Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berhasil disusunnya Buku Data dan Informasi

KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berhasil disusunnya Buku Data dan Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). Buku kecil ini berisi kumpulan data dan informasi yang diinventarisasi dan direkapitulasi secara periodik serta disusun secara sistematis agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah digunakan. Penyusunan Buku Data dan Informasi ini merupakan wujud dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP dan sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja pengawasan SDKP ke depan, khususnya sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan terkait kegiatan pengawasan SDKP. Keberadaan buku ini, juga diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak terkait, khususnya Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya, sehingga ke depan dapat dibangun sinergi dan kejasama yang lebih baik. Besar harapan kami, apa yang tertuang dalam Buku Data dan Informasi Pengawasan SDKP ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami menyadari tentunya masukan serta saran dari berbagai pihak terkait tetap diperlukan guna perbaikan kualitas buku ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SYAHRIN ABDURRAHMAN, SE BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

PENDAHULUAN

K

egiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Keberadaan pengawasan SDKP ditujukan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga besarnya potensi SDKP Indonesia dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat perikanan. Terkait dengan hal ini, diperlukan perencanaan dan penentuan kebijakan pengawasan SDKP yang tepat sasaran, dengan didasarkan pada data dan informasi yang dapat diandalkan. Sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi pengawasan yang dapat diandalkan, Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk dapat menghimpun dan mengintegrasikan data dan informasi yang tersebar di unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan membuat Sistem Informasi Pengetahuan Ditjen. PSDKP yang merupakan pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi. Walaupun PSDKP telah mengembangkan data dan informasi berbasis teknologi, keberadaan buku data dan informasi masih dirasakan perlu karena buku memiliki dimensi keruangan dan kemudahan yang berbeda dengan sistem data dan informasi berbasis teknologi.

BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

Penghimpunan data dan informasi pengawasan dalam bentuk buku mulai dilakukan pada tahun 2011 dan terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya untuk mengakomodir perkembangan data dan informasi. Melalui updating data dan informasi secara kontinyu akan diperoleh kesatuan data dan informasi yang lengkap, series dan sistematis. Oleh karena itu keberadaan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan dan seluruh jajaran staf Ditjen. PSDKP serta khalayak umum.


I. UMUM A. Data Umum Organisasi 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 15/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; e. Pelaksanaan administrasi Ditjen. PSDKP.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu oleh Unit Eselon II yang terdiri dari : a. Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; b. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan; c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan; d. Direktorat Kapal Pengawas; e. Direktorat Penanganan Pelanggaran; f. Sekretariat Direktorat Jenderal. Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan di bawah ini: a. Direktorat Pemantauan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan. BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; 4) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. b. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya perikanan


Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya perikanan. 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya perikanan; 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya perikanan. 4) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan. 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan. 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan.


Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan. 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan. 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan. 4) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan. 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang engawasan sumber daya kelautan. 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. d. Direktorat Kapal Pengawas Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kapal pengawas.


Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal pengawas. 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal pengawas. 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapal pengawas. 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal pengawas. 5) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kapal pengawas. 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. e. Direktorat Penanganan Pelanggaran Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran.


Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bidang penanganan pelanggaran; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran; 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan pelanggaran; 4) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bidang penanganan pelanggaran; 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran; 6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. f. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP. Fungsi : 1) Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta penyediaan data dan informasi; 2) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 3) Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undang10


an, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan sistem informasi dan dokumen hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan; 4) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, serta urusan tata usaha; 5) Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.


11

B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PSDKP 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PSDKP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN PROGRAM

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT PEMANTAUAN SDKP DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN EKOSISTEM PERAIRAN DAN KAWASAN KONSERVASI

SUBDIREKTORAT LOGISTIK DAN OPERASIONAL WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORAT SISTEM PEMANTAUAN

SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH TIMUR

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

SUBDIREKTORAT LOGISTIK DAN OPERASIONAL WILAYAH TIMUR

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN

SUBDIREKTORAT PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SUBDIREKTORAT PERAWATAN KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM DAN FASILITASI PPNS PERIKANAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN JASA KELAUTAN DAN SUMBER DAYA NONHAYATI

SUBDIREKTORAT PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

12

DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS

BAGIAN KEPEGAWAIAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS


2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN PROGRAM

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN KERJA SAMA PROGRAM

SUBBAGIAN MUTASI

SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN

SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN



13

3. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan PIP Ditjen. PSDKP DIREKTORAT PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SISTEM PEMANTAUAN

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN

SEKSI OPERASIONAL SISTEM PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN

SEKSI OPERASIONAL SISTEM PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

SEKSI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR

SEKSI KERJA SAMA PEMANTAUAN

SEKSI ANALISIS HASIL PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN

SEKSI ANALISIS HASIL PEMANTAUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

SEKSI EVALUASI INFRASTRUKTUR


14


4. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen. PSDKP DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH TIMUR

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN USAHA PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA

SEKSI PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH BARAT I

SEKSI PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH TIMUR I

SEKSI PENGAWASAN USAHA PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN WILAYAH BARAT

SEKSI PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA WILAYAH BARAT

SEKSI PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH BARAT II

SEKSI PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN WILAYAH TIMUR II

SEKSI PENGAWASAN USAHA PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN WILAYAH TIMUR

SEKSI PENGAWASAN USAHA BUDIDAYA WILAYAH TIMUR



15

5. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen. PSDKP DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN EKOSISTEM PERAIRAN DAN KAWASAN KONSERVASI

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SUBDIREKTORAT PENGAWASAN JASA KELAUTAN DAN SUMBER DAYA NONHAYATI

SEKSI PENGAWASAN EKOSISTEM PERAIRAN

SEKSI PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN LAUT DAN PESISIR PANTAI

SEKSI PENGAWASAN PESISIR

SEKSI PENGAWASAN JASA KELAUTAN

SEKSI PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI

SEKSI PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN UMUM DAN PEDALAMAN

SEKSI PENGAWASAN PULAU-PULAU KECIL

SEKSI PENGAWASAN SUMBER DAYA NONHAYATI


16


6. Struktur Organisasi Direktorat Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT LOGISTIK DAN OPERASIONAL WILAYAH BARAT

SUBDIREKTORAT LOGISTIK DAN OPERASIONAL WILAYAH TIMUR

SUBDIREKTORAT PERAWATAN KAPAL PENGAWAS

SUBDIREKTORAT PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS

SEKSI LOGISTIK WILAYAH BARAT

SEKSI LOGISTIK WILAYAH TIMUR

SEKSI PERAWATAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH BARAT

SEKSI PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH BARAT

SEKSI OPERASIONAL WILAYAH BARAT

SEKSI OPERASIONAL WILAYAH TIMUR

SEKSI PERAWATAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH TIMUR

SEKSI PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS WILAYAH TIMUR



17

7. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen. PSDKP DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL

SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM DAN FASILITASI PPNS PERIKANAN

SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH BARAT

SEKSI PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL WILAYAH BARAT

SEKSI KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PEMANTAUAN

SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH TIMUR

SEKSI PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL WILAYAH TIMUR

SEKSI FASILITASI PPNS PERIKANAN

SEKSI EVALUASI

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI


18


C. Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1. Visi dan Misi Dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah kegiatan pengawasan SDKP, maka pelaksanaan tugas Ditjen. PSDKP dilandasi oleh visi dan misi yang ingin diwujudkan, yaitu: Visi : ”Indonesia bebas Illegal Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan” Misi : a. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan; dan b. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. 2. Tujuan Untuk mengetahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Ditjen. PSDKP telah menetapkan tujuan sebagai berikut:


19

a. Melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari pengrusakan dan kegiatan illegal; b. Mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan. 3. Sasaran Berdasarkan kepada Misi dan Tujuan, telah ditetapkan Sasaran pengawasan SDKP dengan uraian sebagai berikut: a. Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu; b. Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-RI yang terawasi dari kegiatan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; c. Meningkatnya cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari Illegal Fishing; d. Meningkatnya Kapal Perikanan yang Laik Operasi Penangkapan Ikan dan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan; e. Terselesaikannya tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.

20


4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP Arah kebijakan pengawasan SDKP selama tahun 2010-2014 adalah: “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawasan SDKP Guna Menegakkan Undang-Undang Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bebas IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak Lingkungan”. Dalam upaya mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) strategi implementatif, meliputi: a. Meningkatkan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum di Laut, dilaksanakan melalui: 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan operasi dengan BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR, TNI-AU; 2) Pertukaran data dan informasi dengan TNI-AL, POLAIR, TNI-AU; 3) Pengembangan dan penguatan forum penegak hukum; 4) Peningkatan koordinasi penanganan barang bukti tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. b. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah, dilaksanakan melalui: 1) Pembentukan dan pengembangan lembaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

21

2) Rekruitmen SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkualitas dan pembinaan karier; 3) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 4) Pembenahan tata laksana; 5) Penyusunan Prosedur Operasional Standar [POS], JUKLAK, JUKNIS; 6) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis UPT/SATKER/ POS Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. c. Pengembangan dan Penerapan Sistem Pengawasan Terpadu [Integrated Surveillance System/ ISS], dilaksanakan melalui: 1) Pengembangan sistem pemantauan, baik terhadap kapal perikanan berijin [cooperative object] maupun kapal perikanan illegal [non- cooperative object]; 2) Peningkatan efektivitas operasi kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan mengubah pola operasi dari patrolling menjadi intercept; 3) Memenuhi infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal. 22


d. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [POKMASWAS], dilaksanakan melalui: 1) Meningkatkan sinergi pemanfaatan sumber daya dan dana dalam meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berbagai stakeholders; 2) Memfasilitasi pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); 3) Melakukan pembinaan teknis Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). e. Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan melalui: 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter dan Surat Laik Operasi (SLO); 2) Peningkatan pemeriksaan atas kapal perikanan, sebelum melaut dan pada saat pendaratan hasil tangkapan; 3) Pengawasan atas usaha pembudidayaan ikan; 4) Pengawasan atas pengolahan hasil perikanan; 5) Fasilitasi klaim ganti rugi atas kasus-kasus pencemaran; 6) Pengawasan kawasan konservasi, pemanfaatan ekosistem perikanan (mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain sebagainya); 7) Pengawasan pemanfaatan BMKT, pasir laut, jasa kelautan, dan lain sebagainya. BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

23

f. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional, dilaksanakan melalui: 1) Pengembangan Regional Plan of Action to Promote Responsible Fisheries, Including To Combat Illegal Fishing; 2) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi ketentuan berbagai Resolusi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional [Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs]; 3) Fasilitasi aspirasi PEMDA dan stakeholders lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan SDKP. 5. Indikator Kinerja Pengawasan SDKP Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) pengawasan SDKP yang harus dicapai tahun 2010 s/d 2014 sebagai berikut: 24


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPPNRI] yang terawasi dari illegal fishing 2. Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPPNRI] yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan Perikanan 3. Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu

2010

2011

23%

26%

15%

19%

62%

70%

TARGET 2012 2013 31% 25%

72%

2014

31%

27%

25%

25%

78%

79%

6. Program Kerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 1 (satu) Program, yaitu “Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Program tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan; BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

25

c. d. e. f.

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP.

Seluruh kegiatan tersebut, diarahkan untuk pencapaian IKU sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, melalui pencapaian sasaran kegiatan dengan IKK atau indikator output yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut: a. Kegiatan Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan. Sasaran kegiatan “Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu”, dengan indikator output : 1) Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan akuntabel; 2) Persentase pemanfaatan sumber daya kelautan yang dapat dipantau; 3) Persentase pemanfaatan sumber daya perikanan yang dapat dipantau; 4) Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan sesuai kebutuhan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu. 26


b. Kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Sasaran kegiatan “Meningkatnya kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan dan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan”, dengan indikator output: 1) Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah barat; 2) Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah timur; 3) Persentase usaha budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan; 4) Persentase usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan yang sesuai dengan ketentuan; 5) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan. c. Kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Sasaran kegiatan “Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-RI yang terawasi dari kegiatan illegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, dengan indikator output : 1) Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan illegal dan/atau yang BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

27

merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 2) Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan Pencemaran Perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 3) Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP- NRI yang terawasi dari pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK yang illegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 4) Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari pemanfaatan jasa kelautan dan sumber daya non hayati yang illegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. d. Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas. Sasaran kegiatan “Meningkatnya cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari Illegal fishing”, dengan indikator output diantaranya: 1) Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian barat yang terawasi illegal fishing; 2) Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) bagian timur yang terawasi dari illegal fishing; 3) Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional sesuai 28


kualifikasi; 4) Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan SDKP. e. Kegiatan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan “Terselesaikannya tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu”, dengan indikator output : 1) Persentase penyelesaian tindak pidana perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu; 2) Persentase penanganan barang bukti dan awak kapal secara akuntabel; 3) Jumlah forum koordinasi antar aparat penegak hukum yang terbentuk/diselenggarakan; 4) Jumlah PPNS Perikanan yang dididik dan ditingkatkan kompetensinya. f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP. Sasaran kegiatan ”Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan SDM, fasilitasi penyiapan produk kebijakan publik, pelayanan informasi kepada masyarakat dan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas secara terintegrasi dan tepat waktu, dengan administrasi yang akuntabel di lingkungan Ditjen. PSDKP”, dengan indikator output: 1) Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan tepat waktu; BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

29

2) Laporan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang terintegrasi dan tepat waktu dengan data yang akurat; 3) Jumlah kerjasama bidang pengawasan SDKP yang dilaksanakan secara terintegrasi; 4) Laporan pengelolaan administrasi kepegawaian yang ditetapkan secara akuntabel dan tepat waktu; 5) Jumlah pejabat fungsional pengawas perikanan yang berkompeten; 6) Calon awak kapal pengawas dan pengawas perikanan yang berkompeten; 7) Jumlah kebijakan bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; 8) Jasa kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan; 9) Juknis dan juklak tata laksana yang diterbitkan; 10) Jumlah publikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang diselesaikan; 11) Jumlah laporan keuangan dan BMN secara akuntabel dan tepat waktu; 12) Jumlah kegiatan penatausahaan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga yang dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu.

30


II. KERAGAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Kelembagaan Pengawasan SDKP 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP NO 1

UNIT PELAKSANA TEKNIS Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

LOKASI Jakarta Bitung Pontianak

2

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Belawan Tual


31

2. Satuan Kerja Pengawasan SDKP NO 1

UNIT PELAKSANA TEKNIS Pangkalan PSDKP Jakarta

SATUAN KERJA PENGAWASAN 1.

Muara Angke

11. Banyuwangi

2.

Lempasing

12. Surabaya

3.

Karangantu

13. Prigi

4.

Pelabuhan Ratu

14. Brondong

5.

Kejawanan

15. Probolinggo

6.

Pekalongan

16. Bawean

7.

Tegal Sari

17. Benoa

8.

Cilacap

18. Pengambengan

9.

Juwana

19. Kupang

10. Batang 32

20. Larantuka


NO 2

3

UNIT PELAKSANA TEKNIS Pangkalan PSKDP Bitung

Stasiun PSDKP Pontianak


Dagho

6.

Kendari

2.

Melanguane

7.

Ternate

3.

Makassar

8.

Bacan

4.

Gorontalo

9.

Tarakan

5.

Kwandang

10. Banjarmasin

1.

Pemangkat

6.

Tarempa

2.

Ketapang

7.

Natuna/Ranai

3.

Tanjung Balai Karimun

8.

Pulau Kijang

4.

Tanjung Pinang

9.

Moro

5.

Batam

10. Sungai Liat


33

NO 4

5

34

UNIT PELAKSANA TEKNIS Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Tual


Sabang

5.

Kuala Tungkal

2.

Tanjung Balai Asahan

6.

Tanjung Pandan

3.

Sibolga

7.

Pulau Baii Bengkulu

4.

Bungus

1.

Ambon

6.

Wimro

2.

Merauke

7.

Kaimana

3.

Sorong

8.

Avonah

4.

Biak

9.

Fak-fak

5.

Jayapura


3. Pos Pengawasan SDKP NO 1

UNIT ORGANISASI PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA - Satker Muara Angke - Satker Lempasing - Satker Palabuhanratu - Satker Karangantu

- Satker Kejawanan

- Satker Pekalongan - Satker Tegalsari

POS PENGAWASAN SDKP Pulau Pramuka – Kepulauan Seribu Kuala Teladas, Tulang Bawang Cidaun-Cianjur 1. Pulo Kale, Terate dan Pulau Panjang 2. Kab. Tangerang 3. Labuan 4. Kab. Lebak 1. Blanakan 2. Eretan 3. Karongsong Wonokerto 1. Brebes 2. Pelabuhan Tegal 3. Tanjung Sari – Pemalang 4. Asem Doyong - Pemalang


35

NO

UNIT ORGANISASI - Satker Cilacap - Satker Juwana

- Satker Batang - Satker Surabaya

- Satker Prigi

36

POS PENGAWASAN SDKP 1. Kebumen 2. Sadeng – DIY 1. Karimun Jawa 2. Sarang 3. Karanganyar 4. Tasik Agung – Rembang 5. Banyutowo – Pati 6. Jobokunto – Jepara 7. Morodemak 1. Kendal 2. Roban/Celong Batang 1. Gresik 2. Sumenep 3. Sampang 1. Sendang Biru/Malang 2. Tulungagung


NO

UNIT ORGANISASI - Satker Brondong - Satker Kupang - Satker Larantuka

2

- Satker Banyuwangi - Satker Probolinggo - Satker Benoa - Satker Bawen - Satker Pengambengan PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

POS PENGAWASAN SDKP Tuban Atapupu - Belu Atambua 1. Ende 2. Maumere

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tobelo Donggala Parigi Moutong Banggai Banggai Kepulauan Labuan Uki – Bolmong Molibago – Bolmong Selatan


37

NO

UNIT ORGANISASI

- Satker Melonguane

38

POS PENGAWASAN SDKP 8. Amurang – Minahasa Selatan 9. Belang – Minahasa Tenggara 10. Tumupa – Manado 11. Likupang 12. Kema 13. Mamuju Utara 14. Mamuju 15. Majene 16. Polewali Mandar 17. Palopo 18. Kota Balikpapan 19. Samarinda 20. Kota Bontang 21. Tojo Una-Una 1. Pulau Karatung 2. Beo 3. Salibabu


NO

UNIT ORGANISASI - Satker Makassar

- Satker Gorontalo - Satker Kwandang - Satker Kendari

- Satker Ternate - Satker Tarakan

POS PENGAWASAN SDKP 1. Selayar 2. Sinjai 3. Bone 4. Pangkajene Kepulauan 5. Jeneponto 1. Pahuwato 2. Boalemo Toli-Toli 1. Bau-Bau 2. Pasar Wajo 3. Wakatobi 4. Kolaka 5. Torobulu Goto (Kota Tidore Kepulauan) 1. Pulau Derawan 2. Sebatik – Nunukan 3. Kab. Bulungan 4. Kab. Berau


39

NO

UNIT ORGANISASI - Satker Banjarmasin

3

- Satker Dagho/Tahuna - Satker Bacan STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

- Satker Pemangkat 40

POS PENGAWASAN SDKP 1. Kota Baru 2. Batu Licin 3. Muara Kintap/Tanah Laut

1. Entikong 2. Badau 3. Sajingan 4. Jagoibabang 5. Pulau Maya 6. Sungai Rengas 7. Sungai Kakap 8. Kuala Mempawah 9. Jakabaring – Palembang 10. Sungsang – Banyuasin 11. Sungai Lumpur – Kab. OKI Singkawang


NO

UNIT ORGANISASI - Satker Teluk Batang - Satker Sungai Liat di Pangkal Balam

4

- Satker Tanjung Balai Karimun - Satker Moro - Satker Batam - Satker Tarempa - Satker Natuna/Ranai - Satker Pulau Kijang - Satker Tanjung Pinang STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN - Satker Sabang/Lampulo

POS PENGAWASAN SDKP 1. Pangkalanbun 2. Ketapang 1. PPI Sadai 2. Kurau 3. Muntok

Serdang Bedagai 1. Sabang 2. Idi 3. Tapaktuah (Aceh Selatan)


41

NO

UNIT ORGANISASI - Satker Tanjung Balai Asahan

- Satker Sibolga

- Satker Bungus

- Satker Kuala Tungkal - Satker Tanjung Pandan

POS PENGAWASAN SDKP 1. Bagan Siapi-api 2. Panipahan 3. Batubara 4. Bengkalis 1. Pulau Telo 2. Barus 3. Mandailing Natal 4. Sorkam Barat 1. Sikakap 2. Carocok Tarusan 3. Muara Padang 4. Air Bangis Nipah Panjang 1. Manggar 2. Gantung

- Satker Pulau Baai - Bengkulu

42


NO 5

UNIT ORGANISASI STASIUN PENGAWASAN SDKP TUAL - Satker Ambon

- Satker Merauke - Satker Sorong

- Satker Kaimana - Satker Wimro - Satker Fak-Fak

POS PENGAWASAN SDKP 1. Benjina 2. Warabal 1. Saumlaki 2. Banda (Pulau Banda - Kab. Maluku Tengah) 3. Masohi (Kab. Maluku Tengah) 4. Bula (Kab. Seram Bagian Timur) 5. Tulehu Wanam 1. Kab. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Raja Ampat Timika Manokwari 1. Dobo 2. Asmat

- Satker Biak - Satker Avona - Satker Jayapura BUKU DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

43

4. Pengadilan Perikanan NO

PENGADILAN PERIKANAN

JUMLAH HAKIM AD HOC PERIKANAN (ORANG)

1

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

7

2

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Medan

9

3

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Pontianak

7

4

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Bitung

7

5

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tual

9

6

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tj. Pinang

9

7

Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ranai

9

Total

57

Pembentukan Pengadilan Perikanan di Ambon, Merauke dan Sorong sedang dalam proses pengajuan untuk ditanda tangani Presiden RI. 44


B. Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP 1. Jenis dan Standar Sarana Pengawasan di UPT Pengawasan SDKP NO 1

