KATA PENGANTAR| i
KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia. Reformasi Perencanaan dan Penanggaran menerapkan 3 pendekatan penting, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), telah diterapkan mekanisme Inisiatif Baru pada penyusunan RKP TA 2012. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih perlu adanya penyempurnaan, khususnya dalam hal penyusunan proposal Inisiatif Baru yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Proposal Inisiatif Baru yang dapat membantu Kementerian/Lembaga dalam menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih baik.
Jakarta, Februari 2012
KATA PENGANTAR| i
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
Daftar Isi Bab I 1.1. 1.2. 1.3. Bab II 2.1. 2.2. Bab III 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. Bab IV
Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Format dan Kriteria Proposal Inisiatif Baru Format Proposal Inisiatif Baru Kriteria Penilaian Proposal Inisiatif Baru Definisi Umum Aspek Penilaian Aspek Tujuan Aspek Masalah Aspek Cakupan Aspek Penerima Manfaat Aspek Strategi Aspek Indikator Kinerja Aspek Target Aspek Kesesuaian Anggaran Aspek Kepatutan Anggaran Aspek Sumber Pendanaan Penutup
1 1 1 2 3 3 6 8 8 9 11 13 15 19 20 22 25 27 30
C O N T E N T | ii
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
Daftar Tabel Tabel 2.1 Kriteria Aspek dan Sub-Aspek Penilaian
7
C O N T E N T | iii
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mekanisme Inisiatif Baru merupakan bagian dari penerapan KPJM sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, di mana di dalamnya diatur mengenai mekanisme pendanaan jangka menengah (5 tahunan) serta Undang-Undang Nomor 25/2004 yang mengatur mekanisme penyusunan rencana kerja nasional, baik yang bersifat jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), maupun jangka pendek (1 tahunan). Pelaksanaan mekanisme Inisiatif Baru di Indonesia telah dilakukan dalam penyusunan RKP TA 2012 yang mengacu pada Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, sebagai pelaksanaan amanat PP 90 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam pelaksanaan Inisiatif Baru pada penyusunan RKP TA 2012, masih perlu dilakukan penyempurnaan, terutama dari sisi kualitas proposal yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan masih bervariasi. Bervariasinya kualitas proposal Inisiatif Baru yang disampaikan, dikarenakan masih belum adanya petunjuk teknis detail penyusunan Inisiatif Baru. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kiranya untuk disusun Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Proposal Inisiatif Baru, yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dalam menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih berkualitas.
1.2 Tujuan Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Inisiatif Baru ini bertujuan untuk: 1. Menjadi panduan praktis bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Inisiatif Baru. 2. Meningkatkan kualitas proposal Inisiatif Baru yang disusun oleh Kementerian/Lembaga 3. Sebagai panduan dalam penetapan usulan Inisiatif Baru.
HALAMAN|1
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
1.3 Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Modul Petunjuk Teknis Penyusunan Inisiatif Baru ini terdiri dari penjelasan mengenai: 1. Definisi Umum Aspek Penilaian Inisiatif Baru 2. Sub-sub Aspek yang terdapat dalam setiap Aspek Penilaian Inisiatif Baru 3. Contoh konkrit pernyataan dalam setiap Sub Aspek Penilaian Inisiatif Baru
HALAMAN|2
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
BAB II. FORMAT DAN KRITERIA PROPOSAL INISIATIF BARU 2.1. Format Proposal Inisiatif Baru Sebagaimana tercantum dalam anak lampiran Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, proposal Inisiatif Baru terdiri dari 3 (tiga) formulir yaitu: Formulir 1 (satu) : Proposal Inisiatif Baru Formulir 2 (Dua) : Penjelasan Usulan Formulir 3 (tiga) : Penjelasan Anggaran Adapun format dari masing-masing formulir Inisiatif Baru adalah sebagai berikut :
FORMULIR I : Proposal Inisiatif Baru PROPOSAL INISIATIF BARU KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROPOSAL INISIATIF BARU TAHUN 20XX Nama Proposal Kementerian/Lembaga Program Terkait
: ......................................................... : .......................................................... : ..........................................................
