K A T A P E N G A N T A R

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu ini dibuat sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Laporan Kinerja BPS Provinsi Bengkulu ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan Pemerintah c.q. Badan Pusat Statistik RI kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta,

sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan BPS Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Bengkulu. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan BPS Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang, sangat kami hargai.

Bengkulu, Maret 2017 BPS Provinsi Bengkulu Kepala,

Dyah Anugrah Kuswardani, MA NIP. 19620314 198501 2 001

Laporan Kinerja Tahun 2016

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

ii iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Gambar Daftar Lampiran

vi vii

Ringkasan Eksekutif

viii

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

1 1

1.2. Maksud dan Tujuan

2

1.3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Bengkulu

2

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Provinsi Bengkulu

4

1.5. Potensi dan Permasalahan

5

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

9

Perencanaan Kinerja 2.1. Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Bengkulu 2015-2019

10 10

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Akuntabilitas Kinerja

14 16

3.1.

Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

16

3.2.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2015

27

3.3.

Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

30

3.4.

Prestasi BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

34

3.5. 3.6.

Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Bengkulu

34 34

3.7.

Kinerja Anggaran Tahun 2016

35

Penutup 4.1. Tinjauan Umum

39 39

4.2.

39

Tindak Lanjut

Lampiran


41

iii


DAFTAR TABEL Tabel 1

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

15

Tabel 2

Capaian Kinerja Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data

19

Tabel 3

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Respondent Engagement)

23

Tabel 4

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement)

24

Tabel 5

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Data Statistik terhadap Tahun 2015

26

Tabel 8

Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data terhadap Tahun 2015

27

Tabel 9

Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Respondent Engagement) terhadap Tahun 2015

28

Tabel 10

Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik terhadap Tahun 2015

28

Tabel 11

Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement) terhadap Tahun 2015

29

Tabel 12

Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel terhadap Tahun 2015

29

Tabel 13

Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS terhadap Tahun 2015

30

Tabel 14

Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabiltas Kinerja Aparatur BPS terhadap Tahun 2015

30

Tabel 15

Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Data Statistik terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Capaian Kinerja Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Respondent Engagement) terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

30

Tabel 6 Tabel 7

Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18


iv

27 27

31 31 32


Tabel 19

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement) terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

32

Tabel 21

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

33

Tabel 22

Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabiltas Kinerja Aparatur BPS terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

33

Tabel 23 Tabel 24

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Program Semester I Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Program Semester II

36 36

Tabel 25

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Belanja Semester I

37

Tabel 26 Tabel 27

Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Belanja Semester II Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Bidang Tahun 2016

37 38

Tabel 20


33

v


DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Grafik Jumlah dan Persentase SDM BPS Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan Tahun 2016


5

vi


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1

Struktur Organisasi BPS Provinsi Bengkulu

41

Lampiran Lampiran

2 3

Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Bengkulu 2015-2019 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

42 46

Lampiran

4

Reviu Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

49

Lampiran Lampiran

5 6

Pengukuran Kinerja Sasaran BPS Provinsi Bengkulu 2016 Pengukuran Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Bengkulu 2016

52 54

Lampiran

7

SDM BPS Provinsi Bengkulu menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan 2016

61

Lampiran

8

Mailing List Publikasi BPS Provinsi Bengkulu 2016

63

Lampiran Lampiran

9 10

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

65 69


vii


RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Provinsi Provinsi Bengkulu adalah Pelopor data satatistik terpercaya untuk semua. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Provinsi Bengkulu telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Provinsi Bengkulu memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas data statistik; 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan 3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Keseluruhan tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2016 BPS menetapkan tiga program utama, terdiri dari: 1. Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA); dan 3. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2016, dengan nilai


viii


sebesar Rp. 13.813.640.000,- dan realisasi penggunaan mencapai Rp 12.026.462.170,- (87,06 persen). Kendala yang dihadapi didalam melaksanakan program-program BPS mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran, secara umum disebabkan oleh: A. Teknis - Mutu sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan, dimana masih lemah dan belum memadai serta sulitnya mencari tenaga non-organik BPS sebagai mitra statistik; - Sarana komunikasi dan transportasi belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit; - Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha; - Jumlah dan sebaran sampel masih terkendala dengan keterbatasan dana pemerintah, namun kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data semakin menginginkan cakupan sampel yang luas (small area statistics); - Data yang diperlukan untuk penyusunan Statistik Daerah bersumber dari publikasi BDA, sehingga ada ketergantungan dengan data sekunder dari instansi hasil BDA yang cenderung tidak tersedia (kosong) dan tidak konsisten; - Waktu antara kegiatan statistik dengan kebutuhan data semakin pendek; dan - Adanya sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota, sehingga menyulitkan dalam pembagian beban kerja. B. Anggaran - Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya tercukupi; - Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan - Peraturan mengenai keuangan yang selalu berubah-ubah, bahkan di tengah tahun anggaran. Berbagai upaya dilakukan BPS Provinsi Bengkulu untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Bengkulu sesuai dengan visinya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Provinsi Bengkulu menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Simpulan ini Laporan Kinerja Tahun 2016

ix


tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 117,23 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Provinsi Bengkulu telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Provinsi Bengkulu.


x


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsepsi

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat diterapkan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: -

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

-

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

-

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

-

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

-

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan

-

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah. Satu diantara inti pokok dari peraturan di atas adalah bahwa setiap instansi pemerintah

diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat Laporan Kinerja Tahun 2016 1


dalam pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini akan dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah menerapkan Sistem AKIP dengan membuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

1.2.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Provinsi Bengkulu Tahun

2016 adalah perwujudan kewajiban BPS Provinsi Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Provinsi Bengkulu di tahun yang akan datang. Laporan

Kinerja

BPS

Provinsi

Bengkulu

Tahun

2016

disusun

sebagai

pertanggungjawaban BPS Provinsi Bengkulu atas hasil pelaksanaan tugas pada tahun 2016 dan fungsi kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP BPS Provinsi Bengkulu tahun 2016 yaitu: a. Sebagai media akuntabilitas kepada pihak lain terkait pelaksanaan tugas BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2016; b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi atas kualitas pelaksanaan tugas BPS Provinsi Bengkulu tahun 2016; dan c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan untuk tahun 2017.

1.3.

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Bengkulu Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPS di Daerah maka kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan BPS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Tugas BPS Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut BPS Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi yaitu:


2


1. Penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Bengkulu; 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi Bengkulu; 3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi Bengkulu; dan 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga BPS Provinsi Bengkulu. c. Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah telah ditentukan struktur organisasi BPS Provinsi Bengkulu, yaitu: 1. Kepala Kepala BPS Provinsi adalah jabatan Eselon IIa. 2. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Sub Bagian Bina Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum, Kepala Sub Bagian Urusan Dalam dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan. 3. Kepala Bidang Statistik Sosial Kepala Bidang Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Statistik Kependudukan, Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial. 4. Kepala Bidang Statistik Produksi Kepala Bidang Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Statistik Pertanian, Kepala Seksi Statistik Industri dan Kepala Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Kontruksi (PEK). 5. Kepala Bidang Statistik Distribusi Kepala Bidang Statistik Distribusi adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Statistik Keuangan & Harga Produsen (HP), Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen (HK) dan Harga Perdagangan Besar (HPB) dan Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa.


3


6. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Neraca Produksi, Kepala Seksi Neraca Konsumsi dan Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor. 7. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IIIa yang membawahi pejabat setingkat Eselon IVa, yaitu Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data, Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik dan Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. Secara rinci struktur organisasi BPS Provinsi Bengkulu terdapat pada Lampiran 1.

1.4.

Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Provinsi Bengkulu Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi membutuhkan SDM yang berkualitas dan profesional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Salah satu tugas Bagian Tata Usaha BPS Provinsi antara lain adalah melaksanakan pengadaan pegawai sesuai dengan sistem rekrutmen yang diarahkan untuk mencari dan memperoleh calon PNS yang memiliki kualitas dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik. Dalam rangka mendapatkan SDM yang berkualitas dan profesional serta mendukung kegiatan pengadaan SDM, Bagian Tata Usaha juga menerapkan Standar Kompetensi Jabatan yang disusun oleh Bagian Administrasi Kepegawaian BPS Republik Indonesia, menyusun Uraian Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan dan melaksanakan perbaikan Data Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Oleh karena itu, dalam mengemban tugas dan fungsinya BPS perlu ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Gambar 1 berikut menunjukkan bahwa kualitas SDM BPS Provinsi Bengkulu relatif baik. Hal ini dikarenakan dari total 56 pegawai BPS Provinsi Bengkulu, persentase SDM yang berpendidikan DIII sebesar 7 persen, DIV/S1 sebesar 34 persen dan S2 sebesar 41 persen. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus diupayakan.


