PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Haryono MT. No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. 32241 R A N T A U
Kode Pos 71111
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan HidayahNYA sehingga LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 dapat disusun.
Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Bappeda melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya. Kami menyadari bahwa Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Bappeda Kabupaten Tapin Tahun 2015. Akhirnya semoga LKIP Tahun anggaran 2015 ini memberikan konstribusi bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin Khusus di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rantau, KEPALA BAPPEDA,
Ir. H. M. YUNUS AZIS, MAP Pembina Utama Muda NIP. 196204181990031017
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Daftar Isi
………………………………………………………….. .......i
.…………………………………………………………………...............ii
Ikhtisar Eksekutif … …………….……………………………………………............iii BAB I
PENDAHULUAN A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi …….…………….. 2 B. Aspek Strategis Organisasi ...........................................................11 C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi ..............12
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis .........................................................................14 1. Visi dan Misi
.......……………………………………….............15
2. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis..……………....17 B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja ................................................... .........19 C. Penetapan Indikator Kinerja Utama ...............................................27 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi
……………………………….............31
B. Capaian Indikator Kinerja Utama ...................................................32 C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 .............. 36 D. Realisasi Kinerja Tahun 2015 & Target Jangka Menengah ......... 39 E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ..........................................41 F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...................... 42 G. Analisis
Program/Kegiatan
yang
menunjang
Keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ..................................44 H. Realisasi Anggaran ...................................................................... 45 BAB IV PENUTUP
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(
LKIP
)
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapin Tahun 2015, dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Tapin melaksanakan 13 program dan 55
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
5.707.214.000,00 Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 5.399.429.911,00 atau 94,61%. Realisasi
anggaran
yang
tidak
mencapai
seratus
persen
tersebut
disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis dan faktor lainnya. Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 20132017 dan mengacu pada Rencana strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Tapin tahun 2013 – 2017. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Bappeda Kabupaten Tapin dapat dikategorikan Sangat Baik.
Hal ini
dibuktikan bahwa realisasi dari 4 indikator kinerja sesuai target Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. iii
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I
BAB
I PENDAHULUAN
T
erwujudnya
good
governance
dalam
praktik-praktik
pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam
pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja (RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan
1
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin di tahuntahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.
A.
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dasar hukum
Daerah (Bappeda)
pembentukan
Badan Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Bappeda mempunyai tugas pokok
“Menyusun Dan
Melaksanakan Kebijakan Daerah
di
Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah”. Uraian tugas dimaksud terdiri dari : Bappeda dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang fisik dan tata ruang; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang perekonomian; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan budaya; f. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
statistik,
penelitian
dan pengembangan; 2
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan h. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten Tapin terdiri dari :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Bappeda merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembanguan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Bappeda adalah : a. Membantu Bupati menyusun Perencanaan Umum Pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD; b. Melakukan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
daerah
dengan
dinas/instansi dan BUMN/BUMD melaui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program; c.
Menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
d. Menyusun konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD; e. Mengikuti persiapan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
3
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I f.
Melakukan pembinanaan teknis dan administrasi serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk peningkatan karier; h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan; i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
b. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat
adalah
unsur
pelayanan
teknis
administrasi
dan
fungsional dilingkungan Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan serta membantu
kepala
bappeda
dalam
menyusun
kebijakan
dan
mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab pada
Kepala Bappeda. Untuk
menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan. b. Penyusunan perencanaan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan umum dan kepegawaian c.
Perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi program dan pelaporan
d. Perencanaan, pengelolaan dan evaluasi administrasi keuangan e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 4
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I tugasnya. Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan: mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja serta pelaporan kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. 3) Sub
Bagian
Keuangan:
mempunyai
tugas
membantu
Sekretaris
melaksanakan pengelolaan keuangan Bappeda;
c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan publikasi data, penelitian bidang pemerintahan
dan
pembangunan,
pemberdayaan
dan
pengembangan
masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, potensi keuangan daerah dan melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
5
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I 1) Sub Bidang Data, Statistik dan Pengendalian: membantu
menyusun
perencanaan
daerah,
mempunyai tugas
merumuskan
kebijakan,
melaksanakan publikasi dan interpretasi data serta pengendalian. 2) Sub
Bidang
Penelitian
dan
Pengembangan:
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan,
pembangunan,
pemberdayaan
dan
perlindungan
masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, potensi keuangan Daerah, analisis kebijakan, dan kerjasama penelitian.
d. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi adalah unsur teknis yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, mencakup penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan
pangan,
peternakan,
perikanan,
kehutanan
dan
perkebunan,
pengairan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal. Bidang Ekonomi dimpimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan: mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta 6
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I pengairan. 2) Sub
Bidang
penyusunan
Dunia dan
Usaha:
pelaksanaan
mempunyai kebijakan
tugas
menyiapkan
perencanaan
bahan
pembangunan
daerah bidang pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, Koperasi dan UKM serta penanaman modal.
e. Bidang Sosial Budaya Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya adalah unsur teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah
di
bidang
perencanaan
pembangunan
daerah
sektor
pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial dan budaya mencakup generasi muda, kebudayaan, agama, sosial, perumahan rakyat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, hukum, pers, informasi dan komunikasi, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan : mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan. 2) Sub Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya : melaksanakan penyusunan dan
mempunyai tugas
pelaksanaan kebijakan daerahbidang
perencanaan pembangunan daerah sektor Pemerintahan, Sosial dan Budaya. 7
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I
f. Bidang Fisik dan Tata Ruang
Bidang Fisik dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan, pengairan, prasarana perhubungan darat, serta kepariwisataan, pembangunan prasarana permukiman, konstruksi dan pengembangan wilayah serta bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan pelestarian lingkungan hidup.. Bidang Fisik dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Bidang Fisik dan Tata Ruang terdiri dari: 1)
Sub Bidang Fisik Prasarana: mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang fisik prasarana lingkungan permukiman, konstruksi dan pengembangan wilayah;
2)
Sub Bidang Tata Ruang : mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang
Daerah,
melaksanakan
kerjasama
penataan
ruang
dan
melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Uraian
tugas
Unit
Pelaksana
Teknis,
diatur
sendiri
dengan
Peraturan Bupati. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA
B.
Aspek Strategis Organisasi Dari
hasil
tersebut
dapat
diketahui
bahwa
Bappeda
Kabupaten
Tapin menemukan potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan Bappeda Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut: 1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas 2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas 3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan 9
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I proses perencaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah 4. Peningkatan biaya operasional dan sarana pendukung pekerjaan 5. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 6. Peningkatan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah 7. Peningkatan
hubungan
timbal
balik
dengan
pihak
eksternal
terkait
penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 8. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi pembangunan 9. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD lain 10. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan semakin meningkat
C.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Bappeda Kabupaten
Tapin adalah sebagai berikut: 1.
Perlu ditambahnya SDM perencana yang berkualitas
2.
Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personil
3.
Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi
4.
Perlu
ditingkatkannya
kualitas
kebijakan
terkait
perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah 5.
Belum disusunnya SOP Bappeda khususnya Perencanaan 10
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab I 6.
Hasil monitoring dan evaluasi perlu digunakan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah
7.
Perlu ditingkatkannya akses penggunaan data
8.
Perlu
ditingkatkannya
keterlibatan
Kepala
Daerah
dalam
proses
perencanaan pembangunan daerah 9.
Tenaga perencana di SKPD lain perlu meningkatkanpemahaman dan penguasaan proses perencanaan pembangunan daerah
10. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah Potensi
dan
permasalahan
ini
menjadi
konsideran
dalam
penyusunan perencanaan Bappeda Kabupaten Tapin untuk tahun-tahun berikutnya.
11
LKIP BappedaKabupatenTapin 2015 Bab II BAB
II PERENCANAAN KINERJA
P
erencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumberdaya manusia
dengan sumber daya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.
A. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat di dayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. 1. Visi dan Misi Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
LKIP BappedaKabupatenTapin 2015 Bab II tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Bappeda harus searah dan sinkron dengan visi misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin. Visi Bappeda Kabupaten Tapin untuk periode 2013-2017 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang KRITIS menuju Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis” KRITIS yang dimaksud dalam visi Bappeda Kabupaten Tapin untuk periode 2013-2017 tersebut merupakan singkatan dari Koordinatif dan partisipatif, Responsif, Inovatif, Tranparan, Informatif, dan Sinergis. Berikut merupakan penjelasan dari unsur KRITIS: Koordinatif
dan partisipatif,
dalam arti mengutamakan koordinasi yang
tinggi dalam proses perencanaan pembangunan; Responsif, bermakna bahwa Bappeda cepat tanggap terhadap perubahan dan dinamika pembangunan, guna menjadi dasar perencanaan di masa datang; Inovatif, proses perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah secara kreatif menggunakan teknologi informasi
LKIP BappedaKabupatenTapin 2015 Bab II Transparan, proses dan produk perencanaan bersifat terbuka, sehingga seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami setiap argumentasi dan dasar pengambilan kebijakan dan arah pembangunan; Informatif,
dapat dijadikan sebagai sumber informasi perencanaan bagi
pembangunan; Sinergis, menggambarkan adanya saling keterhubungan dan ketergantungan antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan oleh semua dan untuk semua. Visi Bappeda Kabupaten Tapin periode 2013-2017 tersebut kemudian dijabarkan kedalam rumusan misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan sumber daya manusia Bappeda yang berkualitas 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja; 3. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi. 4. Memantapkan
pelaksanaan
mekanisme
perencanaan
pembangunan
daerah; 5. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. 6. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas, dan berkesinambungan;
LKIP BappedaKabupatenTapin 2015 Bab II 2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan dengan didukungnya Perubahan Renstra, maka dilakukan review terhadap Perencanaan Kinerja meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Bappeda yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan
narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menghasilkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang baru dan menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2015. Berdasarkan hasil review Perencanaan Kinerja, berikut Uraian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2015 sebelum dan sesudah review:
LKIP BappedaKabupatenTapin 2015 Bab II B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan targetRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017 yang telah ditetapkan melalui Perda No 21 Tahun 2013, Bappeda telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, akan tetapi untuk Perjanjian Kinerja pada Tahun 2015 ini tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur Akuntabilitas Kinerja ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama, oleh karena itu seperti yang telah dijelaskan diatas, maka indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 ini menggunakan Indiktor Kinerja Utama yang baru yang juga telah disesuaikan dengan Perubahan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2013-2017. Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 yang masih menggunakan Indikator Kinerja Utama yang lama dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 yang sudah menggunakan Indikator Kinerja Utama yang baru :
LKIP BappedaKabupatenTapin 2015 Bab II C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidak berhasilan, jika ditemukan ketidak berhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra Bappeda serta RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2013-2017 yang memiliki focus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang focus pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Sesuai Perubahan Renstra Bappeda, berikut Tabel Indikator Kinerja Utama beserta penjelasan/perhitungannya :
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III BAB
III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil, b. 70 % - < 85 % : Berhasil, c.
55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
d. < 55 % : Tidak Berhasil.
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan
ini,
Bappeda
Kabupaten Tapin dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah
awal
untuk
menetapkan
IKU
adalah
dengan
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah tersebut
yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintahitu
sendiri,
sehingga
IKU
adalah
merupakan
ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Tapin, telah merevisi Indikator Kinerja Utama yang diikuti dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Tahun 2013-2017. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Bappeda melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tapin Tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut :
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III Secara
umum
Bappeda
Kabupaten
Tapin
belum
dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2017, namun karena Perubahan Renstra 2013-2017 untuk mencapai visi dan misi Bappeda Tahun 20132017 maka ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan hanya 1 (satu) Indikator yang tidak bisa diukur/disajikan yakni indikator Persentase Renstra SKPD yang berkualitas, namun rata-rata Capaian Kinerja pada Tahun 2015 adalah 100 %. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 Analisis capaian kinerja Bappeda pada LKIP Tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dengan Tahun 2014 sebagai berikut :
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III D. Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Target Jangka Menengah Analisis capaian kinerja Bappeda pada LKIP Tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dengan Jangka Menengah sebagai berikut:
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2015 dapat diketahui bahwa dari semua indikator kinerja yang telah ditetapkan semuanya telah mencapai target kinerja yang baik dalam pencapaian kinerjanya.
