K A T A P E N G A N T A R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah Nya, sehingga kita masih senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Merauke Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tahunan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Merauke Tahun 2015, yang meliputi SOP, SKP, Sumber Daya Manusia, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi, Regulasi Tahun 2015, Pengawasan Internal dan Evaluasi, dan pada akhir laporan dimuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun tujuan penyusunan laporan tahunan ini, adalah sebagai bahan evaluasi dan koreksi kegiatan kerja tahun 2015 dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas dan intensitas kerja secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan terciptanya cita-cita badan peradilan yang Agung demi tegaknya supremasi hukum di negara kita. Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan secara sistematis dan akurasi data dan kata, namun kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan tahunan yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT jualah, kami berserah diri dan kepada tim penyusun yang membantu laporan akhir tahun 2015 ini disampaikan terimakasih. Merauke, 29 Desember 2015 Wakil Ketua,

Dra. Nurhaniah, MH NIP. 19611231 199203 2 008

LAPORAN TAHUNAN 2015

1

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

i ii iv v

BAB I

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Merauke C. Rencana Strategis

1 6 8 9

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI) A. Penyusunan Kinerja B. Standar Operasional Prosedur (SOP) C. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

11 14 19

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia B. Penerimaan Perkara 1. Perkara Yang Di Putus 2. Perkara Yang Belum Di Putus 4. Perkara Yang Di Ajukan oleh PNS/TNI/Polri 5. Upaya Hukum Banding 7. Upaya Hukum Kasasi 8. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 9. Keuangan Perkara C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 1. Sarana Dan Prasarana Gedung 2. Penyelengaraan Tata Persuratan D. Pengelolaan Keuangan DIPA 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal E. Dukungan Teknologi Informasi F. Regulasi Tahun 2014

31 37 38 40 41 41 41 41 46 47 48 50 53 55 55 56 57 59

BAB III


2

BAB IV

BAB V

PENGAWASAN A. Pengawasan Internal B. Evaluasi

72 67

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan B. Rekomendasi

69 71

LAMPIRAN


3

DAFTAR

GAMBAR halaman

Gambar

1

Pimpinan (Ketua dan atau Wakil Ketua) yang

3

pernah menjabat Pengadilan Agama Merauke Gambar

2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke

12

tahun 2015 Gambar

3

Tampilan

Website

Pengadilan

Merauke

58

Sekretaris

63

Agama

tahun 2015 Gambar

4

Hakim

Tinggi

Pengawas

Pengadilan

Tinggi

melakukan

pengawasan

dan

Agama

Wakil

Jayapura

dan

sedang

pembinaan

di

Pengadilan Agama Merauke tahun 2015 Gambar

5

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Dr.

64

H. Mawardi Amien, SH., M.Ag sedang melakukan pembinaan di Pengadilan Agama Merauke tahun 2015


4

DAFTAR Tabel 1

TABEL

Keadaan/Penerimaan Perkara Pengadilan Agama

halaman 37

Merauke Tahun 2015 Tabel 2

Penerimaan Perkara Menurut Jenisnya Tahun 2015

38

Tabel 3

Sisa Perkara Berdasarkan Jenisnya Tahun 2014

38

Tabel 4

Perkara Yang Di Selesaikan tahun 2015

39

Tabel 5

Perkara Yang Di Putus Berdasarkan Jenisnya Tahun

39

2015 Tabel 6

Data Perkara Ghaib Tahun 2015

40

Tabel 7

Perkara Yang Belum Di Putus tahun 2015

40

Tabel 8

Faktor-Faktor Perceraian Tahun 215

41

Tabel 9

Perkara Yang Di Ajukan Oleh PNS/TNI/Polri tahun 2015

42

Tabel 10

Alasan PNS/TNI/Polri mengajukan Perceraian Tahun

43

2015 Tabel 11

Perkara Yang Di Mediasi Tahun 2015

43

Tabel 12

Pembagian Perkara Berdasarkan Majelis tahun 2015

44

Tabel 13

Akta Cerai Yang Di Buat Dan Di Ambil Para Pihak

45

Tahun 2015 Tabel 14

Permohonan Dan permintaan Panggilan/ Pemberitahun

45

Tahun 2015 Tabel 15

Keuangan Perkara Tahun 2015

46

Tabel 16

Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015

47

Tabel 17

Biaya Proses tahun 2015

47

Tabel 18

Sarana Transportasi Tahun 2015

50

Tabel 19

Jenis Surat Masuk Tahun 2015

51

Tabel 20

Jenis Surat Keluar Tahun 2015

52

Tabel 21

Jumlah Koleksi Buku Sampai Tahun 2015

53

Tabel 22

DIPA 01 Pengadilan Agama Merauke Tahun 2015

55

Tabel 23

Belanja Barang Tahun 2015

56

Tabel 24

Belanja Modal Tahun 2015

56

Tabel 25

DIPA 04 Pengadilan Agama Merauke Tahun 2015

56


5

BAB I PENDAHULUAN Kabupaten

Merauke

adalah

sebuah

Kabupaten

yang

terletak paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sejarah Merauke sendiri berawal dari cerita kapal Belanda yang bernama “Van Goens” pada tanggal 12 Februari 1902 yang berlabuh di Pelabuhan

Sungai

Maro.Saat

itu

terjadi

percakapan

antara

penduduk lokal dengan menumpang kapal yang ingin mengetahui nama dari tempat yang mereka singgahi. Awak kapal menanyakan nama daerah yang mereka singgahi, namun karena tidak mengerti bahasa masing-masing kemudian penduduk lokal menjawab “ Maroka ehe” yang artinya “ini Sungai Maro” ditelinga dan lidah awak

kapal

“Maroke”

yang

yang

berkebangsaan

akhirnya

menjadi

Belanda

tersebut

menjadi

Merauke

sampai

sekarang

ini.Sehingga tanggal 12 Februari 1902 diperingati sebagai hari jadi Kabupaten

Merauke.Kota

Merauke

dulunya

merupakan

pos

pemerintah Belanda yag digunakan sebagai transit bagi para republikan untuk menuju Boven Digoel. Setelah wilayah Irian Jaya berintegrasi dengan Pemerintah Belanda tahun 1963, kemudian kota tersebut ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Dati II Merauke dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 dan setelah periode Penentuan Pendapat Rakyat (19631969), mulai tumbuh beberapa kelompok permukiman yang dipacu dengan adanya kemudahan-kemudahan suatu kota. Dengan berubahnya Merauke menjadi sebuah Kabupaten, tentu diperlukan berbagai instansi kabupaten, termasuk Pengadilan Agama tingkat pertama. Oleh karena itu kemudian terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 dan 96 Tahun 1982, Tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama LAPORAN TAHUNAN 2015

6

Propinsi Irian Jaya dan 9 Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukumnya,

serta

disusul

dengan

Keputusan

Menteri

Agama

Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 1990, Tentang Organisasi dan Tatakerja Kesekertariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Agama tersebut,

maka

pada

bulan

September

1984

di

mulailah

pembangunan gedung Pengadilan Agama Merauke dan telah difungsikan penggunaannya pada bulan April 1985, pada waktu itu pegawai hanya berjumlah 3 (tiga) orang

yaitu Drs. Suyanto TN

dari Jawa tengah, Drs. Rusdi Zahri dari Okan Komiring Ulu Sumsel dan Drs. Darman Rasyid dari Kolaka Sulawesi Tenggara. Adapun pimpinan yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut:

1. Drs. Suyanto, TN (1984-1992)

2. Drs. Mahmud (1992-1998)

5. Drs. H. Ahmad Siddiq, MH (2006-2011)

6. Drs. H. Muhtar, MH (2011-2013)


7

3. Drs. Syafri Amrul (1999-2003)

7. H. Muhammad Ali, S.Ag (2013-2015)

4. Drs. Ahmad P, MH (2003-2006) 8. Dra. Nurhaniah, MH (2015-sekarang) Gambar 1: Pimpinan (Ketua dan atau Wakil Ketua) yang pernah menjabat Pengadilan Agama Merauke

Gedung Pengadilan Agama Merauke terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Trikora No. 96 Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Merauke Telepon (0971) 321592, Fax (0971) 321592, e-mail: [email protected], telah dipasang pula portal internet Pengadilan Agama Merauke dengan nama domain: www.pamerauke.net. Pengadilan

Agama

Merauke

dalam

menjalankan

tugas

senantiasaberpedoman kepada ketentuan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman; LAPORAN TAHUNAN 2015

8

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan

Organisasi,

Administrasi

dan

Finansial

di

Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan TataUsaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1991, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama danPengadilan Agama; 6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/SK/II/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan PengadilanTinggi Agama; 7. Keputusan

Ketua

098/KMA/SK/VI/2007 Wewenang

kepada

Mahkamah tentang para

Agung

RI

Pendelegasian

pejabat

Eselon

1

Nomor sebagian

dan

Ketua

Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untukpenandatangann Keputusan di bidang kepegawaian; 1. Daerah Lokasi dan luas daerah Kabupaten Merauke 45.075 KM² (1) Secara Astronomis Kabupaten Merauke terletak di antara: 137⁰ 30^ 141⁰ 00^ BT dan 6⁰ 00^9⁰ 00^ LS. (2) Secara Geografis (Alam, Laut, Selat, Samudra, Sungai) atau

secara

Administratif

Kabupaten

Merauke

berbatasan sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Boven Digoel dan kabupaten Asmat.


9

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. c. Sebalah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura. d. Sebalah Barat berbatasan dengan Laut Arafura. 2. Pembagian Daerah (1) Adminitrasi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Merauke

terdiri dari 20 Distrik: a. Distrik Merauke

= 10 desa

b. Distrik Muting

= 12 desa

c. Distrik Okaba

=

d. Distrik Kimaam

= 11 desa

e. Distrik Semangga

= 10 desa

f. Distrik Tanah Miring

= 13 desa

g. Distrik Jagebob

= 14 desa

h. Distrik Sota

=

i. Distrik Ulilin

= 11 desa

j. Distrik Eligobel

= 12 desa

k. Distrik Kurik

= 9 desa

l. Distrik Naukenjeray

=

m. Distrik Kaptel

=6 desa

n. Distrik Tubang

=5 desa

o. Distrik Ngguti

=

p. Distrik Tabonji

=9 desa

q. Distrik Waan

=8 desa

r. Distrik Ilwayab

=4 desa

s. Distrik Malind

=

7 desa

t. Distrik Animha

=

5 desa

8 desa

5 desa

5 desa

5 desa

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari 168 desa.