4


Gambar 1. Grafik Jumlah dan Persentase SDM BPS Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan Tahun 2016

1.5.

Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi Dalam melaksanakan tugas BPS Provinsi Bengkulu diikat oleh perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain: a. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS; d. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS; dan e. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Berdasarkan undang-undang tersebut BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar, baik di pusat maupun di daerah.


5


Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistic Office/NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar serta menjalankan fungsi koordinasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur,dan Kriteria (NSPK). Dalam melaksanakan kegiatan statistik, BPS selalu berpedoman kepada Fundamental Principles of Offical Statistik yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip tersebut adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula BPS Provinsi Bengkulu telah melaksanakan banyak kerjasama dalam bidang statistik, diantaranya dengan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu. Kerjasama yang tercipta tersebut menunjukan bahwa BPS Provinsi Bengkulu telah diakui oleh pihak lain dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta dalam penyusunan berbagai indikator lainnya. Potensi BPS Provinsi Bengkulu dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas terhadap akses data yang dihasilkan BPS Provinsi Bengkulu. Dalam hal diseminasi data, penggunaan layanan aplikasi android Bengkulu dalam Angka (BeDA) sangat membantu pengguna data untuk mengakses data Bengkulu dalam Angka melalui smartphone. Selain itu, adanya website BPS Provinsi Bengkulu juga memudahkan pengguna data yang ingin mendapatkan data statistik Provinsi Bengkulu.

1.5.2 Permasalahan BPS Provinsi Bengkulu telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi pada tahun 2016, baik

permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam

organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Provinsi Bengkulu harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Provinsi Bengkulu dari sudut pandang responden sebagai pelopor data terpercaya bagi semua dapat terus meningkat.


6


Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Namun saat ini belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas. Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Bengkulu banyak ditemui, terutama dalam survei dengan pendekatan usaha/perusahaan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS Provinsi Bengkulu adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Provinsi Bengkulu dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden, baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri dan pertanian agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui. Belum

terintegrasinya

pelaksanaan

survei

dengan

responden

pelaku

usaha

menyebabkan perusahaan harus berulangkali mengisi kuesioner dari beberapa jenis survei. Hal ini menyebabkan keengganan dari pihak perusahaan dalam mengisi kuesioner. BPS Provinsi Bengkulu dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan pihak perusahaan agar bersedia memberikan informasi yang akurat serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis serta keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Selain itu, Undang- Undang Nomor


7


16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan kebutuhan data yang perlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan, dimana tidak sebanding dengan ketersediaan SDM yang professional. Selain itu, kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc seringkali berlangsung pada saat yang sama. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan dengan baik. Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei, baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, dimana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah. Kualitas SDM petugas lapangan yang berhasil direkrut berbeda antar kabupaten/kota. Selain itu, besarnya muatan yang berbeda di setiap wilayah tugas blok sensus (BS) menyebabkan beban tugas pencacah lapangan bervariasi. Ada yang terlalu berat dan ada yang ringan. Pelatihan pada umumnya diselenggarakan secara baku, dimana Instruktur Daerah (Inda) selalu berkonsultasi dengan Instruktur Nasional (Innas), sehingga ketika diidentifikasi ada petugas yang lemah pada saat pelatihan maka ketika pelaksanaan lapangan mendapatkan tim kerja yang lebih kuat. Dengan demikian, dapat saling membantu pada saat pelaksanaan lapangan. Pada umumnya tim lapangan terdiri 1 PML (Pemeriksa) dan 2 PCL (Pencacah Lapangan), dimana PML atau PCL selalu berkonsultasi dengan Koseka/BPS Kabupaten/Kota/Provinsi, kemudian Tim BPS Kabupaten/Kota/Provinsi meminta bantuan melalui Sekretariat SE 2016 apabila terdapat masalah yang perlu didiskusikan. Selain itu, PML atau PCL pada umumnya saling membantu, terutama apabila menemui kendala seperti jumlah muatan wilayah tugas BS yang terlalu banyak. Koseka juga turut mengkoordinasikan seluruh kendala yang ditemui dilapangan, sehingga kerja sama yang baik pun tercipta bahkan hingga lintas Tim PML atau PCL, terutama di wilayah tugas sekitar pasar atau pusat pertokoan. Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Provinsi Bengkulu. Kelemahan pada aspek SDM BPS Provinsi Bengkulu terutama disebabkan oleh belum


8


optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM. Kebutuhan SDM di BPS Provinsi Bengkulu saat ini dilaksanakan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi.

1.6.

Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penyajian LKIP BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 disusun dengan urutan

penyajian sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Bengkulu, Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Provinsi Bengkulu, Potensi dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan;

Bab II

Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Bengkulu 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2011-2015, Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019, Prestasi, Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Bengkulu serta Kinerja Anggaran Tahun 2016. Bab IV Penutup, menjelaskan Tinjauan Umum serta Tindak Lanjut untuk perbaikan kinerja BPS Provinsi Bengkulu di masa mendatang.


9


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Bengkulu 2015-2019 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, Kepala BPS Provinsi Bengkulu dalam menetapkan Reviu Renstra 2015-2019 mengacu pada Reviu Renstra BPS Pusat 2015-2019. BPS Provinsi Bengkulu merupakan lembaga vertikal yang menjadi perwakilan BPS di wilayah Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPS Provinsi Bengkulu telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun kesepahaman konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) merupakan hal mutlak demi menjaga kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi, termasuk informasi mengenai statistik, mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya dan lengkap. Oleh karena itu, BPS Provinsi Bengkulu perlu menyusun suatu Renstra pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya, dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment. Renstra Pembangunan Statistik BPS Provinsi Bengkulu adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Provinsi Bengkulu dan berlaku selama kurun waktu 2015-2019. Berikut framework Reviu Renstra BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019: a. Visi BPS Provinsi Bengkulu BPS Provinsi Bengkulu “ Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.


10


b. Misi BPS Provinsi Bengkulu Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Bengkulu yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. c. Tujuan BPS Provinsi Bengkulu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional serta melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun kedepan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. Dengan demikian, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang maka pembangunan statistik dilaksanakan melalui reformasi birokrasi dengan menetapkan STATCAP CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics), sehingga secara khusus tujuan BPS Provinsi Bengkulu yaitu: Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik; Tujuan 2 : Peningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan Tujuan 3 : Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. d. Sasaran BPS Provinsi Bengkulu Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan BPS Provinsi Bengkulu selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan pengukuran dan mencapai tujuan tersebut.


11


Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik Mencakup dua sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; dan 1.2 . Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement). Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Meliputi satu sasaran strategis yaitu: 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement). Tujuan 3: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Meliputi dua sasaran strategis yaitu: 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen SDM BPS; dan 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. e. Kebijakan Satuan Kerja Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh banyak pihak sebagai bahan rujukan untuk

menyusun

perencanaan,

melaksanakan

evaluasi,

membuat

keputusan

dan

memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik juga seringkali dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Upaya pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi meskipun data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada Renstra 2015-2019 maka BPS Provinsi Bengkulu menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya, yaitu: 1.

Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas;

2.

Peningkatan response rate;

3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;


12


4.

Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional;

5.

Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja;

6.

Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja;

7.

Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja; dan

8.

Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja.

f. Program yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Bengkulu Dalam rangka mencapai visi dan misinya BPS Provinsi Bengkulu mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS Provinsi Bengkulu adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS Provinsi Bengkulu meliputi (i)Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta (ii)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dimana untuk tahun 2016 dilaksanakan tiga program, yaitu : 1.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Dalam rangka menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Provinsi Bengkulu secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik;

2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government serta memberi dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijakan dalam rencana anggaran program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan kapasitas SDM yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin


13


yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan lain sebagainya; dan 3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada, antara lain kelengkapan keamanan dan fasilitas kerja serta penyediaan tempat parkir.

Program peningkatan sarana dan prasarana ini dilaksanakan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian, tanggung jawab BPS dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman, sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai serta dapat lebih memperlancar dan mempercepat proses kegiatan statistik.

2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Pada awal tahun 2016 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi BPS Provinsi

Bengkulu yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen PK BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016. Namun demikian, sehubungan dengan adanya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 perihal perubahan PAGU Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga (K/L) dalam APBN-P TA 2016 dan Surat Kementerian Keuangan tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja KL TA 2016 maka berdampak pada target kinerja BPS Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas kegiatan statistik yang dihentikan, dimana secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja. Target Kinerja BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1, dimana tabel tersebut menampilkan penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun, yaitu dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016.


