Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan pertolongan-nya sehingga Publikasi Data Basis

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan pertolongan-Nya sehingga Publikasi ”Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014”

ini dapat

terselesaikan. Publikasi ini tersaji atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Data

yang

perkembangan

memuat

informasi

masyarakat khususnya

yang

mengenai

kondisi

berkaitan

dengan

pembangunan manusia sangat berguna sebagai bahan analisis dan evaluasi

program

pembangunan

serta

sebagai

bahan

perencanaan

pembangunan. Publikasi Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014 ini sesuai dengan maknanya merupakan data dasar yang memuat gambaran secara makro hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan pemberdayaan manusia di Kota Bandung. Publikasi ini diharapkan akan sangat berguna sebagai kerangka konsep pembangunan yang menjadi dasar kebijakan pembangunan manusia. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi banyak pihak. Bandung, Oktober 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung Ir. Hj. Sri Daty NIP. 19591107 198503 2 002 Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

i

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i ii iv vi

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penulisan 1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data

1 1 3 3

BAB II. METODOLOGI

5 5 7 8 13 14 15 16

2.1 Pengertian Indikator 2.2 Indikator Pembangunan Manusia 2.3 Metode Penghitungan IPM 2.4 Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM 2.5 Status Pembangunan Manusia 2.6 Ukuran Perkembangan IPM 2.7 Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih BAB III. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BANDUNG TAHUN 2014 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung 3.2 Perkembangan Komponen IPM di Kota Bandung 3.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) 3.2.2 Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 3.2.3 Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP)

Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

19 19 22 23 24 27

ii

BAB IV. DIMENSI UMUR PANJANG DAN SEHAT 4.1 Kondisi Input 4.1.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB) 4.1.2 Sumber Air Minum yang Digunakan 4.1.3 Ketersediaan Sarana Kesehatan 4.1.4 Tenaga Kesehatan 4.1.5 Penolong Kelahiran 4.2 Kondisi Proses 4.2.1 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan 4.2.2 Lamanya Pemberian ASI

29 29 29 30 33 33 34 36 36 39

BAB V. DIMENSI PENGETAHUAN 5.1 Kondisi Input 5.1.1 Pendidikan Kepala Rumah Tangga 5.2 Kondisi Proses 5.2.1 Angka Partsisipasi Sekolah (APS) 5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

41 41 41 43 43 44

BAB VI. DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK 6.1 Kemiskinan 6.2 PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi 6.2.1 PDRB Per Kapita 6.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

47 47 50 50 52


iii

Tabel 2.1

Daftar Komoditi Terpilih untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

21

Tabel 2.2

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

25

Tabel 4.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Bandung, Tahun 2013-2014*

29

Tabel 4.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Bandung, Tahun 2014*

31

Tabel 4.3

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Sumber Air Minum dan Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kota Bandung, Tahun 2014*

32

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bandung, Tahun 2013

33

Tabel 4.5

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bandung, Tahun 2013

34

Tabel 4.6

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, Tahun 2013-2014*

36


iv

Tabel 4.7

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2013-2014*

37

Tabel 4.8

Persentase Balita Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Pemberian ASI di Kota Bandung, Tahun 2013-2014*

40

Tabel 5.1

Persentase Ijazah yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga di Kota bandung, Tahun 2014*

42

Tabel 5.2

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung, Tahun 2014*

43

Tabel 5.3

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung, Tahun 2014*

46

Tabel 6.1

PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2013**

51


v

Gambar 2.1

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

9

Gambar 3.1

Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung, Tahun 2012-2014*

20

Gambar 3.2

Reduksi Shortfall Kota Bandung Periode 20112014*

21

Gambar 3.3

Perkembangan Angka Harapan Hidup Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam tahun)

Kota

23

Gambar 3.4

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam tahun)

25

Gambar 3.5

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam %)

26

Gambar 3.6

Perkembangan Paritas Daya Beli Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam ribu rupiah)

28

Gambar 4.1

Persentase Penolong Kelahiran (Terakhir) Balita di Kota Bandung, Tahun 2014*

35

Gambar 6.1

Persentase Penduduk Miskin di Kota bandung, Tahun 2010-2013

49

Gambar 6.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, Tahun 2010-2013**

53


vi

1.1

Latar Belakang Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas

manusia seutuhnya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan dan transformasi menuju kondisi yang lebih baik khususnya pada aspek kualitas sumber daya manusia. Setiap pembangunan yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan semangat otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan dewasa ini, pembangunan manusia menjadi fokus utama atau titik sentral dari setiap tahapan dan proses pembangunan. Manusia tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Seluruh upaya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia berdasarkan pada ukuran

kualitas

kehidupan

dan

lingkungan,

yang

pada

akhirnya

mewujudkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat Data Basis Pembangunan Manusia Kota BandungTahun 2014

1

dan kegiatan ekonomi). Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan

sektor

sosial,

tetapi

merupakan

pendekatan

yang

komprehensif dari semua sektor. Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas secara penuh berupah.

dalam

mereka

dan

berpartisipasi

proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu

bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kesinambungan, akses

untuk

memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang

tapi

permodalan

juga

generasi

yang

akan

hanya

Segala

bentuk

fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4)

Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan bukan

datang.

d i l a k u k a n untuk

oleh

masyarakat.

masyarakat Masyarakat

dan harus

berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Alat ukur yang lazim digunakan dalam memantau tingkat pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks ini dibentuk dari empat indikator, yaitu angka Data Basis Pembangunan Manusia Kota BandungTahun 2014

2

harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indonesia beserta provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 1998 menggunakan indeks ini untuk memantau kemajuan dari pembangunan manusia di wilayah masing-masing. Tantangan mendasar untuk perbaikan indeks ini terletak pada kemampuan memperbaiki mutu pembangunan di sektor-sektor penopang IPM dan sektor-sektor yang berkaitan dengan itu. Atas dasar tersebut maka kegiatan penyusunan Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014 menjadi penting guna mendukung dan sekaligus memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung dan kecamatan-kecamatan di bawahnya. 1.2

Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penyusunan Data Basis Pembangunan Manusia

di Kota Bandung Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : a. Untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Kota Bandung tahun 2014. b. Memberikan gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat dampak pembangunan yang dilaksanakan dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas penduduk. c. Memberikan rekomendasi implementasi program dalam rangka meningkatkan komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung. 1.3

Ruang Lingkup dan Sumber Data Perencanaan bagi program-program pelaksanaan pembangunan

memerlukan informasi yang dapat menyajikan gambaran sebenarnya di Data Basis Pembangunan Manusia Kota BandungTahun 2014

3

lapangan (represent reality). Semua informasi yang ada tersebut berguna sebagai penunjang bagi analisis, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, kecermatan dan konsistensi data sangat diperlukan untuk mencegah kekeliruan kesimpulan yang dapat terjadi di kemudian hari secara dini. Ruang lingkup penyusunan Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014 ini adalah mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bandung. Sedangkan rentang isu yang dibahas mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan perumahan. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014 ini sebagian besar berasal dari hasil Survei Data Basis Pembangunan Manusia Tahun 2014 dan data-data lain yang berkaitan.

Data Basis Pembangunan Manusia Kota BandungTahun 2014

4

Program pembangunan yang sedang maupun telah dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat pengukur taraf kesejahteraan masyarakat dapat dipantau melalui

indikator sosial serta indikator ekonomi. Dengan

menggabungkan indikator-indikator tersebut, maka terbentuklah suatu indeks komposit yang menggambarkan berbagai aspek pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia

dapat menunjukkan tingkat

pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak. IPM merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan. 2.1

Pengertian Indikator Indikator adalah petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu

keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1.

sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;


5

2.

objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda;

3.

sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;

4.

spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat. Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) maupun bersifat

jamak (indikator komposit). Indikator tunggal hanya berisi satu indikator saja, salah satu contoh dari pada indikator tunggal adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi adalah banyaknya kematian bayi yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun per seribu kelahiran hidup. Indikator jamak (komposit) adalah gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf (IMH), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e1). Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas. 2. Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.


