KATA PENGANTAR. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, dengan

1

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, dengan

bermodalkan

petunjuknya sehingga pada akhirnya tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Instansi Pengadilan Agama Dumai selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan suatu

perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga karena pada LAKIP ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2011 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Dumai tahun 2011. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Dumai tahun 2011 ini merupakan LAKIP pertama dalam Renstra 2011, sehingga tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kami tetap menerima masukan dan usulan yang positif yang bersifat membangun demi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan, bahwa dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Dumai ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya laporan ini. Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 ini akan memacu kinerja Pimpinan, Hakim, dan seluruh aparatur Peradilan Agama Dumai sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih baik lagi.

Dumai, 27 Pebruari 2012 Ketua Pengadilan Agama Dumai

Dra.Hj.HUSNI RASYID,SH.MH NIP. 19580910.198903.2.003

2

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………..................................

i

DAFTAR ISI ………………………………………………….................................

iii

BAB I

: PENDAHULUAN ………………………….................................

1

 Latar Belakang  Tugas dan Fungsi  Sistematika Penyajian BAB II

: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ...........…….

4

 A. Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 

1. Visi dan Misi



2. Tujuan dan Sasaran Strategis



3. Program Utama dan Kegiatan Pkok

 B. Rencana Kinerja tahun 2011  C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2011

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA  A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja)  B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinnerja).

BAB IV

: PENUTUP …………………………………………………………  A. KESIMPULAN  B. SASARAN –SASARAN

Lampiran – lampiran : 1.

Sturktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Matrix Renstra 2010 - 2014

4.

SK Tim Penyusun Lakip

5.

Lampiran –lampiran lainnya.

3

17

BAB I PENDAHULUAN  LATAR BELAKANG Pengadilan Agama Dumai didirikan dan dibentuk berdasarkan : 1.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970

2.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

5.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975

6.


7.


8.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 1983. Pengadilan Agama Dumai berkedudukan (dahulu) di Kota Administratif Dumai

(sekarang sudah menjadi Kota Madya Dumai) Secara nyata baru melaksanakan kegiatannya pada tanggal 01 April 1984, sebagai Gedung sementara menyewa rumah penduduk yang terletak dijalan Nuri No. 5 dan pada tanggal 25 April 1985 Pengadilan Agama Dumai telah menempati Gedung Baru ( Balai Sidang ) yang beralamat dijalan Jendral Sudirman belakang Lepin, sekarang menjadi Jalan Lepin No.2 Kota Dumai. Sejak tanggal 18 Agustus 2007 Pengadilan Agama Dumai telah menempati Gedung baru dijalan Putri Tujuh Kota Dumai, Gedung tersebut dibangun pada tahun 2005 dan 2006 dengan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Yurisdiksi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dumai meliputi Seluruh Kota Dumai, sebagian Wilayah Kabupaten Bengkalis dan sebagian Wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan dan 47 (empat puluh tujuh) Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

4

No 1

Kota/Kabupaten Kota Dumai

2

Kabupaten Bengkalis

3. Kab. Siak

Kecamatan

Kelurahan

Desa

Dumai Barat

10

-

Dumai Timur

9

-

Bukit Kapur

4

-

Medang Kampai

5

-

Sungai Sembilan

5

-

Rupat Selatan

6

2

Rupat Utara

-

16

Mandau

16

14

Pinggir

-

12

Minas

2

-

Kandis

-

3

57

47

Jumlah

11

Ket

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Dumai tahun 1984 sampai sekarang telah terjadi penggantian Ketua Pengadilan Agama Dumai yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Dumai. No

Nama

Golongan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Masa Jabatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kamilun Anwar Drs. Bukhari Ras Drs. Abdurrahman Har,SH Drs. Kasmansur Drs. A. Bahri Adnan Drs.H. Lumban Hutabarat, SH.MH Dra. Hj. Husni Rasyid .SH.MH Drs. H. Endang Tamami .MH Dra.Hj.Husni Rasyid, SH.MH

III/d IV/a IV/a IV/a IV/a IV/d III/d IV/b IV/b

PHIN S1 IAIN S1 IAIN S1 IAIN S1 IAIN S1 IAIN S2 UIR S2 UIR S2 UIR

1983 s/d 1987 1987 s/d 1990 1990 s/d 1994 1994 s/d 1998 1998 s/d 2003 2003 s/d 2006 2006 s/d 2007 2007 s/d 2011 2011 s/d sekarang

