KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Kita dapat menyusun salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Marisa melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016. Dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan masyarakat tentang adanya pelaksanaan pemerintahan yang jujur, transparan, dan akuntabel sangatlah tepat bahwa laporan tahunan ini dapat dijadikan bahan acuan yang merupakan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Marisa selama tahun 2016 yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, dan lainlain. Disamping
itu,
laporan
ini
juga
sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Marisa kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, oleh karena itu kami berharap koreksi dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Kami berharap semoga laporan tahunan ini ada manfaatnya bagi pengembangan dan pembinaan Badan Peradilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Marisa.
i
Akhirnya dengan selalu memohon rahmat dan bimbingan-Nya semoga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedepan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat hidayah Allah SWT. Amin.
Marisa, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Marisa
Dra. St. Mahdianah K, MH. NIP. 196305051994032002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………..................
iii
………………………………………………………
1
A. Kebijakan Umum ……………………………………………………..
1
B.
Visi dan Misi ………….……………………………………………
3
C.
Rencana Strategis
…………………………………………………
5
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ……………………………..
8
A. Standard Operational Procedures (SOP) ……………………………..
8
Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)……………………………….
11
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ………………………………
14
A. Sumber Daya Manusia ………………………………………………
14
B.
Keadaan Perkara …………………………………………………….
19
C.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana ………………………………….
29
D. Pengelolaan Keuangan ………………………………………………
33
E.
Dukungan Teknologi Informasi ……………………………………..
35
F.
Regulasi ……………………………………………………………..
37
BAB IV. PENGAWASAN ………………………………………………………..
42
A. Internal ……………………………………………………………….
43
Evaluasi ……………………………………………………………..
46
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …..………………………..
48
…………………………………………………………
48
B. Rekomendasi …………………………………………………………
49
BAB I. PENDAHULUAN
B.
B.
A. Kesimpulan
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, ketentuan tersebut telah membawa perubahan yang sangat penting terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah meletakkan dasar kebijakan secara menyeluruh mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk dapat memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim yang bertujuan untuk
1
mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih lagi Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Marisa yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
3 tahun 2011
tanggal 24 Februari 2011. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa meliputi 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato yaitu : 1. Kecamatan Marisa 2. Kecamatan Buntulia 3. Kecamatan Duhiyadaa 4. Kecamatan Paguat 5. Kecamatan Dengilo 6. Kecamatan Patilangio 7. Kecamatan Randangan 8. Kecamatan Taluditi 9. Kecamatan Wonggarasi 10. Kecamatan Lemito 11. Kecamatan Popayato 12. Kecamatan Popayato Timur 13. Kecamatan Popayato Barat Pengadilan Agama Marisa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989; Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
2
Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan–peraturan lain yang telah dijabarkan dalam program kerja telah berupaya melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan program Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi melalui website pa-marisa.go.id dan email
[email protected].
B.
Visi dan Misi Pengadilan Agama Marisa. Visi Pengadilan Agama Marisa sejalan dengan pada visi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yaitu : ”Terwujudnya Pengadilan Agama Marisa yang Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam rangka mendukung dan menopang tercapainya visi yang sudah dirumuskan. Pengadilan Agama Marisa menetapkan misi sebagai berikut :
1.
Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Marisa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah
adanya kemandirian lembaga kemandirian
badan
institusional),
serta
yang menyelenggarakan peradilan,
peradilan kemandirian
sebagai hakim
sebuah
lembaga
dalam
menjalankan
yaitu
(kemandirian fungsinya
3
(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. 2.
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas
badan
peradilan
adalah
menyelenggarakan
peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 3.
Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Pengadilan Agama Marisa Administrasi dan manajemen merupakan indikator pencapaian tujuan sebuah
organisasi. Korelasi antar administrasi sama halnya dengan fungsi manajement dimana didalamnya terdapat aspek pengawasan dengan dilaksanakan.
Pola
administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong terwujudnya visi dan misi peradilan sebagai akhir dari sasaran yang akan dicapai.
4.
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Marisa Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting
untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan,
pengawasan,
serta
publikasi
putusan-putusan
yang
dapat
4
dipertanggungjawabkan Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. 5.
Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan
tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi Peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
C.
Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Marisa. 1. Tujuan Strategis Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Marisa menetapkan tujuan strategissebagaimana yang termuat dalan rencana strategis dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyelesaian upaya mediasi 2. Meningkatkan penyelesaian perkara 3. Meningkatkan aksepbilitas putusan hakim
5
4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 5. Peningkatan aksesbilitas masyrakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Meningkatkan kualitas SDM 7. Meningkatkan kualitas pengawasan 2. Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Marisa merumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci beserta indikator kinerja utama sebagai mana pada tabel berikut : NO 1.
SASARAN STRATEGIS Peningkatan
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian Presentase diselesaikan
mediasi
yang
upaya mediasi
2.
Peningkatan perkara
3.
Peningkatan putusan hakim
4.
Peningkatan pengelolaan perkara
Penyelesaian a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Presentase berkas yang penyelesaian diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang deregister dan siap 6
didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat 5.
6.
7.
Peningkatan aksesbilitas a. Presentase perkara prodeo masyrakat terhadap peradilan yang diselesaikan (acces to justice) b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Presentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus Peningkatan Kualitas SDM a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Peningkatan Kualitas a. Presentase pengaduan yang Pengawasan ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti
7
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Standart Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut: 1.
Ketua
: Dra. ST. Mahdianah K, MH
2.
Wakil Ketua
: Drs. Nasarudin Pampang
3.
Hakim Tingkat Pertama
: 1). Royana Latif, S.HI 2). Nur Afni Katili, S.HI 3). Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI 4). Helvira, S.HI
4.
Panitera
: Drs. Suharlis Hulawa
5.
Sekretaris
: Rahmanto Bilondatu, S.H.
5.
Panitera Muda Gugatan
: Suratman Nang, S.HI
6.
Panitera Muda Permohonan
: Djarnawi H. Datau, S.Ag 8
7.
Panitera Muda Hukum
: -
8.
Kasubbag Umum dan Keuangan : Feri Biki, S.HI
9.
Kassubag Kepegawaian dan
: -
Ortala 10.
Kasubbag Perencanaan, TI
: Fandy Lahay, SE
dan Pelaporan 11.
Panitera Pengganti.