6

3. Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain-lain. 2.2

Indikator Pembangunan Manusia Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar

kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah serta sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya diperlukan data yang up to date dan akurat. Apakah pembangunan di bidang kesehatan telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Apakah pembangunan di bidang pendidikan telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan masyarakat? Apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum? Dalam konteks tersebut di atas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu diperlukan berbagai ukuran-ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan. Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit. Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

7

Indikator Indeks Pembangunan merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui rata-rata lamanya penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index (PPP). 2.3

Metode Penghitungan IPM IPM

adalah

suatu

indikator

pembangunan

manusia

yang

diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada Purchasing Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel


8

secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Gambar 2.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Pendidikan

Angka Melek Huruf

Indeks Melek Huruf

Indeks Peluang Hidup

Rata-rata Lama Sekolah

Pendapatan

Konsumsi Riil Perkapita

Indeks Ratarata Lama Sekolah

Indeks Pengetahuan

Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Pembangunan Manusia


9

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut: 

Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A).



Mendeflasikan nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Ibukota Provinsi yang sesuai (=B).



Menghitung daya beli per unit (=Purchasing Power Parity (PPP)/unit).



Metode

penghitungan

sama

seperti

metode

yang

digunakan

International Comparison Project (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. 

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu paket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 2.1).



Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).



Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

dimana,

PPP/Unit = ∑

∑

(, )

( ( , ). ( , ))


10

( , ):

pengeluaran konsumsi untuk komoditi j di kabupaten ke-i ( , ) : harga komoditi j di DKI Jakarta (Jakarta Selatan) ( , ) : jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke-i

Tabel 2.1 Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Komoditi

Unit

Sumbangan thd Total Konsumsi (%)*

(1)

(2)

(3)

Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Butir 397 gram Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Ons Ons Ons Ons 80 gram 10 batang Kwh M3 Liter Liter Unit

7,25 0,10 0,22 0,50 0,32 0,78 0,65 1,48 0,48 0,30 0,32 0,22 0,79 0,39 0,18 0,56 1,61 0,60 0,15 0,13 0,79 2,86 2,06 0,46 1,02 1,74 11,56 37.52

Beras lokal Tepung terigu Ketela pohon Ikan tongkol/tuna/cakalang Ikan teri Daging sapi Daging ayam kampung Telur ayam Susu kental manis Bayam Kacang panjang Kacang tanah Tempe Jeruk Pepaya Kelapa Gula pasir Kopi bubuk Garam Merica/lada Mie instant Rokok kretek filter Listrik Air minum Bensin Minyak tanah Sewa rumah Total *) Berdasarkan data Susenas 1996 Sumber: Badan Pusat Statistik


11

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut : 

Lantai: keramik, marmer, atau granit = 1,lainnya=0



Luas lantai per kapita : > 10 m2 = 1, lainnya = 0



Dinding : tembok = 1, lainnya = 0



Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0



Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0



Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0



Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0



Skor awal untuk setiap rumah = 1 Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang

dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. Rumus Atkinson (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;129) yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : C (i)* = C(i) = Z + 2(C(i) – Z)

jika C(i) < Z jika Z < C(i)< 2Z

(1/2)

= Z + 2(Z) (1/2)+ 3(C(i) – 2Z)

(1/3)

jika 2Z < C(i)< 3Z


12

= Z + 2(Z) (1/2)+ 3(Z) (1/3)+4(C(i) – 3Z)

(1/4)

jika 3Z < C(i)< 4Z

di mana,

2.4

C(i) =

Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z =

Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM Rumus penghitungan IPM dikutip dari Arizal Ahnaf dkk (1998;129)

yaitu sebagai berikut :

IPM = Dimana, X(1) : X(2) : X(3) :

) (

(

) (

)

Indeks harapan hidup Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) Indeks standar hidup layak

Masing-masing

indeks

komponen

IPM

tersebut

merupakan

perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

Indeks Xi Dimana,

=

()

()


()

() 13

X(i) X(i)maks

: Indikator ke-i (i = 1,2,3) : Nilai maksimum X(i)

X(i)min

: Nilai minimum X(i)

Nilai maksimum dan minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM (=X(I))

Nilai Maksimum

Nilai Minimum

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Angka Harapan Hidup

85

25

Sesuai standar global (UNDP)

Angka Melek Huruf

100

0



15

0


Konsumsi per kapita yang disesuaikan 2005

732.720

a)

300.000

b)

UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Catatan: a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018. b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.

2.5

Status Pembangunan Manusia Meningkatnya pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan

besaran IPM. Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

14

UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota, tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

2.6

Nilai IPM

Status Pembangunan Manusia

< 50

Rendah

50  IPM < 60

Menengah Bawah

60  IPM < 80

Menengah Atas

 

Tinggi

Ukuran Perkembangan IPM Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun

waktu digunakan reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM = 100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut:

R= dimana:

(

(

)

)


(

(

)

)

/

15

R ( (

2.7

(

= reduksi shortfall per tahun ) = IPM tahun awal ) = IPM tahun terakhir; dan ) = IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100

Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah : Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.


Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya)

Angka Partisipasi Murni SD

Proporsi penduduk usia 7-12 yang sedang bersekolah di SD

Angka Partisipasi Murni SMP

Proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP

Angka Partisipasi Murni SMA

Proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SMA

Angka Harapan Hidup waktu lahir

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok


tahun

16

penduduk Angka Kematian Bayi

Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.

Persentase rumah berlantai tanah

Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah

Persentase rumah tangga beratap layak

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan ).

Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik

Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik

Persentase rumah tangga bersumber air minum leding

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding

Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat

Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik

Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik

Pengeluaran

Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang,


17

biaya kesehatan, sebagainya.


pendidikan

dan

18

3.1

Perkembangan Bandung

Indeks

Pembangunan

Manusia

di

Kota

Pembangunan manusia adalah proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Namun perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak berdampak langsung secara

instan

karena

investasi

pembangunan

manusia

merupakan

pembangunan jangka panjang. Konsep Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur pencapaian pembangunan keseluruhan suatu negara. Dengan demikian IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. IPM dapat digunakan untuk mengklasfikasikan apakah suatu wilayah dikategorikan maju, berkembang, atau terbelakang, dan digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup Terciptanya IPM yang tinggi hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Bandung, dan tidak bisa ditawar lagi harus adanya optimalisasi dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang melibatkan semua pihak. Pencapaian IPM di Kota Bandung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan IPM setiap tahunnya merupakan dampak

dari

meningkatnya

komponen-komponen

penyusun

IPM.

Peningkatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat. Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

19

Pada tahun 2012, capaian IPM Kota Bandung berada pada posisi 79,32 dan secara perlahan naik mencapai 79,47 atau naik sekitar 0,15 poin pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 IPM Kota Bandung kembali mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 79,66. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di lampiran 4. Dengan angka IPM yang dicapai sebesar 79,66, status pembangunan manusia Kota Bandung masih termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik diukur dari indikator kesejahteraan rakyat, yang meliputi indikator kesehatan, indikator pendidikan serta daya beli masyarakat yang meningkat. Secara

visual

trend

perkembangan

IPM

serta

komponen-

komponennya dapat dilihat pada gambar 3.1. Gambar 3.1 Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung, Tahun 2012-2014* 95

90,25

90,44

90,53

81,35

81,38

81,40

90 85 80 75 70

79,32

79,47

79,66

Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli

66,35

66,59

67,05

IPM

65 60 2012

2013

2014*

* Angka Sementara Sumber : Bappeda dan BPS Kota Bandung, Survei Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014 Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

20

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Dengan demikian keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia pada suatu kurun waktu tidak sekedar dilihat dari posisi nilai IPM-nya, tetapi lebih tepat dilihat dari reduksi shortfall pada kurun waktu tersebut. Kecepatan perkembangan IPM sangat tergantung dari tinggi rendahnya angka IPM yang dicapai. Jadi, sebenarnya yang membuat tingginya capaian shortfall terletak pada selisih antara IPM tahun sebelumnya dan IPM yang dicapai saat ini. Gambar 3.2 Reduksi Shortfall Kota Bandung Periode 2011-2014* 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5

0,96

0,92

0,73

2011-2012

2012-2013

2013-2014*

* Angka Sementara Sumber : Bappeda dan BPS Kota Bandung, Survei Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 20112014 nilai Reduksi shortfall Kota Bandung mengalami fluktuasi. Pada Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

21

periode tahun 2011-2012, reduksi shortfall Kota Bandung sebesar 0,96, kemudian turun menjadi 0,73 pada periode 2012-2013. Pada periode tahun 2013-2014 nilai reduksi shortfall kembali naik menjadi 0,92. Nilai 0,92 pada tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun tersebut, pergerakan Kota Bandung dalam mengurangi jarak dari IPM yang dicapai dengan nilai idealnya (IPM=100), yaitu sebesar 0,92 per tahun. Selama periode tersebut IPM semakin mendekati dari nilai idealnya yang berarti kualitas hidup penduduk pada periode tersebut membaik. Semakin besar persentase reduksi shortfall, semakin cepat ketertinggalan yang diposisikan dengan daerah lainnya dapat dikejar dan selanjutnya semakin cepat pula nilai IPM mendekati nilai yang ideal. Besar kecilnya kecepatan perkembangan

IPM

tersebut

sangat

tergantung

dari

komitmen

penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. 3.2

Perkembangan Komponen IPM di Kota Bandung Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

terdiri

dari

tiga

komponen penting yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Untuk komponen pendidikan diperoleh dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Ketiga komponen ini bersinergi dalam IPM sehingga bisa diketahui apakah suatu daerah itu termasuk daerah maju, berkembang atau terbelakang. Pada tahun 2014, ketiga komponen penyusun IPM di Kota Bandung mengalami peningkatan. Berikut akan dijabarkan dari masing-masing komponen tersebut.


22

3.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Trend perkembangan angka harapan hidup di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut. Gambar 3.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam tahun) 73,85

73,84

73,84

73,83

73,83 73,82

73,81

73,81 73,8

73,79

73,79 73,78 73,77 73,76 2011

2012

2013

2014*


Pada gambar 3.3 terlihat bahwa pencapaian angka harapan hidup di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2014 menunjukkan trend naik. Angka Harapan Hidup di Kota Bandung selalu meningkat, meskipun Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

23

peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2014, Angka Harapan Hidup penduduk Kota Bandung adalah sebesar 73,84 tahun atau naik sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2013. Angka Harapan Hidup sebesar 73,84 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rata-rata penduduk Kota Bandung dapat bertahan hidup yaitu sampai usia 73-74 tahun. Peningkatan angka harapan hidup tersebut bisa menjadi suatu indikasi bahwa ada peningkatan akses masyarakat Kota Bandung terhadap sarana dan fasilitas kesehatan. Ini bisa dikatakan bahwa Kota Bandung telah

berhasil

dalam

meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari

sarana, fasilitas maupun tenaga kesehatan

sehingga segala akses

kesehatan bisa sampai ke pelosok-pelosok. Di samping itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui penyuluhan- penyuluhan

cukup

berhasil

sehingga

bisa

mengubah

sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat yang mengesampingkan tentang kesehatan. 3.2.2 Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Komponen pendidikan pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Indeks pendidikan meningkat sebesar 0,09 poin dari tahun 2013 ke 2014. Indeks pendidikan ini terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Kedua indeks ini dihitung secara bersama-sama dengan pembobotan, dimana angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, sedangkan rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011-2014 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bandung tidak banyak mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan relatif lambat. Pada tahun 2011 RataData Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

24

rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bandung adalah sebesar 10,70 tahun, kemudian meningkat sedikit demi sedikit menjadi sebesar 10,85 tahun pada 2014. Gambar 3.4 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam tahun)

10,90 10,80

10,81 10,70

10,85

10,74

10,70 10,60 2011

2012

2013

2014*


Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,85 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Bandung yang berusia 15 tahun ke atas sudah mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Umum meskipun belum sampai tamat. Jika dikaitkan dengan target minimal yang diusulkan UNDP, yaitu rata-rata lama sekolah 15 tahun, maka rata-rata pendidikan penduduk Kota Bandung masih relatif kurang. Komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya tetap bersekolah perlu terus ditingkatkan agar tercipta Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas. Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah angka melek huruf (AMH). AMH diberi bobot lebih tinggi dari MYS karena ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

25

baca tulis penduduk dewasa. Gambar 3.5 menunjukkan perkembangan kemampuan baca tulis penduduk Kota Bandung yang berusia 15 tahun ke atas. Gambar 3.5 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam %)

99,65 99,60

99,55

99,58

99,62

99,63

99,55 99,50 2011

2012

2013

2014*


Gambar 3.5 memperlihatkan bahwa perkembangan AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bandung relatif lambat. Hal tersebut terjadi karena AMH di Kota Bandung memang sudah cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, dimana selama periode 2011-2014 AMH Kota Bandung sudah berada di atas 99 persen. Namun meskipun begitu, AMH harus tetap diperhatikan karena target yang harus dicapai adalah AMH = 100 persen. Pada tahun 2014, AMH di Kota Bandung hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu hanya meningkat sebesar 0,01 poin, yaitu menjadi 99,63 persen. AMH sebesar 99,63 persen Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

26

mempunyai arti bahwa ada sekitar 99,63 persen penduduk Kota Bandung yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya, sedangkan sisanya sebesar 0,37 persen penduduk Kota Bandung masih buta huruf. Masih adanya penduduk yang buta huruf di Kota Bandung salah satunya diperkirakan akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis namun tidak dapat diperbaiki karena faktor usia. 3.2.3 Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) Komponen penyusun IPM lainnya yang tidak kalah penting yaitu paritas daya beli yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2014.Indeks paritas daya beli ini menunjukkan kemampuan

masyarakat

untuk

mengakses perekonomian. Pada tahun 2014 indeks paritas daya beli di Kota Bandung sebesar 67,05, meningkat sebesar 0,46 poin dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 66,59. Daya

beli

merupakan

kemampuan

masyarakat

dalam

membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Paritas daya beli merupakan ukuran ekonomi yang telah distandarkan dengan tujuan agar dapat membandingkan kualitas serta kemampuan daya beli antar daerah bahkan antar negara. Trend perkembangan paritas daya beli di Kota Bandung untuk kurun waktu 2011-2014 dapat dilihat pada gambar 3.6. Dari

gambar 3.6 terlihat bahwa selama tahun 2011-2014

kemampuan daya beli masyarakat Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PPP Kota Bandung sebesar 645,15 ribu rupiah dan terus meningkat menjadi 650,15 ribu rupiah pada tahun 2014. Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

27

Gambar 3.6 Perkembangan Paritas Daya Beli Kota Bandung, Tahun 2011-2014* (dalam ribu rupiah) 651 650 649 648 647 650,15

646 645 644 643

647,1

648,13

645,15

642 2011

2012

2013

2014*


Kota Bandung yang dilihat dari sisi geografis termasuk daerah yang dekat dengan ibukota negara, sudah tentu sektor perekonomian menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rencana pembangunan daerah. Dengan jumlah penduduk yang besar, perlu dipikirkan pula bagaimana dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah yang masih minim sarana dan prasarananya serta tingkat ekonomi masyarakatnya yang masih cukup rendah. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dari semua pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini dan menjadi pekerjaan rumah bagi penentu kebijakan, karena daya beli masyarakat bisa menunjukkan sampai seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh pada naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia.