10

(2) Bahasa Bahasa yang di gunakan penduduk Kabupaten Merauke dalam

pergaulan

sehari-hari

tergantung

kepada

asal

masyarakat merauke sedangkan Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. A. Kebijakan Umum Peradilan Seiring

dengan

perkembangan

dan

pembaharuan

Mahkamah Agung RI serta perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan penting

dalam

kehidupan

ketatanegaraan

khususnya

dalam

pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Setelah adanya perubahan Undang-Undang

Nomor

14

tahun

1970

tentang

Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kehakiman yang diamandemen dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan

Pasal

42

ayat

(2)

ditentukan

masa

peralihan

Organisasi, Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Agama paling lambat tanggal 30 Juni 2004, sehingga keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Organisasi,

Adminstrasi dan Finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah terhitung mulai tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI”. Peralihan

Undang-Undang

Nomor

4

tahun

2004

dan

pengadilan pada umumnya dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan di hormati. Pengadilan Agama Merauke selama tahun

2015

telah

melakukan

beberapa

hal

diantaranya


11

meningkatkan informasi,

pemanfaatan

sebagai

menejemen

yang

sarana lebih

dan untuk

efektif

pengembangan penataan

dan

sistem

efesien,

teknologi informasi

sehingga

selain

meningkatkan kualitas kinerja peradilan juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Menindaklanjuti program pengembangan teknologi informasi dari Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Merauke telah menggunakan program pengembangan teknologi informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan didalam tahun 2015 semua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

telah

memanfaatkan

Peradilan

Agama

Sistem

(SIADPAPlus)

dan

Aplikasi

untuk

Kepaniteraan

pengelolaan

data

pegawai telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP); Upaya pengembangan teknolgi informasi ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengelola teknologi informasi dan tim penegembangan

teknologi

informasi,

yang

bertugas

untuk

mengelola dan mengembangkan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Merauke. Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan menghendaki bahwa seluruh Badan Perdilan di bawah Mahkamah Agung RI harus mengutamakan Pelayanan Publik agar masyarakat pencari keadilan dapat nyaman dan aman ketika berperkara

di pengadilan, maka

Pengadilan Agama

Merauke

merespon hal tersebut dengan sungguh-sungguh dengan berbagai terobosan inovasi di bidang Pelayanan Publik. Dengan komitmen pimpinan

dan

seluruh

pegawai

Pengadilan

Agama

Merauke

sehingga membawa Pengadilan Agama Merauke masuk sebagai 10 besar

nominasi

lomba

inovasi

pelayanan

publik


yang 12

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Merauke sangat konsen terhadap pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Merauke Visi Pengadilan Agama Merauke : Pengadilan

Agama

Merauke

sebagai

ujung

tombak

Mahkamah Agung RI.Terus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan agar dapat meningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Dengan merumuskan Visi sebagai berikut:“Terwujudnya Pengadilan

Agama Merauke Yang Agung”. Misi Pengadilan Agama Merauke : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan,serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara cepat dan jujur. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campurtangan pihak lain. 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepadamasyarakat. 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabatserta dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat,berintregitas

tinggi,

dapat

dipercaya,

tidak

memihak dan transparan.


13

C. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Agama

Merauke

telah

menyusun

rencana

strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2014 – 2019 yang memberi arah organisasi dan seluruh pegawai, untuk mencapai tujuan organisasi sesuai renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas dijabarkan dalam rencana strategis Pengadilan Agama Merauke tahun 2014 s/d 2019 sebagai berikut : 1. Tujuan Adapun tujuan strategis dari Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai

berikut :

a. Teraplikasinya standar pelayanan publik ; b. Tercapainya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan ; c. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

yang

memadai,

didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. 2. Sasaran a. Meningkatkan kualitas proses pelayanan, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. b. Meningkatnya

tingkat

kepuasan

masyarakat

dalam

penyelesaian perkara. c. Terpenuhinya sarana dan fasilitas serta sumber daya manusia yang professional.


14

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Meningkatkan fungsi IT secara maksimal dan mendorong penyelesaian beban pekerjaan dengan modul schedul time. b. Mengefektifkan mediasi. c. Mengikutsertakan aparatur peradilan baik ke setiap diklat reguler ataupun ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Sedangkan program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran strategistersebut adalah : 1. Mengaktifkan Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dan membuka akses internet untuk pelayanan masyarakat; 2. Melaksanakan eksaminasi; 3. Mengikuti kegiatan Munas Ikahi dan Rakerda; 4. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 5. Meningkatkan

pengawasan

dan

melakukan

evaluasi

kerja; 6. Mengaktifkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP) dan mengoptimalkan kinerja pegawai; 7. Menertibkan

administrasi

baik

di

kesekretariatan

maupun kepaniteraan; 8. Melengkapi fasilitas kantor yang dibutuhkan dengan skala prioritas dan mengoptimalkan penggunaannya, serta pelaporannya; 9. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan dan pengarsipannya;


15

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI A. Penyusunan Kinerja Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tatat kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta

tanggung

jawab,

susunan

organisasi

dan

tata

kerja

kepaniteraan dan kesekrtariatan pengadilan yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka susunan organisasi pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita”. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Jurusita Pengganti, sedangkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan merangkap sekretaris pengadilan”, hal ini LAPORAN TAHUNAN 2015

16

berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

yakni

Penitera

Pengadilan

tidak

merangkap

sebagai

sekretaris Pengadilan" Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa tugas serat tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di atur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Sebagai realisasi dari pasal diatas, Menteri Agama RI telah menerbitkan keputusan Nomor 303 tahun 1990. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Pengadilan Agama adalah

Merauke,

Pengadilan Agama KlsII, sehingga Struktur Organisasinya

adalah sebagai berikut: KETUA

1. 2. 3. 4.

HAKIM

-

Suparlan, S.HI., MH Nur Muhammmad Huri, S.HI Amni Trisnawati, S.HI., MA Hasan Ashari, S.HI

Dra. Nurhaniah, MH

PANMUD PERMOHONAN Drs.Muh.Arafah

WAKIL KETUA

PANITERA

SEKRETARIS

-

Ratnawati, S.HI

PANMUD GUGATAN -

PANITERA PENGGANTI -

PANMUD HUKUM -

KAsubag Perencanaan, TI&Pelaporan Pandu S, S.Kom

Kasubag Kepegewaian &tata laksana M.Amir Damiri, SHI

Ksubag Umum & Keuangan Panuju H. S.HI

JURUSITA PENGGANTI

JURUSITA -

1. 2.

Feriman Panuju Hidayat, S.HI

: Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab

Gambar 2 :Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke LAPORAN TAHUNAN 2015

17

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertamabertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan perkaraperkaradi tingkat pertama antara orangorang

yang

wasiat,

beragama

hibah,

wakaf,

Islam

dibidangperkawinan,

infaq,

shodaqoh

dan

kewarisan,

Ekonomisyari’ah,

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agamamempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagiperkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan

pelayanan

dibidang

administrasi

perkara

banding, kasasi danpaninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecualibiaya perkara); 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang

Nomor

7

tahun1989

tentang

Peradilan

Agama; 5. Memberikan

pelayanan

penyelesaian

permohonan

pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam seperti diatur dalam pasal 107ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


18

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilandeposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; 7. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan

terhadap

advokat/penasehat

hukum

dan

sebagainya. B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Merauke meliputi Eselon IV, V, dan Fungsional, yaitu terdiri dari: 1. Eselon IV, yaitu : a. SOP Panitera / Sekretaris (Eselon IV.a)(sebagaimana terlampir) : 1) Menyelenggarakan Administrasi Perkara; 2) Mengatur tugas Wapan, Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; 3) Membantu

Hakim/Ketua

Majelis

serta

mengikuti

persidangan dan membuat berita acara sidang; 4) Menandatangani

surat-surat

penunjukkan

panitera

pengganti dan jurusita/jurusita pengganti; 5) Menandatangani akta cerai; 6) Membuat akta permohonan banding, kasasi, PK dan lain-lain; 7) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan alat bukti dimuka persidangan; 8) Menandatangi salinan putusan/penetapan; 9) Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran perkara; 10) Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran LAPORAN TAHUNAN 2015

19

bagian kepaniteraan; 11) Membuat dan menandatangani IKU, LAKIP, RKT, PKT dan Renstra serta laporan; 12) Membuat

dan

menandatangani

surat-surat

yang

berkaitan dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ); 13) Melaksaakan tugas lain atas perintah Wakil Ketua. b. SOP

Wakil

Sekretaris

(Eselon

IV.b)(sebagaimana

terlampir): 1) Mengatur dan mengevaluasi tugas-tugas Kepala Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum; 2) Mengkoordinir laporan KOMDANAS yang berhubungan dengan Kesekretariatan; 3) Menyusun dan merancang program kerja pengadilan Agama Merauke tahun 2014; 4) Membantu

Sekretaris

dalam

membuat

laporan

administrasi keuangan, kepegawaian dan umum; 5) Mempersiapkan konsultasi,

rapat

rapat

dinas, kerja

rapat /

koordinasi

evaluasi

dan

lingkup

kesekretariatan; 6) Mengoreksi

dan

memaraf

dan

meneliti

pengajuan

surat

pada

pimpinan; 7) Mengoreksi

laporan

rutin

keuangan,

kepagawaian dan umum; 8) Menata / mengontrol berkas kerja dan pembinaan managemen kesekretariatan; 9) Membuat Laporan PP 39; 10) Mempersiapkan

data

pembuatan

laporan

tahunan,

Lakip; 11) Menyusun rencana kegiatan anggaran kementerian / lembaga untuk tahun anggaran berikutnya.; LAPORAN TAHUNAN 2015

20

12) Mengkoordinir pembuatan laporan rutin dan temporer yang berhubungan dengan keuangan, kepegawaian dan umum; 13) Melaksanakan tugas tambahan sebagai Team Teknologi Informasi Pengadilan Agama Merauke. 2. Eselon V, yaitu : a.SOP Urusan Umum (sebagaimana terlampir), meliputi : 1) Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Pembuatan Daftar Barang Ruangan; 3) Pemeliharaan Barang Milik Negara; 4) Pelaporan Barang Milik Negara; 5) Laporan Persediaan Barang Milik Negara; 6) Pengadaan ATK; 7) Penghapusan Barang Milik Negara; 8) Pengelolaan Barang Milik Negara; 9) Surat Keluar; 10) Surat Masuk; 11) Peminjaman Buku Perpustakaan; 12) Penerimaan Bahan Perpustakaan; b.SOP

Urusan

Kepegawaian

(sebagaimana

terlampir),

meliputi : 1) Askes; 2) DP3; 3) Pelaporan Absen; 4) Simkep Online; 5) Kenaikan Gaji Berkala; 6) Impassing; 7) Cuti; 8) Karpeg, Karis, dan Karsu; 9) Pembuatan Surat Dinas; LAPORAN TAHUNAN 2015

21

10) SK Kenaikan Pangkat; 11) Taspen; 12) SOP Pengusulan Promosi Jabatan. c. SOPUrusan Keuangan (sebagaimana terlampir), meliputi: 1) Komunikasi Data Nasional (Komdanas); 2) Laporan PNBP; 3) Laporan PP 39; 4) LRA Manual dan RLRA; 5) PNBP-LPJ DIPA 01; 6) PNBP-LPJ DIPA 04; 7) SAKPA Rekonsiliasi Internal-Korwil; 8) SAKPA Rekonsiliasi KPPN; 9) Gaji; 10) Kekurangan Gaji; 11) Lembur; 12) Uang Makan Pegawai; 13) Remunerasi; 14) Penyusunan Anggaran; 15) Revisi DIPA; 16) Revisi POK. 3. Fungsional, yaitu : a. SOP Wakil Panitera(sebagaimana terlampir) : 1) Mengatur pelaksanaan tugas bantuan pemanggilan, pemberitahuan, sita dan eksekusi dari Pengadilan Agama daerah lain; 2) Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara; 3) Membantu kepada

Panitera

Panitera

dalam

hal

Pengganti

penetapan

dan

perkara

Jurusita/Jurusita


22

Pengganti; 4) Membantu Hakim menyerahkan amar putusan ke meja II dan pemegang buku induk register perkara; 5) Membantu

Hakim

mencatat

jalannya

sidang

pengadilan; 6) Membantu

Hakim

membuat

instrumen

penundaan

persidangan kepada meja II; 7) Membantu Hakim membuat berita acara sidang; 8) Melaksanakan sita bersama-sama dengan jurusita; 9) Membantu Panitera untuk secara langsung menangani, meneliti dan membantu mengawasi dalam mengisi buku register perkara; 10) Membantu Panitera untuk secara langsung meneliti dan membantu membuat laporan periodik; 11) Melaksanakan pemeriksaan setempat; 12) Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah selesai untuk diminutasi; b. SOP

Kepaniteraan

(Fungsional)(sebagaimana

terlampir),

meliputi:

1) Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama; 2) Pendaftaran Banding; 3) Pendaftaran Kasasi; 4) Pendaftaran Peninjauan kembali; 5) Eksekusi; 6) Mediasi Tingkat Pertama; 7) Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan; 8) Penyampaian Akta Cerai; 9) Pemberkasan Perkara dan Minutasi; 10) Laporan Perkara; 11) Pelayanan Infcormasi; LAPORAN TAHUNAN 2015

23

C. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

1 2 3

Nama NIP Pangkat/Gol.