14


Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

90

Persen

90

Persen

85

Persen

100

Aktivitas Publikasi

68 46

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

80

Persen

80

1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen Persentase pegawai yang menduduki sumber daya manusia BPS jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Laporan Kinerja Tahun 2016

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Pengunjung 17.000

Persen

13,52

Persen

85

Persen

90

Poin

65

Persen

8

Persen

72

Poin

65

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Bengkulu merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilaksanakan sesuai dengan Renstra seperti yang tertulis pada Bab II.

3.1.

Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Analisis capaian kinerja berisi tentang capaian kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun

2016, target dan indikator yang digunakan berdasarkan PK BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016. Selain menyajikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis, pada laporan ini disampaikan pula permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum kinerja BPS Provinsi Bengkulu tahun 2016 cukup berhasil dengan rata-rata pencapaian tujuan sebesar 111,69 persen. Pencapaian tersebut diukur terhadap indikator tujuan strategis BPS Provinsi Bengkulu yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Dari ketiga tujuan yang mengarah pada pengembangan kegiatan statistik yang berkualitas dapat dilihat pada uraian berikut.

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Provinsi Bengkulu adalah melalui indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik, dimana pada tahun ini target tersebut tercapai sebesar 96,68 persen.


16


Sasaran 1.1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data Tingkat pencapaian sasaran 1.1. yaitu sebesar 96,68 persen. Hal ini berarti bahwa sasaran 1.1. sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah publikasi statistik yang disajikan mencapai 30 judul publikasi, sehingga sasaran meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data dapat dicapai pada tingkatan 96,68 persen. Tingkat pencapaian tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 86,87 persen. Masalah atau kendala yang dihadapi yaitu: 1. Sering kali isian data yang dikumpulkan dari lapangan tidak konsisten antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Dengan kata lain, masih sering ditemukan kesalahan di dalam isian data yang dikumpulkan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah pada saat estimasi data agregat karena memungkinkan overestimate atau underestimate yang terlalu ekstrim. 2. Petugas Survei Harga Barang Konstruksi hanya satu orang per kabupaten, dengan komoditas yang banyak beragam, tidak lengkap/berbedanya spesifikasi komoditi di daerah (kabupaten/kota) yang sesuai paket komoditi BPS, menyulitkan pada saat rekonsiliasi IKK karena jomblangnya harga dan kategori Pedagang Besar murni sulit ditemui untuk daerah kabupaten. 3. Monitoring waktu panen rumah tangga sampel yang lokasinya jauh masih sulit dilakukan, responden ubinan melakukan panen lebih awal dari jadwal sehingga tidak dapat dilakukan pencacahan ubinan, isian data dari Sampel Perusahaan Perkebunan yang tidak lengkap karena kebanyakan perusahaan di daerah tidak berwenang mengeluarkan data keuangan dan penggunaan bahan penunjang produksi serta banyaknya perusahan perikanan atau kelompok nelayan yang tidak mempunyai pencacatan yang baik. 4. Isian dari kuesioner terlalu banyak sehingga membingungkan perusahaan, lemahnya kualitas isian karena rendahnya pemahaman petugas lapangan terhadap data, rendahnya kualitas data hasil pencacahan dan masih sering ditemukan beberapa isian yang kosong. 5. Rendahnya kualitas data Survei Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi karena pihak perusahaan enggan memberikan nilai dan jumlah proyek yang sebenarnya karena alasan pajak dan kekuatiran data yang diberikan akan disalahgunakan, keberadaan perusahaan tidak sesuai dengan alamat yang ada di asosiasi/akte pendirian, pihak yang berwenang


17


dalam perusahaan susah ditemui serta isian kuesioner terlalu banyak dan membingungkan pihak perusahaan. 6. Penumpukan survei pada jadwal yang hampir berdekatan. 7. Dalam penyusunan publikasi Bengkulu Dalam Angka, data yang dibutuhkan dari instansi terkait sering kali tidak tersedia, tidak sesuai dengan format yang ada dan data yang diminta terlambat diterima oleh BPS Provinsi Bengkulu. Strategi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, yaitu: 1. Mengatasi tidak konsistennya data lapangan dengan melaksanakan kunjungan ulang dan memperbaiki isian dokumen. Pengawas lapangan harus cermat agar kesalahan pengisian oleh pencacah dapat segera diperbaiki di lapangan. 2. Petugas dituntut untuk lebih fokus pada periode pencacahan Survei Harga Barang Konstruksi, proses Rekonsiliasi IKK menjembatani ketidaklengkapan harga komoditas pada daerah tertentu, dengan berasumsi setara dengan keadaan harga komoditas di daerah tetangganya, Pedagang Besar Campuran (pedagang yang melayani perdagangan Besar/Grosir juga melayani perdagangan eceran) dijadikan sebagai sampel. 3. Mengusulkan pergantian BS atau penambahan BS yang terdapat komoditi sampel, meningkatkan koordinasi dengan dinas pertanian untuk mempercepat pemasukan dokumen dari Dinas Pertanian, memberi arahan kepada petugas untuk lebih menjelaskan maksud dan tujuan dari survei yang dilaksanakan agar pihak perusahaan paham mengenai kegunaan atau manfaat data sebagai bahan penentu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, petugas dihimbau untuk memberitahukan pentingnya pencacatan kepada responden agar laporan dapat lebih akuntabel dan transparan. 4. Melakukan pendekatan secara persuasif dan personal dengan perusahaan atau responden agar pemasukan dokumen tepat waktu, mengingatkan pemeriksaan dan pengawasan di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih maksimal serta meningkatkan pengawasan dari BPS Provinsi. 5. Meningkatkan probing yang lebih mendetail dan mendalam pada petugas, melengkapi data dari dinas atau instansi terkait melalui asosiasi, komunitas pengusaha dan internet, mengadakan pendekatan secara persuasif dan personal dengan perusahaan, pemilik perusahaan serta asosiasi perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan perusahaan, petugas lapangan harus lebih memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari survei yang dilaksanakan kepada pemilik perusahaan,


18


terkhusus survei Statistik PEK sebagai acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan, serta mengidentifikasi dan membuat direktori perusahaan yang memiliki pembukuan administrasi yang lebih baik serta mengembangkan pendekatan-pendekatan untuk menghitung nilai stok. 6. Melaksanakan perencanaan dengan baik sebelum pelaksanaan kegiatan agar penumpukan survei pada jadwal yang hampir berdekatan dapat teratasi. 7. Melakukan perbaikan tabel yang harus ditampilkan dalam Bengkulu Dalam Angka sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan data yang tersedia di Instansi. Selain itu BPS Provinsi Bengkulu melakukan sosiaisasi kegiatan pengumpulan data untuk Bengkulu Dalam Angka. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini menyajikan capaian yang dimaksud dengan indikator kinerjanya. Tabel 2. Capaian Kinerja Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data Indikator Kinerja Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Target 2016

Realisasi 2016

90

Persentase Pencapaian

Ket.

96,68

2016 107,42

2015 102,20

2014 n.a

2013 n.a

85

94,29

110,93

102,25

n.a

n.a

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

100

100

100

79,33

n.a

n.a

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

68

66

97,06

116,39

n.a

n.a

Jumlah release data yang tepat waktu

46

46

100

104

n.a

n.a

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

2

2

100

100

n.a

n.a

Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Respondent Engagement) Tingkat pencapaian sasaran 1.2. yaitu sebesar 96,64 persen. Hal ini berarti bahwa sasaran 1.2. hampir mencapai target yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Laporan Kinerja Tahun 2016