: - Indrawisno Puluhulawa, S.Ag - Apriany Ismail, S.H - Rinda Wanni, S.H
12.
Jurusita
: - Muhlis Yusuf - Rimbawan Hasan, SH - Roly Inaku
13.
Jurusita Pengganti
: - Haryono Daud, S.HI - Ramdan Ibarahim - H. Yusra Riesky, S.HI - Irsyad Rahmadi, SH
14.
Pelaksana
: - Januar Hadi - Misbah Nasri Sailellah, S.HI - Jumiati, S.HI
Dalam rangka terciptanya peradilan yang modern dan akuntabel, Pengadilan agama Marisa telah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) sebagai standarisasi dalam pedoman pelaksanaan kegiatan utama dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. 9
SOP Pengadilan Agama Marisa dapat di rinci sebagai berikut : 1. Eselon IV Jumlah 5 (lima) SOP : -
SOP Panitera
-
SOP Sekretaris
-
SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
-
SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
-
SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana
2. Staf Jumlah 3 (tiga) SOP : -
SOP Kasir
-
SOP Bendahara
-
SOP Pelaksana Kepegawaian
3. Fungsional Jumlah 7 (Tujuh) SOP: -
SOP Hakim
-
SOP Panitera Muda Permohonan
-
SOP Panitera Muda Gugatan
-
SOP Panitera Muda Hukum
-
SOP Panitera Pengganti
-
SOP Jurusita
-
SOP Jurusita Pengganti
Mengenai penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana terlampir.
10
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Selama ini alat ukur penilaian kinerja yang digunakan adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri sipil atau yang sering disingkat dengan sebutan Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3) ini dipandang memiliki unsur subjektifitas yang tinggi. Kebijakan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut pengukuran kinerja diatur dalam PP No. 46 tahun 2011 dan Perka BKN No.1 Tahun 2013, serta UU No.8 tahun 1974 jo UU No.43 th 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara. Bahwa Kedudukan ASN sangat strategis karena ASN sebagai pemikir, perencana dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga diperlukan ASN yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara,
dinyatakan
bahwa
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan dan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik 11
beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 tersebut, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil. Amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS “bahwa PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. SKP ini juga merupakan penyempurnaan DP3 yang secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. Penilaian Prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Organisasi. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Marisa telah dimulai pada awal tahun 2014. Di tahun 2016 Sasaran Kinerja Pegawai disusun berdasarkan uraian tugas pegawai dengan target/kinerja capaian yang disepakati bersama dengan atasan langsung. Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Marisa meliputi : 1. Eselon IV Jumlah 5 (lima) SKP : -
SKP Panitera 12
-
SKP Sekretaris
-
SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
-
SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
-
SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana
2. Staf Jumlah 3 (tiga) SKP -
SKP Kasir
-
SKP Bendahara
-
SKP Pelaksana Kepegawaian
3. Fungsional Jumlah 7 (Tujuh) SKP -
SKP Hakim
-
SKP Panitera Muda Permohonan
-
SKP Panitera Muda Gugatan
-
SKP Panitera Muda Hukum
-
SKP Panitera Pengganti
-
SKP Jurusita
-
SKP Jurusita Pengganti
13
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia Keberadaan sumber daya manusia sangat menentukan maju tidaknya sebuah organisasi, khusus di lingkungan Pengadilan Agama Marisa sumber daya manusia sangat memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan konstribusi bagi pencapaian program dan perwujudan visi dan misi Pengadilan. Kondisi sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Marisa dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Profil Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia Pengadilan Agama
Marisa dapat
digolongkan menjadi sumber daya manusia bidang teknis yudisial dan sumber daya manusia bidang non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Marisa sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim termasuk Wakil Ketua, 1 (satu) orang Panitera, 2 (dua) orang Panitera Muda, 3 (tiga) panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Jurusita dan 4 (empat) orang Jurusita Pengganti serta 1 (satu) orang Staf Kepaniteraan.
14
Berdasarkan pangkat, golongan, jabatan dan pendidikan, sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Marisa dapat diklasifikasikan pada tabel sebagai berikut :
No
Nama
2
1 1
Dra. St. Mahdianah K, MH
2
Drs. Nasaruddin Pampang
3
Royana Latif, SH
4
Nur Afni Katili, S.HI
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pangkat, Gol
Jabatan
Pendidikan
3
4
5
Pembina Tk.1 / IV/b Pembina Tk.1 / IV/b Penata / III/c
Ketua
S2
Wakil Ketua
S1
Hakim Pratama Madya
S1
Penata Hakim Muda Tk. I Pratama Muda / III/b Penata Hakim Elfid Nurfitra Mubarok, S.H Muda Tk. I Pratama Muda / III/b Penata Muda Tk. I / III/b Penata Tk. I Drs. Suharlis Hulawa / III/d Penata / Suratman Nang, SH III / c Penata Tk. I Djarnawi H. Datau, S.Ag / III/d Indrawisno Puluhulawa, Penata Tk. I / III/d S.Ag Penata Muda Apriany Ismail, SH Tk. I / III/b Penata Muda Rinda Wanni, SH / III/a Pengatur Muhlis Yusuf II / c Penata Muda Rimbawan Hasan, SH Tk. I / III/b Pengatur / Roly Inaku II/c Penata Muda Haryono Daud, S.HI Tk. I / III/b Pengatur Ramdan Ibrahim Muda Tk. I / II/b Helvira, S.HI
S1
S1
Hakim Pratama Muda
S1
Panitera
S1
Panitera Gugatan
Muda
Panitera Muda Permohonan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita
S1
S1 S1 S1 S1 SMA
Jurusita
S1
Jurusita
SMA
Jurusita Pengganti
S1
Jurusita Pengganti
SMA
15
18
Irsyad Rahmadi, S.H
19
H. Yusra Riezky, S.HI
20
Misbah Nasri Sailelah, S.HI
Penata Muda Jurusita / III/a Pengganti Penata Muda Jurusita / III/a Pengganti Penata Muda Kasir / III/a
S1 S1 S1
Untuk sumber daya manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Marisa sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah 5 (lima) orang, meliputi jabatan struktural terdiri dari :
Sekretaris
: 1 orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
:-
Kasubbag Umum dan Keuangan
: 1 Orang
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
: 1 Orang
Bendahara
: 1 Orang
Pelaksana Kepegawaian
: 1 Orang
Berdasarkan pangkat, golongan, jabatan dan pendidikan, sumber daya manusia teknis non yudisial pada Pengadilan Agama Marisa dapat diklasifikasikan pada tabel sebagai berikut : Pangkat, Gol Penata / III/c
No
Nama
1
Rahmanto Bilondatu, SH
2
Feri Biki, S.HI
3
Fandy Lahay, SE
4
Jumiati, S.HI
Penata Muda / III/a
5
Januar Hadi
