L A P O R A N K E T E R A N G A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N ( L K P J ) A K H I R T A H U N A N G G A R A N

[2015]

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BPMPD Prov. Kalsel | 1

[2015]


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015 dari Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanann kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014


[2015]


DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR…………………………………………………………………...…

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………..

ii

A.

PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………………………...….

2

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………

4

C.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN…………… …………………………...…

43

D.

KESIMPULAN…………………….………… ……………………………………….…

51

LAMPIRAN…………….…………………………………………........................................


60

[2015]


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.SKPD ini memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2009 yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan Bidang ekonomi diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : i) pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi ; ii) pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat; iii) penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan iv) penurunan jumlah penduduk miskin. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha lagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin salah satunya lewat peningkatan kapasitas desa dan kelurahan yang ada. Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan peran Badan Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel


[2015]


dalam upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan yang ada. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi : a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa; b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa; c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan; d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa; e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa; j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa. Berikut akan dijelaskan perkembangan kegiatan selama tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan : A. PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Adapun program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :


[2015]


1)

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

2)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3)

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

4)

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan URAIAN

Sasaran Strategis 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat

2.

Peningkatan Pemerintahan Kelurahan

Program 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. - Pembinaan pemberdayaan masyarakat desa - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

aparatur

- Pembinaan pengelolaan administrasi desa & kelurahan - Pengembangan wilayah desa dan kelurahan

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Peningkatan pembinaan koordinasi program pemberdayaan - Peningkatan kapasitas pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan - Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga di Kalsel

Kapasitas 2. Peningkatan kapasitas Desa dan pemerintahan desa

Teknologi

Kegiatan

3.

Penerapan Guna

Tepat

4.

Pemberdayaan Usaha Ekonomi 4. Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan perdesaan Usaha Mikro

- Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA - Pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan TTG - Penguatan kelembagaan posyantek - Koordinasi dan pembinaan sarana dan prasarana perdesaan lembaga

ekonomi

- Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Ekonomi Masyarakat - Pemberian / stimulan pembangunan desa - Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - Penguatan kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan


[2015]


B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan keempat bulan Desember Tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; Dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah bagi partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang menjadi titik fokus BPMPD Provinsi Kalsel yakni penguatan lembaga baik dari segi administrasi yang baik maupun aparatur lembaga masyarakat yang telah terlatih. Capaian Target Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100 %

BPMPD Provinsi Kalsel melalui Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM) melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitasnya. Fokus pembinaan dilakukan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Koordinasi Antar Desa karena selama ini lembagalembaga kemasyarakatan ini turut berperan aktif dalam pembangunan di desa bekerja sama dengan pemerintah desa. Sejak Tahun 2013 telah diadakan pembinaan agar ke 13 kabupaten/kota membentuk

kelengkapan desa,

membuat

payung hukum

dan kelengkapan

administrasinya berdasarkan perundangan yang berlaku. Pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pembinaan yang telah dilakukan di tahun 2013 yakni sebanyak 13 LPM Kabupaten/Kota dan 1.866 LPM desa.


[2015]


Pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 maka berdampak pada perlunya diperbarui seluruh SK Penetapan LPM dimana pada tahun 2015 sebanyak 397 LPM dan 39 BKAD telah memiliki SK berdasarkan undang – undang yang baru terlihat pada tabel dan grafik berikut : REKAPITULASI LPM DESA YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2015 KABUPATEN/KOTA Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru JUMLAH

LPM YANG TELAH MEMILIKI SK

BKAD YANG TELAH MEMILIKI SK

20 195 277 126 144 161 214 157 131 130 149 202 1906

16 12 12 6 7 10 8 6 7 10 21 115

Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel, khususnya Bidang Pengembangan Kelembagaan Perencanaan dan Partisipasi Masyarakat, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembinaan telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jumlah BPD yang dibina sebanyak 1.866 BPD dengan tabel sebagai berikut : REKAPITULASI BPD YANG TELAH DIBINA TAHUN 2013 S/D 2015 KABUPATEN/KOTA

JUMLAH BPD

Kab. Barito Kuala

195

Kab. Banjar

277

Kab. Tapin

126


[2015]


Kab. Hulu Sungai Selatan

144

Kab. Hulu Sungai Tengah

161

Kab. Hulu Sungai Utara

214

Kab. Balangan

154

Kab. Tabalong

122

Kab. Tanah Laut

130

Kab. Tanah Bumbu

145

Kab. Kotabaru

208

JUMLAH

1866

Pembinaan juga dilaksanakan pada Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2015 dengan jumlah BKAD yang dibina sebanyak 181 BKAD. b) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Kegiatan yang dilaksanakan berupa pendataan terhadap aset PNPM-MPd dimana proses pendataan ini dimulai dengan diselenggarakannya rapat pendataan aset yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama yakni rapat terkait pendataan alokasi dana, realisasi kegiatan dan status penyelesaian aset PNPMMPd. Tahap kedua terkait pendataan dana bergulir dan aset non fisik PNPM-MPd sedangkan rapat tahap ketiga membahas aset infrastruktur dan nilai aset. Capaian Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target

Realisasi

Persentase Capaian

10 Kabupaten

10 Kabupaten

100 %

Pendataan aset tahap I berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru dengan pendataan terkait kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) PNPM-MPd Tahun 2015. Tahap II berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai


[2015]


Utara dan Balangan untuk mendata perkembangan dana bergulir, aset non fisik dan nilai aset PNPM-MPd. Pada tahap III dilakukan pendataan aset infrastruktur dan nilai aset PNPM-MPd di Kabupaten Barito Kuala, Banjar dan Tapin. Kegiatan lain yang dilakukan yakni keikutsertaan dalam Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Expo dan Award Tahun 2015 yang diselenggarakan di gedung Jakarta Convention Center, Jakarta. BPMPD Provinsi Kalsel ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menyediakan stand sebanyak tiga unit beserta dekorasi dan tempat display. Dilakukan pula koordinasi dengan Kabupaten/Kota agar ikut serta berpartisipasi dalam acara tersebut. c)

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat;

Fokus upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel tidak hanya difokuskan pada pembinaan dalam pengadministrasian LPM namun juga terlatihnya aparatur yang ada di lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel lewat bidang KPPM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat berupa Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS dan Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat. Capaian Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Target

Realisasi

Persentase Capaian

104 orang

104 orang

100 %

a. Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS

HIV adalah suatu virus yang biasanya ditularkan dari satu orang kepada orang lain melalui kontak seksual. Orang yang telah terinfeksi virus HIV akan terkena penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tersebut, yaitu AIDS. Virus HIV yang telah masuk ke dalam tubuh seseorang tidak akan menimbulkan gejala-


[2015]


gejala yang terlihat secara fisik sehingga penderitanya terlihat normal seperti tidak sedang terkena penyakit. Namun, perlu diwaspadai, walaupun dari luar penderita HIV tampak normal-normal saja, tetapi dia dapat menularkan virus tersebut kepada orang lain dalam berbagai cara yang mungkin juga tidak disadari oleh penderita itu. Cara penularan virus ini bisa bermacam-macam misalnya melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik berganti-ganti orang, transfusi darah, bahkan pada ibu hamil yang menularkan kepada bayi yang sedang dikandungnya. Jika virus HIV telah masuk ke tubuh seseorang baru beberapa tahun kemudian virus ini akan mulai menyerang sistem kekebalan tubuh pada sel darah putih. Kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi HIV biasanya akan terus menurun dan kemudian hilang dalam kurun waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Pada saat itulah ciri-ciri seseorang yang terkena HIV baru muncul, seperti badan yang terusmenerus turun, mengalami diare berkepanjangan, munculnya panas tinggi yang tidak dapat sembuh, lalu diikuti dengan bercak-bercak kemerahan, dan batuk berkepanjangan. Setelah mengalami gejala-gejala tersebut, seseorang telah dinyatakan terkena penyakit AIDS. Setelah kekebalan tubuh seseorang hilang maka penyakit akan mudah menghinggapi orang tersebut. Penyakit akan terus menerus hingga sampai suatu saat muncul penyakit yang benar-benar berbahaya yang kemudian akan mengakibatkan kematian. Dengan gambaran di atas maka dipandang perlu untuk memberikan pelatihan untuk kader-kader masyarakat peduli HIV/AIDS, guna meningkatkan pengetahuan

dan

wawasan

tentang

HIV/AIDS

dan

Program-program

Pencegahan HIV/AIDS, sehingga bisa berperan aktif dalam mensukseskan program pencegahan HIV/AIDS di masyarakat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang HIV/AIDS 2. Mengetahui situasi dan kondisi penyebaran HIV/AIDS 3. Mengetahui program-program HIV/AIDS