Kegiatan Terkait Keterkaitan Dengan Prioritas (No.)
Jenis Inisiatif Baru
Sumber Pendanaan
:
:
…………………………………...
Tambahan Anggaran *) Realokasi Tahun Direncanakan Realokasi Antar Tahun Kombinasi Tambahan Anggaran & Realokasi
:
Anggaran Yang Diusulkan : *) Coret salah satu
HALAMAN|3
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
FORMULIR II: PENJELASAN USULAN 1. Tujuan ............................................................................................................................................................................... (berisi uraian mengenai tujuan dari proposal yang diusulkan)
2. Masalah ............................................................................................................................................................................... (berisi uraian mengenai latar belakang munculnya usulan, masalah utama apa yang hendak diselesaikan, bagaimana masalah ini belum diintervensi dalam kebijakan berjalan, bagaimana dampak bila usulan ini tidak dilaksanakan. Berikan data pendukung yang memadai)
3. Cakupan ............................................................................................................................................................................... (berisi uraian mengenai cakupan pelaksanaan kegiatan, serta penerima manfaat yang dituju)
4. Penerima Manfaat .............................................................................................................................................................................. (berisi uraian mengenai penerima manfaat yang dituju)
5. Strategi .............................................................................................................................................................................. (berisi uraian mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan dapat menjamin tercapainya tujuan)
6. Indikator Kinerja ............................................................................................................................................................................... (berisi uraian mengenai indikator kinerja yang menjadi ukuran pencapaian)
7. Target PROGRAM/KEGIATAN
Program X Kegiatan a
TA 20XX JUTA RUPIAH
TA 20XX+1 JUTA RUPIAH
TA 20XX+2 JUTA RUPIAH
TA 20XX+3 JUTA RUPIAH
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
<Apabila jenis usulan berupa penambahan Program/Outcome/Kegiatan/Output baru>
HALAMAN|4
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
PROGRAM/KEGIATAN Program X Kegiatan a Kegiatan b Program Y Kegiatan c
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTPUT
Program X Kegiatan a Kegiatan b
Outcome X Output a Output b
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
PENANGGUNG JAWAB
Outcome X1
Indikator X11
Deputi...
Outcome X2
Indikator X21
Deputi...
Output a1
Indikator a11
Direktur...
Output a2
Indikator a21
Direktur...
Output b1
Indikator b11
Direktur...
Output b2
Indikator b21
Direktur...
Outcome Y1
Indikator Y11
Deputi...
Outcome Y2
Indikator Y21
Deputi...
Output c1
Indikator c11
Direktur...
TARGET SEBELUM INISIATIF BARU TA TA TA TA 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
TARGET SESUDAH INISIATIF BARU TA TA TA TA 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
HALAMAN|5
xxx xxx xxx
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
FORMULIR III: PENJELASAN ANGGARAN 8. Rencana Anggaran (berisi uraian mengenai rencana anggaran, hingga ke tingkat komponen) PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN
ALOKASI PAGU SEBELUM INISIATIF BARU JUTA RUPIAH
ALOKASI PAGU SESUDAH INISIATIF BARU JUTA RUPIAH
TA 20XX
TA 20XX+1
TA 20XX+2
TA 20XX+3
TA 20XX
TA 20XX+1
TA 20XX+2
TA 20XX+3
Kegiatan a
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Output a1 Komponen 1 Komponen 2 Output a2 Komponen 3 Komponen 4
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
PROGRAM
9. Sumber Pendanaan PROGRAM/KEGIATAN SUMBER REALOKASI
ALOKASI PAGU SEBELUM REALOKASI JUTA RUPIAH TA TA TA TA 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
ALOKASI PAGU SESUDAH REALOKASI JUTA RUPIAH TA TA TA TA 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
Program X
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Kegiatan a
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Kegiatan b
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
2.2. Kriteria Penilaian Proposal Inisiatif Baru Dalam penetapan proposal Inisiatif Baru yang layak untuk mendapatkan pendanaan berdasarkan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, setiap proposal yang disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan dinilai berdasarkan kriteria penilaian proposal Inisiatif Baru yang terdiri atas 10 Aspek penilaian dan 25 Sub-Aspek penilaian. Adanya Aspek dan Sub-Aspek ini dapat berfungsi menjadi panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun proposal yang baik. Berikut Tabel Kriteria Aspek dan Sub-Aspek yang digunakan sebagai penilaian proposal Inisiatif Baru.
