KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya,

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

i KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015. Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan untuk periode 1 tahun dan sekaligus merupakan pedoman kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015

secara efektif,

efisien, transparan dan akuntable. Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih ada kekurangan, sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Mataram,

April 2014

KEPALA BKD KOTA MATARAM,

Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014

RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

ii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................

ii

BAB

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1 Latar Belakang ..........................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ......................................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................

4

1.4 Sistimatika Penulisan ...............................................................

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............

6

BAB

I.

II.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......................................................................................

6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota

BAB

III.

Mataram ....................................................................................

12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................

17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...............................

20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........

25

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................

26

3.1 Telaahan

BAB

IV.

Terhadap

Kebijakan

Nasional

dan

prioritas

Pembangunan Nasional ..........................................................

26

3.2. Tujuan dan Sasaran .................................................................

27

3.2 Program dan Kegiatan ...............................................................

28

PENUTUP ........................................................................................

32

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata

cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana

pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah. dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota


2 Mataram, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 tahun. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, dan merupakan penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga fungsi Renja BKD Kota Mataram menerjemahkan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram kedalam program kerja BKD Kota Mataram yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Mataram khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah daerah, antara lain ; RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

3 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 2. Renja SKPD merupakan pedoman untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA); 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja, sebagai wujud dari kinerja SKPD yang merupakan akhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yakni : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


4 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025. 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Daerah Kota Mataram dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam satu tahun kedepan, sedangkan tujuannya adalah : 1. Meletakkan landasan kerja bagi Aparatur Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sehingga dapat meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan dan produktifitas kerja; RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

5 2. Mewujudkan persamaan prosedur kerja, menyiapkan pelayanan Aparatur khususnya bidang kepegawaian dalam arti yang lebih akomodatif dalam menampung dan menjabarkan berbagai keinginan yang berkembang dengan lebih antisipatif dalam melihat peluang atau gejala yang terjadi, termasuk didalamnya menghapus segala bentuk KKN; 3. Menciptakan persamaan persepsi dalam penyusunan program kerja dan pencapaian target kinerja yang direncanakan. 4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4

Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN,

bab

ini

menguraikan

latar

belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan. BAB II

:

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III

:

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram tahun 2015.

BAB IV

:

PENUTUP.


6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pada Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram melaksanakan 6 (enam) program yang diaplikasikan kedalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada tahun 2013, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram. Tabel 2.1 REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2013

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan jasa surat menurat

3.000.000

3.000.000

100,00

17.900.000

15.518.734

86.70

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.650.000

1.650.000

100,00

1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6.000.000

4.807.300

80.12

1.5. Penyediaan alat tulis kantor

45.000.000

44.999.500

100,00

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

34.227.500

34.227.500

100.00

3.000.000

2.973.000

99,10

5.580.000

5.580.000

100,00

1.9. Penyediaan makanan dan minuman

26.875.000

26.825.000

99.81

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

210.000.000

195.520.000

93.10

3.000.000

2.760.000

92.00

214.280.000

191.430..000

93.15

60.600.000

60.600.000

100.00

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan

1.11. Penyusunan dokumen perencanaan 1.12. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian 1.13. Penyediaan administrasi keuangan


7 1 2

2

3

4

5

Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur 1.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

17.250.000

15.956.000

92.50

1.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14.450.000

13.950.000

96.54

1.3. Pengadaan peralatan gedung kantor

5.000.000

4.000.000

80,00

1.4. Pengadaan Meubeler

8.250.000

8.250.000

100.00

43.090.000

40.330.000

93,59

4.850.000

4.835.000

99,69

1.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Displin Aparatur

3

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.180.000

3.180.000

100.00

1.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.900.000

1.720.000

90.53

1.3. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

1.400.000

1.400.000

100,00

614.751.000

98,74

Program Pendidikan Kedinasan 1.1. Pendidikan penjenjangan struktural

5

6

622.617.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.1. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