Pengatur Tk. I/ II/d
Jabatan
Pendidikan
Sekretaris
S1
Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Penata Perencanaan Muda Tk I / , TI dan III/b Pelaporan Penata / III/c
S1
S1
Bendahara
S1
Pelaksana Kepegawaia n
D3
16
2) Kebutuhan Sumber Daya Manusia Mengingat semakin kompleksnya permasalahan dan besarnya tantangan selama tahun 2016 dan tahun mendatang menyangkut perbaikan kinerja dan peningkatan pelayanan publik, maka di kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut : a. Bidang Kepaniteraan -
Panitera Pengganti
: 3 Orang
-
Petugas Meja II
: 1 Orang
-
Petugas Meja Informasi dan Pengaduan
: 2 Orang
-
Operator SIPP
: 2 Orang
b. Bidang Kesekretariatan : -
Operator SAIBA / laporan keuangan
: 1 Orang
-
Operator SIMAK BMN
: 1 Orang
-
Operator SAS
: 1 Orang
-
Bendahara Pengeluaran
: 1 Orang
-
Bendahara Penerimaan
: 1 Orang
-
Arsiparis
: 2 Orang
-
Pustakawan
: 1 Orang
-
Operator RKA-KL
: 1 Orang
-
PPABP
: 1 Orang
-
Operator IT
: 1 Orang
-
Pelaksana Kepegawaian
: 2 Orang
17
-
Petugas Keamanan (satpam)
: 2 Orang
-
Petugas Kebersihan
: 4 Orang
3) Mutasi Pada Tahun 2016, pegawai Pengadilan Agama Marisa yang dimutasi ke luar Pengadilan Agama Marisa yakni : - Ulfah, S.Ag dari hakim Pengadilan Agama Marisa menjadi Hakim Pengadilan Agama Donggala. - Himawan Tatura Wijaya, S.HI dari hakim Pengadilan Agama Marisa menjadi Hakim Pengadilan Agama Limboto. - Dra. Hj. Martin Umar dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Marisa menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. - Luthfiyah, S.Ag dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Marisa menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun pegawai yang dimutasi ke Pengadilan Agama Marisa yakni : - Dra. St. Mahdianah K, MH dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Limboto menjadi Ketua Pengadilan Agama Marisa. - Elfid Nurfita Mubarok, S.HI dari Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan menjadi Hakim Pengadilan Agama Marisa. - Indrawisno Puluhulawa, S.Ag dari Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo menjadi Panitera Pengganti Penggadilan Agama Marisa. - Apriany Ismail, S.H dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Marisa.
18
- Januar Hadi, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Lingau menjadi Pelaksana Kepegawaian Pengadilan Agama Marisa. 4) Promosi Pegawai yang di promosi selama kurun waktu 2016 pada Pengadilan Agama Marisa terdiri dari : - Rinda Wanni, S.H dari Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Marisa menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Marisa. 5) Pensiun Selama tahun 2016 tidak ada pegawai yang pensiun.
B. Keadaan Perkara Dalam penyusunan laporan tahunan 2016 akan dipaparkan mengenai keadaan perkara di Pengadilan Agama Marisa kurun waktu sisa dari keadaan perkara di tahun 2015 dan keadaan perkara tahun 2016. Informasi keadaan perkara ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja Pengadilan Agama Marisa dalam waktu setahun, sekaligus memberikan penafsiran terhadap capaian kinerja utama, karena sangat
penting untuk
melihat beban kerja Pengadilan Agama Marisa, potret kesadaran hukum, dan tren upaya hukum. Selain itu informasi lain yang bisa diperoleh dari keadaan perkara ini adalah kontribusi Pengadilan Agama Marisa terhadap keuangan negara, khususnya recovery asset.
Selanjutnya
akan
disampaikan
pula
upaya
pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan
19
selama satu tahun terakhir sebagai wujud akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. 1. Rekapitulasi Perkara Rekapitulasi perkara Pengadlian Agama Marisa disajikan sebagai berikut : a.
Kegiatan Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Marisa dalam sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26
perkara dan menerima perkara tahun 2016 sebanyak 262 perkara sehingga total jumlah keseluruhan sebanyak 288 perkara serta telah menerima dan memutus perkara gugatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Jenis Perkara Cerai Talak Cerai Gugat Waris Hadlonah Harta Bersama Itsbat Nikah Contentius JUMLAH
Sisa Tahun 2015 10 15 -
Masuk Tahun 2016 61 125 1 1
71 140 1 1
Putus Tahun 2016 66 129 1
Sisa tahun 2016 5 11 1 -
-
1
1
1
-
25
189
214
197
17
Jumlah
Dari perkara yang telah diputus dapat dirinci sebagai berikut: Jumlah Putus
Dikabu lkan
Tolak
Tidak diterima
Gugur
Cabut
Coret
Cerai Talak
66
63
0
1
0
2
0
Cerai Gugat
128
122
0
0
1
4
2
Waris
0
0
0
0
0
0
0
Hadlonah
0
0
0
0
0
0
0
Harta Bersama Isbat Nikah Contentius
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Jenis Perkara
20
Penetapan Ahli Waris Istbat Nikah Pengangkatan Anak Dispensasi Nikah Perwalian Anak
3
3
0
0
0
0
0
31
27
0
1
0
2
1
3
3
0
0
0
0
0
33
32
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Asal Usul Anak Perbaikan Akta Nikah
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
JUMLAH
271
255
0
2
1
9
4
b. Kegiatan Kepaniteraan Permohonan 1) Perkara Voluntair Pengadilan Agama Marisa selama ini menerima sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1 perkara dan menerima perkara tahun 2016 sebanyak 73 perkara menangani perkara permohonan (voluntair) sebanyak 74 perkara, yang terdiri dari : Jenis Perkara
Sisa Tahun 2015
Masuk Tahun 2016
Jumlah
Putus Tahun 2016
Sisa Tahun 2016
Penetapan Ahli Waris
0
3
3
3
0
Itsbat nikah
0
31
31
31
0
Pengangkatan Anak
1
2
3
3
0
Dispensasi Nikah
0
33
33
33
0
Perwalian Anak
0
1
1
1
0
Asal Usul Anak
0
1
1
1
0
Perbaikan Akta Nikah
0
2
2
2
0
Jumlah
1
73
74
74
0
21
Berdasarkan uraian tersebut di atas, selama tahun 2016 Pengadilan Agama Marisa menangani perkara baik Contentieus maupun perkara Voluntair baik sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dan perkara yang masuk selama tahun 2016 sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) perkara, dan yang telah diselesaikan sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) perkara sehingga perkara yang tersisa selama tahun 2016 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara yang merupakan perkara gugatan. Bahwa adanya sisa perkara sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, sebagaimana tersebut di atas disebabkan hal-hal sebagai berikut : a. Pihak-pihak yang berperkara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih menunggu izin atasan sebagaimana diatur dalam PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. b. Adanya perkara yang dighaibkan. c. Adanya pihak-pihak berperkara yang berada di luar yurisdiksi wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sehingga harus melalui permohonan bantuan pemanggilan dimana pihak tersebut bertempat tinggal, yang berakibat pada penundaan sidang yang relatif lama. d. Ada beberapa perkara diterima pada akhir tahun 2016.