19


publikasi statistik yang disajikan mencapai 30 judul publikasi yang terbit tepat, sehingga sasaran meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) dapat dicapai pada tingkatan 120,80 persen. Masalah atau kendala yang dihadapi yaitu: a. Bidang Statistik Sosial 1. Ketidakkonsistenan data yang dikumpulkan, sehingga menghambat dalam pembuatan publikasi. 2. Range Harga (RH) antar Kabupaten/Kota yang terlalu tinggi padahal daerah tersebut bertetangga. 3. Tidak adanya pelatihan analisis hasil SUPAS membuat terbatasnya sajian publikasi profilnya. 4. Batas wilayah yang belum jelas, sehingga ada beberapa desa yang diklaim masing masing kabupaten yang bertetangga masuk dalam wilayahnya dan daerah tersebut terkena sampel survei. 5. Kegiatan yang menumpuk pada bulan tertentu. b. Bidang Statistik Produksi 1. Pemasukan dokumen SP untuk beberapa kabupaten/kota masih sering terlambat karena lambatnya pemasukan dokumen dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 2. Pencatatan pemotongan hewan oleh petugas Rumah Potong Hewan tidak lengkap dan tidak semua pemotongan hewan ternak dilakukan di RPH 3. Perusahan kehutanan tidak secara berkala melaporkan tentang produksi dan kegiatan yang dilakukan ke Dinas Kehutanan secara online maupun offline. 4. Belum terintegrasinya survei yang dilakukan ke perusahaan perkebunan sehingga perusahaan ada beberapa perusahaan yang sulit memberi data. 5. Adanya dokumen yang isiannya belum atau tidak lengkap, kurang konsisten dan tidak sesuai SOP karena: a) Rendahnya kejujuran dan kesadaran responden akan kegunaan atau pentingnya data yang diberikan; b) Keengganan responden, perusahaan atau pemilik perusahaan memberikan data keadaan perusahaan yang sebenarnya terutama nilai proyek, penggunaan material dan keuangan perusahaan;


20


c) Rendahnya kualitas pemahaman, penguasaan konsep definisi serta penguasaan responden dalam mendata yang dimiliki oleh petugas; dan d) Beberapa survei masih ada yang tidak ada pelatihan atau briefing. 6. Masih ditemukan responden atau perusahaan yang non respon dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui status keaktifannya karena: a) Perusahaan terdaftar di dinas atau instansi terkait tetapi tidak ditemukan di lapangan; dan b) Responden pindah alamat, sehingga sulit ditelusuri. c. Bidang Statistik Distribusi 1. Beragam bentuk Publisitas telah dilaksanakan baik melalui Media Elektronik/TV, Media Cetak/Surat Kabar, Kaos dan sebagainya instrumen publisitas yang dianggap perlu dilakukan. Kendalanya masih terkait kemampuan kualitas desain dan seni dalam mempublikasikan belum merata di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 2. Perlunya peningkatan kemampuan dan pembinaan teknis setiap tahun bagi petugas lapangan pada kegiatan statistik distribusi agar mereka mampu mengikuti perkembangan serta meningkatkan pemahaman konsep dan definisi serta SOP yang lebih up to date. Perubahan karakteristik responden yang dipersyaratkan pada sampel survei membutuhkan penyesuaian penguasaan atas pertanyaan dalam kuesioner dan pendekatan dalam strategi meraih simpati responden agar bersedia memberikan datanya. Strategi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, yaitu: a. Bidang Statistik Sosial 1. Melakukan konfirmsi isian data ke instansi terkait sehingga diperoleh data yang valid dan konsisten. Selain itu Kasi atau Plh. Kasi Statistik Sosial diperintahkan melaksanakan pendampingan dan pengawasan lapangan secara ketat serta meningkatkan monitoring dan evaluasi BPS Provinsi Bengkulu ke Kabupaten/Kota. 2. Melakukan perbandingan harga antar Kabupaten/Kota. Untuk harga selisihnya tinggi dilakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kebenaran isian dan dilakukan perbaikan jika ternyata range harga yang ada tidak sesuai. 3. Konsultasi ke BPS Pusat dan mempelajari tatacara penyusunan publikasi SUPAS. Mengusulkan ke BPS RI agar sampel pada wilayah sengketa dapat dialihkan ke wilayah lain.


21


4. Membagi pekerjaan dengan seksi lain di Bidang Statistik Sosial. b. Bidang Statistik Produksi 1. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan responden dan Dinas Pertanian. 2. Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan petugas RPH dan petugas RPH harus memperkirakan jumlah ternak yang dipotong di RPH serta memaksimalkan penggunaan daftar KPPT untuk pencatatan pemotongan ternak tiap bulan. 3. Melakukan pengawasan dan pendekatan ke perusahaan kehutanan. 4. Meningkatkan koordinasi dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan yang menjadi sampel secara personal. 5. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan responden atau dinas terkait, memberikan penekanan kepada petugas untuk memberikan pemahaman tentang survei dan kegunaan data kepada responden atau perusahaan. 6. Menghimbau petugas lapangan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada pemilik perusahaan mengenai maksud dan tujuan dari survei yang dilaksanakan oleh BPS. 7. Melaksanakan briefing atau pembekalan mengenai kegiatan atau survei statistik bidang produksi kepada petugas atau seksi produksi pada saat pengawasan lapangan. c. Bidang Statistik Distribusi 1. Selain Publisitas yang di support dari BPS RI, BPS di daerah menyesuaikan kemampuan untuk berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan sosialisasi SE2016. 2. Pembinaan dilaksanakan terhadap Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten/Kota yang pada

umumnya masih staf dan belum menjabat sebagai Kasi definitif, dimana

pembinaan tersebut dilaksanakan dalam pertemuan khusus. Dengan harapan, mereka dapat meneruskan penyampaian bahan pembinaan kepada petugas lapangan yang pada umumnya staf, KSK atau mitra statistik. Pada tahun-tahun mendatang perlu disiapkan lebih banyak kesempatan untuk memberikan penguatan teknis bagi petugas lapangan dengan narasumber yang lebih baik. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.


22


Tabel 3. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Respondent Engagement) Target 2016

Realisasi 2016

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Indikator Kinerja


Ket.

98,05

2016 98,05

2015 100

2014 n.a

2013 n.a

100

99,99

99,99

99

n.a

n.a

100

99,95

99,95

99

n.a

n.a

Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan statistik Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Provinsi Bengkulu adalah melalui indikator persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Hal tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien, dimana pada tahun ini target tersebut tercapai sebesar 96,64 persen. Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data yang berkualitas, mendorong BPS Provinsi Bengkulu tidak hanya menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya tetapi juga memberikan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 sebesar 96,64 persen, dimana besaran ini menunjukan kinerja BPS dalam melayani pengguna data.

Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement) Tingkat pencapaian sasaran 2.1. yaitu sebesar 96,64 persen. Hal ini berarti bahwa sasaran 2.1. sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS, sehingga sasaran meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dapat dicapai pada tingkatan 235,75 persen. Tingkat pencapaian tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 189,62 persen. Laporan Kinerja Tahun 2016

23


Masalah atau kendala yang dihadapi yaitu: 1. Masyarakat menginginkan semua informasi dapat diperoleh dengan bebas dan gratis, sedangkan BPS dibatasi oleh Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di instansi BPS. 2. Konsumen data sering meminta data tertentu hingga tingkat kecamatan bahkan desa/kelurahan, sedangkan BPS belum melaksanakan pengumpulan data hingga level tersebut. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS. Strategi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, yaitu: 1. Melaksanakan kerjasama dengan pihak tertentu mengenai data yang cakupannya belum ada di BPS atau dengan meningkatkan komunikasi yang baik kepada pengguna data. 2. Mensosialisasikan bahwa seluruh data yang ingin diperoleh dengan gratis dapat di download pada website BPS Provinsi Bengkulu. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.

Tabel 4. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement) Persentase Pencapaian

Target 2016

Realisasi 2016

80

96,64

2016 120,80

2015 108,76

2014 n.a

2013 n.a

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

17.000

40.078

235,75

189,62

n.a

n.a

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

13,52

6,80

50,29

n.a

n.a

n.a

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

85

95,17

111,96

115,39

n.a

n.a

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

90

95,06

105,62

102,19

n.a

n.a

Indikator Kinerja Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS


Ket.

24


Tujuan 3. Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Provinsi Bengkulu adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan, dimana pada tahun ini target tersebut tercapai sebesar 106,85 persen.

Sasaran 3.1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS Tingkat pencapaian sasaran 3.1. yaitu sebesar 131,05 persen. Hal ini berarti bahwa sasaran 3.1. sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu sebesar 131,05 persen, sehingga sasaran meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dapat dicapai pada tingkatan 131,05

persen. Tingkat pencapaian tahun 2016 mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 37,5 persen. Masalah atau kendala yang dihadapi yaitu: 1. Jabatan fungsional tertentu hanya terealisasi pada Bagian Tata Usaha, sedangkan staf pada bidang-bidang teknis semuanya masuk ke dalam jabatan fungsional umum dan masih dalam tahap proses persiapan jabatan fungsional. 2. Adanya kekhawatiran dari sebagian pegawai tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai jenjang jabatannya. Strategi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, yaitu: 1. Memberikan sosialisasi dan penjelasan yang terus menerus bahwa jabatan fungsional tertentu dapat memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi pegawai BPS Provinsi Bengkulu. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kemudahan dalam mengumpulkan angka kredit. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.