938.920.000

925.792.800

98.60

5.2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

196.495.500

87.010.600

44.28

5.3. Bimbingan teknis manajemen Kepegawaian

40.682.500

40.082.500

98.53

5.4. Workshop Penyusunan Sasaran kerja Pegawai ( SKP)

66.557.500

48.245.500

72.49

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

149.915.000

136.725.000

91.20

6.2. Seleksi penerimaan Calon PNS

54.275.000

41.215.000

75.94

6.3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

11.200.000

10.480.000

93.57

6.4. Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

88.200.000

76.650.000

86,90

651.700.000

651.700.000

100,00

6.5. Pemberian bantuan tugas belajat dan ikatan dinas


8 6.5. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

4.180.000

4.180.000

100,00

6.6. Pengelolaan administrasi kepegawaian

600.990.000

600.070.000

99.85

TOTAL BELANJA LANGSUNG

4.149.949.000

3.917.824.534

94,41

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2013 penyerapan anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar 94,41 % dari target Belanja Langsung sebesar Rp. 4.149.949.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.917.824.534,- sehingga pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :


9

Tabel. 2.2 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN) SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode

1

1.20. 1.20.1.20.

1.20.1.20.13 1.20.1.20.13.33. 1.20.1.20.13.33.02.

1.20.1.20.13.34. 1.20.1.20.13.34.01.

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d th. 2012 (tahun n-4)

4

Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mtr.

Pendidikan Penjenjangan Struktural. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi calon PNSD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Target

Realisa si

Tingkat Realisa si (%)

Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n2)

5

6

7

8=(7/6)

99%

99%

99%

99%

Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya

88%

75.62%

85%

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

99%

99%

Prosentase tingkat kelulusan peserta Diklat prjabatan

100%

100%

Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)

3

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 (tahun lalu/n-3)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-2) realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

9

10

11=(10/4)

99%

99%

99%

100%

70.10%

82.47%

87%

87%

98.86%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Catatan

12


10

1

2

1.20.1.20.13.34.03.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

1.20.1.20.13.34.05.

Bimtek Manajemen Kepegawaian.

1.20.1.20.13.35. 1.20.1.20.13.35.01.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

1.20.1.20.13.35.02.

Seleksi Penerimaan CPNSD

1.20.1.20.13.35.04.

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat otomatis

1.20.1.20.13.35.09.

Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20.1.20.13.35.11.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1.20.1.20.13.35.12.

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1.20.1.20.13.35.19.

3

Jumlah pejabat fungsional tertentu.(diluar guru dan tenaga medis) Aparat pengelola kepegawaian yang telah mengikuti Bimtek Manaj. Kepeg. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Prosentase bezetting jabatan struktural sesuai formasi jabatan dan kompetensinya Prosentase bezetting PNS sesuai hasil analisis kebutuhan pegawai Prosentase penyelesaian mutasi kepegawaian KP dan KGB Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan tiap tahun Jumlah aparat penerima bantuan tugas belajar/ijin belajar tiap tahun Jumlah lulusan kader pemerintahan (STPDN/IPDN) Prosentase tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian (pensiun, Karis/Karsu, Karpeg, Satya Lancana, Sumpah/Janji PNS)

4

190 orang

5

96 orang

6

7

8=(7/6)

9

10

11=(10/4)

110 orang

110 orang

100 %

150 orang

137

72.10%

200 orang

130 orang

185 orang

200 orang

108%

-

-

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

90%

87.90%

89%

91.96%

103.32 %

90%

90%

100%

95%

86,73%

92%

84.82%

92.19%

94%

92%

96.84%

100%

96.91%

100%

99.80%

99.8%

100%

100%

100%

100%

20 Kasus

100%

30 Kasus

100%

100%

14 Kasus

100%

100 orang

22 orang

100 orang

165 orang

165%

100 orang

30 orang

100%

80 orang

68 orang

73 orang

72 orang

98.63%

77 orang

76 orang

95%

100%

98.58%

100%

91.14%

91.14%

100%

100%

100%

12


11

1

1.20.1.20.13.35.