[2015]

4. Menumbuhkan kepedulian sosial 5. Memberikan keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas 6. Mengetahui tugas dan fungsi kader masyarakat peduli HIV/AIDS di lingkungan masing-masing 7. Membantu dalam penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat luas Pelatihan untuk kader – kader masyarakat peduli HIV/AIDS pada tahun tahun 2012 sebanyak 39 orang, di tahun 2013 sebesar 104 orang yang terbagi dalam dua angkatan, tahun 2014 sebanyak 39 orang dan tahun 2015 sebanyak 52 orang maka dapat diartikan bahwa sampai dengan tahun 2015 telah ada 234 kader yang telah dilatih dengan perincian pada tabel sebagai berikut : REKAPITULASI KADER HIV/AIDS YANG TELAH DILATIH Tahun

Kader HIV/AIDS

2012

39

2013

104

2014

39

2015 JUMLAH

52 234

Berikut adalah grafik kader HIV/AIDS yang telah dilatih sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 yakni sebagai berikut :



[2015]

Pelatihan HIV/AIDS ini bertujuan untuk melatih kader masyarakat agar lebih terlatih dalam penanganan HIV/AIDS termasuk didalamnya terkait bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Narasumber kegiatan ini berasal dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Tim Penggerak PKK. Kedepannya BPMPD Provinsi Kalsel akan terus berusaha meningkatkan pelatihan bagi kader – kader HIV/AIDS di masyarakat sehingga kesadaran akan bahaya HIV/AIDS semakin meningkat. b. Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai – nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam



[2015]

masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Sedangkan pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas maka BPMPD Provinsi Kalsel menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat yang bertujuan untuk : 1. Menguatkan kapasitas kelembagaan adat desa agar semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian, kearifan local dan bentuk ekspresi kultural lainnya yang merupakan modal sosial dasar dalam membangun keberdayaan masyarakat local 2. Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat desa sebagai motor penggerak sekaligus wadah partisipasi dan keswadayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan desa 3. Mengembangkan kapasitas masyarakat pendukung lembaga adat desa melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar dapat berperan serta aktif dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat dilaksanakan dengan komposisi peserta adalah sebagai berikut : 

BPMPD Kab/Kota sebanyak 13 orang



Kader Kecamatan di Kab/Kota sebanyak 13 orang



Kader Desa sebanyak 13 orang



Kader LPM sebanyak 13 orang



[2015]

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa: a) Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan; Dalam upaya memperkuat komitmen dan sinergitas bersama antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melaksanakan kebijakan dan program – program pemberdayaan masyarakat tahun 2015, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Selatan Tahun 2015. Capaian Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 kab/kota

13 kab/kota

100 %

Rapat koordinasi Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 ini bertujuan untuk : a. Menjelaskan tentang gambaran kondisi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan b. Pengkoordinasian terkait upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan c. Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dikembangkan di provinsi dan kabupaten; Peserta Rakor terdiri dari BPMPD Provinsi Kalsel dan Kepala, Sekretaris atau Kasubbag Program BPMPD Kabupaten / Kota. Sedangkan narasumber berasal dari Kepala Bidang pada BPMPD Provinsi Kalsel, Perencana pada Bappeda Provinsi Kalsel dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel. Hasil yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan Rapat koordinasi Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :



[2015]

1. Masih adanya desa tertinggal di Provinsi Kalsel sebanyak 671 desa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu lebih memfokuskan pada peningkatan potensi desa/kelurahan 2. Salah satu upaya untuk menonjolkan potensi desa/kelurahan adalah dengan membentuk kawasan strategis namun selama ini kendala yang timbul yakni adanya rivalitas antar kabupaten/kota terkait potensi yang ingin ditonjolkan 3. Masalah terkait batas desa juga perlu mendapatkan perhatian karena selama ini pemetaan batas desa yang kurang jelas terkadang menimbulkan konflik di daerah 4.

Adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan tetapi keduanya tetap perlu saling berkoordinasi untuk mendukung keberhasilan program-program yang dijalankan

5.

Menyikapi adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan akan menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Pelatihan Bagi Bendahara Desa.

b) Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengalokasikan

dana

yang

bersumber

dari

APBD

untuk

menunjang

program/kegiatan pada bidang Pemerintahan desa dan kelurahan, khususnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel dimana kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2009 hingga sekarang.Peserta perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel.



[2015]

Capaian Target Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

Peningkatan Kapasitas Pengembangan

12 desa dan

12 desa dan

kelurahan

kelurahan

Pemdes/Kelurahan

Persentase Capaian 100 %

Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 kemudian menetapkan urutan Desa dan Kelurahan yang berhasil meraih predikat Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagai berikut : A. PERLOMBAAN DESA :

1 1

2 Desa Tanta Hulu

Tanta

KABUPATEN / KOTA 4 Tabalong

2

Desa Mekar Jaya

Angsana

Tanah Bumbu

Juara II

3

Desa Selaru

Pulau Laut Tengah

Kotabaru

Juara III

4

Desa Kota Raden Hulu Desa Kebun Raya Desa Banua Binjai

Amuntai Tengah

Hulu Sungai Utara Tanah Laut Hulu Sungai Tengah

NO

5 6

DESA

KECAMATAN 3

Kintap Barabai

KETERANGAN 6 Juara I

Juara Harapan I Juara Harapan II Juara Harapan III

B. PERLOMBAAN KELURAHAN : NO 1 1

KELURAHAN 2 Kelurahan Landasan Ulin Utara

KECAMATAN 3 Liang Anggang

KABUPATEN / KOTA 4 Banjarbaru


KETERANGAN 6 Juara I


2 3 4 5 6

Kelurahan Pelambuan Kelurahan Murung Sari Kelurahan Kandangan Barat Kelurahan Paringin Kota Kelurahan Kotabaru Tengah

[2015]

Banjarmasin Barat

Banjarmasin

Juara II

Amuntai Tengah

Juara III

Paringin

Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan Balangan

Juara Harapan II

Pulau Laut Utara

Kotabaru

Juara Harapan III

Kandangan

Juara Harapan I

c) Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Prinsif gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan

yang

perlu ditingkatkan

dan

dikembangkan

kemampuan

dan

kepribadiannya. Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan PKK, yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK dissetiap jenjang. Misi Gerakan PKK adalah : 1. Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan HAM, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan



[2015]

kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang. 2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga. 3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman( HATINYA ) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

4. Meningkatkan

derajat

kesehatan,

kelestarian

lingkungan

hidup

serta

membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Rencana kerja lima tahun TP PKK disusun dengan mengacu pada Millenium Develompment Goals ( MDGs ) sebagai pedoman pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan program-program prioritasnya harus mendapat perhatian TP PKK di semua jenjang yang pelaksanaannya dissesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh Pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK. 1. Program Pokja I mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong. 2. Program Pokja II mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. 3. Program Pokja III mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. 4. Program Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.



[2015]

Capaian Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 kab/kota

13 kab/kota

100 %

Secara umum Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan BPMPD Provinsi Kalsel melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap PKK di desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Kalsel. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan desa percontohan dalam rangka meningkatkan peran PKK dalam partisipasi aktif terhadap pembangunan desa/kelurahan khususnya. Pada tahun 2014 jumlah PKK aktif yang ada di Provinsi Kalsel sebanyak 2.170 buah dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 2.184 buah yang digambarkan dalam tabel dan grafik berikut: JUMLAH TIM PENGGERAK PKK SE KALSEL JUMLAH TP PKK 2014 NO.