UPT PENGAWASAN Pangkalan Pengawasan SDKP

STANDAR SARANA PENGAWASAN - Kapal Pengawas; - Speedboat Pengawas; - Alat Komunikasi dan GPS; - Senjata Api; - Minilab; - Perlengkapan Pengawas [alat selam, borgol, sergam petugas, alat pelumpuh musuh, kamera, dll]; - Fasilitas Regional Monitoring Center - Kendaraan Operasional Pengawasan [roda 4 dan 2]

2

Stasiun Pengawasan SDKP

- Kapal Pengawas; - Speedboat Pengawasan; - Senjata Api; - Alat Komunikasi dan GPS;


45

NO

46

UPT PENGAWASAN

3

Satuan Kerja Pengawasan SDKP

4

Pos Pengawasan SDKP

STANDAR SARANA PENGAWASAN - Minilab; - Perlengkapan Pengawas [alat selam, borgol, sergam petugas, alat pelumpuh musuh, kamera, dll]; - Fasilitas Regional Monitoring Center - Kendaraan Operasional Pengawasan [roda 4 dan 2] - Speed Boat Pengawasan; - Perlengkapan Pengawas [alat selam, borgol, sergam petugas, alat pelumpuh musuh, kamera, dll]; - Alat Komunikasi dan GPS; - Minilab; - Kendaraan Operasional Pengawasan [roda 4 dan 2] - Speedboat Pengawasan; - Perlengkapan Pengawas [alat selam, borgol, sergam petugas, alat pelumpuh musuh, kamera, dll]; - Minilab; - Alat Komunikasi dan GPS; - Kendaraan Operasional Pengawasan [roda 2]


2. Armada Pengawasan SDKP (Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawasan) a. Kapal Pengawas NO

NAMA KAPAL

UKURAN

BAHAN

TAHUN PEMBUATAN

1

KP. BARRACUDA 001

17

FIBER

TAHUN 1998 EKS. DEPTAN

2

KP. BARRACUDA 002

17

FIBER

TAHUN 1998 EKS. DEPTAN

3

KP. HIU 001

28

FIBER

2001

4

KP. HIU 002

28

FIBER

2001

5

KP. HIU 003

28

FIBER

2002

6

KP. HIU 004

28

FIBER

2002

7

KP. HIU 005

28

FIBER

2002

8

KP. HIU 006

28

FIBER

2003

9

KP. HIU 007

28

FIBER

2003

10 KP. HIU 008

28

FIBER

2003

11 KP. HIU 009

28

FIBER

2006

12 KP. HIU 010

28

FIBER

2006

13 KP. HIU MACAN 001

36

FIBER

2004


47

NO

UKURAN

BAHAN

TAHUN PEMBUATAN


36

FIBER

2004


36

BAJA

2006


36

BAJA

2006


36

BAJA

2007


36

BAJA

2008

19 KP. TODAK 001

18

FIBER

2003

20 KP. TODAK 002

18

FIBER

2003

21 KP. TAKALAMUNGAN

23

FIBER

2002, EKS. COREMAP, HIBAH 2005

22 KP. PADAIDO

23

FIBER

2002, EKS. COREMAP, HIBAH 2005

23 KP. HIU MACAN TUTUL 001

42

BAJA + ALUMINIUM

2008

24 AKAR BAHAR 001

14

FIBER

2009

25 KP. PAUS 001

42

BAJA

2011 (Rekondisi)

26 KP. HIU MACAN TUTUL 002

42

BAJA

2012

27 KP. HIU 011

32

BAJA + ALUMINIUM

2013

48

NAMA KAPAL


b. Spesifikasi Teknis Kapal Pengawas No Nama Kapal 1. Hiu Macan Tutul 001

Spesifikasi Panjang (LOA) : 42,50 m Panjang antara (LBP) : 39,00 m Lebar (b) : 7,00 m Tinggi (H) : 4,00 m Kecepatan Maks : 18 knot Jumlah ABK : 20 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x2.500HP 2. Auxelary Engine : 122HP - Material : Baja dan Allumunium

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -


49

No Nama Kapal 2. Hiu Macan Tutul 002

3. KP. Paus 001

50

Spesifikasi Panjang (LOA) : 42,50 m Panjang antara (LBP) : 39,00 m Lebar (b) : 7,00 m Tinggi (H) : 4,00 m Kecepatan Maks : 18 knot Jumlah ABK : 20 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x2.500HP 2. Auxelary Engine : 122HP - Material: Baja dan Allumunium

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -

- - - - - - -

Panjang (LOA) : 39,50 m Panjang antara (LBP) : 33,65 m Lebar (b) : 7,25 m Tinggi (H) : 4,00 m Kecepatan Maks : 8 knot Jumlah ABK : 12 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x2.500HP 2. Auxelary Engine : 122HP - Material : Baja


No Nama Kapal 4. KP. Hiu Macan 001

Spesifikasi Panjang (LOA) : 36,00 m Panjang antara (LBP) : 31,80 m Lebar (b) : 7,00 m Tinggi (H) : 3,35 m Kecepatan Maks : 24 knot Jumlah ABK : 20 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 3x.1100HP 2. Auxelary Engine : 75HP - Material : FRP

5.

- - - - - - -

KP. Hiu Macan 002

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -

Panjang (LOA) : 36,00 m Panjang antara (LBP) : 31,80 m Lebar (b) : 7,00 m Tinggi (H) : 3,35 m Kecepatan Maks : 24 knot Jumlah ABK : 20 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 3x.1100HP 2. Auxelary Engine : 75HP - Material : FRP


51


Spesifikasi Panjang (LOA) : 36,00 m Panjang antara (LBP) : 32,18 m Lebar (b) : 7,00 m Tinggi (H) : 3,75 m Kecepatan Maks : 17 knot Jumlah ABK : 17 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 3x.1100HP 2. Auxelary Engine : 67HP - Material : Baja

7.

- - - - - - -

52

KP. Hiu Macan 004

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -

Panjang (LOA) : 36,00 m Panjang antara (LBP) : 32,18 m Lebar (b) : 7,00 m Tinggi (H) : 3,75 m Kecepatan Maks : 17 knot Jumlah ABK : 17 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 3x.1100HP 2. Auxelary Engine : 56 HP - Material : Baja



Spesifikasi Panjang (LOA) : 36,50 m Panjang antara (LBP) : 32,25 m Lebar (b) : 6,90 m Tinggi (H) : 4,20 m Kecepatan Maks : 18 knot Jumlah ABK : 17 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x.2000 HP 2. Auxelary Engine : 107 HP - Material : Baja

9.

- - - - - - -

KP. Hiu Macan 006

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -

Panjang (LOA) : 36,50 m Panjang antara (LBP) : 32,47 m Lebar (b) : 6,90 m Tinggi (H) : 4,20 m Kecepatan Maks : 18 knot Jumlah ABK : 17 Orang Daya Mesin : 1 . Main Engine : 2x.1875 HP 2. Auxelary Engine : 107 HP - Material : Baja


53

No Nama Kapal 10. KP. Hiu 001

Spesifikasi Panjang (LOA) : 28,60 m Panjang antara (LBP) : 23,30 m Lebar (b) : 5,45 m Tinggi (H) : 3,30 m Kecepatan Maks : 27 knot Jumlah ABK : 12 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x750 HP 2. Auxelary Engine : 44 HP - Material : FRP

11. KP. Hiu 002

- - - - - - -

54

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -

Panjang (LOA) : 28,50 m Panjang antara (LBP) : 26,30 m Lebar (b) : 5,40 m Tinggi (H) : 3,30 m Kecepatan Maks : 24 knot Jumlah ABK : 12 Orang Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x750 HP 2. Auxelary Engine : 44 HP - Material : FRP


No Nama Kapal 12 KP. Hiu 003


13. KP. Hiu 004

- - - - - - -

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -



55



15. KP. Hiu 006

- - - - - - -

56

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -





17. KP. Hiu 008

- - - - - - - -

Gambar/Foto Kapal

- - - - - - -

Panjang (LOA) : 28,50 m Panjang antara (LBP) : 26,14 m Lebar (b) : 5,40 m Tinggi (H) : 3,30 m Kecepatan Maks : 24 knot Jumlah ABK : 12 Orang Material : FRP Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x770 HP 2. Auxelary Engine : 44 HP


57


19. KP. Hiu 010

58

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Spesifikasi Panjang (LOA) : 28,60 m Panjang antara (LBP) : 26,20 m Lebar (b) : 5,40 m Tinggi (H) : 3,30 m Kecepatan Maks : 24 knot Jumlah ABK : 12 Orang Material : FRP Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x770 HP 2. Auxelary Engine : 58 HP

Gambar/Foto Kapal




21. KP. Takalamungan

- - - - - - -

- - - - - - - -

Spesifikasi Panjang (LOA) : 32 m Lebar (b) : 6 m Tinggi (H) : 4 m Kecepatan Maks : 28 knot Jumlah ABK : 15 Orang Material : Baja + Alumunium Daya Mesin : 3x750 HP

Gambar/Foto Kapal



59

No Nama Kapal 22. KP. Padaido

23. KP. Todak 001

60

- - - - - - - -

- - - - - - - -


Gambar/Foto Kapal



No Nama Kapal 24. KP. Todak 002

25. KP. Barracuda 001

- - - - - - - -

- - - - - - - -


Gambar/Foto Kapal

Panjang (LOA) : 17,00 m Panjang antara (LBP) : 14,80 m Lebar (b) : 4,10 m Tinggi (H) : 2,00 m Kecepatan Maks : 10 knot Jumlah ABK : 8 Orang Material : FRP Daya Mesin : 1. Main Engine : 350 HP 2. Auxelary Engine 1, : 30 HP Auxelary Engine 2, : 50 HP


61

No Nama Kapal 26. KP. Barracuda 002

27. KP. Akar Bahar 001

62

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Spesifikasi Panjang (LOA) : 17,00 m Panjang antara (LBP) : 14,80 m Lebar (b) : 4,10 m Tinggi (H) : 2,00 m Kecepatan Maks : 10 knot Jumlah ABK : 8 Orang Material : FRP Daya Mesin : 1. Main Engine : 350 HP 2. Auxelary Engine 1, : 30 HP Auxelary Engine 2, : 50 HP

Gambar/Foto Kapal

Panjang (LOA) : 15,54 m Panjang antara (LBP) : 14,93 m Lebar (b) : 8,53 m Tinggi (H) : 2,00 m Kecepatan Maks : 9 knot Jumlah ABK : 6 Orang Material : FRP Daya Mesin : 1. Main Engine : 2x55HP 2. Auxelary Engine : 30 HP


c. Speedboat Pengawasan NO

NAMA SPEEDBOAT

TAHUN PANJANG MATERIAL PEMBUATAN

1

Marlin 01

2003

6,5 Meter

FRP

2

Marlin 02

2003

6,5 Meter

FRP

3

Marlin 03

2003

6,5 Meter

FRP

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI

Dinas Perikanan Prop. Bali Dinas Perikanan Prop. Bali PPS Cilacap, Jawa Tengah

Baik Baik Baik


63

NO

NAMA SPEEDBOAT

4

Marlin 04

2003

6,5 Meter

FRP

5

Marlin 05

2003

6,5 Meter

FRP

6

Marlin 06

2003

6,5 Meter

FRP

7

Marlin 07

2004

6,5 Meter

FRP

8

Marlin 08

2004

6,5 Meter

FRP

9

Marlin 09

2004

6,5 Meter

FRP

10

Marlin 10

2004

6,5 Meter

FRP

64


LOKASI PENEMPATAN

KONDISI

Dinas Perikanan Muna, Sulawesi Tenggara Dinas Perikanan Kota Baru, Kalimantan Selatan PPP, Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat PPP, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dinas Perikanan Kab. Bima, NTB PPS Nizam Zachman, Jakarta Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Selatan

Baik


Baik

Baik Baik Baik Baik Baik

NO

NAMA SPEEDBOAT


11

Marlin 11

2004

6,5 Meter

FRP

12

Marlin 12

2005

6,5 Meter

FRP

13

Marlin 13

2005

6,5 Meter

FRP

14

Marlin 14

2006

6,5 Meter

Aluminium

15

Marlin 15

2006

6,5 Meter

Aluminium

16

Marlin 16

2006

6,5 Meter

Aluminium

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI

Dinas Perikanan Kab. Manokwari, Papua Dinas Perikanan Kab. Kaimana, Irian Jaya Barat Dinas Perikanan Kab. Teluk Wandama, Irian Jaya Barat Dinas Perikanan Kab. Timika, Papua Dinas Perikanan Kab. Nabire, Papua Dinas Perikanan Pangkajene, Sulawesi Selatan

Baik Baik

Baik

Baik Baik Terbakar (penghapusan)


65

NO

NAMA SPEEDBOAT

17

Marlin 17

2006

6,5 Meter

Aluminium

18

Marlin 18

2006

6,5 Meter

Aluminium

19

Marlin 19

2007

6,5 Meter

Aluminium

20

Marlin 20

2007

6,5 Meter

Aluminium

21

Marlin 21

2007

6,5 Meter

Aluminium

22

Marlin 22

2007

6,5 Meter

Aluminium

23

Marlin 23

2007

6,5 Meter

Aluminium

66


LOKASI PENEMPATAN

KONDISI

Dinas Kelautan Kab. Sambas, Kalimantan Barat Dinas Kelautan Kota Padang Dinas Perikanan Kab. Sula, Maluku Utara UPT PSDKP Stasiun Pontianak Dinas Perikanan Kab. Bulungan, Kalimantan Timur Dinas Perikanan Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah Dinas Perikanan Kab. Asmat, Papua

Baik


Baik Rusak (bocor) Rusak (bocor) Baik

Baik

Baik

NO

NAMA SPEEDBOAT


24

Marlin 24

2007

6,5 Meter

Aluminium

25

Marlin 25

2007

8 Meter

Aluminium

26

Dolphin 01

2007

8 Meter

27

Dolphin 02

2007

28

Dolphin 03

2007

29

Dolphin 04

2007

8 Meter

30

Dolphin 05

2007

8 Meter

31

Dolphin 06

2007

8 Meter

32

Dolphin 07

2008

8 Meter

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI Baik

FRP

Dinas Perikanan Kab. Waropen, Papua Dinas Perikanan Prop. Kalimantan Barat Pemda Bengkulu Utara

Rusak berat

8 Meter

FRP

PPN Sibolga

Rusak Ringan

8 Meter

Aluminium

UPT PSDKP Pangkalan Bitung Aluminium UPT PSDKP Pangkalan Jakarta Aluminium UPT PSDKP Stasiun Belawan Aluminium UPT PSDKP Stasiun Tual FRP

Diskanlut Kab. Biak Numfor-Papua

Baik

Baik Baik Baik Baik Baik


67

NO

NAMA SPEEDBOAT

33

Dolphin 08

2008

8 Meter

34

Dolphin 09

2008

8 Meter

35

Dolphin 10

2008

8 Meter

36

Dolphin 11

2008

8 Meter

37

Dolphin 12

2008

8 Meter

38

Dolphin 13

2008

8 Meter

39

Dolphin 14

2008

8 Meter

40

Dolphin 15

2008

8 Meter

68


LOKASI PENEMPATAN

FRP

Satker PSDKP Tj. Pandan-Babel FRP Satker PSDKP TarempaKepulauan Riau FRP Satker PSDKP RanaiKepulauan Riau FRP Satker PSDKP TernateMaluku Utara FRP Pos PSDKP Dobo, Kepulauan Aru-Maluku FRP Satker PSDKP MeraukePapua FRP Satker PSDKP Tj.Balai Asaha-Sumatera Utara Aluminium Satker PSDKP Tj. Balai Karimun-Kepulauan Riau


KONDISI Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

NO

NAMA SPEEDBOAT


41

Dolphin 16

2008

8 Meter

Aluminium

42

Dolphin 17

2008

8 Meter

Aluminium

43

Dolphin 18

2008

8 Meter

Aluminium

44

Dolphin 19

2008

8 Meter

Aluminium

45

Dolphin 20

2008

8 Meter

Aluminium

46

Napoleon 01

2008

12 Meter

FRP

47

Napoleon 02

2008

12 Meter

FRP

48

Dolphin 21

2009

8 Meter

FRP

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI

Diskanlut Kotamadya Jayapura-Papua Satker PSDKP TarakanKalimantan Timur Satker PSDKP BatamKepulauan Riau Satker PSDKP KendariSulawesi Tenggara Diskanlut Kab. Yapen Waropen-Papua Diskanlut Kab. Jayapura-Papua Diskanlut Kab. KaimanaPapua Satker PSDKP Brondong

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


69

NO

NAMA SPEEDBOAT


49

Dolphin 22

2009

8 Meter

FRP

50

Dolphin 23

2009

8 Meter

FRP

51

Dolphin 24

2009

8 Meter

52

Dolphin 25

2009

53

Dolphin 26

2009

54

Dolphin 27

55 56 57

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI Baik

FRP

Satker PSDKP Kejawanan Satker PSDKP Kuala Tungkal Satker PSDKP Moro

8 Meter

FRP

Satker PSDKP Fakfak

Baik

8 Meter

FRP

Baik

2009

8 Meter

FRP

Satker PSDKP Kwandang Satker PSDKP Ambon

Tenggiri

2011

15 Meter

FRP

Prov. Gorontalo

Baik

SP Pengawasan

2011

12 Meter

Aluminium

Prov. Maluku Utara

Baik

SP Pengawasan

2011

8 Meter

FRP

Kab. Konawe Selatan

Baik

58

SP Pengawasan

2011

12 Meter

FRP

Kab. Toli-toli

Baik

59

Napoleon 03

2011

12 Meter

FRP


Baik

70


Baik Baik

Baik

NO

NAMA SPEEDBOAT


60

Napoleon 04

2011

12 Meter

FRP

61

Napoleon 05

2011

12 Meter

FRP

62

Napoleon 06

2011

12 Meter

63

Napoleon 07

2011

64

Napoleon 08

65

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI Baik

FRP

Satker PSDKP TarempaKepulauan Riau Diskanlut Kab. Flores Timur Diskanlut Kab. Majene

12 Meter

Aluminium

Satker PSDKP Benoa

Baik

2011

12 Meter

Aluminium

Baik

Dolphin 028

2012

8 Meter

FRP

66

Dolphin 029

2012

8 Meter

FRP

67

Napoleon 012

2012

12 Meter

FRP

68

Napoleon 014

2012

12 Meter

FRP

Diskanlut Kab. Aceh Barat Satker PSDKP Banyuwangi Satker PSDKP Pekalongan Diskanlut D. I. Yogyakarta Satker PSDKP Sorong

Baik Baik

Baik Baik Baik Baik


71

NO

NAMA SPEEDBOAT


69

Napoleon 015

2012

12 Meter

FRP

70

Napoleon 016

2012

12 Meter

71

Napoleon 017

2012

72

Napoleon 018

73

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI Baik

FRP

Satker PSDKP Melonguane Satker PSDKP Tahuna

12 Meter

FRP

Satker PSDKP Ranai

Baik

2012

12 Meter

FRP

Diskanlut Lapung

Baik

Albacore 001

2012

16 Meter

FRP

Baik

74

Albacore 002

2012

16 Meter

FRP

Pangkalan PSDKP Bitung Stasiun PSDKP Tual

75

Napoleon 011

2012

12 Meter

FRP

76

Napoleon 013

2012

12 Meter

FRP

Diskanlut Sulawesi Selatan Diskanlut Papua Barat

77

Napoleon 19

2013

12 Meter

FRP

Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan Baik

72

DKP Kab. Badung Prov. Bali


Baik

Baik

NO

NAMA SPEEDBOAT


78

Napoleon 20

2013

12 Meter

79

Napoleon 21

2013

80

Napoleon 22

81

LOKASI PENEMPATAN

KONDISI

FRP

DKP Kab. Batu Bara

Baik

12 Meter

FRP

DKP Prov. Jambi

Baik

2013

12 Meter

FRP

DKP Kab. Nias Selatan

Baik

Napoleon 23

2013

12 Meter

FRP

DKP Kab. Banggai

Baik

82

Napoleon 24

2013

12 Meter

FRP

DKP Prov. NTT

Baik

83

Napoleon 25

2013

12 Meter

FRP

Baik

84

Napoleon 26

2013

12 Meter

FRP

85

Napoleon 27

2013

12 Meter

FRP

Satker PSDKP Labuan Lombok DKP Prov. Kep. Bangka Belitung Satker PSDKP Tarempa

86

Napoleon 28

2013

12 Meter

FRP

Satker PSDKP Lampulo

Baik

Baik Baik


73

3. Sebaran Alat Komunikasi Pengawasan SDKP NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS

JANGKAUAN KOMUNIKASI

1

PPN TANJUNG PANDAN

2000

Radio, Psa, Tower, Antena, Swr Meter, Toolkit, Avo Meter, Komputer

aktif

Pusat dan daerah sekitarnya

2

PPS NIZAM ZAHMAN

2000

Radio, PSA, Tower, Antena, Swr Meter, Toolkit, Avo Meter, Komputer

aktif


3

PUSDAL

2000


aktif


4

PPN PEKALONGAN

2000


aktif


5

PPS KENDARI

2000


aktif


74


NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


6

DINAS KP SABANG

2001

PSA, Tower, Ant Broad Band, Ant Dipole, Swr Meter, Toolkit, Avo Meter, Modem, Liniar, Komputer

aktif


7

PPS BELAWAN

2001


aktif


8

PPN SIBOLGA (SUMUT)

2001


aktif


9

PPS BUNGUS (SUMBAR)

2001

PSA, Tower, Ant Broad Band, Swr Meter, Toolkit, Avo Meter, Modem, Komputer

aktif


10

PPP SUNGAI LIAT (BABEL)

2001


aktif



75

NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


11

PPI PULAU BAAI (BENGKULU)

2001


aktif


12

PUSAT (P2L)

2001


aktif


13

PPN PELABUHAN RATU

2001


aktif


14

PPS CILACAP

2001


aktif


15

PPI BENOA (BALI)