HALAMAN|6
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Tabel 2.1. Kriteria Aspek dan Sub-Aspek Penilaian ASPEK 1. Tujuan
SUB-ASPEK 1. Tujuan jelas dan rasional 2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
2. Masalah
3. Definisi masalah jelas 4. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada
3. Cakupan
5. Cakupan nasional atau daerah tertentu 6. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas
4. Penerima Manfaat
7. Penerima manfaat jelas 8. Penerima manfaat tepat sasaran 9. Data pendukung jelas
5. Strategi
10. Rencana pelaksanaan jelas 11. Jangka waktu rasional 12. Kejelasan output-sub output 13. Realistis untuk diterapkan
6. Indikator Kinerja
14. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi 15. Indikator kinerja sesuai Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
7. Target
16. Target jelas dan rasional 17. Target realistis untuk dicapai
8. Kesesuaian Anggaran
18. Kesesuaian parameter 19. Komponen unit jelas 20. Biaya proporsional
9. Kepatutan Anggaran
21. Sesuai SBU/SBK 22. Konsistensi biaya 23. Penghematan/efisiensi
10. Sumber Pendanaan
24. Sumber dari realokasi anggaran 25. Target yang direalokasi tetap dapat dicapai
10 Aspek
25 Sub-aspek
HALAMAN|7
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
BAB III. DEFINISI UMUM ASPEK PENILAIAN Dalam setiap penilaian proposal Inisiatif Baru yang disampaikan oleh Kemeterian/Lembaga terdapat 10 Aspek kriteria yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Setiap Aspek penilaian tersebut memiliki sub aspek yang jumlahnya berbeda beda untuk setiap aspek. Adapun definisi umum untuk setiap Aspek penilaian Inisiatif Baru adalah sebagai berikut :
3.1. Aspek Tujuan Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana Kementerian/Lembaga bermaksud untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang dengan sumber daya yang tersedia. Secara umum, sebuah tujuan dapat pula dinyatakan secara lebih luas dalam lingkup dari sasaran, dan dapat terdiri dari beberapa tujuan individu. Tujuan dapat digunakan sebagai alat yang mendasari semua kegiatan perencanaan dan strategi. Tujuan berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kebijakan dan kinerja. Dalam Aspek Tujuan memilki 2 (dua) Sub-Aspek yaitu : 1. Jelas dan Rasional 2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Jelas dan Rasional sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Tujuan adalah apa yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif Baru (jelas); atau b. Tujuan merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan pemecahan masalah yang ingin dilakukan dengan langkah-langkah yang logis (Rasional) Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Tujuan : “Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 50% per tahunnya sesuai dengan sasaran dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu”. Yang Ingin Direalisasikan
Langkah Logis
HALAMAN|8
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
2.
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Tujan Memiliki Pencapaian Target Yang Spesifik; atau b. Tujuan secara logis berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Tujuan : Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 50% per tahunnya sesuai dengan Sasaran dan Prioritas Nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu”. Berkontribusi terhadap prioritas pembangunan nasional
Target Spesifik
3.2. Aspek Masalah Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, atau dapat dikatakan masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan suatu yang diharapkan. Jadi dalam membuat peryataan suatu masalah sebaiknya menginformasikan masalahmasalah nyata yang terjadi sekarang dan menjadi serius jika tidak diselesaikan dengan tepat. Pernyataan masalah juga diharapkan ditetapkan secara sistematis dengan informasi latar belakang, kondisi saat ini, intervensi yang telah dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, dan dampak negatif jika tidak ditangani dan diselesaikan dengan tepat. Dalam Aspek Masalah memilki 2 (dua) Sub-Aspek yaitu : 1. Definisi Masalah Jelas 2. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Definisi Masalah Jelas sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Masalah ditetapkan secara sistematis dengan latar belakang, kondisi saat ini, intervensi dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta dampak negatif jika tidak ditangani tepat; atau
HALAMAN|9
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU b. Definisi masalah harus didukung oleh informasi yang akurat dan valid yang dapat menunjukkan kondisi nyata. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum. Ditetapkan secara sistematis
2.