22
c.
Kegiatan Kepaniteraan Hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Panitera Muda Hukum telah
melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut : - Menghimpun dan menyajikan data: Data penyelesaian perkara Data perkara yang ada di Pengadilan Agama Marisa yang telah disajikan pada tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut: Sisa perkara tahun 2015
:
Perkara yang diterima tahun 2016
: 262 Perkara
Jumlah
26 Perkara
: 288 Perkara
Perkara yang telah diputus tahun 2016
: 271 Perkara
Sisa perkara tahun 2016
:
Jumlah
17 Perkara
: 288 Perkara
Data perkara yang diminutasi Data perkara yang diminutasi berdasarkan ketentuan minutasi berkas adalah sebagai berikut: Perkara yang diputus tahun 2016 Jumlah 1. Perkara yang selesai diminutasi tahun 2016
: 271 Perkara : 271 Perkara : 265 Perkara
2. Sisa perkara yang belum diminutasi tahun 2016 :
6 Perkara
Data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Berdasarkan data sisa perkara tahun 2015 dan perkara yang diterima tahun 2016 sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) perkara. Dari total
23
perkara tersebut yang diputus sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) perkara. Didominasi perkara cerai gugat 128 (seratus dua puluh delapan) perkara dan cerai talak 66 (enam puluh enam) perkara. Perkara perceraian yang diputus dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : No
Penyebab Perceraian
Jumlah
1.
Zina
0
2.
Mabuk
18
3.
Madat
0
4.
Judi
1
5.
Meninggalkan salah satu pihak
30
6.
Dihukum penjara
0
7.
Poligami
1
8.
KDRT
3
9.
Cacat Badan
0
10.
Perselisihan dan pertengkaran
11.
Kawin Paksa
0
12.
Murtad
0
13.
Ekonomi
6
JUMLAH
Ket.
126
185
Data perkara yang dimediasi. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di
Pengadilan,
maka
Pengadilan
Agama
Marisa
telah
melaksanakan proses mediasi. Jumlah perkara yang dimediasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dan dari jumlah tersebut 38 (tiga puluh delapan) perkara dilaporkan Tidak Berhasil oleh mediator, dan 3 (tiga) perkara masih dalam 24
proses mediasi yakni perkara Nomor 0184/Pdt.G/2016/PA.Msa, Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA.Msa dan perkara Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Msa. Data perkara khusus yang menyangkut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian dan poligami diharuskan melalui prosedur khusus mulai dari pembinaan sampai pada pemberian izin oleh atasan, dari data yang ada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perkara perceraian sebagai berikut : -
Diterima perkara perceraian sebanyak
47 (empat puluh tujuh)
perkara dengan perincian sebagai berikut: Perkara dikabulkan
:
39 Perkara
Perkara dicoret
:
2 Perkara
Perkara dicabut
:
1 Perkara
Perkara di tolak
:
0 Perkara
Perkara Gugur
:
0 Perkara
Dalam proses
:
5 Perkara
JUMLAH
:
47 Perkara
Ada izin pejabat yang berwewenang
:
27 Perkara
Tidak ada izin pejabat yang berwewenang :
18 Perkara
25
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Jumlah Hakim yang berada di Pengadilan Agama Marisa pada bulan Januari sampai dengan Februari 2016 sejumlah 6 (enam) orang hakim, sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Hakim Drs. Nasaruddin Pampang Himawan Tatura Wijaya, S.HI Ulfah, S.Ag, MH Royana Latif, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Helvira, S.HI
Kode
Keterangan
B C1 C2 C3 C4 C5
Kemudian 1 (satu) orang Hakim An. Ulfah, S.Ag, MH dimutasi menjadi Hakim Pengadilan Agama Donggala, lalu Pengadilan Agama Marisa mendapatkan tambahan 2 (dua) orang hakim yakni ketua An. Dra. St. Mahdianah K, MH yang dimutasi dari Pengadilan Agama Limboto dan Hakim An. Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI sehingga jumlah hakim pada Pengadilan Agama Marisa sejak bulan Maret sampai dengan September 2016, masih tetap dengan jumlah 7 (tujuh) orang hakim, dengan susunan Hakim pada Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Hakim Dra. St. Mahdianah K, MH Drs. Nasruddin Pampang Himawan Tatura Wijaya, S.HI Royana Latif, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Helvira, S.HI
Kode
Keterangan
A B C1 C2 C3 C4 C5
26
Pada bulan Oktober Hakim Pengadilan Agama Marisa An. Himawan Tatura Wijaya, S.HI dimutasi menjadi ke Pengadilan Agama Limboto. Sehingga sejak Oktober sampai dengan Desember 2016 susunan Majelis pada Pengadilan Agama Marisa sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Hakim
Kode
Dra. St. Mahdianah K, MH Drs. Nasruddin Pampang Royana Latif, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Helvira, S.HI
Keterangan
A B C1 C2 C3 C4
Sedangkan rincian penanganan perkara setiap Majelis Hakim/ Hakim Tunggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, telah diupayakan kearah percepatan penanganan perkara. Sebagaimana tergambar dalam kegiatan Majelis Hakim/Hakim Tunggal pada tabel berikut :
No 1
2
3
4
5
6
7
8
G
P
G
P
G
P
G
P
Jumlah belum putus G P
-
-
10
3
10
3
10
3
-
-
10
3
-
-
-
-
16
14
16
14
16
14
-
-
16
12
-
2
3
1
2
-
5
1
5
1
-
-
5
1
-
-
-
-
3
1
3
1
3
1
-
-
3
1
-
-
-
-
10
3
10
3
10
3
-
-
10
3
-
-
-
-
5
2
5
2
5
2
-
-
5
2
-
-
7
-
6
3
13
3
14
3
-
-
13
3
-
-
-
-
21
13
21
13
21
13
-
-
21
13
-
-
Sisa 2015
