menduduki

30 %

terhadap hak-hakperempuan dan

jabatan di lembaga eksekutif,

Legislatif

anak

dan legislatif

20 %



Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 55, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 183.905.500,Sasaran Strategis 56 : Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya peran

No 1.

kelembangaan perempuan dalam

Uraian

Target

Meningkatnya jumlah lembaga

18 balee

perempuan (Balee Inong)

inong

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


No Uraian

Target

Menurunnya Angka Kematian

AKI

MDG’s kesetaraan gender dan

Ibu (AKI) dan Angka Kematian

0,0011%

menurunya angka kematian anak

Bayi (AKB)

dan AKB

Terwujudnya pencapaian program

1.

0,054%




MISI VII : Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota Sasaran Strategis 58 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian


1.

cerdas, ber-etika dan berintegritas

Meningkatnya generasi muda

Target 67 OKP

trampil dan memiliki keahlian

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 58, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp883.560.000,Sasaran Strategis 59 : Indikator Kinerja Sasaran

No Uraian

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang

1.

Meningkatnya generasi muda

Target 180 orang

trampil dan mandiri

usaha dan kesempatan kerja

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 59, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 75.550.000,Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran III Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

29

Tahun

2014,

mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pengemban amanah masyarakat, pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Banda Aceh yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian

target

sasaran

dari

masing-masing

indikator

kinerja

sasaran

yangditetapkan dalam dokumen RPJMD periode 2012-2017 maupun RKPK Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kinerja baikkeberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.



3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah, kinerja Kota Banda Aceh diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis dilakukan

melalui

media

perjanjian/penetapan

kinerja

yang

kemudian

dibandingkan dengan realisasinya dalam hal ini pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui media pengukuran kinerja sebagaimana terlampir pada formulir pengukuran kinerja, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian/ Penetapan Kinerja tahun 2014 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banda Aceh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017. Capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014 merupakan realisasi kinerja tahun kedua dari target kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2012 pada tanggal 21 Desember 2012. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui telah sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan target jangka menengah dan



juga sebagai media melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang diarahkan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang akan berimplikasi terhadap suksesnya visi dan misi Kota Banda Aceh. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian kinerja pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : No.

Skala

Kategori Capaian

1.

> 85

Sangat Baik

2.

70 sampai dengan 85

Baik

3.

55 sampai dengan 69

Cukup

4.

< 55

Kurang

Pada RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017 terdapat 59 (lima puluh Sembilan) sasaran dan 114 (seratus empat belas) indikator kinerja, namun untuk tahun anggaran 2014 terdapat 4(empat) indikator kinerja dan 1 (satu)sasaran yang tidak menjadi target kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun sasaran tersebut adalah‘’terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel”, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja yang dimaksud di atas adalah: 1.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan;

2.

Meningkatnya manajemen pengelolaan ZIS;

3.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan fasilitasi melalui perbankan; dan

4.

Tersedianya prasarana evakuasi.



Pencapaian kinerja Pemerintah kota Banda Aceh tahun 2014 ditetapkan melalui pengukuran terhadap 58 (lima puluh delapan) sasaran dan 110 (seratus sepuluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis penilaian rata-rata kumulatif terhadap110 (seratus sepuluh) indikator kinerja dimaksud, maka pencapaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh masuk dalam kategori “sangat baik ”.Hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja masingmasingsasaran strategis tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014

No.

Skala

Kategori Capaian

Jumlah Capaian Kinerja Sasaran

1.

> 85

Sangat Baik

38

2.

70 sampai dengan 85

Baik

9

3.

55 sampai dengan 69

Cukup

4

4.

< 55

Kurang

7

JUMLAH

58

Secara rinci capaian kinerja pada tingkat sasaran dan skala rata-ratanya dapat dilihat pada tabel3.2 dibawah ini : Tabel 3.2 Tingkat Capaian Sasaran Strategis

No

Sasaran Strategis

Tingkat Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

100

Sangat Baik

1.

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat



No

Sasaran Strategis

Tingkat Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

2.


100

Sangat Baik

3.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup

80

Baik

126,5

Sangat Baik

100

Sangat Baik

106,25

SangatBaik

50

Kurang

111,52

Sangat Baik

100

Sangat Baik

92,37

Sangat Baik

11. Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien

100

Sangat Baik

12. Terbentuknya Program Pembangunan yang

80

Baik

masyarakat 4.


5.

Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari’at Islam

6.

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi

7.

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab

8.


9.

Terciptanya pemerintahan yang berbasisegoverment

10. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif




No

Sasaran Strategis

Tingkat Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

13. Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi

63,94

Cukup

14. Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari

68

Cukup

15. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

66,09

Cukup

16. Meningkatnya minat investor untuk

84,11

Baik

103,3

Sangat Baik

100

Sangat Baik

0

Kurang

20. Meningkatnya hasil tangkapan nelayan

100

Sangat Baik

21. Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat

100

Sangat Baik

22. Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar

100

Sangat Baik

23. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil

100

Sangat Baik

33,33

Kurang

112,14

Sangat Baik

kerja

berinvestasi di Kota Banda Aceh 17. Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha 18. Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi 19. Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal

pelaku usaha 24. Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 25. Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat



No

Sasaran Strategis

Tingkat Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

83,33

Baik

100

Sangat Baik

28. Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP

82,63

Baik

29. Terkelolanya keragaman budaya daerah dan

112,9

Sangat Baik

100

Sangat Baik

31. Peningkatan pengelolaan arsip daerah

100

Sangat Baik

32. Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh

100

Sangat Baik

100

Sangat Baik

100

Sangat Baik

35. Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK

100

Sangat Baik

36. Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan

100

Sangat Baik

26. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. 27. Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah

peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata. 30. Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat.

yang mendukung pariwisata Islami 33. Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif 34. Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

pengangkutan sampah yang memadai



No

Sasaran Strategis

Tingkat Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

0

Kurang

0

Kurang

98,2

Sangat Baik

118

Sangat Baik

41. Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh

83

Baik

42. Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari

100

Sangat Baik

43. Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko

98

Sangat Baik

44. Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana

100

Sangat Baik

45. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

100

Sangat Baik

46. Pengembangan destinasi pariwisata

100

Sangat Baik

47. Penataan situs-situs dan kota pusaka

100

Sangat Baik

48. Terwujudnya kawasan dan bangunan

100

Sangat Baik

37. Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang 38. Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah 39. Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan 40. Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah

bersejarah



No

Sasaran Strategis

Tingkat Capaian (%)

Kategori Capaian

1

2

3

4

49. Meningkatkan promosi pariwisata

75

Baik

50. Tersedianya sarana dan prasarana pementasan

100

Sangat Baik

33,33

Kurang

52. Peningkatan luasan RTH

93,51

Sangat Baik

53. Meningkatnya peran perempuan dalam ranah

21,69

Kurang

67,93

Cukup

100

Sangat Baik

85

Sangat Baik

100

Sangat Baik

81

Baik

86,39

Sangat Baik

seni budaya (tidak memiliki target sesuai dokumen penetapan kinerja tahun 2013) 51. Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau

publik sebagai warga kota madani 54. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hakhakperempuan dan anak 55. Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 56. Terwujudnya pencapaian program MDG’s kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak 57. Terciptanya generasi muda yang cerdas, beretika dan berintegritas 58. Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja Tingkat Pencapaian Sasaran



Capaian kinerja pada 7 (tujuh) sasaran yang termasuk kategori “kurang” atau belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, disebabkan karena indikator kinerja tidak menetapkan target dan tidak optimalnya capaian indikator kinerja sebagaimana penjelasan sebagai berikut : 1. Sasaran

terwujudnya

aparatur

pemerintah

yang

memiliki

kompetensi,

kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab dengan Indikator kinerja jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan tidak tercapai secara optimal karena jumlah PNS yang menyelesaikan pendidikan berjumlah 1 (satu) orangdari target 2 (dua) orang PNS (tabel 3.2 pada nomor 7); 2. Sasaran

tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal, melalui

indikator kinerja meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal tidak dapat tercapai secara optimal karena pada tahun 2014 rancangan qanun bidang penanaman modal masih dalam tahap pembahasan pada SKPD terkait. (tabel 3.2 pada nomor 19 ); 3. Sasaran meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Tidak tercapainya kinerja sasaran ini karenatidak terealisasikannya target yang telah ditetapkan pada 2 (dua) indikator kinerja : meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dan nelayan dan meningkatnya keterampilan penyuluh. Hal ini disebabkan

keterbatasan

anggaran

sehingga

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut tidak dilaksanakan. (tabel 3.2 pada nomor 24); 4. Sasaran terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang, tidak terlaksana karena serah terima aset TPA Blang Bintang baru terlaksana pada akhir tahun 2014, sehingga belum dapat difungsikan secara optimal. (tabel 3.2 pada nomor37);



5. Sasaran terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah melalui indikator kinerja meningkatnya kontribusi masyarakat dalam penyediaan wadah sampah tidak tercapai karena selama tahun 2014 tidak terdatanya penyediaan wadah sampah yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta. (tabel 3.2 pada nomor 38); 6. Sasaran meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau. Tidak tercapainya indikator meningkatnya jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan karena pada tahun 2014 hanya dibangun 1 (satu) lokasi taman rekreasi yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari yang ditargetkan 3 (tiga) lokasi. (tabel 3.2 pada nomor 51); dan 7. Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani, Tidak tercapainya realisasi dari indikator kinerja meningkatnya jumlah perempuan

yang

mengikuti

pelatihan

penguatan

kelembagaan

PUG

dikarenakan pada tahun 2014 hanya dilaksanakan pelatihan bagi 100 (seratus) orang dari target yang ditetapkan 461 (empat ratus enam puluh satu) orang. (tabel 3.2 pada nomor 53).

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Analisis

Penyebab

Program/Kegiatan

Keberhasilan/Kegagalan Kinerja yang

Menunjang

Serta

Analisis

Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Hingga akhir tahun 2014, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh pencapaian sasaran yang diuraikan dalam realisasi indikator kinerja dapat di lihat sebagai berikut :



MISI–1

Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 1 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 6 (enam) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut :


Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja No Uraian 1.

Meningkatnya pembinaan Syariat Islam secara maksimal

Target

Realisasi

11 kali kajian islam


Capaian kinerja 100%

Dalam rangka terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat digunakan indikator kinerjayaitumeningkatnya pembinaan Syariat Islam secara maksimal. Upaya peningkatan pembinaan syariat islam tersebut dilakukan melalui kegiatan Kajian Agama Islam bagi aparatur pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan di mesjid-mesjid dalam kota Banda Aceh. Adapun target kegiatan kajian tersebut sebanyak 11 kali dan sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 11 kali (100%). Hal ini terlihat dari terlaksananya kegiatan kajian Islam sesuai dengan tabel 3.3 dibawah ini: Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Kajian Islam Tahun 2014 NAMA PEMATERI NO

TANGGAL

1

28/02/2014

MESJID

GAMPONG

Darul Falah

Pineung

JUDUL CERAMAH / MATERI Ustadz Husni Suardi,S.Pdi

Gerakan Shalat bermanfaat untuk kesehatan tubuh



NAMA PEMATERI NO

TANGGAL

2

JUDUL CERAMAH / MATERI

MESJID

GAMPONG

14/03/2014

Taqwa

Lhoong Raya

Israr Hidayadi,LC,MA

3

04/04/2014

Baitul Musyahadah

Geuceu Kayee Jato

Tgk.Mizaj Iskandar,LC.,LL.M

4

02/05/2015

Raudhatul Jannah

Pango Raya

Ustadz Azhar,M.Ag

Manusia yang Dirindukan Syurga

5

20/06/2014

Agung AlMakmur

Bandar Baru

Dr.Tgk.Hasanuddin Yusuf Adan,MCL,MA

Tarhib ramadhan

6

15/08/2014

As-Shadaqah

Lamlagang

Prof.Dr.Syahrizal Abbas,MA

7

12/09/2014

Syech Abd.Rauf

Blang Oi

Tgk.Samsul Bahri,M.Ag

8

17/10/2014

Al-Abrar

Lamdingin

H.Fakhruddin Lahmuddin,S.Ag

9

07/11/2014

Al - A'la

Cot Masjid

Nurchalis Muchtar,MA

10

19/11/2014

Baitusshalihi n

Ceurih

Dr.Muhammad Rum,LC.MA

Mari Kembalikan Ummat Islam ke Masjid

11

19/12/2014

Agung AlMakmur

Bandar Baru

Dr.Abizal M.Yati, LC.MA

Dakwah adalah Tanggung Jawab Kita

Methode Al-Qur'an dalam memperbaiki Ummat Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Implementasi Syariat Islam dan Tantangannya Pensyariatan Qurban dan Fadhillahnya Tahun Baru Hijriah sebagai Momentum Muhasabah diri Budaya dan Wisata Menurut Islam

Selain kegiatan kajian islam,salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh Pemerintah

Kota

Banda

Aceh,bersama

dengan

forkopimda,dalam

rangka

menangkal kegiatan yang tidak sesuai nilai-nilai islamiadalah melarang perayaan pergantian tahun baru masehi dengan mengeluarkan seruan dan himbauan bersama terhadap perayaan tersebut.Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk keberhasilan terkait pembinaan Syariat Islam secara maksimal di Kota Banda Aceh.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya ketaqwaan individu Indikator Kinerja

No Uraian 1.


Target

Realisasi

16 kali pengajian rutin





Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan individu,Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pengajian rutin yang diperuntukkan bagi pembinaan dan pemberdayaan mualaf. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 16 kali bertempat di musalla Balaikota Banda Aceh. Selain kegiatan pengajian rutin dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan para mualaf juga dilakukan kunjungan langsung ke tempat kediaman mualaf, pembinaan praktek ilmu agama, pembagian paket buku agama dan perangkat shalat, pembinaan sektor ekonomi melalui Baitul Mal, kajian hukum melalui MPU Kota Banda Aceh serta dijadikannya mesjid Agung Al-Makmur sebagai pusat pembinaan mualaf. Adapun target kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 16 kali dan sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 16 kali dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah pembinaan 50 orang mualaf pada tahun 2014.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup masyarakat Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

50 gampong

40 gampong

80%

No Uraian 1.

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengamalan dan pelaksanaan syariat islam

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas hidup masyarakat melalui indikator meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengamalan dan pelaksanaansyariat islam,

Pemerintah Kota Banda Aceh mencoba membangun

masyarakat melaluipembinaan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmahdengan program kegiatan pola asuh anak berdasarkan nilai-nilai ajaran islam, bimbingan



hukum keluarga (akhwalusy-syaksiyah), pembinaan fardhu kifayah, penelitian dan pengembangan syariat Islam,pengembangan muamalah. Adapun target kegiatan tersebut dilaksanakan pada 50 gampong sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 40gampong (80%).

Sasaran Strategis 4

Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Meningkatnya ketertiban umum dan kepastian hukum dalam masyarakat

Target

Realisasi

1.098 kali operasi penegakan

1.098 kali operasi penegakan

qanun/perda dan

qanun/perda dan

144 kali operasi

221 kali operasi

penindakan pelanggaran

penindakan pelanggaran

qanun/perda

qanun/perda

Capaian kinerja 126,5 %

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Banda Aceh, selama tahun 2014melakukanpenertiban terhadap pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya dan penindakan terhadap pelanggaran qanun atau peraturan kepala daerah berupa penyitaan barang dagangan, pembongkaran bangunan liar,

penertiban hewan ternak

liar,

penertiban spanduk/baliho,

pencambukan bagi pelanggar Syariat Islam, penyegelan tempat usaha yang melanggar syariat Islam, pemusnahan miras. Dari target kegiatan operasi sebanyak 1.098 kali dan penindakan sebanyak 144 kali telah terealisasi 1.098 kali operasi dan 221 kali penindakan (126,5%). Hal ini terlihat dari adanya penyegelan tempat usaha yang melanggar syariat Islam sebanyak 6 tempat usaha, pencambukan bagi pelanggar syariat sebanyak 2 (dua) kali, pemusnahan miras sebanyak 1.531 botol/kaleng. Disamping kegiatan operasi penertiban dan penindakan pemerintah Kota Banda Aceh juga melaksanakan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan



kenyamanan lingkungan, tersusunnya dokumen kominda, sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, sosialisasi rasa solidaritas di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba, monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan, pelatihan pengamanan Satlinmas.Dari berbagai macam program kegiatan di atas terlihat adanya kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Banda Aceh, Terdatanya setiap Ormas yang ada di Kota Banda Aceh sehingga memudahkan dalam pemantauan apabila ada gangguan kamtibmas pada masyarakat.

Sasaran Strategis 5

Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari’at Islam Indikator Kinerja

No 1.

Uraian

Target

Realisasi

Meningkatnya kegiatan tausyiah dan ceramah-ceramah agama

12 kali

12 kali


Dalam rangka terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari’at Islam melalui indikator kinerja meningkatnya kegiatan tausyiah dan ceramah-ceramah agama,Pemerintah Kota Banda Aceh secara rutin melaksanakan dakwah umum jum’atanyang dilaksanakan setiap bulanpada jum’at pagi bertempat di Taman Bustanul Salatin (Taman Sari). Dakwah umum Jum’atan ini diikuti oleh seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat umum yang bertujuan meningkatkan pemahaman syariat islam bagi seluruh warga Kota Banda Aceh.Dalam kegiatan ini penceramah yang diundang dari berbagai daerah di Aceh dan Nasional untuk memberikan pencerahan dan menambah pemahaman islam secara lebih mendalam kepada warga Kota Banda Aceh. Adapun target kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 kali dan sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi seluruhnya (capaian kinerja 100%).



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya Jumlah Aparatur

6 orang yang

8 orang yang

106,25%

pengawas yg sudah mengikuti pelatihan

mengikuti pelatihan dan 10

mengikuti pelatihan dan 9

orang yang

orang yang

mengikuti diklat pengawas


No Uraian 1.

Dalam mewujudkan peningkatan profesionalisme aparatur pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk terciptanya transparansi birokrasi melalui indikator kinerja peningkatanjumlah Aparatur pengawas yang sudah mengikuti pelatihan.Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mewujudkan good governancesalah satunya melalui pembenahan kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah dengan sistem pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), untuk itu APIP harus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas yang merupakan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi pengawas internal untuk membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkannya melalui pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan proses tata kelola pemerintahan (governanceprocess).APIP juga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mengemban tugas tersebut dibutuhkan personil APIP yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai. Upaya peningkatan SDM APIP salah satunya melalui pendidikan dan latihan yang terukur dan berkelanjutan.



Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh mengirimkan 17 (tujuh belas) APIP untuk mengikuti pelatihan substansi maupun penjenjangan auditor. Dari target 16 orang terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang (106,25%). Hal ini disebabkan karena adanya peluang bagi APIP untuk mengikuti pelatihan dimaksud. Selain kegiaan diklat substansi maupun penjenjangan auditor, pemerintah Kota Banda Aceh juga mengirimkan 1 (satu) orang pegawai untuk mengikuti Program Pasca sarjana (S2) melalui program beasiswa STARPRO BPKP, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.4 Diklat bagi Aparatur Pengawas Tahun 2014 No

Kegiatan

Jumlah Peserta

1

2

3

1

Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

2 Orang

2

Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang

3

Pelatihan Pelaksanaan Audit PNPM

2 Orang

4

Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 Orang

5

Diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP)

1 orang

6

Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor terampil

2 orang

7

Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Ketua TIM

2 orang

8

Diklat Audit Badan Layanan Daerah (APIP)

1 orang

9

Diklat sertifikasi JFA pembentukan Auditor Pertama

1 orang

10

Bimtek Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif

1 orang

11

Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (APIP)

1 orang

12

Diklat Penjenjangan Auditor Madya

1 orang

13

Bimtek Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 orang

14

Pendidikan Pasca Sarjana Akuntansi

1 orang JUMLAH

18 orang

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2015



MISI–2

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 2 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7(tujuh) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya Jumlah Aparatur yang telah menamatkan S1 dan S2

2 PNS

1 PNS

50%

No 1.

Dalam mewujudkan

aparatur

pemerintah

yang memiliki kompetensi,

kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab, Pemerintah Kota Banda Acehmelakukan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai. Melalui

indikator

kinerja

meningkatnyajumlah

Aparatur

yang

telah

menamatkan S1 dan S2 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektitas dan efisiensi pada tempat kerjanya. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kesempatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan pendidikan baik melalui jalur tugas belajar maupun izin belajar. Pemberian izin dan tugas belajar diberlakukan seleksi ketat sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.



Target kinerja tersebut direncanakan 2 orang dan sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi 1 orang (50%).Kondisi ini terjadi karena 1 orang pegawai masih dalam pendidikan. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai dengan rinciansebagai berikut : Tabel 3.5 Penyaluran Beasiswa Pemko Banda Aceh Tahun 2014 No.

Beasiswa

1.

Bantuan biaya pendidikan tugas belajar pada Politeknik Aceh jenjang Diploma III

2.

Bantuan biaya tugas belajar jenjang Sarjana (S1) ke Jakarta

Jumlah Penerima 20 orang

2 orang

3.

Bantuan biaya pendidikan Praja IPDN ikatan dinas

35 orang

4.

Bantuan biaya penyusunan Tesis Program Magister (S2)

6 orang

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

63 orang

Sumber : BKPP Kota Banda Aceh, 2015

Disamping pengembangan pegawai melalui pendidikan formal, dalam rangka peningkatan kapasitas dan ketrampilan PNS, dilaksanakan juga pelatihan tekhnis dan fungsional bagi PNS melalui Banda Aceh Academy (BAA). Banda Aceh Academy (BAA) merupakan wadah pengembangan kapasitas bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelatihan yang diberikan oleh BAA merupakan respon atas kebutuhan PNS dalam meningkatkan ketrampilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional. Pada tahun 2014, BAA telah melaksanakan 14 (empat belas) pendidikan dan pelatihan, yaitu : 1.

Diklat teknis penyusunan SKP

2.

Diklat teknis pelayanan prima 110 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


3.

Diklat teknis penyusunan SKP untuk fungsional tertentu (guru)

4.

Asistensi SKP

5.

Workshop FGD pengadaan barang dan jasa

6.

FGD analisis kebutuhan diklat untuk kepala SKPD

7.

FGD analisis kebutuhan diklat untuk kecamatan

8.

Workshop pemetaan permasalahan pegawai

9.

Diklat tekhnis penyusunan SKP untuk fungsional tertentu (non guru)

10. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 11. Diklat fotografi dokumentasi jurnalistik 12. Diklat menulis press rilis 13. Diklat TOC 14. Diklat pengelolaan keuangan JKN

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

3%

2,69%

111,52%

No Uraian 1.

Menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil selalu menjadi sorotan masyarakat terutama dimasa digaungkannya reformasi birokrasi oleh pemerintah pusat, dimana PNS wajib memberikan pelayananprima terhadap masyarakat. Disiplin kerja PNS terwujud dalam bentuk ketaatan, ketertiban, tanggungjawab dan loyalitas terhadap segala tata tertib yang berlaku dalam organisasi. Dengan terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas maka akan berdampak pada menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pemerintah Kota Banda Aceh secara bertahap mulai merealisasikan



peraturan tersebut. Dimulai dari melaksanakan sosialisasi sampai mengambil tindakan terhadap PNS yang secara sengaja melakukan pelanggaran disiplin. Upaya penegakan disiplin dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan melalui monitoring/sidak secara Disiplin Berat 22 orang

langsung pada seluruh SKPD oleh Tim Pembinaan,

Pemeriksaan

dan

Penegakan

Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Banda Acehyang

dibentuk

Walikota

Banda

monitoring/sidak

di

dengan

Disiplin Ringan 122 orang

Keputusan

Aceh.Dari tahun

Disiplin Sedang 16 orang

2014,

hasil masih

ditemukan 160(seratus enam puluh) PNS yang indisipliner atau mencapai 2,69% dari

Proporsi PNS yang indisipliner tahun 2014

total PNS Kota Banda Aceh yaitu 5.939 orang sebagaimana yang ditampilkan oleh grafik disamping. PNS yang melanggar disiplin, telah dilakukan proses sesuai tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan, dengan rincian : a.

13 (tiga belas) PNS telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pembinaan, Pemeriksaan dan Penegakan Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagai berikut : 

8 (delapan) orang telah ada keputusan hukum tetap, yaitu 4 (empat) orang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan 4 (empat) orang dikenakan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.



4 (empat) orang dalam proses penetapan keputusan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.



1 (satu) orang melakukan pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan pelanggaran PP Nomor 54 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian pada PNS.



b.

16 (enam belas) orang diberikan pembinaan karena tidak hadir tanpa menyertakan keterangan yang jelas antara 16 s/d 30 hari kerja, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015.

c.

9 (sembilan) orang masuk pada tingkat pelanggaran disiplin berat, yang direncanakan akan dilakukan pemeriksaan pada tahun 2015.

d. 122 (seratus dua puluh dua) PNS telah dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin ringan oleh atasan langsung PNS tersebut. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan penurunan tingkat indisipliner PNS sebesar 3%, akan tetapi hal ini belum terwujud karena masih ditemukannya PNS yang indisipliner sesuai dengan penjelasan di atas. Selain kegiatan monitoring dan sidak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, dalam meningkatkan disiplin PNS juga dibangun sebuah aplikasi edisiplin dimana sistem ini berupa aplikasi absensi online yang bertujuan merekam tingkat kehadiran PNS secara online dan memudahkan pembinaan PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Aplikasi ini dapat menjadi sebuah alat deteksi dini bagi pegawai terhadap disiplin kerja dan bagi atasan langsung.Pimpinan SKPD serta pejabat pembina kepegawaian dapat menggunakannya sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam

memantau

tingkat

kehadiran

pegawai

dan

meminimalisir

pelanggaran/sanksi yang terjadi. Melalui aplikasi e-disiplin, atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian dapat menerima secara otomatis notifikasi terhadap tahapan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang pegawai.



Sasaran Strategis 9

Terciptanya pemerintahan yang berbasise-goverment Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

80%

80%

100%

No Uraian 1.

Meningkatnya Jumlah kantor pelayanan yang berbasis TIK

Untuk terciptanya pemerintahan yang berbasis e-governent pemanfaatan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek.Keberadaan teknologi merupakan jawaban untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Dan menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadopsi teknologi informasi sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Penerapan e-government dilakukan dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh kearah efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Pengembangan e-government secara bertahap dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat merupakan langkah Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus mengoptimalkan fungsi tekhnologi dalam meningkatkan kinerja layanan publik. Berbagai terobosan dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Banda Aceh melalui satuan kerja khususnya yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat antara lain:



Tabel 3.6 Aplikasi yang digunakan SKPD sampai tahun 2014 NO. 1.

SKPD Kantor Pelayanan

APLIKASI 1.

Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSATU)

2.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP)

Secara Elektronik (SPIPISE) yg terkoneksi dengan BKPM pusat 3.

Aplikasi perizinan online Merupakan proses perizinan yang terintegrasi secara online termasuk proses pembayarannya yang juga akan terintegrasi dengan sistem mobile banking. Melalui perizinan online masyarakat tidak perlu lagi repot untuk datang ke KPPTSP hanya untuk mengetahui persyaratan perizinan, status permohonan perizinan yang diajukan, dan pengambilan izin yang telah diterbitkan, semuanya kini bisa dilakukan secara online. Aplikasi mulai dibangun sejak tahun 2014 dan diluncurkan pada awal tahun 2015.

2.

Dinas Kependudukan

1.

dan Catatan Sipil

Nomor antrian online Terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh pada akhir tahun tahun 2013, yaitu membuka nomor antrian secara online, dimana masyarakat tidak harus datang ke kantor Disdukcapil tapi cukup dengan mengambil nomor antrian secara online untuk pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran melalui website : disdukcapil.bandaacehkota.go.id

2.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Sistem yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan

untuk

menata

sistem

administrasi

kependudukan, sistem ini meliputi pendataan penduduk



NO.

SKPD

APLIKASI dan pencacatan sipil. Data kependudukan antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya.

3.

Dinas Kesehatan

1.

e-health Secara bertahap dinas kesehatan mulai menerapkan fasilitas kesehatan secara digital atau e-health yang diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan dan penyediaan informasi kesehatan. Dengan adanya e-health sangat membantu masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah mereka mengenai dunia kesehatan, khususnya masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan. Melalui fasilitas ehealth masyarakat dapat mengakses informasi atau melakukan konsultasi tentang kesehatan.

4.

Dinas Perhubungan,

1.

Komunikasi dan

Sistem Informasi Manajemen Pengukuran Kenderaan Bermotor (SIM-PKB)

Informatika

SIM-PKB adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola administrasi pengujian kendaraan bermotor. Aplikasi SIM-PKB versi publik ini berfungsi untuk memberikan informasi waktu pengujian kenderaan. Tujuan utama dari dikembangkannya

SIM-PKB

ini

adalah

untuk

memberikan layanan yang lebih cepat, transparan dan akurat

di

sisi

layanan

publik

serta

memberikan

kemudahan dalam proses penyelenggaraan sistem pengujian kendaraan bermotor. 2.

Aplikasi Informasi Online (e-PPID) Melalui aplikasi dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh berbagai informasi secara online tanpa harus kekantor pusat informasi. Masyarakat dapat membuka situs PPID, yakni : ppid.bandaacehkota.go.id dan mengisi formulir. Setelah proses pengisian formulir selesai, pemohon diminta untuk memberitahukan maksud penggunaan informasi tersebut dan mengarahkan pada SKPD terkait. Setelah itu aplikasi akan membalas apakah informasi tersebut



NO.

SKPD

APLIKASI dapat diberikan, ditunda atau penangguhan kapan akan dipenuhi permintaan 3.

Sistem

Informasi

Manajemen

Kapal

(SIM-

KAPAL) Merupakan aplikasi pengelolaan pengukuran kapal. Melalui aplikasi masyarakat dapat mendaftarkan untuk pengukuran kapal secara online lewat : kapal.bandaacehkota.go.id 5.

Sekretariat Daerah

1.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LPSE

merupakan

unit

kerja

yang

untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik serta memfasilitasi

ULP/Pejabat

Pengadaan

dalam

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Setiap peyedia/perusahaan yang ingin mengikuti proses lelang di Pemerintah Kota Banda Aceh diharuskan mendaftar melalui lpse.bandaacehkota.go.id 2.

Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM) Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM) Kota Banda Aceh adalah sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang menggunakan perangkat lunak komputer berbasis teknologi informasi (Website dan GSM). Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan sebagai media untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang dapat di akses melalui media internet/intranet dengan alamat http://lpm.bandaacehkota.go.id atau melalui aplikasi GSM Short Message Service (SMS) dari Handphone melalui nomor 0811683005.

Ditahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan peningkatan jumlah kantor pelayanan yang berbasis TIK sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga capaian kinerjanya 100%. Kondisi ini merupakan komitmen dari



pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memacu setiap SKPD membuat inovasi baru dalam pelayanan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Sasaran Strategis 10

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Meningkatnya Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

Target 100%

Realisasi Keuangan : 91,74%

Capaian kinerja 92,37%

Fisik :93%

Total anggaran Kota Banda Aceh yang bersumber dari APBK perubahan tahun 2014 sebesar Rp. 1.194.481.738.323,- terdiri dari Rp. 622.433.144.378,- belanja langsung dan Rp. 572.048.593.945,- belanja tidak langsung. Realisasi keuangan hingga 31 Desember 2014 untuk belanja langsung sebesar Rp.568.921.838.228,atau mencapai 91.4% dan belanja tidak langsung Rp. 526.935.400.981 atau mencapai 92.1%. Realisasi Fisik belanja langsung sebesar 93% yang relatif lebih besar dibanding realisasi keuangan disebabkan terdapat beberapa pekerjaan yang di-pihak-ketiga-kan dan terdapat sisa tender untuk paket pekerjaan dimaksud, sementara kegiatan selesai dilaksanakan. Perhitungan realisasi kegiatan tersebut termasuk realisasi pada 3 (tiga) BLUD yaitu : BLUD RSUD Meuraxa, BLUD Pasar dan BLUD Jasa Produksi. Selain anggaran bersumber dari APBK (DAU, DAK dan OTSUS), Kota Banda Aceh juga mengelola kegiatan pembangunan dari dana tugas pembantuan. Dari total anggaran Rp. 9.565.850.000,- realisasi keuangan hingga 31 Desember 2014 sebesar 100% sedangkan realisasi fisik hanya 13.73% disebabkan hingga akhir tahun belum dapat ditentukan lokasi desa untuk kegiatan pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi dan persampahan (batas akhir pelaksanaan kegiatan pada Maret 2015).




Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

6 Regulasi

6 regulasi

100%

No Uraian 1.

Meningkatnya Jumlah Regulasi yang ditetapkan untuk memperpendek/ memangkas jalur birokrasi

Salah satu upaya dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien adalah menetapkan peraturan atau kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Selama tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan 6 (enam) regulasi sesuai target yang ditetapkan dengan realisasi 100% berupa 1 Qanun dan 5 Peraturan Walikota Banda Aceh untuk memperpendek/memangkas jalur birokrasi, yaitu : 1.

Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

2.

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Kota Banda Aceh Tahun 2014.

3.

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Kembali Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banda Aceh.

4.

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di lingkungan

Pemerintah Kota Banda Aceh. 5.

Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh. 119 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


6.

Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Kondisi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang maksimal.


Terbentuknya Program Pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Jumlah Dokumen MoU yang disepakati tepat waktu

Pelaksanaan

program

Target

Realisasi

15 perjanjian kerjasama/MoU

12 perjanjian kerjasama/MoU

pembangunan

tidak

dapat

Capaian kinerja 80%

berjalan

sendiriartinyapemerintah sebagai pengelola program pembangunan membutuhkan dukungan daristakeholder terkait. Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pengelola kebijakan pembangunan di Kota Banda Aceh dalam beberapa kesempatan melakukan kerjasama atau kesepakatan dengan Pemerintah Pusat/Daerah lainnya, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, ketenagakerjaan, pembangunan/penyediaan struktur dan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, dll. Selama tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyepakati 12 perjanjian kerjasama/ kesepakatan bersama (MoU), antara lain : 1.

Perjanjian nomor 2/PJ/2014 tentang Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.



2.

Perjanjian Nomor 3/PJ/2014 Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014.

3.

Perjanjian Nomor 11/PJ/2014 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan PT. Bank Mandiri Syariah tentang Penempatan Dana Baitul Mal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Bank Mandiri Syariah.

4.

MoU Nomor 12/MoU/2014 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014.

5.

MoU Nomor 13/MoU/2014 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014.

6.

MoU Nomor 13/Mou/2014 tentang Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh tentang Kesepakatan Penggunaan Praktek Manajemen yang baik Sebagai Kriteria Pemeriksaan Atas Kinerja Penyediaan Air Bersih pada Pemerintah Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy, dan Instansi Terkait lainnya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Banda Aceh.

7.

MoU Nomor 18/MoU/2014 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015.

8.

MoU Nomor 19/MoU/2014 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015. 9.

Perjanjian Nomor 20/PJ/2014 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturrahman tentang Penyaluran, Penagihan dan Pertanggungjawaban Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) Milik Pemerintah Kota Banda Aceh.

10. MoU Nomor 21/Mou/2014 tentang Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 11. Perjanjian Nomor 23/PJ/2014 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Sdr. Munawarah tentang Sewa Tanah dan BAngunan Kuliner Gampong Lambung Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. 12. Perjanjian Nomor 25/PJ/2014 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Umum tentang Pinjam Pakai Bangunan Transfer Sampah Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Dari target 15 Perjanjian kerjasama/MoU yang terealisasi sebanyak 12 Perjanjian kerjasama/MoU (80%).

MISI–3

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 3 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 13 (tiga belas) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut :




Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

180 IKM

180 IKM

100%

300 perajin

100 perajin

33%

30 IKM

25 IKM

83,33%

1 pasar

-

0%

No Uraian 1.

Meningkatnya jumlah IKM yang mampu menjamin pemasaran komoditi

2.

Meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one village one product

3.

Tersedianya profil serta tertatanya industry kecil (packing & lebeling)

4.

Terlaksananya pembangunan pasar

5.

Berkembangnya keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

100 KUKM

100 KUKM

100%

6.

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

80 koperasi

65 koperasi

81,25%

7.

Terlaksananya pendampingan

20 kelompok

10 kelompok

50%

terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

63,94%

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan jumlah pelaku usaha ekonomi melalui 7 (tujuh) indikator kinerja, yaitu meningkatnya jumlah IKM yang mampu menjamin pemasaran komoditi, meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one village one product, Tersedianya profil serta tertatanya industri kecil (packing & lebeling), terlaksananya pembangunan pasar, berkembangnya keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, dan terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan.Indikator kinerja yang akan dicapai pada sasaran ini dijelaskan sebagai berikut:





Meningkatnya jumlah IKM yang mampu menjamin pemasaran komoditi Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan perhatian serius dalam upaya menumbuhkembangkan sekaligus memberdayakan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai pilar ekonomi lokal. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan denganmemberikan pelatihan bagi 180 IKM di Kota Banda Aceh yang terdiri dari perajin makanan/minuman, perajin souvenir dan perajin olahan ikan. Pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian industri kecil dan menengah dalam pemasaran hasil produksinya.

Capaian kinerja

indikator ini terealisasi 100%. 

Meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product Peningkatan efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui pendekatan one village one product. Program one village one productmerupakan pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik sesuai khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Melalui program ini diharapkan terciptanya klasterisasi produk-produk unggulan yang berskala mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang dan mengakses pasar yang lebih luas. Pemerintah Kota Banda Aceh mencanangkan one village one productsebagai salah satu program mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Kota mendorong setiap gampongmenghasilkan produk unggulan dengan memanfaatkan potensi yang ada di gampong masing-masing. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2007, dan kini perkembangannya semakin baik. Semua kelompok di gampong dibina dengan melibatkan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta.



Untuk perkembangan usaha kecil menengah yang menunjang program one village one, dilakukan pelatihan bagi 50 (lima puluh) perajin kue tradisional dan 50 (lima puluh) orang perajin souvenir khas aceh yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh. Pelatihan ini bertujuan melatih perajin agar lebih kreatif dalam mengelola hasil produksinyaguna menambah nilai produk yang dipasarkan. Dari 300 perajin yang ditargetkan hanya 100 perajin yang terealisasi atau dengan capaian 33,33%. 

Tersedianya profil serta tertatanya industri kecil (packing and labeling) Perkembangan usaha kecil menengah di Banda Aceh sangatlah pesat, karena Banda Aceh saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Peningkatan kunjungan wisatawan menjadi salah satu stimulus perkembangan industry kecil menengah danpeluang usaha pemasaran hasil produksi.Agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk luar dan diterima oleh konsumen, diperlukan strategi pasar untuk meningkatkan penjualan yang salah satunya melalui pemberian kemasan dan lebel yang baik. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan perhatian serius terhadap perkembangan setiap industri kecil menengah di Kota Banda Aceh. Perhatian bagi perkembangan industri kecil menengah diwujudkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui fasilitasi bantuanpacking/label sebanyak 22.500 lembar untuk 25 (dua puluh lima) IKM di Kota Banda Aceh sebagaimana ditampilkan sebagai berikut : No.

Jenis UMKM

Jumlah UMKM

Jumlah packing/label

1.

pengolahan ikan

2 UMKM

2.

makanan/minuman

18 UMKM

16.200 lembar

3.

bordir

5 UMKM

4.500 lembar

25 UMKM

22.500 lembar

TOTAL

1.800 lembar



Pemerintah Kota Banda Aceh mengharapkan agar setiap produk yang dihasilkan oleh industri kecil, didukung dengan kelengkapan yang baik, seperti kemasan, kualitas dan legalisasi produk sehingga dapat bersaing di pasar. Dari 30 IKM yang ditargetkan hanya dapat terealisasi 25 IKM atau capaian kinerja indikator ini sebesar 83,33%. 

Terlaksananya pembangunan pasar Pada tahun 2014 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan pasar gampong Merduati dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI, namun karena belum tersedianya lahan untuk pembangunan pasar tersebut, maka dialihkan untuk pembangunan/renovasi pasar kukur kelapa dan penambahan los/kios pada pasar Peuniti.



Berkembangnya keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah Dalam persaingan dunia usaha dewasa ini, setiap pelaku usaha dituntut mampu meningkatkan kualitas hasil produksi. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh

sebagai

fasilitator

kegiatan

usaha

kecil

menengah

di

Banda

Aceh,berkomitmenmembantu setiap pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Pada tahun 2014, dilakukan pelatihan kewirausahaan untuk 100 (seratus) UKM yang ada pada 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut : 1.

meningkatnya jumlah UKM yang potensial

2.

meningkatnya jenis produk yang dihasilkan dan lebih variatif

3.

meningkatnya pemahaman UKM dalam mengakses permodalan baik pada pemerintah daerah maupun perbankan

Dari target 100 KUKM yang dilatih telah terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 126 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014




Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Pembangunan koperasi diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembangunan koperasi

diselenggarakan

melalui

peningkatan

kemampuan

organisasi,

manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan di dukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menyelenggarakan pelatihan bagi 65 (enam puluh lima) koperasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Pelatihan yang diberikan terdiri dari 2 (dua) jenis,yaitu : No.

Jumlah Peserta

Pelatihan

1.

Pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi

57 koperasi

2.

Pelatihan peningkatan kapasitas anggota kopwan

8 koperasi

TOTAL

65 koperasi

Tujuan dilaksanakan pelatihan ini antara lain : a.

mendorong peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

b. meningkatkan jumlah koperasi aktif c.

memberikan pemahaman anggota Koperasi tentang Perkoperasian

Selain itu, dilaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi yang meliputi penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi terhadap 50 (lima puluh) koperasi dan penilaian koperasi berprestasi terhadap 10 (sepuluh) koperasi. Dari target 80 koperasi yang dilatih hanya terealisasi sebanyak 65 koperasi atau dengan capaian kinerja 81,25%.





Terlaksananya

pendampingan

terhadap

pelaksanaan

program

pengembangan usaha mina pedesaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri yang betujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja khususnya pemberdayaan usaha nelayan skala kecil berbasis desa nelayan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Banda Aceh yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi lautan, memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Masyarakat Banda Aceh yang berdiam dipesisir pantai dan umumnya berprofesi sebagai nelayan, belum secara optimal memanfaatkan potensi perikanan di Banda Aceh baik dari segi perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan hasil tangkapan. Keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan di Banda Aceh. Program pengembangan usaha mina pedesaan merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan di Banda Aceh agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, melalui pembinaan dan pelatihan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMPPB) bagi 8 (delapan) kelompok dan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) sebanyak 2 (dua) kelompok, yaitu : 1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) -

kelompok kamboja Gampong lampaseh aceh

-

kelompok tower Gampong surien

-

kelompok maju bersama Gampong deah geulumpang

-

kelompok paya lhok Gampong blang 128

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


-

kelompok muda jaya Gampong mibo

-

kelompok aceh lhee sagoe Gampong jeulingke

-

kelompok lele meuraxa Gampong lambung

-

kelompok peukan blang Gampong ilie

2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) -

kelompok sun flower Gampong lampoh daya

-

kelompok aroma Gampong lampoh daya

Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

pengembangan

budidaya

ikan

dan

meningkatkan jumlah usaha kelompok unit pengolahan ikan sehingga bertambah pelaku usaha perikanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Dari target 20 kelompok yang ditargetkan hanya terealisasi sebanyak 10 kelompok atau dengan capaian kinerja 50%.


Meningkatnya kesempatan Kerja bagi pencari kerja Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

380 orang

380 orang

100%

2.550 orang

180 orang

7%

70 perusahaan

65 perusahaan

93%

No Uraian 1.

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan bagi pencari kerja

2.

Meningkatnya peluang kerja bagi pencari kerja

3.

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan diperusahaan yang kondusif

4.

Meningkatnya tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan

5 orang

2 orang

40%

5.

Meningkatnya tertib administrasi

50 perusahaan

50 perusahaan

100%

ketenagakerjaan di perusahaan RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

68%



Dalam rangka meningkatkan kesempatan Kerja bagi pencari kerja ditempuh dengan 5 (lima) indikator kinerja yang akan dicapai pada sasaran ini, denganpenjelasan sebagai berikut: 

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan bagi pencari kerja Pemerintah

Kota

Banda

Aceh

fokus

mengatasi

pengurangan

tingkat

pengangguran di Kota Banda Aceh melalui peningkatan alokasi anggaran dalam APBK Kota Banda Aceh melalui pelatihan keterampilanbagi para pencari kerja. Jenis pelatihan yang dilaksanakan yaitu : No.

Jumlah Peserta

Pelatihan

1.

Pelatihan kewirausahaan membuat kue

300 orang

2.

Pelatihan menjahit dasar

50 orang

3.

Pelatihan menjahit mukena dan jilbab

15 orang

4.

Pelatihan teknisi cooling system

15 orang TOTAL

380 orang

Dari target 380 orang yang mengikuti pelatihan terealisasi seluruhnya atau capaian kinerja sebesar 100% 

Meningkatnya peluang kerja bagi pencari kerja Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja. Lembaga dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan



masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyediakan informasi pasar kerja dan penyedia lowongan yang dapat diakses melalui website : dinsosnaker.bandaacehkota.go.id. Informasi lowongan kerja ini bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang berjumlah 2.550 orang, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang telah disalurkan melalui pengantar kerja ke berbagai bidang pekerjaan di Kota Banda Aceh. 

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan diperusahaan yang kondusif Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban untuk memediasi jika terjadi perselisihan di perusahaan. Untuk meminimalisir perselisihan industrial diperusahaan, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja di 65 (enam puluh lima) perusahaan di Kota Banda Aceh. Melalui sosialisasi tersebut

diharapkan

pekerja

dan

pengusaha

mengetahui

aturan

ketenagakerjaan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi sehingga akan terciptanya iklim kondusif dilingkungan kerja.

Dari target 70 perusahaan

terealisasi sebanyak 65 perusahaan atau dengan capaian kinerja 93%. 

Meningkatnya tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan Untuk

mengoptimalkan

aspek

pengawasan

dibidang

ketenagakerjaan,

Pemerintah Kota Banda Aceh mengangkat 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil 131 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


dalam jabatan fungsional yang terdiri dari 1 (satu) orang pengawas ketenagakerjaan dan 1 (satu) orang mediator hubungan industrial. Namum dirasa jumlah ini masih sangat minim untuk menangani kompleksnya permasalahan dibidang ketenagakerjaan, apalagi Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan usaha di Aceh yang secara otomatis sering menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan. Dari target 2 orang PNS terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%. 

Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan di perusahaan Setiap perusahaan memiliki kewajiban memenuhi hak setiap pekerjanya. Selain upah dan tunjangan, setiap pekerja memiliki hak memperoleh jaminan sosial yang disesuaikan dengan tingkat resiko pekerjaan. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Berpijak dari hal tersebut, tahun ini dilakukan sosialisasi tentang hak-hak karyawan bagi 50 (lima puluh) perusahaan di Kota Banda Aceh yang terindikasi belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Setelah dilakukan sosialisasi, saat ini seluruh pekerja di 50 (lima puluh) perusahaan tersebut telah diikutsertakan mnenjadi peserta BPJS. Dari target 50 perusahaan terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%


Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

30 pengurus BUMG,

30 pengurus

67%

750 UMKM dan 3 TTG

BUMG, 0 UMKM dan 3 TTG

200 orang

87 orang

No Uraian 1.

Terfasilitasinya pembinaan BUMG, UMKM, TTG.

2.

Meningkatnya kesejahteraan para

43,5%

penyandang masalah kesejahteraan sosial





Realisasi

Capaian kinerja

1576 KK

837 KK

53,11%

No Uraian 3.

Meningkatnya pelayanan potensi sosial masyarakat

4


1 buah

1 buah

100%

5.

Terkoordinasinya perumusan kebijakan penanggulangan

12 kali

6 kali

50%

kemiskinan 6.

Meningkatnya pelayanan panti sosial

1 panti

1 panti

100%

7.

Tertanganinya keluarga korban

100 KK

43 KK

43%

bencana 8.

Jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial

230 orang

100 orang

43,48

9.

Meminimalisir Penyakit Menular Ternak/Hewan

22.400 ekor

20.035 ekor

89,44%

10

Terciptanya SDM yang menguasai Teknologi

2 kelompok

-

0%

11

Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan Pasar Hewan

5 kegiatan

5 kegiatan

100%

12

Terlaksananya daging yang hygine dan halal

3 kali

100%

pengawasan

3 kali pengawasan

13

Meningkatnya Pendapatan Usaha Agribisnis petani

20 kelompok

-

0%

14

Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan

30 gampong

15 gampong

50%

15

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian

6 kecamatan

-

0%

16

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2 kecamatan

3 kecamatan

150%





Realisasi

Capaian kinerja

No Uraian 17

Tersedianya Sumber Daya Hutan

2 Ha

2 Ha

100%

18

Terfasilitasinya pendapatan dan

20 gampong

20 gampong

100%

kekayaan gampong RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

66,09%

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui 18 indikator kinerja sebagai berikut: 

Terfasilitasinya pembinaan BUMG, UMKM, TTG Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMG diperuntukkan bagi pengelola BUMG yang telah dibentuk dengan reusam gampong dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan RPJMD. Pada tahun 2014 pelatihan dilaksanakan untuk 30 (tiga puluh) pengurus BUMG (Badan Usaha Milik Gampong ) dari 16 (enam belas)gampong. Pemerintah Kota Banda Aceh memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil melalui pemberian dana revolving program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dengan tingkat suku bunga 6% per tahun seperti prinsip Grameent Bank. Tujuan program PUEM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi lemah (penghasilan rendah) dan menurunkan angka kemiskinan serta meminimalisir tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh. Sasaran kegiatan PUEM kepada masyarakat Gampong dalam Kota Banda Aceh yang telah mempunyai usaha dan membutuhkan penambahan modal, diutamakan kepada kelompok usaha ekonomi lemah untuk kelompok perempuan 80% dan kelompok laki – laki 20% yang telah mempunyai usaha minimal enam bulan.



Untuk tahun 2013 dana PUEM dialokasikan kepada 22 (dua puluh dua) debitur, sedangkan pada tahun 2014 dana PUEM tidak disalurkan karena kegiatan difokuskan pada penagihan pinjaman tertunggak dan persiapan Program PUEM Al-Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga). Seiring bergulirnya dana PUEM terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain : 1.

Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa dana pemerintah adalah dana rakyat dan tidak perlu dikembalikan.

2.

Kurangnya personil untuk melakukan pembinaan di lapangan.

3.

Terjadinya kemacetan pembayaran pengembalian pinjaman, sehingga Pemko Banda Aceh mengambil kebijakan untuk menyetop sementara penyaluran bantuan permodalan PUEM.

Solusi pemecahan masalah adalah : 1.

Terus meningkatkan pemahaman pada masyarakat bahwa program PUEM adalah dana revolving dan bukan dana hibah

2.

Peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelapangan

3.

Akan meluncurkan program PUEM Al Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) pada tahun 2015 bagi debitur yang lancar melunasi pinjaman.

Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa pengembangan dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan suatu langkah strategis yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memberikan kemampuan hidup yang mandiri.Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Acehpada tahun 2014 telah melakukan pembinaan bagi3(tiga) orang inventor dengan masing-masing alat TTG terdiri dari : 1.

Mesin gongseng kopi (Roaster).

2.

Tungku peleburan logam LPG daur ulang logam bekas

3.

Mesin router kayu duplikat 135

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Masing-masing alat TTG ditampilkan pada Acara Gelar Teknologi Tepat Guna Se-Aceh IX Tahun 2014 yang berlangsung di Lapangan Keuniree, Sigli, Kabupaten Pidie. Keikutsertaan Kota Banda Aceh dalam Gelar TTG se-Aceh IX Tahun 2014 telah membawa dampak positif dalam upaya peningkatan penerapan dan penggunaan teknologi tepat guna antara lain : 1.

Stand Kota Banda Aceh terpilih sebagai Juara II memperoleh Piala Tetap dari Gubernur Aceh, serta memperoleh plakat dan uang.

2.

Adanya saling tukar informasi, khususnya pengetahuan di bidang teknologi tepat guna sesama peserta Gelar TTG

3.

Penambahan pengetahuan dan wawasan di bidang teknologi tepat guna.

Kegiatan Pembinaan TTG tahun 2014 juga dilakukan dengan pembentukan posyantek di Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng. Dari target yang ditetapkan pada awal tahun hanya terealisasi 2 target saja, sedangkan 1 target tidak terealisasi sebagaimana penjelasan diatas sehingga capaian kinerja untuk indikator ini hanya 67%. 

Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Capaian kinerja dari indikator ini adalah terlaksananya pembinaan, pemulangan gelandangan pengemis dan tuna sosial lainnya bagi 30 (tiga puluh) penyandang masalah kesejahteraan sosial, melalui kegiatan :  Patroli pembinaan/penertiban gelandangan pengemis dan tuna sosial lainnya di persimpangan jalan/traffict light dan tempat umum lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh.  Melakukan pemulangan kedaerah asal para gelandangan pengemis dan tuna sosial lainnya yang terlantar dalam wilayah Kota Banda Aceh.



 Melakukan

pembinaan

berupa

pengarahan

dan

nasehat

kepada

gelandangan pengemis dan tuna sosial lainnya yang terjaring dalam kegiatan patroli. Untuk

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

khususnya

penyandang

disabilitas,dilaksanakan pengadaan paket usaha ekonomi produktif bagi dan alat bantu bagi para penyandang cacat yang memiliki embrio usaha, sebagai berikut : a. Paket bantuan usaha :  paket bantuan usaha elektronik 4 (empat) orang  paket bantuan usaha bengkel montir sepeda motor 4 (empat) orang  paket bantuan usaha menjahit 2 (dua) orang b. Alat bantu :  pongkat ketiak 10 (sepuluh) pasang  tongkat peraba 10 (sepuluh) pasang  kursi roda 2 (dua) unit Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelatihan dan bantuan bagi anak terlantar di Kota Banda Aceh, sebagai berikut : 

mengadakan pelatihan cooling system bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.



pasca pelatihan bagi peserta pelatihan diberikan alat-alat ketrampilan berupa toolkit cooling system sebanyak 25 (dua puluh lima) paket.

Dari target 200 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya terealisasi sebanyak 87 orang atau dengan capaian kinerja 43,5%. 

Meningkatnya pelayanan potensi sosial masyarakat Capaian kinerja dari indikator ini adalah meningkatnya taraf hidup bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dari



pemerintah bagi 937 KK yang ada di 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh, melalui kegiatan : No.

Pelatihan

Jumlah Peserta

1.

pelatihan keterampilan berusaha

160 kk keluarga miskin

2.

pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha

797 kk keluarga miskin TOTAL

837 kk keluarga miskin

Dari target 1576 KK yang dibina hanya terealisasi 837 KK atau dengan capaian kinerja 53,11%. 

Tersedianya buku profil dinas Buku profil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memuat gambaran kinerja serta informasi bidang sosial dan ketenagakerjaan Kota Banda Aceh selama tahun 2014.



Terkoordinasinya perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai upaya mendorong percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan dengan penguatan sinergitas dan kerjasama multi pihak dengan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, interaksi dan memfasilitasi lintaspelaku serta menyebar luaskan informasi penanggulangan kemiskinan di lembaga-lembaga maupun SKPD terkait. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar terlaksananya perumusan kebijakan dan Laporan dalam program penanggulangan kemiskinan dan terlaksananya evaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.



Pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dengan jumlah pertemuan 13 (tiga belas) kali telah menghasilkan rumusan kebijakan berupa buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Banda Aceh diharapkan dapat mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan dan mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Banda Aceh dilaksanakan sebanyak 6 ( enam) kali. Rapat koordinasi menyepakati untuk mempersiapkan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Raskin sebagai unit layanan pengaduan yang tanggap dan terkoordinasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik terkait dengan penyaluran dan distribusi Raskin. Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah melakukan

pemantauan dan

monitoring dalam penyaluran beras dari titik distribusi (TD) sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadinya ketimpangan. Rapat Koordinasi UPM Raskin dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Dari target 12 kali pertemuan terealisasi 6 kali atau dengan capaian kinerja 50%. Namun pelaksanaan rapat sebanyak 6 kali telah maksimal sehingga tidak perlu dilaksanakan rapat tambahan.



Meningkatnya pelayanan panti sosial Capaian kinerja dari indikator ini adalah lancarnya kegiatan operasional serta peningkatan sarana dan prasarana pada panti asuhan nirmala. Panti asuhan nirmala saat ini menampung 100 (seratus) orang anak yatim piatu kurang mampu. Setiap anak di panti asuhan nirmala diberikan pendidikan umum yang



layak disekolah dan pendidikan keagamaan. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh

memberikan

meningkatkan

pembinaan

kreatifitas

melalui

sehingga

pelatihan

diharapkan

ketrampilan

mereka

dapat

untuk mandiri

kedepannya.



Tertanganinya keluarga korban bencana Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan kebutuhan masa panik bagi 43 (empat puluh tiga) kk, berupa :  Pengadaan peralatan dapur  Pengadaan logistik  Pengadaan pakaian Dari target 100 KK yang diberikan bantuan hanya terealisasi sebanyak 43 KK atau capaian kinerja 43%. Hal ini disebabkan karena korban bencana di bawah target yang telah ditetapkan.



Jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial Program Bantuan Sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin, terlantar, cacat, ketunaan sosial serta korban bencana. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Program bantuan sosial adalah upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Upaya ini dimaksudkan

sebagai

perlindungan

dan

sekaligus

pemberian

jaminan

penghidupan bagi kemanuasian yang bermartabat. Salah satu bentuk kegiatan program bantuan sosial adalah program bantuan sosial permanen yang dikelola Pemerintah Kota Banda Aceh melalui anggaran Departemen Sosial Republik Indonesia. Komponen Bantuan Sosial Permanen di Banda Aceh



ditujukan kepada 100 (seratus) orang atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

yang

tidak

potensial

untuk

memelihara

kesejahteraan sosial yang bersangkutan dalam waktu hampir tidak terbatas. Kelompok PMKS yang dikategorikan menjadi sasaran komponen bantuan sosial permanen ini adalah : para penyandang cacat berat dan keluarga dengan anak cacat. Dari 230 orang PMKSyang ditargetkan hanya terealisasi sebanyak 100 orang atau dengan capaian kinerja 43,48%. 

Meminimalisir Penyakit Menular Ternak/Hewan Pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak melalui vaksinasi 20.000 ekor unggas pada 9 (sembilan) kecamatan. Kegiatan ini bertujuan mencegah tingkat penularan penyakit pada ternak unggas milik masyarakat. Selain itu, untuk menanggulangi resiko penularan penyakit rabies dilakukan eliminasi 35 (tiga puluh lima) ekor anjing liar dalam kawasan Kota Banda Aceh. Dari 22.400 ekor ternak/hewan yang ditargetkan terealisasi 20.035 ekor atau dengan capaian kinerja 89,44%



Terciptanya SDM yang menguasai Teknologi Direncanakan pada tahun 2014 akan dilaksanakan kegiatan pelatihan kader vaksinasi bagi 2 (dua) kelompok, namun karena keterbatasan anggaran kegiatan ini tidak dilaksanakan.



Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan Pasar Hewan Capaian kinerja dari indikator ini dapat dilihat melalui peningkatan sarana dan prasarana melalui 5 (lima) kegiatan pada pasar produksi hasil peternakan dan rumah potong hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan rumah potong hewan sehingga tersedia hasil ternak (daging) yang aman, sehat,



utuh dan halal untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan meliputi : 1.

Pengadaan konstruksi pagar RPH

2.

Rehabilitasi bak penampungan limbah padat

3.

Rehabilitasi bagunan karantina hewan

4.

Pengadaan trafo las dan kereta sorong

5.

Pengawasan daging di rumah potong hewan dan pasar daging

Dari 5 kegiatan rehap sarana dan prasarana RPH terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%. 

Terlaksananya daging yang hygine dan halal Untuk menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat dan halal terkait tradisi meugang masayarakat aceh dalam dalam menyambut bulan suci ramadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2014 melakukan pengawasan pada 3 (tiga) titik lokasi untuk pasar daging yaitu pada Jl. Twk. Daudsyah Peunayong, Jl. Taman Makam Pahlawan Baiturrahman dan Jl. Sultan Iskandar Muda Punge Jurong. Ini dilaksanakan untuk mempermudah pengawasan peredaran daging yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui pada Dinas Kelautan, Peternakan dan Pertanian juga melakukan tes kesehatan terhadap hewan yang akan dipotong tidak hanya diberlakukan kepada hewan yang di potong di RPH, tapi pemilik hewan yang memotong di luar RPH juga wajib memberitahukan ke RPH untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan khusus untuk memastikan hewan yang dipotong terbebas dari dari penyakit menular dan berbahaya bagi manusia. Dari 3 kali pengawasan yang ditargetkan terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%.





Meningkatnya Pendapatan Usaha Agribisnis petani Realisasi indikator kinerja ini tidak tercapai karena tidak terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan bagi 20 (dua puluh) kelompok petani dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.



Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan pada 15 (lima belas) gampong di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan gizi keluarga secara mandiri dan berfungsinya lahan perkarangan secara optimal sehingga akan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyakat. Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2014 membantu pengadaan benih sayur-sayuran, pupuk NPK dan polybag serta alat-alat pertanian yang disalurkan bagi 15 (lima belas) gampong pada 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh. Dari 30 gampong yang ditargetkan hanya terealisasi 15 gampong atau dengan capaian kinerja 50%.



Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian Untuk tahun 2014 kegiatan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peranian/perkebunan yang akan dipasarkan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran sehingga realisasi indikator kinerja ini tidak tercapai.



Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pada tahun 2014 dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna yang bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga mendapat nilai tambah secara ekonomi. Peningkatan sarana yang dilakukan berupa berupa pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan pengairan bagi 21 hektar lahan pertanian yang tersebar pada 3



(tiga) kecamatan yaitu : kecamatan ulee kareng (10 Ha), kecamatan syiah kuala (5 Ha), dan kecamtan banda raya (6 Ha). 

Tersedianya Sumber Daya Hutan Capaian kinerja yang diukur dari indikator ini berupa pengembangan hutan tanaman seluas 2 hektar sebagai upaya pengembangan dan pemeliharaan hutan kota sertapeningkatan ruang terbuka hijau untuk mengurangi fluktuasi suhu udara dalam kota. Pada tahun 2014 dilakukan penanaman tanaman penghijauan kota sebanyak 2.590 pohon. Dari target 2 ha hutan yang dikembangkan terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%.



Terfasilitasinya pendapatan dan kekayaan gampong Aset/kekayaan gampong yang terdata secara akurat dan sistimatis merupakan kekuatan dan modal gampong yang dapat dijadikan penunjang pelaksanaan pembangunan gampong untuk mandiri. Selain itu data aset/kekayaan gampong merupakan bahan evaluasi pembangunan gampong masa lalu dan di masa yang akan datang. Dengan telah terdatanya aset/kekayaan gampong oleh Tim pendataan aset/kekayaan gampong Kota Banda Aceh dan pendampingan gampong secara terkoordinir, pada tahun 2014 ini terdapat 20 (dua puluh) gampong yang telah memiliki dokumen (data) aset/kekayaan gampong yang terdata secara sistimatis dan akurat sesuai dengan form yang telah tersedia sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Gampong yang telah dilaksanakan kegiatan pendampingan dan pendataan pada tahun 2014 adalah yaitu Ateuk Pahlawan, Sukaramai, Lamdom, Lueng Bata, Gampong Pie, Cot Lamkuweuh, Punge Jurong, Ceurih, Lamglumpang, Lhong Cut, Geuceu Komplek, Punge Blang Cut, Geuceu Meunara, Lamdingin, Kota Baru, Beurawe, Jeulingke, Ie Masen Kayee Adang, Merduati dan Lampaseh



Kota. Selain adanya tim pendamping dari BPM Kota Banda Aceh, pada masingmasing gampong ditunjuk 1 (satu) orang koordinator gampong pendataan aset gampong. Kegiatan ini secara berkala setiap tahun akan terus dilaksanakan sehingga target agar seluruh gampong di Kota Banda Aceh memiliki sistem dokumentasi asset/kekayaan gampong secara sistematis dan akurat dapat terealisasi. Dari target 20 gampong terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%.


Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

1 kali

1 kali

100%

No Uraian 1.

Meningkatnya keikutsertaan dalam pameran pelayanan publik

2.

Meningkatnya pelayanan sistem informasi

31 jenis

31 jenis

100%

3.

Meningkatnya pelayanan sistem informasi & data investasi

17 jenis

17 jenis

100%

4.

Tersedianya data base dan profil KUKM yang akurat

1500 UKM

70 UKM

4,67%

5.

Tersedianya data monitoring bidang

1 buku

1 buku

100%

1 buku

1 buku

100%

pertanian 6.


RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

84,11%

Pemerintah kota Banda Aceh berusaha meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh melalui 6 indikator yaitu sebagai berikut :





Meningkatnya keikutsertaan dalam pameran pelayanan publik Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) mengikuti 2nd Medan Tourism, Trade, Investment (TTI) Expo bertempat di Medan, Sumatera Utara. Keikutsertaan Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tujuan : 1.

Mempromosikan

layanan

publik

berupa

pelayanan perizinan investasi khususnya

pelayanan

perizinan

dan

layanan perizinan bidang

penanaman modal. 2.

Mengundang para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk datang dan membuka usaha di Kota Banda Aceh.