4 5

Ruang Jabatan Unit Kerja

NO

NO

Muhammad Ali, S.Ag. 19650117 199403 1 002 Pembina, IV/a Wakil Ketua PA Merauke

1 2 3 4 5

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

1

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf

2

Mempelajari berkas Perkara

3

Menyidangkan Perkara

4

Mengoreksi Berita Acara

5

Melakukan musyawarah Majelis

6

Membuat konsep putusan

7

Menandatangani putusan

8

Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

9

Menanonim putusan

10

Melakukan pengawasan

11

Membuat laporan hasil pengawasan

12

Membuat instrument Persidangan

13

Membuat laporan kegiatan hakim

14

Melakukan Mediasi

15

Memberikan informasi (Humas)*

16

Melakukan rapat BAPERJAKAT

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja

Dra. Nurhaniah, M.H. 19611231 199203 2 008 Pembina TK.I, IV/b Hakim PA Merauke

KUANT/O UTPUT

TARGET KUAL/M UTU

WAKTU

Dok

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

Dok Ke Keg Keg Naskah Dok Berkas Dok Keg Lap Keg Lap Keg Keg Lap


BIAYA

24

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja

MUHAMMAD ALI, S. Ag

NO

19650117 199403 1 002

1 2

Pembina, IV/a

3

Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke

4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SUPARLAN, S.HI.,M.H. NIP 19790627 200704 1 001 Pangkat/Gol.Rua Penata, III/c ng Jabatan Hakim Unit Kerja Pengadilan Agama Merauke TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2 3

Meneliti dan mempelajari berkas perkara yang diterima dari Wakil Ketua Pengadilan Agama berdasarkan penetapan majelis hakim dan membuat penetapan hari siding Menyusun court calender dan mengisi instrumen persidangan Memimpin jalannya persidangan sebagai ketua majelis

KUAL/ MUTU

WAKTU

0

125

perkara

100

12bulan

0

125

perkara

100

12bulan

0

125

Perkara

100

12bulan

4


0

125

Perkara

100

12bulan

5

Memeriksa dan menandatangani berita acara siding

0

125

Perkara

100

12bulan

6

Mengonsep putusan/penetapan

0

75

Perkara

100

12bulan

7

Memeriksa dan menandatangani putusan serta memarap pada setiap halaman putusan/penetapan sebagai ketua majelis

0

125

Perkara

100

12bulan

8

Melaksanakan pemeriksaan setempat

0

1

Perkara

100

12bulan

9

Meneliti dan meminutasi serta memarap berkas perkara yang telah selesai Memberi nasehat sebagai mediator kepada pihak yang berperkara Mengawasi dan membina sebagai hakim pembina dan pengawas bidang Pelayanan Publik

0

125

Perkara

100

12bulan

0

15

Kegiatan

100

12bulan

0

3

Kegiatan

100

12bulan

Sebagai Anggota Baerjakat

0

2

kegiatan

100

12bulan

0

2

100

12bulan

10 11 12 13

Sebagai Humas


25

BIAYA


I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

Muhammad Ali, S.Ag.

1

Nama

Nur Muhammad Huri, S.HI.

2

NIP

2

NIP

19810506 200912 1 003

3

Pangkat/Gol. Ruang

19650117 199403 1 002 Pembina, IV/a

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda TK.I, III/b

4 5

Jabatan Unit Kerja

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Merauke

Wakil Ketua PA Merauke

TARGET NO


AK KUANT/OUTPUT

1

Membuat Catatan gugatan / permohonan bagi yang buta huruf

2

KUAL/ MUTU

WAKTU

3

dok

100

12

bulan

Mempelajari berkas perkara

200

perkara

100

12

bulan

3


200

perkara

100

12

bulan

4

Mengoreksi Berita Acara Sidang

100

perkara

100

12

bulan

5

Melakukan Musyawarah Majelis

200

perkara

100

12

bulan

6

Membuat Konsep Putusan / Penetapan

100

perkara

100

12

bulan

7

Menandatangani Putusan / Penetapan

200

perkara

100

12

bulan

8

Memeriksa berkas perkara yang akan minutasi

50

perkara

100

12

bulan

9

Meng-anonim Putusan / Penetapan

100

perkara

100

12

bulan

10

Melakukan Pengawasan

4

kegiatan

100

12

bulan

11

Membuat Laporan Hasil Pengawasan

4

laporan

100

12

bulan

12

Membuat Isntrument Persidangan

100

lembar

100

12

bulan

13

Membuat Laporan Kegiatan Hakim

2

kegiatan

100

12

bulan

14

Melakukan Mediasi

10

perkara

100

12

bulan

15

Memberikan informasi (Humas)

5

perkara

100

12

bulan

16

Mengikuti Rapat BAPERJAKAT

2

kegiatan

100

12

bulan


26

BIAYA



MUHAMMAD ALI, S. Ag

NO

19650117 199403 1 002

1 2

Pembina, IV/a

3

Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke

4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SUPARLAN, S.HI.,M.H. NIP 19790627 200704 1 001 Pangkat/Gol.Rua Penata, III/c ng Jabatan Hakim Unit Kerja Pengadilan Agama Merauke TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2 3

Meneliti dan mempelajari berkas perkara yang diterima dari Wakil Ketua Pengadilan Agama berdasarkan penetapan majelis hakim dan membuat penetapan hari siding Menyusun court calender dan mengisi instrumen persidangan Memimpin jalannya persidangan sebagai ketua majelis

KUAL/ MUTU

WAKTU

0

125

perkara

100

12bulan

0

125

perkara

100

12bulan

0

125

Perkara

100

12bulan

4


0

125

Perkara

100

12bulan

5

Memeriksa dan menandatangani berita acara siding

0

125

Perkara

100

12bulan

6

Mengonsep putusan/penetapan

0

75

Perkara

100

12bulan

7

Memeriksa dan menandatangani putusan serta memarap pada setiap halaman putusan/penetapan sebagai ketua majelis

0

125

Perkara

100

12bulan

8

Melaksanakan pemeriksaan setempat

0

1

Perkara

100

12bulan

9

Meneliti dan meminutasi serta memarap berkas perkara yang telah selesai Memberi nasehat sebagai mediator kepada pihak yang berperkara Mengawasi dan membina sebagai hakim pembina dan pengawas bidang Pelayanan Publik

0

125

Perkara

100

12bulan

0

15

Kegiatan

100

12bulan

0

3

Kegiatan

100

12bulan

Sebagai Anggota Baerjakat

0

2

kegiatan

100

12bulan

0

2

100

12bulan

10 11 12 13

Sebagai Humas


27

BIAYA


I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

Muhammad Ali, S.Ag.

1

Nama

Amni Trisnawati, S.HI., MA

2

NIP

2

NIP

19821023 201101 2 010

3

Pangkat/Gol. Ruang

19650117 199403 1 002 Pembina, IV/a

3

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda TK.I, III/b

4 5

Jabatan Unit Kerja

4 5

Jabatan Unit Kerja

Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Merauke

Wakil Ketua PA Merauke

TARGET NO


AK KUANT/OUTPUT

1

Membuat Catatan gugatan / permohonan bagi yang buta huruf

2

KUAL/ MUTU

WAKTU

2

dok

100

12

bulan

Mempelajari berkas perkara

200

perkara

100

12

bulan

3


200

perkara

100

12

bulan

4

Mengoreksi Berita Acara Sidang

100

perkara

100

12

bulan

5

Melakukan Musyawarah Majelis

200

perkara

100

12

bulan

6

Membuat Konsep Putusan / Penetapan

100

perkara

100

12

bulan

7

Menandatangani Putusan / Penetapan

200

perkara

100

12

bulan

8

Memeriksa berkas perkara yang akan minutasi

50

perkara

100

12

bulan

9

Meng-anonim Putusan / Penetapan

100

perkara

100

12

bulan

10

Melakukan Pengawasan

4

kegiatan

100

12

bulan

11

Membuat Laporan Hasil Pengawasan

4

laporan

100

12

bulan

12

Membuat Isntrument Persidangan

100

lembar

100

12

bulan

13

Membuat Laporan Kegiatan Hakim

2

kegiatan

100

12

bulan

14

Melakukan Mediasi

10

perkara

100

12

bulan


28

BIAYA


I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

NO

NO

MUHAMMAD ALI, S.Ag 19650117 199403 1 002 Pembina, IV/a Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke

I. Kegiatan Tugas Jabatan

AK

2

3

1

Membuat catatan gugatan / permohonan bagi yang buta huruf Mempelajari berkas perkara menyidangkan berkas perkara Mengoreksi Berita Acara Sidang Melakukan Musyawarah Majelis Membuat Konsep Putusan Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi Melakukan Pengawasan Mengisi Instrumen Sidang Membuat Laporan Kegiatan Hakim Melakukan Mediasi Monitoring SIADPA dan Tekhnologi Informasi (Website / Desk Infoemasi)


1

Nama

HASAN ASHARI, S.HI.

2 3 4

NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

19811103 201101 1 005 Penata Muda TK.I, III/b Hakim

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Merauke TARGET

Kuant/ Output

Kual/Mutu

Waktu

Biaya

4

5

6

7

1

Dok

100

12

bulan

0

150

Dok

100

12

bulan

0

150

Keg

100

12

bulan

0

100

Keg

100

12

bulan

0

25

Keg

100

12

bulan

0

50

Naskah

100

12

bulan

0

50

Berkas

100

12

bulan

0

3

Keg

100

12

bulan

0

150

Keg

100

12

bulan

0

1

Lap

100

12

bulan

0

5

Keg

100

12

bulan

0

2

Keg

100

12

bulan

0


29

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO

I. PEJABAT PENILAI

NO


Nama

ABDULLAH, SH., MH

1

Nama

RATNAWATI, S.HI.