Didukung oleh Informasi yang akurat dan valid
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Inisiatif Baru yang diusulkan adalah terkait dengan masalah yang tidak pernah ditangani oleh kebijakan yang ada sehingga dibutuhkan penanganan baru/tambahan untuk mampu memecahkannya ; atau b. Inisiatif Baru ini diusulkan berdasarkan kondisi masalah tersebut saat ini, dengan menggunakan pendekatan dan/atau perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan itu. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”.
H A L A M A N | 10
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum. Tidak Pernah ditangani oleh Program yang ada sehingga dibutuhkan tambahan
Menggunakan Pendekatan/Persepektif yang berbeda
3.3. Aspek Cakupan Cakupan adalah lingkup kebijakan Inisiatif Baru yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruang lingkup dapat dalam skala nasional atau hanya di daerah tertentu yang secara khusus disebutkan dengan jelas. Cakupan wilayah ini akan terkait dengan informasi karakteristik input dan output dari kebijakan yang akan diusulkan. Dalam pernyataan ruang lingkup, alasan mengapa Inisiatif Baru ini akan dilaksanakan secara nasional, atau mengapa itu harus dilaksanakan di dalam kawasan tertentu harus spesifik dan jelas. Terutama jika itu bersumber dari informasi proses Musrenbang daerah. Aspek Cakupan memilki 2 (dua) Sub-Aspek yaitu : 1. Cakupan usulan Nasional atau Lokal 2. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas
H A L A M A N | 11
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Cakupan Usulan Nasional atau Lokal sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Usulan Inisiatif Baru dapat dilaksanakan baik secara nasional atau hanya di daerah tertentu; atau b. Spesifikasi cakupan (nasional atau lokal) adalah penting untuk kemungkinan prospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku. Dilaksanakan secara nasional
2.
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Alasan Pemilihan Cakupan/Daerah Jelas sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Ketika inisiatif yang diusulkan akan dilaksanakan di wilayah tertentu, spesifikasi wilayah penting untuk kemungkinan prospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru; atau b. Alasan mengapa inisiatif ini akan dilaksanakan secara nasional atau dilaksanakan di wilayah tertentu harus diterangkan secara spesifik dan jelas. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku. Spesifikasi Wilayah Tertentu
H A L A M A N | 12
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU 3.4. Aspek Penerima Manfaat Penerima Manfaat adalah orang perseorangan, lembaga, kelompok, atau masyarakat yang menerima, atau mungkin menjadi layak untuk menerima. Secara khusus, penerima manfaat perorangan atau badan hukum yang memiliki "masalah" yang dijelaskan pada kriteria "2." Format usulan tersebut mengarah pada penciptaan inisiatif baru. Dalam pengertian bahwa target, tujuan (objektif) dan pencapaian dari inisiatif baru harus memiliki keterkaitan langsung dengan penerima manfaat dan penerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga, dan Prioritas Pembangunan Nasional. Spesifikasi Penerima harus didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel yang dapat menunjukkan situasi nyata yang menginformasikan kondisi dengan atau tanpa Inisiatif Baru. Aspek Penerima Manfaat Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Penerima manfaat jelas 2. Penerima manfaat tepat sasaran 3. Data pendukung jelas Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Penerima Manfaat Jelas sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Penerima manfaat adalah perorangan, lembaga, kelompok atau masyarakat yang secara langsung atau nantinya menerima manfaat dari Inisiatif Baru ; atau b. Secara khusus, penerima manfaat perorangan lembaga, kelompok atau masyarakat yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2, dimana format usulan tersebut mengarah pada penciptaan Inisiatif Baru; atau c. Dalam usulan Inisiatif Baru, pihak yang akan diuntungkan dari pelaksanaan Inisiatif Baru harus diterangkan dengan jelas. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”.