Meningkatnya pelayanan sistem informasi SIMSATU merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang perizinan karena dengan aplikasi ini masyarakat cukup datang sekali saja yaitu pada saat mengambil dokumen perizinan yang telah selesai diproses. Jumlah perizinan yang telah terintegrasi kedalam Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu (SIMSATU) sebanyak 31 (tiga puluh satu) jenis perizinan. Melalui SIMSATU proses perizinan dapat lebih menghemat waktu karena sistem ini terintegrasi antara petugas front office, back office dan petugas surat ketetapan retribusi (SKR). Dari 31 perizinan yang ditargetkan terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%.



Meningkatnya pelayanan sistem informasi dan data investasi Secara bertahap Pemerintah Kota Banda Aceh terus mengoptimalkan setiap jenis pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Aplikasi ini



memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan informasi atau perizinan bidang penanaman modal. Pada tahun 2014, terdapat 17 (tujuh belas) jenis pelayanan bidang penanaman modal yang terintegrasi kedalam SPIPISE. Akses SPIPISE langsung terkoneksi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari target 17 jenis perizinan terealisasi seluruhnya atau dengan capaian kinerja 100%. 

Tersedianya data base dan profil KUKM yang akurat Pada tahun 2014 dilakukan penambahan dan pembaharuan terhadap 70 (tujuh puluh) UKM didalam wilayah Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data UKM dilakukan tahapan sebagai berikut : 1. melaksanakan pendataan terhadap pelaku – pelaku

usaha yang ada

diseluruh kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. 2. mengumpulkan dan membuat laporan rekapitulasi data – data usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan hasil pendataan dilapangan. 3. mengidentifikasikan data usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peruntukannya. 4. menyusun data usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kebutuhannya Dari target 1500 UKM hanya terealisasi 70 UKM saja atau dengan capaian kinerja 4,67%. 

Tersedianya data monitoring bidang pertanian Capaian kinerja dari indikator ini adalah tersedianya buku data bidang perikanan, pertanian dan peternakan dan data bidang pertanian merupakan bagian dari buku tersebut. Pada tahun 2014 khusus data bidang pertanian menginformasikan berbagai komoditi produksi hasil pertanian yang dihasilkan masyarakat Kota Banda Aceh. Skala produksi pertanian di Kota Banda Aceh 147 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


sangat kecil hal ini karena wilayah yang masih produktif dan digunakan sebagai lahan pertanian sangat terbatas. 

Tersedianya data base dinas Capaian kinerja dari indikator ini adalah tersedianya database Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh (Profil DKPP ) sehingga akses pelayanan masyarakat melalui data kelautan perikanan dan pertanian Kota Banda Aceh

terpenuhi melalui penyusunan dan pengumpulan data. Pada

tahun 2014 dilaksanakanpenyusunan buku profil sebagai gambaran umum dan potensi Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian.


Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

1.

Meningkatnya Pelayanan dibidang perizinan

58 jenis

57 jenis

98,27%

2.

Meningkatnya Pelayanan di Bidang

12 jenis

13 jenis

108,33%

No

Penanaman Modal RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

103,3%

Dalam rangka meningkatkan bentuk pelayanan bagi pelaku usaha pemerintah Kota Banda Aceh berupaya untuk menambah jenis pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal. Pada tahun 2014 target pemerintah kota Banda Aceh menambah jenis pelayanan di bidang perizinan sebanyak 58 jenis dan tercapai target sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jenis perizinan (98,27%). Sedangkan pelayanan di bidang penanaman modal dengan target 12 jenis tercapai realisasi sebanyak 13 jenis (108,33%). Adapun Jenis pelayanan perizinan dan penanaman modal yang bertambah pada tahun 2014, yaitu : 148 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


a.

Penambahan Jenis pelayanan perizinan : 1.

Pelayanan kartu pengawasan

2.

Izin insidentil

3.

Kartu pengawsan operasional

4.

Tanda daftar produsen penyalur benih

5.

Izin praktek dokter hewan

6.

Izin lembaga pelatihan kerja

Untuk lebih rincinya, jenis perizinan yang dilayani sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada tabeL dibawah ini : Tabel 3.7 Jenis Perizinan di KPPTSP Kota Banda Aceh No

Jenis Perizinan

No

Jenis Perizinan

1.

Izin Gangguan (HO)

30.

Izin Usaha Laundry dan Dry Clean

2.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

31.

Izin Usaha SPBU

3.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

32.

Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata

4.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

33.

Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata

5.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

34.

Izin Praktek Dokter Umum

6.

Surat Izin Usaha Kesehatan (IUKES)

35.

Izin Praktek Dokter Gigi

7.

Surat Izin Pariwisata

36.

Izin Praktek Dokter Spesialis

8.

Izin Reklame

37.

Izin Praktek Dokter Bersama

9.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

38.

Izin Usaha Pendirian Rumah Sakit Bersalin / Klinik Bersalin

10.

Tanda Daftar Industri (TDI)

39.

Izin Usaha Pendirian Balai Pengobatan

11.

Izin Usaha Industri (IUI)

40.

Izin Usaha PendirianApotik

12.

Izin Trayek

41.

Izin Usaha Pendirian Toko Obat

13.

Izin Angkutan

42.

Izin Pengobatan Tradisional

14.

Izin Galian Jalan

43.

Izin Refleksi



No 15. 16.

Jenis Perizinan

Jenis Perizinan

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah

44.

Izin Produksi Makanan dan Minuman

Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni &

45.

Izin Usaha Pendirian Depot Obat Air

Budaya

17.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)

18.

Tanda Daftar Gudang (TDG)

19.

No

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan

Minum Isi Ulang 46.

Izin Usaha Pendirian Rumah Sakit Swasta

47.

48.

Umum

Izin Usaha Pendirian Laboratorium Kesehatan Izin Pest Control

20.

Izin Usaha Rumah Makan / Restoran

49.

Izin Penyalur Alat Kesehatan

21.

Izin Usaha Warung Kopi / Cafe

50.

Izin Klinik Kecantikan

Izin Usaha Rumah Kecantikan / Rumah

51.

22.

23. 24. 25.

26.

Pangkas Izin Usaha Tempat Kebugaran dan

52.

Olah Raga Izin Usaha Hotel / Wisma

53.

Izin Usaha Warnet / Game Online /

54.

Play Station Izin Usaha Hypermarket / Supermarket

55.

/ Mini Market

Izin Usaha Pendirian Optik

Kartu pengawasan Izin insidentil Kartu pengawasan operasional

Tanda daftar produsen penyalur benih

27.

Izin Usaha Alat – Alat Bangunan

56.

Izin praktek dokter hewan

28.

Izin Usaha Panglong Kayu

57.

Izin lembaga pelatihan kerja

29.

Izin Usaha Perbengkelan

Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh, 2014



b. Perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang dilayani sampai dengan tahun 2014 berjumlah 13 (tiga belas) jenis, yaitu : (b.1) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal No

Jenis Perizinan

1.

pendaftaran penanaman modal

2.

Izin prinsip penanaman modal

3.

Izin prinsip perluasan penanaman modal

4.

Izin prinsip perubahan penanaman modal

5.

Izin usaha

6.

Izin usaha perluasan

7.

Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal

8.

Izin usaha perubahan

(b.2) Jenis pelayanan non perizinan penanaman modal No

Jenis Non Perizinan

1.

insentif daerah

2.

Layanan informasi

3.

Layanan pengaduan

4.

Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk perpanjangan

5.

Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk perpanjangan

Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh, 2014


Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Target

Realisasi

Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta

5 kali pameran dan 3 kali pasar

6 kali pameran dan 3 kali pasar

terdistribusinya bahan pokok dengan

rakyat

rakyat


harga yang stabil



Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan mengendalikan kenaikan harga bahan pokok yang umum terjadi menjelang hari besar agama, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan pasar rakyat menjelang bulan ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha. Selain pasar rakyat, secara rutin juga dilakukan monitoring informasi harga kebutuhan pokok, barang penting dan strategis yang bertujuan memberikan informasi harga yang akurat dan up to date setiap minggunya sehingga dapat diketahui bahan pokok, barang penting dan strategis apa saja yang mengalami kenaikan atau penurunan serta penyebabnya sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasinya. Sedangkan

untuk

mempromosikan

UMKM,

Pemerintah

Kota

Banda

Acehmengikuti 6 (enam) kali pameran didalam negeri, yaitu : 1.

Pameran Indonesia Fashionista dan Arts Fest (IFA Fest)

2.

Pameran Inacraft 2014

3.

Pameran Indonesia City Expo 2014

4.

Pameran Indonesia K-UKM Expo 2014

5.

Pameran Trade Expo ke-29

6.

Pameran Kerajinan/Makanan Unggulan kabupaten/kota se-provinsiAceh Pada tahun 2014, target pelaksanaan pasar rakyat sebanyak 3 kali dan

keikutsertaan pameran sebanyak 5 kali terealisasi sebesar 112,5%. Hal ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi.


Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

1 Qanun

-

-

No Uraian 1.




Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal Pemerintah Kota Banda Aceh sedang menyusun regulasi sebagai payung hukum bagi investasi di Kota Banda Aceh berupa penyusunan Qanun Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan Qanun Penyelenggaraan Izin Gangguan (HO) serta Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan penyelesaian 1 qanun, akan tetapi sampai akhir tahun 2014 Qanun tersebut belum selesai disusun karena masih dalam proses pembahasan dengan instansi terkait dan direncanakan dapat diselesaikan dan disahkan pada tahun 2015.


Meningkatnya hasil tangkapan nelayan Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Terlaksananya pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir

2.

Tersedianya sarana pendukung untuk pembudidaya ikan

pada

Capaian kinerja

Target

Realisasi

15 kelompok

15 kelompok

100%

4 paket

4 paket

100%


100%

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan hasil tangkapan nelayan melalui pembinaan kelompok masyarakat pesisir dan penyediaan sarana pendukung untuk pembudidayaan ikan. Target yang direncanakan pada awal tahun 2014 adalah pembinaan 15 kelompok masyarakat pesisir dan penyediaan 4 paket sarana penangkapan ikan dan prasarana pemasaran hasil perikanan. Pada akhir tahun 2014 seluruh target tercapai (100%). Pembinaan bagi 15 (lima belas) kelompok ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan



peningkatan pengetahuan serta pelatihan keterampilan bagi nelayan dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan untuk penangkapan ikan, yaitu : 1. pengadaan rumpon yang bermanfaat sebagai Alat Bantu Mengumpulkan gerombolan ikan sehingga memudahkan nelayan dalam menangkap ikan diperuntukan bagi 4 (empat) kelompok, yaitu :  kelompok d tongkol ulheu lheu  kelompok d kakap meuraxa ulheu lheu  kelompok setia rakan kuta alam lampulo  kelompok lampulo raya kuta alam lampulo Rumpon. 2. Pengadaan

drum/plampung

yang

bermanfaat

sebagai

wadah

untuk

mengapungkan Keramba dibagikan kepada 1 (satu) kelompok, yaitu : 

kelompok meusanet alue naga

3. Pengadaan cool box (kotak pendingin) yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan sementara produk hasil perikanan bagi 5 (lima) kelompok, yaitu ; 

kelompok pedagang ikan mandiri Gampong lambaro skep



kelompok petani ikan air tawar lampoh rumbia Gampong lamdom



kelompok petani ikan air tawar udep sabee Gampong lamdom



kelompok petani ikan air tawar paya umet Gampong blang cut



kelompok petani ikan air tawar peurayek eungkot Gampong lamseupeng

4. Pengadaan alat tangkap jaring ikan untuk 2 (dua) kelompok, yaitu : 

kelompok alue naga



kelompok deah raya

5. Pelatihan teknik operasional Radio dan GPS bagi 3 (tiga) kelompok, yatu : 

kelompok nelayan wilayah jaya baru



kelompok nelayan wilayah ulee cot, meuraxa



kelompok nelayan wilayah lampulo



Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mengunakan alat bantu penangkapan ikan. Untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan nelayan, dilaksanakan kegiatan 4 (empat) paket penyediaan sarana penangkapan ikan dan prasarana pemasaran hasil perikanan, meliputi : 1. Pengadaan kontruksi, meliputi : 

rehabilitasi dermaga ulhe lheu, pasar ikan ulhe lheu dan lambung yang bertujuan

meningkatkan

fungsi

dermaga

untuk

kegiatan

usaha

penangkapan ikan 

pembangunan unit pembenihan rakyat di gampong lambung



pembangunan pagar keliling pos penyuluhan digampong lampulo

2. Pengadaan alat - alat perikanan, meliputi ; 

pengadaan fish fender yang bermanfaat sebagai alat bantu mendeteksi gerombolan ikan



pancing ulur kecamatan kuta raja dan kuta alam



pukat tarik kecamatan syiah kuala



pengadaan palka bagi kecamatan kuta raja dan kuta alam yang bermanfaat untuk wadah untuk menyimpan sementara produk hasil perikanan



pengadaan cool box bagi kecamatan kuta raja dan kuta alam



pengadaan mesin 23 (dua puluh tiga) pk bagi kecamatan syiah kuala dan pengadaan mesin kapal 30 (tiga puluh) pk bagi kecamatan meuraxa



pengadaan ice cruser bagi kecamatan kuta alam dan meuraxa yang bermanfaat untuk menghancurkan es

3. Pengadaan alat komunikasi, alat ukur dan pakaian kerja, meliputi ; 

pengadaan gps bagi kecamatan kuta raja dan kuta alam



pengadaan radio ssb kecamatan kuta raja dan kuta alam



pengadaan life jacket (baju pelampung) kecamatan meuraxa, kutaraja, kuta alam, dan jaya baru 155 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


4. Pengadaan bibit ikan dan pakan, meliputi : 

pengadaan calon induk nila gampong baro kecamatan meuraxa



pengadaan calon induk lele gampong lambung kecamatan meuraxa



pengadaan pakan calon induk nila gampong baro dan pakan calon induk lele gampong lambung kecamatan meuraxa


Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

11 kelompok

11 kelompok

100%

No Uraian 1.


Peningkatan

peluang

kerja

bagi

masyarakat

diantaranya

melalui

pengembangan usaha perikanan rakyat. Pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun 2014 menargetkan pemberian pembinaan dan pengembangan bagi 11 (sebelas) kelompok usaha perikanan dan sampai akhir tahun 2014 terealisasi 100%. Pembinaan

dan

pengembangan

usaha

perikanan

bertujuan

untuk

memberikan dukungan agro input bagi kelompok pembudidaya ikan sehingga terbina dan berkembangnya usaha budidaya ikan dan meningkatkan produktifitas pembudidaya ikan di Kota Banda Aceh. Kelompok usaha perikanan yang diberi pembinaan dan pengembangan adalah sebagai berikut: 1.

kelompok beudjroh ( budidaya ikan nila) cot lamkuweh

2.

kelompok tiga sekawan ( budidaya ikan lele ) lampoh daya

3.

kelompok ban kemang ( budidaya ikan gurame ) emperom

4.

kelompok tani swadaya (budidaya ikan bawal) lampulo

5.

kelompok kumita sabe (budidaya ikan bandeng) alue naga

6.

kelompok blang pulo (budidaya ikan nila) ateuk jawo

7.

kelompok maju lestari (budidaya ikan bawal) lambung



8.

kelompok peurayeuk eungkot ( budidaya ikan lele) lamseupeng

9.

kelompok makmu beusare (budidaya ikan bandeng) lambaro skep

10. kelompok sinar nelayan (keramba jaring jaring apung) ulhe lheu 11. kelompok warna mandiri ( budidaya ikan lele) keudah


Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

10 kali

10 kali

100%

4 pasar

4 pasar

100%

No Uraian 1.

Tertatanya pedagang kaki lima dan pedagang asongan

2.

Adanya pelayanan pasar yang optimal


100%

Salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar, pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan penataan pedagang kaki lima dan pedagang asongan sertapenyediaan pelayanan pasar yang optimal. Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan 10 kali penertiban PKL dan penyediaan pelayanan pasar yang optimal pada 4 pasar. Sampai akhir tahun 2014 terealisasi 100%. penertiban pedagang kaki lima dilakukan disepanjang jalan Kartini, jalan Tgk. Chik Pante Kulu, seputaran Jalan Diponegoro, Jalan Mohd. Jam, Jalan A. yani, Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee dan Jalan Betung, untuk selanjutnya dilakukan relokasi dan penataan pedagang kaki lima pada tempat yang telah disediakan, yaitu Pasar Aceh, Pasar Kartini, Pasar Peuniti dan Pasar Batoh. Untuk mengoptimalkan kenyamananpedagang dan masyarakat di pasar, selama tahun 2014 dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pada 4 (empat) pasar di Kota Banda Aceh, yaitu :



1.

pembuatan kanopi pada gang dilingkungan pasar kartini

2.

renovasi pasar ikan peunayong

3.

renovasi pasar peuniti

4.

pembuatan pagar, penimbunan dan pembuatan bangku di pasar batoh


Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

120 perajin

120 perajin

100%

No Uraian 1.

Penanggulangan teknologi modern dalam kegiatan perindustrian

Dalam upaya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi dan pemanfaatan kapasitas teknologi dalam kegiatan produksi, dilaksanakan kegiatan pelatihan pengolahan ikan bagi 120 (seratus dua puluh) orang pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yang dibagi dalam 3 (tiga) angkatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membina perajin dalam membuat inovasi untuk menghasilkan produk baru dan melatih perajin dalam mengolah hasil laut dengan menggunakan perangkat modern.


Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

No Uraian 1.

Terselenggaranya kegiatan lomba cipta menu 3B dan serba ikan

2 kegiatan

2 kegiatan

100%

2.

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dan nelayan

20 petani

-

0%

3.

Meningkatnya Keterampilan

30 orang

-

0%

penyuluh RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

33,33%



Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan lomba cipta menu makanan dan seba ikan sebanyak 2 (dua)kegiatan, yang bertujuan meningkatkan gizi keluarga yang beragam, bergizi, berimbang dan aman sehingga bertambahnya keterampilan masyarakat dalam mengolah dan menyajikan menu makanan melalui : 1.

lomba cipta menu 3b untuk yang diikuti oleh peserta dari 9 kecamatan

2.

lomba cipta menu serba ikan yang diikuti oleh peserta dari 9 kecamatan Perencanaanpengiriman 20 (dua puluh)orang petani untuk ikut serta pada

kegiatan Penas tahun 2014 di Malang dan Kegiatan peningkatan ketrampilan penyuluh di Balai Diklat Penyuluh Jambi serta BKPP Saree yang akan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang penyuluh PNS/THLtidak dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.


Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

90 Baitul Mal

90 Baitul Mal

100%

gampong

gampong

15.736.222.547,-

15.751.157.721,-

100 %

1 laporan

1 laporan

100%

No Uraian 1.

Tercapainya pembinaan dan pengembangan syariat islam

2.

Tercapainya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah

3.

Tersedianya penelitian dan pengembangan syariat islam

4.

Tercapainya penyemarakan syariat islam

5.

Terlaksananya usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah

12.935 penerima ZIS 13.624 penerima ZIS 2.000 calon muzakki


3.114 calon muzakki

105%

155,7%

112,14%



Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan jumlah penerimaan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) dari masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yaitu pembinaan Baitul Mal Gampong, optimalisasi pengumpulan ZIS, penelitian mengenai potensi zakat, pendataan penerima ZIS dan pendataan calon muzakki baru. Baitul Mal gampong merupakan Baitul Mal yang memiliki akses langsung ke masyarakat sehingga mudah untuk melakukan pendataan, penyaluran serta pemberdayaan harta umat. Untuk itu Baitul Mal secara berkesinambungan melakukan pembinaan bagi 90 (sembilan puluh) Baitul Mal gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Pembinaan dimaksudkan agar Baitul Mal gampong dalam pengelolaan zakat dapat mengarahkan untuk peningkatan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang membutuhkan digampong tersebut. Jumlah zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2014 mencapai Rp. 15.751.157.721,-, jumlah ini terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 15.736.222.547,-. Jumlah tersebut masih jauh dari estimasi potensi ZIS di Kota Banda Aceh, hal ini dipengaruhi masih banyak muzakki yang kurang percaya zakat mereka dikelola pemerintah, sehingga mereka lebih memilih menyalurkan zakat sendiri ke luar Kota Banda Aceh. Selain itu masih ada masyarakat yang belum mau menyetor zakat ke Baitul Mal, melainkan mereka lebih memilih membagi sendiri kepada yang membutuhkan. Untuk meningkatkan penerimaan zakat, baitul mal secara terus menerus melakukan kampanye gerakan sadar zakat. Capaian kinerja dari indikator ini adalah tersedianya data besaran potensi zakat d Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014, berdasarkan laporan penelitian potensi zakat mal di Kota Banda Aceh yang disusun Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh, menyimpulkan, Kota Banda Aceh memiliki potensi besar penerimaan zakat



dari berbagai sektor. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan potensi zakat Kota Banda Aceh kurang lebih40 milliar pertahun. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan dari beberapa sektor utama seperti profesi, perusahaan, industri kecil, perdagangan, profesi dan keahlian, lembaga keuangan kecil, transportasi, perikanan, peternakan, kelautan, pertanian, dan perusahaan medis.Namun demikian, jumlah potensi tersebut masih dapat bertambah, disebabkan ada beberapa sektor lainnya yang belum terinput dalam penelitian LP2M. Faktor belum dapat diinput karena tidak mempunyai data yang akurat dan valid. Selama tahun 2014, Baitu Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) kepada 13.798 penerima ZIS, yang terdiri dari : 1. Penyaluran Zakat untuk Senif Faqir  senif faqir konsumtif sebanyak 2.606 orang  senif faqir uzur sebanyak 515  senif faqir perseorangan sebanyak 29 orang 2. Penyaluran Zakat untuk Senif Miskin  senif miskin konsumtif sebanyak 3.825  senif miskin perseorangan sebanyak 35 orang  senif miskin modal usaha kecil sebanyak 398 orang  senif miskin perseorangan sebanyak 35 orang  senif miskin, uang saku pelatihan keterampilan sebanyak 48 orang  senif miskin perseorangan (hari anak yatim se-dunia) sebanyak 419 orang  senif miskin konsumtif dari dkp dan dpu sebanyak 603 orang  senif miskin tuna netra sebanyak 50 orang  senif miskin untuk pembangunan rumah dhaufa sebanyak 30 unit 3. Penyaluran Zakat Senif Fisabilillah  bantuan untuk tpa/tpq/diniyah sebanyak 159 tempat  bantuan untuk balai pengajian (bp) sebanyak 243 tempat 161 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 ‘bantuan untuk masjlis taklim sebanyak 155 tempat  bantuan untuk tahjiz mayat laki-laki dan perempuan sebanyak 180 tempat  bantuan untuk operasional mesjid sebanyak 93 tempat  bantuan untuk operasional meunasah/mushalla sebanyak 114 tempat  bantuan untuk senif fisabillah lainnya sebanyak 13 tempat  bantuan untuk beasiswa miskin sd/min sebanyak 1.837 orang  bantuan untuk beasiswa miskin smp/mtsn sebanyak 1.029 orang  bantuan untuk beasiswa miskin sma/ma sebanyak 1.100 orang  bantuan untuk beasiswa ½ penuh smp/mts sebanyak 100 orang  bantuan untuk pendaftaran calon santri muq sebanyak 7 orang  bantuan untuk biaya pembangunan santri muq (2014) sebanyak 4 orang  bantuan untuk beasiswa santri muq sebanyak 4 orang  bantuan untuk beasiswa santri pesantren sebanyak 13 orang 4. Penyaluran Zakat Senif Muallaf  senif muallaf perseorangan sebanyak 12 orang  senif muallaf di pesantren/dayah sebanyak 2 orang 5. Penyaluran Zakat Senif Ibnu Sabil  senif ibnu sabil sebanyak 6 orang 6. Penyaluran Zakat Senif Gharim  Senif Gharim sebanyak 30 unit rumah terbakar 7. Pengembalian Zakat 17% ke SKPD/Sekolah Tahun 2014 Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat terobosan baru dalam penyaluran zakat.

Jika biasanya zakat

disalurkan langsung kepada

para

penerimanya, maka saat ini zakat akan disalurkan melalui rekening masing-masing penerima. Untuk tahap awal Baitul Mal Kota Banda Aceh memfasilitasi pembukaan rekening baru kepada 161 (seratus enam puluh satu) TPQ, TPA dan balai pengajian di Kota Banda Aceh. Posisi TPQ, TPA dan balai pengajian masuk dalam kategori



senif fi sabilillah, dimana dalam kegiatannya mereka mendidik anak-anak usia dini hingga dewasa untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu-ilmu agama Islam. Capaian kinerja indikator terlaksananya usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah, dapat dilihat sebagai berikut :  Pelaksanaan sosialisasi ZIS di wilayah Kota Banda Aceh melalui : khutbah jum’at disetiap gampong, talk show dan iklan di media elektronik televisi dan radio media cetak, brosur, spanduk, kalender, media online dan hosting sistem npwz.  Pendataan terhadap 3.114 calon muzakki di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 dari 5 indikator yang ditetapkan 2 indikator mencapai target 100% dan 3 indikator melebihi target yaitu 100%,105% dan 155,7%. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan dari segi pengumpulan ZIS serta berhasilnya sosialisasi terhadap muzakki sebagaimana penjelasan di atas.

Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat MISI–4

dan

Sejahtera,

yang

Menguasai

Berbagai

Ilmu

Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 4 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 6 (enam) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut :


Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Tercapainya Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara

3 puskesmas

3 puskesmas

100%

No 1.

berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah




Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

3 puskesmas

3 puskesmas

100%

1 puskesmas

1 puskesmas

100%

55 desa

55 desa

100%

0,10%

0,30%

0%

90 gampong

90 gampong

100%

No Uraian 2.

Tersedianya jejaring yang terkoneksi ke unit pelayanan kesehatan dari dasar dan rujukan

3.

Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai dengan ISO/JCI

4.

Meningkatnya cakupan desa siaga aktif

5.

Menurunnya angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)

6.

Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya kader jumantik di tiap desa

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas

Pemerintah

Kota

Banda

Aceh

menetapkanPenerapan

e-Health

(pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di puskesmas, Penyediaan jejaring yang terkoneksi ke unit pelayanan kesehatan dari dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan pada puskesmas yang terstandarisasi sesuai dengan

ISO/JCI,

Peningkatan cakupan desa siaga aktif, Penurunan angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD) dan Pembentukan POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya kader jumantik di tiap desa. Layanan puskesmas yang semakin hari semakin berkembang, maka sudah sepatutnya informasi perbaikan layanan kesehatan dapat dirasakan kepada masyarakat disekitarnya dengan cara memberikan informasi mengenai profil, layanan kesehatan, galeri, agenda Puskesmas, maupun konsultasi online melalui halaman web. Menjawab tantangan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan secara bertahap mulai menerapkan fasilitas kesehatan secara



digital atau “e-health” di Puskesmas, dan diharapkan dapatmeningkatkan mutu layanan dan penyediaan informasi kesehatan. Pada akhir tahun 2017 ditargetkan seluruh puskesmas sebanyak 11 (sebelas) puskesmas di Kota Banda Aceh telahmenerapkan e-health. Sampai dengan tahun 2014, sudah 3 (tiga) puskesmas yang telah penerapan e-health yaitu : 1. Puskesmas Kopelma Darussalam 2. Puskesmas Baiturrahman 3. Puskesmas Lampaseh Dengan adanya e-health sangat membantu masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah mereka mengenai dunia kesehatan, khususnya masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan. Melalui fasilitas e-health masyarakat dapat mengakses informasi atau melakukan konsultasi tentang kesehatan. Dalam penerapan e-health masih terdapat kendala seperti masih kurang memadainya sarana pendukung program e-health dan kurangnya SDM bidang IT yang mengelola program e-health pada puskesmas tersebut. Sampai dengan tahun 2014, hanya 3 (tiga) unit pelayanan kesehatan yang telah terkoneksi pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yaitu : 1. Puskesmas Kopelma Darussalam 2. Puskesmas Baiturrahman 3. Puskesmas Lampaseh Direncanakan seluruh puskesmas yang berada di Kota Banda Aceh telah terkoneksi ke Dinas Kesehatan pada tahun 2015. Pada akhir tahun 2017 ditargetkan Kota Banda Aceh telah memiliki 6 (enam) puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO, dan sampai dengan tahun 2014 jumlah puskesmas yang telah bersertifikasi ISO sebanyak 3 (tiga) puskesmas yaitu puskesmas Baiturrahman, puskesmas Kopelma Darussalam dan puskesmas Kuta Alam. 165 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Pada tahun 2014, terdapat 1 (satu) puskesmas yaitu puskesmas Kuta Alam yang telah meraih sertifikasi sertifikat ISO 9001:2008, bernomor ID 15/03032 yang dikeluarkan oleh PT. SGS Indonesiakarena dinilai mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penghargaan ini diperoleh setelah dilakukan penilaian oleh konsultan PT SGS tentang penerapan standar sistem manajemen mutu, penyusunan standar pelayanan publik dan survei indeks kepuasan konsumen. Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri dibentuk desa siaga aktif. Desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakatnya menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sampai tahun 2014 dari 90 (sembilan puluh) Desa di Kota Banda Acehterdapat sebanyak 55 Desa Siaga Aktif (61,1 %) dan 35 (tiga puluh lima) Desa Siaga Tidak aktif (39,9%). Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas kesehatan untuk mewujudkan pembentukan desa siaga, adalah : 1.

Peningkatan strata desa siaga dan desa siaga aktif

2.

Peningkatan strata posyandu

3.

Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat

4.

Penyebaran informasi kesehatan melalui penyebaran media informasi dan penyuluhan kesehatan.

Pembentukan desa siaga diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa : 1.

Peningkatan kapasitas kader desa siaga berupa penyegaran kader desa siaga sebanyak 40 kader desa siaga.

2.

Pembinaan desa siaga bersama dengan sektor terkait lainnya.



3.

Peningkatan kapasitas petugas promkes puskesmas dan dinas kesehatan kota banda aceh.

4.

Kader mengerti tentang alternatif pemecahan masalah yang terpilih dan layak,merencanakan dan melaksanakannya didesanya.

5.

Kader mengerti materi cara mengembangkan ukbm seperti posyandu, paud dan ukbm maternal ( tabulin, calon donor darah dan ambulance desa dsb ) sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

6.

Kader mengerti materi tentang upaya menggerakkan masyarakat dalam kesiagaan bencana dan kegawatdaruratan, kesehatan lingkungan, phbs dan keluarga sadar gizi. Pada akhir tahun 2017 ditargetkan angka kejadian kasus penyakit menular

(DBD) 0,06%; artinya bahwa batas toleransi kasus DBD adalah 60 (enam puluh) kasus per 100.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2014, ternyata kasus DBD masih tinggi yaitu 0,30%, maknanya adalah dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh di tahun 2014 yang berjumlah 249.282 jiwa seharusnya jumlah kasus DBD yang masih dalam batas toleransi adalah 120 kasus, namun kenyataannya jumlah kasus DBD di tahun 2014 adalah 299 kasus. Daerah perkotaan selalu memiliki jumlah kasus DBDyang tinggi karena kepadatan dan mobilitas masyarakat yang tinggi.Kota Banda Aceh yang berada di dataran rendah juga merupakan salah satu faktor daerah endemis DBD, selain prilakumasyarakat masih enggan untuk mencegah DBD melalui 3M dan masih bergantung adanya fogging, padahal fogging bukan cara untuk mencegah namun hanya menanggulangi. Pemerintah melalui Dinas terkait terus melakukan berbagai upaya dalam memerangi DBD, melaluipenyuluhan-penyuluhan ke masyarakat secara rutin, melakukan fogging massal, gotong royong, pemeriksaan jentik dan penyuluhan, memberi pelatihan dan dorongan bagi kader Jemantik gampong untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan jentik setiap bulannya. 167 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Dalam upaya penanggulangan penyakit menular DBD yang memerlukan penanganan lintas sektoral dan meminimalisir berkembangnya jentik sebagai penyebab utama penyebaran DBD, Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD yang ditetapkan melalui SK Walikota yang beranggotakan lintas SKPD. Tim Pokjanal DBD ini terbagi dalam 3 Pokja, yaitu : Pokja I (Pokja Komunikasi dan Informasi), Pokja II (Pengamatan dan Pengobatan), Pokja III (Pergerakan Masyarakat dan Intervensi Lingkungan), yang terdiri dari : 1.

Pokja I beranggotan diantaranya adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Syariat Islam, Dishubkominfo, dll

2.

Pokja II beranggotakan Dinas Kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit

3.

Pokja III beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Kealutan Perikanan dan Pertanian, dll

Tim ini memilki tugas antara lain : 1.

Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan kasus DBD

2.

Melakukan bimbingan dan penyuluhan kpd masyarakat tentang cara pencegahan, penanggulangan terhadap penyakit DBD

3.

Mendeteksi setiap gejala yang terindikasi mengarah ke penyakit DBD

4.

Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait

5.

Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi program penanggulangan DBD Melalui Pokjanal dibentuk Kader Jemaah Pemantau Jentik (Jemantik) di 90

(Sembilan puluh) gampong yang melaksanakan kegiatan penanggulangan penyakit menular DBD diseluruh gampong Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 dari 6 indikator yang ditetapkan dimana 5 indikator mencapai target 100% dan 1 indikator tidak mencapai target (0%)sebagaimana penjelasan di atas.





Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

143 sekolah

143 sekolah

100%

No Uraian 1.

Terwujudnya kurikulum pendidikan yang berbasis islami

2.

Terwujudnya pendidikan diniyah pada semua jenjang pendidikan

143 sekolah

143 sekolah

100%

3.

Terwujudnya proses pembelajaran

143 sekolah

143 sekolah

100%

yang berahklakul karimah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

100%

Secara umum seluruh Jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh telah melaksanakan kurikulum yang berbasis islami melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial.Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan syariat islam, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan pendidikan diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran islam yang benar. Pendidikan diniyah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama islam baik formal, non-formal maupun informal. Para siswa diajarkan berbagai materi agama Islam meliputi ilmu ketauhidan, Al-quran, budi pekerti, dan pemahaman hukum-hukum Islam (fikih).Materi pembelajarannya harus dipahami secara tepat dan benar sehingga tercipta pemahaman yang sama terhadap konsep pendidikan diniyah. Pada tahun 2014 program pendidikan diniyah telah diterapkan pada 143 (seratus empat puluh tiga) sekolah tingkat SD-SMP-SMA/K di Kota Banda Aceh



dengan rincian 80 (delapan puluh) SD, 27 (dua puluh tujuh) SMP dan dan 36 (tiga puluh enam) SMA/K yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari APBK Banda Aceh untuk merekrut tenaga pengajar yang berasal dari dayah, pesantren, guru agama pada sekolah umum dan unsur mahasiswa. Pada tahun 2014 dari 3 indikator yang ditetapkan mencapai target 100% hal ini menggambarkan komitmen pemerintah Kota Banda Aceh menuju Banda Aceh sebagai model Kota Madani yang dimulai dari pembentukan karakter bagi generasi Muda sebagaimana penjelasan di atas.


Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

No Uraian 1.

Tersedianya guru-guru yang kompeten dan sesuai kualifikasi SNP

3043 guru

2957 guru

97%

2.

Meningkatnya tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan menengah 100%

100%

99,89%

99,89%

100%

51%

51%

dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) 3.

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran siswa


82,63%

Untuk mewujudkan kualitas pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional (SNP) harus terpenuhi 8 (delapan) standard yang telah ditetapkan, yaitu standar kompetensi

kelulusan (skl), standar isi, standar proses, standar pendidik dan

tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.



Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari porsi belanja daerah untuk sektor pendidikan dalam APBK Kota Banda Aceh tahun 2014 yang mencapai 39,46%. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dengan peningkatankompetensi dan kapasitas guru agar sesuai standard nasional. Untuk memenuhi standard nasional minimal setiap guru harus berkualifikasi ijazah minimal sarjana (S1) dan memilki sertifikat pendidik. Sampai dengan tahun 2014 jumlah guru yang yang telah sesuai kulifikasi SNP berjumlah 2.957 guruatau mencapai 97% dari jumlah 3.043 guru. Ini berarti masih ada sekitar 3% atau 86 guru yang belum berkualifikasi SNP di Kota Banda Aceh. Tingkat kelulusan siswa di Kota Banda Aceh mencapai angka 99,89%, dari seluruh siswa tingkat akhir yang berjumlah 9.054 siswa atau hanya 10 (sepuluh) siswa yang dinyatakan tidak lulus, dengan rincian sebagai berikut :  tingkat SD/MI dan SLTP/MTs yang dinyatakan lulus sebanyak 4.138 siswa dan yang tidak lulus sebanyak 4 siswa  tingkat SMA/MA yang dinyatakan lulus sebanyak 3.913 siswa dan yang tidak lulus sebanyak 2 siswa.  tingkat SMK yang dinyatakan lulus sebanyak 1.003 siswa dan yang tidak lulus sebanyak 4 siswa. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu standard yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kualifikasi Standar Pendidikan Nasional (SNP). Jumlah porsi anggaran bagi sektor pendidikan yang mencapai angka 39,46% dari total keseluruhan belanja APBK perubahan Kota Banda Aceh tahun 2014 sebesar Rp. 1.194.481.738.323,- juga dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Banda Aceh, walaupun secara keseluruhan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh telah dapat dikatakan memadai. 171 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Pada tahun 2014 dilakukan peningkatan sarana pendidikan pada tingkat SD/SMP/SMA/SMK di Kota Banda Aceh, meliputi : 1.

Sekolah Dasar (SD)  pengadaan buku teks pelajaran bagi siswa sebanyak 13.925 eks dan pengadaan buku pegangan bagi guru sebanyak 736 eks.  pembangunan

dan

peningkatan

prasarana

pendidikan,

melalui

pembangunan 13 (tiga belas) ruang kelas baru dan rehabilitasi 14 (empat belas) ruang belajar.  pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan peralatan/ alat peraga sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) paket. 2.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)  pengadaan buku teks pelajaran bagi siswa sebanyak 6.538 eks dan pengadaan buku pegangan bagi guru sebanyak 779 eks.  pembangunan prasarana pendidikan, melalui pembangunan 6 (enam) ruang kelas baru.  pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan peralatan/ alat peraga sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket.

3.

Sekolah Menengah Atas (SMA)  pengadaan buku teks pelajaran bagi siswa sebanyak 6.368 eks dan pengadaan buku pegangan bagi guru sebanyak 303 eks.  pembangunan

dan

peningkatan

prasarana

pendidikan,

melalui

pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru, pembangunan 3 (tiga) laboratorium beserta perabotnya dan rehabilitasi 4 (empat) ruang belajar.  pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan peralatan/ alat peraga sebanyak 12 (dua belas) paket. 4.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  pengadaan buku teks pelajaran bagi siswa sebanyak 2.007 eks dan pengadaan buku pegangan bagi guru sebanyak 177 eks. 172 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 pembangunan

dan

peningkatan

prasarana

pendidikan,

melalui

pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, pembangunan 1 (satu) ruang perpustakaan dan rehabilitasi 2 (dua) ruang belajar.  pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan peralatan/ alat peraga sebanyak 8 (delapan) paket. Pada tahun 2014 dari 3 indikator yang ditetapkan 2 indikator mencapai target 99,89% dan 97%. Sedangkan 1 indikator dari target yang ditetapkan hanya mencapai 51% karenaketerbatasan anggaran sehingga hanya diprioritaskan bagi beberapa sekolah saja sebagaimana penjelasan di atas.


Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Peningkatan produktifitas dan kualitas pelaku seni dan pelestarian

Target

Realisasi

93 atraksi budaya/even seni

131 atraksi budaya/even

budaya

piasan seni

budaya daerah


Seni dan budaya sebagai kekayaan intelektual merupakan aset daerah yang harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan kepada generasi mendatang. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan perhatian serius terhadap pelestarian seni dan budaya aceh, hal ini ditandai melalui program pagelaran even/atraksi seni budaya yang diselenggarakan setiap tahun. Tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan pagelaran 93 (sembilan puluh tiga) atraksi budaya/even seni budaya dengan realisasi pada akhir tahun sebanyak 105 (seratus lima) atraksi budaya dan seni melalui pelaksanaan festival maupun pertunjukan kesenian.

Adapun atraksi budaya/even seni

budayayaitu :



1.

Putroe Phang Art dan Weekend Show (88 kali atraksi/penampilan) Putroe Phang Art dan Weekend Show merupakan pagelaran seni dan budaya tradisi aceh yang diselenggarakan setiap akhir pekan di taman kota (Taman Putroe Phang). Taman Putroe Phang merupakan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Kota Banda Aceh. Pergelaran seni Putroe Phang Art dan Weekend Show selain menghibur pengunjung wisata juga mempersembahkan seni budaya lokal, kesenian tradisi, kesenian kreasi dan religi,dengan menghadirkan pelaku dan sanggar seni yang berada di Banda Aceh dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Banda Aceh untuk melestarikan budaya lokal dan menanamkan nilai pendidikan seni kepada generasi muda.

2.

Pagelaran Piasan Seni Banda Aceh (3 kali atraksi/penampilan) Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar perhelatan piasan seni yang didukung komunitas seni. Komunitas tersebutberasal dari latar belakang yang berbeda, seperti dari komunitas seni dan tari tradisional Aceh hingga komunitas seni modern seperti film, 3D, lukis, hip hop, dan lain sebagainya. Pada Piasan Seni Banda Aceh juga digelar workshop seni tentang musik tradisi dan modern serta bincang-bincang seni dengan pelaku seni Aceh. Selain itu diadakan lomba baca puisi tingkat Sekolah Menengah Atas, lomba melukis anak-anak, serta lomba Rapa’i Garapan. Melalui pagelaran piasan seni ini diharapkan akan memacu kreativitas masyarakat, kelompok, perseorangan dalam melestarikan seni Aceh agar kesenian

Aceh

bisa

tetap

tumbuh

kedepan

dan

menjadi

momen

menumbuhkan minat seni dan kebangkitan para seniman. 3.

Festival Budaya Islami (30 atraksi/penampilan) Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Festival Seni Budaya Islami. Even ini menampilkan 30 (tiga puluh) pertunjukan berbagai kebudayaan dan kesenian masyarakat yang dipadukan dengan kesenian Islam modern. Festival itu 174 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


bertujuan membangun ikatan persaudaraan (ukhuwah) dan syiar Islam, sertamempromosikan tradisi seni budaya yang telah diwariskan oleh leluhur yang bernafaskan Islam. Selain itu juga untuk memperkenalkan seni budaya Islam modern sebagai upaya inovasi dalam menyebarkan dakwah Islam. Festival Seni dan Budaya Islami juga dipadukan dengan Pameran/Exhibition “Banda Aceh Muslim Fair. Even ditujukan kepada seluruh masyarakat, lebih khusus kepada pemuda, sebagai generasi masa depan yang akan melanjutkan program pembangunan dengan semangat keislaman. Even ini juga menggelar sejumlah acara lainnya seperti : Banda Aceh magrib mengaji, penampilan seni dan budaya Islami nusantara yang diselingi tausiyah, festival musik religi untuk remaja, dan penampilan artis nasional dan lokal. Selain itu juga diadakan aneka lomba anak muslim seperti lomba mewarnai, fashion show cilik, da’i dan tahfidz cilik. 4.

Pertunjukan seni pada HUT Kota Banda Aceh (5 kali atraksi/penampilan) Sebagai acara puncak HUT Kota Banda Aceh ke 809, Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar malam resepsi hari ulang tahun (HUT) Kota Banda Aceh ke 809 di Gedung Sosial, Jalan Tgk Chik Di Tiro, Banda Aceh, Jumat malam, 13 Juni 2014. Dalam acara tersebut ditampilkan pertunjukan seni daerah seperti tarian tradisional aceh dan pertunjukan seni musik daerah.

5.

Festival Krueng Aceh(5 kali atraksi/penampilan) Krueng Aceh yang mengalir di tengah kota memberi kesan tersendiri bagi warga Banda Aceh. Untuk menampilkan potensi wisata dari sungai berhulu di pegunungan Aceh Besar ini, Pemerintah Kota menggelar Festival Krueng Aceh pada 9 November 2014. Pada event ini ditampilkan berbagai khazanah budaya Aceh. Festival Krueng Aceh merupakan ajang promosi tradisi, budaya dan atraksi menarik lainnya yang dimiliki Banda Aceh untuk menarik minat wisatawan. Even ini juga sebagai ajang memperkenalkan Krueng Aceh sebagai potensi investasi wisata terbaru di Ibu Kota Provinsi Aceh ini. 175 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014



Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat Indikator Kinerja

Capaian kinerja

No Uraian 1.

Target

Tersedianya perpustakaan keliling dan buku berkualitas

Realisasi

100 kali pelayanan 100 kali pelayanan perpustakaan perpustakaan keliling

100%

keliling

Perpustakaan keliling sebagai salah satu perangkat pendidikan non formal berupayameningkatkan

gairah

pemanfaatan

informasi

dan

untuk

mengkondisikantumbuhnya minat baca dikalangan masyarakat.Perpustakaan keliling dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah membudayakan membaca dikalangan masyarakat. Melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dilakukan 100 (seratus) kali pelayanan perpustakaan keliling bagi10 (sepuluh) gampong serta 18 (delapan) SD/MI dan 10 (sepuluh)Taman Pendidikan Al-Qurán (TPA) di Kota Banda Aceh. Pelayanan pustaka ini menggunakan 3 (tiga) unit mobil perpustakaan keliling.Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perpustakaan keliling rata-rata dikelola oleh 3 (tiga) orang petugas perpustakaan. Layanan yang diberikan sebagian besar adalah layanan peminjaman buku. Koleksi buku pustaka pada sampai dengan tahun 2014 berjumlah 23.505 buku, yang terdiri dari dari berbagai disiplin ilmu, terjadi peningkatan 32 % yang berasal dari pembelian/pengadaan dan bantuan dari perpustakaan Pemerintah Aceh serta perpustakaan nasional RI sebanyak 7.672 buku.Namun demikian koleksi buku tersebut masih dirasa kurang khususnya koleksi buku pada mobil pustaka keliling. Langkah lain yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip denganmelakukan pembinaan dan penyaluran buku untuk 10 (sepuluh) perpustakaan mesjid dan 10 (sepuluh) perpustakaan gampong.



Lomba bercerita tingkat sekolah dasar merupakan salah satu upaya menumbuhkembangkan minat dan budaya baca sejak dini. Dengan maksud inilah, secara berkesinambunganPemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan lomba bercerita tingkat sekolah dasar, yang pada tahun 2014 diikuti oleh 60 (enam puluh) peserta dari sekolah dasar di Kota Banda Aceh. Pada

tahun

2014

indikator

yang

ditetapkanmencapai

target

100%sebagaimana penjelasan di atas.


Peningkatan pengelolaan arsip daerah Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

3 SKPD

3 SKPD

100%

No Uraian 1.


Arsip sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber sejarah, dan sumber pertanggungjawaban perlu dilestarikan. Melalui program pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, secara bertahap dilakukan pendataan dan penataan arsip SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menurut klasifikasinya. Untuk tahun 2014 dilakukan pendataan dan penataan 2.261 berkas arsip3 (tiga) SKPD, yaitu : No.

SKPD

Jumlah Berkas

1.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.

Kantor Satpol PP dan WH

20 berkas

3.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

14 berkas

2.227 berkas

TOTAL

2.261 berkas



Pendataan dan penataan dokumen arsip bagi seluruh SKPD belum dapat dilakukan secara optimal, hal ini terkendala sarana dan prasarana penyimpanan arsip baik itu arsip dinamis maupun arsip statis yang belum memadai. Pada tahun 2014 indikator yang ditetapkanmencapai target 100% sebagaimana penjelasan di atas.

MISI–5

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami.

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 5 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 21(dua puluh satu) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut:


Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Target

Realisasi

Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih

693,27 km jalan dalam kondisi

707,343 km jalan dalam kondisi baik,

yang baik serta jaringan/saluran

baik, 433.03 km

433,03 km

pembuangan limbah yang ramah

drainase, 46.524

drainase, 46.994

rumah tangga pengguna air

rumah tangga

bersih

bersih

3%

3%

100%

10%

10%

100%

lingkungan

2.

Capaian kinerja

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan

100%

pengguna air

lingkungan hidup 3.


Perkembangan pembangunan Kota Banda Aceh yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota.Qanun Kota 178 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 20092029 merupakan suatu pedoman dalam perencanaan dan pengendalian perkembangan Kota Banda Aceh.Sesuai dengan strategi pengembangan Kota Banda Aceh yang memadukan antara pengembangan ”multi-center” dan ”linear-growth”, rencana struktur ruang Kota Banda Aceh dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP). Untuk

mendukung

pengembangan

wilayah

tersebut

perlu

didukung

infrastruktur yang memadai terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan sehingga meningkatkan sistem pergerakan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Jaringan jalan Kota Banda Aceh dalam kondisi baik setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan yang cukup signifikan, dimana sampai dengan tahun 2014 panjang jalan dalam kondisi baik 707,343 km. Tahun 2014, untuk meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan dilakukan pembangunan jaringan jalan baru sepanjang 11,413 meterserta peningkatan kapasitasdan

pemeliharaanjalan

sepanjang

8,414

meter.Adapun

paket

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan, sebagai berikut :  peningkatan jalan angsa kec. lueng bata (dak).  peningkatan jalan elang kec. lueng bata.  peningkatan jalan malikul saleh kec. baiturrahman (sp. jalan hasan salehsp. mibo).  peningkatan jalan muhajidin ii Gampong lambaro skep.  peningkatan jalan malikul saleh.  peningkatan jalan syiah kuala.  pembangunan sp. jl. dr. syarif tayeb.  pemeliharaan darurat rutin jalan, trotoar, perbaikan simpang, plat beton jalan, kerb dan pembuatan jalur sepeda dalam, kota banda aceh (swakelola). 179 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 pemeliharaan jalan kawasan Gampong pango (dak).  pemeliharaan jl. batee suasa dan jl. balee teem Gampong lambhuk, jl. tgk. adee i Gampong doy, jl. kompl. btn (dsn. shalihin) Gampong lamglumpang dan jl. nusa indah Gampong Lamteh.  pemeliharaan

jl. pir Gampong lambaro skep, jl. taman ratu sri safiatuddin

Gampong bandar baru dan jl. nyak sam dusun tgk. dihaji Gampong Lamdingin.  pemeliharaan jl. langgar dan jl. balai desa Gampong ateuk munjeng, jl. gampong dusun tgk. lamdom Gampong ateuk jawo, jl. melati Gampong ateuk deah tanoh, dan jl. gerdong Gampong Sukaramai. 

Pemeliharaan jl. benteng Gampong lamteumen timur, jl. dusun blang Gampong lamteumen timur, jl. tgk. chik dibitai, jl. tuan dibitai, jl. tuan maqdum Gampong bitai dan jalan desa lamteumen timur Gampong lamteumen timur.

 pemeliharaan jalan lr. tunggai ii, melati, seroja Gampong lamgugop, jl.tgk.hasan dsn rencong Gamponglamseupeung, dan jl.tuk kade gp lueng bata.  pemeliharaan jl. tanggul kpr dephankam Gampong mibo, jl. jenderal sudirman vii Gampong geuceu iniem, dan jl. lingkungan rusunawa Gampong keudah, jl. masuk min lhong raya.  pemeliharaan jl. tgk. chik dipineung raya.  Pemeliharaan jl. tgk.dipineung raya dan pemeliharaan jl. arifin ahmad utama.  pemeliharaan jl. konveksi Gampong lamdingin  pembangunan jembatan menuju makam po diraja lamjame.  pembangunan

jalan

setapak

(paving

blok)

lr.pisang

lampoh

gong

kec. Meuraxa.  pembangunan jalan rabat beton jln. tgk.muda lr. beringin Gampong keudah kec. kuta raja.  pembangunan jalan akses Gampong lampaseh aceh belakang kantor geuchik kec. Meuraxa.  pembangunan jalan setapak Gampong geuceu komplek kec. banda raya. 180 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 pembangunan jalan setapak Gampong lamteumen timur kec. jaya baru.  plat beton jl. amd Gampong cot mesjid, kec. lueng bata.  pembangunan pengaman jalan (jalan tanggul) Gampongkuta alam kec. kuta alam.  berm jalan lr. tunggai tengoh lr. tunggai iii lamgugop kec. syiah kuala.  paving block meunasah Gampong surien.  pengecoran lr. said abdullah jl. taman siswa Gampong merduati  pengerasan jalan tgk. imum lueng bata lr. geulumpang  pengecoran jalan rabat beton dan drainase dsn.tgk dicot Gampong ceurieh kec. ule kareng  pembangunan talud 80 m lr. mutiara lamteumen barat  pengecoran berm jalan kampus unida kecamatan meuraxa  pengerasan jl. lhok pinta Gampong cot mesjid kec. lueng bata  penimbunan dan pengerasan lorong sejahtera Gampong cot mesjid kec. lueng bata  penataan jalan lingkungan dan plat penutup saluran drainase Gampong lhong raya kec. banda raya  penataan jalan lingkungan Gampong kuta alam kec. kuta alam Sistem drainase Kota Banda Aceh saat ini telah dapat dikatakan cukup baik. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki sistem drainase perkotaan yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari telahterbangunnya infrastruktur drainase perkotaan mulai dari saluran tersier, sekunder dan primer serta dilengkapi pula dengan bangunan rumah pompa untuk mengatur debit air yang akan dialirkan ke badan air atau laut. sampai dengan tahun 2014 drainase panjang saluran drainase di Kota Banda Aceh dalam kondisi baik mencapai 433,03 km. Pada tahun 2014 dilakukan pembangunan saluran dikawasan Kota Banda Aceh sepanjang 22.943 meter. Adapun paket pembangunan dan pemeliharan drainase yang dilaksanakan, sebagai berikut : 181 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 rehabilitasi drainase perkotaan jalan tgk. dianjong , jalan tgk. muda dan jalan malem dagang (otsus).  pembuatan box culvert dan saluran pembuang jalan hasan saleh cs (otsus).  pembangunan saluran pembuang kawasan pango cs (otsus).  pembangunan saluran pembuang kawasan wedana cs (otsus).  pembangunan saluran pembuang kawasan blang cut cs (otsus).  pembangunan pagar pengaman drainase induk jl. perintis, jl. unmuha, jl. mon kuta, jl. tandi (otsus).  pembangunan saluran drainase jl. prada-lamnyong cs (otsus).  pembangunan saluran drainase kawasan jl. geuceu meunara v cs Gampong geuceu meunara (otsus).  pembangunan saluran drainase kawasan jl. sudirman cs Gampong geuceu iniem (otsus).  pembangunan saluran drainase dusun kutaran Gampong alue naga (otsus).  rehabilitasi saluran drainase sp. tgk. syarief ke rumah pompa jeulingke (otsus).  rehabilitasi saluran drainase di komplek lembah hijau kec. lueng bata.  pembangunan saluran drainase

Gampong suka damai jl. merak kec. leung

bata.  pembangunan saluran drainase jalan aloyang Gampong cot mesjid, kec. lueng bata.  rehabilitasi saluran drainase jalan k. ali Gampong cot mesjid, kec.lueng bata.  pembangunan saluran drainase jl. muhammad thaher Gampong lamdom kec. leung bata.  pembangunan saluran drainase & plat penutup saluran drainase jl. merpati dpn mesjid Gampong keuramat kec. kuta alam.  rehabilitasi saluran drainase dan plat penutup saluran drainase jl. perdaimaian lr. 5 Gampong laksana kec. kuta alam.  pembangunan saluran drainase Gampong lamteh kec. ulee kareng. 182 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 pembangunan plat penutup saluran drainase jl. tanjung cs. Gampong lampulo kec. kuta alam.  pembangunan plat penutup saluran drainase jl. kamboja cs Gampong lampulo kec. kuta alam.  pembangunan saluran drainase jl. kakap lr. i bandar baru kec. kuta alam.  pembangunan plat penutup saluran drainase kp. mulia kec. kuta alam.  pembangunan drainase Gampong kuta alam kec. kuta alam.  pembangunan saluran drainase jl. tgk. ishak dsn mesjid leung bata kec. leng bata.  rehabilitasi saluran drainase gampong kuta baru kec. kuta alam.  rehabilitasi saluran drainase dan bahu jalan Gampong ateuk jawo kec. Baiturrahman.  pembangunan saluran drainase Gampong baro kec. Meuraxa.  pembangunan plat penutup saluran drainase depan mesjid taqwa seutui Gampong setui kec. Baiturrahman.  pembangunan plat penutup saluran drainase dan pagar halaman kantor keuchik Gampong mibo kec. banda raya.  pembangunan saluran drainase dsn tenggiri Gampong ulee lheue kec. Meuraxa.  pembangunan plat penutup saluran drainase jl. wakil musa (dpn. kantor geuchik) Gampong lhong cut kec. banda raya.  pembangunan saluran drainase jl. balai tembus dan lr. sawah 1 Gampong punge blang cut kec. jaya baru.  pembangunan plat penutup saluran drainase Gampong lamlagang kec. banda raya.  pembangunan saluran drainase jl. tgk adek vi Gampong doy kec. ulee kareng.  rehabilitasi plat penutup saluran drainase lr. kherkoef Gampong sukaramai kec. Baiturrahman. 183 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


 rehabilitasi saluran drainase gampong lempeuot kec. banda raya.  pembangunan lanjutan pangar pengaman sungai punge jurong kec. Meuraxa.  penyediaan fasilitas air bersih Gampong lamjabat kec. Meuraxa.  rehabilitasi saluran drainase lr. melati Gampong neusu aceh.  pembangunan saluran drainase kawasan geuceu iniem cs.  pembangunan plat penutup saluran drainase lingkungan dusun t. teungoh Gampong lampulo kec. kuta alam.  pembangunan plat penutup saluran drainse dan penataan jalan lingkungan kawasan Gampong peuniti.  pembangunan plat penutup saluran kec. kuta alam.  pembangunan saluran drainase lr. pbb dan lr. makmur dsn barat Gampong kopelma darussalam.  pembangunan saluran drainase Gampong surien kec. Meuraxa.  pembangunan plat penutup saluran drainase Gampong lampaseh kota kec. kuta raja.  pembangunan plat penutup saluran drainase Gampong bandar baru kec. kuta alam.  rehabilitasi saluran drainase dusun tunggai kec. syiah kuala.  pembangunan saluran drainase Gampong tibang, Gampong rukoh, lr. cempaka cs Gampong prada kec. syiah kuala dan pembangunan pagar pengaman drainase induk zona 7 jl. meunasah cut cs. Gampong ilee kec. ulee kareng.  pembangunan saluran drainase Gampong tibang, Gampong rukoh, lr. cempaka cs Gampong prada kec. syiah kuala dan pembangunan pagar pengaman drainase induk zona 7 jl. meunasah cut cs. Gampong ilee kec. ulee kareng.  pembangunan saluran drainase dsn beringin & lhok bintang cs Gampong cot mesjid kec. leung bata, jl. k. amin Gampong beurawe, jl. mujahidin i cs dan dusun diwai makam cs, lambaro skep kec. kuta alam.



 pembangunan saluran drainase lr. keuchik saat cs. Gampong pango deah kec. ulee kareng.  pembangunan saluran drainase jl. konveksi Gampong lamdingin kec. kuta alam.  pembangunan saluran drainase jl. tgk. chik dipineng raya cs Gampong pineung kec. syiah kuala.  pembangunan saluran drainase Gampong ie masen kayee adang kec. syiah kuala.  pembangunan pagar pengaman waduk kr. neng dsn k. aji dan k. umar Gampong asoe nanggroe kec. Meuraxa.  pembangunan saluran drainase Gampong punge blang cut kec. jaya baru.  pembangunan saluran drainase kawasan taman ulee lheue kec. meuraxa.  belanja jasa konsultansi perencanaan drainase wilayah i (kec. syiah kuala, kec. ulee kareng, kec. kuta alam dan kec. leung bata).  belanja jasa konsultansi perencanaan drainase wilayah ii (kec. jaya baru, kec. banda raya dan kec. meuraxa).  belanja jasa konsultansi perencanaan teknis pengembangan drainase zona 7.  belanja jasa konsultansi pengawasan (dau) drainase wilayah i (kec. syiah kuala, kec. ulee kareng, kec. kuta alam dan kec. leung bata).  belanja jasa konsultansi pengawasan (dau) drainase wilayah ii (kec. jaya baru, kec. banda raya dan kec. meuraxa).  pembangunan plat penutup saluran drainase kawasan kec. Baiturrahman. Saat ini proporsi rumah tangga di Kota Banda Aceh yang yang sudah mendapatkan akses atas air bersih mencapai46.994 rumahtangga. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan akses air bersih ke wilayah yang belum memilki akses air bersih melalui pembangunan/pemasangan pipa distribusi/tersier air bersih sepanjang 19,021 meter. Paket pembangunan dan pemeliharan drainase yang dilaksanakan, sebagai berikut :



 pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan cot lamkeuweuh cs kec. Meuraxa.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan punge blang cut cs kec. jaya baru.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan lampulo cs kec. kuta alam.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan mibo cs kec. banda raya.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan neusu aceh cs kec. Baiturrahman.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan lingke cs kec. syiah kuala.  pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jl. ir. mohc. taher (otsus).  pengadaan dan pemasangan jaringan pipa jl. prof. dr. mr. mohd hasan (otsus).  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan rukoh dan kopelma darussalam cs kec. syiah kuala.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan lambhuk cs kec. ulee kareng.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan lampoh daya cs kec. jaya baru.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan peunyeurat

cs

kec. banda raya dan ateuk jawo cs kec. Baiturrahman.  pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/tersier kawasan asoe nanggroe cs kec. Mauraxa.  pemasangan pipa air bersih jln tgl dilhong lr. keuchik manaf Gampong lhong raya.  penyambungan dan pemasangan instalasi pdam paud paud Gampong kopelma darusslam. 186 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Dalam pengelolaan lingkungan hidup masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mengelola lingkungan hidup dalam tatanan kualitas lingkungan yang lebih baik. Untuk tercapainya target realisasi dari indikator kinerja tersebut dilakukan beberapa pelaksanaan kegiatan, seperti : a.

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Kegiatan ini merupakan salah satu program dari kementerian lingkungan hidup yang ditujukan kepada seluruh sekolah di Indonesia melalui Program Adiwiyata. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat terbentuk karakter-karakter yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran dalam menjaga dan mengelola lingkungan sekitarnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh warga sekolah yang terdiri dari siswa, guru, penjaga sekolah, orang tua, komite dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan beberapa upaya seperti sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah, penilaian dan pemberian apresiasi terhadap sekolah yang telah ikut berpartisipasi aktif serta berkontribusi penuh dalam pencapaian sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan. Apresiasi yang diberikan berupa pembagian sarana pengelolaan persampahan kepada masing-masing sekolah berupa tong sampah basah-kering, komposter, dan kepada sekolah yang telah dilakukan penilaian, diberikan penghargaan berupa piala, piagam penghargaan dan uang tunai untuk kategori I, II dan III sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan tingkat Dayah/Pesantren. Capaian kinerja pada tahun ini yaitu 3 % berdasarkan atas jumlah sekolah yang ikut dalam sosialisasi, pembinaan dan penilaian oleh Tim Pembina dan 187 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Penilai Program Adiwiyata Kota Banda Aceh sebanyak 30 sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh yang telah mendapat sosialisasi dan pembinaan serta penilaian. Selain itu untuk lebih meningkatkan rasa kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan siswa, maka dilakukan pemilihan dan penetapan Duta Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh untuk tingkat SLTA sederajat. Penetapan Duta Lingkungan untuk Agam Duta Lingkungan dan Inong duta Lingkungan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dalam beberapa tahapan. Apresiasi dan penetapan pemenang untuk sekolah Adiwiyata dan Duta Lingkungan diberikan oleh Walikota Banda Aceh. b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana upaya dan peran serta masyarakat khususnya para pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang terkait dengan aktivitas usaha yang dilakukan selama ini. Pada kegiatan ini dilakukan pendataan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha/kegiatan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu tentang kepemilikan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL) dan melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta melaporkannya secara berkala kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Lingkungan Hidup. Selain pendataan terhadap kepemilikan dokumen, dilakukan juga pengukuran kualitas air limbah dari usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan, pengukuran kualitas udara dan kebisingan di dalam kawasan usaha tersebut. Pendataan dilakukan terhadap 20 (dua puluh) usaha/kegiatan yang beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh yang telah memiliki dokumen lingkungan. Jenis usaha/kegiatan yang didata adalah kegiatan perhotelan, rumah sakit dan industri. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 188 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


1.

masyarakat menjadi lebih aware terhadap isu-isu lingkungan

2.

masyarakat menjadi lebih peduli dan concern dalam menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan

3.

masyarakat

menjadi

lebih

bijak

dan

proaktif

dalam

mengelola

dan

meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan Data dan informasi tentang kondisi kualitas lingkungan hidup yang didasarkan atas penelitian dapat menjadi acuan dalam tindak lanjut dan penyusunan kebijakan berkaitan dengan lingkungan. Untuk mendukung pencapaian target dari indikator kinerja meningkatnya kualitas lingkungan, pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi : a.

Pengukuran Tingkat Pencemaran Daerah Aliran Sungai dalam wilayah Kota Banda Aceh. Pengukuran tingkat pencemaran air sungai tersebut dilakukan pada sungai dan usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap kualitas air sungai seperti Hotel/penginapan, Rumah Sakit, Industri rumah tangga, Restaurant/rumah makan dan permukiman dengan total 126 sampel.

b. Pengukuran Kualitas Udara dalam wilayah Kota Banda Aceh untuk 4 (empat) kategori kawasan yaitu kawasan transportasi, kawasan industri, kawasan perkantoran dan kawasan permukiman dengan total 75 sampel. c.

Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah/SLHD Kota Banda Aceh. Status Lingkungan Hidup Daerah dilakukan dengan menyusun issue lingkungan yang bersifat negatif sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan

secara

umum

dan

dilakukan

pada

usaha/kegiatan

yang

memberikan dampak terhadap lingkungan serta menganalisa data berdasarkan data terkait lainnya dengan total 26 (dua puluh enam) sampel. Adapun lokasi pengambilan sampel tersebut meliputi air permukaan (sungai dan laut), air dangkal (sumur pantau IPLT, doorsmeer, kolam lindi, IPAL Pasar, IPAL RS) dan udara ambient. 189 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota yang dapat mendukung terciptanya kualitas lingkungan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi : 1. Pengadaan 5 (lima) unit mesin pencacah sampah, yang diserahkan masingmasing 1 (satu) unit untuk SDN 2, SDN 24 dan 3 (tiga) unit untuk DK3 yang akan dipergunakan dalam pengolahan sampah pasar. 2. Pengadaan 5 (lima) unit mesin ayak sampah, yang diserahkan masingmasing 1(satu) unit untuk SDN 2, SDN 24 dan 3(tiga) unit untuk DK3 yang akan dipergunakan dalam pengolahan sampah pasar. 3. Pengadaan 10 (sepuluh) unit kontainer, difungsikan sebagai tempat penampungan

sampah

sementara

sebelum

diangkut

ke

Tempat

Penampungan Akhir (TPA) Gampong Jawa. 4. Pembangunan 1 (satu) unit taman kota di Kecamatan Jaya Baru, sebagai upaya untuk peningkatan/pemenuhan jumlah ruang terbuka hijau. 5. Pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah basah-kering dan diserahkan kepada

sekolah

yang

mendukung

program

Adiwiyata

serta

instansi/SKPD/Kecamatan dan tempat wisata yang mendukung pelaksanaan program Adipura, 6. Pengadaan 50 (lima puluh) unit komposter serta dan diserahkan kepada sekolah

yang

mendukung

program

Adiwiyata

serta

instansi/SKPD/Kecamatan yang mendukung pelaksanaan program Adipura, 7. Pengadaan 15 (lima belas) unitwadah sampah komunal beroda, difungsikan sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Gampong Jawa. Tahun 2014 dari 3 indikator yang ditetapkan seluruhnya terealisasi 100%.Hal ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan infrastruktur diKota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami.




Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

20%

20%

100%

No Uraian 1.

Meningkatnya jumlah infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh telah meningkatkan jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan, sebagai berikut : 1.

Pemeliharaan /rehab di pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

2.

Pembangunan terminal L-300 Lueng Bata (lanjutan II) Kota Banda Aceh.

3.

Pemeliharaan bangunan di terminal penumpang type ABatoh Kota Banda Aceh.

4.

Pembangunan gedung media center di halaman kantor Dishubkominfo Kota Banda Aceh.

5.

Pemeliharaan sarana pelabuhan ulee lheue Kota Banda Aceh meliputi : gerbang mb, jembatan timbang, pintu masuk pelabuhan, dermaga kapal cepat, water tower.

6.

Pemeliharaan terminal mobil barangKota Banda Aceh.

7.

Pembangunan gangway kapal cepat dermaga 2 pelabuhan ulee lheue Kota Banda Aceh.

8.

Pembangunan peninggian kerb di pelabuhan ulee lheue Kota Banda Aceh.

9.

Pembangunan penambahan atap parkir roda 2 siap berangkat di pelabuhan ulee lheue Kota Banda Aceh.

10. Pembangunan saluran pembuangan air di pelabuhan ulee lheue Kota Banda Aceh. Pada bidang pelayanan informasiPemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 telah melaksanakan penyampaian dan pendistribusian berbagai paket informasi nasional yang dipadukan dengan penyampaian dan penyebarluasan informasi



pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada pada lintas SKPD kepada seluruh masyarakat yang tersebar pada 9 (Sembilan) Kecamatan dan dikemas dalam bentuk informasi publik. Penyampaian dan penyebarluasan informasi dimaksud dilaksanakan melalui berbagai media, diantaranya: a.

Media Luar Ruang. Media luar ruangan yaitu penyampaian informasi melalui spanduk dan baliho/billboard.

b.

Media Massa (media cetak dan media elektronik). Dalam rangka membentuk opini publik terhadap berbagai isu yang sedang berkembang dan dalam rangka mengarahkan masyarakat terhadap sesuatu masalah yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh memanfaatkan muatan berita melalui media cetak, media elektronik dan radio.

c.

Media Interpersonal seperti ceramah/diskusi, dialog publik, sosialisasi, seminar, lokakarya dan sarasehan.

d.

Media Online (Website) Penyampaian dan penyebarluasan informasi melalui media online

hampir

setiap hari kerja dilakukan dan masyarakat dapat secara bebas mengakses informasi melalui website : bandaacehkota.go.id. Informasi yang tersedia seputar kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh, Program dan Kebijakan Pemerintah Kota, Produk Hukum Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota,

event-event

yang

dilaksanakan

Pemerintah

Kota,

dan

lain-lain

menyangkut pemerintahan di Kota Banda Aceh. Selain itu masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) atau untuk informasi lebih lanjut terkait PPID dapat diakses melalui : ppid.bandaacehkota.go.id. e.

Media Siaran Keliling



Layanan informasi yang disampaikan melalui mobil unit siaran keliling dilaksanakan setiap hari kerja dan bahkan pada hari-hari libur apabila dibutuhkan (sesuai perkembangan situasi dan kondisi). Media siaran keliling sampai saat ini dianggap sangat efektif menjangkau masyarakat.


Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

18%

18%

100%

No Uraian 1.


Indikator kinerja yang diukur dari sasaran ini adalah cakupan pelayanan transportasi

sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna

jalan/jasa serta mendukung ketersediaan jalur evakuasi bencana. Pada tahun 2014, untuk mendukung capaian dari indikator kinerja dilaksanakan kegiatan : 1.

Peningkatan jumlah rambu-rambu lalu lintas, yaitu :  pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas pada 6 (enam) lokasi.  pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 50 unit.  pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas papan nama jalan sebanyak 100 unit.

2.

Pengadaan alat pembatas jalan sebanyak 90 unit terdiri dari : 60 unit water barrier dan 30 unit traffic cone.

3.

Pengadaan marka jalan di kecamatan banda raya – jaya baru, yaitu:  marka solid tepi kiri dan kanan sepanjang 1133.1 m2 di jalan jatu.  marka panah sepanjang 58.42 m2 di jalan cot aron.



 marka solid tepi kiri dan kanan sepanjang 1.465,60 m2 di jalan sultan salahuddin.  pita kejut sepanjang 81.75 m2  marka solid tepi kiri dan kanan sepanjang 1.699,80 m2 di jalan raya krueng neng.  marka solid tepi kiri dan kanan sepanjang 453,60 m2 di jalan makalam.  marka solid tepi kiri dan kanan sepanjang 415,70 m2 di jalan makam daeng. 4.

Pengadaan marka jalan di kecamatan Kuta Alam, yaitu :  pita kejut sepanjang 2.380 m2 di jalan k. saman.  marka jalan sepanjang 88.20 m2 di jalan teumerehom.  marka jalan sepanjang 141.53 m2 di jalan tgk. Thayeb.

5.

Pengadaan marka jalan di kecamatan Ulee Kareng, yaitu:  marka solid tepi kiri sepanjang 2.577 m2 di jalan prof. ali hasyimi.  marka solid pulau, sevron dan modul sepanjang 376.5 m2

di jalan

iskandar.  marka modul sepanjang 192 m2 di jl.jurong dagang ulee kareng. 6.

Pengadaan marka jalan sisa dak marka jalan sepanjang 252.75 m2 di jalan sp. empat taman makan pahlawan.

7.

Pengadaan marka parkir sepanjang 3.000 m2 di kawasan peunayong dan pasar aceh.

8.

Pengecatan kerb jalan di kecamatan jaya baru dan banda raya di terminal batoh.

9.

Pengecatan kerb jalan di kecamatan baiturrahman, kecamatan lueng bata, kecamatan meuraxa.

10. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan jaya baru dan kecamatan banda raya sebanyak 186 unit. 11. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan ulee kareng sebanyak 79 unit. 194 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


12. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan kuta alam sebanyak 49 unit. 13. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan syiah kuala sebanyak 99 unit. 14. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan kuta raja sebanyak 49 unit. 15. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan meuraxa sebanyak 49 unit. 16. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan lueng bata sebanyak 49 unit. 17. Pengadaan dan pemasangan rubber speed bump kecamatan baiturrahman sebanyak 49 unit. 18. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan traffic light di sp. bpkp, sp. surabaya, sp.kodim, sp.mesjid raya baiturrahman, sp.amd. Untuk menciptakan kenyamanan masyarakat khususnya pengguna angkutan umum dilakukan uji KIR. Uji kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan dilakukan secara berkala.Uji KIR bertujuan untuk menjaga keselamatan angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang.Selama tahun 2014, jumlah angkutan umum yang melakukan uji kelayakan jalan meningkat sebanyak 3.500 unit kenderaan.


Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

15%

15%

100%

No Uraian 1.

Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK



Perkembangan

teknologi

informasi

dan

telekomunikasi

berpengaruh

terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Sejalan dengan berkembangnya penggunaan internet dilingkungan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah menyikapinya dengan menggunakan teknologi tersebut sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Penerapan e-government merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.Untuk mewujudkan

e-government

atau

pemerintahan

yang

berbasis

teknologi

informasidilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, secara berkesinambungan dilakukan peningkatan fasilitas infrastruktur bidang teknologi informasi baik dalam hal aplikasi maupun jaringan. Saat ini seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah terkoneksi jaringan internet dan setiap SKPK telah memilki website tersendiri dan terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kota Banda Aceh : www.bandaacehkota.go.id. Sampai tahun 2014 telah dilakukan peningkatan fasilitas tekhnologi informasi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, diantaranya : 1.

Pembangunan 36 aplikasi diseluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

2.

Tersedianya 31 online internet dan 5 offline internet.

3.

Tersedianya 28 open source, 5 close source dan 3 unknown.

4.

Tersedianya website/officialsite sebanyak 41 SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

5.

Tersedianya aktif update berita pada 23 SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

6.

Update wordpress versi 4.1 pada tahun 2014.

7.

Update plugins/themes untuk mencegah celah keamanan/ hacking pada tahun 2014. 196 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Adapun aplikasi dan website yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, diantaranya yaitu : 1.

Website Pemerintah Kota Banda Aceh Merupakan website resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyajikan informasi

tata

pelaksanaan

kelola

program

pemerintahan pembangunan,

yang

dimulai

transparansi

dari

perencanaan,

keuangan

daerah,

pendidikan, layanan masyarakat serta kegiatan pemerintahan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. 2.

Email Pemerintah Kota Banda Aceh Merupakan email resmi Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.

Aplikasi e-kinerja Aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengukur kinerja pegawai organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja. Aplikasi ini memuat analisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi dengan mempedomani Permendagri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Anjab dan Permendagri Nomor 12 tahun 2008 tentang ABK. Aplikasi e-kinerja merupakan inovasi yang diciptakan pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh. Aplikasi e-kinerja telah mendapat pengakuan secara nasional hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat hak cipta bagi aplikasi e-kinerja yang diserahkan oleh Direktur Hak Cipta Kemenkumham pada tanggal 19 Maret 2013.

4.

Aplikasi e-disiplin Aplikasi Absensi Online dan Monitoring Disiplin PNS merupakan sebuah instrumen bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan serta sanksi bagi PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010. Aplikasi e-Disiplin PNS ini dirancang dalam rangka memudahkan pimpinan daerah dalam melakukan 197 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


pengawasan kedisiplinan PNS secara real time yang dapat diakses kapan dan dimana saja. Disamping itu pula masyakarat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap tingkat kedisiplinan PNS. 5.

Daily Activity Monitoring System Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pimpinan daerah dan pejabat dalam mengatur dan mengetahui jadwal rapat dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

6.

Aplikasi e-delegasi Aplikasi monitoring pelimpahan wewenang dari Walikota Banda Aceh kepada para Camat.

7.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan

efektifitas

implementasi

dari

berbagai

regulasi

bidang

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Saat ini implementasi penerapan SIPKD telah dilakukan diseluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. 8.

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Database barang daerah yang muthakir dan menampilkan nilai aset yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem aplikasi SIMBADA dibangun dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang dan asset milik Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan menampilkan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.

9.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Aplikasi SIMPEG telah diintegrasikan kedalam aplikasi e-kinerja. Saat ini seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota 198 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Banda Aceh khususnya yang telah memiliki akun e-kinerja dapat mengakses data kepegawaiannya melalui aplikasi e-kinerja dengan menginput Nomor Induk Pegawai yang bersangkutan 10. Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Sistem Informasi Hukum online yang berisikan Informasi Produk-Produk Hukum Daerah Kota Banda Aceh. JDIH adalah bagian dari usaha proses kinerja transparansi pemerintah Kota Banda Aceh terkait kebijakan hukum yang diterbitkan Pemerintah Kota BandA ceh. 11. Aplikasi webGIS Merupakan aplikasi Sistem Infomasi Geografi berbasis web Kota Banda Aceh, yang menyajikan pemetaan digital dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi–fungsi analisis dan query yang

terkait

dengan

GIS

melalui

jaringan

internet.

Secara

umum

pengembangan dan implementasi WebGIS akan menunjang penyebaran informasi data spatial. Sehingga masyarakat pun akan dapat memiliki akses terhadap data dan hasil analisis GIS. 12. Aplikasi e-monev Merupakan aplikasi Monitoring dan Evaluasi untuk memonitoring progress pembangunan baik dari segi realisasi fisik dan keuangan. Melalui pemanfaatan fasilitas TIK diharapkan akan meningkatkan kualitas pemerintah

kepada

pemangku

kepentingan

stakeholder,

meningkatkan

transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik good governance dan dapat mengurangi total biaya administrasi secara signifikan. Hal ini menjadi tujuan bersama dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Cyber City.




Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

7 unit

7 unit

100%

No Uraian 1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan armada pengelolaan persampahan untuk wilayah Kota Banda Acehyang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khususnya armada pengangkutan sampah merupakan hal yang paling penting untuk terlaksananya pengelolaan sampah yaitu untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya untuk dibawa ke TPA. Pengangkutan sampah selama ini dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis alat angkut seperti: dump truck, pick up, amroll truck, compactor, dan becak sampah. Jumlah armada yang dimiliki oleh DK3 sudah memadai, namun sebagian besar usia pakainya sudah mencapai 10 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan armada baru. Khusus untuk becak sampah, mengingat besarnya biaya pemeliharaan, maka pengadaan becak dalam beberapa tahun terakhir ditiadakan dan secara perlahan akan digantikan dengan pick up. Pada Tahun 2014menargetkan pengadaan 7 (tujuh) unit armada sampai akhir tahun 2014 terealisasi seluruhnya (100%) yang terdiri dari : 3 (tiga) unit pick up, 1 (satu) unit compactor, 2 (dua) unit dump truck dan 1 (satu) unit amroll engkel.




Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

50%

-

-

No Uraian 1.

Meningkatnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA Blang Bintang

TPA Gampong Jawa yang selama ini menjadi satu-satunya tempat pembuangan sampah yang berasal dari Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh besar, kondisinya semakin penuh dengan ketinggian tumpukan sampah mencapai 15 meter. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementrian PU, TPA Gampong Jawa diperkirakan sudah harus ditutup pada akhir tahun 2018 dengan asumsi jumlah sampah harian yang masuk TPA masih sama seperti kondisi saat ini. Salah satu upaya untuk memperpanjang masa operasional TPA Gp Jawa adalah dengan membuang 20 – 50% sampah yang masuk ke TPA Gampong Jawa dialihkan ke TPA Regional Blang Bintang. Sejak tahun 2012 telah direncakan untuk membuang sebagian sampah ke TPA Blang Bintang, namun belum terlaksana karena TPA Blang Bintang belum berfungsi akibat belum dilaksanakannya serah terima TPA dari UNDP ke Kementrian PU dan dari Kementrian PU ke Pemerintah Aceh.Serah terima aset TPA Blang Bintang baru terlaksana pada akhir tahun 2014, sehingga sepanjang tahun 2014 tidak ada sampah TPAGampong Jawa yang dibawa ke Blang Bintang (realisasi 0%). TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang merupakan TPA terluas di Indonesia dengan lahan 200 hektare (Ha) serta dilengkapi teknologi canggih ini direncanakan akan mengelola sampah untuk kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Setelah nanti TPA Blang Bintang beroperasi rencananya TPA Gampong Jawa akan berfungsi sebagai transfer station.



Selama tahun 2014 pembuangan sampah masih dikonsentrasikan di TPA Gampong Jawa, dimana

pada tahun 2014 rata-rata 160 ton sampah yang

dihasilkan dari desa, jalan utama, pasar, pusat perdagangan, sekolah, kantor, terminal, pelabuhan, rumah makan, dan sarana publik lainnya diangkut ke TPA Gampong Jawa. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga mengoperasikan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Banda Aceh yang terletak tepat di sebelah TPA Gampong Jawa. IPLT ini dibangun diatas lahan seluas 2,2 ha. IPLT merupakan tempat penampungan tinja yang bertujuan untuk menampung dan mengolah hasil pengurasan lumpur tinja dari septic tank masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya sebelum kelingkungan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Pengolahan lumpur tinja mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk menurunkan kandungan zat organik dari lumpur tinja dan untuk menurunkan jumlah bakteribakteri patogen (organisme penyebab penyakit). Pada prinsipnya, pengolahan septage ini adalah untuk menurunkan kandungan BOD, COD, dan bakteri coli serta zat tersuspensi (SS), agar tidak membahayakan lingkungan. Volume Tinja yang dibuang ke IPLT Kota Banda Aceh dari tahun 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.8 Volume Tinja yang dibawa ke IPLT Volume Tinja yang Dibuang ke IPLT Truck DK3

Truck Swasta

Total

Trip

Volume

Trip

Volume

Trip

Volume

1,332

5,063

1,018

3,872

2,350

8,935

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, 2014



Untuk biaya operasional pengelolaan IPLT sudah dapat ditutupi sepenuhnya dari retribusi pelayanan penyedotan tinja dan pelayanan IPLT (cost recovery) sehingga tidak bergantung dari subsidi APBK Kota Banda Aceh.


Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam penyediaan wadah sampah

100 unit

-

-

No 1.

yang layak

Pewadahan baik dalam bentuk tong sampah individual, wadah sampah komunal maupun kontainer merupakan sarana penunjang yang sangat penting dalam upaya pengumpulan dan pemilahan sampah. Umumnya masyarakat menyediakan sendiri tong sampah individual untuk ditempatkan di rumah-rumah atau toko/ruko mereka. Demikian juga untuk sekolah, kantor, pusat kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dikelola oleh instansi/lembaga tertentu, misalnya terminal, pelabuhan. Pemerintah Kota berkewajiban menyediaan wadah sampah di jalan-jalan utama, tempat-tempat plubik tertentu seperti halte dan taman-taman kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan. Namun demikian, sejauh ini partisipasi masyarakat maupun pihak swasta masih sangat rendah untuk menyediakan wadah sampah, walaupun hanya sebatas wadah yang dipakai sendiri. Memang pada beberapa tahun terakhir, termasuk tahun 2013, ada kontribusi baik pihak swasta maupun BUMN untuk membantu menyediakan wadah sampah. Namun pada tahun 2014, tidak ada kontribusi masyarakat maupun dunia usaha yang diterima oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.



Mungkin ada penyediaan wadah yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta untuk kebutuhan mereka sendiri, namun hal ini tidak terdata. Tidak adanya/masih rendahnya partisipasi masyarakat maupun pihak swasta untuk menyediakan wadah sampah mungkin disebabkan oleh masih kurang gencarnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas kebersihan dan Keindahan Kota untuk menggandeng masyarakat, khususnya dunia usaha dan BUMN disamping memang masih rendahnya alokasi anggaran untuk Corporate Social Responsibility (CSR) dari kegiatan usaha yang ada di Banda Aceh, terutama untuk sektor lingkungan. Kedepan akan diupayakan agar Dinas kebersihan dan Keindahan Kota dapat melakukan pendekatan dengan dunia usaha dan BUMN yang beroperasi di Banda Aceh untuk menggugah kepedulian mereka terhadap isu kebersihan dan lingkungan dengan membantu penyediaan wadah sampah. Meskipun tidak ada partisipasi masyarakat dan dunia usaha, namun Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berkomitmen menjaga kebersihan dan keindahan Kota dengan melakukan penyediaan wadah sampah sebanyak 282 unit yang bersumber dari APBK Banda Aceh dan penempatannya dilakukan di jalanjalan utama dan tempat-tempat publik.


Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi sampah

13.000 rumah

12.766 rumah

98,2%

No 1.

Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan atau retribusi sampah sejauh ini merupakan salah satu sumber Penerimaan PAD terbesar di Kota Banda Aceh. Dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan jumlah PAD dari retribusi sampah yang



diterima Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 dari Rp. 4,6 milliar yang ditargetkan, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,2 milliar (70%). Belum tercapainya target penerimaan retribusi sampah salah satunya dipengaruhi oleh faktor masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama untuk sektor rumah tangga. Selama ini penerimaan retribusi sampah diperoleh dari dua sektor yaitu sektor komersial dan sektor rumah tangga. Untuk sektor komersial, boleh dikatakan collection ratio-nya sudah mencapai 75%, namun di sektor rumah tangga dari 54.000 rumah tangga yang ada di Kota Banda Aceh, hanya 10.945 rumah tangga yang bersedia membayar retribusi sampah (20%). Pada tahun 2014 dari 13.000 rumah tangga yang direncanakan membayar retribusi sampah, hanya 12.766 rumah tangga yang sudah membayar (98,2%). Tidak mampunya dicapai target rumah tangga yang membayar disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah, disamping masih adanya gampong-gampong yg belum terlayani dengan baik. Meskipun pelayanan pengangkutan sampah yang baik sudah diberikan kepada 59 (lima puluh sembilan) gampong dan sudah mampu menjangkau seluruh gampong, namun hanya 18,2%

rumah tangga yang ada di Kota Banda Aceh yang bersedia

membayar retribusi sampah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya sanksi yang jelas kepada rumah tangga yang menolak membayar retribusi sampah. Untuk mengatasi mengatasi kendala diatas, kedepan akan diupayakan untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan terus memperbaiki kualitas pelayanan sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan pengangkutan sampah yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota sehingga masyarakat tidak keberatan untuk membayar retribusi sampah. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013, jumlah rumah tangga yang membayar retribusi sampah pada tahun ini mengalami peningkatan dari 12.216 rumah tangga menjadi 12.766 rumah tangga atau meningkat 550 rumah tangga.




Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah Indikator Kinerja

No 1.

Uraian

Target

Meningkatnya kontribusi masyarakat

1.000 rumah

Realisasi

Capaian kinerja

1.182 rumah

118%

dalam mendaur ulang sampah

Kegiatan daur ulang sampah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang dibuang ke TPA secara bertahap dapat dikurangi. Kegiatan daur ulang sampah yang dikembangkan di Kota Banda Aceh meliputi komposting (baik sekala rumah tangga, skala kawasan dan komposting di TPA) serta kegiatan daur ulang sampah sampah plastik melaui program bank sampah, serta mengolah sampah menjadi produk kerajinan. Daur ulang sampah organik (komposting) skala rumah tangga merupakan kegiatan daur ulang yang paling luas berkembang selama ini. Pengembangan komposting skala rumah tangga dilakukan melalui upaya sosialisasi dan monitoring yang dilakukan terus menerus tanpa henti oleh tim penyuluh, dengan target utama ibu-ibu rumah tangga yang ada di gamponggampong. Meskipun demikian komposting ini juga diperkenalkan di sekolahsekolah sebagai bahan edukasi bagi anak-anak untuk di terapkan di rumah. Pada tahun 2014, dari target 1.000 rumah yang melakukan komposting skala rumah tangga, tercatat 1.182 rumah sudah aktif melakukan komposting (118%). Tingginya angka partisipasi ini dipengaruhi oleh keberhasilan kegiatan sosialisasi yang dilakukan disamping adanya dukungan anggaran untuk menyediakan wadah komposter secara gratis kepada masyarakat yang berminat, dimana pada tahun 2014 dilakukan pengadaan 357 unit wadah komposter bagi masyarakat. Dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2014 terjadi penambahan jumlah rumah tangga peserta komposting skala rumah tangga sebanyak 303



rumah tangga atau meningkat 34,47% dari 879 rumah tangga di tahun 2013 menjadi 1.182 rumah tangga di tahun 2014.


Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh Indikator Kinerja

No 1.

Uraian

Target

Realisasi


3000 batang pohon dan

1776 batang pohon dan

783.750 ha luas

889,72 ha luas

RTH

RTH

Capaian kinerja 83%

Dalam rangka meningkatkan keindahan dan kesejukan kota, Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan upaya penanaman pohon dan melakukan pemeliharaan terhadap RTH yang ada serta melakukan perluasan RTH dengan mengkonversi lahan-lahan tidur menjadi lahan terbuka hijau kota. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi target penyediaan RTH publik seluas 20% dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 direncanakan dilakukan penanaman 3.000 batang pohon, namun penanaman yang dapat direaslisasikan sebanyak 1.775 batang (59,2%). Penanaman sebanyak 1.776 batang tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tetapi juga oleh pihak-pihak lain yang bekerjasama dan/atau dikoordinasikan dengan Pemerintah kota Abnda Aceh melalui Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota. Terkait luasan RTH, target pada tahun 2014 luas RTH di Kota Banda Aceh seluas 783,75 hektar (12,77%). Angka tersebut merupakan luasan RTH yang berhasil di data pada tahun 2013, Pada tahun 2014 dilakukan perluasan RTH melalui pembuatan taman kota sehingga luasan RTH Kota Banda Aceh saat ini seluas 889,72 Ha atau mencapai 14,5% dari luas wilayah Kota Banda Aceh.




Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari. Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

100%

100%

100%

No Uraian 1.

Berfungsinya fasilitas penerangan jalan umum dan fasilitas/sarana publik lainnya

Berfungsinya dengan baik fasilitas penerangan jalan umum dan sarana publik lainnya melaluiKegiatan penyediaan jasa penerangan jalan umum yang bertujuan memelihara dan menambah lampu penerangan jalan umum. Pada tahun 2014 jumlah lampu yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 8.000 unit yang terpasang dijalan-jalan utama dan jalan lingkungan Gampong dan semuanya berada dalam kondisi baik dan terpelihara. Hal ini berarti pada tahun 2014, kegiatan pemeliharaan lampu jalan dapat dilaksanakan 100%. Disamping kegiatan pemeliharaan, pada tahun 2014 juga dilakukan penambahan lampu jalan baru sebanyak 93 unit lampu LED pada jalan gampong Laksana, Mulia, dan Bandar Baru, 24 tiang (48 unit) LED pada jalan T. Nyak Arief, 11 tiang (22 unit) LED di jalan Makam Pahlawan dan 216 unit pergantian lampu mercury dengan lampu LED.


Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

155 unit

152 unit

98%

No Uraian 1.

Meningkatnya jumlah kendaraan dinas Pemko yang terpelihara

Fungsi bengkel yang dibangun oleh MDF melalui UNDP merupakan bengkel representative yang melayani pemeliharaan dan perbaikan segala jenis armada dan



peralatan khusususnya kenderaan operasional Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sehingga tidak perlu diperbaiki melalui pihak ketiga. Keberadaan bengkel menjadi sangat vital karena kerusakan yang terjadi pada armada operasional sampah perlu penanganan yang segera karena kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak dapat berhenti walaupun hanya satu hari. Direncanakan pengelolaan bengkel dapat diwujudkan dalam bentuk BLUD sehingga dapat dikomersilkan serta dimanfaatakan untuk memperbaiki seluruh jenis kendaraan operasional dan alat berat milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk itu kedepan,diupayakan adanya task force yang bertanggung jawab menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk pengalihan pengelolaan bengkel agar dapat dijadikan BLUD. Pemeliharaan armada berupa kendaraan operasional kebersihan untuk tahun ini terealisasi sebanyak 152 unit dari 155 unit yang ditargetkan (98%) dengan rincian: 62 (enam puluh dua) unit roda enam, 32 (tiga puluh dua) unit roda empat, 39 (tiga puluh sembilan) unit roda dua dan roda tiga.


Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

30%

30%

100%

No Uraian 1.


(1 unit)

Kota Banda Aceh yang dikelilingi lautan memiliki pantai yang terbentang luas sebagai objek wisata maupun rekreasi bagi masyarakat, sehingga membutuhkan keberadaan pos pemantau dipinggir pantai untuk memonitor (memantau) kejadian di daerah pantai dan sekitarnya berkaitan dengan kebencanaan, seperti tinggi gelombang laut,



pasang maupun surut air laut dan memantau kegiatan masyarakat di seputaran pantai. Sejak tahun 2013 telah dilakukan pembangunan pos pengamatan pinggir pantai secara bertahap. Tahun 2014 merupakan tahap kedua pelaksanaan pembangunan tersebut dan sampai saat ini tahapan pembangunan telah mencapai 30% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terkendala minimnya anggaran yang tersedia karena keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh tidak menetapkan target untuk pembangunan prasarana evakuasi hal ini disebabkan karena untuk pembangunan prasarana evakuasi yaitu escape building yang diusulkan pada Kementerian PU, dari 4 (empat) Kecamatan yaitu : Kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja dan Jaya Baru, yang mendapat persetujuan dari kementerian PU hanya Kecamatan Syiah Kuala di Gampong Tibang untuk dilakukan pembangunan escape building pada tahun 2016.Untuk proses awal rencana pembangunan escape building ini telah dilakukan konsultasi publik dan penyusunan Detail Engineering Design(DED). Saat ini di Kota Banda Aceh telah memiliki 3 (tiga) escape building sebagai prasarana evakuasi yang merupakan bantuan dari Pemerintah Jepang dan terletak pada 3 (tiga) lokasi dalam wilayah Kecamatan Meuraxa, yaitu : gampong lambung, deah glumpang, dan alue deah teungoh. Selain itu terdapat 1 gedung TDMRC (Tsunami & Disarter Mitigation Research Centre) terletak di Jl. Tgk Abdul Rahman, Gampong Pie yang juga dapat difungsikan sebagai prasarana evakuasi. Untuk meminimalisir resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, pada tahun 2014 dilaksanakan 12 (dua belas) kali sosialisasi bencana bagi masyarakat di 90 (Sembilan puluh) gampong di Kota Banda Aceh.




Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

1 unit

1 unit

100%

No Uraian 1.

Tersedianya mobil tangga, mobil suplai, hydrant dalam Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh mendapatkan hibah 1 (satu) unit mobil pemadam tangga dengan ketinggian mencapai 33 meter. Hibah ini bersumber dari dana otsus Aceh tahun 2014. Operasional mobil menggunakan panel kontrol melalui komputer dan juga dilengkapi dengan sensor titik api dan tangga.Mobil tangga tersebut selain berfungsi sebagai pemadam kebakaran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevakuasi korban pada bangunan gedung dan jembatan darurat.Dengan adanya hibah tersebut maka target yang telah ditetapkan dapat terealisasi 100%.


Pengembangan destinasi pariwisata Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Tersedianya Sarana pendukung pada

3

3 perencanaan

100%

objek-objek wisata dan terwujudnya

perencanaan

No 1.

kawasan situs/bangunan cagar budaya

Perkembangan sektor pariwisata akan memberikan berbagai manfaat ekonomi seperti masuknya pendapatan bagi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat

melaluiterciptanya

masyarakat.Pariwisata juga dapat

lapangan

kerja

danusaha

baru

bagi

mendorong proses pelestarian terhadap

lingkungan fisikmaupun sosial, seni dan budaya daerah, karena hal tersebut merupakan assetyang dapat dijual kepada wisatawan.



Kota Banda Aceh merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki objek wisata unggulan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Berbagai objek wisata unggulan tersebut meliputi wisata alam, wisata seni/budaya, wisata sejarah, wisata religi, situs wisata tsunami dan wisata kuliner. Untuk menunjangsektor pariwisata diperlukan pengembangan destinasi pariwisata

melalui

peningkatan

sarana

dan

prasarana

pariwisata

serta

pengembangan daerah-daerah yang memilki potensi wisata. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun perencanaan pengembangan destinasi pariwisata pada daerah-daerah yang memiliki potensi wisata di Kota Banda Aceh sehingga dapat menjadi pilihan kunjungan wisatawan, yaitu : 1. Detail Engineering Design (DED) Krueng Aceh River Walk. 2. Studi pengembangan kawasan Ulee Lheue yang terdiri dari 6 (enam) zona perencanaan serta DED kawasan wisata Ulee Lheue pada zona 1 (satu). 3. Detail Engineering Design (DED) pengembangan sarana dan prasaran gampong pande. Hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 3 perencanaan, sehingga pada akhir tahun realisasi mencapai 100%.