NIP

19711231 199803 1 014

2

NIP

19650113 198803 2 001

Penata TK. I, III/d

3

Panitera / Sekretaris PA. Merauke

4 5

Pangkat/Gol .Ruang Jabatan Unit Kerja


Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja

Penata Tk.I, III/d Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Merauke TARGET

AK

KUANT/OUTP UT

KUAL/ MUTU

WAKTU

1

Memimpin Pelaksanaan tugas Kesekretariatan.

0

1

kegiatan

100

12

bulan

2

Menetapkan sasaran kepada Kesekretariatan setiap tahun

0

1

kegiatan

100

12

bulan

3

Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

0

1

kegiatan

100

12

bulan

0

4

kegiatan

100

12

bulan

0

1

kegiatan

100

12

bulan

0

1

kegiatan

100

12

bulan

0

1

kegiatan

100

12

bulan

0

50

Berkas

100

12

bulan

4

5

6

7 8

Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya yang meliputi prosentase pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang kemudian diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran yang dilengkapi Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan serta data pendukung lainnya untuk anggaran tahun berikutnya. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Kesekretariatan; Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kesekretariatan Menandatangani SPM


BIAYA

30

9

10

Memantau tugas para bawahan Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan

0

6

kegiatan

100

12

bulan

0

10

kegiatan

100

12

bulan

11

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan

0

12

kegiatan

100

12

bulan

12

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan

0

1

kegiatan

100

12

bulan

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2

I. PEJABAT PENILAI

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol .Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

RATNAWATI, S.HI. 19650117 198803 2 001

1 2

Penata TK.I, III/d Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Merauke


NO

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI PANDU SUHARTANTO, S.Kom. 19810317 200904 1 002

3 4

Nama NIP Pangkat/Gol.Ru ang Jabatan

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Merauke

Penata Muda TK.I, III/b Kepala Urusan Kepegawaian

TARGET AK

KUANT/OUTPU T

KUAL/ MUTU

WAKTU

1

Membuat KGB

0

6

bulan

100

12

bulan

2

Mengusulkan Kenpat

0

2

bulan

100

12

bulan

3

Membuat Jobdescription

0

17

berkas

100

12

bulan

4

Menginput SIMPEG

0

40

data

100

12

bulan

5

Menginput SIKEP

0

100

data

100

12

bulan

6

Membuat surat cuti,sakit,izin

0

13

surat

100

12

bulan

7

Absen

0

17

berkas

100

12

bulan

8

Membuat SK

0

25

surat

100

12

bulan

9

Membuat surat tugas

0

30

surat

100

12

bulan

10

Membuat SPMMT, SPMMJ

0

10

surat

100

12

bulan

11

Membalas surat KP

0

120

bulan

100

12

bulan


BIAYA

31

12

Membuat Impassing

0

17

data

100

12

bulan

13

Pengusulan ujian dinas

0

17

data

100

12

bulan

14

Membuat bezeting,DUK

0

17

data

100

12

bulan

15

Membuat laporan tahunan

0

1

Lap

100

12

bulan

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2

I. PEJABAT PENILAI

4

Nama NIP Pangkat/Gol .Ruang Jabatan

5

Unit Kerja

3

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO

RATNAWATI, S.HI. 19650117 198803 2 001

1 2

Penata TK.I, III/d

3

Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Merauke

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan mencatat surat masuk Menerima dan mencatat surat keluar Menyiapkan konsep surat keluar

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI 19791010 200904 1 007

4

Nama NIP Pangkat/Gol.R uang Jabatan

5

Unit Kerja


Mengusulkan PSP BMN Rekonsiliasi SIMAK BMN Membuat Surat ijin pemakaian kendaraan dinas

KUAL/ MUTU

WAKTU

berkas

100

12

bulan

0

400

berkas

100

12

bulan

0

60

berkas

100

12

bulan

10

berkas

100

12

bulan

10

berkas

100

12

bulan

0

1

berkas

100

12

bulan

0

1

berkas

100

12

bulan

0

1

berkas

100

12

bulan

0

1

100

12

bulan

0

50

100

12

bulan

0

2

100

12

bulan

0

7

100

12

bulan

0

Menyusun Laporan Tahunan

KUANT/OUTP UT

400

Membuat Daftar Inventaris Ruangan

Menyusun Laporan BMN Semester II

Kepala Urusan Umum

0

0

Menyusun Laporan BMN Semester I

Penata Muda Tk.I, III/b

TARGET AK

Membuat Kartu Inventaris Barang

Membuat Daftar Inventaris Luar


Kegiata n Kegiata n Kegiata n berkas


BIAYA

32

13 14

Menerima dan mencatat buku-buku perpustakaan Membuat SK Penghunian rumah dinas

0

20

Kegiata n

100

12

bulan

0

1

berkas

100

12

bulan



NO

ABDULLAH, SH., MH 19711231 199803 1 014

1 2

Penata TKI, III/d

3

Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Merauke

4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Drs. MUHAMMAD ARAFAH NIP 19631231 200003 1 001 Pangkat/Gol Penata TK.I, III/d .Ruang Jabatan Panitera Muda Permohonan Unit Kerja Pengadilan Agama Merauke TARGET

NO


AK

KUANT/OU TPUT

1

Membuat berita acara sidang

80

2

Memeriksa berkas perkara

80

3

Menandatangani buku register perkara

17

4

Menetapkan sasaran kerja setiap tahun

1

5 6 7 8

Menyusun dan Menjadwalkan rencana kegiatan Melapor kepada petugas register atas penundaan sidang/putus/panggil Membuat laporan mengenai perkara permohonan Mengadministrasi penerimaan perkara permohonan

1 80 12 20

KUAL/ MUTU

Doku men Berka s Regist er Doku men Doku men Doku men Lapor an Perka ra

WAKTU

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

100

12

bulan

BIAYA


I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2

NIP

Drs. MUHAMMAD ARAFAH 19631231 200003 1 001

NO


1

Nama

AHMAD RIFQI, S.H.I.

2

NIP

19900126 201403 1 002


33

3

Pangkat/Gol. Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

Penata TK.I, III/d Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Merauke

Pangkat/Gol.Ruang

Penata Muda, III/a

4

Jabatan

Staf Kepaniteraan

5

Unit Kerja

Pengadilan Agama Merauke TARGET


NO

3

AK

KUAL/ MUTU

KUANT/OUTPUT

WAKTU

1

Mengarsipkan surat (masuk/ keluar) di kepaniteraan

0

80

Dokumen

100

12

Bulan

2

Mengarsipkan salinan putusan/ penetapan

0

200

Putusan

100

12

Bulan

3

Mengirim salinan putusan/ penetapan (CG/CT) ke KUA

0

200

Putusan

100

12

Bulan

4

Mengarsipkan berkas perkara yang tidak aktif (sudah final)

0

200

Berkas

100

12

Bulan

5

Membuat instrumen sidang (PGL/PBT/Undur)

0

200

Dokumen

100

12

Bulan

6

Mengetik surat teguran penambahan panjar biaya perkara

0

1

Dokumen

100

12

Bulan

7

Mengupload setoran PNBP ke aplikasi komdanas

0

12

Dokumen

100

12

Bulan

0

200

Berkas

100

12

Bulan

8

Menjahit dan Menyegel berkas perkara

BIAYA


I. PEJABAT PENILAI

1

Nama

2

NIP

3

Pangkat/Gol .Ruang

4

Jabatan

5

Unit Kerja

NO

Drs. MUHAMMAD ARAFAH 19631231 200003 1 001 Penata TK.I, III/d Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Merauke

III. KEGIATAN TUGAS

NO


1

Nama

SARKO

2

NIP

19821215 201405 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

Pengatur Muda, II/a

4

Jabatan

Staf Kepaniteraan

5

Unit Kerja


AK

TARGET


34

JABATAN 1 2

Membuat SKUM/biaya pendaftaran perkara Mencatat Jurnal Keuangan Pekara

KUANT/OUTPUT

KUAL/ MUTU

WAKTU

0

250

Skum

100

12

bulan

0

250

Perkara

100

12

bulan

3

Menginput data keuangan perkara pada aplikasi KIPA

0

250

Perkara

100

12

bulan

4

Menginput pendaftaran perkara pada SIADPA

0

250

Perkara

100

12

bulan

5

Mengupload data pekara pada info perkara online

0

250

Perkara

100

12

bulan

6

Mengupload berita dan data di website

0

1

kali

100

1

bulan

0

130

AC

100

12

bulan

0

100

Perkara

100

12

bulan

0

6

Perkara

100

12

bulan

0

250

Perkara

100

12

bulan

7 8 9 10

Mencetak Akte Cerai Mengupload putusan Menulis Buku Surat Kuasa Khusus Menulis Buku Kas Pembantu

11

Menulis Buku Kontrol pengambilan AC

0

130

AC

100

12

bulan

12

Membuat BOX Arsip Keuangan Perkara

0

5

Box

100

12

bulan

13

Membua sampul buku jurnal keuangan perkara

0

7

Buku

100

12

bulan

14

Melaporkan laporan perkara via email

0

12

kali

100

12

bulan

15

Menginstal server PA Merauke dan menscaner

0

12

kali

100

12

bulan

16

Mengikuti lomba inovasi pelayanan publik ke MA

0

1

Kali

100

12

bulan


BIAYA

35

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pemerintah merupakan unsur terpenting dalam menjalankan sistem, karena tanpa adanya sumberdaya manusia yang baik apapun bentuk sistemnya, sebagus apapun rancangan sistemnya tetap tidak akan pernah dapat berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Merauke merupakan pengadilan kelas II dalam melaksanakan tugas pokoknya saat ini memiliki kekuatan sumber daya manusia sejumlah 13 orang, yang terdiri dari Hakim sebanyak 5 orang, Kepaniteraan sebanyak 1 orang, Jurusita Pengganti 2 orang, Kesekretariatan sebanyak 3 orang, dan staf sebanyak 2 orang yang terbagi dalam sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial dengan perincian sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Pengadilan Agama Merauke mimiliki9 orang dengan rincian adalah sebagai berikut : 1. Wakil Ketua

: Dra. Nurhaniah, MH

2. Hakim

: 4 orang

a. Suparlan,S.HI., MH b. Nur Muhammad Huri, S.HI c. Amni Trisnawati, S.HI., MA d. Hasan Ashari, S.HI LAPORAN TAHUNAN 2015

36

3. Panitera

: Kosong

4. Panitera Muda

:1 orang

a. Panitera Muda Hukum

: Kosong

b. Panitera Muda Gugatan

: Kosong

c. Panitera Muda Permohonan : Drs. Muh. Arafah 5. Panitera Pengganti

: Kosong

6. Jurusita

: Kosong

7. Jurusita Pengganti

: 2 Orang

a. Feriman b. Panuju Hidayat, S.HI 8. Staf Kepaniteraan

: 2 orang

a. Ahmad Rifqi, S.HI b. Sarko 2.Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan

Peradilandi

lingkungan Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris

: Ratnawati, S.HI

2. Kepala Sub Bagian

: 3 orang

a. Pandu Suhartanto, S. Kom

: Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

b. Moh. Amir Damiri, S.HI

:Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c. Panuju Hidayat, S.HI

: Kasubag Umum dan Keuangan.