KAB/KOTA

JUMLAH TP PKK 2015

KAB/KOTA

KEC

DESA/KEL

KAB/KOTA

KEC

DESA/KEL

1.

Banjarmasin

1

5

52

1

5

52

2.

Banjarbaru

1

5

16

1

5

20

3.

Banjar

1

19

281

1

19

290

4.

Tapin

1

12

135

1

12

135

5.

Hulu Sungai Selatan

1

11

148

1

11

148

6.

Hulu Sungai Tengah

1

11

169

1

11

169

7.

Hulu Sungai Utara

1

10

219

1

10

219

8.

Balangan

1

8

157

1

8

157

9.

Tabalong

1

12

131

1

12

131

10.

Tanah Laut

1

11

200

1

11

135

11.

Tanah Bumbu

1

10

135

1

10

150

12.

Kotabaru

1

20

149

1

21

212

13.

Barito Kuala

1

17

214

1

17

201

JUMLAH

13

151

2006

13

152

2019



[2015]

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat keaktifan PKK yakni dengan adanya

kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan secara rutin seperti

Posyandu yang merupakan bagian dari 10 Program Pokok PKK. Berikut adalah tingkat perkembangan Posyandu dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yakni : JUMLAH POSYANDU SE KALSEL NO

NAMA WILAYAH

JUMLAH POSYANDU

JUMLAH POSYANDU

JUMLAH POSYANDU

JUMLAH POSYANDU

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2015

1

BANJARMASIN

313

310

314

390

2

BANJARBARU

140

140

154

143

3

BANJAR

502

446

446

489

4

TAPIN

558

555

250

211

5

HULU SUNGAI SELATAN

279

271

273

287

6

HULU SUNGAI TENGAH

358

358

358

395

7

HULU SUNGAI UTARA

226

228

228

219

8

BALANGAN

211

211

173

185

9

TABALONG

328

253

253

276

10

TANAH LAUT

225

225

215

273

11

TANAH BUMBU

121

121

162

178



[2015]

12

KOTABARU

231

224

199

278

13

BARITO KUALA

338

369

346

390

JUMLAH

3830

3711

3371

3714

Meskipun jumlah posyandu mengalami penurunan namun terjadi peningkatan pada jumlah posyandu mandiri. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya posyandu yang telah mampu melakukan kegiatan sendiri yang ditunjukkan dalam grafik dan tabel berikut : JUMLAH POSYANDU MANDIRI SE KALSEL NO

NAMA WILAYAH

POSYANDU

POSYANDU

POSYANDU

POSYANDU

MANDIRI

MANDIRI

MANDIRI

MANDIRI

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2015

1

BANJARMASIN

1

4

4

14

2

BANJARBARU

1

1

4

0

3

BANJAR

34

18

18

12

4

TAPIN

1

2

4

4

5

HULU SUNGAI SELATAN

7

5

5

18

6

HULU SUNGAI TENGAH

7

7

7

7

7

HULU SUNGAI UTARA

7

1

1

2

8

BALANGAN

2

2

2

1

9

TABALONG

7

11

11

14

10

TANAH LAUT

22

22

22

15

11

TANAH BUMBU

26

26

17

13

12

KOTABARU

26

1

13

13

13

BARITO KUALA

0

0

0

14

141

100

108

127

JUMLAH



[2015]

Beberapa kegiatan yang dianggap sebagai terobosan dalam peningkatan peran PKK yakni pembentukan desa/kelurahan percontohan oleh kabupaten/kota dimana BPMPD Provinsi ikut serta berperan dalam pembinaan desa percontohan tersebut.Kegiatan lainnya berupa kegiatan pasar murah, pelayanan kesehatan, KB sunatan massal di enam kabupaten/kota serta pembinaan kelompok pengajian. d) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA; Peran sumber daya alam sangat penting dalam masa pembangunan namun pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan tidak diikuti dengan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan telah menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel melakukan sosialisasi dan bimtek terkait upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam.



[2015]

Capaian Target Kinerja Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 kab/kota

13 kab/kota

100 %

1. Sosialisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perdesaan Berbasis Masyarakat Telah dipahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan tersebut dan belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya alam berbasis masyarakat dipandang perlu untuk memfasilitasi sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan berbasis masyarakat. Tujuan sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : a. Memberikan

bekal

pengetahuan

dan

pemahaman

kepada

aparat

kabupaten/kota tentang pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di perdesaan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya dan menjaga kualitas lingkungan hidupnya



[2015]

b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui aparat yang berpengetahuan dan mampu dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alamdi perdesaan c. Mampu menggali atau mengidentifikasi data sumber daya alam yang ada di perdesaan dan menggali permasalahan yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat Sosialisasi ini diikuti oleh Kabid / Kasubbid / Staf BPMPD Kabupaten/Kota dan dari BPMPD Provinsi Kalsel sendiri dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Saran yang diajukan oleh kabupaten/kota yakni diharapkan kedepannya BPMPD Provinsi Kalsel dapat memfasilitasi dan memotivasi aparat pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis masyarakat serta agar dapat memberikan stimulan kepada masyarakat. 2. Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Maksud diadakannya Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh Kabid / Kasubbid / Staf BPMPD Kabupaten/Kota dan dari BPMPD Provinsi Kalsel sendiri dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kedepannya kabupaten/kota berharap agar BPMPD Provinsi Kalsel

dapat

meningkatkan

memotivasi kemampuan

masyarakat

dan

masyarakat

memfasilitasi

dalam

dalam

mengembangkan

memanfaatkan sumber daya alam secara bijak.


upaya dan

[2015]


e) Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG; Keberadaan teknologi tepat guna ikut mendorong kemandirian masyarakat dimana penggunaan teknologi dapat mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi tepat guna juga mampu menjadi penunjang kelancaran pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Capaian Target Kinerja Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 kab/kota

13 kab/kota

100%

1. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVII Tahun 2015 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan upaya yang strategik guna peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun pihak yang peduli kepada masyarakat. Untuk lebih mengoptimalkan pemasyarakatan TTG, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna menyebutkan bahwa Gelar TTG Nasional diselenggarakan setiap tahun di Provinsi secara bergilir. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVII tahun 2015 diselenggarakan di Provinsi Aceh dan tema yang diangkat yakni ”Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Melalui TTG Dapat Meningkatkan Nilai Tambah Produktivitas Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat ”. Rangkaian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVII Tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 12 Oktober 2015 di Provinsi Aceh yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, dunia usaha, perguruan tinggi serta masyarakat umum.


[2015]


Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan berdampak positip bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan kegiatan dilaksanakan oleh struktur dari pusat sampai daerah. Dengan struktur seperti ini maka hasil dari kegiatan ini dapat diukur secara dan jelas. Oleh karena itu perlu adanya komitmen pemerintah daerah untuk

menindaklanjuti

berkesinambungan.