Majelis Dra. St. Mahdianah K, MH Himawan Tatura Wijaya, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Dra. St. Mahdianah K, MH Nur Afni Katili, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Drs. Nasaruddin Pampang Nur Afni Katili, S.HI Helvira, S.HI Drs. Nasaruddin Pampang Nur Afni Katili, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Drs. Nasaruddin Pampang Royana Latif, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Drs. Nasaruddin Pampang Royana Latif, S.HI Helvira, S.HI Himawan Tatura Wijaya, S.HI Royana Latif, S.HI Helvira, S.HI Himawan Tatura Wijaya, S.HI Nur Afni Katili, S.HI
Terima 2016
Jumlah
Jumlah putus
Sudah minutasi
Belum minutasi
G
P
G
P
27
9
10
11
12
13
Helvira, S.HI Himawan Tatura Wijaya, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Helvira, S.HI Ulfah, S.Ag, MH Royana Latif, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Royana Latif, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Helvira, S.HI Royana Latif, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Helvira, S.HI Nur Afni Katili, S.HI Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI Helvira, S.HI
Jumlah
-
-
8
2
8
2
8
2
-
-
8
2
-
-
9
-
-
-
9
-
9
-
-
-
9
-
-
-
6
-
6
2
12
2
12
2
-
-
12
2
-
-
-
-
68
19
68
19
63
19
5
-
15
5
4
-
-
-
34
11
34
11
22
11
12
-
22
11
-
-
25
1
189
73
214
74
197
74
17
-
193
72
4
2
3. Putusan yang diajukan banding Selama tahun 2016 tidak ada putusan Pengadilan Agama Marisa yang diajukan Banding. 4. Putusan yang diajukan Kasasi Selama tahun 2016 tidak ada putusan Pengadilan Agama Marisa yang diajukan Kasasi. 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali Selama tahun 2016 tidak ada putusan Pengadilan Agama Marisa yang diajukan Peninjauan Kembali. 6. Putusan yang diajukan Verzet Selama tahun 2016 terdapat putusan Pengadilan Agama Marisa yang diajukan Verzet yaitu perkara nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Msa.
28
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung tahun 2016 pada Pengadilan Agama Marisa terdiri dari : -
Penimbunan Halaman Belakang Kantor Pengadilan Agama Marisa.
-
Pembangunan Tempat Parkir Mobil dan Motor
-
Pembangunan Reservoar Air Bersih
-
Pembangunan Pos Jaga
-
Pembangunan Saluaran Keliling
-
Penataan halaman berupa pembuatan taman dan pemasangan paving blok halaman depan kantor Pengadilan Agama Marisa
b. Pemeliharaan Pemeliharaan selama tahun 2016 berupa pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Agama Marisa dengan alokasi anggaran tersedia dalam DIPA yaitu sebesar Rp.46.351.000,00 dan yang terealisasi adalah Rp. 45.258.320,00 atau 97,64%. c. Penghapusan Selama tahun 2016 tidak ada kegiatan penghapusan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Agama Marisa.
29
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Bahwa sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai penunjang operasional perkantoran pada Pengadilan Agama Marisa saat ini masih sebagian berstatus pinjaman dari beberapa Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo serta SKPD di kabupaten Pohuwato seperti Alat Pengolah data dan Meubelair. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Fasilitas Gedung yang berstatus pinjaman terdiri dari No
Jenis barang
Jumlah
Asal Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Pengadilan Agama Limboto
1.
- Kursi Kayu - Meja ½ Biro
4 buah 4 buah
2.
-
3 buah 2 buah 1 set 2 buah 13 buah 1 Buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 unit
3.
Kursi sidang Kursi direksi Kursi tamu Bangku panjang Meja ½ Biro PC unit Meja 1 biro Komputer Printer Stavol
Kondisi Baik
Baik Rusak Berat Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak ringan Pengadilan Baik Agama Rusak Berat Tilamuta Rusak Berat Rusak Berat
Fasilitas gedung kantor yang merupakan
milik sendiri
pengadaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdiri dari : No
Jenis barang
Jumlah
1. 2.
Mobil Dinas Sepeda Motor
1 Unit 3 Unit
Tahun perolehan 2012 2012
3. 4. 5.
Lemari Kayu Brankas Meja Kayu
5 Buah 1 Unit 2 Unit
2012 2013 2012
Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik
30
6.
30 Unit
2012
Rusak Berat
7.
Kursi Besi/metal Kursi Tamu
1 Unit
2012
8.
Kipas Angin
8 Unit
2013
9. 10. 12. 13. 14. 15.
UPS Camera Digital Faximile Internet PC. Unit Laptop
2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 10 Unit
16.
Printer
4 Unit
2013 2013 2012 2012 2012 dan 2013 6 Unit tahun 2012 4 Unit tahun 2013 2012
Rusak Ringan 3 Rusak Berat, 5 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Ringan
3 Rusak Berat, 3 Baik
Fasilitas gedung kantor pengadaan tahun 2015 terdiri dari : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
JENIS JUMLAH BARANG Laptop 3 Unit Printer 3 Unit Genset 1 Unit AC 14 Unit Lambang 1 Unit Instansi Brankas 1 Unit Gordyn/Roller 45 Unit Blind Meja Biro 2 Unit Kursi 2 Unit Komisaris Kursi 1 Unit Eksekutif Kursi Direktur 7 Unit Kursi Manajer 6 Unit Kursi Besi 20 Unit Kursi Hadap 12 Unit Folding Chair 2 Unit Kursi Tunggu 6 Unit Meja dan Kursi 1 Set Sidang Utama
TAHUN PEROLEHAN 2015 2015 2015 2015 2015
KONDISI
2015 2015
Baik Baik
2015 2015
Baik Baik
2015
Baik
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Ringan
Baik Baik Baik Baik Baik
31
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 29.