37

3.

Tenaga honor 6 Orang yaitu : a. Lukmanul Hakim b. Ahmad Sanusi c. Edi Susilo Yudhoyono, S.HI d. Sri Ria Rizki, SH., S.HI e. Siti Datiah f. Eko

Sesuai dengan jumlah pegawai yang ada (sumber daya manusia)dirasakan sangatlah kurang bila di analisa dengan beban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

Merauke.Halitu

menunjukkan

sangat

minim

dan

terbatasnya sumber daya manusia yangada di Pengadilan Agama Merauke. 3. Promosi dan Mutasi a) Pindah tugas dalam lingkungan Pengadilan Agama Merauke: 1. Dra. Nurhaniah, MH, Hakim Pengadilan Agama Merauke di mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan

Agama

Merauke TMT 28 Oktober 2015. 2. Ratnawati, S.HI, Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Merauke di mutasi menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Merauke. 3. Pandu Suhartanto, S.Kom, Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Merauke di mutasi menjadi Kasubag Perencanaan,

Teknologi

Informasi

dan

Pelaporan

Pengadilan Agama Merauke. 4. Moh.

Amir

Damiri,

S.HI,

Kepala

Urusan

Umum

Pengadilan Agama Merauke di mutasi menjadi Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Merauke. LAPORAN TAHUNAN 2015

38

5. Panuju Hidayat, S.HI, Kepala Urusan Keuangan di mutasi menjadi Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Merauke. b) Pindah Tempat Tugas (keluar / dari PA Merauke) : 1. H. Muhammad Ali, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke menjadi Ketua Pengailan Agama Paniai. 2. Abdulah,

SH.,

MH,

Panitera/

Sekretaris

Pengadilan

Agama Merauke menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Mamuju. 3. Hariyati, SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Merauke menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. 4. Pengisian Jabatan Struktural/ Fungsional Pada tahun 2015jabatan Ketua Pengadilan belum terisi dan ini berlangsung sejak tahun 2013, begitu juga banyak jabatan yang tidak tersisi seperti Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan jabatan funsional Panitera Pengganti murni sejak beberapa tahun

tidak

ada.

Kemudian

setelah

mutasinya

Panitera/

Sekretarisdan Wakil Panitera tidak ada pejabat yang masuk menggantikannya. 5. Pengelolaan Kenaikan pangkat TMT 1 April 2015 No 1 2 3 4 5

Nama Suparlan, S.HI.,MH Hasan Ashari, S.HI Ratnawati, S.HI Panuju Hidayat, S.HI Feriman

Golongan III/c III/b III/d III/b II/b

Realisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi

Keterangan -


39

Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2015 Nihil 6. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tahun 2015 TMT 1 Januari 2015 No 1

Nama Amni Trisnawati, S.HI, M.A.

Masa Kerja 2 Tahun 0 Bulan

Realisasi Terealisasi

Ket

TMT 1 April 2015 No 1

Nama Muhammad Ali, S.Ag.

Masa Kerja 19 Tahun 0 Bulan

Realisasi Terealisasi

Ket

TMT 1 April 2015 No 1 2 3

Nama Suparlan, S.HI., MH Moh. Amir Damiri, S.HI Pandu Suhartanto, S.Kom

Masa Kerja 08 tahun 0 bulan 06 Tahun 0 Bulan 06 Tahun 0 Bulan

Realisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi

Ket

Masa Kerja 06 Tahun 0 Bulan 05 Tahun 0 Bulan

Realisasi Terealisasi Terealisasi

Ket

TMT 1 Desember 2015 No 1 2

Nama Nur M. Huri, S.HI. Feriman

7. Pendidikan dan Penjenjangan 1. Pendidikan Formal atas nama Feriman dengan mengikuti Kuliah jenjang D3 di Akademi YAPIS Merauke, sedangkan untuk pendidikan non formal tidak ada. 2. Untuk tahun 2015 terdapat 2 pegawai yang mengikuti Prajabatan yaitu Ahmad Rifqi, S.HI, mengikuti Prajabatan Gol. III di Mega Mendung Bogor dan Sarko, mengikuti Prajabatan Gol. II di Makassar. LAPORAN TAHUNAN 2015

40

8. Kesejahteraan Pegawai a. Permohonan Cuti No

Nama

Jenis Cuti

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Feriman Pandu Suhartanto, S.Kom. Muhammad Ali, S.Ag. Dra. Nurhaniah,M.H. Pandu Suhartanto, S.Kom. Drs. Muhammad Arafah Ahmad Rifqi, S.HI.

Cuti Tahunan Cuti Alasan Penting Cuti Tahunan Cuti Tahunan Cuti Tahunan Cuti Tahunan Cuti Tahunan

2014 – 2015 2014 - 2015 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2015

b. Permohonan Sakit dan Izin No 1 2 3 4

Nama Dra. Nurhaniah, M.H. Feriman. Dra. Nurhaniah, M.H. Dra. Nurhaniah, M.H.

Alasan

Keterangan

Sakit Sakit Izin Izin

9. Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Merauke di tahun 2015 belum ada yang MPP maupun pensiun.


41

B. Keadaan Perkara Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Merauke pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 diterima sebanyak 216 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 318 perkara, sehingga dapat terlihat peningkatan sebanyak 102 perkara. Keadaan perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Sisa perkara tahun 2014

: 31 perkara

b. Penerimaan perkara tahun 2015

: 318 perkara

Jumlah

: 349 perkara

c. Perkara yang diputus tahun 2015 d. Sisa perkara tahun 2015

318

: 279 perkara

: 70 perkara

279

70

31

Sisa tahun 2014

Terima tahun 2015

Perkara di putus tahun 2015

Sisa tahun 2015

Tabel 1: Keadaan Perkara tahun 2015

Adapun rincian penerimaan perkara menurut jenisnya adalah sebagaiberikut:


42

Isbat Nikah, 15 Pembatalan Perwalian, 1 Verzet, 1 Hadhanah, 4 Nikah, 1 Poligami, 2 Perubahan Nama, 1 PAW, 3

Dispensasi Nikah, 5

Harta Bersama, 1 Cerai Talak, 98

Cerai Gugat, 186

Tabel 2: Penerimaan perkara menurut jenisnya tahun 2015

19

9 2

1 Cerai Talak

Cerai Gugat

Perwalian

Isbat Nikah

Tabel 3: Sisa perkara berdasarkan jenisnya tahun 2014

1. Perkara yang diselesaikan tahun 2015 Pada

tahun

2015

Pengadilan

Agama

Merauke

telah

menyelesaikan perkara yang di ajukan oleh para pihak sebanyak 279 perkara, perkara yang selesai tersebut di putus dengan LAPORAN TAHUNAN 2015

43

beberapa putusan yakni putus kabul, di tolak, di cabut, gugur dan di coret dari register dengan perincian sebagai berikut:

Tolak, 3

Cabut, 16

Gugur, 4

Coret, 2

Kabul, 224

Table 4: Perkara yang diselesaikan tahun 2015

2. Perkara yang di putus tahun 2015 menurut jenisnya Perkara yang di putus di Pengadilan Agama Merauke sebanyak 279 perkara dengan perincin menurut jenisnya sebagai berikut: Verzet, 1 Pembatalan Perubahan Dicoret Dari Nikah, 1 Hadhanah, 2 Ditolak, 3 Gugur, 4 Register, 2 Nama , 1 Izin Poligami, Dicabut, 16 2 Perwalian, 1 PAW, 3 Dispensasi Nikah, 5 Cerai Talak, 78

Isbat Nikah, 14

Cerai Gugat, 146

Tabel5: Perkara yang di putus tahun 2015 menurut jenisnya


44

3. Perkara Ghaib

Dalam Proses, 42 Perkara Ghaib, 99

Putus, 57

Tabel 6: Data perkara Ghaib 2015

4. Perkara yang belum di putus tahun 2015 berdasarkan jenisnya sebagai berikut : Harta Bersama, 1

Hadhanah, 2

Cerai Talak, 20 Cerai Gugat, 47

Tabel 7: Perkara yang belum di putus tahun 2015 berdasarkan jenisnya

5. Faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2015 Terdapat banyak faktor seseorang melakukan perceraian, adapun faktor-faktor penyebab perceraian di pengadilan Agama Merauke pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


45

60 50 40 30 20 10 0

56 43

41 37 14

28 5

Tabel8: Faktor-faktor perceraian tahun 2015

6. Perkara Verzet Upaya hukum verzet dengan melakukan rekonvensi yang diterima Pengadilan Agama Merauke tahun 2015 adalah 1 perkara namun

rekonvensinya

berakhir

dengan

damai

namun

pokok

perkara diputus menguatkan putusan verstek. 7. Perkara Banding tahun 2015 Perkara yang di putus Pengadilan Agama Merauke tahun 2015 yang di ajukan banding oleh Tergugat adalah 1 perkara. 8. Perkara Kasasi tahun 2015 Perkara yang di putus Pengadilan Agama Merauke tahun 2015 yang di ajukan kasasi oleh para pihak adalah nihil. 9. Perkara Peninjauan Kembali tahun 2015 Perkara yang di putus Pengadilan Agama Merauke tahun 2015 yang di ajukan peninjauan kembali oleh para pihak adalah nihil. 10. Perkara Yang di Ajukan Pegawai Negeri Sipil dan TNI/ Polri Bagi

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

hendak

melakukan

perceraian dan Izin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai LAPORAN TAHUNAN 2015

46

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan untuk melakukan perceraian/berpoligami dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2015 Pegadilan Agama Merauke menerima perkara yang di ajukan oleh Pegawai negeri Sipil dan TNI/Polri sebanyak 18 perkaranamun perkara yang diajukan tidak semuanya masalah perceraian dengan perincian sebagai berikut : ,0

Polri, 2 TNI, 2

Pegawai Negeri Sipil, 14

Tabel 9: Jumlah perkara yang dilakukan oleh PNS/TNI/Polri tahun 2015

11. Alasan PNS Mengajukan Perceraian Tahun 2015 Faktor penyebab perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut:


47

Tidak ada keharmonisan, 4

Krisis Akhlaq, 3

Gangguan pihak ketiga, 4

Tidak Tanggung Jawab, 2

Cemburu, 1

Tabel 10: Alasan PNS Mengajukan Perceraian tahun 2015

12. Perkara yang di Mediasi tahun 2015 Sesuai

dengan

Peraturan

Mahkamah

Aging

Republik

Indonesia Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa terhadap perkara-perkara tertentu yang di hadiri oleh kedua belah pihak maka wajib di lakukan upaya mediasi. Pada tahun 2015 perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 50 perkara dengan hasil sebagai berikut:

50

48

2 Perkara Yang di Mediasi

Berhasil Damai

Tidak Berhasil Damai

Tabel11: Perkara yang di mediasi tahun 2015


48

13. Pembagian perkara berdasarkan Majelis tahun 2015

Majelis C1; 128

Majelis B; 59 Majelis C; 131

Tabel 12: Pembagian perkara berdasarkan Majelis tahun 2015

14. Sidang Keliling tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke dalam anggaran tahun 2015 mendapat alokasi dana untuk sidang di luar gedung Pengadilan atau sidang keliling dan telah di realisasikan dengan melakukan sidang keliling di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel dengan menyelesaikan 8 perkara. 15. Akta Cerai Akta Cerai adalah Akta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Merauke sebagai bukti bahwa para pihak telah bercerai ; Pengadilan Agama Merauke telah menyelesaikan perkara cerai talak dan cerai gugat sebanyak 224 pekara dan yang telah dibuatkan akta cerai sebanyak 609 lembar dan telah diambil oleh para pihak sebanyak 323 perkara., berdasarkan PP No. 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli

2008, Tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP), maka kepada para pihak (Penggugat/Pemohon) yang akan mengambil Akta Cerai dibebankan membayar uang sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) untuk disetorkan ke Kas Negara; LAPORAN TAHUNAN 2015

49

700 600 500 400 609

300 200 100 0

224

Perceraian Yang di Putus

323 286 Pembuatan Akta Cerai

0

Di Ambil Para Pihak

Belum di Ambil

Tabel 13 : Akta cerai yang telah di buat dan di ambil para pihak tahun 2015

16. Permohonan

bantuan

panggilan/

pemberitahun

dari/

ke

Pengadilan lain tahun 2015 Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke telah meminta bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain sehubungan dengan keberadaan Tergugat/Termohon di luar kota Merauke sebayak 16 perkara, begitu juga Pengadilan Agama Merauke meminta bantuan ke Pengadilan Lain sebanyak 10 perkara: ,0

,0

Permintaan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Dari PA Lain, 10 Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke PA Lain, 16

Tabel 14: Permohonan dan permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan ke/ dari PA lain tahun 2015


50

17. Keuangan Perkara Jumlah uang perkara dari Januari s/d Desember 2015 pada Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut: No

URAIAN

PENERIMAAN

1

Saldo Desember 2014

Rp.

2

Penerimaan Januari s/d Desember 2015 Jumlah Biaya panggilan Biaya pemberitahuan Biaya pemeriksaan setempat Biaya pengiriman perkara Biaya hak-hak kepaniteraan HHK 1 Biaya hak-hak kepaniteraan HHK 2 Biaya meterai Pengembalian sisa panjar Biaya Proses Lain-lain Jumlah Saldo bulan Desember 2015

Rp. 327.065.000,-

3

4.

PENGELUARAN

30.901.000,-

Rp. 357.966.000,Rp. Rp. Rp.

126.463.000,28.400.000,0,-

Rp.

0,-

Rp.

9.590.000,-

Rp.

1.390.000,-

Rp. Rp.

1.674.000,105.863.000,-

Rp. 15.900.000,Rp. 0,Rp. 289.770.000,Rp. 68.196.000,-

Tabel 15 : Keuangan Perkara selama tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke

18. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bahwa

dalam

penerimaan

dan

penyelesaian

perkara

tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tanggal 23 Juli 2008, Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang harus disetorkan ke Kas Negara, dan sejak bulan Januari sampai dengan bulan November

tahun 2015

uang (PNBP) yang telah diterima dan disetor ke Kas Negara sejumlah Rp. 20.378.813,- dengan rincian sebagai berikut :


51

No

URAIAN

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Pencatatan Perkara (HHK I)

Rp. 9.590.000,-

Telah disetor ke Negara

2.

Redaksi (HHK II)

Rp. 2.255.000,-


3.

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus/legalisir

Rp.3.434.813,-


4.

Akte Cerai

Rp. 3.060.000,-


5.

Legalisasi Tanda Tangan

Rp. 2.039.000,-


6.

Pengembalian Sisa Panjar

-

-

Table 16: Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke

19. Biaya Proses Selama tahun 2015 diterima dan dikeluarkan sebagai berikut : NO 1

Uraian

Penerimaan (Rp)

Pengeluaran (Rp)

Saldo

Penerimaan Biaya Proses

Rp. 15.900.000,-

Rp. 15.900.000,-

NIHIL,-

Table 17: Biaya Proses tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agamaditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasiyang meliputi aspek kegiatan organisasi

yang

meliputi

aspek

kelembagaan,kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugasperadilan agama,

sebagian

besar

ditentukan

oleh

kelancaran

dan

ketertibanjalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang beradadidalamnya. LAPORAN TAHUNAN 2015

52

Untuk

melaksanakan

kegiatan

dalam

administrasi

perkantoran tersebutselalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaantugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlumemperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi :perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaanpenghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap

kekayaan

negara.Salah

satunya

dengan

pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntablemelalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem informasi manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Merauke selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) danlaporannya

dikoordinasi

oleh

Pengadilan

Tinggi

Agama

Jayapura,disampaikan secara priodik per triwulan,semesteran dan tahunan kePengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku UAPPB-W (Unit AkuntansiPembantu Pengguna Barang Wilayah). 1. Sarana dan Prasarana Gedung Ketersediaan gedung yang layak dan refresentatif bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan sangat menentukan terhadap tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. a. Pengadaan Pengadilan Agama Merauke memiliki anggaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2015sejumlah Rp.1.041.500.000,yang diperuntukan pengadaan meubelair, alat pengolah data, sarana/prasarana dan pengadaan server.


53

b. Pemeliharaan Dalam

rangka

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

fasilitas gedung yang ada pada Pengadilan Agama Merauke diantaranya meliputi sebagai berikut : 1. Melaksanakan

OFBI

(Opname

Fisik

Barang

Inventaris); 2. Membuat DBR (Daftar Barang Ruangan); 3. Membuat KIB (Kartu Inventaris Barang); 4. Membuat lebel barang inventaris hasil dari pengadan tahun anggaran 2015; 5. Pemeliharaan Kendaraan roda empat sebanyak 2 unit dengan serapan dana sejumlah Rp. 32.000.000,-. 6. Pemeliharaan Kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan serapan dana sejumlah Rp. 16.000.000,-. 7. Perawatan Sarana Gedung (PC, laptop, printer dan AC

serta

perawatan

inventaris

kantor

lainnay)

dengan serapan dana sejumlah Rp 7.200.000,Meskipun dana tersebut telah tercukupi, akan tetapi masih banyak kebutuhan lainnya yang tertunda dan belum terpenuhi, maka dalam tahun anggaran DIPA 2016 dimohonkan dana tersebut dapat ditingkatkan; Adapun sarana transportasi yang terdapat di Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut :

No

Nama Barang

Kondisi

Perolehan tahun

Baik

√

1

Toyota Innova

2005

2 3 4

L2 Super Honda Astrea Grand Honda Supra 125 D

1985 1995 2005

√

5

Honda Supra 125 R

2007

√

Rusak Ringan

Rusak Berat

√ √

Ket Transfer Masuk MARI DIK 1985 Hibah Al Hikmah Transfer Masuk PTA DIPA 2007


54

6 7 8 9 10 11

Honda Supra 125 R Honda Supra 125 R Honda Supra 125 R Honda Supra 125 R Honda Supra 125 R Toyota Innova G

2008 2008 2009 2009 2009 2011

√ √ √ √ √ √

DIPA 2008 DIPA 2008 DIPA 2009 DIPA 2009 DIPA 2009 DIPA 2011

Table 18: Sarana Transportasi Pengadilan Agama Merauke

Kebutuhan

sarana

transportasi

operasional

Pengadilan

Agama Merauke sampai dengan tahun 2015 cukup memadai namun untuk operasional Jurusita Pengganti sangat kami butuhkan sepeda motor trail sehubungan dengan kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke yang sangat luas dan dengan spesifikasi kendaraan untuk medan yang berlumpur. 2. Penghapusan Pada tahun 2015 penghapusan barang milik Negara (BMN)

pada

Pengadilan

Agama

Merauke

belum

terealisasi

dikarenakan terkendala belum adanya Surat Keputusan Penetapan Status

Penggunaan

(PSP)

dari

Badan

Urusan

Administrasi

Mahkamah Agung dan dari KPKNL Jayapura. Penetapan Status Penggunaan (PSP) Pengadilan Agama Merauke telah diajukan melalui Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang saat ini dalam proses pengajuan. 2. Penyelenggaraan Surat Menyurat Melaksanakan administrasi perkantoran dalam menangani surat masuk dan surat keluar berdasarkan buku petunjuk pola tata kearsipan dinamis sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung RI yaitu : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2007, tentang “Administrasi Tata Persuratan, Tata LAPORAN TAHUNAN 2015

55

Kearsipan

dan

Administrasi

Kepertokolan

,

Kehumasan

dan

Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI”. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah

sebagai

mengarahkan,

berikut

menerima,

memberi

nomor,

menyortir,

membuka,

mengagendakan

dan

mendistribusikan surat masuk sebanyak 531 buah surat, terdiri dari :  Surat dari Mahkamah Agung RI;  Surat dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama ;  Surat dari Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia;  Surat dari Pengadilan Agama Se-Indonesia;  Surat dari Dinas dan Instansi lain;  Surat dari perorangan. Surat-surat tersebut meliputi :

PP, 1

IKAHI, 2

KU, 105

ULP, 2

OT, 19 HM, 85 PTWP, 19 PL, 35

HK, 172 KP, 99

KORPRI, 19

Tabel 19: Jenis Surat Masuk


56

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut menyortir, mencatat pada buku agenda ekspedisi surat keluar dan mengirimkannya Via Pos, Tiki, mengetik, Dinas Instansi setempat dan perorangan sebanyak 560 surat keluar, yang terdiri dari : PP, 0

IKAHI, 0

ULP, 0

HM, 14 PTWP, 3

OT, 41 KU, 129

PL, 103

HK, 120 KORPRI, 0 KP, 150

Tabel 20: Jenis Surat Keluar

3.Pengelolaan Perpustakaan b. Koleksi Buku Perpustakaan Pengadilan Agama Merauke Pengadilan

Agama

Merauke

telah

mengelola

dan

menerima buku perpustakaan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2015, dan pada tahun 2015 telah menerima buku sebanyak 35 eksemplar yang terdiri dari 22 judul, jumlah seluruhnya bukubuku yang ada sebanyak 1607 eksemplar terdiri dari 603 judul buku sebagaimana data jumlah penerimaan sebagai berikut :


57

1984-1990, 362 1991-2000, 577

1984-2015, 1607

2001-2010, 656

2011-2015, 134 Tabel 21: Jumlah Koleksi buku perpustakaan Pengadilan Agama Merauke

c. Pemeliharaan kitab/buku perpustakaan: - Memelihara,

menyusun,

membersihkan

kitab/buku

perpustakaan minimal sebulan sekali; - Mencatat kitab/buku yang baru diterima dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor induk, nomor klasifikasi, label buku, kartu buku, kartu peminjaman dan kantong buku (pengelolaan buku perpustakaan); - Mencatat

kitab/buku

yang

dipinjam

dan

yang

dikembalikan oleh anggota yang meminjam; - Membuatkan kartu anggota bagi anggota yang baru. D. Pengelolaan Keuangan DIPA Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian LAPORAN TAHUNAN 2015

58

Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Keuangan

Agama Nomor

Meraukemengacu 71/PMK.05/2010

pada

tentang

Peraturan Sistem

Menteri

Akuntansi

Pemerintah Dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan Negara Dan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nomor