 TUGAS DAN FUNGSI Tugas pokok lembaga Peradilan, termasuk didalamnya Pengadilan Agama, adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke Peradilan tersebut yang berbunyi : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 di selenggarakan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan

5

Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas pokok tersebut maka Peradilan Agama, khususnya

Pengadilan

Agama Dumai dituntut agar dapat melaksanakan perannya dalam menangani setiap perkara yang di terimanya. Implementasi dari pelaksanaan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan aspek-aspek yang meliputi : Proses penyelesaian perkara, pelayanan terhadap masyarakat (pencari keadilan), pembenahan sarana dan prasarana serta ketenaga kerjaan / personil Pegawai Pengadilan Agama . Pengadilan Agama Dumai adalah salah satu lembaga Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Memberikan pelayanan Hukum berupa pertimbangan hukum kepada lembaga Pemerintah atau Masyarakat yang membutuhkan. 3. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Agama Dumai. 4.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan Agama Dumai dalam pelaksanaan tugas pokok dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara.

5.

Memberikan pelayanan Administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama Dumai ( Umum, Kepegawaian dan Keuangan ). Terkait dengan kedua aspek diatas, sebagai penunjang di perlukan pula sarana dan

prasarana pendukung yang memadai. Oleh karenanya bagaimana sarana dan prasarana ini diupayakan agar cukup dan dioptimalkan pemanfaatannya. Aspek ketenaga kerjaan adalah hal yang menentukan sejauh mana integritas dan propesionalisme setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan disiplin, keterampilan/kemampuan serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, senantiasa harus ditingkatkan.  SISTEMATIKA PENYAJIAN. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Dumai adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan ; Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

Rencana Stratejik ; dijelaskan mengenai rancana stratejik dan renacana kinerja, pada bab ini akan disampaika tujuan, sasaran, strategi, Program dan

6

kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dasn Misi Pengadilan Agama Dumai tahun 2011.

BAB III

Akuntablilitas Kinerja ; diuraikan hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis

Akuntabilitas

Kinerja,

termasuk

didalamnya

menguraikan

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV

Penutup ; Mengemukakan Tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, Permaslahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Pengadilan Agam Dumai serta Strategi Pemecahan masalah yang akana dilaksanakan ditahun mendatang.

7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Rencana Stratejik Pengadilan Agama Dumai secara singkat dapat

digambarkan

sebagai berikut : 1. Bidang Perkara Tugas pokok Peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan serta menyelesaikannya. Oleh karena itu prioritas pertama adalah penyelesaian perkara sisa tahun 2010.Selain itu menyelesaikan perkara yang diterima tahun 2011 dengan mengupayakan sisa perkara se minimal mungkin. Selain dapat menyelesaikan diupayakan pula mempercepat penyelesaian seefektif dan seefesien mungkin sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Bidang Pelayanan Publik. Dalam memberikan pelayanan publik/masyarakat pencari keadilan diupayakan untuk

memberikan pelayanan yang prima,untuk mewujudkan hal tersebut maka

tempat pelayanan dan sarana informasi harus dibenahi hal ini diharapkan untuk memberi kenyamanan dan kemudahan bagi pencari keadilan. 3. Bidang Sarana dan Prasarana. Salah satu faktor yang dapat mendukung lancarnya pelaksanaan TUPOKSI adalah memadainya sarana dan prasarana.Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana adalah salah satu program prioritas.Dalam hal ini terutama sarana alat pengolah data dan sarana penerapan pola bindalmin yang efektif, efesien dan cepat waktu. 4. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Peningkatan keterampilan dan profesionalisme personil setiap unit kerja merupakan program utama pula dengan peningkatan keterampilan dan profesionalisme ini, maka akan meningkatkan mutu dan kualitas pekerjaan setiap unitnya. Disamping itu setiap Pegawai akan memahami tugas dan tanggung jawabnya pada gilirannya akan dapat bekerja dengan baik dan professional.

1. VISI DAN MISI Visi dan Misi Pengadilan Agama Dumai adalah menjalankan dan melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Visi Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Yaitu : “ Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, berwibawa, dan dihormati serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik “.