Meja dan Kursi Sidang Biasa Meja Mediasi Meja ½ Biro Lemari Arsip Lemari Arsip Meja Informasi Meja Resepsionis Kursi Sofa Tamu Kursi Sofa Tamu Asbak Berdiri Stainles Server UPS
1 Set
2015
Rusak Ringan Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1 Unit 5 Unit 4 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit
2015 2015 2015 2015 2015 2015
1 Set
2015
1 Set
2015
4 Unit
2015
Rusak Ringan Rusak Ringan Baik
1 Unit 1 Unit
2015 2015
Baik Baik
Fasilitas gedung kantor pengadaan tahun 2016 terdiri dari : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
JENIS BARANG A.C. Split A.C. Window Sice Meja Kerja Kayu 1 Biro Meja Kerja Kayu 1/2 Biro Lemari Kayu Kursi Besi/Metal P.C. Unit Laptop Printer Router Scanner
JUMLAH
KONDISI
2 1 2 4
TAHUN PEROLEHAN 2016 2016 2016 2016
2
2016
Baik
3 1
2016 2016
Baik Baik
3 2 3 1 1
2016 2016 2016 2016 2016
Baik Baik Baik Baik Baik
Baik Baik Baik Baik
b. Pemeliharaan Selama
tahun
2016
Pengadilan
Agama
Marisa
telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
32
fasilitas gedung dengan alokasi anggaran tersedia dalam DIPA yaitu sebesar
Rp.35.070.000,00
dan
yang
terealisasi
adalah
Rp.
35.029.557,00 atau 99,88%. c. Penghapusan Pengadilan
Agama
Marisa
pada
tahun
2016
belum
melaksanakan kegiatan penghapusan barang.
D. Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Realisasi Belanja pada program ini pada TA. 2016 adalah sebesar Rp. 4.033.684.000,00 atau 74,21 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.435.614.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 2016 Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Operasional Jumlah
Anggaran
Realisasi
% Real Angg.
3.557.254.000 85.280.000 391.150.000
2.673.216.276 84.958.000 387.144.335
75,15 99,62 98,98
4.033.684.000
3.145.318.611
77,98
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pagu dalam DIPA untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung TA 2016 adalah sebesar Rp 1.401.930.000,00.
33
Jenis Belanja pada Program ini keseluruhan adalah Belanja Modal. Total Realisasi di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.154.841.600,00 atau 82,38%. Rincian Realisasi adalah sebagai berikut :
URAIAN
PAGU
REALISASI TA 2016
%
Perangkat Pengolah Data dan Komuniksi Peralatan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan
86.000.000 105.000.000 1.210.930.000
85.976.000 104.505.000 1.050.336.600
99,97 99,53 86,74
Jumlah Belanja
1.401.930.000
1.154.841.600
82,38
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pagu dalam DIPA untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama TA 2016 adalah sebesar Rp 172.400.000,00. Jenis Belanja pada Program ini keseluruhan adalah Belanja barang yang diperuntukan untuk pelaksanaan sidang diluar kantor pengadilan, Pembebasan Biaya Perkara untuk pencari keadilan yang kurang mampu. Total Realisasi di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 150.358.000,00 atau 87,21 %. Rincian Realisasi adalah sebagai berikut :
URAIAN Manajemen Peradilan Agama Sidang diluar gedung pengadilan Pembebasan biaya perkara Jumlah Belanja
4.
PAGU
REALISASI TA 2014
%
1.500.000 163.700.000 7.200.000
148.979.000 1.379.000
0,00 91,01 19,15
172.400.000
150.358.000
87,21
Dukungan Teknologi Informasi
34
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pengadilan Agama Marisa telah memanfaatkan teknologi menunjang
operasional perkantoran
secara
informasi, baik
umum,
untuk
guna mendukung
proses pekerjaan di lingkungan Pengadilan Agama Marisa, maupun sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat. a) Perangkat Keras Perangkat keras yang tersedia di Pengadilan Agama Marisa sampai dengan Desember 2016 sebagai berikut : 1)
13 unit Laptop Merk Azus dan 2 Unit Laptop Merek Fujitsu;
2) 5 Unit Komputer PC 3)
Server merk Rainer 1 unit;
4)
Server merk HP (pengadaan tahun 2015)
5)
1 unit UPS merk Prolink;
6)
1 unit UPS merek APC by Schneider
7)
Switch hub 16 port dan switch hub 8 port;
8)
TP-Link TD-W8101G Wairless ADSL2 + modem Router;
9)
1 unit Router
10) 1 unit Scaner
b) Perangkat Lunak Pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk keperluan keterbukaan informasi dan pelayanan publik adalah suatu kebutuhan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan perangkat
35
lunak, telah dibuat situs web Pengadilan Agama Marisa dengan nama : www.pa-marisa.go.id dan e-Mail :
[email protected], dan
[email protected]. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pengadilan Agama Marisa selama tahun 2016 tetap menerapkan kebijakan secara umum memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dengan menerapkan aplikasi-aplikasi perangkat lunak
yang menunjang pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut : 1.
Di bagian kepaniteraan menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) PLUS dan Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi secara online dengan website http://infoperkara.badilag.net/, pelaporan keuangan perkara yang terintegrasi
secara
online
pada
website
http://sms.mahkamahagung.go.id/. 2. Di bagian kepegawaian menggunakan Aplikasi SIMPEG dan SIKEP yang
terintegrasi
secara
online
dengan
website
http://simpeg.badilag.net/simkep, https://sikep.mahkamahagung.go.id/login
dan
http://komdanas.mahkamahagung.go.id/. 3. Di bagian umum menggunakan Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAKBMN dan terintegrasi dengan aplikasi SIMAN dan Aplikasi Komdanas http://komdanas.mahkamahagung.go.id/.