2

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

3

Jumlah program SIMPEG yang ada

4

1 unit

5

-

6

1

7

-

8=(7/6)

-

9

1

10

-

11=(10/4)

12

-

Direnca nakan di tahun 2015


12 2.2

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM)

maupun Indeks

Kinerja Kunci (IKK). Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai pedoman yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal. Berikut

ini

kami

paparkan

pencapaian

kinerja

pelayanan

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada tabel 2.3


13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO

1

1

2

3

4

5

6

INDIKATOR

2 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eselon. (Jml pj.struktural yang telah mengikuti Diklatpim / Jml pj. struktural x 100 %) Rasio pelanggaran disiplin PNS. (Jml PNS yang dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin) Presentase bezetting jabatan struktural. (Jml pj. Struktural / Jml Formasi jabatan x 100 %) Persentase bezetting pegawai. (Jml pegawai / Jml kebutuhan pegawai x 100 %) Cakupan layanan administrasi kepegawaian. (Jml yang diterbitkan / Jml yang diusulkan x 100 %) Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)

TARGET RENSTRA SKPD

SPM/ STANDAR NASIONAL

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

-

81 %

83 %

85 %

87 %

-

20 org

18 org

16 org

-

87 %

88 %

-

90 %

-

-

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

Th 2013

Th 2014

Th. 2014

Th 2015

8

9

10

11

88 %

75.62 %

70.10 %

87%

88%

14 org

12 org

9 org

23 org

9 org

9 org

89 %

90 %

90 %

87,90 %

91.96 %

90%

90%

90 %

92 %

94 %

95 %

86,73 %

98.58 %

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

93,26 %

91.14%

100%

100%

0 unit

0 unit

0 unit

0 unit

1 unit

0 unit

0 unit

0 unit

1 unit

2015

CATATAN ANALIS

12

Direncanakan di tahun anggaran 2015


14 1. Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eselonnya. No.

Tahun

1

2011

Jumlah Pejabat Struktural 793

2

2012

3

Diklat Pim. II

Diklat Pim. III

Diklat Pim. IV

Jumlah

26

106

515

647

828

26

128

475

629

2013

858

24

117

462

603

4

2014

922

21

107

432

560

5

2015

-

-

-

-

-

Ket.

2. Rasio Pelanggaran Disiplin PNS No.

Thn

Jumlah Kasus

Pelanggar an Disiplin

Ijin Cerai

Kasus Lain

Proses

Putus

1

2011

24

14

9

-

5

19

2

2012

20

9

11

-

7

13

3

2013

30

24

6

-

7

23

4

2014

14

3

11

-

14

-

5

2015

-

-

-

-

-

Ket

3. Persentase Bezetting Jabatan No.

Thn

Formasi Jabatan

Bezetting Jabatan

Jabatan Lowong

Bezetting %

1

2011

915

793

119

86.95

2

2012

943

828

115

87.80

3

2013

933

858

75

91.96

4

2014

972

922

50

94.85

5

2015

-

-

-

-


15

4. Presentase Bezetting Pegawai No.

Thn

Bezetting Pegawai

Kebutuhan Pegawai

Kekurangan Pegawai

Bezetting %

1

2011

6.444

6.629

185

97.20

2

2012

6.316

7.306

990

86.44

3

2013

6.427

7.577

1.150

84.82

4

2014

6.327

8.320

1.993

74.04

5

2015

-

-

-

-


16 5. Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN No 1

2

1

Bidang Mutasi Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji Berkala; - Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi :  Pindah ke Kota Mataram;  Pindah dari Kota Mataram; Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan Keputusan Tugas Belajar; - Penerbitan Ijin Belajar. Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai (Karpeg); - Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu); - Pensiun PNS; - Penghargaan PNS (Satya Lancana Karya Satya); - Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP. Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian : - Pengangkatan CPNS; - Pengangkatan PNS; - Pengangkatan Jab. Fungsional : * Pengangkatan pertama jabfung; * Pengangkatan kembali jabfung; * Kenaikan jabatan fungsional;