Gelar Teknologi

Tepat Guna Nasional

ini

secara

Tindak lanjuti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat

berkaitan erat dengan konteks pemerintah saat ini dimana pemerintah tidak lagi pada posisi yang paling sentral dalam menentukan berbagai kebijakan begitu juga dengan masyarakat bukan lagi sebagai objek tetapi menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Pemerintah sebatas sebagai fasilatator melalui regulasi, pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, evaluasi dan monitoring. Peranan strategik TTG terutama dalam mendukung pemanfaatan sumberdaya lokal menuju peningkatan produktivitas, efesiensi dan daya saing usaha masyarakat menuntut penyelenggaraan Gelar TTG dengan menyelaraskan penyelenggarakan Gelar TTG dengan potensi wilayah, meningkatkan jalinan kemitraan dan mengefektifkan sosialisasinya kepada pihak terkait. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVI juga diikuti oleh kabupaten/kota dari Provinsi Kalsel yang terdiri dari : 1. Kabupaten Batola yang dipamerkan berupa Alat Press Serbaguna, Alat Press Jamur, Alat Pemotong Kerupuk, Alat Pembuat Tahu, Produk Unggulan Kerupuk Ikan Pipih dan Produk Unggulan dari Tas Purun 2. Kabupaten Banjar yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Permata dan Produk Unggulan Batu Permata 3. Kabupaten Tapin yang dipamerkan berupa Alat Press Serbaguna (Kerajinan atau Makanan), Produk Unggulan Tikar Purun, Produk Unggulan Tas Purun utk Sekolah/Belanja dan Produk Unggulan Rempa/Selai Pisang 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Sasirangan



[2015]

5. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipamerkan berupa Mesin Pemecah Keong, Alat Penetas Telor, Produk Unggulan Tas Enceng Gondok, Produk Unggulan Dompet Dari Rotan, Produk Unggulan Sarung Air Mineral Dari Rotan, Produk Unggulan Kerupuk Itik Alabio dan Produk Unggulan Tikar Rotan 6. Kabupaten Tanah Laut yang dipamerkan berupa Alat/Mesin Penggoreng Hampa (Vacum Frying), Alat Tugal Padi (Penugal Biji), Produk Unggulan Dodol Terong dan Produk Unggulan Kerupuk Tenggiri 7. Kabupaten Kotabaru yang dipamerkan berupa Alat TTG Penggoreng Amplang, Produk Unggulan Amplang, Produk Unggulan Kerupuk Ikan dan Udang, Produk Unggulan Rumput Laut Kering dan Produk Unggulan Anyaman Daun Pandan 8. Kabupaten Tanah Bumbu yang dipamerkan berupa Alat Pakan Ternak Itik, Alat Pengupil Jagung, Mesin Pakan Ternak Itik dan Alat Pembuat Tahu 9. Kotamadya Banjarbaru yang dipamerkan berupa Alat Prolisis, Alat Tenun dan Produk Unggulan Permata 2. Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Perdesaan Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2015 Dalam upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat perdesaan terhadap Teknologi Tepat Guna dan penemuan baru maka diselenggarakan Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Perdesaan Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2015. Tujuan Lomba Inovasi TTG ini adalah sebagai berikut : 1. Mendorong motivasi masyarakat untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi TTG Perdesaan yang mempunyai prospek dapat dimanfaatkan dan didayagunakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan kreatif berbasis pada potensi unggulan daerah 2. Menumbuhkembangkan usaha – usaha baru yang berbasis kepada daya kreasi dan inovasi teknologi tepat guna masyarakat di perdesaan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi menghadapi persaingan global



[2015]

Mekanisme pelaksanaan : 1. Seleksi Tahap I meliputi seleksi administrasi berupa penilaian makalah 2. Seleksi Tahap II yakni presentasi makalah dan peragaan alat yang telah lolos seleksi pada tahap I Para pemenang mendapatkan uang pembinaan, tropi dan piagam penghargaan dimana Juara I memperoleh Rp. 7.000.000,- Juara II memperoleh Rp. 6.000.000,Juara III memperoleh Rp. 5.000.000,- Juara Harapan I memperoleh Rp. 3.000.000,dan Juara Harapan II memperoleh Rp. 2.000.000,- Selanjutnya untuk Juara I akan diikutsertakan pada lomba tingkat nasional. Urutan pemenang Lomba Inovasi TTG adalah : 1. Alat pemotong kerupuk manual (Isyanto, Kab. Tanah Laut) 2. Pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai karbon aktif pada water treatment untuk pengolahan air bersih di Sungai Martapura (M. Syarifin Noor dkk, Kota Banjarbaru) 3. Alat praktis pemompa ban (Posyantek Mandiri, Kab. Hulu Sungai Utara) 4. Alat pencetak kue akar pinang (Hatni, Kab. Barito Kuala) 5. Alat pelebur sagu efektif (Sulaiman, Kab. Tanah Bumbu) f) Penguatan Kelembagaan Posyantek; Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).Maksud pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan TTG oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan Posyantek yakni : 1. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan sumber TTG 2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG



[2015]

Dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengurus Posyantek BPMPD Provinsi Kalsel pada tahun 2015 menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Provinsi Kalsel Tahun 2015. Capaian Target Kinerja Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek

Target

Realisasi

16 Pengurus

16 Pengurus

Posyantek

Posyantek


Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut: 1. Diketahuinya visi, misi, strategi kebijakan dan program tentang Pengembangan Posyantek 2.

Mampu memahami tentang pengelolaan Posyantek bagi aparat pembina dan pengurus Posyantek

3. Termotivasinya aparat yang membidangi TTG di kabupaten/kota untuk bisa membentuk Posyantek di kecamatan masing – masing 4.

Pengurus Posyantek mampu melakukan penerapan dan pengembangan TTG sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya

g) Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan; Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung


[2015]


pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Capaian Target Kinerja Target Realisasi 13 kab/kota

Persentase Capaian

13 kab/kota

100 %

Penyediaan prasarana air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) baru, pengembangan SPAM yang telah ada untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum yang mengalami kerusakan. Sedangkan penyediaan sarana sanitasi yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana penunjang perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang disediakan pada fasilitas umum. BPMPD Provinsi Kalsel berperan dalam melakukan pembinaan terhadap desa terkait serta mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam pemeliharaan PAMSIMAS. Tabel dibawah ini menggambarkan keberadaan lokasi desa regular kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : LOKASI DESA REGULER PAMSIMAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kabupaten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9 8

15 15

12 12

12 12

13 12

8 9

5 5

9

15

12

13

14

5

4

9 9 9 9 9 71

15 15 14 15 15 119

12 12 12 12 12 96

13 13 12 9 11 95

14 13 12 6 12 96

11 6 9 18 10 76

5 5 8 5 4 4 8 53

Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Balangan Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Tapin Tabalong TOTAL



[2015]

Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat 606 desa regular pamsimas atau sekitar 32,5% dari total 1.866 desa di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :



[2015]

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan; Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa salah satu tugas Pemerintah Provinsi adalah melakukan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Bendahara Desa se Provinsi Kalsel. Capaian Target Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

Pembinaan Pengelolaan Administrasi

174 bendahara

174 bendahara

desa

desa

Desa dan Kelurahan


Tujuan dari diselenggarakannya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Bendahara Desa se Provinsi Kalsel yakni mengingat pentingnya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi bendahara desa agar dapat mengelola administrasi keuangan secara tertib dan benar. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Bendahara Desa se Provinsi Kalsel Tahun 2015 dilaksanakan dalam tiga angkatan dimana satu angkatan diikuti oleh 44 Bendahara Desa dari Kabupaten – Kabupaten di Kalsel. b) Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan; Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan wilayah adalah penegasan tata batas desa / kelurahan.Selama ini masih banyak ditemui perselisihan yang terjadi diakibatkan oleh tata batas wilayah yang masih belum jelas. Kesadaran akan pentingnya penetapan batas wilayah inilah yang menjadi fokus perhatian dari BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu pada tahun 2015 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan



[2015]

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan dengan peserta sebanyak 26 orang dari BPMPD Kabupaten / Kota se Kalsel. Dengan adanya Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah di kabupaten / kota terkait pentingnya pengembangan wilayah desa dan kelurahan khususnya mengenai tata batas desa / kelurahan. Capaian Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

13 kab/kota

13 kab/kota

100 %

Salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel yakni lewat pengisian Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Keberadaan Profil Desa dan Kelurahan bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan meliputi pengisian Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Kelurahan yakni keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan serta kelembagaan, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan tingkat perkembangan desa berupa capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan. Pada tahun 2015 BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang operator berasal dari BPMPD Kabupaten / Kota di Kalsel. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk melatih operator – operator yang ada di Kabupaten / Kota agar dapat melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara maksimal. Bidang Pemerintahan Desa dan



[2015]

Kelurahan juga melakukan monitoring evaluasi ke 13 Kabupaten / Kota se Kalsel terkait pengisian Profil Desa dan Kelurahan. Sebanyak 767 desa dan kelurahan, 41 kelurahan dan 674 desa, telah melaksanakan sistem pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sebagai berikut : REKAPITULASI DESA / KELURAHAN ONLINE SE KALSEL TAHUN 2015 NO