PER/42/PB/2014

tentang

Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi

yang

ketentuan

disajikan

di

dalamnya

perundang-undangan

yang

telah

berlaku,

disusun dan

sesuai

disajikan

dengan basis akrual sehingga akan menyajikan informasi keuangan yang Pada Tahun Anggaran 2015Pengadilan Agama Merauke terdapat 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.402958/2015 tanggal 14November 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.107.477.000,- (Tiga miliyar seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) danDIPA 04 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan

Nomor:

November

DIPA-005.04.2.402959/2015

2014

dengan

jumlah

anggaran

tanggal sebesar

14 Rp.

46.055.000,- (Empat puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) telah digunakan sesuai dengan pentunjuk operasional yang ada. Pengadilan

Agama

Merauke

selama

tahun

2015

telah

merealisasikan anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar 99.72%, dan DIPA 04 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) sebesar 99.9% Untuk lebih jelasnya akan di tuangkan dalam tabel sebagai berikut :


59

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) a. Belanja Pegawai (51) MAK

BELANJA PEGAWAI

PAGU

REALISASI

SISA

KET

661.456.580

(259.275.580)

Minus

12.712

(2712)

Minus

29.220.000

49.704.902

(20.484.902)

Minus

7.062.000

12.518.859

(5.456.859)

Minus

(1.440.000)

Minus

511111

Bel. Gaji Pokok

402.181.000

511119

Bel. Pembulatan Gaji

511121

Bel. Tunjangan suami/isteri

511122

Bel. Tunjangan Anak

511123

Bel. Tunjangan Struktural

18.720.000

20.160.000

511123

Bel. Tunjangan Fungsional

549.965.000

878.260.000

511125

Bel. Tunjangan PPh

137.445..000

163.630.585

(26.175.585)

Minus

511126

Bel. Tunjangan Beras

26.977.000

39.593.400

(12.616.400)

Minus

511129

Bel. Uang Makan PNS

79.200.000

110.400.000

(31.200.000)

Minus

511135

Bel. Tunjangan Daerah Terpencil

19.500.000

26.100.000

(6.600.000)

Minus

511138

Bel. Tunjangan Papua

86.280.000

14.370.000

(55.090.000)

Minus

511151

Bel. Tunjangan Umum

4.843.000

5.490.000

(647.000)

Minus

511157

Bel. Tunjangan Kemahalan Hakim

180.000.000

60.000

2.178.297.038

-656.084.038

10.000

JUMLAH

240.000.000 1.522.213.000

PERSENTASE

Minus

(328.295.000)

143.1%

Tabel22: DIPA 01(Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung) tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke

b. Belanja Barang (52) MAK

BELANJA BARANG

PAGU

REALISASI

170.694.000

170.693.466

SISA

KET

521111

Bel. Keperluan perkantoran

521113

Bel. Penambaha daya tahan tubuh

2.880.000

0

Bel. Honor operasional satker

33.240.000

0

521115

534


60

521211

Bel. Bahan

24.870.000

885.000

522191

Bel. jasa rohaniawan

523111

Bel. Daya Jasa (listrik, telpon, air)

42.000.000

287.410

523121

Bel. Perawatan peralatan dan mesin

55.200.000

5.081.9 23

523121

Bel. Perjalanan dinas dalam negeri

521114

Bel. Pengiriman Surat/Pos

1.000.000

JUMLAH

0

197.080.000

2.000

6.000.000

4.250

532.964.000

6.261.1 17

526.702.883

PERSENTASE

99.01%

Tabel 23: Belanja Barang tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke

c. Belanja Modal (53) MAK 532111

BELANJA BARANG Bel. Modal Peralatan Dan Mesin JUMLAH

PAGU

REALISASI

1.041.500.000

1.040.110.500

1.389.500

1.041.500.000

1.040.110.500

1.389.500

PERSENTASE

SISA

KET

99.86%

Tabel 24: Belanja Modal tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke

2. DIPA 04 (DIRJEN BADILAG) MAK

BELANJA BARANG

PAGU

REALISASI

521119

Bel. Barang operasional lainnya

2.898.000

1.900.000

524119

Bel. Perjalanan lainnya

87.890.000

85.690.000

91.363.000

87.590.000

JUMLAH PERSENTASE

SISA

KET -

-

99.9%

Tabel25: DIPA 04(Dirjen Badilag) tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke


61

E. Dukungan Teknologi Informasi Sebagai

penunjang

operasional

perkantoran,

dan

mendukung proses kerja, serta sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Merauke telah memanfaatkan Ternologi Informasi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi. Penggunaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Merauke, digunakan mulai tahun 2008, yaitu dengan dimulainya setelah penyerahan PC Server untuk penggunaan SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara) dari Mahkamah Agung RI,dan pemasangan jaringan LAN (Local Area Network) pada setiap ruangan pada tahun 2014 yang sebelumnya menggunakan system wifi,namun penggunaannya belum optimal. Dan sejak tahun 2010 mulailah digunakan penggunaan SIADPA dalam memanejemen administrasi perkara. Pada tahun

2010 di Pengadilan Agama Merauke telah

dioptimalkan penggunaannya IT media teknologi informasi. Berikut

ini

beberapa

sarana

dan

prasarana

dalam

pengelolaan Teknologi Informasi di pengadilan Agama Merauke, yaitu : a. Perangkat Keras Pengadilan Agama Merauke mempunyai perangkat keras yang terdiri dari komputer server sebanyak 2 (dua) unit dan telah tersambung dengan beberapa komputer lain melalui wireless untuk mendukung kelancaran pemanfaatan informasi yang berkaitan dengan informasi perkara dan informasi adminitrasi lainnya.


62

b. Perangkat Lunak Pengadilan Agama Merauke perangkat lunak,

memiliki beberapa sarana

yaitu :

1) Website Pengadilan Agama Merauke. 2) Aplikasi SIADPA Plus. 3) Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Agama Merauke (Anjungan

Media Informasi /Touchscreen).

4) Aplikasi Media Informasi. 5) Aplikasi SIMAK BMN. 6) Aplikasi Persediaan. 7) Aplikasi SIMKEP On Line 8) Aplikasi SAKPA c. Pengelolaan Website Salah satu medium yang digunakan Pengadilan Agama Merauke adalah

untuk dengan

menyampaikan menggunakan

informasi media

kepada

internet

masyarakat

yaitu

Website

Pengadilan Agama Merauke yang di resmikan di Jayapura pada tanggal 24 April 2008, sehingga masyarakat dapat mengakses melalui link alamat website di www.pa-merauke.net

Gambar3.Tampilan Website Pengadilan Agama Merauke.


63

3. Pengembangan Teknologi Informasi Pencapaian

pengembangan

teknologi

informasi

pada

Pengadilan Agama Merauke tahun 2015meliputi : 1. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan local (LAN) dengan dibangunnya jaringan lokal: a. Kabel (wired)

dengan total koneksi 11 user line

dan satu unit server SIADPAPLUS. b. Wifi (wireless) securited dengan koneksi utama

touch screen untuk informasi publik dan sering juga

usernotebook/ipad

digunakan

pegawai

Pengadilan Agama Merauke. 2. Pengembangan website : www.pa-merauke.net dengan memperpanjang kontrak domain dan hosting setiap tahun,

dan

untuk

menyesuaikan

dengan

format

informasi publik serta merespon hasil survey NLRP maka menu-menunya telah disesuaikan dengan amanat KMA No : 144/KMA/SKNIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi peradilan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang

Indonesia,

Keterbukaan

diantaranya

Informasi

menu

Publik

Transparansi,

di

menu

Pengaduan, dan multi bahasa. 3. Meningkatkan updating data khusus pada menu yang harus diupdate setiap harinya. F. Regulasi Tahun 2015 Pengadilan Agama Merauke sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman,

yang

berfungsi

menyelenggarakan

peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan LAPORAN TAHUNAN 2015

64

Pancasila,

dengan

tugas

pokok

menerima,

memeriksa

dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan UndangUndang. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tidak hanya berisi tentang satu atapnya Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi juga berisi tentang penambahan kewenangan Peradilan Agama diantaranya adalah tentang Ekonomi Syariah. Maka seluruh aparat Peradilan Agama khususnya para hakim dituntut untuk menguasai seluruh syariat Islam termasuk seluk beluk tentang ekonomi syariah yang kontemporer maupun Ahkamul Mua’amalat dan hubungannya dengan Bank Indonesia serta permasalahan yang akan timbul dikemudian. Dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta pengadilan dibawahnya sebagai lembaga terhormat dan dihormati, Pengadilan Agama Merauke selama tahun 2010 hingga tahun 2015 telah

melakukan

beberapa

hal,

diantaranya

meningkatkan

pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi, manajemen yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dan meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Menindaklanjuti program pengembangan teknologi informasi dari

Mahkamah

menggunakan Indonesia teknologi

Agung,

Sistem

(SIMARI).

Pengadilan

Informasi

Agama

Mahkamah

Menindaklanjuti

program

Merauke Agung

telah

Republik

pengembangan

informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, Pengadilan Agama Merauke telah memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIADPA). Untuk pengelolaan data pegawai

telah

menggunakan

Sistem

InformasiManajemen


65

Kepegawaian menggunakan

(SIMKEP/ Sistem

(SAKPA).Pengelolaan

SIKEP),Pengelolaan

Akuntansi Inventaris

Kuasa Kantor

Pengguna

keuangan Anggaran

menggunakan

Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).


66

BAB IV PENGAWASAN A. Pengawan Internal Wakil

Ketua

Pengadilan

Agama

Merauke

(sebagai

pelaksana tugas Ketua) telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan

Pengadilan

KeputusannyaNomor Januari

2015

Pengadilan

Agama Wakil

Pengadilan

Agama

Merauke,

dengan

W.25-A4/12/Kp.07.6/I/2013

tentang

Keputusan

Agama penunjukan

Hakim

Merauke.Sebagai Ketua

Merauke

telah

tanggal

Pengawas

upaya

tersebut,Hakim

Surat 2

Bidang

melaksanakan

Pengawas

melakukan

Bidang berbagai

pengawasan dan pembinaan internal sebagai berikut : 1. Hakim

Pengawas

terhadap yang

Bidang

telah

melakukan

pengawasan

bidang-bidang tugas Pengadilan Agama Merauke,

kemudian

hasil

pengawasan

ditindaklanjuti

oleh

Panitera / Sekretaris dan jajarannya, yaitu : a. Pengawasan bidang manajemen peradilan; b. Pengawasan bidang pengadaan Barang dan Jasa; c. Pengawasan bidang administrasi perkara; d. Pengawasan

bidang

administrasi

persidangan

dan

pelaksanaan putusan; e. Pengawasan bidang kinerja pelayanan publik; f. Pengawasan bidang administrasi umum. 2. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali. 3. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin (belum ada pegawai yang diberi sanksi). 4. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan realisasi anggaran DIPA Tahun 2015, Koordinator Pengawas LAPORAN TAHUNAN 2015

67

dan Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Selain pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) Pengadilan Agama Merauke, Pengawasan juga dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah/Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, adalah sebagai berikut : 1. Pada tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Agama Jayapura

dan

Wakil

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Tim yang bertugas adalah: a. Drs. H. Mahjudi, MHI, (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura). b. Drs. H. Zakir, (Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura).