2

3

4

1

Tahun 2011

Bidang/Jenis Layanan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Usul

Ptapan

Usul

Ptapan

Usul

Ptapan

Usul

Ptapan

3

4

5

6

7

8

9

10

1.117 1.266 77

1.050 1.266 77

1.211 1.218 124

1.200 1.154 124

1.173 1.304 51

1.168 1.304 51

754 666 12

440 666 12

56

56

89

61

73

27

15

15

24

24

32

29

24

10

2

2

14

14

15

15

8

8

5

5

186

186

120

120

129

129

21

21

442 980

442 980

137 0

137 0

266

256

23

23

140 0

130 0

181 48

174 48

135 107

120 87

27 -

27 -

442 0

442 0

127 0

127 0

-

-

-

-

126 0

125 0

0 125

1 125

200 1

200 1

-

-

77

77

75

72

9

9

-

-

3

3

2

2

7

7

-

-

27

27

38

38

30

30

-

-

2

3

4

5

6

7

8

* Perpindahan jabatan fungsional; * Pemberhentian jabatan fungsional. Jumlah

1

1

18

17

0

0

-

-

5

5

0

0

1

1

-

-

4.984

4.905

3.560

3.320

3.518

3.408

1.525

1.211

Prosentase Penyelesaian

98,43 %

93.26 %

96,87 %

79.40

Sumber : Data diolah Tahun 2014


17 6. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sudah memiliki SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terintegrasi dengan data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta dengan fungsi utama untuk memudahkan proses penyelesaian administrasi kepegawaian secara umum. Dalam upaya mendukung program SAPK, dibutuhkan sistem aplikasi tersendiri untuk mengelola data pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam bentuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Untuk sementara pengelolaan data kepegawaian masih dilaksanakan secara manual, sehingga layanan kepegawaian belum terlaksana secara optimal. Program SIMPEG ini direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun 2015, mengingat sarana dan prasarana sumber daya manusia pendukung pada BKD masih sangat terbatas. 2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai salah satu satuan kerja perangkat

daerah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

manajemen

kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kota Mataram dan pada akhir tahun 2013 memiliki beban kerja sejumlah 6.427 Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah. Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dapat kami paparkan antara lain :


18 1. Tingkat kualitas aparatur yang masih rendah. Kualitas aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram apabila dilihat dari dasar pendidikan formal sudah cukup memadai, namun hal tersebut belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur yang lebih berkualitas. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dituntut senantiasa memberikan kesempatan bagi jajarannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan prioritas bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram belum memiliki wewenang untuk meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, karena belum mendapatkan sertifikasi akreditasi dari LAN RI sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Status terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar yang ditetapkan, jumlah widyaiswara yang memadai serta tenaga pengelola yang handal dan kompeten dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara bertahap telah dilakukan pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan ke lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi, baik yang ada didalam maupun diluar daerah, sehingga nantinya diharapkan tersedia sumber daya aparatur yang berkualitas dalam penyelenggaraan diklat secara mandiri. RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

19 2. Lemahnya penegakan disiplin PNS. Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum masih sangat rendah. Salah satu contoh kewajiban dasar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti apel bendera dan apel pagi setiap hari belum dapat terlaksana secara optimal. Selain itu persoalan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin belum tertangani dengan baik sehingga menimbulkan preseden buruk bagi Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan dan menimbulkan anggapan bahwa tidak ada konsekwensi hukum atau sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin. Dalam upaya mengatasi masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram telah membentuk tim asistensi untuk melakukan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian termasuk pembinaan disiplin kepada seluruh SKPD sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa kepala SKPD memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup kerjanya yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3. Belum maksimalnya tingkat pelayanan administratif kepegawaian. Badan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Mataram

sebagai

lembaga

pelayanan administratif dituntut untuk menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP), sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti tingkat kinerja yang dihasilkan. Keterlambatan proses penyelesaian administrasi kepegawaian terkait dengan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Usul Kenaikan Pangkat dan Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil disebabkan adanya keharusan


20 untuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga koordinator administratif bidang kepegawaian. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pengembangan program SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian) yaitu program transforming data base pegawai secara on line. (saat ini masih ditemui hambatan karena data base masing-masing pegawai seluruh Indonesia belum sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan validasi data base pegawai).