25


Tabel 5. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS Target 2016

Realisasi 2016

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

8

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

72

Indikator Kinerja


Ket.

10,48

2016 131,05

2015 37,50

2014 n.a

2013 n.a

72,18

100,25

177,78

n.a

n.a

Sasaran 3.2. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Tingkat pencapaian sasaran 3.2. yaitu sebesar 106,85 persen. Hal ini berarti bahwa sasaran 3.2. sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan persentase BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, RKT, IKU, LAKIP dan PK, sehingga sasaran meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dapat dicapai pada tingkatan 106,85 persen. Tingkat pencapaian tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 106,66 persen. Masalah atau kendala yang dihadapi yaitu: 1. Tidak adanya pelatihan ataupun petunjuk penyusunan Renstra, RKT, IKU, LAKIP dan PK, sehingga menyulitkan dan membingungkan dalam pengerjaannya. Walaupun terdapat format baku penyusunan tetapi cara pengisian format yang ditentukan masih sering salah, terutama apabila terdapat pergantian pegawai yang mengerjakan penyusunan Renstra, RKT, IKU, LAKIP dan PK. Selain itu, format yang diberikan BPS RI sering mengalami perubahan dan waktunya melampai Bulan Januari padahal PK merupakan dasar pembuatan SKP yang sewajarnya dibuat pada Bulan Januari. Strategi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, yaitu: 1. Mencari informasi dari internet mengenai cara penyusunan Renstra, RKT, IKU, LAKIP dan PK, sehingga mempunyai pedoman yang benar mengenai cara penyusunannya. Selain itu, berusaha terus berkomunikasi dengan BPS RI dan BPS Provinsi lainnya apabila ada kendala dalam penyusunan Renstra, RKT, IKU, LAKIP dan PK. Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.


26


Tabel 6. Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

65

69,45


3.2.

Persentase Pencapaian 2016 106,85

2015 106,66

2014 61,37

Ket.

2013 101,43

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2015

Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tabel 7. Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Data Statistik terhadap Tahun 2015 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Ket. 2016

2015

96,68

86,87

IKU

Sasaran 1.1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data

Tabel 8. Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data terhadap Tahun 2015 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Ket.

2016

2015

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

96,68

86,87

IKU


94,29

85

IKU


100

79,33

IKU


66

71

IKU

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

46

26

IKU

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

2

10

IKU


27


Sasaran 1.2. Meningkatkannya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Responden Engagement)

Tabel 9. Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatkannya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Responden Engagement) terhadap Tahun 2015 Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Ket. 2016

2015


98,05

100

IKU

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

99,99

99

IKU

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

99,95

99

IKU

Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Tabel 10. Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik terhadap Tahun 2015 Indikator Kinerja

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS



2015

96,64

97,89

IKU

28


Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement)

Tabel 11. Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement terhadap Tahun 2015 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Ket. 2016

2015


40.078

30.340

IKU


6,8

n.a

IKU


95,17

98,08

IKU


95,06

91,97

IKU

Tujuan 3. Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel

Tabel 12. Perkembangan Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel terhadap Tahun 2015 Indikator Kinerja




2015

69,45

64

IKU

29


Sasaran 3.1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS

Tabel 13. Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS terhadap Tahun 2015 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Ket. 2016

2015

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsioanal tertentu

10,48

37,50

IKU


72,18

80

IKU

Sasaran 3.2. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabiltas Kinerja Aparatur BPS

Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabiltas Kinerja Aparatur BPS terhadap Tahun 2015 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Ket.


2016

2015

69,45

64

IKU

3.3. Capaian Kinerja BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tabel 15. Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Data Statistik terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja



Capaian Kinerja 2016 96,68

Target Renstra Ket. 2016

2019

85

95

IKU

30


Sasaran 1.1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data Tabel 16. Capaian Kinerja Meningkatnya Kepercayaan Pengguna terhadap Kualitas Data terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja

Capaian Kinerja 2016


2019


96,68

85

95

IKU


94,29

83

95

IKU


100

100

100

IKU


66

61

61

IKU


46

26

25

IKU


2

12

11

IKU

Sasaran 1.2. Meningkatkannya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Responden Engagement)

Tabel 17. Capaian Kinerja Meningkatkannya Kualitas Hubungan dengan Sumber Data (Responden Engagement) terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja



2019


98,05

100

100

IKU


99,99

99

99

IKU


99,95

99

99

IKU


31


Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Tabel 18. Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja

Persentase kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS



2019

n.a

n.a

IKU

Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement)

Tabel 19. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data (User Engagement) terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja



2019

40.078

18.000

25.000

IKU


6,8

13,52

13,52

IKU

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

95,17

85

90

IKU


95,06

65

65

IKU



32


Tujuan 3. Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel

Tabel 20. Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat



2019

63

75

IKU

Sasaran 3.1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS

Tabel 21. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I



2019

10,48

8

15

IKU

72,18

55

75

IKU

Sasaran 3.2. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabiltas Kinerja Aparatur BPS Tabel 22. Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabiltas Kinerja Aparatur BPS terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 Indikator Kinerja





2019

63

75

IKU

33


3.4.

Prestasi BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Penghargaan yang diterima atas kinerja BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 yaitu:

1.

BPS Provinsi Bengkulu menerima penghargaan peringkat I atas prestasinya dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga tingkat UAPPA-W tahun 2015 kategori lebih dari 9 (sembilan) UAKPA yang diberkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2016.

2.

BPS Provinsi Bengkulu juga menerima penghargaan sebagai satuan kerja terbaik VI tahun 2016 dalam evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran triwulan I tahun anggaran 2016 lingkup wilayah kerja KPPN Bengkulu yang diberikan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu.

3.5.

Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Pada tahun 2016 kegiatan prioritas di BPS Provinsi Bengkulu adalah:

1. Publisitas Sensus Ekonomi 2016 2. Listing Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi 4. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 5. Survei Harga Konsumen dan Survei Harga Perdesaan 6. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016 7. Survei Angkatan Kerja Nasional 2016

3.6.

Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Bengkulu Dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2016, BPS Provinsi Bengkulu selalu mengupayakan

efisiensi dalam berbagai kegiatan, contohnya adalah pada saat pelaksanaan paket meeting BPS Provinsi Bengkulu selalu mengutamakan pelaksanaan pada fasilitas pemerintah. Terlebih, BPS Provinsi Bengkulu telah memiliki gedung aula sendiri, sehingga pelaksanaan paket meeting dapat lebih efisien.


34


3.7.

Kinerja Anggaran Tahun 2016 Kegiatan BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dalam penyelenggaraan statistik

dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN. Hal tersebut dituangkan kedalam DIPA Tahun 2016 Nomor: SP DIPA-054.01.2.429564/2016 tanggal 07 Desember 2015 beserta revisinya, dengan nilai pagu sebesar Rp. 13.813.640.000,- Rincian penyerapan anggaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), realisasinya sebesar 94,45 persen;

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), realisasinya sebesar 97,79 persen; dan

(3)

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), realisasinya sebesar 67,11 persen.

Sehingga nilai penyerapan anggaran BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016 sebesar 87,06 persen.


35


Tabel 23. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Program Semester I Satuan Kerja : BPS Provinsi Bengkulu No.

Uraian

Pagu 2016

Realisasi s/d 30 Juni 2016

Penyerapan Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

Rp. 8.914.335.000

Rp. 4.197.231.152

47,08

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

Rp. 2.076.800.000

Rp.

836.796.000

40,29

3.

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Rp. 6.037.341.000

Rp. 1.451.467.591

24,04

JUMLAH

Rp. 17.028.476.000

Rp. 6.485.494.743

38,09

Tabel 24. Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Program Semester II Satuan Kerja : BPS Provinsi Bengkulu No.

Uraian

Pagu 2016

Realisasi s/d Desember 2016

Penyerapan Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

Rp. 9.120.293.000

Rp. 8.614.321.311

94,45

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

Rp. 855.700.000

Rp.

836.796.000

97,79

3.

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Rp. 3.837.647.000

Rp. 2.575.344.859

67,11

JUMLAH

Rp. 13.813.640.000

Rp. 12.026.462.170

87,06


36


Tabel 25. Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Belanja Semester I Satuan Kerja : BPS Provinsi Bengkulu No. (1)

Uraian (2)

Pagu 2016


(3)

Penyerapan Anggaran

(4)

(5)

1.