Gambar 4: Hakim Tinggi Pengawas dan Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sedang melakukan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Merauke tahun 2015


68

2. Pada tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 dilakukan pengawasan dan audit kinerja, tim yang bertugas adalah : a. Dr.

H.

Mawardi

Amien,

SH.,

M.Ag,

(Wakil

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura). b. Misnuddin, SH., MH, (Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jayapura). c. Haeruddin, S. Ag, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Jayapura).

Gambar 5: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Dr. H. Mawardi Amien, SH., M.Ag sedang melakukan pembinaan di Pengadilan Agama Merauke tahun 2015

3. Pada tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 dilakukan pengawasan dan audit kinerja, tim yang bertugas adalah : a. Endah Prastiwi, SE, (Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura). b. Joko Sulistio, SH, (Staf Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura). Dalam

rangka

meningkatkan

wawasan

dan

realisasi

pembinaan dan mengawasan di Pengadilan Agama Merauke, Wakil Ketua

selaku

pimpinan

Pengadilan

Agama

Merauke


telah 69

memberikan kebijakan kepada Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Staf Pengadilan Agama Merauke untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura atau instansi lain, yaitu sebagai berikut : 1. Rapat

Koordinasi

dan

pembinaan

pimpinan

Pengadilan

Agama se Papua dan Papua Barat dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, pada tanggal 27 Januari 2015 yang diikuti oleh : a. H. Muhammad Ali, S. Ag, (Wakil Ketua); b. Abdullah, SH., MH, (Panitera/Sekretaris). 2. Bimbingan tekhnis bagi Hakim Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura pada tanggal 3 s/d 5 Maret 2015 yang di ikuti oleh: a. Suparlan, S.HI., MH (Hakim) b. Hasan Ashari, S.HI (Hakim) 3. Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 Maret 2015 di Jayapura yang di ikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke H. MuhammadAli, S. Ag. 4. Sosialisasi tata cara revisi anggaran tahun 2015 yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2015 di Sentani yang di ikuti oleh : a. Abdulah, SH., MH (Panitera/ Sekretaris). b. Panuju Hidayat, S.HI (Kaur Keuangan). 4. Diklat akuntasi pemerintahan berbasis akrual dan aplikasi SAIBA yang di laksanakan pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2015 di KPPN Merauke yang di ikuti oleh: a. Feriman (Bendahara Pengeluaran). b. Edi Susilo Bambang Yudhoyono, S.HI (Honorer). LAPORAN TAHUNAN 2015

70

5. Rapat Koordinasi pimpinan Pengadilan Agama se Papua dan Papua Baratdi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, pada tanggal 19

s/d

21

Mei 2015, yang diikuti oleh

Dra.

Nurhaniah, MH. 6. Mengikuti monitoring dan evaluasi data kepegawaian yang dilaksanakan di Jayapura tanggal 23 s/d 24 Juni 2015 yang di ikuti oleh Pandu Suhartanto, S. Kom (Kaur Kepegawaian). 7. Mengikuti sosialisasi SIMAN yang dilksanakan di Jayapura tanggal 23 Juni 2015 yang di ikuti oleh Moh. Amir Damiri, S.HI (Kaur Umum). 8. Diklat teknis fungsional hakim dalam perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Pusdiklat Litbang Kumdil Bogor tanggal 29 Juni s/d 4 Juli 2-15 yang di ikuti oleh Dra. Nurhaniah, MH (Hakim). 9. Mengikuti kegiatan akurasi data SAIBA-SIMAK BMN satuan kerja DIPA 005.01 se wilayah Papua dan Papua Barat yang di laksanakan di Jayapura tanggal 8 s/d 10 Juli 2015 yang di ikuti oleh : a. Moh. Amir Damiri, S.HI (Kaur Umum). b. Feriman (operator SAIBA). 10. Rapat Koordinasi dan pembinaan pimpinan Pengadilan Agama se Papua dan Papua Barat di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, pada tanggal 23 s/d 26 Agustus 2015, yang diikuti oleh : a. H. Muhammad Ali, S. Ag (Wakil Ketua); b. Abdullah, SH., MH (Panitera/Sekretaris). 11. Rapat

Koordinasi

dan

sosialisasi

pembinaan

aparatus

Peradilan Agama se wilayah PTA Jayapura oleh hakim Agung RI dan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jayapura, pada LAPORAN TAHUNAN 2015

71

tanggal 21 Agustus 2015, yang diikuti oleh Dra. Nurhaniah, MH. 12. Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI, yang dilaksanakan di Jayapura tanggal 28 September s/d 2 Oktober 2015 yang di ikuti oleh Moh. Amir Damiri, S.HI (Kaur Umum). 13. Rapat koordinasi pimpinan Pengadilan Agama se wilayah PTA Jayapura dan PTA Mataram di Bali yang di laksanakan tanggal 12 s/d 16 Oktober 2015 yang di ikuti oleh: a. Dra. Nurhaniah, MH (Plh. Wakil Ketua). b. Abdullah, SH., MH (Panitera/ Sekretaris). B. Evaluasi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/071/SK/V/2008 tanggal 4 Mei 2008 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat

Pengawasan, Pertama

Pertama

dalam

Melaksanakan

Tugas

maka dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat

dapat

menjalankan

pengawasan

terhadap

jalannya

peradilan, tingkah laku Hakim dan Pegawai Pengadilan. Pada dasarnya pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung

terhadap bawahannya secara preventif

dan represif,

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku. Pengawasan internal di Pengadilan Agama Merauke telah dilakukan oleh :


72

1. Atasan Langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif,agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien. 2. Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) yang ditunjuk oleh Wakil Ketua (Pelaksana Tugas Ketua) Pengadilan Agama Merauke. 3. Hakim Tinggi Pengawas Daerah/Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Pengawasan internal di Pengadilan Agama Merauke, akan tetap terlaksana dengan baik, efektif dan efesien, apabila : 1. Pelaksanaan pengawasan yang ada dapat dipertahankan dan

ditingkatkan

serta

dilaksanakan

secara

terus

menerus/secara rutin sesuai dengan rencana kegiatan. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilaksanakan dengan baik. 3. Pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.


73

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan

1. Yurisdiksi

Pengadilan

Agama

Merauke

meliputi

wilayah

Kabuapten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Dengan demikian bahwa beban anggaran sidang diluar Gedung Kantor Pengadilan Agama Merauke semakin meningkat dan bertambah. 2. Pengadilan Agama Merauke dalam melaksanakan tugas pokoknya

mengalami

pengadministrasian,

baik

kekurangan di

Kesekretariatan

Pegawai maupun

di

Kepaniteraan, Kemudian ada 3 (tiga) pegawai yang mutasi keluar Pengadilan Agama Merauke, sehingga banyaknya Pegawai yang merangkap jabatan dan pekerjaan. 3. Pengadilan Agama Merauke pada tahun 2015 menerima perkara sebanyak 318 perkara dan sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak 31 perkara, sehinga perkara yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 349 perkara. 4. Pelaksanaan pola bindalmin pada Pengadilan Agama Merauke telah berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam KMA 001/SK/I/1991. 5. Penyerapan DIPA (DIPA 01 dan DIPA 04) Pengadilan Agama Merauke Anggaran Tahun 2015 mencapai 99,00 %. 6. Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Merauke sangat penting untuk menunjang operasional perkantoran, dan

mendukung

penunjang

proses

layanan

kerja,

informasi

serta

bagi

sebagai

masyarakat,


sarana maka

74

Pengadilan Agama Merauke telah memanfaatkan Ternologi Informasi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi. 7. Kebijakan

pimpinan

Pengadilan

Agama

Merauke

yang

menjadi tolak ukur kinerja pelaksanaan tugas pengadilan Agama Merauke adalah terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Merauke, yaitu : a. Membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat, termasuk penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hokum. b. Menegakkan

supremasi

hukum

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Meningkatkan fasilitas pelayanan hukum dan jasa hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sidang keliling ke daerah yang terpencil. d. Membantu masyarakat terpencil dengan mengadakan sidang keliling dan berperkara secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. 8. Pengawasan internal di Pengadilan Agama Merauke telah dilakukan oleh : a. Atasan

Langsung

terhadap

bawahannya

secara

preventif dan represif; b. Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid)

yang ditunjuk

oleh Wakil Ketua (Pelaksana Tugas Ketua) Pengadilan Agama Merauke. c. Hakim

Tinggi

Pengawas

Daerah/Bidang

Pengadilan

Tinggi Agama Jayapura.


75

B. Rekomendasi

1. Mengingat Yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke meliputi wilayah

Kabuapten

Kabupaten

Asmat

Merauke, dan

Kabupaten

Kabupaten

Boven

Mappi,

maka

Digoel, beban

anggaran sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Merauke (Program Prioritas Nasional) perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan/penambahan anggaran. 2. Mengingat yuridiksi Pengadilan Agama yang sangat luas serta susahnya transportasi darat yang harus di lalui, maka perlu adanya

mobil

operasional

yang

bisa

melewati

medan

berlumpur ketika mengadakan sidang di luar pengadilan. 3. Mengingat

Pengadilan

Agama

Merauke

kekurangan

Pegawai/sumber daya manusia, sehingga banyaknya Pegawai yang

merangkap

layaknya

jabatan

dan

pegawai/sumber

daya

pekerjaan, manusia

maka

sudah

mendapatkan

perhatian serius untuk mendapatkan penambahan. 4. Sejak mutasinya Panitera/ sekretaris ke Pengadilan Agama Mamuju maka sampai saat ini belum ada penggantinya, mohon untuk mendapatkan perhatian. 5. Karena tenaga fungsional (Panitera Pengganti murni) tidak ada, mohon untuk tahun mendatang Pengadilan Agama Merauke di beri Panitera Pengganti serta jabatan dua panitera muda masih kosong agar segera di isi. 6. Mengingat jumlah perkara yang ditangani cukup banyak, maka sudah selayaknya Pengadilan Agama Merauke segera dinaikkan menjadi

Kelas I B.


76

Demikian Laporan Pelaksaaan Tugas Pengadilan Agama Merauke tahun 2015 ini disusun, untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihakyang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangan, baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya. Oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak, agar pelaksanaan kegiatan tugas dimasa mendatang semakin tertib, baik, benar dan cepat.


77

LAPORAN TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA MERAUKE TIM

PENYUSUN

Penasehat dan pengarah: Dra. Nurhaniah, MH Ketua Tim : Suparlan, S.HI., MH Sekretaris : Ratnawati, S.HI Anggota : Nur Muhammad Huri, S.HI. Amni Trisnawati, S.HI., Hasan Ashari, S.HI Koordinator Pengumpulan Bahan Kesekretariatan : Moh. Amir Damiri, S.HI Anggota : Panuju Hidayat, S.HI, Pandu Suhartanto, S. Kom Koordinator Pengumpulan Bahan Kepaniteraan : Drs. Muh. Arafah Anggota : Ahmad Rifqi, S.HI, Sarko, Lukman Al Hakim Penerbit : PA MERAUKE Press Jl. Taman Makam Pahlawan Trikora Merauke Papua Telp/Faks. 0971-32592 Fax. 0543-22091 Website :www.pa-merauke.net e-mail : [email protected]


78

K A T A P E N G A N T A R

Recommend Documents