P r o g r e s

1 2 3 4 5 6 P 7 8 9 10 11 12 13

KABUPATEN / KOTA

online kel

Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru

0 20 1 4 4 2 1 1 0 1 4 1 2 41

TOTAL

online desa 0 0 79 94 144 29 4 0 114 58 75 71 6 674

TOTA L 52 20 80 98 148 31 5 1 114 59 79 72 8 2009

767

Progress pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online dimulai pada tahun 2012 dimana sebanyak 21 desa dan kelurahan telah melakukan pengisian yang terdiri dari 18 kelurahan di Kota Banjarbaru, 1 desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan 1 desa di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 398 desa dan kelurahan dan di tahun 2014 sebesar 645 desa dan kelurahan di Kalsel telah melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. Pada tahun 2015 jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pengisian secara online telah mencapai 767



[2015]

desa dan kelurahan di seluruh Kalsel. Peningkatan ini secara lebih detail tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut : PROGRESS PENGISIAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KABUPATEN / KOTA Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru TOTAL

2012 0 18 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 21

2013 0 20 44 88 94 23 4 0 108 11 1 5 0 398

2014 0 20 63 93 128 31 5 0 112 54 79 59 1 645


2015 52 20 80 98 148 31 5 1 114 59 79 72 8 767


[2015]

Jumlah desa dan kelurahan yang telah melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sampai dengan tahun 2015 yakni 767 desa dan kelurahan atau 38 % dari total 2.009 desa dan kelurahan di Provinsi Kalsel dengan grafik sebagai berikut :

Pemerintah Pusat

menetapkan target bahwa pengisian Profil Desa dan

Kelurahan secara online telah sepenuhnya terlaksana pada tahun 2020. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terus mendorong dan memfasilitasi Kabupaten / Kota di Kalsel dalam upaya pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online. 4) Program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Ekonomi Masyarakat; Sasaran Strategis Pengembangan Usaha Mikro

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Tahun 2015 melalui Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator meningkatnya kapasitas manajemen



[2015]

BUMDES, jumlah desa yang dibantu dalam membangun prasarana dasar serta jumlah BUMDES yang meningkat pendapatannya. Capaian Target Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

9 kab/kota

10 kab/kota

100 %

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan (BUMDES Percontohan Prov.

Kalsel) adalah meningkatnya kapasitas

manajemen BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan yang dapat dicapai diantaranya melalui Bimtek-Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDES bagi Aparatur Kabupaten yang menangani kegiatan BUMDES

serta bagi Pengelola

BUMDES Percontohan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Bimtek ini peserta yang dilatih sebanyak mungkin tetapi dari segi pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya dapat melatih sebanyak 40 orang. Pelatihan ini mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES Percontohan. Setiap tahunnya ditargetkan 11 buah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) percontohan dapat dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel dimulai pada tahun 2011 sebanyak 11 Bumdes sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 53 BUMDES percontohan dengan perincian sebagai berikut :



[2015]

REKAPITULASI BUMDES PERCONTOHAN TAHUN 2011 S/D 2015 Tahun

Bumdes Percontohan

2011

11

2012

9

2013

3

2014

18

2015

12

JUMLAH

53

Peningkatan jumlah BUMDES percontohan yang dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel yakni pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) tergambar dalam grafik berikut :

Sejak tahun 2011 s/d 2015

BUMDES percontohan di Provinsi Kalimantan

Selatan berjumlah 53 buah atau sekitar 2,8 % dari total 1.866 bumdes yang diharapkan terbentuk sesuai dengan jumlah desa di Kalsel saat ini. Perbandingan ini digambarkan pada chart sebagai berikut :



[2015]

Jumlah ini masih belum mengakomodasi BUMDES – BUMDES yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu BPMPD Provinsi Kalsel akan terus melakukan pembinaan terhadap BUMDES - BUMDES Percontohan di Kabupaten agar kedepannya semua BUMDES di Provinsi Kalsel dapat terfasilitasi. b) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kegiatan pemberian stimulan Pembangunan Desa Tahun 2015 merupakan kegiatan pemberian bantuan hibah kepada Desa melalui LPM , diutamakan untuk Desa tertinggal

dan kekurangan sarana prasarana ekonomi pedesaan. Namun

dalam rangka sinergi program dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan Sinergi program lintas SKPD, Kabupaten/Kota dan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa ini juga menjadi penting karena sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa yang berada diwilayahnya. Di Kalimantan Selatan desa/kelurahan berjumlah 2.019 buah, yang seharusnya merasakan kucuran dana stimulan, akan tetapi karena



[2015]

keterbatasan dana pemprov. Kalsel untuk kegiatan ini, sehingga ditargetkan desa memperolehnya secara bertahap. Capaian Target Kinerja Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Target

Realisasi

Persentase Capaian

9 kab/kota

10 kab/kota

100 %

Untuk Tahun 2011 s/d 2015 seharusnya setiap tahun dapat diberikan dana stimulan kepada minimal 88 desa/Kelurahan, akan tetapi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalsel untuk kegiatan ini, maka pada tahun 2011 s/d 2013, pemberian dana stimulan berlokasi di 13 Kabupaten/Kota, 39 Kecamatan pada 88 Desa/Kelurahan. Tahun 2014

penerima dana stimulan berlokasi pada 10

Kabupaten/Kota, 27 Kecamatan pada 45 Desa

Di tahun 2015 penerima dana

stimulan berkurang menjadi 6 Kabupaten/Kota, 7 Kecamatan pada 7 Desa/Kelurahan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut : REKAPITULASI DESA/KELURAHAN PENERIMA DANA STIMULAN Tahun

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa / Kelurahan

2011

13

39

88

2012

13

39

88

2013

13

39

88

2014

10

27

45

2015

6

7

7

JUMLAH

316

Penurunan desa/kelurahan penerima stimulan di tahun 2015 disebabkan oleh berkurangnya dana yang diberikan sehingga Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel hanya mampu melaksanakan pemberian stimulan kepada 7 desa pada 6 kabupaten di Provinsi Kalsel. Setiap Desa memperoleh dana bervariasi setiap tahunnya antara



[2015]

9.000.000 s/d Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi berkembang, prasarana produksi,prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran. Pada tahun 2015 masing – masing desa/kelurahan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 15.625.000,Sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel telah memberikan dana stimulan kepada 316 desa/kelurahan atau sekitar 15,7 % dari 2.019 desa/kelurahan di Provinsi Kalsel yang dideskripsikan dalam persentase berikut:

Tidak hanya melakukan pemberian dana kepada 7 desa/kelurahan, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) BPMPD Provinsi Kalsel juga melakukan monitoring evaluasi ke 5 kabupaten/kota dalam rangka memonitoring kelancaran penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan atas dana tersebut. c) Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah di Perdesaan; Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat



[2015]

Program Gerbangmas-Taskin didasarkan pada pendekatan TRIDAYA, yakni Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dalam pendekatan ini kelompok masyarakat miskin diberikan peluang secara luas sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri melalui peran serta dalam pengambilan keputusan, pengelolaan program maupun sebagai pemanfaat dan pelestari program secara langsung. Sedangkan tujuan dari program GerbangmasTaskin yakni : a. Meningkatkan peran aktif rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin c. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan kualitas rumah tinggal dalam rangka mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup d. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum desa/kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan e. Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelola pembangunan di desa/kelurahan pada umumnya f. Mengoptimalkan kemitraan antar stokeholders dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif. Capaian Target Kinerja Kegiatan Fasilitasi

Permodalan

bagi

Usaha

Mikro Kecil & Menengah di Perdesaan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

26 desa/kel

26 desa/kel

100 %



[2015]