36
4. Di bagian keuangan menggunakan aplikasi GPP, SAIBA, SAS, dan lain-lain dan dan terintegrasi pula dengan SPAN Kementerian Keuangan RI http://spanint.kemenkeu.go.id/ Aplikasi Komdanas http://komdanas.mahkamahagung.go.id/
dan
SIMARI
http://simari.mahkamahagung.go.id 5. Di bagian Perencanaan aplikasi RKA-KL yang terintegrasi dengan RKAKL Online Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/, E-Monev Bappenas http://emonev.bappenas.go.id/. 6. Di bagian Informasi dan pengawasan terdapat aplikasi Sistem Informasi
Pengawasan
(SIWAS)
Mahkamah
Agung
RI
https://siwas.mahkamahagung.go.id/.
5.
Regulasi Tahun 2016 Sesuai dengan Undang‐Undang Nomor 50 Tahun 2009. bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berada diatas Pengadilan Negeri, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer wajib menganut tujuan Badan Peradilan yang Agung, dengan asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia meneruskannya dalam bentuk Peraturan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 036/SEK/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja Individu Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V Pejabat Fungsional Tertentu Dan Pejabat Fungsional 37
Umum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dipandang perlu mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai yang transparan, obyektif, adil dan akuntabel berbasis kompetensidan kinerja. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Marisa menyunan dan melaksanakan regulasi dalam 8 area perubahan sebagai berikut: 1. Manajemen Perubahan -
SK tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/17a/KP.04.5/I/2016
-
SK Penyusunan Program Kerja Tahun 2015 Nomor W26A4/1358/OT.01.2/XII/2016.
-
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016.
-
Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016.
2. Peraturan Perundang-undangan -
SK.
PPK
Pengadilan
Agama
Marisa
Nomor
W26-
Nomor
W26-
A4/01/KU.00/1/2016. -
SK
PPSPM
Pengadilan
Agama
Marisa
A4/02/KU.00/1/2016.
38
-
SK Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Marisa Nomor W26A4/03/KU.00/1/2016.
-
SK Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Marisa Nomor W26A4/04/KU.00/1/2016.
-
SK Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Marisa Nomor W26A4/05/KU.00/I/2016.
-
SK Ketua tentang Penunjukan Petugas Pembuat Komitmen, bendahara dan
Staf
Biaya
ATK
Perkara
dengan
Nomor
SK.
W26-
A4/849a/HK.00/VI/2016. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi -
SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor SK W26-A4/1358/OT.01.2/XII/2016.
-
SK
Tim
Penyusunan
Laporan
Tahunan
Nomor
W25-
A4/1328/OT.01.2/XI/2016. -
SK Uraian Tugas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/382/KP.04.5/III/2016.
4. Penataan Tata Laksana -
SK Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/378/HM.02.3/III/2016.
-
SK tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/17a/KP.04.5/I/2016.
-
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016
39
-
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016.
-
Rencana Strategis Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016
-
SK Ketua tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2009 dengan Nomor SK. W26-A4/294/HK.08/II/2014.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM -
SK Tim Promosi dan Mutasi Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016 Nomor W26-A4/380/HK.08/III/2016.
-
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan antara kepaniteraan dan kesekretariatan di lingkungan peradilan.
-
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016.
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja -
Sasaran Kinerja Pengawai Pengadilan Agama Marisa tahun 2016.
-
Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016.
-
SK Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/378/Hk.08/III/2016.
7. Penguatan Pengawasan -
SK
Tim
Pengawas
dan
Penegakan
Disiplin
Nomor
W26-
A4/377/OT.01.2/III/2016. -
SK Hakim Pengawas Bidang Nomor W26-A4/376/OT.01.2/III/2016.
40
-
SK Penanggungjawab Absensi Pegawai pada Pengadilan Agama Marisa.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik -
SK Tim Penangangan Pengaduan Masyarakat Nomor W26A4/381/HK.05/III/2016.
-
SK Tim Pengelola Meja Informasi Tahun 2016 Nomor W26A4/1229/HM.00/X/2016.
-
SK Tim Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2015 Nomor W26-A4/379/HM.00/III/2016.
-
SK Biaya Perolehan Informasi dan Dokumentasi Nomor W26A4/831a/HM.00/VI/2016.
-
SK
Hakim
Mediator
dengan
Nomor
SK.
W26-
A4/375/HK.03.4/III/2016. -
SK Penetapan Lokasi Sidang Keliling dengan Nomor SK. W26A4/832/HK.05/XII/2015.
-
SK
Humas
Pengadilan
Agama
Marisa
Nomor
SK.
W26-
A4/383/HM.00/III/2016.
41
BAB IV PENGAWASAN
Dalam pengertian ilmu administrasi manajemen, Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku, dengan kata lain Pengawasan merupakan parameter untuk melihat tingkat kemajuan hasil yang dicapai dari rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh sebuah organisasi. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas penentu adanya suatu organisasi adalah adanya tata kerja dan manajemen yang mantap, oleh karena itu perencanaan yang matang dan realistis pengorganisasiannya yang jelas, tanggung jawab akan mempermudah penyelesaian kekurangan yang terjadi
tugas kendala yang muncul dan
akan ditemukan dalam sistem pengawasan yang
memadai. Sistem pengawasan itu sendiri harus dapat memerankan fungsi ganda yaitu di satu sisi sebagai sarana penegak kekeliruan karena pada hakekatnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini kemungkinan terjadi penyimpangan dengan demikian fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif tethadap penegakan disiplin dan etos kerja.
42
Pengendalian atau Pengawasan tersebut dapat dilakukan langsung (direct control) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung, on the spot observation dan on the sport report dan Pengawasan dapat dilakukan secara tidak langsung (indirec control) dilakukan dengan pelaporan tertulis maupun lisan. Dari sisi manajemen, Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi satuan kerja (satker).
A. Pengawasan Internal Sistem Pengawasan peradilan Agama dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Dan untuk Pengawasan internal dilakukan melalui : 1. Pengawasan melekat (built in control) yakni Pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan terhadap bawahannya, baik secara preventif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan (doelmatigheid) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (rech matigheid en wetmatigheid). Dengan demikian Pengawasan melekat ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan satuan kerja (satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dan di lingkungan Peradilan Agama telah diatur khusus berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan petunjuk pelaksanaannya telah diatur melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/006/SK/III/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
43
Untuk lingkungan Pengadilan Agama Marisa, dalam rangka memantau perilaku aparat pengadilan, Pengawasan melekat ini dilakukan secara rutin, berjenjang dan simultan oleh semua jajaran pejabat yang paling rendah sampai ke tingkat pimpinan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Sub Bagian, Panitera Muda, Sekretaris, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Agama Marisa. 2. Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan. Dalam pelaksanaannya, Pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Marisa, dilakukan secara rutin dan pada bulan Januari 2016 oleh HakimHakim Pengawas Bidang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/376/PS.00/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Marisa yang terdiri dari: 1. Drs. Nasarudin Pampang sebagai Koordinator/ Penanggung Jawab Hakim Pengawas Bidang.