2001


tidak aktif


76


NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


16

PPI LABUHAN LOMBOK

2001


aktif


17

PPP KUPANG

2001


tidak aktif


18

PPI BAJARMASIN

2001


aktif


19

PPP TENGKAYU II TARAKAN

2001


aktif


20 DINAS KP BITUNG

2001


tidak aktif



77

NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


21

PPN TERNATE

2001


aktif


22

PPN TUAL

2001


aktif


23

PPP SORONG

2001


aktif


24

PPI MERAUKE

2001


tidak aktif


25

PPP PULAU TELLO

2002

PSA, Tower, Ant Broad Band, Swr Meter, Toolkit, Avo Meter

aktif


26

PPP LABUHAN MARINGGAI

2002


tidak aktif


78


NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


27

DINAS KP MUNA

2002


aktif


28 DINAS KP SAMPIT

2002


aktif


29

PPI LARANTUKA

2002


tidak aktif


30

PPI BANTAL (BENGKULU)

2003


tidak aktif


31

PPI KUALATUNGKAL (JAMBI)

2003


tidak aktif


32

BPPPP BAWEAN (JATIM)

2003


aktif


33

PPI PAOTERE (SULSEL)

2003


aktif



79

NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


34

PPP KUANDANG (GORONTALO)

2003


tidak aktif


35

PPN PEMANGKAT (KALBAR)

2003


aktif


36

PPP TELUK BATANG (KALBAR)

2003


aktif


37

PPI TG. BALAI KARIMUN (KEPRI)

2004


tidak aktif


38

PPP TAREMPA (KEPRI)

2004


aktif


39

DINAS KP NATUNA (KEPRI)

2004


aktif


40

PPN. KEJAWANAN CIREBON (JABAR)

2004


aktif


80


NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


41

PPI JUWANA PATI (JATENG)

2004


tidak aktif


42

PPI PROBOLINGGO (JATIM)

2004


aktif


43 PPN PRIGI (JATIM)

2004


aktif


44

PPI ENDE (NTT)

2004


tidak aktif


45

KANLUT KOTA BALIKPAPAN

2004

PSA, Tower, Ant Broad Band, Swr Pusat dan daerah kurang aktif Meter, Toolkit, Avo Meter sekitarnya

46

PPI KOTABARU (KALSEL)

2004


47

DIS K.P.SANGIHE (SULUT)

2004



81

NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

48

PPP BACAN (MALUKU TENGGARA)

2004


49

PPN AMBON (MALUKU)

2004


tidak aktif


50

PPI GORONTALO

2004


tidak aktif


51

PPI MANOKWARI (IRJA)

2004


tidak aktif


52

PPP KARIMUNJAWA

2004


aktif


53

PPP KARANGANTU

2004


aktif


54

DINAS KP KETAPANG

2004


tidak aktif


82

ALAT

AKTIVITAS



NO

LOKASI

TAHUN PENGADAAN

ALAT

AKTIVITAS


55

PPN BRONDONG

2004


aktif


56

PPI SIKAKAP

2004


aktif


57

DINAS KP SUMBAR/ PADANG

2004


aktif


58

PPI KOTA AGUNG

2004


aktif


59

TOBOALI

2004

PSA, TOWER, ANT BROAD BAND, SWR METER, TOOLKIT, AVO METER

aktif


60

PPP TEGALSARI

2004

Yaisu Type System 600, Antena Open Daiful

aktif



83

4. Senjata Pengawasan NO

JENIS SENJATA

JUMLAH

1

Laras Panjang PM1-A2 Kaliber 9x12 mm

175

2

Laras Pendek P3A Kaliber 7,65 mm

75

3

Metraliur Kaliber 12,7 mm

17

JUMLAH

84

267


5. Sebaran Kendaraan Operasional Pengawasan NO

LOKASI

JENIS KENDARAAN RODA 4

RODA 2

Unit Pelaksana Teknis

72

161

- Jakarta

14

63

- Bitung

20

36

- Pontianak

18

52

- Belawan

11

33

- Tual

9

40

2

Pengadilan Perikanan

5

9

3

Dinas KP Provinsi

32

32

4

Pusat

41

66

150

268

1

JUMLAH


85

6. Jenis dan Standar Prasarana Pengawasan SDKP NO 1

86

UPT PENGAWASAN Pangkalan Pengawasan SDKP

STANDAR PRASARANA - - - - - - - - - - - -

Kantor Pelayanan Administrasi; Rumah Dinas Pengawas dan Petugas; Mess ABK; Mess Operator; Ruang Pemeriksaan; Pos Pengawas; Gudang Penyimpanan Barang Bukti; Gudang Senjata; Bunker BBM; Dermaga, Jetty, Causeway; Fasilitas Docking Kapal; Fasilitas Pendukung: rumah genset, SAB, jalan penghubung dan lingkungan fasilitas sosial, dll.


NO

UPT PENGAWASAN

STANDAR PRASARANA

2

Stasiun Pengawasan SDKP

- - - - - - - - - - -

3

Satuan Kerja Pengawasan SDKP

- Kantor Pelayanan Administrasi; - Rumah Dinas; - Dermaga.

4

Pos Pengawasan SDKP

- Kantor Pelayanan Administrasi

Kantor Pelayanan Administrasi; Rumah Dinas Pengawas dan Petugas; Mess ABK; Mess Operator; Ruang Pemeriksaan; Pos Pengawas; Gudang Penyimpanan Barang Bukti; Bunker BBM; Dermaga, Jetty, Causeway; Fasilitas Docking Kapal; Fasilitas Pendukung: rumah genset, SAB, jalan penghubung dan lingkungan fasilitas sosial, dll.


87

7. Sebaran Prasarana Pengawasan Satuan Kerja

-

Mess Operator 1

Mess ABK 1

Gudang Barbuk -

Penampungan Sementara ABK -

1 1

1 -

-

-

-

-

- -

1

1 -

-

-

-

-

- -

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

Kantor

Pos

Pangkalan PSDKP Jakarta

1

Pos Cidaun - Cianjur Satker PSDKP Kejawanan - Prov. Jawa Barat Pos Karangsong Satker PSDKP Pekalongan - Prov. Jawa Tengah Satker PSDKP Tegalsari - Prov. Jawa Tengah Satker PSDKP Cilacap - Prov. Jawa Tengah

88


Dermaga 1

Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk

Penampungan Sementara ABK

Dermaga

Satker PSDKP Juwana

1

-

-

-

-

-

-

Pos Tasik Agung

-

1

-

-

-

-

-

Pos Gresik

-

1

-

-

-

-

-

Pos Sampang

1

-

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Prigi - Prov. Jawa Timur

1

-

1

-

-

-

-

Satker PSDKP Brondong - Prov. Jatim

1

-

-

-

1

-

-

Satker PSDKP Probolinggo

1

-

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Benoa

1

-

-

-

-

-

-

Satuan Kerja


89

Satuan Kerja

Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk


Dermaga

Satker PSDKP Bawean - Prov. Jawa Timur

1

-

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Kupang - Prov. NTT

1

-

-

-

-

-

-

Pos Atapupu-Belu

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Labuan Lombok - Prov. NTB

1

-

-

-

-

-

-

Pangkalan PSDKP Bitung

1

-

6

1

1

1

1

Pos Tumumpa – Manado

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Dagho/Tahuna Prov. Sulawesi Utara

1

-

-

-

-

-

-

90


Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk


Dermaga

Satker PSDKP Melonguane - Prov. Sulawesi Utara

1

-

-

-

-

-

-

Pos Jeneponto

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Gorontalo

-

-

-

1

-

-

-

Satker PSDKP Kendari - Prov. Sulawesi Tenggara

1

-

-

-

1

-

1

Pos Baubau

-

1

-

-

-

-

-

Pos Wakatobi

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Ternate - Prov. Maluku Utara

1

-

-

1

1

1

-

Satker PSDKP Bacan - Prov. Maluku Utara

1

-

1

-

-

-

-

Satuan Kerja


91

Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk


Dermaga

Satker PSDKP Tarakan - Prov. Kalimantan Timur

1

-

-

1

-

-

1

Pos SebatikNunukan

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Banjarmasin - Prov. Kalimantan Selatan

1

-

-

-

-

-

-

Pos Kota Baru

-

1

-

-

-

-

-

Pos Batu Licin

-

1

-

-

-

-

-


1

-

8

-

-

1

1

Pos Entikong

-

1

2

-

-

-

-

Pos Sungai Rengas

-

1

-

-

-

-

Pos Jakabaring Palembang

-

1

-

-

-

-

Satuan Kerja

92

1


Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk


Dermaga

Satker PSDKP Pemangkat

-

-

1

-

-

-

-

Satker PSDKP Batam - Prov. Kep. Riau

2

-

2

-

-

1

1

Satker PSDKP Tarempa - Prov. Kepulauan Riau

1

-

-

1

1

-

-

Satker PSDKP Natuna/Ranai - Prov. Kepulauan Riau

1

-

1

1

1

-

-

Satker PSDKP Sungailiat - Prov. Bangka Belitung

1

-

1

-

1

-

-

Stasiun PSDKP Belawan

2

-

3

-

1

1

-

Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan

1

-

1

-

1

-

-

Satuan Kerja


93

Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk


Dermaga

Satker PSDKP Sibolga

1

-

1

-

-

-

-

Satker PSDKP Bungus

1

-

1

-

-

-

-

Pos Sikakap

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Kuala Tungkal - Prov. Jambi

1

-

1

-

-

-

-

Stasiun PSDKP Tual

1

-

5

1

1

1

-

Pos Banda

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Sorong

1

-

1

-

1

-

-

Satker PSDKP Kaimana - Prov. Papua Barat

1

-

-

-

-

-

-

Satuan Kerja

94


Kantor

Pos

Mess Operator

Mess ABK

Gudang Barbuk


Pos Timika

-

1

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Fak-fak - Prov. Papua Barat

1

-

-

-

-

-

-

Pos Asmat

-

1

-

-

-

-

-

40

18

39

9

14

6

6

Satuan Kerja

Jumlah

Dermaga


95

C. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan SDKP 1. Komposisi Pegawai Ditjen. PSDKP berdasarkan unit kerja sampai dengan Tahun 2013 NO

SATUAN KERJA

JUMLAH (ORANG)

%

1

Kantor Pusat

254

29,00

2

Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satker dibawahnya

119

13,58

3

Pangkalan PSDKP Bitung dan Satker dibawahnya

72

8.22

4

Stasiun PSDKP Belawan dan Satker di bawahnya

51

5.82

5

Stasiun PSDKP Pontianak dan Satker dibawahnya

57

6.51

6

Stasiun PSDKP Tual dan Satker di bawahnya

51

5.82

7

ABK Kapal Pengawas Total

272

31.25

876

100.00

96


2. Jumlah PPNS Perikanan Berdasarkan Tahun Pelatihan, Tahun 2002-2013 Jenis Pendidikan Crash Program (Orang) Reguler (Orang)

No.

Tahun

Total (Orang)

1

2002

63

31

94

2

2003

40

29

69

3

2004

61

32

93

4

2005

60

58

118

5

2006

-

49

49

6

2007

-

82

82

7

2008

43

28

71

8

2009

35

30

65

9

2010

-

30

30

10

2011

-

-

-

11

2012

-

-

-

12

2013 Total

302

30 399

30 701


97

3. Sebaran PPNS Perikanan sampai dengan Tahun 2013 NO

UNIT KERJA

JUMLAH (Orang)

1

PUSAT (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

80

2

UPT PSDKP

103

3

- PANGKALAN PSDKP JAKARTA

43

- PANGKALAN PSDKP BITUNG

19

- STASIUN PSDKP PONTIANAK

17

- STASIUN PSDKP BELAWAN

12

- STASIUN PSDKP TUAL

12

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TOTAL

98

STASIUN PSDKP PONTIANAK

241 424

PANGKALAN PSDKP BITUNG


4. Sebaran PPNS Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO

PROVINSI

PPNS DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DI BIDANG DI BIDANG DI LUAR DI LUAR TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP

JUMLAH

1

Nangroe Aceh Darussalam

3

1

0

0

4

2

Sumatera Barat

5

9

0

0

14

3

Riau

4

0

1

2

7

4

Kepulauan Riau

4

0

0

0

4

5

Sumatera Selatan

1

0

0

0

1

6

Sumatera Utara

1

5

0

6

12

7

Bengkulu

7

0

0

0

7

8

Jambi

3

3

0

2

8


99

NO

PROVINSI

PPNS DALAM LINGKUNGAN PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERIKANAN DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP

JUMLAH

9

Kepulauan Bangka Belitung

3

9

0

0

12

10

Lampung

1

1

3

3

8

11

Banten

2

3

0

1

6

12

DKI Jakarta

0

0

1

7

8

13

Jawa Barat

1

0

6

0

7

14

Daerah Istimewa Yogjakarta

0

1

4

3

8

15

Jawa Tengah

0

6

0

0

6

16

Jawa Timur

0

2

1

10

13

100


NO

PROVINSI


JUMLAH

17

Bali

4

0

0

0

4

18

Kalimantan Barat

1

2

0

3

6

19

Kalimantan Timur

1

7

1

0

9

20

Kalimantan Tengah

4

2

3

0

9

21

Kalimantan Selatan

4

1

0

0

5

22

Sulawesi Tenggara

3

0

0

0

3

23

Sulawesi Tengah

1

4

1

4

10

24

Sulawesi Selatan

3

3

4

2

12

25

Sulawesi Utara

4

0

0

0

4

26

Sulawesi Barat

0

0

0

0

0


101

NO

PROVINSI


JUMLAH

27

Gorontalo

0

2

0

0

2

28

Nusa Tenggara Barat

3

2

2

1

8

29

Nusa Tenggara Timur

2

2

4

3

11

30

Maluku

10

14

0

0

24

31

Maluku Utara

2

0

0

0

2

32

Papua

3

2

0

0

5

33

Papua Barat

2

0

0

0

2

TOTAL

82

81

31

47

241

102


5. Rekapitulasi Sebaran PPNS pada UPT Pengawasan SDKP

NO

NAMA UPT

PPNS DALAM LINGKUNGAN PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERIKANAN JUMLAH DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP

1


43

0

0

0

43

2


19

0

0

0

19

3


17

0

0

0

17

4

Stasiun PSDKP Belawan

12

0

0

0

12

5 Stasiun PSDKP Tual

12

0

0

0

12

103

0

0

0

103

TOTAL


103

6. Sebaran PPNS pada Masing-Masing UPT Ditjen. PSDKP a. Sebaran PPNS pada UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

NO

1

UPT/ SATKER/ POS PSDKP


PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG EKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP

JUMLAH

4

-

-

-

4

2

Satker PSDKP Muara Angke

6

-

-

-

6

3

Pos PSDKP Pulau Pramuka

-

-

-

-

-

4

Satker PSDKP Lempasing

1

-

-

-

1

5

Pos PSDKP Kuala Teladas

-

-

-

-

-

104


NO


6

Satker PSDKP Palabuhanratu

7 8 9




JUMLAH

3

-

-

-

Pos PSDKP Cidaun

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Karangantu

1

-

-

-

1

Pos PSDKP Pulo Kale, Terate, Pulau Panjang

-

-

-

-

-

10 Pos PSDKP Labuan

-

-

-

-

-

11 Pos PSDKP Kab. Tangerang

-

-

-

-

-

12 Pos PSDKP Lebak

-

-

-

-

-


3

105

NO





JUMLAH

13 Satker PSDKP Kejawanan

-

-

-

-

-

14 Pos PSDKP Karangsong

1

-

-

-

1

15 Pos PSDKP Blanakan

1

-

-

-

1

16 Pos PSDKP Eretan

1

-

-

-

1

17 Satker PSDKP Pekalongan

3

-

-

-

3

18 Pos PSDKP Wonokerto

1

-

-

-

1

19 Satker PSDKP Tegalsari

-

-

-

-

-

20 Pos PSDKP Brebes

-

-

-

-

-

21 Pos PSDKP Pelabuhan Tegal

1

-

-

-

1

106


NO





JUMLAH

22 Pos PSDKP Tanjungsari Pemalang

-

-

-

-

-

23 Pos PSDKP Asemdoyong

-

-

-

-

-

24 Satker PSDKP Cilacap

1

-

-

-

1

25 Pos PSDKP Kebumen

-

-

-

-

-

26 Pos PSDKP Sadeng/ DIY

-

-

-

-

-

27 Satker PSDKP Juwana

1

-

-

-

1

28 Pos PSDKP Karimunjawa

-

-

-

-

-

29 Pos PSDKP Sarang

-

-

-

-

-

30 Pos PSDKP Karanganyar

-

-

-

-

-

31 Pos PSDKP Tasikagung

-

-

-

-

-


107

NO





JUMLAH

32 Pos PSDKP Banyutowo

-

-

-

-

-

33 Pos PSDKP Jobokuto

-

-

-

-

-

34 Pos PSDKP Morodemak

-

-

-

-

-

35 Satker PSDKP Batang

1

-

-

-

1

36 Pos PSDKP Roban/ Celong

-

-

-

-

-

37 Pos PSDKP Kendal

-

-

-

-

-

Satker PSDKP 38 Banyuwangi

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Surabaya

2

-

-

-

2

1

-

-

-

1

39

40 Pos PSDKP Gresik

108


NO





JUMLAH

41 Pos PSDKP Sumenep

-

-

-

-

42 Pos PSDKP Sampang

-

-

-

-

-

43 Satker PSDKP Prigi

2

-

-

-

2

Pos PSDKP Sendangbiru Malang

1

-

-

-

1

45 Pos PSDKP Tulungagung

-

-

-

-

-

Satker PSDKP 46 Brondong

1

-

-

-

1

47 Pos PSDKP Tuban

1

-

-

-

1

Satker PSDKP 48 Probolinggo

1

-

-

-

1

49 Satker PSDKP Benoa

2

-

-

-

2

44


-

109

NO





JUMLAH

50 Satker PSDKP Bawean

-

-

-

-

-

Satker PSDKP Pengam51 bengan

2

-

-

-

2

52 Satker PSDKP Kupang

1

-

-

-

1

53 Pos PSDKP Atapupu

-

-

-

-

-

54 Satker Larantuka

-

-

-

-

-

55 Pos PSDKP Ende

-

-

-

-

-

56 Pos PSDKP Meumere

-

-

-

-

-

3

-

-

-

3

43

0

0

0

43

57

Satker PSDKP Labuan Lombok TOTAL

110


b. Sebaran PPNS pada UPT Pangkalan PSDKP Bitung PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


NO


1


3

1

-

-

4

2

Pos PSDKP Tobelo

-

-

-

-

-

3

Pos PSDKP Donggala

-

-

-

-

-

4

Pos PSDKP Parigi Mountong

-

-

-

-

-

5

Pos PSDKP Banggai

-

-

-

-

-

6

Pos PSDKP Banggai Kepulauan

-

-

-

-

-

7

Pos PSDKP Labuan UkiBolmong

-

-

-

-

-

JUMLAH DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP


111

NO





8

Pos PSDKP MolibagoBolaang Mongondouw Selatan

-

-

-

-

-

9

Pos PSDKP AmurangMinahasa Selatan

1

-

-

-

1

10 Pos PSDKP BelangMinahasa Tenggara

-

-

-

-

-

11 Pos PSDKP TumumpaManado

-

-

-

-

-

12 Pos PSDKP Likupang

-

-

-

-

-

13 Pos PSDKP Kema

-

-

-

-

-

14 Pos PSDKP Mamuju Utara

-

-

-

-

-

112


NO





15 Pos PSDKP Mamuju

-

-

-

-

-

16 Pos PSDKP Majene

-

-

-

-

-

17 Pos PSDKP Polewali Mandar

-

-

-

-

-

18 Pos PSDKP Palopo

-

-

-

-

-

19 Pos PSDKP Kota Balikpapan

-

-

-

-

-

20 Pos PSDKP Samarinda

1

-

-

-

1

21 Pos PSDKP Kota Bontang

-

-

-

-

-

22 Pos PSDKP Tojo Una-Una

-

-

-

-

-

23 Satker PSDKP Dagho/ Tahuna

-

-

-

-

-


113

NO





24 Satker PSDKP Melonguane

-

-

-

-

-

25 Pos PSDKP Pulau Karatung

-

-

-

-

-

26 Pos PSDKP Beo

-

-

-

-

-

27 Pos PSDKP Salibabu

-

-

-

-

-

28 Satker PSDKP Makassar

2

-

-

-

2

29 Pos PSDKP Selayar

2

-

-

-

2

30 Pos PSDKP Sinjai

-

-

-

-

-

31 Pos PSDKP Bone

1

-

-

-

1

32 Pos PSDKP Jeneponto

-

-

-

-

-

33 Pos PSDKP Pangkajene Kepulauan

-

-

-

-

-

114


NO





34 Satker PSDKP Gorontalo

-

-

-

-

-

35 Pos PSDKP Pahuwato

-

-

-

-

-

36 Pos PSDKP Boalemo

-

-

-

-

-

37 Satker PSDKP Kwandang

-

-

-

-

-

38 Pos PSDKP Toli Toli

-

-

-

-

-

39 Satker PSDKP Kendari

-

-

-

-

-

40 Pos PSDKP Bau-Bau

-

-

-

-

-

41 Pos PSDKP Pasarwajo

-

-

-

-

-

42 Pos PSDKP Wakatobi

1

-

-

-

1

43 Pos PSDKP Kolaka

-

-

-

-

-


115

NO





44 Pos PSDKP Torobulu

-

-

-

-

-

45 Satker PSDKP Ternate

2

-

-

-

2

46 Pos PSDKP Goto

-

-

-

-

-

47 Satker PSDKP Bacan

-

-

-

-

-

48 Satker PSDKP Tarakan

2

-

-

-

2

49 Pos PSDKP Pulau Derawan

-

-

-

-

-

50 Pos PSDKP Kab. Berau

-

-

-

-

-

51 Pos PSDKP Kab. Bulungan

-

-

-

-

-

116


NO





52 Pos PSDKP SebatikNunukan

-

-

-

-

-

53 Satker PSDKP Banjarmasin

1

-

-

-

1

54 Pos PSDKP Kotabaru

1

-

-

-

1

55 Pos PSDKP Batulicin

1

-

-

-

1

56 Pos PSDKP Muara Kintab/ Tanah Laut

-

-

-

-

-

TOTAL

18

1

0

0

19


117

c. Sebaran PPNS pada UPT Stasiun PSDKP Pontianak

NO





1


2

-

-

-

2

2

Pos PSDKP Entikong

-

-

-

-

-

3

Pos PSDKP Badau

-

-

-

-

4

Pos PSDKP Sajingan

-

-

-

-

-

5

Pos PSDKP Jagoibabang

-

-

-

-

-

6

Pos PSDKP Pulau Maya

-

-

-

-

-

7

Pos PSDKP Sungai Rengas

1

-

-

-

1

8

Pos PSDKP Sungai Kakap

-

-

-

-

-

118


NO





9

Pos PSDKP Kuala Menpawah

-

-

-

-

-

10

Pos PSDKP JakabaringPalembang

-

-

-

-

-

11

Pos PSDKP Sungsang Banyuasin

1

-

-

-

1

12

Pos PSDKP Sungai Lumpur Kab. OKI

1

-

-

-

1

13

Satker PSDKP Pemangkat

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

14 Pos PSDKP Singkawang


119

NO

15


Satker PSDKP Telukbatang



JUMLAH DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP 1

-

-

-

16 Pos PSDKP Pangkalanbun

-

-

-

-

-

17 Pos PSDKP Ketapang

1

-

-

-

1

18 Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun

1

-

-

-

1

19 Satker PSDKP Moro

-

-

-

-

-

20 Satker PSDKP Batam

2

-

-

-

2

21 Satker PSDKP Tarempa

1

-

-

-

1

22 Satker PSDKP Natuna/ Ranai

1

-

-

-

1

120


1

NO





23 Satker PSDKP Kijang/ Bintan

1

-

-

-

1

24 Satker PSDKP Sungai Liat

1

-

-

-

1

25 Pos PSDKP Pangkal Balam

-

-

-

-

-

26 Pos PSDKP PPI Sadal

-

-

-

-

-

27 Pos PSDKP Kurau

-

-

-

-

-

28 Pos PSDKP Muntok

-

-

-

-

-

29 Satker PSDKP Tanjung Pinang

3

-

-

-

3

17

0

0

0

17

TOTAL


121

d. Sebaran PPNS pada UPT Stasiun PSDKP Belawan PPNS DALAM LINGKUNGAN PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERIKANAN NO UPT/ SATKER/ POS PSDKP JUMLAH DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP 1 Stasiun PSDKP Belawan 2 2 2 Pos PSDKP Serdang Bedagai