28

4.1

Kondisi Input

4.1.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB) Tingkat kesehatan rumah dan lingkungan tempat tinggal dapat tercermin dari fasilitas tempat buang air besar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya fasilitas BAB dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Dengan menggunakan fasilitas BAB milik sendiri maka kemungkinan penularan penyakit akan berkurang. Risiko seseorang yang menggunakan jamban bersama dalam kehidupan sehari-harinya untuk tertular suatu penyakit tertentu yang bisa ditularkan melalui feses, jauh lebih besar daripada seseorang yang menggunakan jamban sendiri. Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Bandung, Tahun 2013 – 2014* Tahun

Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2013

73,11

23,61

3,07

0,22

2014*

73,96

23,74

2,30

-


Pada tahun 2014, rumah tangga di Kota Bandung sudah tidak ada lagi yang tidak memiliki fasilitas BAB. Seluruh rumah tangga sudah Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

29

memiliki fasilitas BAB meskipun masih terdapat sebanyak 26,04 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB secara bersama maupun umum. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri di Kota Bandung pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 73,96 persen (naik sebesar 0,85 persen). 4.1.2 Sumber Air Minum yang Digunakan Salah satu perilaku hidup sehat yang memiliki andil dalam penentuan derajat kesehatan atau status kesehatan seseorang adalah bagaimana penggunaan air bersih untuk keperluan hidup sehari-harinya. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih. Jenis

sumber

air

minum

merupakan

salah

satu

indikator

kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kebersihan air minum merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi secara layak. Apabila air minum yang digunakan tidak bersih tentunya akan mempengaruhi kondisi kesehatan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, kriteria sumber air minum bersih adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, leding, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≥ 10m2. Pada tahun 2014 rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih di Kota Bandung mencapai 99,67 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 99,3 persen. Lebih dari Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

30

dua pertiga dari keseluruhan rumah tangga yang ada di Kota Bandung (79,73 persen) sudah menggunakan air kemasan dan air leding untuk keperluan minumnya. Kemudian rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih dari pompa dan sumur/mata air terlindung pada tahun 2014 ada sebanyak 19,94 persen. Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Bandung, Tahun 2014* Sumber Air Minum

(4)

Sumur Tak Terlindung (5)

Mata Air Terlindung (6)

Air Sungai dan Lainnya (7)

4,32

-

1,05

0,33

Air Kemasan

Leding

Pompa

Sumur Terlindung

(1)

(2)

(3)

65,75

13,98

14,57

Jumlah (8) 100,00


Mengingat masih terdapat 19,94 persen rumah tangga di Kota Bandung yang mengakses fasilitas air minum bersih selain air leding/air kemasan, peranan sumber air minum bersih lainnya (pompa, sumur terlindung

dan

mata

air

terlindung)

cukup

vital

dan

harus

dijaga/dihindari dari pencemaran lingkungan agar kebutuhan air minum bersih sehari-hari bagi sebagian warga Kota Bandung dapat terpenuhi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber air minum bersih dan dinyatakan sehat (bebas dari pencemaran lingkungan) adalah jika sumber air minum yang digunakan berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung atau mata air terlindung dengan jarak dari dalam tanah ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat harus lebih dari 10 meter. Jika jarak sumber air minum dari dalam tanah ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat kurang dari atau sama dengan 10 meter, maka akan Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

31

mempengaruhi tingkat higienitas air minum tersebut karena dimungkinkan terjadi kontaminasi dengan bakteri-bakteri sumber penyakit. Pada tahun 2014, persentase rumah tangga di Kota Bandung yang menggunakan sumber air minum bersih (berasal dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) yang berjarak ke tempat penampungan kotoran/tinja lebih dari 10 meter terdapat sebanyak 39,83 persen. Namun persentase rumah tangga yang tidak mengetahui secara pasti berapa jarak sumber air minum bersih ke tempat penampungan kotoran/tinja dan persentase rumah tangga yang masih menggunakan sumber air minum bersih dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja kurang dari 10 meter juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 37,71 persen dan 22,46 persen. Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum dan Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kota Bandung, Tahun 2014* Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Tinja

Jumlah

≤ 10 m

> 10 m

Tidak Tahu

(1)

(2)

(3)

(4)

22,46

39,83

37,71

100,00


Masih tingginya persentase rumah tangga yang jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinjanya 10 meter atau kurang, salah satunya disebabkan karena pada masa sekarang ini jarak antar rumah penduduk terlalu berdekatan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.


32

4.1.3 Ketersediaan Sarana Kesehatan Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penggunaan layanan kesehatan yang rendah akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Rumah Sakit (1) 16

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2013 Sarana Kesehatan Rumah Rumah Puskesmas Sakit PolikliPuskesPraktik Sakit Keliling Khusus nik mas Dokter Bersalin Roda 4 Lainnya (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1

9

207

73

25

7.392

Praktik Bidan (8) 1.583

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2014

Pada tabel 4.4 diketahui bahwa ketersediaan sarana kesehatan di Kota Bandung cukup memadai dengan 16 rumah sakit negeri maupun swasta, 73 puskesmas ditambah 25 puskesmas keliling roda 4. Disamping kedua fasilitas kesehatan tersebut, di Kota Bandung terdapat juga fasilitas kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta seperti p o l i k l i n i k , praktik dokter, praktik bidan, dan lainnya. 4.1.4 Tenaga Kesehatan Pada tahun 2013, di Kota Bandung terdapat 9.283 tenaga kesehatan yang tersebar di 30 kecamatan yang terdiri dari dokter, bidan, dan tenaga Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

33

kesehatan lainnya (tenaga farmasi, ahli gizi dan tenaga keteknisan medis lainnya) yang memberikan pelayanan kepada sekitar 2,48 juta penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa di Kota Bandung terdapat sekitar 2.345 orang dokter (dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi), 960 orang bidan, dan 5.978 orang tenaga medis yang lain. Jika dihitung rasio tenaga dokter terhadap 10.000 penduduk maka diperoleh angka 9,44, yang berarti bahwa untuk setiap 10.000 penduduk di Kota Bandung maka terdapat sekitar 9-10 orang dokter. Jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kearah yang lebih baik lagi maka ke depannya upaya yang

harus dilakukan adalah peningkatan

tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah maupun penyebarannya. Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2013 Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

Bidan

Tenaga Kesehatan Lain

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.424

656

265

960

5.978

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2014

4.1.5 Penolong Kelahiran Angka kematian bayi baru lahir terutama disebabkan oleh infeksi dan berat bayi lahir rendah. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan pertolongan persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir. Pada tahun 2014, masih terdapat 7,56 persen balita yang lahir hanya mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga non medis seperti dukun. Masih adanya balita yang dibantu oleh dukun dalam proses kelahirannya Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

34

dimungkinkan karena masih adanya masyarakat yang percaya pada dukun daripada tenaga kesehatan. Faktor lainnya mengapa masyarakat lebih memilih dukun dibanding tenaga kesehatan adalah biaya, karena jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan biaya untuk membayar dukun jauh lebih murah. Gambar 4.1 Persentase Penolong Kelahiran (Terakhir) Balita di Kota Bandung Tahun 2014*

70,00 60,00 50,00

65,35

40,00 30,00 20,00

26,54

10,00

0,55

0,00 Dokter

Bidan

Tenaga Medis

7,56 Dukun


Pengetahuan yang minim tentang cara persalinan dan perawatan pasca persalinan yang sehat dan aman, misalnya mengenai perawatan tali pusar, perlakuan saat membersihkan bayi yang baru lahir, serta sangat minimnya alat-alat bantu penolong persalinan merupakan beberapa faktor penyebab kematian bayi. Selain itu minimnya biaya yang dimiliki memaksa masyarakat yang tidak mampu untuk bergantung kepada penolong kelahiran non medis. Situasi tersebut tidak saja membawa kerawanan terhadap bayi yang baru dilahirkan, tetapi juga keselamatan ibu yang melahirkan.