H A L A M A N | 13
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Pihak yang diuntungkan diterangkan dengan jelas
Perseorangan/Masyarakat
2.
Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Penerima Tepat Sasaran sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Dalam pengertian bahwa penerima manfaat yang merupakan target tujuan (objektif) dan pencapaian dari Inisiatif Baru harus memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam aspek point 2; atau b. Penerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan Prioritas Pembangunan Nasional. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Sesuai dengan arah Kebijakan K/L dan Prioritas Pembangunan Nasional
3.
Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Data Pendukung Jelas sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Spesifikasi Penerima Manfaat harus didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel yang dapat menunjukkan situasi sebenarnya; atau b. Proposal harus menjelaskan tentang penerima manfaat dengan menggunakan informasi (data).
H A L A M A N | 14
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel serta menggunakan informasi (data)
Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
3.5. Strategi Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk ke arah masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi atas permasalahan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai seni dalam ilmu perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Strategi ini harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat berkontribusi pada realisasi target tersebut, dan apa jenis langkah yang harus diambil untuk mewujudkannya, dan juga kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan jelas diterangkan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat. Aspek Strategi Memiliki 4 (empat) Sub Aspek : 1. Rencana Pelaksanaan Usulan jelas 2. Jangka waktu usulan rasional 3. Kejelasan Output/Sub-output 4. Realistik untuk diterapkan Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Rencana Pelaksanaan Usulan Jelas sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Strategi bukan merupakan langkah-langkah yang nyata dan spesifik, serta rencana pencapaiannya harus benar-benar realistis utamanya untuk mewujudkan tujuan Inisiatif Baru; atau b. Strategi harus diterangkan secara jelas sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami bagaimana inisiatif akan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuannya.
H A L A M A N | 15
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Strategi : Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;
Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
Langkah-langkah nyata yang spesifik serta mudah untuk dipahami
2.
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Jangka waktu Usulan Rasional sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Inisiatif Baru bisa untuk jangka waktu terbatas setahun maupun untuk jangka waktu lebih dari setahun. Jangka waktu memiliki dampak besar dan langsung terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif, dan tujuan (target) realisasi; atau b. Inisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi periode tahunan harus dapat diterangkan dengan jelas.
H A L A M A N | 16
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Jangka Waktu Multiyears
Pernyataan Strategi : Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III. 3.
Dalam menjelaskan Sub-Aspek Output dan Sub-Output sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input, output (termasuk suboutput), dengan tujuan dari Inisiatif Baru. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Strategi : Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar.
H A L A M A N | 17
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang akan menghasilkan output yang ada hubungan logis dengan Tujuan
4.
Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Realistik Untuk Diterapkan sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat dicapai secara realistik serta ditunjukkan langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkannya dengan mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan sumber daya. b. Kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan dapat dijelaskan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”.
Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik dilaksanakan
Pernyataan Strategi : Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut; Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar
H A L A M A N | 18
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik dilaksanakan
3.6. Aspek Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan kuantitas dan kualitas yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran khusus. Ada beberapa jenis indikator kinerja, yaitu input, keluaran, hasil dan dampak. Dalam kasus mengukur kegiatan, indikator yang digunakan adalah keluaran, sedangkan untuk program ini adalah hasil. Dalam memilih indikator kinerja dari Inisiatif Baru, "logic model" harus diterapkan. Terkait dengan sisi muatan dan tingkatan, indikator kinerja harus sejalan dengan fungsi KL pengusul arah kebijakan yang spesifik dan prioritas pembangunan nasional. Aspek Indikator Kinerja Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi 2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Indikator Kinerja Logis dan Sesuai Tupoksi sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Indikator kinerja yang akan digunakan harus tepat dan menunjukkan kerangka logis yang jelas serta akan digunakan dalam pengimplementasiannya. b. Jenis indikator kinerja yang digunakan harus dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dimengerti. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”.