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD 2015 dengan Renja Tahun 2015 relatif tidak mempunyai perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


21

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : BKD Kota Mataram RANCANGAN AWAL RKPD NO

1 1

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATAN

LOK ASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp.000)

2

3

4

5

6

Pelayanan Administrasi Perkantoran

BKD

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

BKD

1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BKD

1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor

BKD

1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yg lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggung jawabkan Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

700 lembar

3.000

1 tahun

49.000

1 tahun

11.550

18 unit

9.850

PROGRAM/KEGIATAN

LOK ASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTU HAN DANA (Rp.000)

CATATAN PENTING

7

8

9

10

11

12

Pelayanan Administrasi Perkantoran

BKD

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

BKD

1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor

BKD

1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggungj awabkan Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD

700 lembar

3.000

1 unit

49.000

1 tahun

11.550

18 unit

9.850


22

1

2

2 1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor

3 BKD

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BKD

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD

1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.9. Penyediaan makanan dan minuman

BKD

1.10 Penyusunan dokumen perencanaan

BKD

1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD

1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian

BKD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKD

BKD

4 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan foto copy

5 1 tahun

6 48.909

7 1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor

8 BKD

1 tahun

39.737

BKD

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar

1 tahun

3.000

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4 exp/th

6.500

BKD

2.100 kotak

33.000

1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.9. Penyediaan makanan dan minuman

5 dok.

17.450

1.10 Penyusunan dokumen perencanaan

BKD

38 orang

501.520

1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD

9 orang

63.000

1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian

BKD


BKD

Tersedianya makanan dan minuman rapatrapat dan pertemuan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

BKD

BKD

9 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan foto copy

10 1 tahun

11 48.909

1 tahun

39.737

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar

1 tahun

3.000

4 exp/th

6.500

2.100 kotak

33.000

5 dok.

17.450

38 orang

501.520

9 orang

63.000

Tersedianya makanan dan minuman rapatrapat dan pertemuan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi


12

23

1

3

4

5

2

3

4

5

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKD

2 unit

35.250


BKD

7 jenis

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

BKD

Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang peralatan kantor Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan

Pendidikan Kedinasan 4.1. Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas SDA 5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

BKD

6

8

9

10

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKD

2 unit

35.250

53.700


BKD

7 jenis

53.700

1 tahun

20.000

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD

1 tahun

20.000

18 unit

61.514

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD

17 unit

61.514

1 tahun

11.450

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang peralatan kantor Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan

1 tahun

11.450

4 dok.

11.300

4 dok.

11.300

BKD

Pejabat Struktural peserta Diklatpim

34 org

923.450

BKD

CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional

350 org

4.333.000

50 org

437.200

BKD

7

Pendidikan Kedinasan 4.1. Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas SDA 5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

BKD BKD

11

BKD

Pejabat Struktural peserta Diklatpim

34 org

923.450

BKD

CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional

350 org

4.333.000

50 org

437.200

BKD


12

24

1 6

2 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

3

4

5

BKD

- Terlaksananya mutasi jabatan - Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK: Tersusunnya formasi CPNS Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB) Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

4 kali

6.2. Seleksi Penerimaan CPNS

BKD

6.3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis 6.4. Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS 6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

BKD

6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD

BKD BKD

BKD

Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan

6

245.965

7 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

8

9

10

BKD

- Terlaksananya mutasi jabatan - Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK: Tersusunnya formasi CPNS Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB) Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

4 kali

2 dok 1 dok

250.000

6.2. Seleksi Penerimaan CPNS

BKD

2.500 berkas

16.0

BKD

20 kasus

98.000

63 org

361.000

6.3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis 6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

150 org

5.000

BKD

500 berkas

834.000

6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD BKD

BKD

Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan

11

245.965

2 dok 1 dok

250.000

2.500 berkas

16.000

20 kasus

98.000

63 org

361.000

150 org

5.000

500 berkas

834.000


12

25 2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mengusulkan program dan kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap prioritas

dan

sasaran

pelayanan

serta

kebutuhan

pembangunan

yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram. Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan CPNS yang akan datang. Tabel. 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015 Nama SKPD : BKD Kota Mataram NO

PROGRAM / KLEGIATAN

LOKASI

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 4

-

-

-

-

VOLUME

CATATAN

5

6

-

-


26 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah. Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah “Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel”. Untuk mendukung terwujudnya visi, maka menetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, yaitu : 1.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing;