Belanja Pegawai (51)

Rp. 6.389.522.000

Rp. 3.690.559.952

57,76

2.

Belanja Barang (52)

Rp. 8.562.154.000

Rp. 1.958.138.791

22,87

3.

Belanja Modal (53)

Rp. 2.076.800.000

Rp. 836.796.000

40,29

JUMLAH

Rp. 17.028.476.000

Rp. 6.485.494.743

38,09

Tabel 26. Realisasi Penggunaan Anggaran dirinci menurut Belanja Semester II Satuan Kerja : BPS Provinsi Bengkulu No. (1)

Uraian (2)

Pagu 2016


(3)

Penyerapa n Anggaran

(4)

(5)

1.

Belanja Pegawai (51)

Rp. 7.550.480.000

Rp. 7.235.850.786

95,83

2.

Belanja Barang (52)

Rp. 5.407.460.000

Rp. 3.953.815.384

73,12

3.

Belanja Modal (53)

Rp. 855.700.000

Rp. 836.796.000

97,79

JUMLAH

Rp. 13.813.640.000

Rp. 12.026.462.170

87,06

Dalam hal penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) maka perlu diupayakan penyajian realisasi penggunaan anggaran menurut Bidang/Unit Kerja dan BPS Provinsi mengkompilasi hal tersebut menurut wilayah masing-masing, sehingga dapat disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS.


37


Tabel 27. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Bidang Tahun 2016 Satuan Kerja: BPS Provinsi Bengkulu No.

Uraian

(1)

(2)

Pagu 2016 (3)

Realisasi s/d 30 Desember 2016

Penyerapan Anggaran

(4)

(5)

1.

Tata Usaha

Rp. 9.975.993.000

Rp. 9.451.117.311

94,74

2.

Statistik Sosial

Rp. 400.673.000

Rp. 253.816.739

63,35

3.

Statistik Produksi

Rp. 401.534.000

Rp. 229.944.374

57,27

4.

Statistik Distribusi

Rp. 2.519.276.000

Rp. 1.781.528.273

70,72

5.

Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Rp. 305.123.000

Rp. 191.041.173

62,61

6.

Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Rp. 211.041.000

Rp. 119.014.300

56,39

Rp. 13.813.640.000

Rp. 12.026.462.170

87,06

JUMLAH


38


BAB IV PENUTUP

4.1.

Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Bengkulu merupakan perwujudan kewajiban BPS

Provinsi Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam DIPA Tahun 2016 secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Bengkulu dituangkan dalam Renstra 20152019 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran dan yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai dengan visinya, BPS Provinsi Bengkulu sebagai Pelopor data satatistik terpercaya untuk semua, tercermin dari keberhasilannya dalam menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time serta user friendly yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta dan masyarakat. Adapun hasil capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 adalah sebesar 100 persen.

4.2.

Tindak Lanjut Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target yang telah

ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama maka disarankan untuk merumuskan tindak lanjut sebagai berikut: a. Adanya perubahan ketentuan pemberian angka kredit yang sesuai dengan pekerjaan BPS di daerah untuk pejabat fungsional pranata komputer, sehingga para pegawai BPS berminat untuk menjadi pejabat fungsional pranata komputer karena pengumpulan angka kreditnya tidak menyulitkan dan berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. b. Mengarahkan dan selalu mensosialisasikan kepada seluruh staf BPS Provinsi Bengkulu untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu dan mempercepat proses penilaian, sehingga tidak menjadi faktor penghambat pegawai yang ingin menduduki jabatan fungsional tertentu. c. Selalu mengupdate perkembangan terbaru mengenai perkembangan pemekaran wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Baik dari koran, televisi maupun langsung dari mitra kerja yaitu Pemerintah Daerah, sehingga tidak terlewat untuk di Laporan Kinerja Tahun 2016

39


update pada MFD online yang akan berpengaruh dalam penyusunan metodologi dan anggaran survei atau sensus yang akan diselenggarakan oleh BPS Provinsi Bengkulu.


40

LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI BPS PROVINSI BENGKULU DASAR HUKUM Nomor : 001.A / KPG Tahun 2016 Tanggal : 22 Januari 2016 Kepala Ir. S. Aden Gultom, MM NIP. 19590605 198103 1 005

Kabag. TU Antoni Pestaria, SE, M.Si NIP. 19710821 199307 1 001

Subbag. Bina Program. Novrian P., S.ST, M.Si

Subbag. Urdal Iskandar, SE NIP. 19610503 198202 1 002

NIP. 19831107 200602 1 003

Amalela Neti, SE NIP. 19710623 199401 2 001

Bid. Stat. Sosial

Bid. Stat. Produksi

Bid. Stat. Distribusi

Bid. NERWILIS

Bidang IPDS

Drs. T. P. Silitonga, M.Si

Ir. Zulfikar, M.Si

Nurul H., S.ST, M.Stat

Rudy Nooryadi, S.Si, ME

Endang Trisilowati, S.Si, M.Si

NIP. 19650916 199202 1 001

NIP. 19670210 199401 1 001

NIP. 19750312 199512 1 001

NIP. 19730507 199412 1 001

NIP. 19620301 198203 2 004

Seksi Stat. Kependudukan

Seksi Stat. Pertanian

Seksi Stat. HK & HPB

Seksi Neraca Produksi

Seksi Integrasi Pengolahan Data

Hendri, S.ST, M.Si

Komarudin, S.ST

Bagus M.Nur Setiyanto, S.ST, M.Si

Ana Fa’atin, S.ST, M.Si

NIP. 19740201 199803 1 003

Dewi Handayani, SE, M.Si

NIP.19751209 199901 1 001

NIP. 19820511 200312 1 005

Seksi Neraca Konsumsi

Seksi Jaringan & Rujukan Stat.

NIP. 19660618 199401 2 001

NIP. 19790618 200012 2 001

Seksi Stat. Kesra

Seksi Stat. Industri

Herlinawaty, S.Si, M.Si

Ikhsan Budiman, SE, M.Si

Seksi. Stat. Keu & HP Ir. Nurwilis, M.Si

NIP. 19700827 199303 1 004

NIP. 19640907 199103 2 001

Seksi Stat. Hansos

Seksi Stat. PEK

Yuniarto, M.Si

Sahranudin, SE, M.Si

NIP. 19730607 199512 1 001

NIP.19710929 199302 1 001

Seksi Stat. Niaga & Jasa Iin Inayati, S.ST, MM

NIP.19780223 199912 2 001

NIP. 19780320 200012 2 001

Catur Didi Wahyudi, S.ST, M.Si

Afif Afandi, S.ST, M.Si

NIP. 19810504 200312 1 004

NIP. 19810320 200312 1 006

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektoral

Seksi Diseminasi & Layanan Stat.

Fitri Aryati, S.ST, M.Si

NIP. 19840503 200701 2 010

NIP. 19810825 200312 2 001

TENAGA FUNGSIONAL

41

Subbag. Kepegawaian dan Hukum

Meli Handayani C.P., S.ST, M.Si

Subbag. Keuangan Drs. Rusdi Idris NIP. 19580818 198102 1 001

Subbag. Perlengkapan Tantawi, SE NIP. 19620911 198803 1 003

LAMPIRAN 2 REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPS PROVINSI BENGKULU 2015-2019 Instansi

:

BPS Provinsi Bengkulu

Visi

:

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan I : Peningkatan kualitas data statistik Sasaran Strategis Uraian (1)

1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja

Program

(2)

(3)

(4)


Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 42

Kebijakan

Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu 2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)


Peningkatan response rate


Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Tujuan II : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Sasaran Strategis Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 43

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran


Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran Penyediaan dan data dan informasi statistik kepada masyarakat Pelayanan Informasi Statistik


Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase konsumen yang terhadap akses data BPS

puas


Tujuan III : Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Sasaran Strategis

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

44

Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

45


Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan Teknis Lainnya reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja

LAMPIRAN 3 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Ir. S. Aden Gultom, MM Jabatan : Kepala BPS Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Dr. Dedi Walujadi, SE, M.A Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bengkulu, 23 Februari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama

Dr. Dedi Walujadi, SE, MA NIP. 195709231980031003 46

Ir. S. Aden Gultom, MM NIP. 19590605 198103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BPS PROVINSI BENGKULU Tujuan/Sasaran Strategis (1)

1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS



47

Indikator Kinerja (2)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Satuan

Target

(3)

(4)

Persen

90

Persen

90

Persen

85

Persen Aktivitas Publikasi Persen

90 15 44 98

Persen

95

Persen

100

Persen Persen Pengunjung

80 80 17.000

Persen Persen

75 90

Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

(2)

Target

(3)

(4)

Point

65

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

8

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

72

Point

65


Program Program 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis . Lainnya BPS Program 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS . Program 3 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik .

48

Satuan

Anggaran Rp. 8.322.817.000,Rp. 868.200.000,Rp. 4.948.044.000,-

Sekretaris Utama BPS

Bengkulu, 23 Februari 2016 Kepala BPS Provinsi Bengkulu

Dr. Dedi Walujadi, SE, MA NIP. 195709231980031003

Ir. S. Aden Gultom, MM NIP. 19590605 198103 1 005

LAMPIRAN 4 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSIBENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Dyah Anugrah Kuswardani, MA Jabatan : Kepala BPS ProvinsiBengkulu Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Dr. Dedi Walujadi, SE, M.A Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yangdiperlukan serta akanmelakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bengkulu, 1 November 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama

Dr. Dedi Walujadi, SE, MA NIP. 195709231980031003 49

Dyah Anugrah Kuswardani, MA NIP. 196203141985012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BPS PROVINSI BENGKULU


Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Persen

90

Persen

90

Persen

85

Persen Aktivitas Publikasi Persen

100 68 46 100

Persen

100

Persen

100

1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS



50

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase konsumen yang puas terhadapakses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen 80 Persen 80 Pengunjung 17.000 Persen

13,52

Persen Persen

85 90


Indikator Kinerja

(1)

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. 2. 3.

51

(2)

Satuan

Target

(3)

(4)

Point

65

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

8

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

72

Point

65


Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Anggaran Rp. 8.204.011.000,Rp. 855.700.000,Rp. 3.756.583.000,-

Sekretaris Utama BPS

Bengkulu, 1 November 2016 Kepala BPS Provinsi Bengkulu

Dr. Dedi Walujadi, SE, MA NIP. 195709231980031003

Dyah Anugrah Kuswardani, MA NIP. 196203141985012001

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA SASARAN BPS PROVINSI BENGKULU 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


90

96,68

107,42


85

94,29

110,93


100

100

100


68

66

97,06

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

46

46

100

Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

2

2

100

100

98,05

98,05


100

99,99

99,99


100

99,95

99,95

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

52



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

80

96,64

120,80


17.000

40.078

235,75


13,52

6,8

50,29


85

95,17

111,96

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

90

95,06

105,62

8

10,48

131,05


72

72,18

100,25

65

69,45

106,85

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS


3.2. Meningkatnya pengawasan dan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat akuntabilitas kinerja aparatur BPS

53


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS PROVINSI BENGKULU 2016 Tujuan I : Peningkatan kualitas data statistik Hasil/Keluaran Sasaran Strategis (1)

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

54


Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

1 100 21 80 17.000

1 100 21 96,64 40.078

100 100 100 120,80 235,75

85

95,17

111,96

4

4

100

2

2

100

1

1

100

4

4

100

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik: Jumlah laporan diseminasi statistik yang terbit tepat waktu Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Bidang Statistik Sosial: Jumlah publikasi/laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN

Jumlah publikasi/laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah press release Statistik Ketenagakerjaan dan Kependudukan yang tepat waktu Jumlah press release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu Persentase basis data terpadu program perlindungan sosial yang selesai tepat waktu Bidang Statistik Produksi : Jumlah publikasi/laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Statistik Industri yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah press release Statistik Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang tepat waktu Jumlah press release Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang tepat waktu Jumlah press release Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi yang tepat waktu Bidang Statistik Distribusi : Jumlah publikasi/laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu

55

2

2

100

1

1

100

2

2

100

2 n.a

4 n.a

200 n.a

7

7

100

3

3

100

8

8

100

3

3

100

n.a

n.a

n.a

1 8

1 8

100 8

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

3 3

3 3

100 100

Jumlah publikasi/laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah press release Statistik Distribusi yang tepat waktu Jumlah press release Statistik Harga yang tepat waktu Jumlah press release Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata yang tepat waktu Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik : Jumlah publikasi/laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang tebit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah publikasi/laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN Jumlah press release Neraca Produksi dan Neraca Pengeluaran yang tepat waktu Jumlah press release Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

56

3

3

100

1 3 3

1 3 3

100 100 100

12 24 12

12 24 12

100 100 100

2 1 4

2 1 4

100 100 100

2 1 4

2 1 4

100 100 100

4

4

100

4

4

100

100

100

100

100

100

100


Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik : Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei kebutuhan data Bidang Statistik Sosial: Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan pendekatan rumah tangga

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Bidang Statistik Produksi : Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Bidang Statistik Distribusi : Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Distribusi dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016 57

100

100

100

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

100

100

100

100

92.23

92.23

n.a

n.a

n.a

100

100

100

100

100

100

100

99,89

99,89

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Survei Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Bidang Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik: Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Produksi dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tujuan II : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Hasil/Keluaran Sasaran Strategis (1)

Meningkatnya kualitas

58



Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik : Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Bagian Tata Usaha : Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

80 17.000

96,64 40.078

120,80 235,75

13,52

6,8

50,29

85

95,17

111,96

90

95,06

105,62

Tujuan III : Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil/Keluaran Sasaran Strategis (1)

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

59


Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

8

10,48

131,05

72

72,17

100,25

34 65 90

34 69,45 95,06

100 106,85 105,62

100

100

100

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

Bagian Tata Usaha : Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Bagian Tata Usaha : Jumlah laporan dukungan manajemen Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu

Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

60

Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik Bagian Tata Usaha : Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

85 86

85 86

100 100

n.a

n.a

n.a

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Lampiran 7 SDM BPS PROVINSI BENGKULU MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN 2016 Jenjang Pendidikan No.

Unit Organisasi

(1)

61

(2)

S3

S2

(3)

(4)

S1/ DIV (5)

Jumlah DIII

SLTA

SLTP

SD

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

Kepala BPS Provinsi

1

1

2.

Kepala Bagian Tata Usaha

1

1

3.

Sub Bagian Bina Program

1

4.

Sub Bagian Keuangan

4

5.

Sub Bagian Kepegawaian & Hukum

6.

Sub Bagian Perlengkapan

1

7.

Sub Bagian Urusan Dalam

1

8.

Kepala Bidang Statistik Sosial

1

9.

Seksi Statistik Kependudukan

1

10.

Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

1

1

11.

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

1

1

12.

Kepala Bidang Statistik Produksi

1

1

13.

Seksi Statistik Pertanian

1

1

1 2

6

2

3 1

1

3

5

6 1

1

1

2

1

3

14.

Seksi S Statistik Industri

15.

Seksi Statistik Pertambangan, Energi & Konstruksi

1

16.

Kepala Bidang Statistik Distribusi

1

17.

Seksi Statistik HK & HPB

1

18.

Seksi Statistik Keuangan & HP

1

19.

Seksi Statistik Niaga & Jasa

1

20.

Kepala Bidang Nerwilis

1

21.

Seksi Neraca Produksi

1

22.

Seksi Neraca Konsumsi

1

23.

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektoral

2

2

24.

Kepala Bidang IPDS

1

1

25.

Seksi Integrasi Pengolahan Data

1

1

26

Seksi Jaringan & Rujukan Statistik

1

2

27.

Seksi Diseminasi & Layanan Statistik

1

1

23

19

Jumlah

62

1

1

1

2 1

1

1

3

1

2

1

2 1

1

2 1

2

3

4

1

3

10

56

Lampiran 8 MAILING LIST PUBLIKASI BPS PROVINSI BENGKULU 2016

No.