35

4.2

Kondisi Proses

4.2.1 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat merupakan gambaran dari pola pikir masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan. Salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat tersebut adalah akses masyarakat ke tempat pelayanan kesehatan. Semakin tingginya

frekuensi

masyarakat

melakukan

konsultasi

atau

pengobatan/perawatan ke fasilitas kesehatan, maka semakin tinggi pula kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Namun di satu sisi semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan tersebut berarti semakin tinggi juga tingkat keluhan masyarakat daerah tersebut. Tabel 4.6 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2013-2014* Jenis Kelamin

2013

2014*

Ada Keluhan

Tidak Ada

Ada Keluhan

Tidak Ada

Laki-laki

26,70

73,30

50,23

49,77

Perempuan

27,07

72,93

47,42

52,58

Total

26,88

73,12

48,83

51,17


Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa selama tahun 2013-2014 persentase penduduk Kota Bandung yang mengaku pernah mengalami keluhan kesehatan masih cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 26,88 persen dan pada tahun 2014 menjadi sekitar 48,83 persen.


36

Jika dirinci menurut jenis kelamin akan terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk perempuan cenderung lebih memiliki keluhan kesehatan dibandingkan laki-laki tetapi pada tahun 2014 justru penduduk laki-laki yang lebih memiliki keluhan kesehatan. Pola pikir masyarakat yang tidak memprioritaskan kesehatan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan diduga sebagai penyebab cukup tingginya penduduk Kota Bandung yang mengalami keluhan kesehatan tersebut. Tabel 4.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Tahun 2013 – 2014* Fasilitas Kesehatan

2013

2014*

(1)

(2)

(3)

Rumah Sakit

17,42

18,20

Praktik Dokter/Poliklinik

53,10

50,51

Puskesmas

31,62

35,58

Petugas Kesehatan

2,37

1,89

Tradisional

3,44

3,91


Penduduk di Kota Bandung yang memiliki keluhan kesehatan melakukan usaha pengobatan baik dengan cara mengobati sendiri maupun dengan berobat jalan ke fasilitas kesehatan tertentu. Untuk penduduk yang berobat jalan, selama tahun 2013-2014 fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi adalah praktik dokter/poliklinik meskipun pada tahun 2014 persentasenya menurun dibandingkan tahun 2013.


37

Seiring

dengan

menurunnya

pemanfaatan

fasilitas

praktik

dokter/poliklinik, maka pemanfaatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Untuk pemanfaatan rumah sakit, dari 17,42 persen pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 18,20 persen pada tahun 2014. Kemudian untuk pemanfaatan puskesmas dari 31,62 persen pada tahun 2013 naik menjadi 35,58 persen pada tahun 2014. Meningkatnya pemanfaatan puskesmas dalam pengobatan di masyarakat menunjukkan bahwa puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah telah lebih dipercaya oleh masyarakat. Disamping itu, dari tahun ke tahun puskesmas terus melakukan perbaikan baik fasilitas maupun pelayanan sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau dan memanfaatkan sebagai pusat kesehatan di masyarakat. Jika dibandingkan dengan pemanfaatan puskesmas dan praktik dokter/poliklinik, persentase pemanfaatan rumah sakit adalah yang paling rendah. Rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke rumah sakit bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya mungkin dikarenakan pelayanan khususnya dari tenaga medis yang ada kurang memuaskan. S e l a i n i t u b isa juga karena peralatan medis yang tersedia kurang lengkap, ataupun ruang

perawatan

yang

kurang

nyaman, serta

t idak

menutup

kemungkinan biaya perawatan yang cukup mahal tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Ini semua perlu menjadi perhatian dari rumah sakit itu sendiri maupun dari pemerintah. Pihak rumah sakit diharapkan memperbaiki

manajemennya

sehingga

bisa meningkatkan pelayanan

yang diberikan pada masyarakat, sedangkan untuk pemerintah bisa turut serta membantu rumah sakit dalam hal sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang ada sehingga pelayanan yang diberikan bisa optimal. Selain itu, perlu adanya pendekatan ke masyarakat bahwa berobat ke rumah sakit bisa menggunakan jamkesmas/askeskin/BPJS bagi masyarakat Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

38

kurang mampu.

Untuk

mewujudkan

kesadaran

masyarakat

dalam

memanfaatkan rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan, diperlukan kerjasama dari semua pihak. 4.2.2 Lamanya Pemberian ASI Masalah pemberian ASI dapat dikatakan merupakan hal yang strategis dan mendasar dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Pemenuhan gizi balita sedini mungkin dan selama masa pertumbuhan dapat dijelaskan dengan pengalaman ibu dalam menyusui bayinya. Air Susu Ibu (ASI) mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bahkan bahan tersebut bernilai gizi tinggi dan serasi untuk kebutuhan bayi seperti laktosa serta bermacam bahan lemak dan protein. Didalamnya terdapat pula bermacam bahan lain yang sangat dibutuhkan. Selain itu ASI mengandung zat penolak/pencegah penyakit serta dapat memberikan kedekatan batin antara ibu dengan anak. Kesadaran ibu untuk memberikan gizi baik pada anaknya (balita) secara kuantitatif dapat ditunjukkan oleh angka persentase tertinggi dalam masa pemberian ASI sampai bayi berusia 24 bulan. Lamanya balita disusui secara tidak langsung berpengaruh pada faktor kesehatan. Tabel 4.6 menunjukkan persentase balita menurut jenis kelamin dan lamanya pemberian ASI. Dari tabel 4.8 diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah balita baik laki-laki maupun perempuan yang diberi ASI kurang dari 1 tahun persentasenya berkurang dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 25,95 persen menjadi 23,79 persen atau turun sebesar 2,16 persen. Adanya penurunan persentase balita yang diberi ASI kurang dari 1 tahun tentu saja diikuti dengan peningkatan persentase balita yang diberi ASI lebih dari 1 tahun, dimana pada tahun 2013 sebesar 74,07 persen menjadi 76,21 persen pada Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

39

tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua mulai memahami peran ASI untuk ketahanan balitanya. Tabel 4.8 Persentase Balita Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Pemberian ASI di Kota Bandung Tahun 2013-2014* Lamanya Pemberian ASI

Tahun

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki + Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2013

9,06

9,35

18,42

2014*

7,73

12,20

9,86

≤ 5 Bulan 6-11 Bulan 12-17 Bulan 18-23 Bulan 24 Bulan ke atas

2013

4,91

2,62

7,53

2014*

12,30

15,71

13,93

2013

11,71

10,85

22,56

2014*

23,99

20,18

22,17

2013

10,58

11,22

21,80

2014*

16,21

20,81

18,40

2013

16,24

13,47

29,71

2014*

39,77

31,10

35,64


Kondisi di atas menunjukan semakin berkembangnya kesadaran para orang tua terutama ibu untuk memberikan asupan gizi terbaik bagi si kecil. Dengan kata lain semakin panjang usia pemberian ASI terutama ASI ekslusif 6 bulan pertama akan menjamin tercapainya pertumbuhan otak secara optimal, sehingga diharapkan pengembangan potensi anak dapat berjalan baik dan semakin optimal pula. Namun demikian pemberian ASI kadang terpaksa tidak dilakukan dengan optimal. Hal ini terjadi karena meninggalnya ibu pasca persalinan, ASI yang tidak keluar ataupun jika keluar tapi tidak memenuhi kebutuhan bayi dan anak, atau karena alasan pekerjaan dan penampilan.