8

Visi dan Misi Pengadilan Agama Dumai VISI :

Mewujudkan supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta dapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan Hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI :

1.

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

2.

Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat. 4.

Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.

5.

Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

6.

Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Visi dan Misi Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI VISI

: Terwujudnya Pelayanan Peradilan Agama yang prima.

MISI

: 1.Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama. 2.Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang mandiri

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dari setiap aspek perlu adanya program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap program yang dicapai atau dihasilkan ditetapkan sebagai berikut : 1. Mewujudkan akses Pelayanan Publik yang baik dan rasa keadilan sesuai dengan perundang-undangan, mandiri dan transparan kepada masyarakat. 2. Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. 3. Mewujudkan masyarakat yang taat hukum. 4. Peningkatan sarana dan Prasarana yang memadai. Proses penyelesaian perkara umpamanya, bagaimana agar setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama dapat diselesaikan sesuai dengan azas, cepat, sederhana dan biaya ringan Selanjutnya dalam masalah pelayanan. diupayakan agar setiap orang yang berurusan di Pengadilan dapat merasakan pelayanan yang optimal, merasa nyaman dan mendapat informasi yang berkaitan dengan urusannya. Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka saasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Dumai tahun 2012 adalah sebagai berikut :

9

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pelayanan hukum yang perima dengan prinsip Modern, dengan cara pelayanan cepat transparan dan akuntabilitas dengan pemanfaatan IT (Informasi Teknologi) Secara optimal. Sasaran yang pertama ini pengadilan agman dumai menyusun suatu strategi berupa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kepaniteraan dan tim majelis Hakim. 2. Tersedianya tenaga Administrasi Yustisal dan tekhnis yang Profesional, sasaran ini merupakan fungsi pengadilan dalam meningkatkan pelaksanaan proses peradilan dan ini harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang Propesional. 3. Terpenuhinya pengetahuan masyarakat mengenai Hukum, untruk mengetahui sejauh mana pengetahuan hukum masyarakat terahadap lembaga peradilan agama dalam menangani perkara-perkara serta tingkat profesionalisme aparat peredilan agama dumai yang juga merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi pengadilan dalam mengemban tugasnya dengan baik. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai,

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK. Sebagai lembaga Peradilan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan Program utama harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu : Pertama tertib Administrasi, baik umum ataupun Administrasi teknis yudisial, Kedua penerapan Hukum Acara yang benar dalam konsep penanganan perkara, dan Ketiga dapat melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan tersebut. Dalam era keterbukaan Informasi, setelah Peradilan Agama ini mendapat kedudukan sebagai Lembaga Peradilan yang sebenarnya, maka selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini, perlu adanya prinsip keterbukaan (Transparant). Keterbukaan ini adalah merupakan kunci lahirnya Akuntanbilitas (Pertanggung jawaban). Dari dasar pemikiran tersebut maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat walaupun mungkin dalam penyajian banyak dijumpai kelemahan dan kekurangan, namun demikian hasilnya adalah merupakan usaha yang maksimal dari segenap jajaran Aparatur semoga dapat gambaran tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan akan dilakukan dilingkungan Peradilan Agama Dumai. Dalam melaksanakan tugas-tugas Peradilan baik yang berhubungan dengan tugas pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang, Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan Program utama dan kegaiatan sebagai berikut : 1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2012 dan garis panduan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran yang ada didalam DIPA.

10

2. Membenahi sistem manajemen penanganan perkara baik yang berhubungan dengan Personil petugas ataupun yang berhubungan dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan Efisiensi permasalahan dan penyelesaian perkara. 3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku . Hal ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap pribadi Pegawai itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada masingmasingnya. Disiplin ini meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu (penambahan wawasan) . Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta wawasan, dibidang tehnis atau pengetahuan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah diprogramkan. Disamping itu dengan memberikan dorongan agar dapat melanjutkan kuliah Program Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011. 1. Bidang Penyelesaian Perkara. a. Pembenahan System Manajemen Penanganan pekara b. Pembuatan Instrumen sebagai Sarana kendali jalannya proses perkara dan penyelesaian perkara, seperti membuat kartu kendali perkara,buku agenda persidangan dan buku kendali yang berhubungan dengan kejurusitaan. c. Membuat jadwal Persidangan yang dilaksanakan setiap hari mulai jam 09 00 sampai dengan 16 00 dengan majelis hakim yang berbeda (bergantian) sesuai dengan Court Calender yang tetap ditetapkan. d. Pembuatan Berita acara persidangan yang tepat waktu, yang diselesaikan sebelum persidangan berikutnya.