Setiap tahunnya dana yang disalurkan program Gerbangmas-Taskin lewat UPK yakni sebesar 50 juta rupiah yang dibagikan pada 52 desa/kelurahan pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada tahun 2014 desa/kelurahan penerima dana menjadi 50 desa/kelurahan dan pada tahun 2015 sebanyak 26 desa/kelurahan dimana 24 desa menerima dana sebesar Rp. 42.000.000,- dan 2 kelurahan sebesar Rp. 46.000.000,-. Pengurangan jumlah desa/kelurahan penerima dana Gerbangmas-Taskin ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Penyaluran dana melalui UPK ini diperuntukkan

bagi

pemberdayaan manusia berupa pelatihan keterampilan

masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lewat simpan pinjam. Jumlah desa/kelurahan penerima dana Program Gerbangmas-Taskin sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 berjumlah 232 desa atau 11,5 % dari total 2009 desa/kelurahan di Provinsi Kalsel dengan perbandingan sebagai berikut :

Sebagai basis penyaluran Gerbangmas-Taskin, Unit Pengelola Keuangan (UPK) tentunya harus memiliki aparatur yang terlatih agar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana Gerbangmas-Taskin dapat tepat sasaran dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. BPMPD Provinsi Kalsel



[2015]

khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat kemudian melaksanakan Pelatihan Bagi Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Desa sebagai bentuk penguatan kapasitas pengelola yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah peserta setiap tahunnya sebanyak 78 orang. d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di tahun 2015 difokuskan pada upaya pembinaan terhadap pasar desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar desa merupakan pasar tradisional yang berkedudukan di desa yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi pedesaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Capaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

4 kab/kota

4 kab/kota

100 %

Dalam pengelolaannya pasar desa ada yang dikelola oleh pemerintah desa namun ada pula yang diserahkan ke pihak swasta. Pembangunan pasar desa dapat bersumber dari dana pemerintah desa, APBD/APBN Kabupaten dan swadaya masyarakat. Pembinaan dilakukan pada empat kabupaten yakni Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan. e) Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan; Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat maka pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam mendorong produktivitas usaha sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.



[2015]

Capaian Target Kinerja Kegiatan Penguatan

Kelembagaan

Program

Penanggulangan Kemiskinan

Target

Realisasi

Persentase Capaian

4 kab/kota

4 kab/kota

100 %

Dalam upaya inilah BPMPD Provinsi Kalsel yakni melalui Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat melakukan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada empat kabupaten yakni Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Hasil yang didapat berdasarkan Rapat TKPKD dengan kabupaten/kota yakni : 1.

Untuk meningkatkan perekonomian di desa akan difasilitasi semua desa yang belum memiliki BUMDesa untuk membentuk BUMDesa

2. Basis data terpadu yang ada di TNP2K dijadikan dasar untuk pemberian bantuan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping juga didukung dengan data riil di lapangan 3.

Program lintas desa akan dibentuk BUM antar desa yang akan disepakati oleh desa – desa yang terkena Program Penanggulangan Kemiskinan

4.

Untuk mengetahui perkembangan dan capaian pelaksanaan setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan maka perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada SKPD pelaksana kegiatan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki pelaksanaan kegiatan

5.

Dengan adanya daftar lokasi untuk kabupaten diharapkan dapat dibuatkan pemetaan tentang potensi desa yang dapat dikembangkan oleh SKPD lainnya dengan tujuan bantuan dapat masuk secara bersama – sama di desa tersebut

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dan realisasi anggaran pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :


[2015]


Alokasi dan Realisasi Dana Program/Kegiatan Tahun 2015 APBD

NO.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN

PAGU DANA

BOBOT

REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)

(Rp)

PELAKSANAAN FISIK (%)

SISA DANA

%

TARGET

REALISASI

(Rp)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALSEL 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • [1.22.1.22.01.00.01.19.5.2] - Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1,322,750,000.00

14.89

1,191,079,175.00

90.05

100.00

100.00

131,670,825.00

94,000,000.00

1.06

93,323,000.00

99.28

100.00

100.00

677,000.00

• [1.22.1.22.01.00.01.18.5.2] - RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

490,000,000.00

5.52

474,884,200.00

96.92

100.00

100.00

15,115,800.00

• [1.22.1.22.01.00.01.17.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman • [1.22.1.22.01.00.01.16.5.2] Penyediaan Bahan Logistik Kantor • [1.22.1.22.01.00.01.15.5.2] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

98,720,000.00

1.11

59,455,000.00

60.23

100.00

100.00

39,265,000.00

165,000,000.00

1.86

159,629,376.00

96.75

100.00

100.00

5,370,624.00

10,600,000.00

0.12

9,580,000.00

90.38

100.00

100.00

1,020,000.00



NO.

BOBOT

REALISASI PENYERAPAN DANA

(Rp) 6,000,000.00

0.07

(Rp) 5,813,000.00

% 96.88

PELAKSANAAN FISIK (%) TARGET REALISASI 100.00 100.00

15,000,000.00

0.17

7,749,100.00

51.66

100.00

100.00

7,250,900.00

• [1.22.1.22.01.00.01.08.5.2] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor • [1.22.1.22.01.00.01.07.5.2] Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

112,200,000.00

1.26

111,026,800.00

98.95

100.00

100.00

1,173,200.00

146,600,000.00

1.65

136,800,000.00

93.32

100.00

100.00

9,800,000.00

• [1.22.1.22.01.00.01.02.5.2] Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

180,230,000.00

2.03

130,643,699.00

72.49

100.00

100.00

49,586,301.00

4,400,000.00

0.05

2,175,000.00

49.43

100.00

100.00

2,225,000.00

811,950,000.00

9.14

748,154,000.00

92.14

100.00

99.87

63,796,000.00

65,000,000.00

0.73

65,000,000.00

100

100.00

100.00

0.00

126,500,000.00

1.42

126,500,000.00

100

100.00

100.00

0.00

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN • [1.22.1.22.01.00.01.12.5.2] Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • [1.22.1.22.01.00.01.11.5.2] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2

[2015]

• [1.22.1.22.01.00.01.01.5.2] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • [1.22.1.22.01.00.02.104.5.2] Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor • [1.22.1.22.01.00.02.22.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PAGU DANA


SISA DANA (Rp) 187,000.00


NO.

BOBOT


(Rp) 166,450,000.00

1.87

(Rp) 135,340,000.00

% 81.31


10,000,000.00

0.11

6,540,000.00

65.4

100.00

95.40

3,460,000.00

• [1.22.1.22.01.00.02.28.5.2.] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5,000,000.00

0.06

2,500,000.00

50

100.00

95.00

2,500,000.00

• [1.22.1.22.01.00.02.31.5.2] Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja

1,000,000.00

0.01

650,000.00

65

100.00

95.00

350,000.00

18,000,000.00

0.20

8,734,000.00

48.52

100.00

98.52

9,266,000.00

420,000,000.00

4.73

402,890,000.00

95.93

100.00

100.00

17,110,000.00

11,700,000.00

0.13

11,700,000.00

100

100.00

100.00

0.00

11,700,000.00

0.13

11,700,000.00

100

100.00

100.00

0.00

150,000,000.00

1.69

77,560,000.00

51.71

100.00

99.71

72,440,000.00

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN • [1.22.1.22.01.00.02.24.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional • [1.22.1.22.01.00.02.26.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3

• [1.22.1.22.01.00.02.33.5.2] Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer • [1.22.1.22.01.00.02.05.5.2.P] Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur • [1.22.1.22.01.00.03.03.5.2.] - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4

[2015]

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

PAGU DANA


SISA DANA (Rp) 31,110,000.00


NO.