-

-

-

-

-

3 Satker PSDKP Sabang/ Lampulo 4 Pos PSDKP IDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Pos PSDKP Sabang

-

-

-

-

-

6 Pos PSDKP Tapaktuan (Aceh Selatan) 7 Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan 8 Pos PSDKP Bagansiapi-Api

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

122


PPNS DALAM LINGKUNGAN PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERIKANAN NO UPT/ SATKER/ POS PSDKP JUMLAH DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP 9 Pos PSDKP Panipahan

-

-

-

-

-

10 Pos PSDKP Batubara

-

-

-

-

-

11 Pos PSDKP Bengkalis

-

-

-

-

-

12 Satker PSDKP Sibolga

2

-

-

-

2

13 Pos PSDKP Pulo Telo

-

-

-

-

-

14 Pos PSDKP Barus

-

-

-

-

-

15 Pos PSDKP Mandailing Natal

-

-

-

-

-

16 Pos PSDKP Sorkam Barat

-

-

-

-

-

17 Satker PSDKP Bungus

-

-

-

-

-

18 Pos PSDKP Sikakap

1

-

-

-

1

19 Pos PSDKP Carocok Tarusan

-

-

-

-

-


123

PPNS DALAM LINGKUNGAN PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERIKANAN NO UPT/ SATKER/ POS PSDKP JUMLAH DI BIDANG DI LUAR DI BIDANG DI LUAR TEKNIS BIDANG TEKNIS TEKNIS BIDANG TEKNIS PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN SDKP SDKP SDKP SDKP 20 Pos PSDKP Muara Padang

-

-

-

-

21 Pos PSDKP Air Bangis

-

-

-

-

-

22 Satker PSDKP Kuala Tungkal

2

-

-

-

2

23 Pos PSDKP Nipah Panjang

-

-

-

-

-

24 Satker PSDKP Tanjung Pandan

1

-

-

-

1

25 Pos PSDKP Manggar

-

-

-

-

-

26 Pos PSDKP Gantung

-

-

-

-

-

27 Satker PSDKP Pulau Baai Bengkulu

3

-

-

-

3

TOTAL

12

0

0

0

12

124


-

e. Sebaran PPNS pada UPT Stasiun PSDKP Tual PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO UPT/ SATKER/ POS PSDKP




2

-

-

-

2

2 Pos PSDKP Benjina

-

-

-

-

-

3 Pos PSDKP Warabal

-

-

-

-

-

4 Satker PSDKP Ambon

1

-

-

-

1

5 Pos PSDKP Saumlaki

-

-

-

-

-

6 Pos PSDKP Banda (Kab. Maluku Tengah, P Banda)

-

-

-

-

-

7 Pos PSDKP Masohi (Kab. Seram Bagian Tengah)

1

-

-

-

1


125

PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO UPT/ SATKER/ POS PSDKP



8 Pos PSDKP Bula (Kab. Seram Bagian Timur)

-

-

-

-

-

9 Pos PSDKP Tulehu

-

-

-

-

-

10 Satker PSDKP Merauke

1

-

-

-

1

11 Pos PSDKP Wanam

-

-

-

-

-

12 Satker PSDKP Sorong

-

-

-

-

-

13 Pos PSDKP Kab. Sorong

-

-

-

-

-

14 Pos PSDKP Sorong Selatan

-

-

-

-

-

15 Pos PSDKP Raja Ampat

1

-

-

-

1

16 Satker PSDKP Wimro

-

-

-

-

-

17 Pos PSDKP Manokwari

-

-

-

-

-

126


PPNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO UPT/ SATKER/ POS PSDKP



18 Satker PSDKP Biak

-

-

-

-

-

19 Satker PSDKP Jayapura

1

-

-

-

1

20 Satker PSDKP Avona

1

-

-

-

1

21 Satker PSDKP Kaimana

1

-

-

-

1

22 Pos PSDKP Timika

1

-

-

-

1

23 Satker PSDKP Fak-Fak

-

-

-

-

-

24 Pos PSDKP Dobo

1

-

-

-

1

25 Pos PSDKP Asmat

1

-

-

-

1

12

0

0

0

12

TOTAL


127

7. Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, Tahun 2007-2013 NO

TAHUN DIKLAT

JUMLAH (Orang)

JUMLAH YANG MASIH AKTIF (Orang)

1.

2007

28

20

2.

2009

19

17

3.

2010

-

-

4.

2011

-

-

5.

2012

20

20

6.

2013

57

57

8. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan, Tahun 2006-2013 NAMA KAPAL Jumlah

TAHUN (ORANG) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

177

215

252

313

340

341

329

329

1

KP. Barracuda 001

8

8

9

8

8

9

10

9

2

KP. Barracuda 002

8

8

8

9

9

9

8

8

3

KP. Hiu 001

12

11

12

14

14

13

13

12

128


NAMA KAPAL

TAHUN (ORANG) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4

KP. Hiu 002

12

10

11

14

14

12

12

11

5

KP. Hiu 003

12

10

12

13

13

13

13

12

6

KP. Hiu 004

12

13

11

13

13

13

12

12

7

KP. Hiu 005

12

11

12

14

14

13

11

11

8

KP. Hiu 006

12

11

12

13

13

13

13

12

9

KP. Hiu 007

12

11

11

13

13

13

13

12

10 KP. Hiu 008

12

10

11

13

13

12

12

11

11 KP. Hiu 009

-

11

12

13

13

12

13

12

12 KP. Hiu 010

-

10

12

13

13

13

13

13

13 KP. Hiu 011

-

-

-

-

-

-

-

-

14 KP. Hiu Macan 001

18

14

15

19

19

19

19

20


17

14

15

21

21

18

18

15


-

14

15

19

19

17

17

16


-

14

15

18

18

18

18

16


129

NAMA KAPAL

TAHUN (ORANG) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


-

-

15

20

20

20

20

19


-

-

-

20

20

19

18

17

20 KP. Todak 001

8

9

9

9

9

9

9

8

21 KP. Todak 002

8

8

9

10

10

9

9

8

22 KP. Takalamungan

7

9

10

11

11

11

11

11

23 KP. Padaido

7

9

10

10

10

10

10

10

24 KP. Hiu Macan Tutul 001

-

-

-

22

22

20

18

17

25 KP. Hiu Macan Tutul 002

-

-

-

-

-

-

-

16

26 KP. Akar Bahar 001

-

-

-

6

6

7

7

8

27 KP. Paus 001

-

-

-

-

-

12

12

12

130


9. Jumlah Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) NO

TAHUN DIKLAT

JUMLAH (Orang)

1.

2010

0

2.

2011

62

3.

2012

40

4.

2013

59

JUMLAH

161


131

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP, Tahun 2005-2013 NO

TAHUN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

%

1.

2005

126.481.192.000

88.316.694.114

69,83

2.

2006

221.186.000.000

183.775.016.337

83,09

3.

2007

255.502.405.000

186.874.767.924

73,14

4.

2008

288.651.305.000

236.756.789.942

82,02

5.

2009

345.635.561.000

303.445.413.508

87,79

6.

2010

284.630.669.000

271.456.096.262

95,37

7.

2011

362.704.000.000

351.829.924.358

97,00

8.

2012

509.674.190.000

498.418.937.563

97,79

9.

2013

549.043.645.000

529.148.275.287

96,38

132


III. CAPAIAN PENGAWASAN SDKP A. Operasi Kapal Pengawas 1. Hasil Operasi Mandiri Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP, Tahun 2005-2013 RIKSA (unit)

NO TAHUN KII 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1.339 1.995 2.030 3.822 2.089 3269 4.252 3.824

108 212 148 139 166 79 74 74

JML 344 1.447 2.207 2.178 3.961 2.255 3.348 4.326 3.871

22.620

973

23.937

KIA

TANGKAP (unit) DITENGGELAMKAN KII KIA JML 1 1 32 32 3 3 1 1 1 1 38 38 760 1.345

AD HOCK/KAWAL KII KIA JML 91 24 112 83 49 132 96 90 186 119 124 243 78 125 203 24 159 183 30 76 106 42 70 112 24 43 68 587

DIPULANGKAN KII KIA JML 17 17 30 30 12 12 10 10 1 1 70 70


133

2. Hasil Kerjasama Operasi Pengawasan dengan Instansi Terkait, Tahun 2007 – 2013

NO

TAHUN

1 2 3 4 5 6 7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

134

BAKORKAMLA AD HOC RIKSA KII KIA 17 0 0 178 27 7 92 0 0 107 11 7 111 0 2 247 9 1 228 222 6

INSTANSI POLRI AD HOC RIKSA KII KIA 104 2 13 -

TNI-AL + MALINDO AD HOC RIKSA KII KIA 8 0 0 46 0 0 4 0 2 23 0 0 13 0 0 40 0 0 30 30 0


3. Kerjasama Operasi Kapal Pengawas dengan Instansi Terkait, Tahun 2007-2013 LOKASI

JUMLAH KAPAL DIKAWAL (unit) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Perairan Sumatera Barat

-

-

-

-

-

-

-

Laut Arafura

5

-

-

-

-

-

-

Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Selat Malaka

-

34

20

7

2

71

6

Perairan Utara Jawa

-

-

-

-

-

-

4

Laut Sulawesi

-

-

-

-

-

-

17

Laut Sulawesi/Maluku

-

-

-

11

-

-

-

Laut Aru

-

-

-

-

-

-

-

Samudera Pasifik

-

-

-

-

-

-

-

Samudera Hindia

-

-

-

-

-

-

-


135

4. Kerjasama Operasi Kapal Pengawas dengan Negara Lain, Tahun 2007-2013 NEGARA NO

AUSTRALIA

TAHUN RIKSA

MALAYSIA

AD HOC KII

KIA

RIKSA

AD HOC KII

KIA

1

2007

-

-

-

8

0

0

2

2008

-

-

-

46

0

0

3

2009

-

-

-

4

0

2

4

2010

-

-

-

23

0

0

5

2011

85

0

0

13

0

0

6

2012

63

1

0

40

0

0

7

2013

30

30

0

30

30

0

136


5. Jumlah Kapal Ikan yang di Ad hoc oleh Kapal Pengawas Berdasarkan WPP, Tahun 2009-2013 No

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) 2009

TAHUN (unit) 2010

2011

2012

2013 15

1

WPP- RI 571

15

16

14

12

2

WPP- RI 711

115

135

50

59

1

3

WPP- RI 712

31

8

8

4

26

4

WPP- RI 713

5

-

6

-

5

WPP-NRI 714

-

-

-

3

2

6

WPP-RI 715

-

20

14

8

8

7

WPP -RI 716

-

2

12

17

13

8

WPP-RI 717

-

2

-

3

1

9

WPP-RI 718

-

-

8

-

-

10

Belum Terdata

37

-

-

-

-

203

183

106

112

68

TOTAL


137

5. Jumlah Kapal Ikan yang di Ad hoc oleh Kapal Pengawas Berdasarkan Jenis Alat Tangkap, Tahun 2008-2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 138

JENIS ALAT TANGKAP Trawl Pair Trawl Long Line Rawai Bubu Gill Net Hand Line Kapal Lampu Bouke Ami Cantrang Pengangkut Ikan Pukat Ikan Pukat Teri Purse Seine

2008 28 39 22 0 1 14 36 1 3 0 17 22 0 17

2009 76 6 9 0 3 4 19 1 10 0 13 4 0 36

TAHUN (unit) 2010 2011 50 19 71 40 4 14 0 0 2 0 1 5 12 16 5 1 2 1 0 1 6 3 1 1 0 0 20 5

2012 15 34 2 2 4 22 1 1 6 2 5 4 7


2013 15 12 1 2 4 17 1 2 4 5

NO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

JENIS ALAT TANGKAP Pancing Cumi Jaring Cumi Jaring Dogol Kapal Bantu Alat Bantu Selam Alat Selam + Gill Net Kapal Angkut Pasir Pancing Tonda Pukat Hela Kargo Pole & Line Bom Mini Purse Seine Peralatan Selam Tanpa Keterangan TOTAL

2008 6 0 6 2 0 0 1 0 0 2 2 0 24 243

2009 7 0 0 1 6 0 0 3 3 0 0 0 2 203

TAHUN (unit) 2010 2011 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 183 106

2012 1 1 3 2 112

2013 1 1 1 2 68


139

7. Jumlah Kapal Ikan yang di Ad Hoc oleh Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Kebangsaan, Tahun 2007-2013 No

KEBANGSAAN KAPAL

TAHUN (unit) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Indonesia

96

119

78

24

30

42

24

2

Malaysia

8

12

9

22

11

5

14

3

Vietnam

45

74

76

115

42

40

17

4

Thailand

31

23

27

7

3

8

4

5

RRC/China

1

15

8

7

0

0

0

6

Hongkong

0

0

1

0

1

0

0

7

Taiwan

0

0

0

0

6

0

0

8

Filipina TOTAL

140

5

0

4

8

13

17

9

186

243

203

183

106

112

68


B. Operasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan 1. Pembinaan Teknis Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Tahun 2007-2013 NO

TAHUN

1

LOKASI PEMBINAAN (unit) WILAYAH BARAT

WILAYAH TIMUR

2007

-

-

2

2008

9

15

3

2009

14

24

4

2010

12

21

5

2011

15

18

6

2012

7

19

7

2013

9

12


141

2. Pembentukan POKMASWAS, Tahun 2006-2013 PROVINSI

NO

JUMLAH - TOTAL

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

759

901

1.369

1.419

1.452

1.452

2.195

1.125

1

N. ACEH DARUSSALAM

44

47

39

39

41

41

226

11

2

SUMATERA UTARA

8

8

62

62

63

63

70

13

3

SUMATERA BARAT

109

109

85

84

105

105

136

15

4

RIAU

3

3

16

16

46

46

48

48

5

KEP.RIAU

2

2

14

14

38

38

44

34

6

JAMBI

12

12

14

15

18

18

28

32

7

BENGKULU

9

1

32

32

19

19

64

66

8

SUMATERA SELATAN

14

16

75

76

65

65

65

12

9

BANGKA BELITUNG

4

21

25

25

22

22

22

1

10

70

43

77

89

89

91

91

10 LAMPUNG

142


NO

PROVINSI

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11 DKI JAKARTA

1

26

15

15

17

17

17

8

12 BANTEN

26

13

27

27

27

27

45

22

13 JAWA BARAT

57

57

79

79

79

79

149

155

14 JAWA TENGAH

30

30

39

46

26

26

32

30

15 DI. YOGYAKARTA

9

9

20

16

14

14

15

43

16 JAWA TIMUR

12

10

23

23

23

23

145

32

17 BALI

21

33

35

35

41

41

43

43

18 NTB

39

39

39

39

39

39

47

133

19 NTT

5

5

20

20

20

20

144

3

20 KALIMANTAN BARAT

48

28

16

28

28

28

57

57

21 KALIMANTAN TIMUR

6

4

48

48

8

8

8

9

22 KALIMANTAN TENGAH

11

11

11

11

46

46

47

2


143

NO

PROVINSI

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23 KALIMANTAN SELATAN

38

101

127

127

146

146

192

56

24 SULAWESI UTARA

10

10

9

9

9

9

46

39

25 GORONTALO

8

6

15

15

26

26

26

2

26 SULAWESI TENGAH

11

11

124

124

49

49

125

13

27 SULAWESI TENGGARA

78

78

94

94

94

94

96

5

28 SULAWESI SELATAN

64

67

112

112

150

150

68

33

-

0

12

12

11

11

18

18

30 MALUKU

33

33

24

24

30

30

17

9

31 MALUKU UTARA

36

36

57

57

57

57

58

90

32 PAPUA

1

1

1

1

1

1

1

0

33 PAPUA BARAT

-

4

17

17

5

5

5

0

29 SULAWESI BARAT

Keterangan: *) Dari 2.195 kelompok POKMASWAS yang telah terbentuk, sebanyak 1.125 POKMASWAS yang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengawasan SDKP.

144


3. Evaluasi Ketaatan Kapal Melalui HPK dan SLO, Tahun 2007-2013 NO

TAHUN

1

JUMLAH SLO WILAYAH BARAT

WILAYAH TIMUR

2007

9.937

12.594

2

2008

9.964

16.176

3

2009

14.801

25.814

4

2010

69.549

23.125

5

2011

94.948

45.350

6

2012

130.211

56.810

7

2013

126.248

65.024

Loket SLO


145

4. Evaluasi Pengawasan Melalui Penerapan Buku Lapor Wilayah Barat Tahun 2010 –2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

146

UPT/Satker/Pos PSDKP Pangkalan PSDKP Jakarta Satker PSDKP Kejawanan Pos PSDKP Karangsong Satker PSDKP Tegalsari Satker PSDKP Pekalongan Satker PSDKP Batang Satker PSDKP Juwana Satker PSDKP Cilacap Satker PSDKP Probolinggo Satker PSDKP Bawean Satker PSDKP Banyuwangi Satker PSDKP Benoa Satker PSDKP Muara Angke

2010 D 2.365 112 88 873 95 704 137 269 14 211 2.220 -

B 1.437 131 48 537 164 752 92 192 9 255 2.547 -

TAHUN (unit) 2011 2012 D B D B 1.963 1.183 2.801 3.161 98 86 99 145 308 202 272 319 342 440 156 237 295 292 469 708 99 87 133 151 344 183 548 648 14 65 31 124 97 78 141 157 35 41 17 18 202 201 222 209 1.423 1.300 2.339 2.563 187 496 390 1.133

2013 D B 4.376 4.867 461 467 1.160 1.267 3.791 3.803 2.019 2.340 3.317 3.556 1.308 2.997 754 1.583 3.017 2.821 78 81 161 143 3.712 3.871 1399 5.903


No.

UPT/Satker/Pos PSDKP

14 Satker PSDKP Pelabuhan Ratu

2010 D B 103 117

TAHUN (unit) 2011 2012 D B D B 99 94 138 138

2013 D B 678 599

15 Satker PSDKP Kupang

55

94

133

134

239

257

3.588

3.590

16 Stasiun Pontianak/Pos PSDKP Sungai Rengas

119

188

77

123

156

197

352

919

17 Satker PSDKP Pemangkat

151

360

155

240

376

429

939

1.134

18 Satker PSDKP Tanjung Pinang

344

1.068

264

788

1149

1.550

796

2.243

-

-

18

82

166

154

271

462

395

591

467

456

650

702

773

766

21 Satker PSDKP Sungai liat

-

-

47

272

386

391

947

947

22 Satker PSDKP Moro

-

-

99

257

563

646

957

1066

19 Pos PSDKP JakabaringPalembang 20 Satker PSDKP Batam (di Tlg Punggur dan Barelang)


147

No.