2. Bidang Pelayanan Publik/Pelayanan Terhadap Pencari Keadilan. a) Mengintensifkan system meja I,II dan III dalam penerimaan perkara. b) Membuat papan visual sebagai sarana informasi berupa biaya perkara,proses berperkara,papan pengumuman pemanggilan atau PBT, jadwal persidangan dan papan visual lainnya berupa informasi tentang Pengadilan Agama Dumai pada umumnya. c) Pembenahan ruang tunggu dengan fasilitas yang ada. d) Memberikan informasi lain-lainnya dengan proses yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. C. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) TAHUN 2011 Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dumai pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan sistem Administrasi dan Informasi terpadu serta tranparansi.

11

2. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melaui Media Informasi Elektronik. 3. Melakukan koordinasi dengan PTA Pekanbaru dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kenerja Pimpinan dan staf Peradilan berkualitas dan Profesional. 4. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai. 6. Terlaksananya Pola Bindalmin dengan lebih baik 7. Meningkatkan pelayanan Hukum yang Prima.

12

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DUMAI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan

dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: MANUFRI, SH, MH

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Dra. Hj. HUSNI RASYID, SH, MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memeberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tidakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Agama Dumai

Dumai, 27 Februari 2012 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Dumai.

Dra. Hj. HUSNI RASYID, SH, MH NIP. 19580910.198903.2.003

MANUFRI, SH, MH NIP. 19650315.198703.1.004

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa dalam rencana strategi ada 4 (empat) aspek yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Aspek pertama adalah bidang penanganan perkara. Sebagai indicator dari pencapaian kinerja pada aspek ini adalah dapat terselesaikannya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama Dumai dengan baik, artinya sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Dumai sepanjang tahun 2011 adalah sebanyak

796 perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 749

perkara dan perkara permohonan sebanyak 47 perkara dan perkara Verzet 1 (satu). Selain itu ada sisa perkara tahun 2010 sebanyak 134 perkara. Jumlah total perkara yang ditangani pada tahun 2011adalah 931 perkara. dari jumlah tersebut dapat diselesaikan sebanyak 743 perkara, dan sisanya diakhir tahun 2011 sebanyak 188 perkara. Dari segi penyelesaiannya yaitu maksimal selama 6 bulan. Hal ini di karnakan ada pihak-pihak (yang berperkara) berstatus PNS, sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan harus menunggu surat izin dari atasannya.

Untuk menunggu surat izin tersebut,

Pengadilan memberikan toleransi waktu sampai

6 (enam) bulan baru setelah itu

pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dan kendala laini karena ada pihak yang berperkara yang berdomisili diluar wilayah Pengadilan Agama Dumai, sehingga pemanggilannya

memerlukan waktu

lebih dari 1(satu) bulan. dan juga kendalanya karena pihak-pihak perkara itu sendiri dalam proses pemeriksaan sekali datang sekali tidak datang, artinya tidak selamanya menghadiri persidangan sehingga harus dilaksanakan panggilan berulang-ulang Aspek kedua adalah dalam hal sarana dan prasarana, sebagai indicator pencapaian rencana kinerja terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Khusus dalam hal menunjang lancarnya penyelesaian perkara yaitu alat pengolah data berupa personal computer. Dalam hal ini belum mencapai target yang diharapkan. dikarenakan apa yang diusulkan dalam DIPA

tentang pengadaan PC ini belum dikabulkan. sehingga

berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara.

Umpamanya dalam hal pembuatan Putusan atau Berita Acara Persidangan. Idealnya setiap Majelis Hakim atau Panitera Pengganti memegang satu computer/Laptop. Sedangkan yang ada sekarang ini baru ada 8 (delapan) unit computer dan 2 unit laptop, sehingga antara Kepegawaian , Umum, Hakim dan Panitera Pengganti harus bergantian. Solusi yang diambil adalah sebagian Berita Acara atau Putusan di ketik dirumah masing-masing dengan izin Ketua.