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, Merupakan progran nasional yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Kota Mataram dalam bidang pengelolaan Kepegawaian antara lain : 1). Presentase partisifasi perempuan di lembaga pemerintahan. 2).Rasio pelanggaran disiplin PNS. 3).Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon


27 3.2

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi Pertama

:

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran, meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing. Misi Kedua

:

Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur, dengan sasaran meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas. Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka beberapa strategi yang ditempuh antara lain : 1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan; 2. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS; 3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian; 4. Peningkatan Sitem Informasi Kepegawaian. Dengan merumuskan beberapa strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain : 1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan; 2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS; 3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian; 4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian; 5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian. RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

28

3.2

Program dan Kegiatan Dalam tahun anggaran 2015, Badan kepegawaian Daerah Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, yang terdiri dari 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan

yang

direncanakan,

dengan

kebutuhan

angaran

sebesar

Rp.

8.609.472.500,- (Delapan Milyar Enam ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Dua Ribu Lima Rupiah). Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan Tahun 2015 yang direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.


29

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015 SKPD : BKD KOTA MATARAM Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Nomor Rekening

1

1.20.1.20.13.01.

Urusan/Program/Kegiatan

2 BADAN KEPEGAWAIAN DERAH URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.13.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.20.13.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor

1.20.1.20.13.01.03. 1.20.1.20.13.01.06.

Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.13.01.10.

Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.13.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

3

4

5

6

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersedianya biaya rekening telepon dan internet Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedinya barang cetakan dan foto copy

BKD

100 %

1.027.616.500

BKD

700 lembar

3.000.000

700 lembar

3.000.000

BKD

1 tahun

49.000.000

1 tahun

49.000.000

BKD

1 tahun

11.550.000

1 tahun

11.750.000

BKD

18 unit

9.850.000

18 unit

9.850.000

BKD

1 tahun

48.909.000

1 tahun

50.000.000

BKD

1 tahun

39.737.500

1 tahun

40.000.000

7

8

100 %

9

1.35.60..000


30

1 1.20.1.20.13.01.12. 1.20.1.20.13.01.13. 1.20.1.20.13.01.15. 1.20.1.20.13.01.17.

2 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.20.13.01.18.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.1.20.13.01.19.

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.20.1.20.13.01.20.

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Penyediaan Administrasi Keuangan

1.20.1.20.13.01.26. 1.20.1.20.13.02.


1.20.1.20.13.02.05.

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.13.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.13.02.24.

Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

1.20.1.20.13.02.28. 1.20.1.20.13.06. 1.20.1.20.13.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 Tersedinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk tugas dan tupoksi Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedainya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta realisasi SKPD Tersususnnya laporan capaian. kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 BKD

5 1 tahun

6 10.000.000

BKD

1 tahun

BKD

7

8 1 tahun

9 10.000.000

9.000.000

1 tahun

9.000.000

5 exp/bl/th

6.600.000

5 exp/bl/th

7.000.000

BKD

2.100 kotak

33.000.000

2.150 kotak

37.000.000

BKD

1 tahun

225.000.000

1 tahun

225.000.000

BKD

7 dokumen

17.450.000

7 dokumen

17.500.000

BKD

38 orang

501.520.000

38 orang

501.520.000

BKD

9 orang

63.000.000

9 orang

65.000.000

BKD

100 %

128.216.000

100 %

123.600.000

BKD

2 unit

35.250.000

1 unit

18.750.000

BKD

1 tahun

20.000.000

1 tahun

25.000.000

BKD

18 unit

61.516.000

18 unit

65.750.000

BKD

31 unit

11.450.000

31 unit

14.100.000

BKD

100 %

11.300.000

100 %

12.000.000

BKD

4 dokumen

11.300.000

4 dokumen

12.000.000


31

1 1.20.1.20.13.33.

2 Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.13.33.02.

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.20.1.20.13.34.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

1.20.1.20.13.34.01. 1.20.1.20.13.34.03. 1.20.1.20.13.35.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.13.35.01.

