Pemerintah Kota Denpasar
2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya,
maka
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan Pemerintah (LAKIP)
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi
Presiden No. 7 tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi system pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (inputs oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government). LAKIP Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing – masing Bagian. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.
Denpasar,19 Pebruari 2016 Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Drs. A.A Ngurah Rai Iswara, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19601023 198101 1 003 i
Pemerintah Kota Denpasar
2015 DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................................
i
DAFTAR ISI...................................................................................................................
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..........................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................................
1
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................
1
1.2 Dasar Hukum...........................................................................................
2
1.3 Sistematika Penyajian ...............................................................................
3
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................
3
2.1. Perencanaan ............................................................................................
5
2.2. Tujuan dan Sasaran .................................................................................
6
2.3. Penetapan kinerja Tahun 2015................................................................
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................
12
BAB II
3.1 Pengukuran Kinerja tahun 2015................................................................
12
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................
27
4.1 Kesimpulan ...............................................................................................
27
4.2 Saran ........................................................................................................
28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ii
Pemerintah Kota Denpasar
2015
RINGKASAN EKSEKUTIF
Memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Denpasar ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 sebagai perubahan dan pengganti atas pedoman yang disusun sebelumnya, yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Denpasar ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Denpasar tahun 2015 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator–indicator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai pada seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan menunjukkan hasil yang baik. Pengukuran kinerja dapat dijadikan Feed Back dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahun-tahun mendatang. Selain itu, LAKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.). Adapun Indikator Utama Setda Kota Denpasar yang ditetapkan tahun 2015 adalah sebagai berikut : No
1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penilaian Badan Pengawas Terwujudnya Tata Keuangan dan Pembangunan dan Kelola Pemerintahan Inspektorat Provinsi Bali terhadap yang baik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Nilai LAKIP kota Denpasar
Target Laporan Hasil Penilaian dengan Skor Tinggi
66
iii
Pemerintah Kota Denpasar
2015
Jumlah pengelola keuangan yang 225 Orang terlatih di masing-masing SKPD
Jumlah peserta yang dibina dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai 51 Orang pengelolaan barang Milik Daerah (BMD) Presentase rancangan perda yang diundangkannya Peraturan Daerah 14 Perda Presentase Paket konstruksi yang dimonitoring sesuai dengan yang 211 Paket dilelangkan 2
3
Meningkatnya Kualitas Presentase Sekaa Teruna (ST) yang 425 ST Pelayanan Publik dibina di Kotan Denpasar
Meningkatkan Jumlah Kerjasama Kerjasama Dalam Dalam Negeri dan Luar Negeri Negeri dan Luar Negeri
Jumlah Kendaraan Dinas layak sarana pakai selama 1 ( satu ) Tahun Yang
4
Terwujudnya dan prasarana Berkualitas
5
Tersebarnya Informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar
Dalam Negeri 3 Kabupaten/ Kota. Luar Negeri 2 Kota
133 Unit
Frekuensi penyebarluasan informasi pelaksanaan pemerintahan dan 1.368 Kali pembangunan Kota Denpasar pada media massa cetak dan elektronik
iv
Pemerintah Kota Denpasar
6
Terwujudnya pengembangan Persentase peningkatan laba LPD di perekonomian di Kota Kota Denpasar Denpasar
2015 25%
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Kinerja Sekretariat Daerah
Kota
Denpasar merealisasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Denpasar telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
v