H A L A M A N | 19
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Pernyataan Indikator Kinerja: Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III. Indikator Jelas, Sederhana dan Mudah untuk Dimengerti 2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Indikator kinerja harus merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pengusul. b. Indikator kinerja merupakan bagian dari Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunana Nasional. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Indikator Kinerja: Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III. Indikator Kinerja merupakan Tupoksi Kemenkes dan terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional
3.7. Aspek Target Target adalah nilai dari suatu ukuran kinerja yang dianggap ideal untuk digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan. Dalam Aspek Target Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Target jelas dan rasional 2. Target realistis untuk dicapai
H A L A M A N | 20
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Target Jelas dan Rasional sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Adanya gambaran yang menunjukkan tingkat realisasi; atau b. Mengungkapkan keadaan yang diinginkan di mana masalah ini diselesaikan; atau c. Target dinyatakan sebagai tingkat tertentu indikator kinerja; atau Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Target: Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu. Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014. Kode
PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran/Indikator Kinerja
TARGET
TARGET
SEBELUM INISIATIF BARU
SESUDAH INISIATIF BARU
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015
07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2091 Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Bagi Penduduk Miskin Di RS Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
Menunjukkan tingkat realisasi dan keadaan yang diinginkan 2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Terget Realistik Untuk dicapai sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk pencapaian. b. Target dicapai dengan biaya yang efisien dalam batasan keuangan negara. c. Informasi kinerja sebelumnya harus disediakan untuk membuktikan bagaimana target yang realistis dapat dicapai. Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Pernyataan Target: Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu. Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014.
H A L A M A N | 21
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
Kode
PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran/Indikator Kinerja
TARGET
TARGET
SEBELUM INISIATIF BARU
SESUDAH INISIATIF BARU
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015
07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2091 Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Bagi Penduduk Miskin Di RS Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, Informasi kinerja sebelumnya telah disediakan
3.8. Aspek Kesesuaian Anggaran Kesesuaian anggaran adalah gambaran umum usulan Inisiatif Baru yang menginformasikan secara rinci jumlah unit dan biaya untuk menunjukkan perhitungan biaya baik yang terkait dengan parameter ekonomi maupun nonekonomi sebagai informasi dasar anggaran dan dukungan untuk tujuan program / kegiatan Aspek Kesesuaian Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu : 1. Kesesuaian parameter yang digunakan 2. Komponen unit jelas 3. Biaya proposional Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Kesesuaian Parameter Yang Digunakan sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Menggunakan parameter ekonomi dan non-ekonomi sebagai dasar informasi anggaran dan dukungan terhadap tujuan program/kegiatan Parameter ekonomi adalah indikator ekonomi makro seperti seperti inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, dll Parameter non ekonomi adalah indikator non-ekonomi seperti seperti angka pengangguran, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kelahiran anak, angka kematian, indeks infrastruktur, dll Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”.
H A L A M A N | 22
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Perhitungan Kesesuaian Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Unit Cost sudah mempertimbangkan tingkat inflasi
Jumlah Penduduk Miskin (Parameter Non-ekonomi)
2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Komponen Unit Jelas sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Menginformasikan usulan anggaran secara rinci dari uraian komponen dan biaya untuk menjelaskan perhitungan biaya b. Jumlah unit merupakan entitas dari setiap komponen biaya, misalnya adalah jumlah orang, jam, jarak, frekuensi perjalanan, frekuensi pelatihan, dll c. Unit biaya merupakan entitas komponen biaya seperti halnya gaji, honorarium, harga tiket, harga sewa, dll Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”.