2010 D 57

B 294

202

754

-

27 Stasiun PSDKP Belawan 28 Satker PSDKP Sibolga 29 Satker PSDKP Tj Balai Asahan 30 Satker PSDKP Bungus

23 Satker PSDKP Pulau Kijang/ Bintan 24 Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun 25 Satker PSDKP Tarempa

TAHUN (unit) 2011 2012 D B D B 52 239 384 385 86

397

458

553

-

4

66

186

-

32

30

81

734

3.245

799

2.855

960

3.443

856

2.020

210

797

247

53

58

31 Satker PSDKP Kuala 26 Tungkal – Jambi 32 Satker PSDKP Pulau Baai 82 - Bengkulu Ket : D : Datang B : Berangkat

26 Satker PSDKP Natuna

148

2013 D B 2.049 4.574 576

1.579

186

80

136

90

139

271

2.624

2.869

9.954

14.748

2.762

2.393

9.651

10.565

267

407

635

12.279

14.381

72

87

122

128

618

658

78

21

45

66

75

272

300

154

55

52

148

153

1.604

1.802


5. Evaluasi Pengawasan Melalui Penerapan Buku Lapor Wilayah Timur Tahun 2010 – 2013 TAHUN NO.


2010

2011

2012

2013

D

B

D

B

D

B

D

B

1.730

1.683

1.694

1.494

3.432

3.424

10.225

10.451


126

117

234

110

546

552

411

434

3 Satker PSDKP Kendari

150

162

94

55

448

378

9.012

9.075

1 Pangkalan PSDKP Bitung

4 Satker PSDKP Bacan

46

46

34

34

236

230

1.638

1.603

5 Satker PSDKP Ambon

488

495

804

679

975

1.002

1.095

1.088

6 Satker PSDKP Merauke

141

210

251

204

363

342

522

563

7 Satker PSDKP Sorong

263

331

407

351

661

572

0

0

36

37

21

25

60

60

60

60

8 Satker PSDKP Biak 9 Satker PSDKP Banjarmasin

0

0

415

342

0

0

1.439

1.327

360

542

663

460

865

861

894

941

11 Satker PSDKP Makassar

1

1

30

22

1

1

838

868

12 Satker PSDKP Dagho/Tahuna

1

1

30

25

6

6

219

242

10 Satker PSDKP Avona


149

TAHUN NO.


2010 D

13 Satker PSDKP Wimro

2011 B

18

D

2012 B

D

2013 D

B

17

2

3

11

B 11

140

161

14 Satker PSDKP Ternate

11

11

12

10

222

225

3.100

3.219

15 Satker PSDKP Kaimana

162

171

70

66

218

229

306

349

16 Pos PSDKP Timika

251

260

118

120

587

627

678

710

17 Pos PSDKP Dobo

356

436

242

321

732

739

332

394

22

24

18

14

68

71

392

394

18 Pos PSDKP Bau-Bau 19 Pos PSDKP Karatung 20 Pos PSDKP Bula 21 Pos PSDKP Raja Ampat

2

3

3

2

3

3

90

86

34

34

35

33

49

49

84

87

4

5

3

4

18

17

19

20

341

335

257

201

604

610

811

888

23 Pos PSDKP Muara Kintap

0

0

61

50

0

0

215

235

24 Pos PSDKP Banggai

1

0

26

22

8

8

113

113

25 Pos PSDKP Tulehu

6

4

11

9

17

17

239

249

22 Pos PSDKP Wanam

150


TAHUN NO.


2010 D

26 Pos PSDKP Balikpapan

B 0

27 Pos PSDKP Belang 28 Pos PSDKP Tumumpa

2011 D

2012 B

D

0

11

8

2013 B

0

D

B

0

1.190

1.311

30

37

17

15

43

43

1.105

1.156

154

159

24

20

223

223

2.136

2.114

0

0

2

2

1

1

0

0

29 Pos PSDKP Bualemo 30 Pos PSDKP Tojo Una-Una

4

0

3

0

0

0

0

0

102

103

82

70

188

182

50

47

32 Pos PSDKP Labuan Uki – Bolmong

37

93

50

81

73

73

67

67

33 Pos PSDKP Pasar Wajo

11

11

15

15

23

23

2

2

6

6

4

4

8

8

0

0

8

8

6

6

17

17

0

0

31 Pos PSDKP Banggai Kepulauan

34

Pos PSDKP Masohi

35 Pos PSDKP Kab. Sorong Ket : D : Datang

B : Berangkat


151

6. Pembinaan Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan, Tahun 2007-2013 NO

TAHUN

1. 2.

2007 2008

3.

2009

4.

2010

5.

2011

152

JUMLAH LOKASI YANG SUDAH DI LAKUKAN PEMBINAAN PENGAWASAN USAHA LOKASI PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN 18 1.Karangantu, 2.Kejawanan, 3.Tegal Sari, 4.Banyuwangi, 5.Surabaya, 6.Benoa, 7.Labuhan, 9.Lombok, 9.Bitung, 10. Makassar, 11.Ternate, 12. Pontianak, 13. Batam, 14.Belawan, 15.Ambon, 16.Palembang, 17.Maumere, 18.Manado 18 1.Lempasing, 2.Pelabuhan Ratu, 3.Juwana, 4.Benoa, 5.Labuhan Lombok, 6.Bitung, 7.Makassar, 8.Kendari, 9.Ternate, 10.Pontianak, 11.Batam, 12.Tanjung Pinang, 13.Belawan, 14.Sibolga, 15.Tual, 16 Ambon, 17.Sorong, 18.Pangkal Pinang 16 1.Tanjung Pandan, 2.Cilacap, 3.Surabaya, 4, Labuhan Lombok, 5.Pontianak, 6.Tanjung Pinang, 7.Batam, 8.Bitung, 9.Tual, 10.Sorong, 11.Makassar, 12.Kendari, 13.Brondong, 14.Sibolga, 15.Benoa, 16.Belawan 12 1.Bitung, 2.Rembang, 3.Batam, 4.Lahuhan Lombok, 5.Biak, 6.Tanjung Pinang, 7.Probolinggo, 8.Pemangkat, 9.Palu, 10.Tanjung Balai Asahan, 11.Pengambengan, 12.Tegal


6.

2012

20

7.

2013

16

1. Kendari, 2. Pelabuhan Ratus, 3. Sibolga, 4. Larantuka, 5. Sulawesi Utara, 6. Balikpapan, 7. Lampung, 8. Bungus, 9. Gresik, 10. Brondong, 11. Tuban, 12. Belawan, 13. Bagansiapi-api, 14. Kuala Tungkal, 15. Pekalongan, 16. Sungai Liat, 17. Semarang, 18. Ambon, 19. Pontianak dan 20. Batam 1. Bali, 2. Tarakan, 3. Kendari, 4. Padang, 5. Bengkulu, 6. Pekalongan, 7. Aceh, 8. Pati, 9. Cirebon, 10. Blanakan, 11. Surabaya, 12. Medan, 13. Bandung, 14. Entikong, 15. Bitung dan 16.Banten

7. Hasil Verifikasi Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan, Tahun 2009-2013

1

2009

75

SIUP ADA TIDAK 75 -

2

2010

122

122

-

118

3

1

116

6

3

2012

130

130

-

124

2

4

123

7

4

2013

47

38

9

37

-

10

45

2

374

365

9

354

5

15

3549

20

NO TAHUN

TOTAL

JUMLAH

BERLAKU 75

SKP/HACCP PERPANJANG KADALUARSA -

AKTIF YA TIDAK 70 5


153

8. Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Kecil, Tahun 2010-2013

2010

LOKASI 22

JUMLAH (unit) PELAKU USAHA 142

SAMPEL 345

2011

15

27

91

3

2012

23

136

140

129 (92,14)

11 (7,85)

4

2013

20

37

441

424 (96,15%)

17 (3,85%)

NO

TAHUN

1 2

KANDUNGAN FORMALIN NEGATIF POSITIF 258 (74,78%) 87 (25,22%) 72 (79,12 %)

19 (20,80)

9. Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah diverifikasi sampai dengan tahun 2013 NO

TAHUN

AKUMULASI TARGET VERIFIKASI UPI % 75 -

AKUMULASI REALISASI VERIFIKASI UPI % 75 -

1

2009

2

s/d tahun 2010

197

45,60%

197

45,60%

3

s/d tahun 2011

279

53,44%

327

62,64%

4

s/d tahun 2012

361

69,16%

398

76,25%

5

s/d tahun 2013

443

84,86%

445

85,25%

154


10. Pembinaan Teknis Pengawasan Usaha Budidaya Ikan, Tahun 2009-2013 NO

TAHUN

1

2009

2

2010

3

2011

4

2012

5

2013

JUMLAH LOKASI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGAWAS USAHA BUDIDAYA IKAN 19 lokasi (Sumatera Utara, Jambi, Kep.Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah , Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku) 13 lokasi (Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua) 13 lokasi (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Barat, DI.Yagyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo) 11 lokasi (Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara) 12 lokasi (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Banten, Papua Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat)


155

11. Uji Petik Peredaran Pakan Ikan Tahun 2013 NO

PROVINSI

TERDAFTAR

%

TIDAK TERDAFTAR

%

TOTAL SAMPEL

1

Provinsi Sulawesi Selatan

4

66,66

2

33,33

6

2

Provinsi Sulawesi Tenggara

4

80

1

20

5

3

Provinsi Jawa Barat

4

100

0

0

4

4

Provinsi Sumatera Selatan

1

2,77

35

97,22

36

5

Provinsi Jawa Tengah

18

81,81

4

18,18

22

6

Provinsi Kalimantan Timur

1

25

3

75

4

7

Provinsi Jambi

0

0

0

0

0

8

Provinsi Jawa Timur

10

90,9

1

9,09

11

9

Provinsi Banten

0

0

0

0

0

10 Kepulauan Riau

0

0

0

0

0

11 Provinsi Maluku

2

66,66

1

33,3

3

Jumlah

44

48,35

47

51,65

91

156


12. Uji Petik Pengawasan Peredaran Obat Ikan Kimia dan Biologi (OIKB), Tahun 2013 NO

PROVINSI

TERDAFTAR

%

TIDAK TERDAFTAR

%

TOTAL SAMPEL

7

46.66

8

53,33

15

1

Provinsi Nusa Tenggara Barat

2

Provinsi Sulawesi Selatan

0

0

0

0

0

3

Provinsi Sulawesi Tenggara

15

88,25

2

11,76

17

4

Provinsi Jawa Barat

29

33,73

57

66,27

86

5

Provinsi Sumatera Selatan

2

11,11

16

88,88

18

6

Provinsi Jawa Tengah

0

0

0

0

0

7

Provinsi Kalimantan Timur

7

70

3

30

10

8

Provinsi Jambi

15

57,69

11

42,30

26

9

Provinsi Jawa Timur

44

51,16

42

48,83

86

10 Provinsi Banten

13

100

0

0

13

11 Kepulauan Riau

0

0

0

0

0

12 Provinsi Maluku

2

100

0

0

2

134

49,08

139

50,91

273

JUMLAH


157

C. Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan 1. Pengawasan Pencemaran Tahun 2013 Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP WPP 711 1 Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak 2 Satker Pengawasan Pantai Nongsa SDKP Batam No.

Kota Batam

3

158

Satker Pengawasan SDKP Pulau Kijang/ Bintan

0°59’39,97” LU104°37’48,99”BT Kawal, Gunung Kijang (Sungai Kawal)

Sumber Pencemaran

Sumber Data

-

-

Limbah bahan beracun berbahaya yang terbawa arus laut dari perairan internasional Limbah minyak yang tumpah dan mencemari Laut Limbah kelapa sawit PT. Tirta Madu

-


-

-

No. 4

5 6

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP Satker Pengawasan Dusun Tirus, Desa Riau, SDKP Sungailiat Sungai Air Layang

Satker Pengawasan SDKP Tanjungpinang Satker Pengawasan SDKP Tanjungpandan

-

Sumber Pencemaran

Sumber Data

aktifitas penambangan ilegal yang merambah hutan bakau di Sungai Air Layang -

-

Kelurahan Sukamentri, limbah pengolahan Kecamatan Garutkota, dan kulit dari Sukaregang Desa Sucikaler, Kecamatan Karangpawitan, Tanjungpandan Kabupaten Belitung

-

WPP 712 7

Pangkalan Pengawasan Jakarta SDKP Jakarta

Limbah pabrik dan rumah tangga yang dialirkan ke laut secara langsung

-


159

No.

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP Pulau Pari, Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu Teluk Jakarta

160

Sumber Pencemaran

Sumber Data

Nelayan setempat yang melakukan penebangan hutan bakau secara liar yang menyebabkan abrasi atau pengikisan pantai karena tidak ada lagi yang menahan gelombang dan arus laut, sehingga sampah terbawa ke sungai tumpahan minyak lepas pantai Pencemaran limbah dan zat merkuri oleh perusahaan dan masyarakat setempat

-


-

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP 8 Satker Pengawasan SDKP Lempasing 9 Satker Pengawasan SDKP Karangantu 10 Satker Pengawasan Pelabuhan Cirebon SDKP Kejawanan

No.

11 Satker Pengawasan SDKP Pekalongan

Kelurahan Podosugih dan Jenggot, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Sumber Pencemaran

Sumber Data

-

-

-

-

Pencemaran air Laporan Bulanan laut akibat bongkar Desember 2013 muat batu bara di Pelabuhan Cirebon yang menyebabkan gagal panen budidaya kerang hijau Limbah pabrik batik -


161

No.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP

12 Satker Pengawasan SDKP Tegalsari

162

Lokasi

Sumber Pencemaran

Desa Asem Doyong – Taman Pemalang, UPI Sari laut Miliki Casminto

limbah / kotoran perut ikan dari Unit Pengolah Ikan langsung dibuang ke aliran muara sungai dan mengalir ke laut, tidak melalui kolam / bak penampung Limbah/kotoran ikan dari UPI disalurkan langsung ke arah laut tidak melalui bak penampungan limbah

Blok J. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

Sumber Data Laporan Bulanan Mei 2013

Laporan Bulanan Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2013


No.

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP Blok D-2 Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

Waduk Cacaban Kecamatan Pangkah Kab. Tegal

Sumber Pencemaran limbah/kotoran ikan dari UPI milik Nuraeni dan Rohadi yang disalurkan langsung ke arah laut, tanpa melalui bak penampungan limbah limbah / kotoran dari warung makan disekitar waduk yang langsung dibuang ke perairan, dan penebangan pohon atau tanaman pelindung sekitar waduk yang dijadikan kayu bakar oleh penduduk setempat

Sumber Data Laporan Bulanan Maret 2013

Laporan Bulanan April, Juni, Juli, Agustus, September, November 2013


163

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP 13 Satker Pengawasan Desa Berahan Wetan, Kec. SDKP Juwana Bonang, Kab. Demak Desa Kedung Mutih, Kecamatan Wedung, Kab. Demak

No.

Desa Sri Wulan, Sayung dan Karang Tengah, Kab. Demak Desa Pangkalan Kecamatan Margoyoso 14 Satker Pengawasan SDKP Batang

164

Pantai di Pantai Kuripan Desa Kuripan Kecamatan Subah, Batang

Sumber Pencemaran Sampah anorganik, berupa sampah plastik yang terdapat pada lantai hutan mangrove Bahan anorganik berupa sampah plastik yang terdapat pada lantai hutan mangrove limbah pabrik

Sumber Data Laporan Bulanan Februari 2013

Laporan Bulanan Maret 2013

Laporan Bulanan Maret 2013

Pencemaran Laporan Bulanan Juli dari perusahaan dan Agustus 2013 pengolahan tradisional Limbah dan Sampah yang dibuang di sembarang tempat


Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP 15 Satker Pengawasan Kawasan Kenjeran, SDKP Surabaya Surabaya

No.

Kec. Wiyung

Desa Bosem Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Desa Bosem Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan

Sumber Pencemaran

Sumber Data

Masyarakat sekitar dan perusahaan yang membuang limbah industri, limbah cair perkotaan langsung ke sungai Pabrik Tahu Halim Jaya pimp Bp. Handoko limbah rumah tangga dan limbah air laut

-

limbah rumah tangga dan limbah air laut

Laporan Satker PSDKP Surabaya Laporan Satker PSDKP Surabaya Laporan Satker PSDKP Surabaya


165

No.

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP Perairan Teluk Lamong, Gresik, Jawa Timur Simogunung Barat, Gresik, Taman Pondok Jati dan Prigen, Kelurahan Petemon Sungai di Surabaya

16 Satker Pengawasan SDKP Brondong

166

Sumber Pencemaran

Sumber Data

Pencemaran limbah industri oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia Pencemaran limbah rumah tangga

Pencemaran limbah rumah tangga dan zat merkuri perairan Gresik Jawa Timur pencemaran limbah baik di Gresik, Kebomas, aktivitas kapal. Manyar, Bungah, dan Ujungpangkah tercemar -


-

-

-

-

-

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Pengawasan SDKP 17 Satker Pengawasan SDKP Bawean 18 Satker Pengawasan Sungai Martapura SDKP Banjarmasin dan Sungai Barito di Banjarmasin WPP 713 No.

19 Satker Pengawasan SDKP Benoa 20 Satker Pengawasan SDKP Pengambengan 21 Satker Pengawasan SDKP Larantuka

22 Satker Pengawasan SDKP Labuan Lombok

Sumber Pencemaran

Sumber Data

-

-

pembuangan limbah rumah tangga

-

-

-

-

-

-

-

Kabupaten Ende, di Tumpahan Solar Flores, Nusa Tenggara Timur di kawasan perairan Pelabuhan Ippi Pantai kampung banjar, Pencemaran limbah ampenan, mataram, NTB rumah tangga dan sampah plastik

-

-


167

Unit Pelaksana Teknis Lokasi Sumber Pencemaran Pengawasan SDKP 24 Satker Pengawasan dusun Bontosunggu, desa Limbah cair SDKP Makassar Minasa Baji Kecamatan perusahaan yang Bantimurung memproduksi Teh Gelas WPP 715 No.

Sumber Data

23 Pangkalan Pengawasan Buyat, Minahasa, Sulawesi Pencemaran SDKP Bitung Utara limbah pengolahan perta,bangan emas oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) di dasar laut Buyat Kelurahan Girian Bawah, Pencemaran Kec. Girian, Kota Bitung pembuangan limbah cair sisa pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe ke sungai

168


-

-

-

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP 25 Satker Pengawasan SDKP Gorontalo

No.

Lokasi Desa Buntulia Selatan, Kec. Marisa Desa Bumela, Kec. Bilato, Kab. Gorontalo Desa Totopo, Kec. Bilato, Kab. Gorontalo Desa Tulabolo Timur, Kab. Bone Bolango Desa Uabanga, Kec. Bone Pantai Desa Mongiilo, Kec. Bolango Selatan Desa Mopuya, Kec. Kabila Bone Desa Oluhuta, Kec. Kabila Bone

Sumber Pencemaran penambangan emas tanpa izin penambangan emas tanpa izin penambangan emas tanpa izin penambangan emas tanpa izin penambangan emas tanpa izin penambangan emas tanpa izin penambangan emas tanpa izin

Sumber Data DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012


169

No.


26 Satker Pengawasan SDKP Ternate

170

Lokasi

Sumber Pencemaran

Sumber Data

Desa Waluhu, Kec. Kabila Bone Baji Niti Kec. Randangan

penambangan emas tanpa izin Penambangan emas

DKP Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Laporan Februari 2013

Suwawa, Kabila Bone, Bone Pantai Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Penambangan emas

Laporan Bulanan Februari 2013 Laporan Bulanan Maret dan Juli 2013

penggunaan pakan ikan dari kegiatan pembudidayaan ikan sistem keramba jaring apung yang berlebihan Desa Talumuto, Kec. Telaga penggunaan pakan Jaya, Kab. Gorontalo yang berlebihan Kelurahan Jambula Pencemaran Kecamatan Pulau Ternate tumpahan minyak PT. Pertamina

Laporan Bulanan November 2013 -


No.


27 Satker Pengawasan SDKP Bacan 28 Satker Pengawasan SDKP Sorong

29 Satker Pengawasan SDKP Avona 30 Satker Pengawasan SDKP Fak Fak

Lokasi

Sumber Pencemaran

Sumber Data

desa Talapao, laut sekitar limbah perusahan, wilayah kecamatan Malifut PT Nusa Halmahera Mineral -

-

kampung Jembatan Puri, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong

-

-

Nelayan setempat yang langsung membuang limbah ikan ke laut -

-

-


171

2. Pengawasan Kegiatan Jasa Kelautan Tahun 2013 NO

LOKASI

DAMPAK

- Menyebabkan penurunan hasil 1. PT Penthapelindo Dayajaya dengan izin tangkapan nelayan karena pertambangan oleh terpengaruhnya ekosistem Bupati Serang Nomor perairan lautnya disamping 541/sk.003/IUP.E/ lokasi penambangan pasir DISTAMBEN/2011 tanggal berada di sekitar kawasan 10 Februari 2011 tenkonservasi P. Sanghiyang . tang Persetujuan Izin Per- - Pelanggaran lainnya adalah PT tambangan Eksplorasi, di Penthapelindo belum memiliki Desa Cikong, 4 mil dari ijin untuk operasi kapal keruk. perairan Pulau SangPasir ini akan digunakan oleh hyang (perairan bagian kontraktor PT Waskita Karya barat Kab. Serang ) deuntuk penimbunan lahan ngan luas wilayah eksplopengembangan PT Krakatau rasi 1000 ha Steel.

172

TINDAK LANJUT Monitoring kegiatan pengawasan pasir laut di wilayah Kab. Serang terutama kegiatan pemanfaatan pasir laut di perairan Cikoneng.


NO

LOKASI

2. PT Jet Star dengan 4 ijin wilayah penambangan di pantai utara Kab. Serang

DAMPAK Menyebabkan kekeruhan pada perairan dengan radius 500 m s.d 1 km dari lokasi penambangan yang disebabkan limpasan air pasir hasil penyedotan yang jatuh ke permukaaan perairan, sehingga menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan di sekitarnya terutama nelayan rajungan; Spesifikasi tongkang yang digunakan tidak sesuai untuk penambangan pasir laut, tetapi tongkang yang biasanya digunakan untuk mengangkut batubara;

TINDAK LANJUT Koordinasi penyelesaian konflik pemanfaatan pasir laut antara PT Jet Star dengan masyarakat Desa Lontar yang merasa hasil tangkapannya menurun.