Penataan situs-situs dan kota pusaka Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Tersedianya Sarana pendukung pada objek-objek wisata dan terwujudnya

6 situs

6 situs

100%

No 1.

kawasan situs/bangunan cagar budaya

Banda Aceh merupakan salah satu daerah tujuan wisata sejarah, spritual, peninggalan bencana tsunami dan pendidikan.Kota Banda Aceh juga menyimpan banyak situs-situs bersejarah seperti Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan simbol nasionalisme rakyat Aceh sekaligus pusat pendidikan ilmu agama di 212 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


nusantara pada masa Sultan Iskandar Muda, Gunongan dan Pinto Khop yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sekitar abad ke-16, kompleks makam keluarga dan raja-raja kesultanan Aceh Darussalam, makam para ulama-ulama Aceh, makam-makam kuno, komplek perkuburan Kerkhoff yang merupakan lokasi penguburan serdadu Belanda termasuk 4 (empat) orang jenderalnya, bangunan kediaman Gubernur Belanda yang dibangun oleh pemerintah Belanda di atas tanah bekas lokasi Keraton Aceh dan saat ini menjadi pendopo Gubernur Aceh. Selain itu terdapat pula satu kawasan yang menjadi warisan budaya dan merupakan kawasan cikal-bakal lahirnya Kota Banda Aceh yaitu kawasan Gampong Pande. Situs sejarah tersebut dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata sejarah di Pusat Kota Banda Aceh, sehingga tetap terjaga kelestariannya. Penataan situsdi Kota Banda Aceh diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Tahun 2014, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penataan terhadap 6 (enam) situs sejarah dan bangunan cagar budaya di Kota Banda Aceh, meliputi : 1.

Tugu titik nol gampong Pande

2.

Taman Putroe Phang

3.

Makam Saidil Mukammil

4.

Makam Poteumeurah

5.

Makam Raja Raden

6.

Makam Jamalaullail (Jamalul Alam Badrul Munir) Hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 6 situs,

sehingga terealisasisebesar 100%.




Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Tersedianya Sarana pendukung pada

2 kawasan

2 kawasan

100%

objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

bersejarah

bersejarah

No 1.

Kawasan lama atau kawasan bersejarah suatu kota perlu dilestarikan. Penataan kawasan kota harus dapat melindungi kekayaan sejarah yang merupakan aset yang tidak tergantikan dan tidak ternilai. Banda Aceh telah dikenal sebagai ibukota kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1205 masehi dan merupakan salah satu kota tertua di nusantara bahkan di Asia Tenggara. Seiring pengembangan kawasan Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh tetap memperhatikan pengembangan kawasan bersejarah di Banda Aceh meliputi bangunan bersejarah dan cagar budaya.Kota Banda Aceh memiliki beberapa Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sejarah dan budaya, yaitu:  Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya) dengan bangunan-bangunan yang mempunyai ciri tersendiri dan sebagai kawasan heritage Kota Banda Aceh.  Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya yang merupakan mesjid yang bersejarah.  Kawasan Water Front City yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi, khususnya pada kawasan sepanjang Krueng Aceh mulai dari muara (Gampong Pande) hingga ke Indrapuri merupakan lintasan sejarah transportasi sungai pada zaman Kerajaan Aceh tempo dulu.  Kawasan Heritage Gampong Pande, Peunayong dan Neusu. Kawasan Gampong Pande merupakan tempat awal Kerajaan Aceh. Kawasan Peunayong merupakan kawasan yang dikembangkan untuk melestarikan nilai sejarah sebagai kawasan



etnis cina (china town), sedangkan kawasan Neusu tetap dilestarikan sebagai bagian dari peninggalan bersejarah.  Kawasan Wisata Tsunami (Museum Tsunami, PLTD Apung di Punge Blang Cut, kuburan massal korban tsunami di Ulee Lheue dan Mesjid Baitul Rahim di UleeLheue). Pengembangan kawasan bersejarah di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 diprioritaskan pada penataan kawasan dan bangunan bersejarah yang memiliki potensi pariwisata yaitu Makam Saidil Mukamil dan Djamalul Alamsehingga terealisasisebesar 100%.


Meningkatkan promosi pariwisata Indikator Kinerja

No Uraian 1.


Target

Realisasi

12 media cetak dan 2 media

6 media cetak dan 2 media

elektronik

elektronik

Capaian kinerja 75%

Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Banda Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan kondusifnya kondisi keamanan dan gencarnya promosi kota Banda Aceh ini sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Wisata sejarah, tsunami, seni, budaya dan kuliner menjadi andalan promosi Banda Aceh, untuk menarik minat waisatawan dari luar dan dalam negeri. Jumlah angka kunjungan ke Banda Aceh pada tahun 2014 mencapai 236.042 orang meningkat dari jumlah tahun lalu sebanyak 188.035 orang atau meningkat 20%. Kunjungan masih didominasi turis domestik, sedangkan dari luar negeri umumnya berasal dari Malaysia. Meningkatnya angka kunjungan ini memberi dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Banda Aceh, di antaranya mulai hidupnya industri-industri ekonomi kreatif.



Untuk lebih meningkatkan angka kunjungan wisatawan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus membenahi situs dan objek wisata serta perawatan makammakam kuno bersejarah. Objek wisata tsunami seperti PLTD Apung, Rumah Boat di Lampulo dan Masjid Baiturrahim Ulee Lheu telah dilengkapi dengan galeri foto dan dokumentasi tsunami, sebagai wahana informasi dan edukasi bagi pengunjung. Selain itu, saat ini terus dikembangkan konsep wisata religi dimana para wisatawan dapat menikmati sisi keunikan budaya dan religi karena Aceh merupakan satusatunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat islam. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui media. Media memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi terkait pariwisata Banda Aceh. Melalui program pengembangan pemasaran wisata, dilakukan kerjasama dengan media cetak maupun elektronik. untuk mempromosikan potensi pariwisata Banda Aceh. Promosi yang dilakukan dalam bentuk :  Media cetak - Leaflet 5000 lembar, brosur 4 jenis, culinari directry 2500 lembar, tourism map 3500 lembar, baliho 30 buah dan spanduk 20 buah  Media elektronik - Video iklan 1 (satu) kegiatan dan website  Pameran dalam negeri sebanyak 2 (dua) kali


Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

4 lokasi

4 lokasi

100%

No Uraian 1.

Tersedianya tempat pagelaran seni dan pameran



Saat ini, Banda Aceh belum memiliki gedung pagelaran seni dan budaya yang representatif. Untuk setiap penyelenggaran even kesenian dan budaya, Pemerintah Kota Banda Acehmemfungsikan beberapa lokasi strategis yang mudah dijangkau wisatawan maupun masyarakat, yaitu : 1.

Taman Putroe Phang

2.

Taman Sari

3.

Taman Ratu Safiatuddin

4.

Rumah Budaya Dengan tersedianya 4 lokasi untuk pagelaran seni dan pameran tersebut,

maka indikator kinerja terealisasi 100% sesuai dengan target.


Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan

3 lokasi

1 lokasi

33,33%

No 1.

pendidikan yang terbangun

Pembangunan taman-taman kota baik yang sifatnya pasif (taman median jalan, taman pulau jalan, dan taman-taman kecil di depan perkantoran, dsb), maupun taman aktif (taman bermain, taman rekreasi dan taman edukasi) bertujuan tidak hanya mempercantik, menyejukkan dan memperindah kota, tetapi juga bertujuan menambah luasan RTH kota. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Banda Aceh selalu menyediakan anggaran baik untuk merehab maupun membangun taman-taman baru. Pada tahun 2014 dibangun 1 taman rekreasi yaitu taman hijau lamjamee seluas ± 1,3 hektar yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Selain itu pada tahun 2014 pembangunan/rehabilitasi taman hanya difokuskan pada



taman-taman median/pulau jalan serta rehabilitasi dan penambahan fasilitas di beberapa taman yang sudah ada. Sampai dengan tahun 2014 yang terdapat 93 lokasi taman di kota Banda Aceh yang juga berfungsi sebagai RTH publik, sebagai berikut : Tabel 3.9 Taman Kota Banda Aceh

NO

NAMA & LOKASI TAMAN

1

2

LUAS AREA (m2)

LUAS AREA (Ha)

3

4

I

TAMAN

A

TAMAN KOTA

1

Taman Sari dan Kids Rock

2370.00

0.24

2

Taman Edukasi Tsunami

3546.71

0.35

3

Taman Nursery Bustanussalatin

2881.39

0.29

4

Taman Bermain Ulee-Lheu

5312.25

0.53

5

Taman Lambung

28565.86

2.86

6

Taman Wisata di Belakang Dinas Pariwisata

19448.00

1.94

7

Taman Kolam Wisata Dinas Pariwisata Banda Aceh

12766.92

1.28

8

Taman Pantai Cermin

74771.51

7.48

9

Taman Hijau Lamjamee

B

TAMAN WISATA KULINER

10

Taman Depan APK Keudah

651.66

0.07

11

Taman Tepi Pantai Sungai

2422.71

0.24

12

Taman Simpang Mesra

565.53

0.06

C

1.31

TAMAN TUGU

13

Taman Tugu Adipura

3156.77

0.32

14

Taman Tugu BRI

1237.05

0.12

15

Taman Tugu BI

261.52

0.03



LUAS AREA (m2)

LUAS AREA (Ha)

NO

NAMA & LOKASI TAMAN

1

2

3

4

16

Taman Tugu Prasasti Krueng Aceh (Depan Rest. Lamnyong)

692.77

0.07

17

Taman Tugu Bukopin

387.41

0.04

D

TAMAN SIMPANG/TEPI JALAN

I

TAMAN SEPUTARAN SIMPANG LIMA

18

Taman Pulau Jalan JL. Sri Ratu Safiatuddin

216.76

0.02

19

Taman Median Jalan Jl. Panglima Polem

1603.15

0.16

20

Taman Depan Toko Galeri

444.28

0.04

21

Taman Pulau Jalan JL. Mayj. Hamzah Bendahara

309.73

0.03

22

Taman Simpang Pusri

1178.00

0.12

23

Taman Pak Ali

226.44

0.02

Ii

TAMAN SEPUTARAN MESJID RAYA

23

Taman Pulau Jalan Depan Mesjid Raya

436.90

0.04

24

Taman Pulau Jalan Depan Barata

146.81

0.01

25

Taman Samping Toko Simbun Sibreh

94.43

0.01

26

Taman Kaca

346.98

0.03

27

Taman BTPN

464.32

0.05

28

Taman Kelapa Sawit

1581.26

0.16

Iii

TAMAN SEPUTARAN SIMPANG EMPAT JAM

29

Taman Tugu BNI

96.29

0.01

30

Taman Pulau Jalan Simpang Empat Jam

43.66

0.00

31

Taman Pulau Jalan JL. Teuku Umar

121.15

0.01

32

Taman PSSI

2553.43

0.26

Iv

TAMAN SEPUTARAN SIMPANG SURABAYA

33

Taman Pulau Jalan JL. Chik Ditiro

21.97

0.00

34

Taman Pulau Jalan JL. Imuem Lueng Bata

192.25

0.02



NO

NAMA & LOKASI TAMAN

1

2

LUAS AREA (m2)

LUAS AREA (Ha)

3

4

941.36

0.09

35

Taman Median Jalan T. Hasan Dek

V

TAMAN SEPUTARAN SIMPANG JAMBO TAPE

36

Taman Pulau Jalan JL. Syiah Kuala -T. Nyak arif

219.84

0.02

37

Taman Pulau Jalan Jl. T. Hasan Dek - Moh. Daud Beureueh

61.87

0.01

38

Taman Pulau Jalan Jl. T. Nyak arief - JL. T. Hasan Dek

348.52

0.03

Vi

TAMAN SEPUTARAN SIMPANG RATU SAFIATUDDIN

39

Taman Tugu Ratu Safiatuddin

1166.80

0.12

40

Taman Pulau Jalan Jl. Ratu Safiatuddin

75.00

0.01

Vii

TAMAN SIMPANG MAN

41

Taman Pulau Jalan Jl. Syiah Kuala - Jl. Pocut Baren (1)

67.84

0.01

42

Taman Pulau Jalan Jl. Pocut Baren - Jl. Syiah Kuala (1)

157.96

0.02

43

Taman Pulau Jalan Jl. Syiah Kuala - Jl. Pocut Baren (2)

92.60

0.01

44

Taman Pulau Jalan Jl. Pocut Baren - Jl. Syiah Kuala (2)

73.44

0.01

Ix

TAMAN SIMPANG JALAN ANGSA LUENG BATA

45

Taman Simpang Lueng Bata (6 Titik)

1800.00

0.18

Viii

TAMAN PERSIMPANGAN LAINNYA

46

Taman Simpang Jl. T. Nyak Makam dan Jl. T. Iskandar

361.58

0.04

47

Taman Simpang Ketapang

74.92

0.01

48

Taman Simpang Neusu

53.43

0.01

49

Taman Simpang Jl. Diponegoro dan Jl. Cut Mutia

67.60

0.01

50

Taman Simpang Jalan Dayah Glumpang

67.60

0.01

51

Taman Simpang Pasar Peunanyong

37.30

0.00

65.00

0.01

52

Taman Simpang Jl.Chik Ditiro dan Jl. Taman Makam Pahlawan

Ix

TAMAN TEPI JALAN IMUEM LUENG BATA

53

Taman Depan Hotel Oasis

144.15

0.01



NO

NAMA & LOKASI TAMAN

1

2

LUAS AREA (m2)

LUAS AREA (Ha)

3

4

54

Taman Depan Perumahan PLN

104.85

0.01

55

Taman Depan Kantor GAPENSI

604.16

0.06

56

Taman Depan Kantor ASKRINDO

604.16

0.06

57

Taman Depan Gudang PLN

156.19

0.02

58

Taman Seberang Jalan Depan Kantor PAN

137.69

0.01

E

RTH BANTARAN SUNGAI

59

Taman Bermain Lingke

12544.39

1.25

60

Taman Asoe Nanggroe

2252.00

0.23

61

RTH - Bantaran Sungai Alue Naga

1838.02

0.18

62

RTH - Bantaran Sungai Krueng cut-Alue Naga

18970.47

1.90

63

RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Tibang(1)

1189.28

0.12

64


165.50

0.02

65


396.86

0.04

66


2046.54

0.20

67

RTH - Bantaran Sungai Krueng Cut-Alue Naga(1)

3612.55

0.36

68

RTH - Bantaran Sungai Krueng Doy-Belakang RTH POM

3995.26

0.40

69

RTH - Bantaran Sungai Krueng Doy-Belakang RTH POM

1117.58

0.11

70

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh

28948.32

2.89

71


2096.46

0.21

72


2368.22

0.24

73

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-Depan KODAM

9102.98

0.91

74

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Penanyong-TPA)

20190.04

2.02

75

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Beurawe-Pango)

104184.80

10.42

76

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Lamseupueng)

67629.31

6.76

77

RTH-Taman Tugu BPD

1951.92

0.20



NO

NAMA & LOKASI TAMAN

1

2

LUAS AREA (m2)

LUAS AREA (Ha)

3

4

78

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Taman Tugu BPD)

15028.51

1.50

79

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh- (Pango Deah)

15688.63

1.57

80

RTH - Bantaran Sungai Krueng Aceh-(Jl. S.T.A)

2624.18

0.26

494541.57

49.45

I

SUB JUMLAH

II

HUTAN KOTA BANDA ACEH

81

Hutan Kota Depan Mesjid Raya

1847.85

0.18

82

Hutan Kota Depan POM

3149.78

0.31

83

Taman Putroe Phang

24245.54

2.42

84

Hutan Kota Makam Kherkhoff Pocut

74500.00

7.45

85

Hutan Kota Simpang Tiga Mata'ie

930.69

0.09

86

Taman Jembatan Surabaya

2236.36

0.22

87

Hutan Kota Ratu Safiatuddin

17143.63

1.71

88

Bantaran Sungai Krueng Cut

50380.56

5.04

89

Hutan Kota BNI Tibang

67500.00

6.75

90

Hutan Kota Peulanggahan

25868.88

2.59

91

Hutan Kota Rukoh

4998.17

0.50

92

Hutan Kota Lamnyong

5171.31

0.52

93

Hutan TPA

7990.59

0.80

285963.35

28.60

II

SUB JUMLAH

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, tahun 2014

Walaupun belum menyentuh batas tetapan ideal relevansi luas taman kota terhadap luas wilayahnya, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupa untuk meningkatkan luas taman kota sebagai media refleksi, belajar dan hiburan bagi masyarakat.




Peningkatan luasan RTH Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

26,2%

24,50%

93,51%

No Uraian 1.


Ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain. Oleh karena itu, visi green city pada dasarnya juga sejalan dengan visi cyber city kota Banda Aceh. Dalam hal sosial, green open space yang atraktif adalah public sphere yang menarik untuk tempat pertemuan dan interaksi sosial. oleh karena itu, keberadaan green open space yang mencukupi dapat berperan signifikan dalam menghidupkan kehidupan sosial warga. Oleh karena itu, ia sejalan dengan visi sosial islam dan Kota Banda Aceh yang menghendaki kehidupan sosial yang berbasis kekeluargaan dan persaudaraan untuk membangun “ummah” yang kokoh. Mengingat pentingnya peranan ruang terbuka hijau dalam visi green city, Pemko Banda Aceh telah melahirkan Qanun No. 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029. Dalam qanun ini, ditetapkan bahwa pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sabuk hijau, RTH pengaman sungai dan pantai atau RTH tepi air. Pengaturan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banda Aceh disebar pada setiap desa/gampong (90 gampong). Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR), target luasan RTH privat sebesar 10% dan target luasan RTH publik 20% dari luas wilayah. Adapun realisasi luas RTH publik Kota Banda Aceh hingga akhir tahun 2014 sebesar 14,50%. Dengan mengasumsikan bahwa luasan RTH private sebesar 10% sudah tercapai,



maka luas total RTH di Kota Banda Aceh sudah mencapai 24,50%. Hal ini berarti Kota Banda Aceh harus memenuhi 5,5% lagi luasan RTH agar terpenuhinya amanat UUPR. Bila dibandingkan dengan target pencapaian luasan RTH yang direncanakan pada tahun 2014 sebesar 26,2%, maka pencapaiannya masih tertinggal 1,7%. Hal ini memang sangat sulit untuk dicapai mengingat 1,7% luasan wilayah sebanding dengan 104 Ha. Dan tidaklah mudah untuk melakukan pembebasan lahan seluas itu dalam waktu singkat, disamping itu dibutuhkan pula anggaran yang besar. Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dilaksanakan pembebasan lahan untuk RTH di Gampong Pango dengan luas lahan 2 Ha dan untuk tahun 2015 telah diusulkan perluasan lahan RTH seluas 50 Ha yang berlokasi di dekat hutan kota BNI Tibang dengan sumber dana otonomi khusus.

MISI–6

Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 6 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 4 (empat) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut :


Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani Indikator Kinerja

No Uraian 1.

Meningkatnya jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG

Target

Realisasi

1 kali (461 orang)

1 kali (100 orang)


Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan adalah salah satu strategi nasional yang telah disepakati untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. 224 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Dasar hukum pelaksanaan PUG telah diatur dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional dan Permendagri nomor 15 tahun 2008 yang telah diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 untuk pelaksanaan di daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membuka seluas-luasnya ruang partipasi bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan Kota Banda Aceh. Salah satunya melalui pelaksanaan MUSRENA (Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan) yang merupakan instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota ramah Gender. Musrena digelar untuk menampung aspirasi-aspirasi dari kaum perempuan yang nanti akan dikawal sampai ke tingkat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat

kota.Pelaksanaan

Musyawarah

Rencana

Aksi

Kaum

Perempuan

(Musrena)dibagi dalam 3 regional. Dalam mendukung program peningkatan kapasitas bagi perempuan, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelatihan Pengolahan Instan Sere Jahe. Pelatihan ini melibatkan sepuluh kelompok yang terdiri dari kelompok Majelis Taklim, Pos Ekonomi Keluarga, dan pengurus Balee Inong dari Kecamatan Meuraxa dan Kuta Raja, masing-masing kelompok mengirimkan 10 orang, sehingga total peserta 100 orang. Selain itu juga dilakukan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga melalui lomba gampong binaan pemberdayaan perempuan yaitu lomba peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS),

Lomba Gerakan

sayang IBU (GSI) masing-masing kecamatan diikuti 20 orang, Bina Keluarga Balita (BKB)

dan

Gampong

Mawaddah

warrahmah

(Gammawar)

masing-masing

kecamatan diikuti 20 orang. Dari keempat lomba tersebut jumlah perempuan yang menjadi peserta sebanyak 720 orang.




Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hakperempuan dan anak Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya jumlah perempuan

Eksekutif 30 %

Eksekutif 36,26%

67,93%

yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan legislatif

Legislatif 20 %

Legislatif 3 %

No Uraian 1.

Capaian kinerja yang ingin diukur dari meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan legislatif adalah jumlah perempuan menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan maupun legislatife. Pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga legislatif berjumlah 1 orang dari total 30 orang anggota legislatif periode 2014 – 2019 atau 3%, sedangkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural dilembaga eksekutif berjumlah 227 orang dari 626 jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh atau 36,26%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan disebabkan beberapa kendala, antara lain : 1.

Masih

rendahnya

tingkat

kepercayaan

masyakat

terhadap

kapasitas

perempuan. 2.

Adanya mindset pada masyarakat bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin.

3.

Masih rendahnya kapasitas perempuan dalam bidang politik. Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan keikutsertaan dan

partisipasi perempuan dalam politik Kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan publik speaking dan sarasehan pendidikan politik bagi perempuan.




Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

18 balee inong

18 balee inong

100%

No Uraian 1.

Jumlah lembaga perempuan (Balee Inong)

Capaian indikator kinerja yang ingin diukur dari jumlah lembaga perempuan (Balee Inong) adalah penguatan peran kelembagaan bale inong. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan

peningkatan peran kelembagaan

perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui lembaga perempuan balee inong. Kegiatan yang diikuti oleh720 pengurus dari 18 balee inong Kota Banda Aceh dapat dirincikan sebagai berikut : 1.

Pelatihan manajemen usaha dan teknik produksi bagi kelompok usaha perempuan desa prima madani

2.

Penguatan kapasitas kelembagaan

3.

Pencegahan kasus kekerasan terhadap anak/ perempuan

4.

Sosialisasi kebijakan UU Tenaga Kerja Perempuan

5.

Sosialisasi trafficking

6.

Sosialisasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak/ perempuan

7.

Pelatihan ketrampilan bagi perempuan untuk pembuatan sari sere dan jahe Dengan terbentuknya 18 balee inong di Kota Banda Aceh, maka target yang

ditetapkan oleh Pemko Banda Aceh terealisasi sebesar 100%.




Terwujudnya pencapaian program MDG’s kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak Indikator Kinerja Target

Realisasi

Capaian kinerja

AKI 0,0011% dan

AKI 0,0051%

85%

AKB 0,054%

dan AKB 0,041%

No Uraian 1.

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator utama kesehatan adalah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).Pada tahun 2014 angka kematian ibu terjadi sebanyak 5 kasus dari total 979 jumlah ibu melahirkan atau 0,0051%,s edangkan jumlah kematian bayi mencapai 41 kasus dari total 979 kelahiran atau 0,041%. Kondisi ini masih jauh dari angka yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dimana pada akhir tahun 2017 ditargetkan jumlah AKB : 3/1000 atau 0,003 % dan AKI : 70/100.000 atau 0,0007%, artinya adalah bahwa di akhir tahun 2017 ditargetkan dari 1000 bayi yang lahir hidup hanya terdapat 3 kematian dan dari 100.000 ibu melahirkan hanya terdapat 70 ibu yang meninggal saat melahirkan. Untuk itu diperlukannya upaya komprehensif dan fokus dari Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait terkait untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kematian ibu dan bayi di Kota Banda Aceh adalah : 1. Kasus kematian Ibu  Faktor usia kehamilan yang terlalu tua atau usia diatas 35 tahun  Bekas operasi cesar yang kurang terawat  Tingkat pelayanan antenatal (asupan gizi tidak seimbang pada ibu hamil)  Usia ibu yang terlalu muda untuk melahirkan  Terlalu banyak jumlah anak yang dilahirkan  Terlalu dekat jarak kehamilan.



2. Kasus kematian bayi  Penyakit sistem pernafasan bagian atas (ISPA) dan diare  Bayi lahir prematur

MISI–7

Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

Pada tahun 2014, untuk mencapai misi 7 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 2 (dua) sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut :


Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan berintegritas Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya generasi muda trampil dan memiliki keahlian

67 OKP

67 OKP

100%

No 1.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merupakan mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan dengan menjadikan masyarakat sebagai ibu kandung yang berperan aktif membesarkan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa di masa datang.Sebagai sosial kontrol pemerintahan, OKP harus mendukung dan mengawasi program pemerintah dalam pembangunan dengan tujuan utama kesejahteraan dan keadilan masyarakat akan tercapai. Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai mitra dari OKPwajib membina dan memfasilitasi organisasi yang melibatkan kepemudaan di Kota Banda Aceh. Setiap tahun Pemerintah Kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran dalam APBK untuk kegiatan pembinaan pemuda dan OKP di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 melalui program peningkatan peran serta kepemudaan dilakukan pembinaan



terhadap 67 (enam puluh tujuh) OKP di Kota Banda Aceh sesuai dengan yang ditargetkan sehingga realisasinya mencapai 100%. Melalui pembinaan ini diharapkan OKP sebagai tempat untuk berhimpunnya potensi kepemudaan untuk belajar, bekerja, berkarya guna memperkokoh persatuan dan kesatuan di masyarakat dapat melakukan kegiatan positif, dan menjadi salah satu kontrol gerak pembangunan khususnya di Kota Banda Aceh.


Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Capaian kinerja

Meningkatnya generasi muda trampil dan mandiri

180 orang

145 orang

81%

No 1.

Pemuda sebagai lokomotif penggerak pembangunan daerah memilki andil besar dalam menentukan kemajuan atau kemunduran suatu daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa pemuda berperan aktif memberikan konstribusi dalam membangun Kota Banda Aceh. Untuk membentuk jiwa kepemimpinan serta menciptakan kreatifitas para pemuda, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi 145 pemuda dan siswa di Kota Banda Aceh, sebagai berikut :  Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi 45 siswa sekolah menengah atas dan 50 pemuda dari gampong di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan

meningkatkan

dan

memantapkan

mutu

kepemimpinan,

meningkatkan kemampuan berorganinsasi dan kesadaran politik sebagai warga negara yang baik dan bertangguang jawab serta memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik dalam pengelolaan sebuah organisasi yang baik dan terarah.



 Pembinaan pemuda bela Negara bagi 50 pemuda gampong di Kota Banda Aceh.Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan dan pembentukan karakter dan mental pemuda bangsa, pelatihan kedisiplinan, kemandirian, keterampilan, ketahanan dan pemahaman terhadap nilai-nilai bela Negara, cinta tanah air, dan wawasan wiyadatamandala, yang bertujuan untuk memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi para pemuda dan pemudi agar mempunyai mental juang yang tinggi sebagai generasi muda penerus bangsa dan memahami ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melihat hasil pengukuran kinerja melalui realisasi terhadap keseluruhan indikator kinerja yang menjadi target Pemerintah Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 lebih baik dari tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai 86,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 82,23%.

3.1.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya

Untuk perbandingan pencapaian kinerja pada tingkat sasaran strategis antara tahun 2014 dan tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013

No

Sasaran Strategis

Capaian sasaran 2013 (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100

100

-

1.

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam

Capaian Peningkatan sasaran (Penurunan) 2014 (%) Capaian (%)

yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat



No

Sasaran Strategis



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.


100

100

-

3.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup

100

80

(20)

98,2

126,5

28,82

masyarakat 4.


5.


100

100

-

6.

Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara

75

-

(100)

150

83,5

(44,33)

12,5

50

300

50

111,52

123,05

80

100

25

98,67

92,37

(6,38)

transparan dan akuntabel 7.


8.


9.


10.

Terciptanya pemerintahan yang berbasisegoverment

11.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif

12.

Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien

140

100

(28,57)

13.

Terbentuknya Program Pembangunan yang

218

80

(63,3)

mengakomodir aspirasi masyarakat 14.


65,41

55,95

(14,46)

15.

Meningkatnya kesempatan Kerja bagi pencari

58,25

68

16,74

90,42

66,09

(26,91)

kerja 16




No

Sasaran Strategis



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

17.

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di

68,48

84,11

22,82

Kota Banda Aceh 18.


100

103,3

3,3

19.

Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam

100

100

-

bidang ekonomi 20.


50

0

(100)

21.


100

100

-

22.


100

100

-

23.


40,70

100

145,7

24.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pelaku

70

100

42,86

-

100

100

60

112,14

86,90

101,66

83,33

(18,03)

73,87

100

35,37

74,63

82,63

10,72

100

112,9

12,90

usaha 25.

Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat

26.


27.


28.


29.


30.

Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata.

31.

Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat.

80

100

25

32.


50

100

100

33.

Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang

79,87

100

25,2

mendukung pariwisata Islami



No

Sasaran Strategis


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100

30

(70)

100

33

(67)

34.

Tersedianya pembangunan infrastruktur


transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif 35.

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

36.


100

100

-

37.

Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan

132

100

(24,24)

0

0

-

0

0

-

122,16

98,2

(19,61)

87,9

118

34,24

pengangkutan sampah yang memadai 38.

Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang

39.

Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah

40.

Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan

41.

Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah

42.

Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh

88

83

(5,68)

43.

Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan

100

100

-

keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari 44.

Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko

15

98

553,33

45.

Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam

50

100

100

0

100

100

100

100

-

rangka pengurangan resiko bencana 46.


47.




No

Sasaran Strategis



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

48.


100

100

-

49.

Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah

100

100

-

50.


83,3

75

(9,96)

51.

Tersedianya sarana dan prasarana pementasan

0

100

100

91

33,33

(63,37)

88

93,51

6,26

91,58

177

93,27

70

67,93

(2,96)

seni budaya 52.


53.


54.

Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani

55.

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hakperempuan dan anak

56.

Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

88

100

13,64

57.

Terwujudnya pencapaian program MDG’s

65

85

30,77

17,5

100

471,43

30

81

170

82,23

86,39

3,27

kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak 58.

Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan berintegritas

59.

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja Capian rata-rata

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian target kinerja dari tahun 2013 sebesar 82,23% ke 86,39% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami



peningkatan sebesar 4,16% yang pada gilirannya akan memberi dampak posistif pada pencapaian target pada akhir masa berlakunya RPJMD yakni tahun 2017.