H A L A M A N | 23
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Perhitungan Kesesuaian Anggaran:
Usulan Anggaran dirinci Secara Jelas 3. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Biaya Proposional sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Terdapat biaya proporsional antara biaya administrasi dan operasional, biaya langsung dan biaya tidak langsung dari program/kegiatan b. Proporsional berarti biaya Output utama harus lebih besar daripada biaya untuk output pendukung ataupun administrasi Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Perhitungan Kesesuaian Anggaran:
Biaya Proporsional
Biaya Output Utama Lebih Besar
H A L A M A N | 24
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU 3.9. Aspek Kepatutan Anggaran Kepatutan anggaran adalah suatu kondisi bahwa anggaran yang diusulkan dalam Inisiatif Baru harus didasarkan pada biaya unit yang mengacu pada SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan), menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi), dan memberikan informasi dari biaya yang lebih baik atau lebih rendah per unit program dari program yang sama sebelumnya dengan target yang sama. Aspek Kepatutan Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu : 1. Kesesuaian dengan aturan SBU/SBK 2. Konsistensi biaya 3. Penghematan /Efisiensi Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Kesesuaian Dengan Aturan SBU/SBK sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Menggunakan biaya unit yang mengacu pada standar biaya unit SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Perhitungan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Unit Cost sudah mengacu pada SBU/SBK
H A L A M A N | 25
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU 2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Konsistensi Biaya sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi) Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Perhitungan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Konsistensi Biaya 3. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Penghematan/Efisiensi sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Memberikan informasi biaya per unit program yang lebih baik atau lebih rendah daripada program dan target yang sama sebelumnya
H A L A M A N | 26
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Perhitungan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Dokumen dan Informasi
Informasi biaya per unit program yang lebih baik
3.10. Aspek Sumber Pendanaan Sumber pendanaan Inisiatif Baru dapat berupa tambahan dana atau realokasi anggaran dalam Kementerian atau Lembaga yang mengusulkan; usulan jelas harus menginformasikan dari mana dana ini dan berapa banyak jumlah akan diusulkan (termasuk perhitungan dari perkiraan ke depan).
H A L A M A N | 27
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Khusus untuk sumber pendanaan dari realokasi anggaran, usulan inisiatif baru harus membuktikan bahwa target jangka menengah dari program / kegiatan yang dialokasikan masih dapat dicapai, bahkan setelah realokasi tersebut. Aspek Sumber Pendanaan Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Sumber dari realokasi anggaran 2. Target dari anggaran yang direalokasi dapat dicapai Adapun penjelasan dan contoh dari masing-masing Sub-Aspek adalah sebagai berikut: 1. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Sumber dari Realokasi Anggaran sekurangkurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Sumber pendanaan Inisiatif Baru bisa berasal dari tambahan anggaran atau realokasi anggaran dalam instansi Kementerian/Lembaga pengusul. b. Menjelaskan dari mana dana berasal dan berapa banyak kebutuhan pendanaannya termasuk perhitungan perkiraan maju). Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Sumber Pendanaan:
Sumber Pendanaan Berasal dari Realokasi Anggaran
2. Dalam menjelaskan Sub-Aspek Target dari anggaran yang direalokasi dapat dicapai sekurang-kurangnya memuat key word sebagai berikut : a. Proposal Inisiatif Baru harus mampu membuktikan bahwa target jangka menengah dari program/kegiatan yang direalokasi masih dapat dicapai, bahkan setelah realokasi tersebut. b. Secara umum, untuk meningkatkan efisiensi dari program / kegiatan merupakan cara utama untuk menekan sumber daya pendanaan untuk realokasi, bahkan mempertahankan tingkat yang sama dari target outcome. Oleh karena itu, dalam proposal, bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan, harus dapat dijelaskan untuk meningkatkan keyakinan.
H A L A M A N | 28
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU Contoh Proposal : “Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit”. Sumber Pendanaan:
Target Jangka Menengah masih dapat dicapai
H A L A M A N | 29
MODUL PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INISIATIF BARU
BAB IV. PENUTUP Modul petunjuk teknis penyusunan proposal Inisiatif Baru ini merupakan panduan praktis yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan dan menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih berkualitas. Selain itu modul ini juga dapat lebih mendekatkan relevansi antara proposal Insiatif Baru yang dihasilkan dengan pencapaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada setiap awal tahun. Dengan adanya relevansi tersebut, pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dalam modul ini contoh proposal yang digunakan bukan merupakan contoh riil dari proposal yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga pada pelaksanaan Inisiatif Baru TA 2012. Contoh penyusunan proposal Inisiatif Baru ini juga bukan merupakan contoh yang paling sempurna didalam menyusun proposal Inisiatif Baru mengingat setiap Kementerian/Lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Modul ini hanya merupakan pendekatan yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga untuk menyusun proposal Inisiatif Baru yang lebih berkualitas.
H A L A M A N | 30