40

BAB V DIMENSI PENGETAHUAN 5.1

Kondisi Input

5.1.1 Pendidikan Kepala Rumah Tangga Ada idiom yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat diberantas dengan pendidikan, yang menyiratkan makna bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menghindarkan diri dari kemiskinan. Semakin tinggi seseorang

mencapai

pendidikannya

maka

semakin

terbuka

pula

kesempatan dia untuk terhindar dari kemiskinan, karena pendidikan merupakan salah satu bekal untuk dapat bersaing dalam era globalisasi sekarang ini. Kecenderungan semakin membaiknya kualitas penduduk selain terlihat dari meningkatnya angka melek huruf juga terlihat dari semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan. Kepala rumah tangga (KRT) sebagai penganggung jawab utama dalam rumah tangga memiliki peranan sangat besar dalam pendidikan anggota rumah tangga. Cara pandang KRT dalam menilai arti penting pendidikan akan berpengaruh terhadap keputusan untuk menyekolahkan anaknya atau tidak. Hal ini tidak terlepas pula dari latar belakang pendidikan KRT yang berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir dalam menentukan setiap keputusan yang diambil, dalam hal ini khususnya untuk pendidikan. Semakin tinggi pendidikan KRT diasumsikan bahwa pola pikirnya luas dan memiliki visi jauh ke depan. Selain itu diharapkan bisa mendorong keberlangsungan pendidikan bagi anakanaknya. Pada tahun 2014, lebih dari separuh kepala rumah tangga di Kota Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

41

Bandung telah mencapai jenjang pendidikan SLTA Sederajat ke Atas yaitu sekitar 54,29 persen. Kemudian untuk kepala rumah tangga yang mencapai jenjang SLTP Sederajat ada sekitar 17,30 persen. Sisanya sekitar 28,41 persen kepala rumah tangga hanya mencapai jenjang pendidikan SD Sederajat ke bawah. Salah satu hal yang diperkirakan menyebabkan masih banyaknya kepala rumah tangga yang memiliki ijazah SD Sederajat ke bawah adalah karena mahalnya biaya pendidikan dan ketidakmerataan kesempatan pendidikan. Masalah mahalnya pendidikan menjadikan kesempatan memperoleh pendidikan untuk sebagian besar penduduk hanya terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Kemudian untuk masyarakat menengah ke bawah dengan situasi keuangan yang sulit pada umumnya hanya akan menyekolahkan anaknya sampai tingkat SD Sederajat, karena setelah itu mereka dipaksa untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Tabel 5.1 Persentase Ijazah yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga di Kota Bandung Tahun 2014* Ijasah Yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga Tidak Punya SD Sederajat SLTP Sederajat Ijasah

SLTA Sederajat Ke Atas

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6,14

22,27

17,30

54,29

100,00



42

5.2

Kondisi Proses

5.2.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua

anak

yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap

penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka ini berguna untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Partisipasi

sekolah

pada

semua

kelompok

umur

sekolah

menggambarkan aktivitas pendidikan. Adanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Sehingga angka partisipasi sekolah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi dimasyarakat. Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2014* Umur

Angka Partisipasi Sekolah

(1)

Perempuan (2)

Laki-laki (3)

Total (4)

7 - 12

96,91

97,56

97,27

13 - 15

97,29

95,07

96,32

16 - 18

76,01

67,80

71,28

* Angka Sementara Sumber : Bappeda dan BPS Kota Bandung, Survei Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014 Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

43

Dari tabel 5.2 diketahui bahwa semakin tinggi kelompok umur sekolah, maka APS nya justru semakin rendah. Untuk kelompok umur 7-12 tahun, APS nya sebesar 97,27 persen dan turun menjadi 96,32 persen pada kelompok umur 13-15 tahun. Kemudian untuk kelompok umur 16-18 tahun, APS nya paling sedikit yaitu hanya sekitar 71,28 persen. APS sebesar 71,28 persen pada kelompok umur 16-18 tahun berarti bahwa dari total anak berumur 16-18 tahun di Kota Bandung, hanya sekitar 71,28 persen yang masih bersekolah dan sekitar 28,72 persen yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Hal tersebut harus dievaluasi kenapa semakin tinggi kelompok umur maka APS semakin kecil padahal program BOS sudah digulirkan dan jika dikaitkan dengan target minimal yang diusulkan UNDP, yaitu rata-rata lama sekolah 15 tahun, maka seluruh anak umur 7-18 tahun seharusnya masih tetap bersekolah dan tidak ada yang putus sekolah. 5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti s e m a k i n banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM adalah sebesar 100 persen. Sebagaimana halnya angka partisipasi kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga dikelompokkan kedalam 4 tingkatan yaitu Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

44

APM SD/Sederajat, APM SMP/Sederajat, APM SMA/Sederajat dan APM Perguruan Tinggi. APM SD/Sederajat merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD berumur 7-12 tahun dengan jumlah total penduduk umur 7-12 tahun. APM SMP/Sederajat merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP berumur 13-15 tahun dengan jumlah total penduduk umur 1315 tahun. APM SMA/Sederajat merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMA berumur 16-18 tahun dengan jumlah total penduduk umur 1618 tahun. APM Perguruan Tinggi merupakan perbandingan antara jumlah mahasiswa berumur 19-22 tahun dengan jumlah total penduduk umur 19-22 tahun. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APM membandingkan dua karakteristik yang sesuai, sedangkan APK membandingkan dua karakteristik yang tidak sesuai. APK dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen. Dari tabel 5.3 dapat terlihat bahwa ternyata APM di Kota Bandung pada tahun 2014 belum ada yang mencapai angka 100 persen untuk semua jenjang pendidikan. Kemudian juga terlihat bahwa APM juga menunjukkan nilai cenderung kecil untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2014, APM untuk jenjang pendidikan SD baru mencapai 87,17 persen, untuk jenjang SMP baru mencapai 73,84 persen, untuk jenjang SMA baru mencapai 55,49 persen sedangkan untuk jenjang Perguruan Tinggi baru mencapai 30,56 persen. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, ternyata APM siswa perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan APM laki-laki di semua jenjang pendidikan.


45

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2014* Indikator

Laki-laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

85,24

89,53

87,17

68,36

78,14

73,84

52,24

59,91

55,49

28,46

32,37

30,56

APM SD/Sederajat APM SMP/Sederajat APM SMA/Sederajat APM Perguruan Tinggi


APM SD sebesar 87,17 persen mengandung makna bahwa pada tahun 2014 sebanyak 87,17 persen anak di Kota Bandung yang berumur 7-12 tahun telah memperoleh pendidikan di SD dan sisanya sebanyak 12,83 persen anak yang berumur 7-12 tahun belum memperoleh pendidikan SD. APM tersebut mengindikasikan tingkat pemerataan, dalam arti belum semua anak kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu memperoleh pendidikan yang sesuai dengan umurnya.