Sesuai arahan dari Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar kerja Pemerintah menghasilkan Kinerja maka mulai tahun 2015 masing –masing SKPD harus menetapkan Indikator Kinerja Utamanya, berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tapin telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, dari pengukuran ke (5) lima indikator tersebut, hanya 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yakni “indikator Persentase program pembangunan yang memenuhi target” yang diukur adalah Jumlah Realisasi program SKPD yang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dijabarkan
dalam
kegiatan
Monitoring,
Evaluasi
dan
dan
Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Monitoring yang disampaikan SKPD tiap bulannya, agar target dapat dicapai perlu kerjasama dari semua pihak khususnya Pejabat yang menangani Program dan Pelaporan
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
1. Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas
aparat
perencana
serta
memastikan bahwa setiap personil memiliki kapasitas dan wawasan yang
baik
untuk
menghadapi
adanya
dinamika
perencanaan
pembangunan daerah sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik 2. Mendorong terwujudnya “the right man in the right place” dalam penempatan personil dan memastikan kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian 3. Menyediakan data dan informasi yang aktual dan handal serta mengoptimalkan
penggunaan
teknologi
informasi
dalam
proses
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatkan kualitas kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya kebijakan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan Bappeda 5. Membuat SOP pedoman teknis bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas
pokok
dan
fungsinya
perundangan yang berlaku
yang
sesuai
dengan
peraturan
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III 6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah
serta
mengoptimalkan
penggunaan
hasil
monitoring dan evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya 7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak eksternal Bappeda dalam memperoleh dan menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 8. Membangun komitmen terhadap konsistensi pembangunan dari seluruh pihak yang terlibat baik Pemerintah Kabupaten Tapin dan juga masyarakatnya 9. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengn SKPD lain, dengan Bappeda Pemerintah Kabupaten di lingkup Banua Enam, dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan dengan Pemerintah Pusat 10. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dan
dunia
usaha
dalam
perencanaan pembangunan daerah
G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Keberhasilan/
Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada SKPD Bappeda Kabupaten Tapin sepanjang tahun
2015
yang
Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian
Pernyataan Kinerja, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Untuk
lebih
menunjang
keberhasilan
mengambil beberapa langkah, diantaranya :
kinerja
Bappeda
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab III 1. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien. 2. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian 3. Meningkatkan kemampuan SDM perencana, sehingga semua aparatur yang ada di Bappeda kemampuannya di perencanaan lebih handal 4. Melaksanakan pembimbingan
bimbingan ataupun
teknis,
melakukan
pendampingan
agar
pembinaan
dan
kemampuan
dan
wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap sistem pengelolaan keuangan yang baru yaitu basis akrual. 5. Menumbuhkan kesadaraan pada setiap birokrasi akan pentingnya penjaringan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal diperoleh pada setiap kegiatan.
H. REALISASI ANGGARAN
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 13 program dan 55 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir
Tahun
2015
5.399.429.911,00
atau
adalah
penyerapan/realisasinya
94,61%
5.707.214.000,00 sebagai berikut :
dari
pagu
anggaran
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab IV
BAB
IV PENUTUP
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) disusun
P
dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015, Bappeda Kabupaten Tapin
menyusun LKIP tahun 2015 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Tapin tahun 2015, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2015. Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemaham (Weaknesses) dengan mengoptimalkan kekuatan (Strengths) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik. Pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun penyelenggaraan tugas secara struktural sebagian besar dapat berjalan dengan lancar, disamping evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat disinerjikan dengan langkahlangkah kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi
Bappeda berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan
LKIP Bappeda Kabupaten Tapin 2015 Bab IV dilapangan
berkoordinasi
dan
bekerjasama
Intansi
Terkait
dan
Lembaga/Perusahaan Swasta yang profesional dan sesuai dengan bidangnya. Dari kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2015 diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan ditahun 2016 sehingga dihasilkan kegiatan yang mengacu pada sasaran dan program yang bersifat transparan dan akuntabel. Semoga LKIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan
kinerja
aparatur Bappeda pada
tahun-tahun
berikutnya.