14

Aspek ketiga adalah yang berhubungan dengan kinerja pelayanan publik. Sebagai indicator keberhasilan dalam aspek ini telah terlayaninya pihak-pihak yang berperkara dengan baik dan yang dilayani merasa puas dengan layanan yang di berikan. walaupun dalam hal-hal tertentu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kenyamanan para pihak berperkara belum sepenuhnya terselenggara umpamanya keadaan ruang tunggu fasilitasnya masih minim, tempat penyimpanan mediabaca (Perpustakaan), AC atau sarana lain yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, sementara menunggu giliran sidang. Solusi yang diambil penataan ruangan seadanya dengan sarana seadanya pula. Aspek keempat adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai indicator keberhasilan baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Dari segi kualitas pada umumnya setiap unit struktural dapat melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya, dari segi kuantitas Pegawai Pengadilan Agama Dumai masih dirasakan sangat kurang, bila dibandingkan dengan volume kerja yang ada. Pegawai seluruhnya berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang,

tenaga teknisnya hanya 10

(sepuluh) orang, tenaga kepaniteraan 5 (lima) orang, Panitera Pengganti 1 (satu) orang dan juru sita Pengganti 3 (tiga) orang. Dari jumlah tersebut dirasakan belum memadai, terutama Panitera Penggantinya, pada umumnya Pegawai banyak memangku jabatan rangkap. Solusi yang diambil dengan mengusulkan penambahan tenaga Panitera Pengganti ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya. D. Analisis Akuntabilitas Kinerja. Untuk menganalisi Kinerja Pengadilan Agama Dumai maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas Kinerja lembaga sebagai Instritusi Peradilan Agama tingkat Pertama di wilayah Dumai yang lebih berwibawa, mandiri dan Putusannya makin lebih mencerminkan rasa keadilan.

15

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2011 memuat laporan pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi tujuan dan Sasaran. Program kerja sebagian besar telah dapat dilaksanakan walaupun masih ditemui hambatan dalam penyelesaian. Dan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Dumai secara umum telah dapat dilaksanakan walaupun kondisi ruang kerja dan sarananya cukup terbatas. Sedangkan Penerimaan perkara tiap tahun mengalami kenaikan dan telah dapat diselesaikan sesuai dengan volume perkara yang ada. Untu menganalisa Kinerja Pengadilan Agama Dumai maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas Kinerja lembaga sebagai Instritusi Peradilan Agama tingkat Pertama di wilayah Dumai yang lebih berwibawa, mandiri dan Putusannya makin lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya Kinerja suatu lembaga apabila semua komponen yang saling mengisi dan terprogram secara Komprehensif . oleh karena diharapkan pada tahun-tahun berikutnya pencapaian target dan sasaran dari kegiatan dapat lebih meningkat lagi. Pencapaian kinerja-kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja tidak selalu dapat tergambar dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian Indikator Sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Apabila dilihat dari permasalahan KAKIP, maka dibandingkan antara Matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra. B. SASARAN-SASARAN

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama

Dumai tahun 2012 adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pelayanan cepat transparan dan Akuntabilitas dengan pemanfaatan IT secara Optimal.

16

2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pelayanan Hukum yang Prima. 3. Tersedianya tenaga administrasi yustisial dan tekhnis yang profesional. 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai. 5. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan ( One stop

service ) terhadap pencari

keadilan. 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melaui media informasi elektronik. Lampiran- lampiran : 1. Struktur Organisasi 2.


3.

Matriks Renstra 2010 – 2014

4.

SK Tim Penyusun Lakip

Dumai, 27 Pebruari 2012 Ketua Pengadilan AgamaDumai

Dra.Hj.HUSNI RASYID,SH.MH NIP. 19580910.198903.2.003

17

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN AGAMA DUMAI A.

N O 1

1

BAGIAN KESEKRETARIATAN

KINERJA UTAMA 2

Peningkatan, tatakelola administrasi umum


Penjelasan

Penanggun g Jawab

Sumber Data

3

4

5

6

Terlaksananya Ketertiban Administrasi umum / perlengkapan Prosentase pengelolaan surat masuk dan surat keluar Prosentase aset tanah bersertifikat Prosentase BPKB kendaraan roda dua dan roda empat Prosentase Izin menempati rumah dinas Prosentase usul penyesuaian Ijazah Prosentase Izin cuti tahunan, alasan penting, sakit dan lainnya Prosentase penerbitan SPMJ dan SPMT

Prosentase kenaikan gaji berkala

Prosentase Penerbitan KP.4

2.