46

6.1

Kemiskinan Kemiskinan merupakan hal yang kompleks baik dari penyebab

hingga akibat yang ditimbulkan. Kemiskinan bisa ditimbulkan oleh berbagai sebab dan implikasi yang ditimbulkan juga beragam. Kurangnya pendapatan, kurangnya akses informasi dan komunikasi, serta minimnya infrastruktur suatu daerah bisa menyebabkan kemiskinan. Kemudian, tingginya angka kriminalitas, angka gizi buruk, putus sekolah dan lain-lain merupakan akibat dari kemiskinan. Untuk itulah kemiskinan seperti tidak pernah ada habisnya untuk diperbincangkan dan didiskusikan. Berbagai konsep dan definisi serta pemecahannya sudah pernah digelontorkan oleh para ahli dan pimpinan negeri ini, tetapi seperti kata pepatah, terentaskan satu muncul berbagai masalah kemiskinan lainnya. Masalah kemiskinan muncul karena ada sekelompok anggota masyarakat yang secara

struktural

tidak

mempunyai

peluang

dan

kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak lainnya

sehingga

pada

akhirnya

mereka

harus mengakui kelompok

dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan asset

produktif. Ketidakmampuan

ini

lebih

didasarkan

oleh kemampuan

individu masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan sehingga kurang bisa bersaing dalam pasar kerja dan sektor pekerjaan yang dimasuki oleh individu tersebut juga kurang bisa memberikan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumahtangga, seperti bekerja di sektor informal atau bekerja disektor pertanian. Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

47

Pengukuran kemiskinan selama ini didasarkan oleh besarnya pendapatan dan kebutuhan

minimum. Kebutuhan minimum adalah

kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa bertahan hidup. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum dengan

pendapatan

dikategorikan

yang

miskin.

diperolehnya

Bank Dunia

maka

mengukur

penduduk

tersebut

kemiskinan

dengan

membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat

pendapatan

yang

diperlukan

untuk

memenuhi

kebutuhan

minimum. Dari sini kemiskinan bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain pendapatan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat

pendapatan yang

lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih

jauh

dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Tentang garis kemiskinan, banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar, seperti Sayogyo, BPS, Abuzar Asra, dll, namun dalam tulisan ini garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang berasal dari BPS yaitu kebutuhan minimum untuk hidup diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara dengan 2.100 kalori per kapita per Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

48

hari ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non makanan seperti perumahan, barang dan jasa dan lain-lain. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang diluncurkan

melalui Instruksi

Presiden No. 5 tahun 1993 dengan memberikan dana bergulir kepada desa-desa tertinggal sebesar Rp 20 juta per desa, lalu Program Pengembangan Kecamatan yang merupakan program lanjutan dari IDT,

Bantuan Langsung

Tunai

(BLT)

yang

diberikan

sebagai

kompensasi kenaikan harga BBM, Raskin, Jamkesmas/Jamkesda, dan lain-lain. Semua program tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari penduduk miskin atau dengan kata lain mempercepat penanggulangan kemiskinan (penurunan angka kemiskinan). Gambar 6.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 2010 – 2013

4,95

4,78

4,78

4,55

2010

2011

2012

2013

Sumber : BPS Kota Bandung, Tahun 2014 * : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara

BPS mencatat persentase penduduk miskin di Kota Bandung sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan dari sekitar 4,95 persen menjadi 4,55 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

49

jumlah penduduk miskin di Kota Bandung mengalami peningkatan kembali,

yaitu

menjadi

4,78

persen.

Jika

dibandingkan

dengan

kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Barat, persentase penduduk miskin di Kota Bandung termasuk yang terendah setelah Kota Depok. 6.2

PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto atau yang lebih dikenal dengan

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang biasa digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian suatu

wilayah.

NilaiPDRB mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, serta menggambarkan struktur ekonomi serta dapat pula menggambarkan

analisis

terhadap

kinerja

sektor

perekonomian.

Pemahaman yang mencukupi tentang PDRB akan sejalan dengan misi pembangunan ekonomi secara umum, dimana adanya keselarasan di antara pertumbuhan ekonomidengan pendapatan perkapita akan

mampu

mendongkrak daya beli sehingga kebutuhan masyarakat akan semakin banyak yang bisa terpenuhi. 6.2.1 PDRB Per Kapita Secara umum salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Kendati masih terdapat banyak kelemahan pada indikator ini, namun sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai indikator makro untuk menentukan maju mundurnya pembangunan di suatu kawasan. Selama ini untuk mendapatkan indikator pendapatan per kapita digunakan PDRB per kapita sebagai pendekatannya. Digunakannya PDRB per kapita sebagai pendekatan dalam Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

50

penggambaran pendapatan per kapita adalah karena untuk mendapatkan variabel data pendapatan seperti faktor produksi dan transfer masuk

dan

diperoleh

keluar mengalami kesulitan. Angka dengan

PDRB

per

yang kapita

cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. Tabel 6.1 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2013** PDRB Per PDRB Per Kapita Atas Kapita Atas Tahun Dasar Harga Dasar Harga Konstan Tahun Berlaku (Rp) 2000 (Rp) (1) (2) (3) 2010

34.240.720

13.235.475

2011

39.219.772

14.136.757

2012*

45.135.932

15.255.635

2013**

52.962.981

16.632.078


Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kota Bandung terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama periode 2010-2013. Peningkatan PDRB per kapita Kota Bandung lebih disebabkan oleh kenaikan harga dan volume produksi komoditi-komoditi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi andalan Kota Bandung. Tahun 2010, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat di Kota Bandung mencapai 34,24 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 52,96 juta rupiah pada tahun 2013. Peningkatan PDRB per kapita tersebut secara riil tidak serta merta menggambarkan kenaikan daya beli masyarakat Kota Bandung secara umum, karena PDRB per kapita yang Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

51

dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Perkembangan daya beli masyarakat secara riil menggunakan PDRB per kapita didapatkan dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tabel 6.1 memperlihatkan adanya kenaikan daya beli riil masyarakat selama empat periode terakhir. Nilai PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan naik dari tahun 2010 sebesar 13,24 juta rupiah menjadi 15,26 juta rupiah di tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013, nilainya kembali mengalami kenaikan menjadi 16,63 juta rupiah. Artinya di tahun 2013 terjadi pertumbuhan daya beli masyarakat secara riil sebesar 8,98 persen. 6.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Gambaran perkembangan kinerja ekonomi di suatu wilayah mampu dijelaskan melalui indikator makro yang dikenal dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Umumnya, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendekatan pendapatan regional. Pendapatan regional atas dasar harga konstan seperti halnya PDRB atas dasar harga konstan 2000 memberikan gambaran besaran kenaikan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh lapangan usaha setelah dihilangkannya faktor harga. LPE sering digunakan sebagai salah satu alat dalam menyusun strategi kebijakan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini memiliki makna untuk menjelaskan apakah ada peningkatan atau penurunan dari kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah tiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung secara makro pada Data Basis Pembangunan Manusia Kota Bandung Tahun 2014

52

beberapa tahun terakhir (2010-2013) cenderung mengalami fluktuasi, meskipun secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pertahunnya telah mencapai 8,76 persen. Berdasarkan tahun dasar 2000, selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2012, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami sedikit penurunan yaitu dari 8,98 persen pada tahun 2012 menjadi 8,87 persen pada tahun 2013 yang berarti bahwa pada tahun 2012 justru mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun 2013. Gambar 6.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, Tahun 2010-2013** 9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1

8,98 8,87 8,73

8,45

2010

2011

2012*

2013**



53

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung, Tahun 2014* No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kecamatan