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.20.1.20.13.35.02. 1.20.1.20.13.35.04. 1.20.1.20.13.35.09. 1.20.1.20.13.35.11. 1.20.1.20.13.35.12. 1.20.1.20.13.35.17. TOTAL

Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomastis Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

3 Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mataram Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV Terwujudnya peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagai Aparatur Pemerintah Daerah Kota Mataram Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur Terlaksananya mutasi jabatan dan tersusunnya peta jabatan dan DUK Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan Terlaksananya usulan mutasi kepegawaian KP dan KGB Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian Tersalurkannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terlaksananya seleksi administrasi pendaftar calon praja IPDN Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS

4 BKD

5 99 %

6 923.450.000

BKD

34 orang

923.450.000

BKD

99 %

BKD

8 99 %

9 1.000.000.000

34 orang

1.000.000.000

4.770.000.000

99 %

1.750.000.000

350 orang

4.333.000.000

200 orang

1.200.000.000

BKD

75 orang

437.000.000

75 orang

BKD

99%

BKD

4 kali, 2 dokumen 1 dokumen

246.000.000

80.940.000

BKD

2.500 berkas 20 kasus

BKD

1.748.890.000

7

99%

550.000.000 1.960.500.000

4 kali, 2 dokumen 1 dokumen

210.000.000

90.500.000

102.350.000

2.500 berkas 20 kasus

100.000.000

25 orang

155.500.000

44 orang

300.000.000

BKD

150 orang

25.425.000

150 orang

35.000.000

BKD

500 berkas

837.450.000

500 berkas

900.000.000

BKD BKD

8.609.472.500

301.225.000

325.000.000

5.869.720.000


32 BAB IV PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan disusun untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Beberapa harapan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal; 2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram; 3. Secara bertahap untuk dapat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.


Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KOTA MATARAM Nama SKPD : BKD Kota Mataram RANCANGAN AWAL RKPD NO PROGRAM/KEGIATAN

1

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

BKD

Pejabat Struktural peserta

34 org

Pendidikan Kedinasan 1.1. Pendidikan Kedinasan

PAGU INDIKATIF (Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

BKD

Pejabat Struktural peserta

34 org

916,894

200 org

1,086,760

50 org

500,000

4 kali

200,000

Pendidikan Kedinasan 916,894 1.1. Pendidikan Kedinasan

Diklat Kepemimpinan 2

Diklat Kepemimpinan

Peningkatan Kapasitas SDA 2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pra-

Peningkatan Kapasitas SDA BKD

jabatan bagi Calon PNS Daerah 2.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

CPNS Daerah peserta

200 org

Diklat Prajabatan BKD

Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Aparatur Pemerintah

1,086,760 2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pra-

BKD

jabatan bagi Calon PNS Daerah 50 org

peserta Diklat Teknis dan

500,000 2.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

BKD

Tugas dan Fungsi bagi PNSD

peserta Diklat Teknis dan

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Aparatur BKD

Pembinaan Karier PNS

-Terlaksananya mutasi

4 kali

jabatan; -Terlaksananya penyusun

200,000 3.1. Penyusunan Rencana

BKD

Pembinaan Karier PNS

BKD

-Tersusunnya formasi

2 dok

-Terlaksananya penyusun

BKD

Kenaikan Pangkat Otomatis 3.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus

yang diproses BKD

Pelanggaran Disiplin PNS 3.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar

Data usulan kepegawaian

BKD

dan Ikatan Dinas

Kasus pelanggaran disiplin

1 dok

250,000 3.2. Seleksi Penerimaan CPNS

BKD

raan Penerimaan Praja IPDN

2,500 berkas 20

yang ditangani/diproses

kasus

Aparat penerima bantuan

63 org

tugas belajar dan ikatan

BKD

Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi

-Tersusunnya formasi

1 dok

250,000

CPNS; 16,000 3.3. Penataan Sistem Administrasi

BKD

Kenaikan Pangkat Otomatis 98,000 3.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus

BKD

Pelanggaran Disiplin PNS 361,000 3.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar

Data usulan kepegawaian yang diproses

BKD

dan Ikatan Dinas

Kasus pelanggaran disiplin

2,500

16,000

berkas 20

98,000

yang ditangani/diproses

kasus

Aparat penerima bantuan

63 org

361,000

150 org

5,000

tugas belajar dan ikatan

dinas 3.6. Pemberian Bantuan Penyelengga-

2 dok

an peta jabatan dan DUK;

CPNS; 3.3. Penataan Sistem Administrasi

-Terlaksananya mutasi jabatan;

an peta jabatan dan DUK; 3.2. Seleksi Penerimaan CPNS

Aparatur Pemerintah Fungsional

Pembinaan dan Pengembangan 3.1. Penyusunan Rencana

CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan

Fungsional 3

KEBUTUHAN DANA (Rp.000)

LOKASI

dinas 150 org

5,000 3.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

BKD

Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi

CATATAN PENTING

3.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD

Data usulan pensiun, karis/karsu, karpeg,

500 berkas

834,000 3.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD

Data usulan pensiun, karis/karsu, karpeg,

satya lancana, sumpah

satya lancana, sumpah

janji PNS yang diproses/

janji PNS yang diproses/

dilaksanakan

dilaksanakan

500 berkas

834,000

Tabel. 2.4 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2013 (TAHUN BERJALAN) SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011 (tahun n-4)

Target Target dan realisasi kinerja program Perkiraan realisasi capaian target dan keluaran kegiatan SKPD tahun program/kegia program/kegiatan Renstra SKPD tan Renja s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-2) 2012 (tahun lalu/n-3) SKPD tahun Tingkat berjalan Tingkat capaian Target Realisasi Realisasi (tahun n-2) realisasi capaian (%) (%) 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)

1

2

3

4

5

88%

81.59%

83%

75.62%

91.11%

85%

80%

90.91%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

190 orang

… orang

145 orang

93 orang

200 orang

0

130 orang

130 orang

100%

200 orang

200 orang

100%

90%

86.97%

90%

87.90%

99.89%

89%

89%

98.89%

95%

89.03%

90%

86.73%

96.37%

92%

90%

94.74%

100%

97.19%

100%

96.91%

96.91%

100%

100%

100%

18 Kasus

18 Kasus

18 Kasus

18 Kasus

100%

18 Kasus

18 Kasus

100%

26 orang

26 orang

26 orang

100%

91 orang

91 orang

100%

80 orang

66 orang

69 orang

100%

99.50%

100%

100%

100%

1.20. 1.20.1.20.

WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 1.20.1.20.15 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.1.20.15.33. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1.20.1.20.15.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. 1.20.1.20.15.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD. 1.20.1.20.15.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD. 1.20.1.20.15.34.05. Bimtek Manajemen Kepegawaian.

Prosentase Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya.

1.20.1.20.15.34.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.1.20.15.35.01. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Prosentase tingkat kelulusan peserta Diklat Prjabatan. Jumlah pejabat fungsional tertentu. (diluar guru dan tenaga medis) Aparat pengelola kepegawaian yang telah mengikuti Bimtek Manaj.Kepeg.

160 orang

1.20.1.20.15.35.

1.20.1.20.15.35.02. Seleksi Penerimaan CPNSD 1.20.1.20.15.35.04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis 1.20.1.20.15.35.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 1.20.1.20.15.35.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1.20.1.20.15.35.12. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 1.20.1.20.15.35.19. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Prosentase bezetting jabatan struktural sesuai formasi jabatan dan kompetensinya. Prosentase bezetting PNS sesuai analisis kebutuhan pegawai Prosentase penyelesaian mutasi kepegawaian KP dan KGB Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaiakan tiap tahun Jumlah aparat penerima bantuan tugas belajar/ijin belajat tiap tahun Jumlah lulusan kader pemerintahan (STPDN/IPDN) Prosentase tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian (pensiun,Karis/karsu, Karpeg, Satya

73 orang

98.58%

98.58%

100%

Catatan

12

1.20.1.20.15.35.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

100%

99.50%

100%

98.58%

98.58%

100%

100%

100%

1 unit

-

-

-

-

-

-

-

Lancana, Sumpah/Janji PNS) Jumlah program SIMPEG yang ada

Direncanakan di tahun 2015

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya,

Recommend Documents