3.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJM Realisasi

akumulasi

pencapaian

sasaran

sampai

dengan

tahun

ini

dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD periode 2012 – 2017, disajikan pada tabel, sebagai berikut : Tabel 3.11 Realisasi akumulasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2014

No

Sasaran/Indikator

1 1

Realisasi Akumulasi sd Tahun 2014

Target Capaian sesuai dengan RPJMD tahun 2017

Persentase Capaian Kinerja

3

4

5

2

(%)

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat -

Terlaksananya pembinaan Syariat Islam

22 kali kajian

55 kali kajian

islam

islam

3 kali sosialisasi

3 kali sosialisasi

100

28 kali pengajian

60 kali pengajian

46,67

rutin

rutin

secara maksimal -

Meningkatnya pemahaman masyarakat

40

terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan 2

Meningkatnya ketaqwaan Individu -

3


Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup masyarakat -

Seluruh masyarakat Banda Aceh mampu

40 gampong

90 gampong

28,90

80%

64,54

melaksanakan syariat islam 4

Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat -

Terciptanya ketertiban umum dan

51,63

kepastian hukum dalam masyarakat 5







2

3

4

5

Terlaksananya kegiatan tausyiah dan

60 kali

240 kali

25,00

No

Sasaran/Indikator

1 -

(%)

ceramah-ceramah agama 6

Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel -

Meningkatnya manajemen pengelolaan

15%

100%

15

ZIS 7

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi -

Jumlah aparatur pengawas yg sudah

25 orang

mengikuti pelatihan

8

(30 org)

bertanggung jawab Jumlah Aparatur yang telah menamatkan

S1 : 3.155

S1 dan S2

S2 : 314

S1 : 4.000

82,60

S2 : 200

Terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas -

10

83,33

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan

-

9

70%

Penurunan jumlah PNS yang Indisipliner

2,69%

5%

53,80

10 SKPK

50

Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-Goverment -

Jumlah kantor pelayanan yang berbasis

5 SKPD

TIK 11

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif -

Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan

92,37

95%

97,23

13 regulasi

10 regulasi

130

SKPD 12

Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien -

Jumlah Regulasi yang ditetapkan untuk memperpendek/memangkas jalur birokrasi

13

Terbentuknya Program Pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat -

Jumlah Dokumen MOU yang disepakati

36 MoU

20 MoU

180

tepat waktu



No

Sasaran/Indikator

1

2

14

Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi -




3

4

5

180 IKM

180 IKM

100,00

100 IKM

125 IKM

80

35 perajin

70 perajin

50,00

15 pasar

15 pasar

100

140 KUKM

160 KUKM

87,50

88 koperasi

120 Koperasi

73,33

10 UKM

150 UKM

12,50

120 kelompok

150 kelompok

80

21.5%

80%

26,875

30,59%

40%

76,475

10%

30%

20,00

6 orang

10 orang

60

4%

10%

40

Tersedianya IKM yang mampu menjamin

(%)

pemasaran komoditi -

Meningkatnya Jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product

-


-


-

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan fasilitasi melalui perbankan

-


-


-

Terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

15

Meningkatnya kesempatan Kerja bagi pencari kerja -

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan pencari kerja

-


-

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang kondusif

-

Meningkatnya jumlah tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan

-

Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan di perusahaan

16







2

3

4

5

Terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM,

2058 UMKM dan

4.000 UMKM

1,42

14 TTG

dan 18 TTG

43%

50%

86%

43,50%

50%

87

No

Sasaran/Indikator

1 -

TTG -

Meningkatnya kesejahteraan bagi fakir

(%)

miskin -

Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

-


1 buah

1 paket

100

-

Terkoordinasi perumusan kebijakan

18 kali

30 kali

60,00

penanggulangan kemiskinan -


50%

100%

20

-

Tertanganinya keluarga korban bencana

32%

80%

40

-

Meningkatnya jumlah PMKS yang

43,48%

60%

72,47%

36,13%

75%

48,17%

-

55%

0

60%

75%

80,00

20% (3

65%

30,77

memperoleh jaminan sosial -

Menurunnya Penyakit Menular Ternak/Hewan

-


-


-

-


pengawasan)

Meningkatnya Pendapatan Usaha

9 kelompok

80 kelompok

11,25

37 gampong

90 gampong

41,11

9 kecamatan

0

3 kecamatan

6 kecamatan

50

24,50%

55%

Agribisnis petani -

Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan

-


-


-


44,55%






2

3

4

5

Terfasilitasi pendapatan dan kekayaan

20 gampong

90 gampong

No

Sasaran/Indikator

1 -

gampong 17

(%)

22,22

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh -

Meningkatnya keikutsertaan dalam

1 kali

5 kali

20,00

31 jenis

69 jenis

44,93

17 jenis

17 jenis

100

280 UKM

1.500 UKM

18,67

2 buku

5 buku

40,00

2 buku

5 buku

40,00

100%

100%

100

13 jenis

17 jenis

76,47

90

pameran pelayanan publik -

Meningkatkan pelayanan system informasi

-

Meningkatnya pelayanan system informasi dan data investasi

-


-

Tersedianya data monitoring bidang pertanian

18


Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha -


-


19

Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi -

Terpromosi UMKM pada pameran dan

6 kali pameran

6 kali pameran

factory outlet serta terdistribusinya bahan

dan 3 kali pasar

dan 4 bahan

rakyat

pokok

pokok dengan harga yang stabil 20

Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal -

Meningkatnya Pelayanan di Bidang

4 regulasi

0

45 kelompok

66,67

Penanaman Modal 21

Meningkatnya hasil tangkapan nelayan -

Terlaksananya pembinaan pada

30 kelompok

Kelompok Masyarakat Pesisir






2

3

4

5

Tersedianya sarana pendukung untuk

8 paket

20 paket

40,00

60%

70%

86%

14 lokasi

12 lokasi

116,67

4 pasar

13 pasar

30,77

150 perajin

80

2 kegiatan

0

80 petani

0

40 orang

0

100

No

Sasaran/Indikator

1 -

(%)

pembudidaya ikan 22

Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat -

23


Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar -


24


Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha -

Penanggulangan teknologi modern

120 perajin

dalam kegiatan perindustrian 25

Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat -


-

Membangun pengetahuan dan wawasan petani dan nelayan

-

Meningkatnya Keterampilan penyuluh (Balai Diklat Penyuluh Penyuluh BLPP SAREE)

26

Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat -

-

Tercapainya pembinaan dan

90 baitul mal

90 Baitul Mal

pengembangan syariat islam

gampong

gampong

15751157721

21348436280

73,78

90%

90%

100


-


-


-




No

Sasaran/Indikator

1 27

2




3

4

5

30%

70%

42,86

30%

30%

100

3 puskesmas

11 puskesmas

27,27

61% (55

100 % (90

61,00

gampong)

gampong)

0,30%

0,06%

0,20

100% (90 desa)

90 gampong

100

(%)

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas -

Tercapainya Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah

-


-


-

-

Cakupan desa siaga aktif

Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)

-


28

Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah -


-


-

Terwujudnya proses pembelajaran yang berahlakul karimah

29

100% (143

100% (143

sekolah)

sekolah)

100% (143

100% (143

sekolah)

sekolah)

100

100

100%

100%

(143 sekolah)

(143 sekolah)

100

81,4%

100%

81,4

99,89%

100%

99,89

51%

100%

51

Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP -

Tersedinya guru-guru yang kompeten dan sesuai kualifikasi SNP

-

Tingkat kelulusan siswa sekolah dasar

(2957 guru)

dan menengah 100% dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) -




No

Sasaran/Indikator

1 30

2



3

4

5

(%)

Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata -

Peningkatan produktifitas dan kualitas pelaku seni dan pelestarian budaya daerah

31


131 atraksi

125 atraksi

budaya/eleven

budaya/even

104,80

seni budaya

piasan seni

42,9%

95%

45,2%

35,9% (14 skpd)

85% (33 SKPD)

42,24

Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat -


32

Peningkatan pengelolaan arsip daerah -

33


Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami -

Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan,

99,70% (707,343

drainase dan air bersih yang baik serta

km jalan dalam

jaringan/saluran pembuangan limbah

kondisi baik,

yang ramah lingkungan

63%

157,14

38%

56%

68%

68%

78%

87%

433.03 km drainase, 46.994 rumah tangga pengguna air bersih)

-

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

34


Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif -

Meningkatnya jumlah infrastruktur

56%

60%

93,33%

transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif 35

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa -

Meningkatnya cakupan pelayanan

18%

74

80%

transportasi dan tercipta keamanan serta



No

Sasaran/Indikator

1

2 kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

36

Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK -





3

4

5

15%

15%

15%

(%)

berbasis TIK 37

Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai -

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

7 unit

169 unit

359 unit

prasarana untuk pengelolaan sampah 38

Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang -

Jumlah sampah yang dikirim ke TPA

50%

0

Blang Bintang 39

Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah -


15%

0

18.000 rumah

70,92

dalam penyediaan wadah sampah yang layak 40

Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan -


12.766 rumah

dalam membayar retribusi sampah 41

Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah -


1.182 rumah

1.426 rumah

82,89

12,50%

116,00

dalam mendaur ulang sampah 42

Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh -

43


14,5%

Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari -

Berfungsinya fasilitas penerangan jalan

100%

90%

111,11

umum dan fasilitas/sarana publik lainnya



No

Sasaran/Indikator

1 44




3

4

5

15%

100%

15,00

2

(%)

Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko -

Jumlah kendaraan dinas Pemko yang terpelihara

45

Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana -

Tersedianya pos pemantauan di pinggir

1 unit

1 unit

100

8 unit

8 unit

100

14 unit

19 unit

73,68

20%

98%

20%

17,50

90%

19,44

55%

95%

57,89

75%

90%

83,33

100%

100

pantai 46

Tersedianya prasarana evakuasi

Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran -


47

Pengembangan destinasi pariwisata -

Tersedianya Sarana pendukung pada objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

48

Penataan situs-situs dan kota pusaka -


49

Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah -


50

Meningkatkan promosi pariwisata -

51


Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya -

Tersedianya tempat pagelaran seni dan

100%

pameran



No

Sasaran/Indikator

1 52




3

4

5

24,5%

30%

81,67

2

(%)

Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau -

Meningkatnya Jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan yang terbangun

-


53

Peningkatan luasan RTH -

54



Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani -

Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG

55

8 kali keg (1.123

16 kali keg.4

orang)

lokasi.2965 org

37,94

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hak perempuan dan anak -

Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan

Eksekutif 36,26%

Eksekutif : 9%

Legislatif 3%

Legeslatif : 10%

205,26

legislatif 56

Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak -

57

Jumlah lembaga perempuan (Balee inong)

18 balee Inong

19 balee inong

94,74

Terwujudnya pencapaian program MDG’s kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak -

Jumlah menurunnya Angka Kematian Ibu

0,50%

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 58

Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan berintegritas -

Meningkatnya Generasi muda trampil

97%

60%

161,83

dan memiliki keahlian 59

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja Meningkatnya Generasi muda trampil

20%

dan mandiri



3.1.4 Capaian Kinerja Tahun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa bidang yang pencapaian target indikatornya belum optimal namun hal tersebut akan terus dimaksimalkan sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah. Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan tahun 2014 untuk 5 (lima) bidang) adalah sebagai berikut : 1. Bidang Kesehatan

No

Indikator

Target Nasional

Capaian Daerah Tahun 2014

Ket

1

2

3

4

5

1.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

95 %

95,62%

Tercapai

2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 %

41,66%

Belum

Cakupan pertolongan persalinan oleh

90%

94,22%

Tercapai

3.

Tercapai

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4.

Cakupan pelayan nifas

90%

94,15%

Tercapai

5.

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang

80%

38,35%

Belum

ditangani 6.

Cakupan Kunjungan Bayi

Tercapai 90%

85,05%

Belum Tercapai

7.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

Cakupan Pelayanan Anak Balita

90%

87,78

Belum Tercapai Belum

8.

67.24% Tercapai

9.

Cakupan pemberian makanan pendamping

100%

ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

7,29%

Belum Tercapai

miskin



No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

100%

100%

Tercapai

100%

98,96

Belum

10.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

11.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Tercapai

12

Cakupan peserta KB Aktif

70%

70,90%

Tercapai

13.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

100%

46,46%

Belum

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

100%

100%

Tercapai

100%

76,62

Belum

14.

Tercapai

masyarakat miskin 15.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

16.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

Tercapai 100%

84%

yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Belum Tercapai

di Kabupaten/Kota 17.

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

100%

0.00%

Belum Tercapai

80%

61,11%

Belum

< 24 jam 18.


Tercapai 19.

Cakupan Pelayanan Obat dan perbekalan kesehatan

100%

92,02%

20.

Cakupan pelayanan kesehatan jiwa

80%

83,35%

Tercapai

21.

Cakupan pelayanan kesehatan peduli

80%

71,31%

Belum

Tercapai

remaja 22.

Cakupan ketersediaan sumber daya

Belum

Tercapai 25%

25,41%

Tercapai

manusia terlatih dalam penanggulangan bencana



No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

40%

21.24%

Belum

23.

Cakupan posyandu purnama

Tercapai 24.

Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi

80%

66.06%

syarat hygiene dan sanitasi 25.

Cakupan pencatatan dan pelaporan dan

Belum Tercapai

100%

25.35%

pelaporan puskesmas yang menggunakan

Belum Tercapai

sistem komputerisasi

2. Bidang Pendidikan

No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

100%

100%

Tercapai

100%

92.7%

Belum

Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota 1.

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

2.

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs

Tercapai

tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis 3.

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang

100%

laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36

92.5%

Belum Tercapai

peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik



No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

4.

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

0%

Belum Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru 5.

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

6.

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

7.

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

8.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%

9.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

10.

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik



No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

0%

Belum Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

85 %

Belum Tercapai

100%

0,28 %

Tercapai

100%

100 %

Tercapai

11.

Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

12.

Di setiap ka/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik

13.

Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

14.

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan 1.

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

2.

Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

3.

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA



No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

100%

75,25 %

Belum Tercapai

100%

98,7 %

Belum Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Belum

4.

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

5.

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

6.

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu

7.

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

8.

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

9.

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

10.

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru

Tercapai

dua kali dalam setiap semester 11.

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian

100%

100%

Belum Tercapai

setiap peserta didik kepada kepala sekolah



No 1

Indikator 2 pada akhir semester dalam bentuk laporan

Target Nasional


Ket

3

4

5

100%

100%

Tercapai

100%

100%

Tercapai

hasil prestasi belajar peserta didik 12.

Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester

13

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah(MBS).

3. Bidang Sosial

No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

1.

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

80%

1,48%

Belum Tercapai

2.

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial

80%

10,25%

Belum tercapai

80%

11,11%

Belum tercapai

80%

24%

Belum tercapai

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 3.

Persentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

4.

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat



No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

40%

9,30%

5.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

Belum tercapai

yang telah menerima jaminan sosial

4. Bidang Ketenagakerjaan

No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

75%

25%

Belum

1.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

2.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

tercapai 60%

20%

pelatihan berbasis masyarakat 3.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

tercapai 60%

40%

pelatihan kewirausahaan 4.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan

Belum tercapai

70%

26%

ditempatkan 5.

Belum

Belum tercapai

50%

71%

Tercapai

Perjanjian Bersama (PB) 6.

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

50%

94%

Tercapai

7.

Besaran pemeriksaan perusahaan

45%

40%

Belum tercapai

8.

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

50%

59%

Tercapai



5. Bidang Penanaman Modal

No

Indikator

Target Nasional


Ket

1

2

3

4

5

1 (satu) sektor/bidang

3 sektor

Tercapai

1.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

usaha/tahun 2.

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten

1 kali

1 kali

Tercapai

3.

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

100%

98%

Belum Tercapai

100%

2%

Belum

melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, yaitu : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 4.

Terimplementasikanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Tercapai

Elektronik (SPIPISE) 5.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia

1 (satu) kali/tahun

-

Belum Tercapai

usaha



Adapun persentase capaian kinerja terhadap 5 (lima) bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Bidang

Jumlah Indikator

Mencapai Target

Belum Mencapai Target

1

2

3

4

5

1.

KESEHATAN

25

8

17

2.

PENDIDIKAN

27

18

9

3.

SOSIAL

5

-

5

4.

KETENAGAKERJAAN

8

3

5

5.

PENANAMAN MODAL

5

2

3

JUMLAH

70

31

39

PERSENTASE

100%

44,29%

55,71%

Dari tabel di atas dapat digambarkan, terhadap capaian target kinerja SPM untuk 5 (lima) bidang sampai dengan tahun 2014 belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan terdapat beberapa indikator yang tidak menjadi target Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk mencapai target sesuai yang telah ditetapkan dibutuhkan perhatian dari semua stake holder sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

3.1.5 Analisisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya difokuskan pada 2 faktor, yaitu efisiensi anggaran dan efisiensi aparatur sebagaimana penjelasan berikut : a.

Efisiensi Anggaran Tahun 2014 Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran

belanja Langsung Pemerintah Kota Banda Aceh dengan total realisasi anggaran belanja sebagaimana rumus berikut: 256 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014


Efisiensi =

x 100%

Kriteria tingkat efisiensi angggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut: 1.

Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien

2.

Jika hasil perbandingan antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien

3.

Jika hasil perbandingan antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien

4.

Jika hasil perbandingan antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan efisien

5.

Jika hasil perbandingan dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien. Adapun efisiensi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2014

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Efisiensi = =

526.935.400.981 1.095.857.239.209

x 100% x 100%

= 48,08 Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dikategorikan sangat efisien.



b.

Efisiensi Pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menyeimbangkan proporsi alokasi

anggaran belanja publik dan belanja aparatur, salah satunya melalui kebijakan moratorium pegawai. Moratorium dilakukan untuk penataan pegawai yang jumlahnya melebihi dari kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan analisis beban kerja. Melalui penerapan moratorium pegawai sejak tahun 2007 sd 2014, jumlah pegawai Pemko Banda Aceh dapat diperkecil dari 7.483 orang pegawai di tahun 2007 menjadi 5.957 orang pegawai di tahun 2014 atau berkurang sebesar 20,4%. Hal ini dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Dengan demikian maka berpengaruh pada proporsi alokasi belanja publik dan terjadi peningkatan alokasi belanja publik dari 35,80% di tahun 2010 menjadi 48,64% di tahun 2014 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :



Tabel 3. 12 Perbandingan Belanja Aparatur dan Belanja Publik.

Efisiensi dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi PNS melalui Banda Aceh Academy (BAA), yang diawali dengan melakukan survey kebutuhan diklat/pelatihan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui FGD, sehingga diperoleh program diklat/pelatihan prioritas.

3.1.6

Analisis Permasalahan dan Solusi Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, masih terdapat indikator kinerja yang

pencapaiannya belum optimal, hal ini disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan tidak terealisainya target kinerja seperti yang telah ditetapkan, antara lain : 1.

Terdapat beberapa Indikator kinerja yang belum selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017, hal ini berdampak pada sulitnya mengukur capaian kinerja.

2.

Indikator kinerja pada tingkat sasaran belum seluruhnya terukur atau masih bersifat umum yang belum menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif, sehingga target kinerja setiap tahunnya cenderung statis dan tidak dapat



menunjukan hasil kinerja sesungguhnya karena tidak jelasnya rumusan pengukuran indikator kinerja. 3.

Dalam penetapan target kinerja daerah berdasarkan indikator kinerja pada tingkat sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJMD) Kota Banda Aceh 2012-2017 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab, masih belum disertai dengan perencanaan dan data yang akurat sehingga sangat sulit untuk mengukur capaian kinerja pada akhir tahun untuk dituangkan dalam dokumen LAKIP.

4.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD belum sepenuhnya mengadopsi tujuan, sasaran dan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017.

5.

Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga program dan kegiatan yang menjadi faktor pendukung pencapaian target kinerja daerah tidak dapat dilaksanakan atau ditunda dan hal ini berdampak pada pencapaian kinerja menjadi tidak optimal.

6.

Konsistensi perencanaan terhadap implementasi program dan kegiatan.

7.

Sinergisitas perencanaan antara satuan kerja masih belum optimal, sehingga masih terdapat kecenderungan kegiatan bersifat mandiri dan tumpang tindih.

8.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat SKPD belum menggambarkan capaian kinerja SKPD tersebut secara spesifik dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tingkat Pemerintah Kota Banda Aceh.

9.

Kualitas SDM yang masih terbatas, sehingga masih terdapat kelemahankelemahan

dalam

pelaksanaan

fasilitasi

dan

perumusan

perencanaan,

pengendalian, pengkoordinasian dan pelaporan khususnya dalam mendukung pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.



Untuk peningkatan capaian kinerja kedepan dengan mengoptimalkan realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain : 1.

Melakukan perumusan kembali sasaran strategis dan indikator kinerja melalui revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2012-2017 agar selaras dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah kota Banda Aceh.

2.

Merumuskan kembali program dan kegiatan dalam dokumen RPJMD sehingga memiliki sinergisitas dengan target kinerja daerah selama 5 (lima) tahun.

3.

Revisi dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar selaras dengan dokumen RPJMD Kota Banda Banda Aceh.

4.

Melaksanakan perencanaan pembangunan berdasarkan pada skala prioritas yang mendukung visi dan misi daerah.

5.

Menetapkan program dan kegiatan prioritas setiap tahun anggaran dengan memperhatikan dan mendukung pencapaian target kinerja daerah.

6.

Meningkatkan kualitas koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam program pembangunan daerah.

7.

Perumusan kembali indikator kinerja pada tingkat sasaran agar mencerminkan capaian hasil (outcome) secara spesifik dan terukur disertai dengan rumusan yang jelas terhadap setiap indikator kinerja.

8.

Mengadopsi indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang melaksanakan urusan wajib pemerintah dan indikator kinerja pembangunan daerah sesuai bidang urusan seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 serta bagi urusan yang bersifat

karaterikstik

potensi

daerah

dirumuskan

tersendiri

dengan

memperhatikan aspek SMART dalam penetapan indikator kinerja.



9.

Dalam penetapan target kinerja harus disertai perencanaan akurat dan komitmen yang kuat terkait capaian realisasi sehingga berdampak pada tingkat pencapaian kinerja daerah.

10. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan,

guna meningkatkan kualitas

pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya. 11. Melakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk mendukung kinerja internal Pemerintah Kota Banda Aceh yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

3.2

REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Realisasi Anggaran Terkait Capaian Kinerja Sasaran Pencapaian kinerja organisasi tidak terlepas dari keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dukungan anggaran. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja pada tingkat sasaran, Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun program, kegiatan dan anggaran yang menunjang pencapaian target kinerja secara optimal seperti yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014. Adapun rencana anggaran tahun 2014 dan realisasi pada setiap sasaran ditampilkan pada tabel 3.13, sebagai berikut:



Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Terkait Capaian Sasaran Tahun 2014 Anggaran No

Sasaran Strategis

1

2

1


Program Realisasi

3

4

5

pembinaan dan pengembangan syariat islam

3.203.211.700

2.732.822.45

85,23

penyemarakan syiar islam

1.470.202.720

979.059.450

66,59

peningkatan sumber daya dan peran ulama

184.493.712

183.748.712

99,60

penyuluhan agama islam dan sosialisasi qanun

459.047.600

417.427.200

90,93

5.316.955.762

4.313.057.812

81,12

108.882.700

106.020.700

97,37

1.242.390.000

1.162.071.325

93,54

pembinaan fardhu kifayah

270.458.800

253.538.300

93,74

penelitian dan pengembangan syariat islam

538.157.525

521.480.150

96,9

pengembangan mu’amalah

100.900.000

77.893.750

77,2

2.151.906.325

2.014.983.525

93,64

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

658.205.500

614.233.791

93,32

pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

133.780.000

128.280.000

95,89

pengembangan wawasan kebangsaan

123.759.800

119.934.800

96,91

peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

104.101.800

99.226.800

95,32

Jumlah Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran 1 2


pembinaan aqidah ummat

3

Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup masyarakat

pemberdayaan sarana ibadah



(%) Target



Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

3.213.441.400

2.740.526.880

85,28

4.233.288.500

3.702.202.271

87,46

2 pendidikan politik masyarakat



usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah

1.298.668.800

1.142.691.000

87,99

6


peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

116.940.100

53.106.100

45,41

7


pembinaan dan pengembangan aparatur

1.267.590.955

1.084.893.755

85,59

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

3.055.930.080

2.468.226.959

80,77

88.824.625

62.873.625

70,78

4.412.345.660

3.615.994.339

81,95

35.648.000

35.648.000

100

1.463.807.400

1.414.170.498

96,61

peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Jumlah Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran 7 8


pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

9

Terciptanya pemerintahan yang berbasise-goverment

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

10


pengembangan data/informasi

482.236.000

465.731.950

96,58

perencanaan pembangunan ekonomi

195.188.600

184.955.500

94,76

penataan administrasi kependudukan

629.487.850

600.111.050

95,33

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

193.362.000

173.916.500

89,94



Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

1.017.800.000

863.841.380

84,87

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

34.292.800

32.757.000

95,52

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

1.786.265.184

1.332.165.325

74,58

penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

16.698.500

14.580.500

87,32

peningkatan pelayanan pemerintah daerah

15.966.497.358

15.427.981.769

96,63

peningkatan implementasi hukum bagi aparatur dan publik

147.162.500

93.270.000

63,38

pendidikan kedinasan

69.992.900

55.977.900

79,98

kerjasama informasi dan media massa

2.986.835.000

2.879.257.963

96,4

pelayanan administrasi perkantoran

92.195.808.205

86.314.777.053

93,62

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

45.519.961.838

42.031.095.161

92,34

peningkatan disiplin aparatur

3.765.226.700

3.615.790.826

96,03

peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.603.096.740

3.206.845.524

69,67

peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan

3.089.950.730

2.941.053.590

95,18

172.699.862.905

160.234.108.991

92,78

2 peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Jumlah Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran 10



Anggaran No

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

penataan peraturan perundang-undangan

310.026.950

282.327.450

91

pembinaan dan pengembangan aparatur

382.230.800

331.260.800

86,67

pengembangan kapasitas pemerintahan kota

201.767.550

159.157.850

78,90


894.025.300

772.786.100

86,44

12

peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.548.689.000

3.434.547.250

61,89

perencanaan pembangunan daerah

812.270.940

740.808.140

91,20

kerjasama pembangunan

488.649.125

433.868.775

88,78

perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

82.305.700

68.328.900

83,01

6.931.914.765

4.677.553.065

67,48

penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

966.561.200

960.241.200

99,35

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

118.738.250

117.963.250

99,35

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

51.976.000

34.126.000

65,66

1.139.820.750

808.885.322

70,97

94.292.000

89.625.000

95,05


2.371.388.200

2.010.840.772

84,80

14

1.181.255.025

1.108.800.215

93,87

1

2

11


Terbentuknya Program Pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat



pengembangan industri kecil dan menengah penataan struktur industri


peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja



Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program Realisasi

3

4

5

127.806.800

108.646.450

85,01

2.371.388.200

2.010.840.772

84,80

pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya

683.414.000

680.038.000

99,54

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

517.103.700

501.107.725

96,91

pembinaan anak terlantar

2000.000.000

192.379.000

96,19

43.657.500

38,713,000

88,67

1.450.035.000

1.432.300.537

98,78

pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

17.931.000

17.906.000

99,86

peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

234.217.200

227.382.200

94,52

pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

236.209.350

106.889.100

45,25

fasilitas pendapatan dan kekayaan gampong

26.112.400

24.462.400

93,68

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

298.166.350

279.259.350

96,66

2.825.404.600

2.731.892.700

96,69

297.250.000

296.913.200

99,89

2 perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


(%) Target


pembinaan para penyandang cacat dan trauma pembinaan panti asuhan/ panti jompo

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pengembangan sarana dan prasarana mukim dan gampong



Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program Realisasi

3

4

5

penguatan kelembagaan mukim dan aparatur

29.146.800

23.864.600

81,88

sinkronisasi pengentasan kemiskinan

21.659.700

21.651.700

99.96

peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

99.794.000

98.618.000

98,82

peningkatan kesejahteraan petani

168.514.000

20.340.000

12,07

pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

173.546.200

95.147.550

54,83

peningkatan produksi hasil peternakan

600.000.000

594.890.000

99,15

peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

686.980.000

520.174.400

75,72

pemanfaatan potensi sumber daya hutan

185.304.725

183.570.860

99,06

2.899.485.400

2.326.557.200

80,24

11.693.731.925

10.408.055.322

89

peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

24.256.000

23.965.000

98,76

peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

8.753.100

8.753.100

100

162.619.150

133.121.000

81,86

195.628.250

165.830.600

84,77

2

peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Jumlah Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran 15 16

(%) Target


pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah Jumlah Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran 16



Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program

(%)

2

Target

Realisasi

3

4

5

17


peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

221.728.000

220.457.000

99,42

18

Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1.212.883.000

1.162.732.000

95,87

156.525.000

155.125.000

99,11

1.369.408.000

1.317.857.000

96,24

-

-

-

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

450.297.000

439.353.000

97,57

pengembangan budidaya perikanan

1.162.780.000

885.618.940

76,16


1.613.077.000

1.324.971.940

82,14

21


pengembangan perikanan tangkap

3.616.694.762

3.050.880.800

84,36

22


pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

3.436.134.819

3.421.619.000

99,58

peningkatan pelayanan pasar

9.769.069.319

6.072.385.819

62,16

13.205.204.138

9.494.004.819

71,90

peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah Rencana dan Realisasi Anggaran Sasaran 18 19


20




peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

76.321.400

76.271.400

99,93

24

Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (tidak memiliki target sesuai dokumen penetapan kinerja tahun 2013)

peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

57.775.650

57,737,850

99,94



Anggaran No 1 25

Sasaran Strategis

Program Realisasi

3

4

5

penyemarakan syiar islam

19.025.829.684

16.008.823.071

84,14

usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah

12.000.000

11,992,100

99,93

19.037.829.684

16.020.815.171

84,15

376.120.900

372.605.900

99,07

11.375.940.203

10.516.023.520

92,44

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

439.278.600

426.739.600

97,15

perbaikan gizi masyarakat

275.512.500

258.317.500

93,76

pengembangan lingkungan sehat

192.546.930

182.634.946

94,85

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

569.570.400

377.648.400

66,30

standarisasi pelayanan kesehatan

309.086.300

289.178.800

93,56

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

10.615.259.759

9.745.547.443

91,81

pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

17.187.724.615

15.231.395.300

88,62

peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit

48.866.588.574

46.301.570.031

94,75

90.207.628.781

83.701.661.440

92.79

2 Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat


(%) Target


obat dan perbekalan kesehatan yang kondusif upaya kesehatan masyarakat




Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

44.208.000

43.757.200

98,98

2

27


peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui penanam karakter (budi pekerti)

28


pendidikan anak usia dini

2.036.980.000

891.000.200

92,83

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

24.415.636.714

21.689.860.709

88,84

pendidikan menengah

33.339.789.459

28.723.417.914

86,15

pendidikan luar biasa

17.222.500

17.034.700

98,91

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui penanam karakter (budi pekerti)

148.560.200

132.909.600

89,47

manajemen pelayanan pendidikan

6.395.024.855

6.901.860.715

107,9 3

pendidikan non formal

763.587.500

745.179.800

97,59

pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

965.127.678

912.985.920

94,6

68.081.922.906

61.014.249.558

89,62

2.989.609.000

2.806.186.000

93,86

peningkatan kapasitas lembaga adat aceh

28.238.835

28.238.835

100

pelestarian adat istiadat sesuai syariat islam

84.501.000

80.021.000

94,7

3.372.886.835

3.183.633.835

94,38


Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata.

pengelolaan keragaman budaya


Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat.

pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

280.705.000

263.200.500

93,76

31


penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

38.511.900

37.986.900

98,64

32

Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang

pembangunan jalan dan jembatan

53.255.455.000

52.696.774.944

98,95



Anggaran No

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

15.096.630.600

14.940.342.200

98,96

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

17.949.896.869

17.704.976.700

98,64

pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

10.120.736.066

9.061.445.000

89,53

pengendalian banjir

1.905.976.600

1.902.988.000

99,84

pengembangan perumahan

5.808.915.850

5.770.085.800

99,33

peningkatan susunan tata ruang dan tata bangunan

11.539.010.000

11.371.984.000

98,55

pengendalian pemanfaatan ruang

557.460.000

555.708.500

99,69

peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

382.580.000

321.671.583

84,08

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

694.469.000

682.797.950

98,32

117.311.129.985

115.008.774.677

98,03

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

382.652.000

381.201.500

99,62

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

229.424.000

228.481.000

99,59

1.554.750.000

1.554.475.000

99,98


2.166.826.000

2.164.157.500

99,87

34

peningkatan pelayanan angkutan

1.027.550.000

960.060.000

93,43

pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3.093.329.313

3.067.671.000

99,17

1

2 mendukung pariwisata Islami


Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi



Anggaran No

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

57.000.000

57.000.000

100

4.177.879.313

4.084.731.000

97,77

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

937.395.500

922.274.788

98,39

pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

50.000.000

49.500.000

99

kerjasama informasi dan media massa

636.850.000

610.670.625

95,89

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

355.473.275

314.861.250

88,58


1.979.718.775

1.897.306.663

95,83

36

Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.927.640.000

3.865.660.400

98,42

37


pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1.415.510.000

461.786.000

32,62

38


-

-

-

-

39


-

-

-

-

40


pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

652.396.300

630.193.250

96,59

41


pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2.826.282.578

2.715.962.450

96,09

1

2 pengguna jalan/jasa

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ





Anggaran No

Sasaran Strategis

Program

(%) Target

Realisasi

3

4

5

910.000.000

837.210.000

92


3.736.282.578

3.553.172.450

95,10

42

Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari

5.177.963.592

4.964.061.000

95,87

43


-

-

-

44

Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana

sosialisasi dalam rangka mitigasi bencana

139.088.000

137.868.000

99,12

45


peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

4.911.296.820

3.827.973.000

77,95

176.500.000

175.736.000

99,58


5.087.796.820

4.003.709.000

78,69

46


peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

1.138.313.000

1.125.344.100

98,86

47


-

-

-

-

48


pengelolaan kekayaan budaya

465.975.000

403.323.700

86,56

49


pengembangan pemasaran pariwisata

3.576.042.450

3.399.235.850

95,05

50

Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya

-

-

-

51


1.493.518.364

1.219.278.000

81,64

1

2 pengelolaan areal pemakaman

peningkatan pelayanan pemerintah daerah

-

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

-

pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)



Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program

(%)

2

Target

Realisasi

3

4

5

52


-

-

-

-

53


program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

397.594.870

395.574.870

99,49

54

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hakhak perempuan dan anak

peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

183.905.500

178.505.500

97,06

55


peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

11.850.500

11.325.500

penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

151.434.045

150.359.045


163.284.545

161.684.545

99,02

56

1.113.622.130

1.079.046.000

96,89

327.038.250

315.653.200

96,51

1.440.660.380

1.394.699.250

96,81

Terwujudnya pencapaian program MDG’s kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak

keluarga berencana peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


Terciptanya generasi muda yang cerdas, beretika dan berintegritas

peningkatan peran serta kepemudaan

883.560.000

872.507.125

98,75

58

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja

peningkatan peran serta kepemudaan

75.550.000

75.025.000

99,03

3.2.2 Keuangan Daerah Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.113.715.679.533,- dan setelah perubahan melalui qanun Kota Banda



Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.194.481.738.323,- terdapat selisih sebesar Rp. 80.766.058.790,- atau penambahan sebesar 7,25% , dengan rincian sebagai berikut : 

Pendapatan daerah sebelum perubahan Rp. 1.116.215.679.533,- setelah perubahan sebesar Rp.