Hasil : Masyarakat akan diberi kompensasi kerugian dan keluarnya surat penghentian sementara penambangan pasir laut oleh PT Jet Star di perairan P. Lontar dengan SK Bupati Serang sampai dengan keluarnya hasil kajian terkait terbukti atau tidaknya protes masyarakat menurunnya hasil tangkapan;


173

NO

LOKASI

DAMPAK

TINDAK LANJUT

Operasi kapal keruk dalam sehari lebih dari 12 jam setiap harinya, karena jenis kapal yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

3. - PT. Eunindo Usaha Mandiri - PT. Timah (Persero) - PT. Karimun Mining - PT. Denta Inti Mandiri Lokasi : perairan Kec. Meral 174

Dari hasil kajian pemda Kab. Serang bahwa dampak kegiatan penambangan pasir laut di perairan P. Lontar tidak terkait dengan penurunan hasil tangkapan ikan sehingga kegiatan penambangan kembali dilanjutkan; Pembinaan dan pendampingan pengawasan serta monitoring pengawasan penambangan pasir laut di P. Lontar - Kab. Serang dilakukan secara rutin. Tidak terjadi kerusakan ekosistem Operasi pengawasan bersama namun terjadi kekeruhan air stake holder di daerah ke lokasi penambangan pasir laut PT Eunindo Usaha Mandiri;


NO

LOKASI

4. IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) di perairan P. Babi yang anggotanya sekitar 15 an orang; 5. PT. sumber Jaya Indah PT. Mitra Sukses Globalindo Lokasi : Bangka

6. Tambangan rakyat (TI) di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah

DAMPAK Tidak terjadi kerusakan karena di lakukan dalam skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal Tidak ada laporan kerusakan, tetapi pelanggaran biasanya karena adanya kegiatan Tambang Inkonvensional apung (TI apung) di sekitar penambangan yang legal yang sulit untuk menertibkan karena lokasi mereka pindah-pindah

TINDAK LANJUT Monitoring hasil pengawasan dan laporan;

Monitoring hasil pengawasan dan laporan ;

Monitoring hasil pengawasan dan laporan;


175

NO

LOKASI

7. PT. Kampit Tin Utama PT. Billiton Jaya Utama PT. Halaban Primavestama PT. Bumi Heru Perkasa PT. Babel Tinindo 8. PT ATB di Perairan P. Lancang

176

DAMPAK

TINDAK LANJUT

Kegiatan penambangan menggunakan KIP

Monitoring hasil pengawasan dan laporan;

Kegiatan penambangan merusak alat tangkap nelayan di sekitar P. Lancang

Telah dilakukan upaya mendorong pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir laut di sekitar P. Lancang Hasil : Kegiatan penambangan pasir di P. Lancang sempat berhenti sementara tetapi kemudian perusahaan kembali melakukan aktivitas penambangan pasir sehingga masih perlu pengawasan dan tindakan proaktif agar pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin penambangan pasir juga memperhatikan aspirasi masyarakat


NO

LOKASI

9. PT Jassmass, di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cisolok (Daerah Cibangban), Kecamatan Simpenan (Daerah Loji) yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Daerah Jampang, Daerah Tegalbuleud 10. Gudang BMKT di Kijang, Tg Pinang

DAMPAK

TINDAK LANJUT

Kegiatan penambangan pasir Monitoring hasil pengawasan dan besi dilakukan di pantai sehingga laporan; meninggalkan lubang-lubang

PT Adi Kencana Salvage (PT AKS), Pengawasan rutin ke gudang untuk asal pengangkatan BMKT dari mengecek kondisi penyimpanan dan Perairan Karang Heluputan, Kepri, keamanan BMKT tahun 2006


177

NO

LOKASI

DAMPAK

11. Gudang BMKT di Cileungsi - PT. Paradigma Putra Sejahtera, asal BMKT cirebon - PT. Muara Wisesa Samudera, asal BMKT P. Buaya - Campuran, BMKT pindahan G. Pd. Cabe - PT. Comexindo Usaha Mandiri, asal BMKT Ujung Pamanukan - Subang 12. Gudang Jepara, di PT. Adikencana Salvage sewa oleh Perusahaan Pengangkat

178

TINDAK LANJUT Pengawasan rutin ke gudang untuk mengecek kondisi penyimpanan dan keamanan BMKT

Pengawasan rutin ke gudang untuk mengecek kondisi penyimpanan dan keamanan BMKT


3. Pengawasan Kegiatan Ekosistem Perairan Tahun 2013 No

KEGIATAN

LOKASI

DAMPAK

TINDAK LANJUT

Maraknya pengeboman ikan sebagai salah satu kegiatan destructive fishing yang mengakibatkan rusaknya ekosistem pesisir dan merugikan masyarakat nelayan

Melakukan pembinaan desa berbasis sumber daya kelautan (terutama tentang sanksi penggunaan bahan peledak) terhadap masyarakat desa serta pencanangan desa berbasis pengawasan sumber daya kelautan di Pulau Kapoposang Melakukan pencanangan desa berbasis sumber daya kelautan

1. PEREDARAN PUPUK AMONIUM NITRAT SEBAGAI BAHAN BAKU BOM IKAN

Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan

2. PENGEBOMAN DAN PEMBIUSAN IKAN 3. PENGEBOMAN DAN PEMBIUSAN IKAN

Kepulauan Kapoposang Terumbu karang Kabupaten Pangkajene banyak yang rusak dan Kepulauan (Pangkep) terjadinya sedimentasi Kepulauan Kapoposang Terumbu karang Kabupaten Pangkajene banyak yang rusak dan Kepulauan (Pangkep) terjadinya sedimentasi

Melakukan pencanangan desa berbasis sumber daya kelautan


179

No

KEGIATAN

LOKASI

DAMPAK

TINDAK LANJUT

Kabupaten Hulu Sungai Rusaknya sumberdaya Selatan, KabupatenHulu ikan dan sedimentasi/ Sungai Tengah pencemaran Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan

Segara Anakan , Kab. Cilacap, Jawa Tengah

180

Mengundang satker Banjarmasin dalam pelatihan uji organoleptik ikan di makassar Kerusakan terumbu Mengundang pos selayar karang dan sumberdaya dalam pelatihan uji ikan (penyu) sebagai organoleptik ikan di makassar ikan yang dilindungi. Perairan menjadi keruh / sedimentasi Kerusakan ekosistem mengundang satker cilacap di mangrove dan pelatihan ekosistem mangrove berkurang sumberdaya ikan. Perairan menjadi keruh / sedimentasi


4. Wilayah Potensi Penambangan/Pengerukan/Penyedotan/Pemanfaatan Pasir Laut, Pasir Darat, Pasir Granit, Pasir Besi, dan Pasir Timah NO 1.

PROVINSI Kep. Riau

KABUPATEN/ KOTA Bintan Tg Balai Karimun Batam Lingga

LOKASI

DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Kalang Batang, Trikora

Pergeseran bentangan alam, rusaknya hutan mangrove, intrusi air P. Meral, P. Dural, P. Kundur, laut, kerusakan lingkungan pesisir, Perairan Bati, Teluk Monot pencemaran perairan Nongsa, Tl. Mata Ikan, Batu Besar Dabo Singkep, Desa Kuala, Desa Raya, Sungai Buluh


181

NO 2.

PROVINSI Bangka Belitung

KABUPATEN/ KOTA

LOKASI


Belitung Timur Kec. Dendang, Manggar, Kec. Gantung, Air Kecil Ds. Mayang- Kec. Kelapa Kampit Bangka Barat

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan pasir /timah lepas pantai yang menggunakan kapal isap adalah rusaknya kaw. Per. Laut Sangau 01 denga Terumbu karang oleh pasir sehingga njarak 4 s.d 12 mil lepas berakibat menurunnya hasil pantai Ds. Air Gantang dan tangkapan nelayan disamping Ds. Kelabat, Kec. Parit Tiga, Per. Tanjung Merun, Sl. Gelasa, pencemaran yang disebabkan Tg. Ular, Tg. Langka, P. Pongok, pertambangan di darat yang menggunakan logam berat dan P. Nangka, Desa Rambat, mengalir ke wialyah laut Kecamatan Simpang Teritip

3.

Lampung

Lampung Timur

Kec. Pasir Sakti, Ketapang

4.

Jawa Barat

Sukabumi

Ds. Tegal Beleud, Ds. Cisolok Kerusakan kawasan akibat banyaknya dan Ds. Loji lubang-lubang galian yang tergenang air

182

Menurunnya produksi budidaya ikan air tawar dan ekologi


NO 5.

PROVINSI Banten

KABUPATEN/ KOTA

LOKASI

Serang

Ds. Lontar Kec. Tirtayasa, Per. Cikoneng , Per P. Sanghiyang Kec. Anyer, Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran

Serang Utara

Per. Pontang

Pandeglang

Pagerbatu

DAMPAK YANG DITIMBULKAN Kerusakan lingkungan pesisir, mengancam kelangsungan pulau kecil dan kawasan perlindungan laut di sekitarnya , abrasi pantai

6.

DKI Jakarta

Kep. Seribu

P. Ubi, P. Ubi Besar, P. Monyet, 2 (dua) pulau kecil tenggelam, P. Cipir terjadi pergeseran bentangan alam, kerusakan lingkungan pesisir dan perairannya

7.

Jawa Tengah

Cilacap

Adipala

8.

Jawa Timur

Situbondo

Buduan Kec. Suboh, Pantai Kerusakan bibir pantai dan abrasi Asem Kandang, Pagar Carang pesisir

Kerusakan lingkungan perairan umum dan pesisir laut


183

NO 9.

PROVINSI Kalimatan Timur

10. Sulawesi Selatan

11.

184

Gorontalo

KABUPATEN/ KOTA

LOKASI


Penajam, Paser Utara, Balikpapan

Gusung Besar, Gusung Kecil, Pergesaran bentangan alam, rusaknya Gusung Karang, Gusung Batu, ekosistem , tenggelamnya beberapa Gusung Mariang, Gusung pulau kecil Tanjung

Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Gowa

Muaran Sungai Jene Berang, Intrusi air laut, kerusakan lingkungan Danau Mawang, Pantai pesisir dan perairan umum, dan Lamangkiang, Kp. Kelara, sebagian telah ditutup usaha Galesong penambangan pasirnya karena terjadi pelanggaran dalam perijinan

selayar

Jampea

Gorontalo

Teluk. Tomini, Sungai Bone

Menurunnya produksi ikan (KJA)


5. Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan Pengangkatan BMKT Sampai Dengan Tahun 2011 No 1

2

3

Status Angkat

Perkiraan BMKT

PT. Tuban Oceanic Research and Recovery (PT. TORR) Perairan Laut PT. Paradigma Jawa utara Putera Sejahtera Cirebon

Selesai 2002

33.095

• Jumlah BMKT berdasarkan laporan PT. TORR tgl 28 September 2001. • BMKT disimpan di Gd. Sawangan.

Selesai 2005

232.672

Teluk PT. Adikencana Sumpat, Kep. Salvage Riau

Selesai 2006

15.409

• Jumlah BMKT berdasarkan laporan PT. PPS tgl 12 Oktober 2005. • BMKT disimpan di Gd. Pamulang, Bogor dan Safe Deposit Box Bank Mandiri. • Telah dilakukan Pembagian BMKT antara perusahaan dengan pemerintah tahun 2012 • Jumlah BMKT berdasarkan laporan PT. AKS tgl 14 Agustus 2006. • BMKT disimpan di Kijang, Bintan

Lokasi

Nama Perusahaan

Karang Cina, Selat Karimata

Keterangan


185

No

Lokasi

Nama Perusahaan

Status Angkat

Perkiraan BMKT

PT. Adikencana Salvage

Selesai 2006

25.090

Keterangan

4

Karang Heliputan, Kepulauan Riau

5

Perairan PT. Intersatria Tile-Tile, Kab. Artha Samudera Selayar-Sulsel Raya

Ditunda

6

Perairan Laut PT. Adikencana Jawa, utara Salvage Jepara

Sedang berlangsung

7

Perairan Laut PT. Paradigma Jawa, utara Putra Sejahtera Karawang

Persiapan angkat

Izin pengangkatan telah diterbitkan.

8.

Perairan PT. Comexindo Utara Usaha Mandiri Subang, Jawa Barat

2011 – ditunda

Proses perpanjangan izin

186

• Jumlah BMKT berdasarkan laporan Pengawas Ditjen. P2SDKP tgl 18 Januari 2007. • BMKT disimpan di Gd. Kijang, Bintan. Pelaksanaan ditunda karena cuaca dan masalah teknis.

14.360

• Kegiatan mulai Agustus 2007 • Perkiraan BMKT, perolehan sementara per April 2008


6. Pengawasan Kegiatan Survei Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam Tahun 2001 – 2010 No. Tahun Survei

Nama Perusahaan

Lokasi

1.

2001

PT. Jasa Kelautan Sentosa,

Perairan P. Mantang, Kep.Riau

2.

2001

PT. Tricom Promosindo,

Perairan P. Bintan Utara, Kep.Riau

3.

2001

PT. Tripang Arta Salvage,

Perairan P. Panjang, Babel

4.

2001

PD. Bangka Global Mandiri,

Perairan Krg Kapal, Babel

5.

2001

PT. Comexindo Usaha Mandiri

Perairan Sebelah Utara, Kep.Seribu

6.

2001

PT. TORR

Perairan Utara Selat Karimata

7.

2001

PT. TORR

Perairan Sel. Mare Kab. Halmahera

8.

2001

PT. Ake Lamo Pratama

Perairan Ternate, Maluku Utara

9.

2001

PT. Jasa Kelautan Sentosa

Perairan Karang Kait

10.

2001

PT. Karya Prima Nusa Karimun

Perairan Laut Jawa,Kab Jepara, Jateng

11.

2001

Koperasi Serba Usaha Biliton Undersea Perairan Tg. Pandan

12.

2001

PT. Sena Dwisentosa

Perairan P. Simedang


187

No. Tahun Survei

Nama Perusahaan

Lokasi

13.

2002

PT. Paradigma Putra Sejahtera

Perairan Timur Gosong Beting Raja

14.

2002

PT. Devatech Indonesia,

Perairan P. Numbing, Kep.Riau

15.

2002

PT. Sula Gading Sakti

Perairan Selat Karimata

16.

2002

PT. Matra Satya Osiana,

Perairan Karang Savren (L. Natuna)

17.

2003

PT. Adikencana Salvage,

Perairan Karang Heluputan, Kep.Riau

18.

2003

PT. Adikencana Salvage,

Perairan Karang Heluputan, Kep.Riau

19.

2007


Perairan Selat Karimata

20.

2004


Perairan Utara Cirebon, Laut Jawa

21.

2004

PT. Matra Satya Osiana,

Perairan Jepara, Jateng

22.

2005

PT. Intersatria Artha Samudra Raya,

Perairan Tile – Tile, Sulsel

23.

2007

PT. Bangun Bahari Nusantra

Perairan Bangka Selatan

24.

2008


Perairan Belitung Timur

25.

2008

PT. Bangun Bahari Nusantara

Perairan Tanjung Menjangan, Prov. Sumsel

188


7. Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia yang Perlu Dilakukan Pengawasan NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi

Potensi Masalah / Konflik

1

Pulau Simeulucut

7,5

Samudera Hindia, NAD - Berbatasan dengan Laut Lepas 02° 31’ 47” U 095° 55’ 05” T - Rawan terhadap abrasi

2

Pulau Salaut Besar

2,5

Samudera Hindia, NAD - Berbatasan dengan Laut Lepas 02° 57’ 51” U 095° 23’ 34” T - Terpencil dan rawan abrasi

3

Pulau Raya

2

Samudera Hindia, NAD - Berbatasan dengan India 04° 52’ 33” U 095° 21’ 46” T - Rawan terhadap penyelundupan - Taraf hidup masyarakat relatif rendah

4

Pulau Rusa

1

Samudera Hindia, NAD - Berbatasan dengan India 05° 10’ 34” U 095° 12’ 07” T - Rawan terhadap abrasi

5

Pulau Benggala

6

Pulau Rondo

0,006 0,4

Samudera Hindia, NAD 05° 47’ 34” U 94° 58’ 21” T

Berbatasan langsung dengan India

Samudera Hindia, NAD - Berbatasan langsung dengan India dan 06° 04’ 30” U 95° 06’ 45” T Thailand - Rawan illegal fishing - Rawan terhadap abrasi


189

NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


7

Pulau Simuk

6

Samudera Hindia, Sumatera Utara 00° 05’ 33” S 097° 51’ 14” T

8

Pulau Wunga

9

Samudera Hindia, - Berbatasan dengan Laut Lepas Sumatera Utara - Terpencil dan Rawan terhadap abrasi 01° 12’ 47” U 097° 04’ 48” T

9

Pulau Berhala

2,5

Selat Malaka, Sumatera Berbatasan dengan Malaysia Utara 03° 46’ 38” U 99° 30’ 03” T

10 Pulau Sibarubaru

1,05

Samudera Hindia, - Berbatasan dengan Laut Lepas Sumatera Barat - Rawan terhadap abrasi 03° 17’ 48” S 100° 19’ 47” T

11 Pulau Sinyaunyau

0,65

Samudera Hindia, Sumatera Barat 01° 51’ 58” S 99° 04’ 34” T

190

-

Berbatasan dengan Laut Lepas Terpencil dan Rawan terhadap abrasi Taraf hidup masyarakat relatif rendah Pulau tersebut sering didatangi nelayan asing

- Berbatasan dengan Laut Lepas - Rawan terhadap abrasi


NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


12 Pulau Sentut

0,1

Selat Singapura, Kep. Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 01° 02’ 52” U 104° 49’ 50” T - Rawan terhadap abrasi

13 Pulau Tokong Malang Biru

0,2

Laut Natuna, Kep. Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 02° 18’ 00” U 105° 35’ 47” T - Pulau tersebut terpencil

14 Pulau Damar

0,25

Laut Natuna, Kep. Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 02° 44’ 29” U 105° 22’ 46” T - Rawan terhadap abrasi

15 Pulau Tokong Nanas

0,1


16 Pulau Mangkai

3

17 Pulau Tokong Belayar

0,1


18 Pulau Tokong Boro

0,02


Laut Natuna, Kep. Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 03° 05’ 32” U 105° 35’ 00” T - Digunakan nelayan asing sebagai tempat singgah dan sering merusak lingkungan


191

NO

Nama Pulau

Luas (km2)

19 Pulau Semiun

1

20 Pulau Sebetul

0,2

21 Pulau Sekatung

0,3

22 Pulau Senua

0,24

23 Pulau Kepala

0,2

192

Lokasi / Posisi


Laut Natuna, Kep. Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 04° 31’ 09” U 107° 43’ 17” T - Pulau tersebut terpencil - Digunakan nelayan asing sebagai tempat singgah dan sering merusak lingkungan Laut Cina Selatan, Kep. - Berbatasan langsung dengan Vietnam Riau - Rawan terhadap abrasi 04° 42’ 25” U 107° 54’ 20” T Laut Cina Selatan, Kep. - Berbatasan langsung dengan Vietnam Riau - Digunakan nelayan asing sebagai 04° 47’ 38” U 108° 00’ 39” T tempat singgah - Penyelundupan/penguasaan pulau oleh WNA Laut Cina Selatan, Kep. Berbatasan langsung dengan Malaysia Riau 04° 00’ 48” U 108° 25’ 04” T Laut Natuna, Kep. Riau Berbatasan langsung dengan Malaysia 02° 38’ 43” U 109° 10’ 04” T


NO

Nama Pulau

Luas (km2)

24 Pulau Subi Kecil

7

25 Pulau Batu Mandi 26 Pulau Iyu Kecil 27 Pulau Karimun Kecil

20 0,5 8

28 Pulau Pelampong

2

Lokasi / Posisi


Laut Natuna, Kep. Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 03° 01’ 51” U 108° 54’ 52” T - Dikembangkan sebagai lahan perkebunan cengkeh Selat Malaka, Riau Berbatasan dengan Malaysia 02° 52’ 10” U 100° 41’ 05” T Selat Malaka, Kep. Riau Berbatasan langsung dengan Malaysia dan 01° 11’ 30” U 103° 21’ 08” T Singapura Selat Malaka, Riau - Berbatasan langsung dengan Malaysia 01° 09’ 59” U 103° 23’ 20” T dan Singapura - Rawan terhadap kerusakan pulau dan lingk. akibat penambangan pasir laut Selat Singapura, Riau - Berbatasan langsung dengan Singapura 01° 07’ 44” U 103° 41’ 58” T - Pulau dan lingkungan rawan terhadap kerusakan akibat penambangan pasir laut - Perairan sebelah barat pulau tersebut dijadikan tempat lego jangkar bagi kapal-kapal yang akan masuk Singapura


193

NO

Nama Pulau

Luas (km2)

29 Pulau Nipa

3.600

30 Pulau Batu Berhanti

0,002

31 Pulau Nongsa

0,004

194

Lokasi / Posisi


Selat Singapura, Riau - Berbatasan langsung dengan Singapura 01° 09’ 13” U 103° 39’ 11” T - Batas wilayah maritim RI - Singapura belum selesai (dari titk No, 1 ke arah barat 18 NM) - Pulau tersebut saat ini mengalami kerusakan akibat penambangan pasir laut - Perairan sebelah barat pulau dijadikan tempat lego jangkar bagi kapal-kapal yang akan masuk Singapura Selat Singapura, Riau - Berbatasan langsung dengan Singapura 01° 11’ 06” U 103° 52’ 57” T - Pulau dan lingkungan rawan terhadap kerusakan akibat penambangan pasir laut Selat Singapura, Riau - Berbatasan langsung dengan Singapura 01° 12’ 29” U 104° 04’ 47” T dan Malaysia - Pulau dan lingkungan rawan terhadap kerusakan akibat penambangan pasir laut


NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


32 Pulau Enggano

402

- Berbatasan dengan Laut Lepas - Transportasi reguler antar pulau terbatas - Taraf hidup masyarakat relatif rendah

33 Pulau Mega

5,7

34 Pulau Batu Kecil

0,67

35 Pulau Deli

14,5

Samudera Hindia, Bengkulu 05° 31’ 13” S 102° 16’ 00” T Samudera Hindia, Bengkulu 04° 01’ 12” S 101° 01’ 49” T Samudera Hindia, Lampung 05° 53’ 45” S 104° 26’ 26” T Samudera Hindia, Banten 07° 01’ 00” S 105° 31’ 25” T