44
2. Himawan Tatura Wijaya, S.HI. dan Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja, Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, IT (SIPP dan Website), perencanaan dan pembuatan laporan. 3. Royana Latif, S.HI dan Nur Afni Katili, S.HI, sebagai Hakim Pengawas Bidang administrasi persidangan, administrasi perkara. 4. Himawan Tatura Wijaya, S.HI, Royana Latif, S.HI dan Helvira, S.HI sebagai Hakim Pengawas Bidang Kas dan Pengadaan barang/jasa, Hakim Pengawas Bidang Umum yang meliputi Kepegawaian, Keuangan, perpustakaan, barang inventaris, tertib perkantoran. Adapun teknis dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada buku pedoman Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Buku II dan Buku IV serta ketentuan pola bindalmin. Masing-masing Hakim Pengawas bidang telah melaksanakan tugas dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dibuat laporan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa selaku Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas. Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas membuat rekapitulasi hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan untuk diadakan evaluasi secara berkala.
45
B. Evaluasi Adapun bahan evaluasi sehubungan dengan hasil pengawasan iternal selama kurun waktu tahun 2016 yaitu : 1. Agar setiap Pegawai Pengadilan Agama Marisa memperhatikan disiplin jam kerja. 2. Kuasa Pengguna Anggaran memberikan Supervisi dan Konsultasi dalam Pelaksanaan dan penarikan dana, Penatausahaan dokumen serta transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran (SK. Sekma 02 Tahun 2013) 3. Dalam pelaksanaan tugas berhubungan dengan perkara, pelaksana tugas baik ketua majelis, hakim anggota, panitera pengganti, jurusita agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas misalnya membuat putusan, menyusun berita acara sidang, melaksanakan pemanggilan dan lain sebainya agar tidak mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. 4. Petugas Register harus cermat dan teliti dalam mengisi register. 5. Agar instrumen persidangan/perkara yang disediakan agar dilaksanakan (dijalankan). 6. Hakim Majelis harus meneliti isi berita acara sidang dan Putusan. 7. Hakim Majelis harus hati-hati dalam mengutip dalil yang dijadikan pertimbangan hukum. 8. Panitera Pengganti maupun hakim diharapkan dalam mengonsep berita acara sidang maupun Putusan hendaklah menggunakan Aplikasi SIPP.
46
9. Para Petugas Meja I , Meja II dan Meja III Serta Petugas kasir, Buku Induk, Buku Register, maupun Buku Jurnal Pembuatan Laporan Perkara, disamping pengisian melalui Buku Manual Pola Bindalmin, harus mengaplikasikan juga melalui SIPP. 10. Setiap Atasan hendaknya mengontrol kerja yang dilaksankan staf dan senantiasa melakukan pengawasan melekat. 11. Agar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ditahun yang akan datang agar dapat meningkatkan fasilitas pelayanan kepada pihak pencari keadilan seperti kursi tunggu, meubelair, lemari arsip, alat pengolah data dan IT, fasilitas ruang tunggu serta TV media center.
47
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.
Kesimpulan Berdasarkan uraian laporan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. BidangKepaniteraan Bahwa pelaksanaan tugas administrasi perkara di Pengadilan Agama Marisa berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, meskipun masih ada sedikit kendala, disebabkan masih ada jabatan yang lowong yakni jabatan Panitera Muda Hukum yang lowong dan kurangnya staf / pelaksana, disamping itu prasana lainnya seperti jaringan IT yang sering mengalami gangguan sehingga sering terlambatnya peinginputan data perkara melalui aplikasi SIADPA dan SIPP; 2. Bidang Kesekretariatan a. Pelaksanaan bidang Administrasi umum yang meliputi penatausahaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan perencanaan serta urusan umum telah dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, meskipun dalam beberapa hal masih perlu pembenahan seperti pada urusan umum yakni pengelolaan perpustakaan, pengadaansarana dan prasarana gedung, dan tata kearsipan.
48
b. Dibidang kepegawaian, Pengusulan kenaikan pangkat telah sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya serta telah sesuai dengan rencana, Khusus untuk pengelolaan aplikasi SIKEP dilakukan update secara berkala. c. Adapun kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, realisasi/pelaksanaan dan pelaporan anggaran telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun masih terkendala kurangnya tenaga operator dan pelaksana kearsipan keuangan.
B. Rekomendasi Adapun hal-hal yang perlu direkomondasikan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Perlu pengisian jabatan Panitera Muda Hukum
dan Jabatan
Kasubag Kepegawaian dan Ortala serta penambahan pegawai staf yang dapat menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Agama Marisa; 2. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk penambahan kapasitas jaringan internet sehingga pelaporan sering terlambat dan peinginputan aplikasi kepaniteraan dan kesekretariatan selalu terlambat;
49
3. Perlu adanya staf IT dan operator khusus Aplikasi Keungan, dan Umum yang selama ini dirangkap oleh Kapala Sub Bagian; 4. Perlu tambahan anggaran untuk penambahan tenaga honor tenaga cleaning service dan satuan pengamanan mengingat Pengadilan Agama Marisa memiliki gedung yang sudah prototype dan memiliki pos jaga; 5. Perlu tambahan mobil dinas, mobil dinas Pengadilan Agama Marisa sejak tahun 2012 hanya berjumlah 1 unit dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menunjang mobilitas kegiatan pimpinan di dalam Kota maupun untuk pelaksanaan kegiatan oprasional kantor di luar daerah maupun kegiatan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato; 6. Perlua danya penataan manajemen kerja dan pelaksanaan tupoksi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manausia melalui peningkatan pelaksanaan diklat-diklat struktural dan teknis. 7. Perlu adanya peningkatan pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan bidang serta pengawasan daerah.
50
Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Marisa tahun 2016 ini disusun, untuk menjadi bahan informasi, telaah, dan evaluasi dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
Marisa, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Marisa
Dra. St. Mahdianah K, MH. NIP. 196305051994032002
51