Rantau, KEPALA BAPPEDA,
Ir. H. M. YUNUS AZIS, MAP Pembina Utama Muda NIP. 196204181990031017
Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2015
SASARAN STRATEIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
1
2
3
4
5
6
RENJA SKPD
100%
90,91%
90,91%
Program
100%
94,71%
94,71%
100%
19,85%
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Meningkatnya kualitas MONEV Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang Rata-rata capaian IKU 100%
Persentase RENSTRA SKPD yang berkualitas Persentase RENJA SKPD yang berkualitas Tingkat kesesuaian RKPD dengan RENSTRA SKPD Persentase program pembangunan yang memenuhi target Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang
Program
19,85% 100%
m2
98,30% 98,30%
Tabel 2.2 PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN Jumlah RENJA SKPD yang berkualitas
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
Persentase RENJA SKPD yang berkualitas
x 100%
PENANGGUNG JAWAB
Dokumen RENJA SKPD
Kabid Ekonomi Kabid Sosbud Kabid Fistaru Sekretaris
Dokumen RENSTRA SKPD
Kabid Ekonomi Kabid Sosbud Kabid Fistaru Sekretaris
Dokumen RKPD dan RENSTRA SKPD
Sekretaris Kabid Ekonomi Kabid Sosbud Kabid Fistaru
Jumlah RENJA SKPD Maksud berkualitas adalah Renja sesuai dengan ketentuan Permendagri 54 Tahun 2010, indikator program dan kegiatan terukur dan dapat dicapai, target yang ditetapkan lebih rasional
Persentase RENSTRA SKPD yang berkualitas
Jumlah RENSTRA SKPD yang berkualitas x 100% Jumlah RENSTRA SKPD Maksud berkualitas adalah Renstra sesuai dengan ketentuan Permendagri 54 Tahun 2010, indikator program dan kegiatan terukur dan dapat dicapai, target yang ditetapkan lebih rasional
Tingkat kesesuaian RKPD dengan RENSTRA SKPD
Jumlah program dalam dokumen RKPD x 100% Jumlah program dalam dokumen RENSTRA SKPD
Maksud kesesuaian adalah Jumlah program SKPD yang ada di RKPD tahun berkenaan sesuai dengan RENSTRA SKPD
Meningkatnya kualitas MONEV
Persentase program pembangunan yang memenuhi target
Jumlah realisasi program SKPD yang memenuhi target program x 100% Jumlah seluruh program SKPD Berdasarkan lampiran II Permendagri no 18 th 2016 untuk menjamin pelaksanaan amanat Permendagri no 54 th 2010 tentang pelaksanaan PP N0 8 Th 2008 ttg tahapan,tatacara penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pada point B.3.c dinyatakan bahwa predikat capaian kinerja dinyatakan sbb: 1.91%≤100% = sangat tinggi 2.76≤90%
= Tinggi
3.66%≤75%
= Sedang
4.51%≤ 65% = Rendah 5.≤50%
= Sangat rendah
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas )kinerja suatu indikator dapat dimaknaisbb: 1.Hasil sangat tinggi dan tinggi menunjukan realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusasn penilaian kinerja 2. Hasil Cukup ini menunjukan pencapaian /realisasi kinerja belum memenuhi /masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja 3. Hasil rendah/sagat rendah ini gradasi yang menunjukan realisasi capaian kinerja belum memenuhi kinerja yang diharapkan Dengan demikian yang dimaksud memenuhi target Pada rumu diatas adalah jumlah program dengan tingkat capaian kinerja ≥ 76%
Laporan Evaluasi Hasil RKPD
Kabid Statlitbang
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang
Persentase luas lahan yang pemanfaatannya sesuai tata ruang
Jumlah luas lahan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang x 100% Jumlah Kawasan Tata Ruang Kabupaten Tapin Maksud Jumlah luas lahan yang tersedia dalam RTRW Kab Tapin Pemanfatannya telah sesuai dengan aturan yang ada dalam dokumen RTRW/RDTR/RTBL Kabupaten Tapin
Dokumen RTRW,RTBL, RDTR
Kabid Fistaru