36 Pulau Barung

100

- Berbatasan dengan Laut Lepas - Terpencil dan rawan abrasi - Berbatasan dengan Laut Lepas - Rawan terhadap abrasi

- Berbatasan langsung dengan Australia - Kemungkinan pulau tersebut akan disewakan kpd investor asing sebagai tempat penimbunan minyak Samudera Hindia, Jawa Berbatasan langsung dengan Australia Timur 08° 30’ 30” S 113° 17’ 37” T


195

NO

Luas (km2)

Lokasi / Posisi

37 Pulau Sekel

0,01

38 Pulau Panehan

0,02

39 Pulau Nusakambangan 40 Pulau Manuk

102,6

41 Pulau Batugoyang 42 Pulau Batek

29,6 0,1

Samudera Hindia, Jawa Timur 08° 24’ 24” S 111° 42’ 31” T Samudera Hindia, Jawa Timur 08° 22’ 17” S 111° 30’ 41” T Samudera Hindia, Jawa Timur 07° 47’ 05” S 109° 02’ 34” T Samudera Hindia, Jawa Timur 07° 49’ 11” S 108° 19’ 18” T Laut Aru, NTT 06° 57’ 01” S 134° 11’ 38” T Laut Sawu, NTT 09° 15’ 30” S 123° 59’ 30” T

196

Nama Pulau

0,1

Potensi Masalah / Konflik Berbatasan langsung dengan Australia Berbatasan langsung dengan Australia Berbatasan langsung dengan Australia Berbatasan langsung dengan Australia - Berbatasan langsung dengan Australia - Rawan illegal fishing - Berbatasan langsung dengan Timor Leste - Sering dikunkungi oleh aparat pemerintah dan masyarakat Timor Leste


NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


43 Pulau Kisar

90

Selat Wetar, NTT - Berbatasan langsung dgn Timor Leste 08° 06’ 10” S 127° 08’ 36” T - Belum ditetapkan titik dasar utk batas wilayah perairan RI - Timor Leste - Belum ditetapkan perubahan jalur ALKIIIB - Belum ada pos pengamat

44 Pulau Wetar

2.016

Selat Wetar, NTT - Berbatasan langsung dgn Timor Leste 07° 56’ 50” S 126° 28’ 10” T - Belum ditetapkan titik dasar utk batas wilayah perairan RI - Timor Leste - Belum ditetapkan perubahan jalur ALKIIIB - Belum ada pos pengamat

45 Pulau Liran

34,3

Selat Wetar, NTT - Berbatasan langsung dengan Timor Leste 08° 03’ 50” S 125° 44’ 00” T - Belum ditetapkan titik dasar utk batas wilayah perairan RI - Timor Leste - Belum ditetapkan perubahan jalur ALKIIIB - Belum ada pos pengamat


197

NO

Nama Pulau

Luas (km2)

46 Pulau Alor

1.950

47 Pulau Dana 48 Pulau Dana 49 Pulau Mangudu 50 Pulau Sophialouisa 51 Gosong Makassar 52 Pulau Maratua

13 2 1 0,01 0,002 12,20

198

Lokasi / Posisi


Selat Ombai, NTT - Berbatasan langsung dengan Timor Leste 08° 13’ 50” S 125° 07’ 55” T - Belum ditetapkan titik dasar untuk batas wilayah perairan RI - Timor Leste - Belum ditetapkan perubahan jalur ALKIIIB - Belum ada pos pengamat Samudera Hindia, NTT - Berbatasan langsung dengan Australia 11° 00’ 36” S 122° 52’ 37” T - Sebelah selatan Pulau rawan abrasi Samudera Hindia, NTT - Berbatasan langsung dengan Australia 10° 50’ 00” S 121° 16’ 57” T - Rawan terhadap abrasi Samudera Hindia, NTT - Berbatasan langsung dengan Australia 10° 20’ 08” S 120° 05’ 56” T - Rawan terhadap abrasi Samudera Hindia, NTT - Berbatasan langsung dengan Australia 08° 55’ 20” S 116° 00’ 08” T - Rawan terhadap abrasi Laut Sulawesi, Kaltim - Berbatasan langsung dengan Malaysia 03° 59’ 25” U 117° 57’ 42” T - Rawan terhadap abrasi Laut Sulawesi, Kaltim - Berbatasan langsung dengan Malaysia 02° 15’ 12” U 118° 38’ 41” T - Rawan terhadap abrasi


NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


53 Pulau Sebatik

414,16

Selat Makassar, Kaltim 04° 10’ 00” U 117° 54’ 00” T

54 Pulau Sambit 55 Pulau Lingian

0,18 200

56 Pulau Salando

0,3

Laut Sulawesi, Kaltim 01° 46’ 53” U 119° 02’ 26” T Selat Makassar, Sulawesi Tengah 00° 59’ 55” U 120° 12’ 50” T Laut Sulawesi, Sulawesi Tengah 01° 20’ 16” U 120° 47’ 31” T

- Berbatasan langsung dgn Malaysia - Rawan penyelundupan - Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari Malaysia - Sebelah selatan Pulau merupakan kedaulatan Indonesia, sebelah utara adalah wilayah Malaysia - Fasilitas umum dinikmati masyarkat namun kegiatan orientasi perekonomian condong ke Malaysia - Berbatasan langsung dgn Malaysia - Pulau tersebut terpencil - Berbatasan langsung dgn Malaysia - Dikembangkan perkebunan cengkeh dan coklat Berbatasan langsung dgn Malaysia


199

NO

Luas (km2)

Lokasi / Posisi

57 Pulau Dolangan

1,2

58 Pulau Bangkit

0,5

59 Pulau Manterawu 60 Pulau Makalehi

7 6,5

Laut Sulawesi, Sulawesi Tengah 1° 22’ 40” U 120° 53’ 04” T Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 01° 02’ 35” U 123° 06’ 21” T Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 1° 45’ 47” U 124° 43’ 51” T Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 01° 46’ 53” U 119° 12’ 50” T

61 Pulau Kawio

0,9

200

Nama Pulau

Potensi Masalah / Konflik Berbatasan langsung dengan Malaysia Berbatasan langsung dengan Filipina Berbatasan langsung dengan Filipina

- Berbatasan langsung dengan Filipina - Tidak ada dermaga yang dapat disandari KM - Tidak ada sarana bantu navigasi pelayaran Laut Mindanao, Sulawesi - Berbatasan langsung dengan Filipina Utara - Rawan penyelundupan 04° 40’ 16” U 125° 25’ 41” T - Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari Filipina


NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


62 Pulau Kawalusu

100

Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 04° 14’ 06” U 125° 18’ 59” T

63 Pulau Marore

3,12

64 Pulau Batubawaikang

0,9 12

Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 04° 44’ 14” U 125° 28’ 42” T Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 04° 44’ 46” U 125° 29’ 24” T Laut Sulawesi, Sulawesi Utara 04° 46’ 18” U 127° 08’ 32” T

- Berbatasan langsung dgn Filipina - Rawan penyelundupan - Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari Filipina - Tidak ada dermaga yang dapat disandari KM - Berbatasan langsung dengan Filipina - Rawan penyelundupan dan illegal fishing - Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari Filipina - Berbatasan langsung dengan Filipina - Rawan illegal fishing - Pulau tersebut terpencil - Berbatasan langsung dengan Filipina - Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari Filipina - Tidak ada dermaga

65 Pulau Marampit


201

NO

Nama Pulau

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


66 Pulau Miangas

39,95

Laut Sulawesi, Sulawesi - Berbatasan langsung dengan Filipina Utara - Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari 05° 34’ 02” U 126° 34’ 05” T Filipina - Belum ada persetujuan bilateral tentang batas maritim RI – Filipina - Pulau tersebut masih dimasukkan ke dalam Konstitusi Filipina (Treaty of Paris 1898)

67 Pulau Intata

0,15

Laut Sulawesi, Sulawesi - Berbatasan langsung dgn Filipina Utara - Rawan terhadap abrasi 04° 38’ 38” U 127° 09’ 49” T

68 Pulau Kakarutan

3,15

Samudera Pasifik, Sulawesi Utara 04° 37’ 36” U 127° 09’ 53” T

202

-

Berbatasan langsung dengan Filipina Rawan penyelundupan Rawan terhadap abrasi Rawan pengaruh IPOLEKSOSBUD dari Filipina


NO

Nama Pulau

69 Pulau Jiew 70 Gosong Karaweira 71 Pulau Penambulai 72 Pulau Kultubai Utara 73 Pulau Kultubai Selatan 74 Pulau Karang 75 Pulau Larat

Luas (km2)

Lokasi / Posisi


0,7 2 60 2 3,64 1,6 176

Laut Halmahera, Maluku 00° 43’ 39” U 129° 08’ 30” T Laut Aru, Maluku 06° 00’ 09” S 134° 54’ 26” T Laut Aru, Maluku 06° 19’ 26” S 134° 54’ 53” T Laut Aru, Maluku 06° 38’ 50” S 134° 50’ 12” T Laut Aru, Maluku 06° 49’ 54” S 134° 47’ 14” T Laut Aru, Maluku 07° 01’ 08” S 134° 41’ 26” T Laut Aru, Maluku 07° 14’ 26” S 131° 58’ 49” T

- Berbatasan langsung dengan Palau - Pulau tersebut terpencil - Rawan terhadap abrasi Berbatasan langsung dengan Australia Berbatasan langsung dengan Australia - Berbatasan langsung dengan Australia - Rawan illegal fishing - Berbatasan langsung dengan Australia - Rawan illegal fishing - Berbatasan langsung dengan Australia - Rawan illegal fishing - Rawan terhadap abrasi - Berbatasan langsung dengan Australia - Transportasi reguler antar pulau terbatas - Taraf hidup masyarakat relatif rendah


203

NO

Nama Pulau

Luas (km2)

76 Pulau Enu

22,25

77 Pulau Asutubun 78 Pulau Selaru 79 Pulau Batarkusu 80 Pulau Masela 81 Pulau Meatimiarang

3,6 120 0,03 55 4

204

Lokasi / Posisi


Laut Arufuru, Maluku - Berbatasan langsung dengan Australia 07° 06’ 14” S 134° 31’ 19” T - Bagian selatan pulau rawan terjadi abrasi - Tidak ada sarana bantu navigasi pelayaran Laut Timor, Maluku - Berbatasan langsung dengan Australia 08° 03’ 07” S 131° 18’ 02” T - Transportasi reguler antarpulau terbatas - Taraf hidup masyarakat relatif rendah Laut Timor, Maluku Berbatasan langsung dengan Australia 08° 10’ 17” S 131° 07’ 31” T Laut Timor, Maluku - Berbatasan langsung dengan Australia 08° 20’ 30” S 130° 49’ 16” T - Rawan terhadap abrasi Laut Timor, Maluku - Berbatasan langsung dengan Australia 08° 13’ 29” S 129° 49’ 32” T - Transportasi reguler antarpulau terbatas - Taraf hidup masyarakat relatif rendah Laut Timor, Maluku - Berbatasan langsung dengan Timor 08° 21’ 09” S 128° 30’ 52” T Leste dan Australia - Rawan terhadap abrasi


NO

Nama Pulau

82 Pulau Leti

Luas (km2) 93,5

83 Pulau Ararkula

1

84 Pulau Budd 85 Pulau Fanildo 86 Pulau Fani

0,6 0,1 9

Lokasi / Posisi


Laut Timor, Maluku - Berbatasan langsung dengan Timor Leste 08° 14’ 20” S 127° 37’ 50” T - Belum ditetapkan titik dasar untuk batas wilayah perairan RI - Timor Leste - Belum ditetapkan perubahan jalur ALKIIIB - Belum ada pos pengamat Laut Aru, Maluku - Berbatasan langsung dengan Australia Tenggara - Pulau dikelilingi karang lebar sehingga 05° 35’ 42” S 134° 49’ 05” T sulit didarati Samudera Pasifik, Papua - Berbatasan langsung dengan Palau 00° 32’ 08” U 130° 43’ 52” T - Pulau tersebut terpencil - Rawan terhadap abrasi Samudera Pasifik, Papua - Berbatasan langsung dengan Palau 00° 56’ 22” - Sering disinggahi nelayan Palau - Rawan terhadap abrasi - Pulau tersebut terpencil Samudera Pasifik, Papua - Berbatasan langsung dengan Palau 01° 04’ 28” U 131° 16’ 49” T - Rawan terhadap abrasi


205

NO

Nama Pulau

87 Pulau Miossu 88 Pulau Brass 89 Pulau Bepondi 90 Pulau Liki 91 Pulau Kolepon 92 Pulau Laag

206

Luas (km2)

Lokasi / Posisi

0,84 3.375 2,5 6 11.620

Samudera Pasifik, Papua 00° 20’ 16” U 132° 09’ 34” T Samudera Pasifik, Papua 00° 55’ 57” U 134° 20’ 30” T Samudera Pasifik, Papua 00° 23’ 38” U 135° 16’ 27” T Samudera Pasifik, Papua 01° 34’ 26” S 138° 42’ 57” T Laut Aru, Papua 08° 12’ 49” S 137° 41’ 24” T

1

Potensi Masalah / Konflik -

Berbatasan langsung dengan Palau Rawan terhadap abrasi Berbatasan langsung dengan Palau Pulau tersebut terpencil Rawan terhadap abrasi Berbatasan langsung dengan Palau Rawan terhadap abrasi Taraf hidup masyarakat relatif rendah Berbatasan langsung dengan Palau Rawan terhadap abrasi Taraf hidup masyarakat relatif rendah Berbatasan langsung dengan Australia Rawan illegal fishing Tidak ada sarana bantu navigasi pelayaran Laut Aru, Papua Berbatasan langsung dengan Australia 05° 23’ 14” S 137° 43’ 07” T


8. Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenghuni di Indonesia yang Memerlukan Pengawasan No.

Nama Pulau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pulau Subi Kecil Pulau Sebatik Pulau Maratua Pulau Lingian Pulau Makalehi Pulau Kawalusu Pulau Kawio Pulau Marore Pulau Miangas Pulau Marampit Pulau Kakarutan Pulau Fani Pulau Brass Pulau Bepondi

Desa Ogotua Mapia Masyai

Kecamatan Subi Sebatik Maratua Dampal Utara Wori Kendahe Kendahe Tabukan Utara Miangas Pulau Karatung Pulau Karatung Ayau Supiori Barat Supiori Utara

Kabupaten Natuna Nunukan Berau Toli-toli Minahasa Utara Kepulauan Sangihe Kepulauan Sangihe Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud Kepulauan Talaud Kepulauan Talaud Raja Ampat Supiori Supiori

Provinsi Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Papua Barat Papua Papua


207

No. 15 16 17 18

Nama Pulau

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Warabal

Sarmi Kimaam Aru Tengah Tanimbar Utara

Sarmi Merauke Kepulauan Aru Maluku Tenggara Barat

19 Pulau Selaru

Maluku Tenggara Barat Maluku

20 Pulau Masela

21 Pulau Meatimiarang 22 Pulau Leti

Tanimbar Selatan Tanimbar Selatan Mdona Hiera

Lemola

Maluku Tenggara Barat Maluku

23 24 25 26

Wetar Wetar

Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Maluku Barat Daya Alor

208

Pulau Liki Pulau Kolepon Pulau Penambulai Pulau Larat

Desa

Pulau Kisar Pulau Wetar Pulau Liran Pulau Alor

Papua Papua Maluku Maluku

Maluku Tenggara Barat Maluku Maluku Tenggara Barat Maluku

Maluku Maluku Maluku Nusa Tenggara Timur


No.

Nama Pulau

27 Pulau Nusakambangan 28 Pulau Enggano

29 Pulau Simuk

30 Pulau Karimun kecil 31 Pulau Mantehage

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Tambakreja

Cilacap Selatan

Cilacap

Jawa Tengah

6 desa : malakoni, apoho, meok, banjarsari, kaana, kahyapu 4 desa ; gobe, mauva, gondia, silina Kelurahan Pongkar 4 Desa : Buhias, Tinongkok, Bango, Tangkasi

Enggano

Bengkulu Utara

Bengkulu

Pulau-pulau Batu

Nias Selatan

Sumatera Utara

Tebing

Karimun

Kepulauan Riau

Wori

Minahasa Utara

Sulawesi Utara


209

D. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 1. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenis Pelanggaran, Tahun 2007-2013 TAHUN

NO

JENIS TINDAK PIDANA

1

Tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) tanpa izin

2 3 4

Pemalsuan Dokumen

5

Dokumen Tidak Lengkap

6

Penyetuman (ACCU)

7

Bahan Peledak/BOM

3

-

-

-

8

Fishing Ground

10

2

3

1

9

Fishing Ground dan Alat Tangkap Terlarang

1

3

-

-

2

210

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 65

35

Alat tangkap terlarang

5

4

4

Tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) tanpa izin dan penggunaan alat tangkap terlarang

27

1

20

-

-

27 -

18

59

43

17

15

6

9

15

1

95

39

55

29

-

-

-

-

17

5

14

2

16

-

-

-

-

-

-

-

3

5

32

7

-

-


23

NO

JENIS TINDAK PIDANA

TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 Pengangkutan Ikan (Transhipment)

-

-

2

-

-

-

-

11 Bongkar muat ikan tidak sesuai pelabuhan pangkalan

7

-

-

-

1

-

-

12 Mengangkut Ikan tidak sesuai SIKPI

-

-

-

-

1

-

2

13 Tanpa Keterangan jenis tindak pidana perikanan

-

-

-

-

-

-

-

14 Transhipment dan alat tangkap

-

-

-

-

-

-

-

15 Tidak ada transmitter

5

11

4

-

-

-

-

16 Pencurian Terumbu karang

1

-

-

-

-

-

-

17 Alat tangkap tidak sesuai ijin (SIPI)

8

15

6

-

2

-

-

18 Dokumen Tidak Lengkap dan Fishing Ground

4

5

3

-

5

-

-

19 Dokumen tidak lengkap dan tidak memiliki transmitter

-

1

-

-

-

-

-

20 ABK Asing tidak sesuai SIPI

1

-

-

-

-

2

-


211

NO

JENIS TINDAK PIDANA

TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21 Tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI)/tanpa izin dan Dokumen Palsu

-

-

-

-

-

-

-

22 SIB tidak berlaku

-

-

-

-

-

-

-

23 SLO, SIB tidak sesuai dengan SIPI

-

-

-

-

-

-

-

24 Tidak memiliki SLO

-

-

-

-

1

-

-

25 Menggunakan tenaga asing tanpa izin

-

-

-

-

1

-

-

27 Tidak terbukti melakukan tindak pidana

-

-

-

-

2

-

-

28 Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) di daerah greyarea, dan penggunaan alat tangkap terlarang, tetapi terkait MoU dengan Malaysia harus dikembalikan ke Malaysia sebagai negara bendera kapal

-

-

-

-

-

4

3

155

104

118

150

100

125

84

JUMLAH

212


2. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Provinsi, Tahun 20062013 TAHUN (Kasus)

WILAYAH PROVINSI

NO

SUMATERA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL (Kasus)

2013

1

N. A. Darussalam

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Sumatera Utara

17

4

-

15

16

10

11

13

86

3

Sumatera Barat

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4

Riau

-

-

-

-

-

9

9

-

18

5

Kepulauan Riau

24

39

8

13

82

23

34

27

250

6

Jambi

5

-

-

-

-

-

-

-

5

7

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Lampung

-

-

-

-

-

-

-

1

1


213

WILAYAH PROVINSI

TAHUN (Kasus) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL (Kasus)

24

-

-

1

-

-

-

-

25

12 DKI Jakarta

-

11

25

30

8

3

2

1

80

13 Jawa Barat

-

-

13

-

-

3

-

-

16

14 Jawa Tengah

-

-

-

1

-

2

2

2

7

15 DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Jawa Timur

6

-

-

-

-

-

-

-

6

17 Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 NTB

-

2

-

-

-

-

-

2

4

19 NTT

-

-

-

-

-

-

-

1

1

23

21

-

18

29

16

25

4

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO JAWA

11 Banten

BALI-NUSA TENGGARA

KALIMANTAN 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 214


NO

WILAYAH PROVINSI

22 Kalimantan Selatan

TAHUN (Kasus) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL (Kasus)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 Kalimantan Timur

20

12

-

8

-

-

6

-

46

SULAWESI 24 Sulawesi Utara 25 Gorontalo 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan 28 SulawesiBarat 29 Sulawesi Tenggara MALUKU-PAPUA 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua 33 Papua Barat

8 4 10 8

12 5 1 2 7

16 7

11 2 6

9 -

13 -

20 1 -

23 2 -

112 7 5 15 28

13 0 2 10

15 23 -

10 16 9 -

7 11 1 -

2 1 1 2

1 7 13

5 8 2

2 3 1

55 69 13 28

174

155

104

118

150

100

125

84

1.016

JUMLAH


215

3. Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan, Tahun 2010-2013 PEMEJUMLAH RIKSAAN SANKSI DITAHUN SP3 KASUS PENDAHU- ADM PROSES LUAN

PROSES PEP21/ NYIDIKAN/ SIDANG INTAHAP KASASI PEMBERPN KRACHT II KASAN

2013

84

4

18

62

-

2

23

22

-

15

2012

125

15

31

79

1

-

-

-

-

78

2011

90

-

33

57

3

-

1

-

6

47

2010

150

-

12

138

35

-

-

-

3

100

216


4. Advokasi Nelayan yang Bermasalah di Luar Negeri, Tahun 2013 STATUS JUMLAH BELUM NEGARA JUMLAH NELAYAN DIBEBASKAN DIBEBASKAN MELARINO KETERANGAN PENANGKAP KAPAL YANG DI- /DIPULANG- / DITAHAN KAN DIRI/ MENINGTANGKAP KAN / DIPROSES GAL DUNIA HUKUM 1 MALAYSIA 50 257 209* 46 2** * 1 orang meninggal dan telah dipulangkan; ** 2 orang melarikan diri 2 AUSTRALIA 27 157 156 1* * 1 orang ditahan dan dibebaskan tanggal 14 Desember 2013 3 REP. PALAU 2 20 20 4 PAPUA NUGINI