Judul Pulikasi

Instansi BPS

(1)

(2)

(3)

Instansi Luar Negeri

Perguruan Tinggi

Perpus Nasional/ Daerah

Jumlah

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu Agustus 2015

15

15

2

Nama-Nama Wilayah Administrasi di Provinsi Bengkulu 2016 Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

15

15

15

15

4

Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Tahun 2015

15

15

5

Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Bengkulu 2015

15

15

6

Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Bengkulu 2015

15

15

7

Peta Statistik Provinsi Bengkulu 2015

15

15

8

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2015

15

15

9

Statistik Harga Produsen Perdesaan Provinsi Bengkulu Tahun 2015

15

15

10

Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Bengkulu 2015

15

15

11

Indeks Harga Konsumen Kota Bengkulu Tahun 2015 (2012=100)

15

15

12

Luas Lahan menurut Penggunaanya Provinsi Bengkulu 2015

15

15

13

Statistik Perhotelan Provinsi Bengkulu 2015

15

15

14

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu menurut Pengeluaran 2011-2015

15

15

3

63

Instansi Dalam Negeri

15

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu menurut Lapangan Usaha 2011-2015

15

15

16

Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2015

50

50

17

Statistik Daerah Provinsi Bengkulu 2015

30

30

18

Statistik Kriminal Provinsi Bengkulu Tahun 2015

15

15

19

Statistik Harga Perdagangan Besar Provinsi Bengkulu 2015

15

15

20

Produksi Padi dan Palawija Provinsi Bengkulu Tahun 2015

17

17

21

Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu Februari 2015

17

17

22

Statistik Perhubungan Provinsi Bengkulu 2015

17

17

23

Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Provinsi Bengkulu 2015

17

17

24

Statistik Air Bersih Provinsi Bengkulu 2015

17

17

25

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu 2015

17

17

26

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2015

17

17

27

Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu 2013-2015

17

17

28

Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2015

17

17

29

Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Bengkulu 2015

17

17

30

Profil Penduduk Provinsi Bengkulu Hasil SUPAS 2015

17

17

522

522

Jumlah

64

LAMPIRAN 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA BPS PROVINSI BENGKULU 2016 (Peraturan Kepala BPS No. 148 Tahun 2014) 1.

Nama Unit Organisasi

: BPS Provinsi Bengkulu

2.

Tugas

: Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.

Fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik b. Penyelenggaraan statistik dasar c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Indikator Kinerja Utama :

4.

No.

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Sumber Data

Penjelasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis

Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen

Formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y = Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y = Jumlah konsumen

1.

Peningkatan kualitas data statistik


1.1. Meningkatnya kepercayaan Persentase konsumen yang pengguna terhadap kualitas merasa puas dengan kualitas data BPS data statistik

65

-



-


- Bidang IPDS


-



1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

66


Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis

Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis


Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus Laporan Kegiatan BPS Provinsi

Formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y = Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x= pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS Jelas

Laporan Kegiatan BPS Provinsi

Jelas


Jelas


Formula = (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga

2.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

67


-

Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis



-

Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis



- Bidang IPDS


Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

- Bidang IPDS

Website BPS Provinsi

- Bidang IPDS


Formula = (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan usaha Formula = (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Formula = (x/y)*100%x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen Jelas

Formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional y= Jumlah konsumen


3.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

68

- Bidang IPDS


Persentase pengguna layanan - Bagian Tata yang merasa puas terhadap Usaha pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil penilaian SAKIP oleh - Bagian Tata Inspektorat Usaha Persentase pegawai yang - Bagian Tata menduduki jabatan Usaha fungsional tertentu


Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I oleh Inspektorat

- Bagian Tata Usaha

Sistem Informasi kepegawaian


-

Bidang IPDS Bidang Sosial Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Nerwilis

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Sistem Informasi kepegawaian

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Formula = (x/y)*10% x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x= Jumlah konsumen pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS Jelas Formula = (x/y)*100% x= Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu y= Jumlah Pegawai Formula = (x/y)*100% x= Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I y= Jumlah Pegawai Jelas

LAMPIRAN 10 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPS PROVINSI BENGKULU 2016

Tujuan / Sasaran / Indikator Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Satuan

Persen

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen

85

Persen

85

Persen

83

Persen

100

1.1.4. Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas

61

1.1.5. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

26

1.1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 01 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 001 Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan UkuranUkuran Statistik 002 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web 003 Updating Peta Desa dan Blok Sensus 06 Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus 010 Penyusunan Publikasi Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS2015 17 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 039 Publisitas SE2016 040 Pengembangan Website SE2016 Untuk Penyajian Hasil SE2016 dan Pembangunan Akses Online dan Layanan SE2016 041 Listing Usaha/Perusahaan 042 Penjaminan Kualitas SE2016 043 PES SE2016

69

Anggaran (Juta Rupiah)

4838,47 4838,47 4838,47 40,12 0,87

36,68 2,57 58,04 58,04 4337,28 144,78 11

3604,68 208,43 368,39

Tujuan / Sasaran / Indikator

1.2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Satuan

Target

Persen

100

Persen

99

Persen

99,5

Program / Kegiatan / Output / Komponen 19 Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) 052 Uji Coba NTP2017 20 Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup 051 Uji Coba SBH2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 04 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan 007 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran 008 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan 009 Survei Upah dan Struktur Upah 07 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat 011 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 012 SUSENAS Modul Kesehatan dan Perumahan 08 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 013 Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 014 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 015 Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB) 016 Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP) 017 Penyusunan Statistik Politik Keamanan 11 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

70


403,03 403,03 4115,73 4115,73 4115,73 116,08

52,72 55,54 7,82 443,81 355,46 88,35 289,62 272,94 3,67 3,67 4,62 3,62 4,77


Satuan

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen 018 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 019 Survei Luas Panen dan Luas Lahan Untuk Pengecekan Keakurasian Data Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 020 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian 021 Pengembangan Data Hortikultura Potensi Dengan Menggunakan Frame ST2013 Per Komoditas Per Rumah Tangga 022 Survei Perusahaan Perkebunan 023 Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga 12 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 024 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 025 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP 026 Survei Perusahaan Kehutanan 13 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan kons 027 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 028 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan 029 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan 030 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori 031 Survei Konstruksi 14 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi 032 Pembuatan Database Eksportir dan Pembeli Luar Negeri 033 Survei Impor Daerah Perbatasan 034 Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi

71

Anggaran (Juta Rupiah) 589,84 538,02

20,71

26,03 5,08

33,98 14,09 13,98 5,91 307,58 89,95 11,33 158,8 24,24 23,26 94,17 0,87 0,87 25,96


Satuan

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen 035 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 036 Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan 037 Kompilasi Data Transportasi 038 Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang 16 Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan 079 Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan 18 Publikasi/Laporan Statistik Harga 045 Survei Statistik Harga Produsen 046 Indeks Kemahalan Konstruksi 047 Survei Harga Perdagangan Besar 048 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi 049 Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras 050 Survei Harga Perdesaan 21 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata 053 Statistik Lembaga Keuangan 054 Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal 055 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 056 Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 057 Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi 058 Penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Development Index) 059 Survei IPTEK dan Inovasi

72

Anggaran (Juta Rupiah) 41,21 5,91 8,28 11,07 95,41 95,41 837,58 72,51 72,93 221,06 67,16 197,77 206,15 417,56 11,05 8,35 30,94 8,96 20,99 2,29

6,13


Satuan

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen 060 Survei Bidang Jasa Pariwisata 061 Survei Konsumsi Bahan Pokok 062 Survei Pelintas Batas Penduduk Asing Pemegang KITAS 22 Publikasi/Laporan Neraca Produksi 063 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKTNP Barang) 064 Implementasi SEEA Dalam Sisnerling Indonesia 065 Penyusunan PDB Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha 066 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa) 067 Penyusunan Matriks Trade And Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008 068 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 069 Penyusunan Matriks Supply Regional 23 Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran 070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses 071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA) 072 Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (FSA) 073 Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses 074 Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan

73

Anggaran (Juta Rupiah) 12,58 315,4 0,87 641,92 17,06

0,87 420,25 9,59

0,87 189,41

3,87 230,72 1,64

15,87 0,87 0,87

13,35


Satuan

Target



Penyusunan SUT/IO Sisi Uses 075 Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah 076 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 24 Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik 077 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

Pengunjung

170,95 17,46 17,46

90

18.000

Persen

85

Persen

85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

1060,39

2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 02 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

868,2

003 Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi 004 Pengadaan Peralatan Komunikasi 03 Peralatan dan Fasilitas 005 Pengadaan Sarana Perkantoran 007 Pengadaan Meubelair 008 Pengadaan Peralatan 04 Gedung dan Bangunan 014 Rehabilitasi dan Penambahan Nilai Bangunan Gedung Kantor 06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 02 Laporan Diseminasi Statistik

74

27,17

868,2

153,2 131 22,2 515 15 480 20 200 200 192,19 192,19 144,38


Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

3.2.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Satuan

Point

Target

005 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi 006 Peningkatan Pelayanan (PNBP) 03 Laporan Metadata Statistik 004 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

105,7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 01 Layanan Perkantoran 001 Belanja Pegawai 002 Belanja Barang Operasional 102 Penyusunan SHBJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 01 Layanan Perkantoran 177 Penyelenggaraan Pembinaan SAKIP

7840,52

8

Persen

55

63

Total

75

38,68 47,81 47,81

63

Persen

Point



7840,52 7840,52 7840,52 6254,56 1580,44 5,52 96,88 96,88 96,88 96,88 96,88 17951,99

K A T A P E N G A N T A R

Recommend Documents