Peningkatan tata kelola Adminstrasi Keuangan

perbandingan antara pencatatan Kaur Agenda dengan surat masuk Umum Surat dan surat keluar perbandingan Kaur SIMAK antara sertifikat Umum BMN dengan laksi tanah Perbandingan SIMA antara Buku BPKB Kaur K dengan jumlah Umum BMN kendaraan perbandingan SIMA Kaur antara surat izin K Umum dengan bangunan BMN perbandingan Kaur SIMPE antara peserta kepegawai G dengan kelulusan an Perbandingan antara usul dengan realisasi perbandingan antara penerbitan dengan jumlah pegawai perbandingan antara penerbitan dengan jumlah pegawai. perbandingan antara penerbitan dengan jumlah pegawai.

Kaur SIMPE kepegawai G an Kaur SIMPE kepegawai G an Kaur SIMPE kepegawai G an Kaur SIMPE kepegawai G an

Terlaksananya ketertiban Administrasi Keuangan. Prosentase penerimaan PNBP

perbandingan antara penerimaan dengan MAP

18

Bendahara penerima

Lapora n Bulana

n

perbandingan Prosentase Penyetoran antara penerimaan PNBP dengan penyetoran ke Kas Negara Perbandingan waktu antara Prosentase laporan penyampaian keuangan tepat waktu laporan dengan ketentuan Perbandingan antara realisasi Prosentase realisasi dengan pagu Pagu Anggaran anggaran secara total Prosentase Perbandingan Pengawasan anggaran antara realisasi sidang keliling dengan pagu Prosentase Perbandingan penyerappan anggaran antara realisasi perkar prodeo dengan pagu Perbandingan Prosentase penyerapan antara realisasi belanja barang denga pagu Perbandigan antara Prosentase penyerapan realisasi dengan belanja gaji pegawai pagu Prosentase penyerapan Perbandigan antara uang makan, realisasi dengan remonerasi, uang pagu lembur,

3

Peningkatan pembinaan dan kualitas sumber daya manusia

Kaur Keuangan

Lapora n bulanan

Kaur Keuangan

Lapora n bulanan

PPK

PPK

PPK

PPK

Lapora n bulanan Lapora n bulanan Lapora n bulanan Lapora n bulanan

PPK

Lapora n bulanan

Wasek

Simpeg

Wasek

Simpeg

Terlaksananya pembinaan dan kualitas sumber daya manusia Prosentase Pejabat Fungsional yang mengikuti pelatihan Prosentase pejabat struktural yang mengikuti pelatihan

B

Bendahara penerima

Lapora n Bulana n

Perbandingan antara peserta yang dengan yang diikut sertakan Perbandingan antara peserta yang dengan yang diikut sertakan

BAGIAN KEPANITERAAN

N O

Kinerja Utama


1

Peningkatan Penyelesaian perkara

Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara

PENJELASAN

19

Penanggung Sumber jawab Data

Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Prosentase perkara yang putus pada tingkat pertama Prosentase tunggakan sisa perkara yang duputus Prosentase kegiatan sidang keliling Prosentase perkara prodeo yang diterima

2

Peningkatan pengawasan jalannya peradilan

Prosentase perkara yang diselesaikan 6 bulan Prosentase perkara yang diselesaikan diatas 6 bulan Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

3

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Hakim

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Terlaksananya Pengawasan Peradilan secara efektif Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)

Peningkatan Aksesibilitas masyrakat terhadap peradilan (Acces to Justice)

perbandingan perkara diselesaikan dengan mediasi perbandingan perkara di register dengan putus perbandingan perkara diminutasi dengan sisa perkara perbandingan realisasi dengan rencana kegiatan perbandingan realisasi dengan rencana kegiatan

perbandingan percepatan pelayanan dengan SOP perbandingan percepatan pelayanan dengan SOP perbandingan percepatan pelayanan dengan SOP untuk mengukur kredibilitas peradilan

Terlaksananya Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice)