2

14

7

7

-

5 TIMOR LESTE

2

14

14

-

-

6 INDIA

2

11

5

5*

1**

87

473

411

59

3

JUMLAH

* 5 orang menjalani proses hukum; ** 1 orang meninggal di tengah laut


217

5. Rekapitulasi Penanganan Awak Kapal Perikanan yang Ditangkap, Tahun 2013

SANKSI ADMINISTRASI

PENYIDIKAN

SP3

PENYERAHAN TAHAP II

DISERAHKAN KE IMIGRASI

DIPULANGKAN KE DAERAH ASAL

Indonesia

245

-

-

167

1

-

16

-

-

61

Malaysia

12

1

-

-

-

-

2

4

5

-

Vietnam

187

49

-

-

1

-

16

19

112

-

Thailand

80

5

-

-

-

-

10

-

65

-

Filipina

196

-

-

41

-

-

15

14

126

-

Myanmar

59

8

-

-

-

-

4

4

43

-

779

63

-

208

2

-

63

41

341

61

WARGA NEGARA

JUMLAH

218

DIAMANKAN

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

NON JUSTITIA

TINDAKAN LAIN

JUMLAH AWAK KAPAL

TINDAK LANJUT TERSANGKA


6. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan sampai dengan Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12

Provinsi NANGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT KEPULAUAN RIAU JAMBI BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI

Tahun Pembentukan Forum Koodinasi Sebelum 2011 2011 2012 2013 S S S S S S S S S S S S S S


219

No. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

220

Provinsi NTT NTB KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH

Tahun Pembentukan Forum Koodinasi Sebelum 2011 2011 2012 2013 S S S S S S S S S S S S S S S 13 6 6 4


E. Pemantauan SDKP 1. Pemasangan Transmitter VMS Off Line sampai dengan Tahun 2013 No

Lokasi

Jumlah Transmitter/Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

1


12

214

24

152

-

2

Muara Angke

6

34

-

-

-

3

Batang

-

12

-

8

-

4

Benoa

14

96

-

54

-

5

Cilacap

-

9

-

11

-

6

Cirebon

13

58

-

18

-

7

Karangantu

-

12

-

-

-

8

Kupang

-

20

-

2

-

9

Labuhan Lombok

-

-

-

-

-

-

5

-

3

-

10 Pekalongan


221

No

Lokasi


2010

2011

2012

2013

11 Pelabuhan Ratu

4

16

-

-

-

12 Probolinggo

8

111

-

19

-

13 Tegal

18

46

-

14

-

14 Juwana

25

66

-

12

-

15 Pangkalan PSDKP Bitung

-

44

-

8

-

16 Makassar

-

-

-

2

-

17 Kendari

-

10

-

3

-

18 Tarakan

2

3

-

-

-

19 Stasiun PSDKP Pontianak

-

3

-

-

-

20 Pemangkat

-

1

-

-

-

21 Tanjung Balai Karimun

7

25

2

6

-

22 Moro

-

-

7

7

7

23 Batam

-

6

-

-

-

24 Kijang

-

-

-

3

-

222


No

Lokasi


2010

2011

25 Sungailiat

-

3

26 Palembang

-

-

14 -

27 Tanjung Pinang 28 Stasiun PSDKP Belawan 29 Lampulo 30 Tanjung Balai Asahan 31 Kuala Tungkal

2012

2013

-

-

-

-

3

-

50

-

7

-

63

-

6

-

-

-

-

15

-

19

20

-

-

-

-

-

-

6

-

15

18

-

3

-

33 Pulau Baai

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

35 Ambon

-

-

-

6

-

36 Merauke

-

20

-

-

-

37 Sorong

5

18

-

2

-

38 Dobo

1

5

-

-

-

32 Sibolga


223

2. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Tahun 2007 - 2013 Tahun

Total (Unit)

2007

811

2008

2013

2009

2426

2010

2463

2011

2786

2012

2800

2013

3758

Pengecekan transmitter 224


F. Kerjasama Bidang Pengawasan SDKP 1. Kerjasama Dalam Negeri Pengawasan SDKP, sampai Tahun 2013 NO

MITRA/BENTUK KERJASAMA

RUANG LINGKUP KERJASAMA

TAHUN

1

POLRI

Pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus

2007

2

TNI – AL

Pinjam pakai amunisi

2008

3

TNI – AL

Kerjasama patroli dan pengembangan sistem Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) dalam rangka optimalisasi penegakan hukum di laut

2008

4

POLRI dan TNI – AL

Standar Operasional dan Prosedur penanganan tindak pidana perikanan pada tingkat penyidikan

2008

5

Ditjen. Perikanan Tangkap, KKP

Pembentukan Tim Penataan Kapal eks Asing

2008

6

POLRI

Kampanye Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

2009

7

POLRI

Penanganan Tindak Pidana Perikanan

2009


225

NO

MITRA/BENTUK KERJASAMA

RUANG LINGKUP KERJASAMA

TAHUN

8

Kejaksaan Agung RI

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan

2009

9

Pemda Kab. Kaimana

Pemanfaatan lahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Kab. Kaimana

2009

Pemanfaatan lahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Kab. Mimika

2009

10 Pemda Kab. Mimika

11 Pemda Kab. Anambas Kerjasama kegiatan pengawasan SDKP

2011

12 Pemda Kab. Natuna

Penjajakan Kerjasama Pengawasan SDKP

2012

13 Pemda. Kab. Natuna

Operasional Kapal Pengawas Perikanan dan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna

2013

14 Dinas Kelautan dan Penjajagan Kerjasama Program Pengawasan SDKP Perikanan Prov. Papua Barat

2013

15 TNI - AL

2013

226

Penjajagan perpanjangan pinjam pakai amunisi


2. Kerjasama Luar Negeri Pengawasan SDKP a. Perkembangan IAFSF (Indonesian-Australia Fisheries Surveillance Forum) sampai Tahun 2013 TEMPAT DAN WAKTU

HAL-HAL YANG DIBAHAS

Sydney dan Canberra 1) kegiatan Australia-Indonesia Fisheries Surveillance Forum (AIFSF) dan 2) – Australia 10 – 14 penjajakan kemungkinan bantuan dari Australia untuk pengembangan Kapasitas Desember 2007 pengawasan perikanan di Indonesia. Bali – Indonesia, Mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengawasan perikanan ter28 – 29 Februari 2008 koordinasi di perbatasan Indonesia-Australia di Laut Arafura, permasalahan teknis dalam patroli terkoordinasi (perlengkapan operasional dan telekomunikasi) dan pertukaran informasi tentang kegiatan illegal fishing di wilayah perbatasan kedua negara. Darwin – Australia, 25 – 26 Agustus 2008

Forum ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: patroli terkoordinasi disepanjang perbatasan ZEE Indonesia dan Australia di Laut Arafura, pelatihan Boarding Operations bagi nakhoda dan perwira kapal pengawas perikanan, serta mengevaluasi permasalahan teknis terkait dengan patroli terkoordinasi sebelumnya dan Capacity Building berupa dukungan Border Protections Command terhadap hasil kesepakatan kedua negara tentang pelatihan pengejaran kapal dan boarding untuk keamanan di laut.


227

TEMPAT DAN WAKTU


Bali – Indonesia, 28 Agustus 2008

Beberapa hal yang disepakati yaitu: pertukaran informasi pengawasan antara BPC dan DKP, Technical Asistance tentang dukunggan Australia Fisheries Management Authority (AFMA) tentang penaksiran risiko (risk assessment) dan pelatihan pengembangan serta manajemen untuk perikanan domestik.

Jakarta – Indonesia, 6 Maret 2009

Hal-hal yang disepakati antara lain: pelatihan pengawasan perikanan di Australia, peningkatan frekwensi patroli terkoordinasi melalui penyempurnaan alat komunikasi, pertukaran informasi, port visit dan Capacity Building, dan Sail Bunaken 2009.

Darwin – Australia, 16 Juli 2010

Skema kerja kegiatan pengawasan tahun 2010, penandatangganan Letter of Intent antara kedua negara, Management MoU Box, peluang KKP dan BPC melakukan program pertukaran staf, pengelolaan kegiatan kapal ikan illegal di ZEE, dan informasi posisi kapal ikan Indonesia yang diperiksa di perairan laut Australia, Pertukaran informasi pengawasan. Sail Bunaken. KKP akan menyampaikan kerangka kegiatan Sail Bunaken dan BPC akan mempelajari tentang kemungkinan kerjasama pelatihan dan familirisasi antara personal BPC dan KKP.

228


TEMPAT DAN WAKTU


Jakarta – Indonesia, 8 Maret 2010

Penempatan personal KKP di kapal BPC pada tahun 2010, lanjutkan pertukaran informasi pengawasan udara setiap hari, pelatihan train the trainer untuk kursus Ship Search selama satu bulan di sydney bagi 5 - 6 orang peserta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tindaklanjut patroli terkoordinasi di tahun 2010 serta port visit ke oleh kapak pengawas perikanan RI ke Darwin, Australia, program beasiswa Ausaid untuk staf Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program Master Maritime di University of Wollongong dan University of Tasmania, pengembangan konsep operasi untuk patroli terkoordinasi, pelatihan komunikasi dan perencanaan perawatan.

Ambon – Indonesia, 31 Juli 2010

Hasil dari kesepakatan forum ini, antara lain: tinjauan hasil pertemuan sebelumnya, penempatan staf KKP di kapal customs, Australia, dukungan pesawat Australia untuk kegiatan pengawasan KKP, ship search training, patroli terkoordinasi, program beasiswa AusAID, pelatihan bahasa Inggris untuk staf KKP, kunjungan (port visit), kunjungan familirisasi ke Australia, pertukaran data pengawasan, program pertukaran staf KKP/ BPC, pelatihan komunikasi dan dukungan pemeliharaan perlatan komunikasi, Pilot Project Radar.


229

TEMPAT DAN WAKTU


Darwin – Australia, 28 Februari 2011

Review hasil pertemuan forum kedelapan (Hotel Natzepa, Ambon 31 Juli 2010), penempatan 1 -2 orang petugas KKP di kapal Customs untuk kegiatan Onboard di Thrusday Island ke Cairns, Australia dari tanggal 24 – 26 April 2011, 23 – 25 Juni 2011, 2 – 3 Agustus 2011 dan 15 – 16 Agustus 2011, dukungan pengawasan untuk kegiatan KKP oleh BPC melalui pertukaran informasi pengawasan setiap hari selama tahun 2011, shirp search training untuk 5 – 6 orang staff KKP selama 1 bulan (2 minggu di Sidney, Australia dan 2 minggu di jakarta yang akan dilaksanakan dari tanggal dan forum pengawasan berikutnya akan dilaksanakan di CAIRNS, Australia pada bulan Februari 2011.

Belitung – Indonesia, 5-7 Oktober 2011

Hasil forum ini adalah; penempatan 1 -2 orang petugas KKP di kapal Customs untuk kegiatan Onboard di Thrusday Island ke Cairns, patroli terkoordinasi, Ship Search Training, program beasiswa, pelatihan bahasa inggris, reciprocal port visit, Familisation Visit to Australia, pertukaran data pengawasan, program pertukuran staf KKP dan BPC, pelatihan komunikasi dan pengecekan perlengkapan kapal serta rencana kegiatan forum berikutnya di Townsville-Quensland, Australia pada tanggal 14 Juli 2012

230


TEMPAT DAN WAKTU


TownsvilleHasil forum ini adalah; penempatan 1 -2 orang petugas KKP di kapal Customs Quensland, Australia, untuk kegiatan Onboard di Thrusday Island ke Cairns, patroli terkoordinasi, Ship 14 Juli 2012 Search Training, program beasiswa, pelatihan bahasa inggris, reciprocal port visit, Familisation Visit to Australia, pertukaran data pengawasan, program pertukuran staf KKP dan BPC, pelatihan komunikasi dan pengecekan perlengkapan kapal serta rencana kegiatan forum berikutnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 24 Oktober 2012. Lombok-Indonesia, 24 Oktober 2012

Hasil forum ini adalah; penempatan 1 -2 orang petugas KKP di kapal Customs untuk kegiatan Onboard di Thrusday Island ke Cairns, patroli terkoordinasi, Ship Search Training, program beasiswa, pelatihan bahasa inggris, reciprocal port visit, Familisation Visit to Australia, pertukaran data pengawasan, program pertukuran staf KKP dan BPC, pelatihan komunikasi dan pengecekan perlengkapan kapal serta rencana kegiatan forum berikutnya di di Australia pada Tahun 2013.


231

TEMPAT DAN WAKTU


Kupang – Indonesia, 5 Merupakan pertemuan Pre-IAFSF, hal-hal yang dibahas adalah mereview dan September 2013 melengkapi matrik Scheme of Work tahun 2013, Kesiapan Indonesia dalam melakukan Teleconfrence, rencana integrasi proposal kerja sama, penyesuaian draft kesepakatan pertukaran data dan informasi dalam mendukung patroli terkoordinasi salah satunya di wilayah baru (Dog Leg Area), mengantisipasi pertemuan antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Commander BPC. Hasil kesepakatan pertemuan ini akan dibahas selanjutnya pada pertemuan IAFS di Sydney pada tanggal 7 November 2013. Sydney-Australia, 7 November 2013

232

Hasil forum ini adalah penempatan 1 -2 orang petugas KKP di kapal Customs untuk kegiatan Onboard di Thrusday Island ke Cairns atau sebaliknya, patroli terkoordinasi yang salah satunya di wilayah baru (Dog Leg Area), Ship Search Training dengan mendatangkan instruktur dari BPC, program beasiswa AusAID, pelatihan bahasa inggris, reciprocal port visits, Familisation Visit to Australia, pertukaran data pengawasan, program pertukuran staf KKP dan BPC, pelatihan komunikasi dan pengecekan perlengkapan kapal serta rencana kegiatan forum berikutnya di Bali – Indonesia pada November/Desember tahun 2014.


b. Perkembangan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing TEMPAT DAN WAKTU

KEGIATAN

Jakarta, Indonesia, November 2006

Senior Oficial Meeting (SOM) I RPOA (initiation)

Canberra, Australia, Maret 2007

SOM II RPOA (initiation)

Bali, Indonesia, Mei 2007

SOM III RPOA and Regional Ministerial Meeting (initiationendorsement)

Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 2007

RPOA Meeting

Bangkok, Thailand, November 2007

RPOA Workshop

Bali, Indonesia, Maret 2008

RPOA Monitoring, Control, Surveillance (MCS) Workshop

Thailand, Maret 2008

1st RPOA Sub-Regional Meeting on Gulf of Thailand

Manila, Philippines April 2008

1st RPOA Coordination Committee Meeting

Jakarta, Indonesia, Juni 2008

Intercessional Meeting – Handover RPOA Secretariat

Thailand, Februari 2009

The 2nd RPOA Sub-Regional Meeting on Gulf of Thailand


233

TEMPAT DAN WAKTU

KEGIATAN

Kuching, Malaysia, September 2008

1st Sub Regional Meeting on Regional Plan of Action (RPOA) and Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in The Southern and Eastern Area of the South China Sea and The Sulu-Sulawesi Seas

Darwin, April 2009

Sub-Regional Arafura-Timor Sea Meeting on MCS Reporting and Actions

Penang, Malaysia, Juni 2009

Port Monitoring Techniques Workshop

Manado, Indonesia, Agustus 2009

Workshop Capacity Development

Lombok, Indonesia, November 2009

2nd RPOA Coordination Committee Meeting

Ambon, Indonesia, Desember 2009

2nd Sub-Regional meeting on Southern and Eastern Area of The South China Sea and Sulu-Sulawesi Sea

Da Nang, Vietnam, 29-30 November 2010

Workshop on Human and Institutional Capacity Building for Marine Capture Fisheries Management Amongst RPOA Member Countries

Da Nang, Vietnam, 1-2 Desember 2010

3rd RPOA Coordination Committee Meeting

234

Building

and

MCS


Curriculum

TEMPAT DAN WAKTU

KEGIATAN

Malaka, Malaysia, 8-11 Desember 2010

1st Ad Hoc Technical Working Group Meeting-RPOA subregional Southern and Eastern Area of The South China Sea and Sulu-Sulawesi Sea

Bangkok, Thailand, 28-30 Desember 2010

RPOA Secretariat-SEAFDEC Consultation

Johor - Malaysia 7-10 June 2011

The Inspector Training Workshop on the FAO Port State Measures Agreement

Belitung - Indonesia 5-6 October 2011

Workshop Review Joint Public Information Campaign Indonesia – Australia

Siem Reap - Cambodia 20-22 September 2011

3rd Sub-regional Meeting on the Gulf of Thailand, 20 - 22 September 2011

Siem Reap - Cambodia 1-5 November 2011

4th RPOA Coordination Committee Meeting

Timor Leste, 27 - 28 Maret 2012

The 2nd Subregional Arafura-Timor Seas

Nha Trang- Vietnam, 17-19 November 2012

Workshop on Assessment of the Impacts of IUU Fishing and EC Regulation 1005/2008 on Small-scale Fisheries in the Southeast Asian Region

Singapore -20-22 November 2012

5th RPOA Coordination Committee Meeting


235

TEMPAT DAN WAKTU

KEGIATAN

Port Moresby-Papua Nugini, 25 - 26 February 2013

The 3rd Meeting of the MCS Sub Regional (Timor & Arafura Seas) Group

Manila-Filipina, 25-27 June 2013

FAO/RPOA expert workshop on the development of tools to fight IUU fishing - The comprehensive Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated Transport Vessels and Supply Vessels (Global Record)

Manila-Filipina, 28 June 2013

Regional Workshop on Public Information Campaign (PIC)

Manila-Filipina, 29 June 2013

The 4th Sub Regional Meeting on Regional Plan of Action (RPOA) AND Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Southern and Eastern Areas of the South China Sea and the Sulawesi Seas

Kinabalu-Malaysia, 19-21 November 2013

6th RPOA Coordination Meeting

Bangkok-Thailand, 18-19 Desember 2013

4th Meeting of The Gulf of Thailand Sub-Region

236


G. Peraturan Terkait Bidang Pengawasan SDKP 1. Undang-Undang No.

Nomor Undang-Undang

Tentang

1.

UU Nomor 31 Tahun 2004

Perikanan

2.


Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

3.


Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir

4.


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

Peraturan Menteri KP

Tentang

1.

PER.05/MEN/2007

Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

2.

PER.09/MEN/2007

Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara RI


237

No.


Tentang

3.

PER.12/MEN/2007

Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

4.

PER.16/MEN/2008

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5.

PER.17/MEN/2008

Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

6.

PER.20/MEN/2008

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Disekitarnya

7.

PER.01/MEN/2009

Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

8.

PER.02/MEN/2009

Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

9.

PER.03/MEN/2009

Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas

10. PER.08/MEN/2009

Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

11. PER.17/MEN/2009

Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara RI

12. PER.27/MEN/2009

Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

13. PER.07/MEN/2010

Surat Laik Operasi Kapal Perikanan

238


No.


Tentang

14. PER.02/MEN/2012

Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI

15. PER.08/MEN/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI

16. PER.14/MEN/2012

Usaha Perikanan Tangkap

17. PER.49/MEN/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.14/ MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

18. PER.15/MEN/2012

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara RI

19. PER. 10/PERMENKP/2013

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

20. PER. 12/PERMENKP/2013

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


239

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Nomor Keputusan Menteri

Tentang

1.

Nomor 39 Tahun 2000

Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

2.

KEP.26/MEN/2002

Penyediaan, Peredaran, Penggunaan dan Pengawasan Obat Ikan

3.

KEP.33/MEN/2002

Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir laut

4.

KEP.30/MEN/2004

Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon

5.

KEP.06/MEN/2010

Alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

240


4. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP No.

Nomor Peraturan Direktur Jenderal

Tentang

1.

PER. 211/DJ-PSDKP/IX/2013

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Aktifasi Transmitter (SKAT) di Lingkungan Ditjen. PSDKP

2.

PER. 365/DJ-PSDKP/IX/2013

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

3.

PER. 376/DJ-PSDKP/2013

Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran

4.


Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

5.


Petunjuk Teknis Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya


241

5. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP No.

Nomor Keputusan Dirjen. PSDKP

Tentang

1.

KEP.19/DJ-P2SDKP/2008

Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan

2.


Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

3.


Penggunaan Buku Laporan Pangkalan Bagi Kapal Perikanan

4.


Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa, dan Menahan Kapal Oleh Kapal Pengawas Perikanan

5.

KEP.154/DJ-PSDKP/2010

Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan

6.


Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Awak Kapal Pengawas Perikanan

7.


Tata Tertib dan Tanggung Jawab Awak Kapal Pengawas

8.


Motto dan Mars Kapal Pengawas

9.


Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Awak Kapal Pengawas

10.


Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumber daya Perikanan

242


No.

Nomor Keputusan Dirjen. PSDKP

11.


12. 13. 14. 15.

KEP.57/DJ-PSDKP/2012 KEP.58/DJ-PSDKP/2012 KEP.59/DJ-PSDKP/2012 KEP.125/DJ-PSDKP/2012

16.


17.

Kep.285-DJ-PSDKP-2012

18. 19.

Kep.287-DJ-PSDKP-2012 KEP.213/DJ-PSDKP/VI/2013

20.

KEP. 212/DJ-PSDKP/VI/2013

21.

KEP. 371/DJ-PSDKP/X/2013

Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut Petunjuk Teknis Pengawasan Ekosistem Perairan Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan Juknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pembentukan Unit Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Kode Etik Petugas Unit Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Pengangkatan Polisi Khusus Pengelolaan WP3K


243

Penutup B

uku Data dan Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 merupakan publikasi yang diterbitkan secara rutin setiap tahunan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Publikasi ini menyajikan berbagai informasi kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penyajian yang berkesinambungan ini diharapkan mampu memberikan gambaran perkembangan hasil pembangunan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan acuan kebijakan Ditjen. PSDKP di masa yang akan datang. Tim Penyusun

244


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berhasil disusunnya Buku Data dan Informasi

Recommend Documents