1.69

(Rp) 77,560,000.00

% 51.71


17,700,000.00

0.20

3,200,000.00

18.08

100.00

90.00

14,500,000.00

17,700,000.00

0.20

3,200,000.00

18.08

100.00

90.00

14,500,000.00

1,220,000,000.00

13.74

939,210,900.00

76.98

100.00

93.71

280,789,100.00

350,000,000.00

3.94

285,550,600.00

81.59

100.00

95.59

64,449,400.00

• [1.22.1.22.01.00.15.07.5.2.] - Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

600,000,000.00

6.76

420,853,400.00

70.14

100.00

90.14

179,146,600.00

• [1.22.1.22.01.00.15.01.5.2.] Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

270,000,000.00

3.04

232,806,900.00

86.22

100.00

99.22

37,193,100.00

2,186,000,000.00

24.61

1,500,217,622.00

68.63

100.00

95.95

685,782,378.00


6

7

PAGU DANA (Rp) 150,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • [1.22.1.22.01.00.06.01.5.2] - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

• [1.22.1.22.01.00.05.62.5.2.] Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat 5

[2015]

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan • [1.22.1.22.01.00.15.02.5.2.] Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

BOBOT



SISA DANA (Rp) 72,440,000.00


NO.

6.53

(Rp) 278,493,671.00

% 48.02


120,000,000.00

1.35

77,911,600.00

64.93

100.00

94.93

42,088,400.00

1,100,000,000.00

12.38

940,702,900.00

85.52

100.00

98.52

159,297,100.00

• [1.22.1.22.01.00.16.07.5.2] - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan • [1.22.1.22.01.00.16.16.5.2.] - Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

100,000,000.00

1.13

33,176,901.00

33.18

100.00

93.18

66,823,099.00

286,000,000.00

3.22

169,932,550.00

59.42

100.00

95.42

116,067,450.00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa • [1.22.1.22.01.00.17.05.5.2] - Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

2,465,925,000.00

27.76

1,907,692,520.00

77.36

100.00

99.23

558,232,480.00

200,000,000.00

2.25

131,033,630.00

65.52

100.00

98.52

68,966,370.00

• [1.22.1.22.01.00.17.08.5.2] - Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

505,925,000.00

5.70

449,439,770.00

88.84

100.00

99.84

56,485,230.00

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN • [1.22.1.22.01.00.16.09.5.2.] Pengembangan Bumdes dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan • [1.22.1.22.01.00.16.10.5.2.] - Pemberian Stimulan Pembangunan Desa • [1.22.1.22.01.00.16.05.5.2] - Peningkatan permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menenegah di Perdesaan

8

[2015]

PAGU DANA (Rp) 580,000,000.00

BOBOT



SISA DANA (Rp) 301,506,329.00


NO.



PAGU DANA

BOBOT

(Rp) 900,000,000.00

10.13

(Rp) 717,293,450.00

% 79.7

TARGET 100.00

REALISASI 99.70

(Rp) 182,706,550.00

• [1.22.1.22.01.00.17.10.5.2] Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG • [1.22.1.22.01.00.17.11.5.2] - Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

300,000,000.00

3.38

249,606,570.00

83.2

100.00

99.20

50,393,430.00

250,000,000.00

2.81

197,602,500.00

79.04

100.00

99.04

52,397,500.00

• [1.22.1.22.01.00.17.12.5.2] - Penguatan Kelembagaan Posyantek • [1.22.1.22.01.00.17.13.5.2] - Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

150,000,000.00

1.69

106,297,600.00

70.87

100.00

99.87

43,702,400.00

160,000,000.00

1.80

56,419,000.00

35.26

100.00

95.26

103,581,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

696,075,000.00

7.84

571,423,270.00

82.09

100.00

99.41

124,651,730.00

• [1.22.1.22.01.00.18.05.5.2] - Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

496,075,000.00

5.59

409,668,870.00

82.58

100.00

99.58

86,406,130.00

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN • [1.22.1.22.01.00.17.09.5.2] - Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

9

[2015]


SISA DANA

[2015]


NO.


PAGU DANA

BOBOT

REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp)

(Rp) • [1.22.1.22.01.00.18.06.5.2] Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan JUMLAH


%

TARGET

REALISASI

SISA DANA (Rp)

200,000,000.00

2.25

161,754,400.00

80.88

100.00

99.00

38,245,600.00

8,882,100,000.00

100.00

6,950,237,487.00

78.25

100.00

97.84

1,931,862,513.00



[2015]

Pada tahun 2015 terdapat dua kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBN dengan jumlah sebesar 51.447.444.000,- dan realisasi sebesar 26.284.459.101,- atau 51,09 % dengan detail sebagai berikut : No

Program

Jumlah Anggaran (Rp)

Output

%

1.

Bina Pemerintahan Desa

14.885.600.000,-

10.551.129.400,-

70,88

2.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

36.561.844.000,-

15.733.329.701,-

43,03

51.447.444.000,-

26.284.459.101,-

51,09

JUMLAH D. KESIMPULAN 

DESA SWASEMBADA Desa sebagai ujung tombak pemerintahan memegang peranan penting dalaem pembangunan daerah.Berkembangnya desa menjadi salah satu indikator dalam mengukur

keberhasilan

pemerintah.

Tingkat

perkembangan

desa

dapat

diklasifikasikan kedalam tiga kategori yakni sebagai berikut : a. Desa Swadaya Desa pada tingkatan ini masih belum mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi pemerintahan dan tingkat perekonomian yang belum baik, teknologi masih rendah, serta peran lembaga kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. b. Desa Swakarya Pada tahap ini desa telah mampu menyelenggarakan rumah tangga sendiri, administrasi cukup baik, telah memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik, masyarakat sudah mulai menggunakan alat – alat dan teknologi dan lembaga kemasyarakatan telah mulai berfungsi dalam menggerakkan masyarakat c. Desa Swasembada Merupakan tingkatan perkembangan desa yang paling tinggi dimana desa sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, memiliki administrasi desa yang baik, tingkat perekonomian yang baik, penggunaan alat – alat dan


[2015]


teknologi dan sudah berfungsinya lembaga kemasayarakatan terkait mendorong partisipasi masyarakat secara efektif Dalam upaya menjadikan desa di Kalsel sebagai desa swasembada, BPMPD Provinsi Kalsel memfokuskan pada peningkatan empat indikator desa swasembada yakni: 1. Pemerintahan Yang Baik Desa

dapat

dikategorikan

sebagai

desa

swasembada

ketika

mampu

menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif. Salah satunya dengan pengadministrasian desa yang lengkap baik data terkait kependudukan, keuangan desa maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Administrasi yang baik telah menjadi salah satu kriteria penilaian lomba desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh BPMPD Provinsi Kalsel sehingga dengan keberadaan lomba desa menjadi pendorong bagi desa agar dapat menjadi desa swasembada. Efektivitas manajemen pemerintahan desa juga menjadi kriteria pendukung berjalannya pemerintahan desa yang baik.BPMPD Provinsi Kalsel telah menyelenggarakan

Pelatihan

Manajemen

Pemerintahan

Desa

untuk

mempersiapkan Kepala Desa yang ada agar dapat menjalankan roda pemerintahan di desa. Pelatihan ini mencakup pemberian pengetahuan terkait pengelolaan administrasi dan keuangan, pemberian pelayanan kepada warga, dan sistem pelaporan yang tertib dan benar. 2. Majunya tingkat perekonomian desa Peningkatan perekonomian desa menjadi salah satu fokus BPMPD Provinsi Kalsel dalam mendorong desa menjadi desa swasembada dikarenakan salah satu cirri dari desa swasembada adalah tingkat perekonomiannya yang sudah lebih maju disbanding desa swadaya dan swakarsa. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel meliputi pemberian dana stimulan kepada desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimana hasil keuntungan BUMDES digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang nantinya membawa implikasi pada meningkatnya perekonomian warga desa. 3. Penggunaan alat – alat dan teknologi di desa Salah satu bentuk upaya BPMPD Provinsi Kalsel dalam mendorong penggunaan alat – alat dan teknologi di desa yakni lewat pendirian posyantek sebagai sarana