1.134.993.942.871,-terdapat

selisih sebesar Rp.

18.778.263.338,- atau penambahan sebesar 1,68% 

Belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 1.113.715.679.533,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.194.481.738.323,- terdapat selisih sebesar Rp. Rp. 80.766.058.790,- atau penambahan sebesar 7,25% Dari uraian diatas maka terjadi defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 59.487.795.452,-



Pembiayaan daerah - Penerimaan Rp.

pembiayaan

1.000.000.000,-

daerah

sebelum

perubahan

setelah perubahan sebesar Rp.

sebesar

62.987.795.452,-

bertambah sebesar Rp. 61.987.795.452,- Pengeluaran

pembiayaan

daerah

sebelum

perubahan

sebesar

Rp. 3.500.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000,Sehingga

jumlah

pembiayaan

netto

setelah

perubahan

sebesar

Rp.

59.487.795.452,- dengan demikian tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan. a.

Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh diarahkan pada sumber-

sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut:



1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. 2) Dana Perimbangan, meliputi : Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan

daerah

tahun

2014

sebelum

perubahan

sebesar

Rp. 1.116.215.679.533,- atau naik sebesar 17,63 persen dari tahun 2013. Setelah perubahan pendapatan daerah Kota Banda Aceh menjadi Rp. 1.134.993.942.871,-,dimana terdapat selisih sebesar 18.778.263.338,- atau naik1,68%. Berikut rincian pendapatan daerah Kota Banda Aceh tahun 2014 : Tabel 3.14 Tabel Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2014 Jumlah (Rp)

Bertambah/ (Berkurang)

URAIAN Sebelum Perubahan

PENDAPATAN DAERAH

Setelah Perubahan

(Rp)

%

1.116.215.679.533

1.134.993.942.871

18.778.263.338

1,68

143.691.956.809

155.974.033.924

12.287.077.115

8,55

Hasil Pajak Daerah

42.135.000.000

42.135.000.000

-

0,00

Hasil Retribusi Daerah

23.330.299.646

23.285.299.646

(45.000.000)

(0,19)

1.060.000.000

560.000.000

(500.000.000)

(47,17)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

61.430.434.616

74.257.511.731

12.827.077.115

20,88

Zakat

15.736.222.547

15.736.222.547

-

0,00

688.588.250.000

688.588.250.000

-

0,00

Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

39.200.400.000

39.200.400.000

-

0,00

Dana Alokasi Umum

610.554.730.000

610.554.730.000

-

0,00

Dana alokasi Khusus

38.833.120.000

38.833.120.000

-

0,00

283.935.472.724

290.431.658.947

6.496.186.223

2,29

10.630.000.000

22.757.765.334

12.122.765.334

114,04

120.000.000.000

114.931.514.000

(5.068.486.000)

(4,22)

112.551.355.724

112.821.355.724

270.000.000

0,24

40.754.117.000

39.926.023.889

(828.093.111)

(2,03)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan

keuangan

dari

Provinsi

atau

Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan yang sah lainnya

Sumber : APBK Kota Banda Aceh 2014, DPKAD



Dari tabel diatas terlihat rincian pendapatan daerah setelah perubahan pada tahun 2014, proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 13,74%. Kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan sebesar 688.588.250.000,- atau 60,66% lalu diikuti oleh lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 290.431.658.947,- atau 25,58%. b. Belanja Daerah Pada tahun 2014 belanja daerah Kota Banda Aceh sebelum perubahan sebesar

Rp.

1.113.715.679.533,-

dan

setelah

perubahan

sebesar

Rp.

1.194.481.738.323,- dimana terdapat selisih sebesar Rp. 80.766.058.790,- atau meningkat 7,25%. Berikut rincian belanja daerah Kota Banda Aceh tahun 2014 setelah perubahan : Tabel 3.15 Tabel Rincian Belanja Daerah Tahun 2014 Jumlah (Rp)


URAIAN Sebelum Perubahan BELANJA DAERAH

Setelah Perubahan

(Rp)

%

1.113.715.679.533

1.194.481.738.323

80.766.058.790

7,25

582.327.044.771

622.433.144.378

40.106.099.607

6,89

552.738.950.610

592.075.050.217

39.336.099.607

7,12

Belanja Bunga

4.000.000.000

4.000.000.000

-

0,00

Belanja Hibah

9.760.880.000

9.360.880.000

(400.000.000)

(4,10)

865.689.061

2.035.689.061

1.170.000.000

135.15

13.461.525.100

13.599.025.100

-

0,00

1.500.000.000

1.500.000.000

-

0,00

531.388.634.762

572.048.593.945

40.659.959.183

7,65

77.269.901.764

82.694.755.264

5.424.853.500

7,02

Belanja Barang dan Jasa

236.654.111.754

266.440.591.922

29.786.480.168

12,59

Belanja Modal

217.464.621.244

222.913.246.759

5.448.625.515

2,51

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung Belanja pegawai




Dari tabel diatas terlihat belanja daerah setelah perubahan, proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp. 622.433.144.378,- atau 52,11% lebih besar dari proporsi belanja langsung sebesar Rp. 572.048.593.945,- atau 47,89%, namun secara berkala Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan anggaran belanja publik

yang difokuskan

pada pembangunan infrastruktur yang langsung

menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. c.

Pembiayaan Daerah Pada tahun 2014 pembiayaan daerah Kota Banda Aceh setelah perubahan

sebesar Rp. 62.987.795.452,- sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2014 setelah perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Berikut rincian dari pembiayan daerah tahun 2014 : Tabel 3.16 Tabel Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2014 Jumlah (Rp) URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

(Rp)

%

(2.500.000.000)

59.487.795.452

61.987.795.452

2.479,51

Penerimaan Pembiyaan Daerah

1.000.000.000

62.987.795.452

61.987.795.452

6.198,78

Sisa lebih perhitungan anggaran

1.000.000.000

62.987.795.452

61.987.795.452

6.198,78

3.500.000.000

3.500.000.000

-

0,00

3.500.000.000

3.500.000.000

-

0,00

daerah tahun sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah




d.

Realisasi APBK Kota Banda Aceh Tahun 2014 Pada tahun 2014 jumlah realisasi belanja daerah mencapai 91,74% atau

sebesar Rp. 1.095.857.239.209,- dari jumlah belanja daerah Rp. 1.194.481.738.323,setelah perubahan. Berikut rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2014 setelah perubahan : Tabel 3.17 Tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Jumlah (Rp) Uraian

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

% Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

1.134.993.942.871

1.133.322.877.608

1.671.065.264

99,85

155.974.033.924

170.995.910.101

(15.021.876.177)

109,63

42.135.000.000

51.801.124.535

(9.666.124.535)

122,94

23.285.299.646

17.513.331.930

5.771.967.716

75,21

560.000.000

807.146.467

(247.146.467)

144,13

74.257.511.731

86.138.607.577

(11.881.095.846)

116,00

15.736.222.547

14.735.699.592

1.000.522.955

93,64

688.588.250.000

685.952.795.848

2.635.454.152

99,62

39.200.400.000

36.564.945.848

2.635.454.152

93,28

610.554.730.000

610.554.730.000

-

100,00

38.833.120.000

38.833.120.000

-

100,00

290.431.658.947

276.374.171.657

14.057.487.290

95,16

22.752.765.334

10.668.385.178

12.084.380.156

46,89

114.931.514.000

114.931.514.000

-

100,00

112.821.355.724

112.821.355.723

1

100,00

39.926.023.889

37.952.916.756

1.973.107.133

95,06

1.134.993.942.871

1.133.322.877.607

1.671.065.264

99,85

1.194.481.738.323

1.095.857.239.209

98.624.499.114

91,74

622.433.144.378

568.921.838.228

53.511.306.150

91,40

592.075.050.217

542.071.853.187

50.003.197.030

91,55

4.000.000.000

3.470.451.583

529.548.417

86,76

9.360.880.000

8.796.347.701

564.532.299

93,97

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Zakat DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan yang sah lainnya JUMLAH

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja pegawai Belanja Bunga



Jumlah (Rp) Uraian

% Anggaran

Belanja Hibah

Realisasi

Sisa Anggaran

2.035.689.061

1.561.350.000

474.339.061

76,70

13.461.525.100

12.992.741.203

468.783.897

96,52

1.500.000.000

29.094.554

1.470.905.446

1,94

572.048.593.945

526.935.400.981

45.113.192.964

92,11

82.694.755.264

76.458.079.691

6.236.675.573

92,46

Belanja Pegawai

266.440.591.922

242.913.123.294

23.527.468.628

91,17

Belanja Barang Jasa

222.913.246.759

207.564.197.996

15.349.048.763

93,11

1.194.481.738.323

1.095.857.239.209

98.624.499.114

91,74

(59.487.795.452)

37.465.638.398

(96.953.433.850)

59.487.795.452

62.987.795.452

(3.500.000.000)

105,88

62.987.795.452

62.987.795.452

-

100,00

62.987.795.452

62.987.795.452

-

100,00

62.987.795.452

62.987.795.452

-

100,00

3.500.000.000

-

3.500.000.000

-

3.500.000.000

-

3.500.000.000

-

3.500.000.000

-

3.500.000.000

-

-

100.453.433.850

(100.453.433.850)

-

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga BELANJA LANGSUNG

Belanja Modal JUMLAH

-

SURPLUS (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya JUMLAH

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah JUMLAH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)


3.3 Prestasi dan Penghargaan Selama kurun waktu tahun 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pengelolaan keuangan, pendidikan, pelayanan publik, transportasi, lingkungan, dan teknologi informasi. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :



1.

Penghargaan

Wajar

Tanpa

Pengecualian

dari

Kementerian

Keuangan,

diserahkan oleh Menteri Keuangan RI terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2013; 2.

Penyerahan

Anugerah

Piala

Adipura Kencana oleh Bapak Wakil Presiden

RI,

Bapak

Boediono

kepada Walikota Banda Aceh, Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal di Istana Wakil Presiden Jakarta; 3.

Piala Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan ;

4.

Piala Ki Hajar Award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5.

Best Champion Indonesia Digital Society Award (IDSA) kategori Overall;

6.

Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik;

7.

Juara Terbaik III Nasional Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet Pemerintah ;

8.

Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh 2014;

9.

Piala Ady Wiyata 2014 ;

10. Kepatuhan Pelayan Publik oleh Ombudsman RI ; 11. Anugerah Media Humas (AMH) 2014.


BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta capaian kinerja dalam periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Banda Aceh, untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah Kota Banda

Aceh

yang

mengindikasikan

tingkat

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tahun

2014

merupakan

tahun

kedua

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh. Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014, bahwa secara umum Pemerintah Kota Banda Aceh telah memperlihatkan

pencapaian

kinerja

yang

signifikan

atas

sasaran-sasaran

strategisnya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 110 (seratus sepuluh) indikator pada 58 (lima puluh delapan) sasaran strategis, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Berdasarkan analisis pencapaian indikator kinerja pada tingkat sasaran, capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran ratarata “86,39”, capaian ini dapat dikategorikan “sangat baik”.


BAB IV PENUTUP

2.

Masih terdapat 7 (tujuh) sasaran yang berkategori kurang, yaitu : a. Misi II : 1 (satu) sasaran, antara lain : 

terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab.

b. Misi III : 2 (dua) sasaran, antara lain : 

tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal.



meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

c. Misi V : 5 (lima) sasaran, antara lain : 

Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang.



Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah.



Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau.

d. Misi VI : 1 (satu) sasaran, antara lain : 

Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani.

Sementara terhadap realisasi keuangan mencapai 91,74 %, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2014 setelah perubahan

sebesar

Rp.

1.194.481.738.323,-

dengan

realisasi

belanja

Rp.

1.095.857.239.209,Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program yang satu dengan yang lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan.


BAB IV PENUTUP

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Banda Aceh Tahun 2014 disusun, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2014

Banda Aceh,


WALIKOTA BANDA ACEH



FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 KOTA

: BANDA ACEH

TAHUN

: 2014

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni

1.1

Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal


1.2

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan

-

sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat

2


2.1


3


3.1

Seluruh masyarakat Banda Aceh mampu melaksanakan Syariat Islam

4


4.1

Terciptanya ketertiban umum dan kepastian hukum dalam masyarakat

5


5.1

Terlaksananya kegiatan tausyiah dan ceramah-ceramah agama

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN - Halaman 1


50 gampong

1098 kali operasi penegakan qanun/perda dan 144 kali operasi penindakan pelanggaran qanun/perda 12 kali

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

6

Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel

6.1


7

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan

7.1

Jumlah aparatur pengawas yg sudah mengikuti pelatihan

terciptanya transparansi birokrasi

-

6 orang pelatihan dan 10 orang yang mengikuti diklat pengawas

8


8.1

Jumlah aparatur yang telah menamatkan S1 dan S2

9


9.1

Penurunan jumlah PNS yang indisipliner

3%

10

Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-Goverment

10.1

Jumlah kantor pelayanan yang berbasis TIK

80%

11


11.1

Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD

100%

12


12.1

Jumlah regulasi yang ditetapkan untuk memperpendek/memangkas jalur birokrasi


S1 : 2 PNS

6 regulasi

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

13

Terbentuknya program pembangunan yang mengakomodir

13.1

Jumlah dokumen MOU yang disepakati tepat waktu

15 MoU/perjanjian

14.1

Tersedianya IKM yang mampu menjamin pemasaran

180 IKM

aspirasi masyarakat

14


komoditi

14.2

Meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product

14.3


30 IKM

14.4


1 pasar

14.5


100 KUKM

14.6


80 Koperasi

14.7


14.8

Terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program pengembangan usaha mina pedesaan


300 orang pengrajin

-

20 kelompok

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

15

Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja

15.1

Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pencari kerja

380 0rang

15.2


2550 orang

15.3

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang

70 perusahaan

kondusif 15.4


5 orang

15.5

Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan di

50 perusahaan

perusahaan

16


16.1

Terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM, TTG

16.2

Meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah

30 pengurus BUMG, 750 UMKM dan 3 TTG

200 orang

kesejahteraan sosial

16.3


837 KK

16.4


1 buah


No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA

16.5

(3) Terkoordinasi perumusan kebijakan penanggulangan

TARGET (4) 12 kali

kemiskinan 16.6


1 panti

16.7


100 KK

16.8

Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh jaminan

230 orang

sosial 16.9

Menurunnya penyakit menular ternak/hewan

22.400 ekor

16.10

Terciptanya SDM yang menguasai teknologi

2 kelompok

16.11

Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan pasar hewan

16.12


3 pengawasan

16.13

Meningkatnya pendapatan usaha agribisnis petani

20 kelompok

16.14


30 gampong

16.15


6 kecamatan


5 kegiatan

No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

17

18



INDIKATOR KINERJA

TARGET

16.16

(3) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan

16.17

Tersedianya sumber daya hutan

16.18

Terfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong

17.1


17.2

Meningkatkan pelayanan sistem informasi

31 jenis

17.3

Meningkatnya pelayanan sistem informasi dan data investasi

17 jenis

17.4


1500 UKM

17.5


1 buku

17.6


1 buku

18.1

Meningkatnya pelayanan dibidang perizinan

58 jenis

18.2

Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal

12 jenis


(4) 2 kecamatan

2 Ha

20 gampong

1 kali

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

19


19.1

Terpromosi UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil

5 kali pameran dan 3 kali pasar rakyat

20

Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal

20.1

Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal

1 Qanun

21


21.1

Terlaksananya pembinaan pada kelompok masyarakat Pesisir

15 kelompok

21.2


4 paket

22


22.1


23


23.1


10 kali

23.2


4 pasar

24.1

Penanggulangan teknologi modern dalam kegiatan

24


perindustrian


11 kelompok

120 perajin

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

25


25.1


2 kegiatan

25.2

Membangun pengetahuan dan wawasan petani dan

20 petani

nelayan

26


25.3


30 orang

26.1


26.2


Rp.15.736.222.547

26.3


1 laporan

26.4


12.935 penerima ZIS

26.5


2.000 calon muzakki

90 baitul mal gampong

dakwah

27

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas

27.1

Tercapainya penerapan e-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan

3 pukesmas

kesehatan pemerintah 27.2



3 pukesmas

No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA

27.3

(3) Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi

TARGET (4) 1 pukesmas

sesuai dengan ISO/JCI 27.4


55 desa

27.5


0,10 %

27.6

Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya

90 gampong

kader jumantik di tiap desa

28

29



28.1


143 sekolah

28.2


143 sekolah

28.3


143 sekolah

29.1


3043 guru

29.2

Tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan menengah 100% dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

100%

29.3


100%


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

30

Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata

30.1


93 atraksi budaya/eleven seni budaya

31


31.1


100 kali pelayanan perpustakaan keliling

32


32.1


33

Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami

33.1

Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang baik serta jaringan/saluran pembuangan limbah yang ramah lingkungan

693,27 km jalan dalam kondisi baik,433.03 km drainase,46.524 rumah tangga pengguna air bersih

33.2


3%

33.3


10%

34.1


20%

34



3 SKPD

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

35

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta

35.1

keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta

18%


36


36.1


37


37.1


38

Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak

38.1

Jumlah sampah yang dikirim ke TPA Blang Bintang

15%

7 unit

50%

dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang

39


39.1

Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam penyediaan wadah sampah yang layak

100 unit

40


40.1


13.000 rumah

41


41.1

Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam mendaur ulang sampah

1.000 rumah


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

42


42.1


43

Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di

43.1

Berfungsinya fasilitas penerangan jalan umum dan

jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari

3000 batang pohon dan 783.750 ha luas RTH

100%

fasilitas/sarana publik lainnya

44


44.1


45


45.1


45.2


155 unit

30% (1 unit )

46


46.1


1 unit mobil tangga

47


47.1

Tersedianya sarana pendukung pada objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

3 perencanaan

48


48.1


6 situs


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

49


49.1

Tersedianya sarana pendukung pada objek-objek wisata

2 kawasan bersejarah

dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya

50


50.1


51


51.1


4 lokasi

52


52.1

Meningkatnya Jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan yang terbangun

3 lokasi

53


53.1


54


54.1

Meningkatnya jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG

55

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku

55.1

Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga

kebijakan terhadap hak-hak perempuan dan anak

56


12 media cetak dan 2 media elektronik

26,2%

1 kali (461 orang)

Eksekutif 30% Legislasif 20 %

eksekutif, dan legislatif

56.1



18 balee inong

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

57

Terwujudnya pencapaian program MDG’s kesetaraan gender

57.1

dan menurunya angka kematian anak

Jumlah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

AKI 0,0011% dan AKB 0,054%

Kematian Bayi (AKB)

58


58.1

Meningkatnya generasi muda terampil dan memiliki keahlian

59

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan

59.1


peluang usaha dan kesempatan kerja


67 OKP

180 orang

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KOTA

: BANDA ACEH

TAHUN

: 2014

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Misi I : Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah

1




Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan

-

2



3


Seluruh masyarakat Banda Aceh mampu melaksanakan syariat islam

4



5



FORMULIR PENETAPAN KINERJA - Halaman 1


50 gampong

1098 kali operasi penegakan qanun/perda dan 144 kali operasi penindahan pelanggaran qanun/perda

12 kali

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

6

Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel


-

Misi II : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1


Jumlah aparatur pengawas yg sudah mengikuti pelatihan

2


Jumlah aparatur yang telah menamatkan S1 dan S2

3



3%

4



80%

5


Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD

100%

6


Jumlah regulasi yang ditetapkan untuk memperpendek/memangkas jalur birokrasi


6 orang pelatihan dan 10 orang yang mengikuti diklat pengawas

S1 : 2 PNS

6 regulasi

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

7

Terbentuknya program pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat

Jumlah dokumen MOU yang disepakati tepat waktu

15 MoU/perjanjian

Misi III : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

1


Tersedianya IKM yang mampu menjamin pemasaran komoditi

Meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product

180 IKM

300 orang pengrajin


30 IKM


1 pasar


100 KUKM


80 Koperasi


Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan program pengembangan usaha mina pedesaan


-

20 kelompok

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

2



380 orang


2550 orang

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang kondusif Meningkatnya jumlah tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan


3


Terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM, TTG Meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial

70 perusahaan

5 orang

50 perusahaan

30 pengurus BUMG,dan 750 UMKM dan 3 TTG

200 Orang


837 KK


1 buah

Terkoordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan

12 kali


1 panti


100 KK


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial

230 orang

Menurunnya penyakit menular ternak/hewan

22.400 ekor

Terciptanya SDM yang menguasai teknologi

2 kelompok

Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan pasar hewan

5 kegiatan


3 pengawasan

Meningkatnya pendapatan usaha agribisnis petani

20 kelompok


30 gampong


6 kecamatan


2 kecamatan

Tersedianya sumber daya hutan



2 Ha

20 gampong

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)


1 kali

4


Meningkatkan pelayanan sistem informasi

31 jenis

Meningkatnya pelayanan sistem informasi dan data investasi

17 jenis


5


1500 UKM


1 buku


1 buku


58 jenis

Meningkatnya Pelayanan di bidang penanaman modal

12 jenis

6


Terpromosi UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil

7


Meningkatnya pelayanan di Bidang penanaman modal



1 Qanun

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

8


Terlaksananya pembinaan pada kelompok masyarakat pesisir


15 kelompok

4 paket

9



11 kelompok

10



10 kali


4 pasar

11


Penanggulangan teknologi modern dalam kegiatan perindustrian

120 perajin

12



2 kegiatan


20 petani


30 orang


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

13





Rp.15.736.222.547


1 laporan


12.935 penerima Zis


2.000 calon muzakki

Misi IV : Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya

1

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas

Tercapainya Penerapan e-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah

3 pukesmas


3 pukesmas


1 pukesmas


55 desa

Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD) Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya kader jumantik di tiap desa


0,10%

90 gampong

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

2


3



143 sekolah


143 sekolah


143 sekolah


3043 guru


100%


100%

4

Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata



5




6




3 SKPD

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)


693,27 km jalan dalam kondisi baik,433.03 km drainase,46.524 rumah tangga pengguna air bersih

Misi V : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

1

Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami


3%


10%



20%

4

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa


18%

5



15%

2


No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

6



7



8


Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam penyediaan wadah sampah yang layak

100 unit

9



13.000 rumah

10



11



12

Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalanjalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari


13




7 unit

50%

1000 rumah

3000 batang pohon dan 783.750 ha luas RTH

100%

155 unit

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

14



30% ( 1 unit )


15



1 unit mobil tangga

16



3 perencanaan

17



6 situs

18




19



20





4 lokasi

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

3 lokasi

21


Meningkatnya jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan yang terbangun

22



26,2%

Misi VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak

1


Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG

1 kali ( 461 orang )

2

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hak perempuan dan anak

Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan legislatif

Eksekusif 30% Legislatif 20%

3



4


Jumlah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)


18 balee Inong

AKI 0,0011% dan AKB 0,054%

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Misi VII : Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

1


Meningkatnya generasi muda trampil dan memiliki keahlian

2

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja


Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APB) Banda Aceh Tahun 2014 Rp. 1.113.715.679.533


67 OKP

180 orang

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 KOTA

: BANDA ACEH

TAHUN

: 2014 CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



100%



100%

50 gampong

40 gampong

80%

1098 kali operasi penegakan

1098 kali operasi penegakan qanun/perda

126,5%

1

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang

1.1


KINERJA

murni sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat

2


2.1


3


3.1

Seluruh masyarakat Banda Aceh mampu melaksanakan syariat islam

4


4.1


5


5.1

qanun/perda dan 144 kali operasi

dan 221 kali operasi penindahan

penindahan pelanggaran qanun/perda

pelanggaran qanun/perda

12 kali

12 kali


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA - Halaman 1

100%

CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6 orang pendidikan dan 10 orang yang

8 orang pelatihan dan 9 orang yang

106,25%



S1 : 2 PNS

S1 : 1 PNS

50%

6

Meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan

6.1

Jumlah Aparatur pengawas yg sudah mengikuti pelatihan

terciptanya transparansi birokrasi

7

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki

7.1

Jumlah Aparatur yang telah menamatkan S1 dan S2

KINERJA

kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab

8


8.1


3%

2,69%

111,25%

9


9.1


80%

80%

100%

10

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan,

10.1

Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

100%

fisik : 93% dan keuangan 91,74%

92,37%

11.1

Jumlah Regulasi yang ditetapkan untuk

6 regulasi

6 regulasi

100%

15 MoU/perjanjian

12 MoU/perjanjian

80%

responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif

11


memperpendek/memangkas jalur birokrasi

12

Terbentuknya Program Pembangunan yang mengakomodir

12.1

Jumlah Dokumen MOU yang disepakati tepat waktu

aspirasi masyarakat


CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

180 IKM

180 IKM

100%

300 orang pengrajin

100 orang pengrajin

33%

30 IKM

25 IKM

83,33%

1 pasar

-

0%

100 KUKM

100 KUKM

100%

80 koperasi

65 koperasi

81,25%

20 kelompok

10 kelompok

50%

13


13.1

Tersedianya IKM yang mampu menjamin pemasaran

KINERJA

komoditi

13.2

Meningkatnya Jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product

13.3


13.4


13.5


13.6


13.7

Terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

14


14.1


380 orang

380 orang

100%

14.2


2550 orang

180 orang

7%

14.3

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang

70 perusahaan

65 perusahaan

93%

kondusif


No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3)

14.4

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(4)

(5)

(6)

5 orang

2 orang

40%

50 perusahaan

50 perusahaan

100%

30 pengurus BUMG, 750 UMKM dan 3

30 pengurus BUMG, 0 UMKM dan 3 TTG

67%

200 Orang

87 Orang

43,5%

837 KK

1576 KK

53,11%


14.5


15


15.1

Terfasilitasi pembinaan BUMG, UMKM, TTG

TTG 15.2

Meningkatnya kesejahteraan bagi fakir miskin

15.3

Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

15.4


1 buah

1 buah

100%

15.5

Terkoordinasi perumusan kebijakan penanggulangan

12 kali

6 kali

50%

kemiskinan 15.6


1 panti

1 panti

100%

15.7


100 KK

43 KK

43%

15.8

Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh jaminan

230 orang

100 orang

43,48%

sosial 15.9

Menurunnya Penyakit Menular Ternak/Hewan

22.400 ekor

20.035 ekor

89,44%

15.10


2 kelompok

-

-


No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA (3)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(4)

(5)

(6)

5 kegiatan

5 kegiatan

100%


3 pengawasan

3 pengawasan

100%

15.13

Meningkatnya Pendapatan Usaha Agribisnis petani

20 kelompok

-

0%

15.14

Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk

30 gampong

15 gampong

50%

15.11


15.12

kebutuhan pangan

16

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota

15.15


6 kecamatan

-

0%

15.16


2 kecamatan

3 kecamatan

150%

15.17


2 Ha

2 Ha

100%

15.18


20 gampong

20 gampong

100%

16.1

Meningkatnya keikutsertaan dalam pameran pelayanan

1 kali

1 kali

100%

Banda Aceh

publik 16.2

Meningkatkan pelayanan system informasi

31 jenis

31 jenis

100%

16.3

Meningkatnya pelayanan system informasi dan data

17 jenis

17 jenis

100%

1.500 UKM

70 UKM

4,67%

investasi 16.4



CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

17

18


Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang

KINERJA

16.5


1 buku

1 buku

100%

16.6


1 buku

1 buku

100%

17.1


58 Jenis

57 Jenis

98,27%

17.2


12 jenis

13 jenis

108,33%

18.1

Terpromosi UMKM pada pameran dan factory outlet serta



100%

ekonomi

terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil

19


19.1


1 Qanun

-

0%

20


20.1

Terlaksananya pembinaan pada Kelompok masyarakat

15 kelompok

15 kelompok

100%

4 paket

4 paket

100%

11 kelompok

11 kelompok

100%

pesisir

21


20.2


21.1



CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

22

23



KINERJA

22.1


10 kali

10 kali

100%

22.2


4 pasar

4 pasar

100%

23.1

Penanggulangan teknologi modern dalam kegiatan

120 perajin

120 perajin

100%

2 kegiatan

2 kegiatan

1000%

20 petani

-

0%

30 orang

-

0%



100%

Rp.15.736.222.547

Rp.15.751.157.721

100%

1 laporan

1 laporan

100%

perindustrian

24

Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan

24.1

masyarakat


24.2


24.3

Meningkatnya Keterampilan penyuluh

(Balai Diklat

Penyuluh Penyuluh BLPP SAREE)

25


25.1


25.2


25.3



No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA (3)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(4)

(5)

(6)

25.4


12.935 penerima ZIS

13.624 penerima ZIS

105%

25.5


2.000 calon muzakki

3.114 calon muzakki

155,7%

3 pukesmas

3 pukesmas

100%

3 pukesmas

3 pukesmas

100%

1 Puskesmas

1 puskesmas

100%

55 desa

55 desa

100%

0,10%

0,30%

0%

90 gampong

90 gampong

100%

dakwah

26

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan

26.1

berkualitas

Tercapainya Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah

26.2


26.3


26.4


26.5


26.6


27

Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar

27.1


143 sekolah

143 sekolah

100%

27.2

Terwujudnya pendidikan diniyah pada semua jenjang

143 sekolah

143 sekolah

100%

dan menengah

pendidikan


No

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

28


INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(4)

(5)

(6)

27.3


143 sekolah

143 sekolah

100%

28.1

Tersedinya guru-guru yang kompeten dan sesuai kualifikasi

3043 guru

2957 guru

97%

100%

99,89%

99,89%

100%

51%

51%



112,9%



100%

3 SKPD

3 SKPD

100%

SNP

28.2


28.3


29

Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan

29.1

kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata


30


30.1


31


31.1



CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100%

32

Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung

32.1

pariwisata Islami


32.2

KINERJA

693,27 km jalan dalam kondisi

707,343 km jalan dalam kondisi baik,

baik,433.03 km drainase,46.524 rumah

433.03 km drainase, 46.994 rumah tangga

tangga pengguna air bersih

pengguna air bersih

3%

3%

100%


33

34

Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi,

32.3


10%

10%

100%

33.1

Meningkatnya jumlah infrastruktur transportasi, teknologi,

20%

20%

100%

18%

18%

100%

15%

15%

100%

7 unit

7 unit

100%

50%

-

0%

teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat

informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan

dan repesentatif

repesentatif

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta

34.1



35


35.1


36

Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan

36.1

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk

sampah yang memadai

37

Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak

pengelolaan sampah

37.1


dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang


CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

38

Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua

100 unit

-

0%

13.000 rumah

12.766 rumah

98,2%

1.000 rumah

1.182 rumah

118%

3000 batang pohon dan 783.750 ha luas

1776 batang pohon dan 889.72 ha luas

83%

RTH

RTH

100%

100%

100%

155 unit

152 unit

98%

30% ( 1 unit )

30%

100%

38.1

sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah

39

Seluruh gampong mengikuti program retribusi

wadah sampah yang layak

39.1

persampahan

40

Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan

Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda


40.1

mendaur ulang sampah

41

Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam penyediaan


41.1


Aceh

42

Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di

KINERJA

42.1

jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik


lainnya pada malam hari

43


43.1


44

Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka

44.1


pengurangan resiko bencana


CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 unit mobil tangga

1 unit mobil tangga

100%

3 perencanaan

3 perencanaan

100%

6 situs

6 situs

100%



100%



75%

45


45.1

Tersedianya mobil tangga, mobil suplai, hydrant dalam

KINERJA

Kota Banda Aceh

46


46.1


47


47.1


48


48.1


49


49.1


50


50.1


4 lokasi

4 lokasi

100%

51


51.1

Meningkatnya Jumlah taman rekreasi untuk tempat

3 lokasi

1 lokasi

33,33%

26,2%

24,5%

93,51%

bermain dan pendidikan yang terbangun

52


52.1



CAPAIAN

No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 kali ( 461 orang )

1 kali (100 orang)

21,69%

Eksekusif 30% Legislatif 20%

Eksekusif 36,26% Legislatif 3%

67,93%

18 balee Inong

18 balee Inong

100%

AKI 0,0011% dan AKB 0,054%

AKI 0,0051% dan AKB 0,041%

85%

67 OKP

67 OKP

100%

180 orang

145 orang

81%

53

Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik

53.1

sebagai warga kota madani

54

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku

kelembagaan PUG

54.1

kebijakan terhadap hak-hak perempuan dan anak

55

Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam

Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan

KINERJA

Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan legislatif

55.1


57.1

Jumlah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 56


57

Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan

Kematian Bayi (AKB)

58.1

berintegritas

58

Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan

Meningkatnya Generasi muda trampil dan memiliki keahlian

59.1

Meningkatnya Generasi muda trampil dan mandiri

peluang usaha dan kesempatan kerja

Banda Aceh,


WALIKOTA BANDA ACEH

Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE


K A T A P E N G A N T A R. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

Recommend Documents