Prosentase putusan yang dipublikasikan di Website Prosentase laporan perkara berbasis SMS gateway Prosentase upload data perkara pada SIADPA PLUS

20

perbandingan kemudahan akses imformasi peradilan perbandingan kemudahan akses imformasi peradilan perbandingan kemudahan akses imformasi peradilan

Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dipublikasikan di Website Prosentase laporan pengembalian sisa panjar yang dipublikasikan di Website Prosentase laporan bulanan barang persediaan yang dipublikasikan di Website 4

Peningkatan tata kelola Administrasi Kepaniteraan

perbandingan kemudahan akses imformasi peradilan perbandingan kemudahan akses imformasi peradilan perbandingan kemudahan akses imformasi peradilan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

Terlaksananya Ketertiban Administrasi Kepaniteraan Prosentase register perkara diterima di PA. Slp pengiriman berkas perkara banding tepat waktu (30 ) hari Prosentase Pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu (60) hari Prosentase perkara yang diminutasi tepat waktu Prosentase berkas perkara yang diarsipkan Prosentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA KEC. Prosentase Akte Cerai yang diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat / Termohon Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu (tgl. Tiap bulan) Prosentase Keuangan perkara yang digunakan

21

perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara

perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara

Prosentase keuangan perkara administrasi yang digunakan Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke pihak dan kas Negara

22

Wakil panitera

Laporan

Wakil panitera

Laporan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA

NO

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator

1

2

3

4

Target Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 5

6

7

8

9

1

Peningkatan, tatakelola administrasi umum

Terlaksananya Ketertiban Administrasi umum / perlengkapan

Prosentase ketertiban administrasi umum

25%

40%

60%

80%

100 %

2.

Peningkatan Terlaksananya tata kelola ketertiban Adminstrasi Administrasi Keuangan Keuangan.

Prosentase Adminstrasi Keuangan

25%

40%

60%

80%

100 %

3

Peningkatan pembinaan dan kualitas sumber daya manusia

Terlaksananya pembinaan dan kualitas sumber daya manusia

Prosentase pembinaan dan kualitas sumber daya manusia

25%

40%

60%

80%

100 %

4

Peningkatan penyelesaian perkara

penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan

25%

40%

60%

80%

100 %

5

Peningkatan pengawasan jalannya peradilan

persentase peningkatan pengawasan pengawasan jalannya peradilan jalannya peradilan

25%

40%

60%

80%

100 %

6

Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Aksesibilitas masyarakat peradilan

Persentase Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

25%

40%

60%

80%

100 %

7

Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan

Tatakelola administrasi Kepaniteraan

Persentase Tatakelola administrasi Kepaniteraan

25%

40%

60%

80%

100 %

23

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN AGAMA DUMAI

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1

Tata kelola administrasi umum

Prosentase Ketertiban Administrasi umum / perlengkapan

2.

Tata kelola Adminstrasi Keuangan

Prosentase ketertiban Administrasi Keuangan.

100%

3

Pembinaan dan kualitas sumber daya manusia


100%

4



100%

5

pengawasan jalannya peradilan

persentase peningkatan pengawasan jalannya peradilan

100%

6


Persentase Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

100%

7


Persentase Tatakelola administrasi Kepaniteraan

100%

24

100%

PENETAPAN KINERJA (PK) PENGADILAN AGAMA DUMAI Unit organisasi : Pengadilan Agama Dumai Tahun Anggaran : 2012 NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

6

1



2.



3



4



5


6


7


persentase peningkatan pengawasan jalannya peradilan Persentase Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Persentase Tatakelola administrasi Kepaniteraan

Ketua Pengadilan Agama Dumai

Dumai, 27 Pebruari 2012 Panitera/Sekretaris

Dra, Hj, HUSNI RASYID, SH, MH NIP. 19580910.198903.2.003

MANUFRI, SH, MH NIP. 19650315.198709.1.004

25

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2011

NO

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja Utama 3

Target

Realisasi

%

4

5

6

1



100%

100%

100%

2.



100%

100%

100%

3



100%

100%

100%

4



100%

100%

100%

5


100%

100%

100%

6


100%

100%

100%

7


100%

100%

100%

persentase peningkatan pengawasan jalannya peradilan Persentase Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Persentase Tatakelola administrasi Kepaniteraan

26

KATA PENGANTAR. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, dengan

Recommend Documents