[2015]

pemberian pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.BPMPD Provinsi Kalsel juga memberikan hibah berupa alat kepada Posyantek untuk mendukung berkembangnya Posyantek yang ada. 4. Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan faktor penting dalam menjadikan desa sebagai desa swasembada sehingga diperlukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang mandiri dan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat desa. BPMPD Provinsi telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan melalui pembinaan terhadap Desa Percontohan PKK, Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel membawa implikasi pada semakin bertambahnya desa swasembada yang ada di Kalsel.Pengumpulan data desa swasembada dimulai pada tahun 2019 bertepatan dengan diselenggarakannya Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalsel.Hal ini dikarenakan kriteria – kriteria yang diperlukan desa untuk mengikuti lomba desa memiliki kesamaan dengan kriteria desa swasembada. Pada tahun 2009 sebanyak 110 desa, dengan perincian masing – masing 10 desa pada 11 kabupaten, telah masuk pada kategori desa swasembada. Jumlah desa swasembada ini meningkat pada tahun 2010 menjadi 220 desa dan terus mengalami peningkatan yang stabil pada tahun 2011 sebanyak 330 desa, tahun 2012 sebanyak 440 desa, tahun 2013 sebanyak 550 desa dan tahun 2014 sebanyak 660 desa dan tahun 2015 sebanyak 770 desa dengan perincian pada tabel berikut : REKAPITULASI DESA SWASEMBADA 2009 S/D 2015 KABUPATEN Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut

2009 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2010 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2012 40 40 40 40 40 40 40 40 40

2013 50 50 50 50 50 50 50 50 50


2014 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2015 70 70 70 70 70 70 70 70 70


Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru JUMLAH

10 10 110

20 20 220

30 30 330

40 40 440

[2015]

50 50 550

60 60 660

Peningkatan ini dapat digambarkan pada grafik berikut :

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 11 kabupaten dan 2 kota dengan rincian 152 kecamatan, 143 kelurahan dan 1866 desa. Dengan total 1866 desa, BPMPD Provinsi Kalsel telah berhasil mendorong 770 desa atau sekitar 41,27 % desa mencapai tingkatan sebagai desa swasembada.


70 70 770


Kedepannya

BPMPD

Provinsi

Kalsel

akan

terus

[2015]

berupaya

untuk

melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong desa – desa lainnya agar menjadi desa swasembada serta menunjang keberadaan desa – desa swasembada yang telah ada. 1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI  Permasalahan 1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a.

Perlunya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan masih banyaknya pengelolaan ADD yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta adanya ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa;

b. Pengelolaan kekayaan dan asset desa yang belum teradministrasi dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan; c. Penetapan dan penegasan batas desa belum tertata dengan baik dan benar sebagaimana diatur dalam Permendagri No.27 Tahun 2006 sehingga rawan muncul konflik antar desa; d. Pengisian Data profil desa dan kelurahan secara online masih menemui hambatan baik dalam pendanaan maupun ketersediaan jaringan internet di desa dan kelurahan; e.

Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan, sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

f.

Masih ada desa yang belum memilki kantor desa dan sekdes PNS;

2. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a.

Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih dirasakan lemah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat;



b.

[2015]

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan belum sepenuhnya terlibat aktifbaik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program - program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan;

c. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan; d. Belum maksimalnya pembinaan/fasilitasi/pendampingan baik dari pemerintah provinsi

maupun

pemerintah

kabupaten/

kotadalam

upaya

penguatan

kelembagaan untuk dapat mengelola program-program pembangunan; e.

Belum memasyarakatnya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan di tingkat desa / kelurahan dengan pihak dunia usaha, LSM maupun Perguruan Tinggi dalam upaya pemberdayaan;

3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat  Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan a. Perlunya perluasan cakupan desa penerima program dan penambahan dana dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan b.

Belum optimalnya koordinasi program-program penangulangan kemiskinan lintas sektor maupun oleh pihak swasta terutama dalam pembinaan usahamikro kecil dan menengah di perdesaan;

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Tidak teralokasinya dana khusus untuk kegiatan POKJA PENGADUAN di TKPK b. Kurangnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menangani aduan masyarakat  Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha EkonomiMasyarakat di Perdesaan a. Kurangnya kesungguhan dari Kabupaten dalam memberikan dukungan regulasi BUMDES diwilayahnya; b. Terbatasnya SDM yang mau dan mampu mengembangkan BUMDES; c. Kurangnya pembinaan terhadap Manajemen & SDM usaha ekonomi keluarga; d. Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih terkendala karena belum semua perda yang ditindaklanjuti dengan peraturan desa.  Pemberian / Stimulan Pembangunan Desa



[2015]

a. Minimnya dana penunjang administrasi kegiatan sehingga tahap pra perencanaan seperti sosialisasi tidak dapat berjalan dengan optimal; b. Terbatasnya alokasi dana PemberianStimulan Pembangunan Desa dan kekurangan sarana,prasarana ekonomi perdesaan untuk Desa Tertinggal di Kalimantan Selatan; 4. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

yang

berkaitan

dengan

pengelolaan dan pemanfaatan SDA dikeluarkan oleh kementerian / lembaga pemerintah lain yang khusus menangani sektor berkaitan SDA, bukan dari Kementerian Dalam Negeri; b. Masih minimnya Posyantek yang dapat didirikan di Kabupaten/Kota; c. Nomenklatur antara SKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota tidak sama dan tidak semua BPMPD di Kab/Kota terdapat bidang yang menangani SDA-TTG; d. Dana yang tersedia masih terbatas untuk koordinasi dan pembinaan / fasilitasi / pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek dll;  1.

SOLUSI Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Memfasilitasi dengan melakukan pembinaan baik berupa pelatihan, bintek dan sosialisasi peraturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pemerintahan desa serta mengkoordinasikan penyelesaiannya.

2.

Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat  Penguatan Kelembagaan a. Perlu peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam upaya mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kapasitas berupa pelatihan atau workshop. b. Agar terus mendorong iklim kemitraan antar stakeholders termasuk dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi antara lain melalui kerja sama aktif maupun keterlibatan dalam berbagai forum.



[2015]

c. Perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi dari seluruh stakeholders bahwa setiap program yang masuk ke desa agar melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.  Pendataan Potensi Desa a. Agar tiap Kabupaten / Kota segera membentuk Pokja Profil Desa dan Kelurahan b.

Untuk menunjang proses pengumpulan dan pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan, tiap-tiap Kabupaten / Kota agar mengalokasikan dana tersebut di APBD daerah masing-masing.

c. Agar tiap Kabupaten / Kota dapat melaksanakan sosialisasi atau Bimtek penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. 3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat  Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan a. Penambahan cakupan wilayah dan dana untuk mendukung program Gerbangmas-Taskin  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a.

Perlu tambahan dana untuk mendukung perkembangan dan kelancaran unit pengaduan

b. Perlu tambahan personil khusus untuk menangani pengaduan terpadu c. Mendorong percepatan pembuatan peraturan daerah yang mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti peraturan daerah pasar desa dan peraturan pelaksanaan pendukungnya.  Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan a.

Perlu tambahan dana untuk pengadaan pendampingan, pembinaan dan evaluasi program

 Pemberian / Stimulan Pembangunan Desa a.

Perlu penambahan anggaran untuk pemberian dana stimulan kepada desa sehingga desa yang terbantu lebih banyak lagi

 Pengentasan Kemiskinan a.

Terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan pengentasan kemiskinan agar lebih optimal.



[2015]

b. Terus meningkatkan kapasitas aparat yang merupakan ujung tombak penanganan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan 4. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Kesamaan nomenklatur antara provinsi dengan Kabupaten / Kota. b. Perlu peningkatan dana koordinasi dan pembinaan/fasilitasi/pelatihan untuk kegiatan

Posyantekdes/Posyantek

khususnya

dan

Pengembangan

penerapan TTG umumnya.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014


dan


[2015]

LAMPIRAN : DOKUMENTASI KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015

Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Desa Berbasis Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat oleh Bidang KPPM

Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Kegiatan Pembinaan Gerbangmas-Taskin oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat



[2015]

LAMPIRAN : DOKUMENTASI KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015

Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Posyantek oleh Bidang SDA dan TTG

Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Kegiatan Bimtek Profil Desa dan Kelurahan oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan




[2015]

L A P O R A N K E T E R A N G A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N ( L K P J ) A K H I R T A H U N A N G G A R A N

Recommend Documents