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojong Loa Kaler Bojong Loa Kidul Astana Anyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Gede Bage Cibiru Panyileukan Ujung Berung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiara Condong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap Kota Bandung * Angka Sementara

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Penduduk

Penduduk/ Km2

6,46 7,45 3,03 6,26 2,89 4,30 5,90 6,06 7,93 7,33 9,58 6,32 5,10 6,40 3,68 5,87 3,79 6,67 6,12 5,03 3,40 3,71 6,86 3,39 5,25 4,50 7,35 4,30 6,27 6,11 167,31

143.369 148.086 121.215 86.193 69.384 82.014 71.665 59.353 95.865 78.060 37.812 73.215 40.914 78.067 25.612 70.272 75.088 64.286 133.084 121.946 37.133 98.368 100.584 31.462 108.629 71.463 132.534 109.286 82.596 59.275 2.506.830

22.193 19.877 40.005 13.769 24.008 19.073 12.147 9.794 12.089 10.649 3.947 11.585 8.022 12.198 6.960 11.971 19.812 9.638 21.746 24.244 10.921 26.514 14.662 9.281 20.691 15.881 18.032 25.415 13.173 9.701 14.983

Lampiran 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung, Tahun 2013 No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Penduduk

Penduduk/ Km2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojong Loa Kaler Bojong Loa Kidul Astana Anyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Gede Bage Cibiru

6,46 7,45 3,03 6,26 2,89 4,30 5,90 6,06 7,93 7,33 9,58 6,32 5,10

142.411 147.096 120.405 85.668 68.830 81.467 71.187 58.957 95.108 76.895 37.082 72.016 40.248

22.045 19.744 39.738 13.685 23.817 18.946 12.066 9.729 11.993 10.490 3.871 11.395 7.892

6,40 3,68 5,87 3,79 6,67 6,12 5,03 3,40 3,71 6,86 3,39 5,25 4,50 7,35 4,30 6,27 6,11 167,31

76.902 25.231 69.313 74.461 63.578 131.972 120.927 36.579 97.553 99.752 31.124 107.806 70.924 131.530 108.375 81.908 58.672 2.483.977

12.016 6.856 11.808 19.647 9.532 21.564 24.041 10.759 26.295 14.541 9.181 20.534 15.761 17.895 25.203 13.063 9.603 14.847

Panyileukan Ujung Berung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiara Condong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap Kota Bandung

Lampiran 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung, Tahun 2014* No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Bandung Kulon

72.348

50,46

71.021

49,54

143.369

100,00

Babakan Ciparay

76.128

51,41

71.958

48,59

148.086

100,00

Bojong Loa Kaler

62.379

51,46

58.836

48,54

121.215

100,00

Bojong Loa Kidul

44.590

51,73

41.603

48,27

86.193

100,00

Astana Anyar

34.855

50,23

34.529

49,77

69.384

100,00

Regol

41.074

50,08

40.940

49,92

82.014

100,00

Lengkong

35.582

49,65

36.083

50,35

71.665

100,00

Bandung Kidul

29.789

50,19

29.564

49,81

59.353

100,00

Buah Batu

48.217

50,30

47.648

49,70

95.865

100,00

Rancasari

39.191

50,21

38.869

49,79

78.060

100,00

Gede Bage

18.898

49,98

18.914

50,02

37.812

100,00

Cibiru

37.328

50,98

35.887

49,02

73.215

100,00

Panyileukan

20.692

50,57

20.222

49,43

40.914

100,00

Ujung Berung

39.682

50,83

38.385

49,17

78.067

100,00

Cinambo

13.121

51,23

12.491

48,77

25.612

100,00

Arcamanik

35.685

50,78

34.587

49,22

70.272

100,00

Antapani

37.765

50,29

37.323

49,71

75.088

100,00

Mandalajati

32.718

50,89

31.568

49,11

64.286

100,00

Kiara Condong

66.944

50,30

66.140

49,70

133.084

100,00

Batununggal

62.286

51,08

59.660

48,92

121.946

100,00

Sumur Bandung

18.736

50,46

18.397

49,54

37.133

100,00

Andir

50.043

50,87

48.325

49,13

98.368

100,00

Cicendo

50.682

50,39

49.902

49,61

100.584

100,00

Bandung Wetan

15.591

49,56

15.871

50,44

31.462

100,00

Cibeunying Kidul

55.074

50,70

53.555

49,30

108.629

100,00

Cibeunying Kaler

36.663

51,30

34.800

48,70

71.463

100,00

Coblong

69.644

52,55

62.890

47,45

132.534

100,00

Sukajadi

54.909

50,24

54.377

49,76

109.286

100,00

Sukasari

41.292

49,99

41.304

50,01

82.596

100,00

Cidadap

30.256

51,04

29.019

48,96

59.275

100,00

1.272.162

50,75

1.234.668

49,25

2.506.830

100,00

Kota Bandung * Angka Sementara

Lampiran 4. IPM Kota Bandung dan Komponennya, Tahun 2012-2014*

Komponen

2012

2013

2014*

73,81

73,83

73,84

Indeks Kesehatan

81,35

81,38

81,40

Angka Melek Huruf (Persen)

99,58

99,62

99,63

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

10,74

10,81

10,85

Indeks Pendidikan

90,25

90,44

90,53

Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)

647,10

648,13

650,15

Indeks Daya Beli

66,35

66,59

67,05

79,32

79,47

79,66

Angka Harapan Hidup (Tahun)

IPM * Angka Sementara

Lampiran 5. PDRB Kota Bandung, Tahun 2010-2013** (Juta Rupiah) PDRB Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

(1)

(2)

(3)

2010

82.002.176

31.697.282

2011

95.612.863

34.463.631

2012*

111.121.551

37.558.320

2013**

130.209.649

40.890.013

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandung, Tahun 2010-2013** (Persen) Laju Pertumbuhan PDRB Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

(1)

(2)

(3)

2010

16,68

8,45

2011

16,60

8,73

2012*

16,22

8,98

2013**

17,18

8,87

* Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Distribusi Persentase PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010-2013** (Persen) Lapangan Usaha

2010

2011

2012*

2013**

(1)

(3)

(4)

(5)

(5)

0,20

0,20

0,21

0,20

0

0

0

0

Industri Pengolahan

24,38

23,51

22,55

21,56

Listrik, Gas, dan Air Bersih

2,31

2,30

2,35

2,45

Bangunan/Konstruksi

4,67

4,63

4,86

4,69

Perdagangan, Hotel dan Restoran

40,61

41,25

41,67

42,40

Pengangkutan dan Komunikasi

11,97

12,38

12,47

13,31

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6,23

6,37

6,64

6,57

Jasa-jasa

9,64

9,35

9,25

8,82

100,00

100,00

100,00

100,00

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

PDRB

Lampiran 8. Distribusi Persentase PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010-2013** (Persen) Lapangan Usaha

2010

2011

2012*

2013**

(1)

(3)

(4)

(5)

(5)

0,20

0,19

0,19

0,18

0

0

0

0

Industri Pengolahan

25,45

24,27

22,98

22,17

Listrik, Gas, dan Air Bersih

2,40

2,45

2,49

2,49

Bangunan/Konstruksi

5,02

5,17

5,38

5,37

Perdagangan, Hotel dan Restoran

39,82

40,74

41,71

42,62

Pengangkutan dan Komunikasi

11,05

11,27

11,47

11,62

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5,27

5,26

5,29

5,34

Jasa-jasa

10,78

10,64

10,48

10,21

100,00

100,00

100,00

100,00

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

PDRB

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan pertolongan-nya sehingga Publikasi Data Basis

Recommend Documents